Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • China Siapkan Kereta Peluru Maglev, Jakarta

    China Siapkan Kereta Peluru Maglev, Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — China tengah mengembangkan kereta peluru yang melayang di atas lintasan alias Magnetic Levitation atau Maglev. Kereta itu diklaim menjadi yang tercepat di dunia saat ini dengan kecepatan 650 kilometer/jam.

    Sesuai namanya, kereta Maglev bekerja tanpa roda, melainkan melayang di atas rel menggunakan medan magnet. Teknologi ini memungkinkan kecepatan lebih tinggi dan efisiensi lebih baik dibandingkan sistem rel konvensional. 

    Jika negara seperti Jepang dan Korea Selatan sudah mengoperasikan Maglev berkecepatan rendah, insinyur China kini mengembangkan kereta Maglev yang diklaim mampu melaju hingga 650 km per jam. Jarak tersebut setara dengan jarak antara Jakarta ke Ponorogo (Jawa Timur).

    Prototipe kereta Maglev supercepat ini pertama kali diperkenalkan media pemerintah China pada 2019, bersamaan dengan pembangunan laboratorium riset dan pusat produksi uji coba di Qingdao, kota pesisir di timur China.

    Setelah mengumumkan keberhasilan mencapai kecepatan 650 km per jam pada Juni lalu, pengembang memamerkan kereta tersebut dalam ajang World Congress on High Speed Rail ke-12 di Beijing. 

    Menariknya, perjalanan dimulai secara biasa di atas roda karet. Namun, begitu kecepatan mencapai 100–200 km per jam, roda akan ditarik dan kereta pun mulai melayang kurang dari satu inci di atas rel.

    Direktur Laboratorium Uji Maglev, Li Weichao mengatakan, setelah melayang, kecepatan kereta tinggal menyesuaikan kebutuhan. Menurutnya, kereta ini mampu mencapai 650 km per jam hanya dalam lintasan sejauh 1.000 meter. Namun, kecepatan operasional optimal yang ditargetkan adalah 800 km per jam.

    “Seluruh pembangunan dijadwalkan selesai akhir tahun ini. Setelah itu, platform ini akan siap untuk dinyatakan layak operasi. Ini adalah yang tercepat di dunia,” ujar Li mengutip Futurism, Senin (14/7/2025).

    Kendati uji coba menunjukkan potensi besar, implementasi sistem Maglev skala penuh tetap menjadi tantangan besar. Pasalnya, Jepang, sebagai negara pionir kereta peluru, harus menunda proyek Maglev senilai US$64 miliar hampir satu dekade akibat perselisihan politik terkait pembangunan terowongan di Pegunungan Alpen.

    Proyek serupa yang dirancang menghubungkan Washington DC dan Baltimore dalam waktu 15 menit juga mandek karena tarik ulur proses studi lingkungan oleh otoritas negara bagian dan federal.

    Sementara itu, China telah mengoperasikan Shanghai-Hangzhou Maglev yang mencatat rekor sebagai kereta melayang tercepat di dunia dengan kecepatan operasional 431 km per jam. Rekor tersebut menjadikan China sebagai kandidat terkuat untuk merealisasikan kereta berkecepatan 800 km per jam dalam waktu dekat.

  • Amerika Ungkap Cara Cerdik Hamas Tak Terlihat Mata-Mata Israel

    Amerika Ungkap Cara Cerdik Hamas Tak Terlihat Mata-Mata Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengklaim bahwa Hamas telah merencanakan serangan ke Israel sejak lama. Hal ini diketahui dalam laporan yang diungkap oleh pihak AS.

    Laporan tersebut menjelaskan bagaimana cara Hamas bisa melakukan rencananya dan tidak terdeteksi pihak AS maupun Israel.

    Hamas, kata pihak AS, disebut berkomunikasi dengan cara yang sama sekali kuno dan menghindari teknologi modern saat ini. Yakni melalui jaringan telepon kabel dibangun dalam sebuah terowongan di bawah Gaza.

    Komunikasi tersebut dilakukan selama dua tahun. Selama waktu tersebut, pihak Hamas melakukan komunikasi dan merencanakan operasi serta memanggil ratusan anggotanya. Namun tak ada sama sekali pergerakan mereka.

    Dalam laporan disebutkan pula Hamas juga lolos dari deteksi AS dan Israel dengan menghindari penggunaan komputer maupun ponsel. Para anggota hanya melakukan komunikasi pada area yang sudah ditentukan saja.

    “Tidak banyak diskusi dan bolak-balik serta koordinasi di luar area terdekat,” kata salah satu sumber, dikutip dari CNN, Jumat (11/7/2025).

    Kantor Direktur Intelijen Nasional AS menolak berkomentar dan kedutaan Israel di Washington tidak menanggapi permintaan komentar.

    Sebagai informasi, terowongan tersebut dibangun Gaza selama lima belas tahun terakhir. Pihak pasukan pertahanan Israel menyebutnya sebagai ‘metro Gaza’.

    Jaringan terowongan membentuk sebuah labirin luas. Di dalamnya menjadi tempat menyimpan seperti roket dan amunisi serta cara para militan untuk bergerak tanpa diketahui lawan.

    Menurut pasukan Israel, metro Gaza juga menjadi tempat pusat komando dan juga kendali penting yang dilakukan oleh Hamas.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menempatkan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, mengakhiri kekosongan posisi strategis ini selama dua tahun terakhir.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut, parlemen telah menyetujui penunjukan Soesilo setelah melewati uji kelayakan tertutup. Pria 70 tahun ini dikenal sebagai mantan Menko Kemaritiman, geolog, dan pakar kebijakan laut yang berkiprah di berbagai institusi nasional dan internasional.

    Soesilo tinggal menunggu pengesahan resmi Presiden Prabowo Subianto dan persetujuan dari pemerintah AS.

    Kekosongan posisi dubes di Washington DC sejak Juli 2023—setelah Rosan Roeslani ditarik menjadi Wakil Menteri BUMN—menuai kritik dari mantan diplomat dan analis. Mereka menilai kevakuman ini telah melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian dinamis.

    Penunjukan Soesilo juga menjadi bagian dari rotasi besar dalam jajaran diplomatik, mencakup 24 pos, termasuk untuk Jerman, PBB, dan Korea Utara.

    Dalam susunan ini, Presiden Prabowo tampak memprioritaskan loyalitas politik dan kapasitas teknokratik dibanding latar belakang karier diplomatik konvensional.

    Beberapa tokoh dekat Prabowo bahkan turut diusulkan mengisi pos strategis. Seorang mantan anggota tim kampanye disebut akan ditempatkan di Malaysia, sementara mantan penasihat ditugaskan ke Singapura. Nurmala Kartini Sjahrir, adik dan penasihat senior Luhut Binsar Pandjaitan, diajukan sebagai Dubes RI untuk Jepang.

    Sebaliknya, diplomat karier justru ditempatkan di negara-negara yang dianggap kurang sensitif secara politik seperti Vietnam, Jerman, dan PBB.

    Analis senior Indonesia di Global Counsel LLC Dedi Dinarto  menuturkan, dalam konteks Washington saat ini, yang paling penting adalah akses langsung dan pengalaman berinteraksi dengan Trump.

    “Indonesia bisa tertinggal dari percakapan-percakapan kunci jika utusannya tidak mampu membaca lansekap itu,” katanya.

    Prabowo sejauh ini aktif memperluas jejaring internasionalnya, dari China dan Rusia hingga BRICS dan Uni Eropa. Namun dalam model pemerintahan yang terpusat pada sosok presiden, efektivitas seorang duta besar sangat tergantung pada ruang gerak yang diberikan.

    Nicky D. Fahrizal, peneliti kebijakan luar negeri dari CSIS Indonesia menjelaskan, dalam pemerintahan bergaya komando seperti ini, di mana presiden memegang kendali penuh atas kebijakan luar negeri, bahkan penunjukan duta besar yang kompeten bisa menjadi tantangan. 

    “Bahkan duta besar yang punya rekam jejak kuat sekalipun bisa kehilangan pengaruhnya,” katanya seperti dilansir Bloomberg.

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • Deadline 1 Agustus, Airlangga Sebut Tarif 32% AS untuk RI Masih Nego

    Deadline 1 Agustus, Airlangga Sebut Tarif 32% AS untuk RI Masih Nego

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proses negosiasi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif impor sebesar 32% masih berproses jelang batas akhir 1 Agustus 2025. 

    Untuk diketahui, Airlangga baru saja selesai menemui Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer untuk melanjutkan proses negosiasi di Washington DC. 

    Upaya negosiasi dilanjutkan usai Presiden AS Donald Trump menyampaikan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui situs Truth Social miliknya, bahwa produk dan barang-barang dari Indonesia akan tetap dikenakan tarif impor 32%. 

    Airlangga menyebut pihak AS menyepakati bahwa proposal negosiasi dagang yang diajukan Indonesia masih berproses lanjutan. Harapannya, apa yang ditawarkan Indonesia di atas meja negosiasi itu bisa difinalisasi dalam waktu tiga pekan ke depan sebelum deadline awal bulan depan. 

    “Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Secretary Lutnick maupun Ambassador Greer dari USTR [United States Trade Representative] itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal, dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan,” ujarnya di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025). 

    Meski demikian, Airlangga tidak memerinci lebih lanjut apa saja yang ditawarkan Indonesia dalam proposal negosiasi guna menurunkan tarif impor 32% itu. 

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump. 

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meyakini bahwa proposal negosiasi perdagangan yang dibawa Indonesia sudah cukup dan menjawab tuntutan dari pihak AS. 

    “Apa yang sejak beberapa waktu yang lalu disampaikan tawaran tersebut kita merasa sebenarnya itu sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dari atau kehendak dari teman-teman AS,” tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/7/2025).

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

  • Kabar Baik! Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32% untuk RI Ditunda

    Kabar Baik! Airlangga Sebut Tarif Impor AS 32% untuk RI Ditunda

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kabar terbaru dari negosiasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS). Salah satunya adalah penundaan tarif impor 32% yang diberlakukan AS.

    Menurutnya saat ini Indonesia mendapatkan penundaan kebijakan, hingga tak ada penambahan tarif sebesar 10% karena Indonesia bergabung dengan BRICS.

    “Jadi pertama tambahan 10% (karena Indonesia gabung BRICS) itu tidak ada. Yang kedua waktunya adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata Airlangga di Brussels, Belgia, dikutip Minggu (13/7/2025).

    Sebelumnya Airlangga terbang ke Washington, Amerika Serikat, untuk menegosiasi kembali keputusan yang diambil terkait tarif impor. Dari surat yang ditujukan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32% mulai Agustus 2025 mendatang.

    Lebih lanjut, Airlangga bercerita, bahwa dalam pertemuannya dengan US Secretart of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer, membuahkan kesepakatan bahwa Indonesia masuk dalam proses negosiasi lanjutan.

    “Itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning dari para proposal, dari pada apa yang sudah dipertukarkan,” kata Airlangga.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tangis Korban PHK Massal Lebih dari Seribu Pegawai di AS

    Tangis Korban PHK Massal Lebih dari Seribu Pegawai di AS

    Jakarta –
    Lebih dari 1.300 pegawai Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) dipecat. Haru dan isak tangis mengiringi pegawai yang meninggalkan kantor Deplu, di Washington.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (12/7/2025), para diplomat dan staf lainnya bertepuk tangan untuk rekan-rekan mereka yang akan pergi dalam suasana emosional di kantor pusat departemen di Washington, yang menjalankan kebijakan luar negeri AS dan jaringan kedutaan global.

    Beberapa terlihat menangis saat mereka keluar sambil membawa kotak-kotak berisi barang-barang mereka.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan 1.107 anggota pegawai negeri sipil dan 246 pegawai diplomatik Dinas Luar Negeri diberhentikan.

    Menurut media The Washington Post, para pegawai Departemen Luar Negeri diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email.

    Pada Jumat (11/7) Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan perampingan di tubuh Deplu. PHK di departemen tersebut terjadi tiga hari setelah Mahkamah Agung membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk mulai melaksanakan rencananya untuk merombak seluruh departemen-departemen pemerintah.

    Mahkamah Agung, yang didominasi kaum konservatif, mencabut pemblokiran sementara yang diberlakukan oleh pengadilan yang lebih rendah terhadap rencana Trump untuk memberhentikan puluhan ribu pegawai.

    Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah bekerja cepat untuk menempatkan para loyalis yang gigih dan memecat sejumlah besar pegawai pemerintah veteran.

    Pengurangan Pegawai Hingga 15 Persen

    Banjir Air Mata di Washington, Ribuan Pegawai Kemlu AS Dipecat Trump (REUTERS/ANNABELLE GORDON)

    Trump, sejak kembali ke Gedung Putih pada akhir Januari lalu, telah menjadikan pengurangan tenaga kerja federal AS sebagai salah satu prioritas utamanya. Dia melakukan pemangkasan drastis terhadap lapangan pekerjaan dan pengeluaran melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang sebelumnya dipimpin oleh mantan penasihat dekatnya, Elon Musk.

    Menteri Luar Negerinya, Marco Rubio, mengatakan departemen kebijakan luar negeri terlalu rumit dan perlu dikurangi sekitar 15 persen.

    Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika (AFSA) — serikat pekerja yang mewakili pegawai Departemen Luar Negeri — mengecam “pukulan telak bagi kepentingan nasional kita.”

    “Di tengah ketidakstabilan global yang hebat — dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, konflik antara Israel dan Iran, dan rezim-rezim otoriter yang menguji batas-batas tatanan internasional — Amerika Serikat telah memilih untuk memangkas tenaga kerja diplomatik garda terdepannya,” kata AFSA dalam sebuah pernyataan.

    “Kami menentang keputusan ini dengan sekeras-kerasnya.”

    Menurut laporan resmi, Departemen Luar Negeri AS mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia tahun lalu, dengan sekitar 17.700 di antaranya bekerja di dalam negeri.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Amerika Minggir, China Makin Ganas Jajah Dunia

    Amerika Minggir, China Makin Ganas Jajah Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Huawei Technologies tengah menjajaki ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke Timur Tengah dan Asia Tenggara dalam upaya menantang dominasi Nvidia dari Amerika Serikat (AS) di pasar global.

    Bloomberg News pada Kamis (10/7/2025), mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, melaporkan bahwa Huawei menawarkan chip AI Ascend 910B generasi sebelumnya kepada calon pembeli di Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Thailand.

    Menurut narasumber terkait, penawaran Huawei masih dilakukan dalam skala terbatas, yakni ribuan unit, meski volume pastinya belum diketahui.

    Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang dikunci. Bloomberg mencatat, pihak di UEA belum menunjukkan ketertarikan, sementara negosiasi di Thailand masih belum jelas arahnya.

    Huawei juga menawarkan akses jarak jauh ke sistem AI CloudMatrix 384 yang dibangun dengan chip generasi terbaru. Namun, ekspor sistem ini masih terhambat kendala pasokan.

    “Timur Tengah menjadi pasar chip AI yang berkembang pesat, dan beberapa perusahaan teknologi AS, termasuk Nvidia, telah mengumumkan kesepakatan penting di kawasan ini,” tulis Bloomberg, dikutip Sabtu (12/7/2025).

    Upaya Huawei ini berlangsung di tengah tekanan ketat pemerintah AS terhadap perusahaan teknologi China. Washington terus membatasi akses China ke chip canggih AS dengan alasan keamanan nasional.

    “Dengan kontrol ekspor saat ini, kami secara efektif keluar dari pasar pusat data China, yang sekarang hanya dilayani oleh pesaing seperti Huawei,” ujar juru bicara Nvidia.

    Di sisi lain, Huawei juga memasarkan chip AI terbarunya, Ascend 910C, ke perusahaan dalam negeri yang kesulitan mengakses chip premium buatan AS.

    Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan pemerintah Thailand, media pemerintah Arab Saudi, dan Huawei belum memberikan komentar resmi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Beredar Rumor Ketua The Fed Jerome Powell Pertimbangkan Resign

    Beredar Rumor Ketua The Fed Jerome Powell Pertimbangkan Resign

    Washington, Beritasatu.com – Ketua The Federal Reserve Jerome Powell dilaporkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Powell mundur setelah tekanan untuk menurunkan suku bunga oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Hal ini terungkap dari ucapan Direktur Badan Keuangan Perumahan Federal (Federal Housing Finance Agency/FHA), Bill Pulte, di situs resmi FHA. Bill merupakan kritikus vokal Powell yang telah mendukung upaya Presiden Donald Trump untuk menekan bank sentral menurunkan suku bunga

    “Saya mendorong laporan bahwa Jerome Powell sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Saya pikir ini akan menjadi keputusan yang tepat bagi Amerika, dan perekonomian akan berkembang pesat,” kata Pulte seperti dilansir dari situs FHFA, Sabtu (12/7/2025).

    Namun, tidak jelas dari mana Bill mendapatkan informasi yang ia gunakan untuk pernyataan tersebut dan tidak ada informasi publik lain mengenai hal ini saat ini.

    FOX Business pun berusaha menghubungi Federal Reserve terkait pernyataan Pulte. Namun, juru bicara Fed menolak berkomentar dan merujuk pada pernyataan Powell yang berulang kali menyatakan bahwa ia berniat untuk menjalani sisa masa jabatannya.

    Masa jabatan Powell sendiri baru berakhir pada 15 Mei 2026, meskipun masa jabatannya sebagai anggota dewan gubernur bank sentral bisa diperpanjang hingga 31 Januari 2028.

  • Kelakuan Trump Buat Negosiasi Tarif Sulit Dilakukan

    Kelakuan Trump Buat Negosiasi Tarif Sulit Dilakukan

    New York, Beritasatu.com – Penerapan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memicu ketidakpastian pada perekonomian global. Trump telah mengubah tenggat waktu secara tiba-tiba. Ia telah mengacaukan negosiasi saat-saat terakhir, serta sering kali memunculkan isu-isu yang tidak terduga.

    Bahkan, Trump kerap mengaitkan tarifnya dengan keluhan yang tidak ada hubungannya dengan perdagangan, seperti perlakuan Brasil terhadap mantan presidennya, Jair Bolsonaro, atau aliran fentanyl dari Kanada.

    “Perundingan dengan Amerika Serikat seperti melewati labirin dan tiba kembali ke titik awal,” kata Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto ketika bertemu dengan para pejabat AS di Washington, seperti dilansir dari NY Times, Sabtu (12/7/2025).

    Ketidakpastian tersebut membuat perusahaan dan negara membuat rencana baru, karena aturan perdagangan global telah berubah menjadi kekacauan. “Kita masih jauh dari mencapai kesepakatan yang nyata,” kata kepala makroekonomi bank ING Carsten Brzeski.

    Harapan Gedung Putih akan mencapai 90 kesepakatan dalam 90 hari pun tidak mungkin lagi terjadi. Sebaliknya, Washington telah menandatangani perjanjian dasar dengan mitra dagang besar, termasuk China, sambil mengirimkan surat ke sebagian besar negara lain untuk mengumumkan tarif tinggi yang akan dimulai pada 1 Agustus.

    Para pembuat kebijakan di Indonesia, Jepang, dan negara-negara lain baru mengetahui tentang surat-surat yang menetapkan tarif tersebut ketika Trump mengunggahnya di media sosial. Mitra dagang yang telah menerima surat-surat tersebut kini mendesak penurunan tarif yang berkisar antara 20%-50%.

    Perkembangan ini menggarisbawahi bahwa negosiasi berada dalam kondisi yang genting. Kesepakatan perdagangan tampaknya bergantung pada satu orang, Trump, dan bahkan perjanjian yang disusun dengan cermat pun dapat rusak karena kemauannya.

    “Orang-orang menganggapnya sebagai upaya pembatasan yang terus-menerus merusak,” kata peneliti senior German Marshall Fund, Andrew Small.

  • Efek Ngeri Kebijakan Trump Bisa Bikin Jutaan Orang Kena HIV/AIDS

    Efek Ngeri Kebijakan Trump Bisa Bikin Jutaan Orang Kena HIV/AIDS

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penghentian bantuan luar negeri bisa berdampak ngeri bagi penderita HIV/AIDS. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan kebijakan Trump berpotensi menyebabkan jutaan orang terkena HIV.

    Kebijakan AS ini diumumkan pada Januari 2025 . Pemerintahan AS memutuskan membekukan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia.

    Keputusan pembekuan bantuan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dia mengirimkan telegram ke semua pos diplomatik AS yang menguraikan langkah tersebut.

    Telegram tersebut menyerukan perintah penghentian kerja secepatnya pada bantuan asing yang ada dan menghentikan bantuan baru. Pesan itu mengatakan pada bulan mendatang, pemerintah akan mengembangkan standar untuk meninjau apakah bantuan tersebut selaras dengan agenda kebijakan luar negeri Presiden Trump.

    “Keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program akan dibuat setelah peninjauan ini,” demikian pernyataan telegram tersebut, yang mencatat bahwa peninjauan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 85 hari seperti dilansir CNN, Sabtu (25/1).

    Sebulan setelahnya, Trump pada Kamis (27/2) memutuskan menyetop lebih dari 90 persen program Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID, menurut dokumen pengadilan yang dirilis 25 Februari. Hal itu termasuk program penanganan HIV serta program kesehatan yang lebih luas.

    Program kesehatan utama PBB termasuk di antara yang mendapatkan pemberitahuan penghentian, adalah UNAIDS, Stop TB Partnership, dan Scaling Up Nutrition serta proyek-proyek yang membantu jutaan orang yang mengungsi secara paksa.

    Dana US$ 4 miliar yang dijanjikan AS untuk respons HIV global tahun 2025 lenyap di bulan Januari. Terlebih Trump juga memutuskan untuk menutup USAID.

    Pada Maret 2025, UNAIDS memperkirakan ada 2 ribu kasus baru HIV setiap hari di seluruh dunia dan peningkatan 10 kali kematian akibat penyakit tersebut buntut penarikan dan pembekuan dana oleh Amerika Serikat.

    Gangguan pendanaan ini berdampak pada layanan yang lebih luas dan buruk bagi orang yang hidup dengan HIV-AIDS (ODHA).

    “Penarikan dana AS yang tiba-tiba ini telah menutup banyak klinik, memberhentikan ribuan pekerja kesehatan … Semua ini berarti bahwa kita memperkirakan akan melihat peningkatan infeksi baru. UNAIDS memperkirakan bahwa kita bisa melihat 2.000 infeksi baru setiap hari,” kata Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima dikutip dari Reuters, Selasa (25/3).

    Byanyima mengatakan jika pendanaan dari USAID tidak dilanjutkan pada akhir jeda 90 hari, pada bulan April, atau tidak digantikan oleh pemerintah lain, akan ada, dalam empat tahun ke depan, tambahan 6,3 juta kematian akibat AIDS.

    PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump

    Donald Trump. (DW News)

    Kini, PBB memperingatkan bahwa penghentian bantuan luar negeri oleh Trump dapat membalikkan ‘kemajuan puluhan tahun’ dalam penanggulangan HIV/AIDS. Seperti dilansir Al Jazeera dan Associated Press, Jumat (11/7), penarikan dana AS secara tiba-tiba dari Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) dalam enam bulan terakhir telah menyebabkan ‘guncangan sistemik’.

    PEPFAR diluncurkan tahun 2003 oleh Presiden AS George W Bush, dan merupakan komitmen terbesar yang pernah dilakukan negara mana pun yang berfokus pada satu penyakit. UNAIDS menyebut program ini sebagai “penyelamat” bagi negara-negara dengan tingkat HIV yang tinggi.

    Para pejabat PBB pun memperingatkan jika pendanaan tersebut tidak diganti, maka hal itu dapat mengakibatkan enam juta infeksi HIV tambahan dan memicu empat juta kematian terkait AIDS pada tahun 2029 mendatang.

    Laporan AIDS Global 2025 yang dirilis pada Kamis (10/7) menyebut investasi yang dipimpin AS selama bertahun-tahun dalam program-program AIDS telah menurunkan jumlah orang yang meninggal akibat penyakit tersebut ke level terendah dalam lebih dari tiga dekade terakhir, dan menyediakan obat-obatan yang telah menyelamatkan nyawa bagi sebagian besar masyarakat paling rentan di dunia.

    “Program-program HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah terguncang oleh gangguan keuangan besar yang tiba-tiba mengancam akan membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam penanggulangan HIV,” demikian bunyi laporan tahunan UNAIDS.

    “Perang dan konflik, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, pergeseran geopolitik, dan guncangan perubahan iklim — yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penanggulangan HIV global — memicu ketidakstabilan dan membebani kerja sama multilateral,” sebut laporan tersebut.

    Menurut laporan tahunan UNAIDS, orang-orang yang tertular HIV dan mereka yang meninggal akibat penyebab terkait AIDS berada pada tingkat terendah dalam ‘lebih dari 30 tahun’. Namun, pada akhir tahun 2024, penurunan jumlah itu ‘tidak cukup’ untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman publik pada tahun 2030.

    Pemotongan dana oleh Trump berdampak sangat besar, mengingat Washington merupakan donatur bantuan kemanusiaan terbesar di dunia.

    “Penarikan mendadak kontributor tunggal terbesar bagi respons HIV global ini mengganggu program pengobatan dan pencegahan di seluruh dunia,” demikian laporan UNAIDS tersebut.

    Menurut laporan UNAIDS, hilangnya dana bantuan AS itu telah “mengganggu rantai pasokan, menyebabkan penutupan fasilitas kesehatan, membuat ribuan klinik kesehatan kehilangan staf, menghambat program pencegahan, mengganggu upaya tes HIV, dan memaksa banyak organisasi masyarakat untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan terkait HIV”.

    Halaman 2 dari 2

    (idn/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini