Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    GELORA.CO – Berikut sosok Ivan Yustiavandana yang menuai sorotan usai kebijakan blokir rekening dormant dilakukan. 

    Selain sosoknya yang menyita perhatian, hal lain yang jadi buah bibir publik yakni kekayaannya.

    Harta dari  Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga mendadak dicari tahu oleh netizen.

    Netizen justru menyoroti harta kekayaan pribadi Ivan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Tak sedikit pula netizen yang sekaligus mempertanyakan konsistensi dengan posisinya sebagai pengawas keuangan nasional.

    Menurut LHKPN periode tahun 2023, total kekayaan Ivan mencapai Rp9,3 miliar.

    Rinciannya menunjukkan sebagian besar berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp6,9 miliar yang tersebar di Depok dan Ngawi.

    Beberapa di antaranya dari warisan dan hasil sendiri.

    Selain itu, Ivan tercatat memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Innova Zenix SUV 2023 (Rp550 juta) dan VW Beetle Sedan 1972 (Rp100 juta).

    Ditambah harta bergerak lain, surat berharga, kas, serta simpanan lain-lain yang jika dijumlahkan mencapai total kekayaan bersih Rp9,3 miliar

    Data historis dari laporan sebelumnya (periode 2022 atau sebelumnya) mencatat total kekayaan Ivan berkisar antara Rp4,095–4,111 miliar.

    Publik pun menyorot lonjakan tajam dalam dua tahun terakhir.

    Dari sekitar Rp4,1 miliar menjadi Rp9,3 miliar menurut LHKPN terbaru per 31 Juli 2025.

    Untuk itu ada sebagian netizen yang meminta klarifikasi transparan dari Ivan mengenai perbedaan tersebut, mempertanyakan konsistensi antara laporan kekayaan dengan posisinya yang mengawasi integritas sistem keuangan.

    Ketegangan ini memuncak bersamaan dengan program PPATK yang memblokir sementara sekitar 140 ribu rekening dormant sepanjang pertengahan 2025, yang memiliki saldo gabungan sekitar Rp428,61 miliar.

    Namun Ivan menjelaskan bahwa rekening-rekening tersebut rentan disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang, transaksi narkotika, judi online, atau penipuan, terutama ketika rekening dikelola oleh pihak ketiga tanpa izin pemilik asli.

    Selain itu ia juga menegaskan bahwa dana dalam rekening yang dibekukan tetap aman dan nasabah dapat mengajukan reaktivasi ke bank sesuai prosedur.

    PPATK bahkan membuka jalur layanan dan menyediakan formulir online bagi yang ingin menyampaikan keberatan atau memperjelas status rekening mereka.

    Proses ini memicu protes dari berbagai masyarakat, termasuk beberapa anggota DPR yang menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

    DPR menyoroti bahwa banyak nasabah memilih tidak melakukan transaksi bukan karena niat buruk, melainkan karena memang tidak memiliki dana.

    Mereka meminta PPATK mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan pada sistem perbankan

    Ivan Yustiavandana dilantik presiden sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Oktober 2021. Ivan menggantikan Dian Ediana Rae.

    “Mengangkat Doktor Ivan Yustiavandana SH, LLM, sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masa jabatan tahun 2021-2026,” demikian bunyi petikan Keputusan Presiden Nomor 48M Tahun 2021.

    Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK.

    Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020.

    Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari lama resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006.

    Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan.

    Ivan merupakan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude. Ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat.Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi Hasil Pemeriksaan dan Riset Strategis di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

    Ia menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML) dan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

    Di lingkup regional dan internasional, Ivan aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG), Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Work Stream di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.

    Berikut rincian harta kekayaanya:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp6.900.000.000 

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.800.000.000 

    2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.500.000.000 

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 2070 m2/1200 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN 1.000.000.000 

    4. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.000.000.000 

    5. Tanah Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    6. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.100.000.000 

    7. Tanah Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 650.000.000 

    1. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX SUV Tahun 2023, HASIL SENDIRI 550.000.000 

    2. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 1972, HASIL SENDIRI 100.000.000 

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 255.000.000 

    D. SURAT BERHARGA Rp 87.375.874 

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 3.700.462.261 

    F. HARTA LAINNYA Rp 688.900.000 

    Sub Total Rp 12.281.738.135 

    II. HUTANG Rp 2.900.467.629 

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 9.381.270.506 

    Dipanggil Prabowo

    Kini Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Pemanggilan itu dilakukan di tengah memuncaknya keluhan masyarakat soal pemblokiran massal rekening bank tidak aktif atau dormant oleh PPATK. Ivan tiba lebih dulu sekitar pukul 17.06 WIB.

     Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan.

    “Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan singkat. 

    Tak lama berselang, Gubernur BI Perry Warjiyo menyusul masuk ke Kompleks Istana tanpa memberikan komentar kepada jurnalis.

    Pertemuan ini berlangsung seiring meningkatnya keresahan publik terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant yang dinilai menyulitkan, tidak tepat sasaran, dan kurang memahami realitas keuangan masyarakat bawah.

    Sebelumnya, PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif (dormant) dalam jangka waktu tiga bulan.

  • Donald Trump Pecat Pejabat Biro Statistik Tenaga Kerja AS Usai Rilis Data – Page 3

    Donald Trump Pecat Pejabat Biro Statistik Tenaga Kerja AS Usai Rilis Data – Page 3

    Sebelumnya, Washington, D.C, mengalami lonjakan jumlah pengangguran yang signifikan akibat kebijakan pemangkasan pegawai federal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. 

    Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengecilkan ukuran birokrasi, yang juga melibatkan peran Elon Musk melalui Dewan Efisiensi Pemerintah.

    Dilansir dari CNBC, Minggu (16/2/2025), sejak awal 2025, hampir 4.000 pekerja di Washington, D.C., telah mengajukan klaim asuransi pengangguran. Data dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa selama enam minggu pertama tahun ini, jumlah klaim mencapai hampir 7.000, meningkat sekitar 55% dibandingkan enam minggu sebelumnya. 

    Kenaikan terbesar terjadi pada minggu yang berakhir pada 8 Februari, dengan total 1.780 klaim naik 36% dari pekan sebelumnya dan lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Meskipun terjadi lonjakan pengangguran di D.C, tren ini tidak terlihat secara nasional. Rata-rata klaim pengangguran di seluruh Amerika Serikat tetap stabil di angka 216.000, bahkan mengalami sedikit penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

    Dampak Kebijakan Pemangkasan Pegawai Federal

    Gelombang PHK ini terjadi sebagai bagian dari kebijakan Trump untuk merampingkan struktur pemerintahan. Gedung Putih telah menginstruksikan pemecatan karyawan dalam masa percobaan serta menawarkan program pensiun dini bagi sekitar 75.000 pegawai federal.

    Wakil Presiden Senior di Manpower North America, Raj Namboothiry mengatakan tren ini diperkirakan akan terus meningkat. 

    “Dampaknya terhadap ekonomi secara nasional masih terbatas karena jumlah pegawai federal tersebar di berbagai daerah dan sektor industri,” kata Namboothiry.

  • Bikin Ballroom Rp 3,2 T di Gedung Putih

    Bikin Ballroom Rp 3,2 T di Gedung Putih

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mempunyai proyek besar-besaran. Pemerintah Trump berencana membangun ballroom besar di Gedung putih yang nilainya triliunan rupiah.

    Trump berencana membangun sebuah ballroom besar di Gedung Putih seiring dengan upayanya melakukan renovasi terhadap kantor dan kediaman eksekutif AS tersebut. Pembangunan ballroom itu disebut akan memakan biaya sebesar US$ 200 juta, atau setara Rp 3,2 triliun.

    Rencana pembangunan ballroom ini, seperti dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), diungkapkan oleh juru bicara atau Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers rutin pada Kamis (31/7) waktu setempat.

    Biaya Proyek

    Dikatakan oleh Leavitt bahwa Trump sendiri dan sejumlah donatur yang tidak disebutkan namanya akan menanggung biaya proyek tersebut, yang nilainya mencapai US$ 200 juta.

    “Selama 150 tahun, para presiden, pemerintahan dan staf Gedung Putih telah mendambakan ruang acara yang besar di kompleks Gedung Putih,” ujar Leavitt.

    Presiden Donald Trump (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

    Struktur baru itu, sebut Leavitt, akan mencakup luas 8.000 meter persegi dan memiliki ruang besar untuk menampung hingga 650 orang.

    Ditambahkan oleh Leavitt bahwa pengerjaan ballroom itu akan dimulai pada September mendatang dan diperkirakan akan selesai sebelum akhir masa jabatan kedua Trump.

    Tujuan Pembangunan Ballroom

    Tujuan pembangunan ballroom itu adalah agar dapat menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara resmi dan penting bagi para pemimpin asing yang berkunjung ke Gedung Putih

    Sementara saat ini hal tersebut terkadang dilakukan dengan mendirikan tenda besar di halaman Gedung Putih. Proyek ini termasuk proyek besar-besaran. Bahkan, menjadi salah satu proyek terbesar di Gedung Putih selama lebih dari satu abad terakhir.

    Pembangunan ballroom ini, yang direalisasikan ketika Trump berniat merenovasi Gedung Putih sesuai dengan seleranya.

    Model Ballroom

    Model ballroom yang dipresentasikan oleh pemerintah AS menunjukkan ballroom tersebut akan berupa bangunan putih dengan kolom tiang dan fasad seperti bangunan utama Gedung Putih. Ballroom ini akan menggantikan East Wing, yang biasanya menjadi kantor Ibu Negara AS.

    Trump sendiri telah sejak lama menyatakan keinginannya untuk membangun ballroom di Gedung Putih yang terinspirasi oleh properti-propertinya sendiri, terutama properti Mar-a-Lago miliknya di Florida.

    “Saya ahli dalam membangun, dan kita akan membangunnya dengan cepat dan tepat waktu. Itu akan indah,” kata Trump, yang mantan pengembang real-estate ternama AS ini, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia memastikan bahwa karakter bangunan asli akan tetap dipertahankan.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

  • Menko Airlangga ungkap faktor krusial tarif Trump turun: Konsistensi dan telepon Prabowo

    Menko Airlangga ungkap faktor krusial tarif Trump turun: Konsistensi dan telepon Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Airlangga ungkap faktor krusial tarif Trump turun: Konsistensi dan telepon Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan tarif bea masuk Amerika Serikat (AS) dari 32% menjadi 19% melalui pendekatan negosiasi intensif dan strategis tingkat tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, keputusan penurunan tarif ini tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam memenuhi seluruh syarat yang diminta pemerintah AS dan percakapan Presiden RI Prabowo Subianto via telepon dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Indonesia dianggap paling comply. Kita bersurat sebelum tenggat 9 April, menerima tim dari White House, dan melakukan walkthrough atas semua dokumen secara menyeluruh,” ujar Airlangga dalam wawancara eksklusif bersama Uni Lubis di program Real Talk with Uni Lubis yang tayang di YouTube IDN Times, dikutip Jumat (1/8).

    Menko Airlangga menjelaskan bahwa proses negosiasi dilakukan secara bertahap dan berlapis, mulai dari surat resmi, tanggapan tertulis, hingga pertemuan langsung dengan pejabat tinggi di Washington DC. Indonesia memberikan dua kali penawaran resmi, dan tetap melanjutkan diplomasi meskipun sempat menerima surat lanjutan yang menyebutkan tarif tetap 32%.

    “Saya tegaskan kepada mereka, waktu itu saya juga berada di Washington. Bagi mereka, surat itu adalah extension. Jadi masih ada waktu sampai 1 Agustus untuk review dokumen dan melaporkannya ke Presiden Trump,” ujarnya.

    Dalam prosesnya, pemerintah Indonesia aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak di AS, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo, hingga melalui video conference dengan tim lintas lembaga.

    “Dengan Indonesia, mereka anggap semua isu selesai. Tidak ada pertanyaan lagi dari pihak mereka,” tambah Airlangga.

    Keputusan akhir ditentukan dalam komunikasi tingkat kepala negara. “Kuncinya ada di pembicaraan telepon Presiden Prabowo dan Presiden Trump di Minsk, Belarus. Dan akhirnya disepakati tarifnya 19%,” jelasnya.

    Sumber : Lansir

  • Amerika Tetapkan Tarif Impor dari Indonesia 19%, Menko Airlangga: Ketidakpastian Menurun

    Amerika Tetapkan Tarif Impor dari Indonesia 19%, Menko Airlangga: Ketidakpastian Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman tarif impor terbaru yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Kamis (31/7/2025).

    Sebagai informasi, pada pengumuman tersebut AS resmi akan mengenakan tarif impor untuk produk Indonesia sebesar 19%, sesuai kesepakatan dagang yang telah dicapai kedua negara. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025 mendatang.

    Airlangga menjelaskan, kebijakan tarif Trum menimbulkan ketidakpastian sekaligus ketidakstabilan kondisi perekonomian dunia. 

    Meski demikian, pengumuman tarif terbaru Trump terhadap 92 negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan VIetnam, dinilai dapat menurunkan ketidakpastian tersebut

    “Angka-angka kita memang belum ideal, tetapi setidaknya ketidakpastian soal tarif kini sudah bisa kita tinggalkan. Sehingga kita bisa melangkah maju menghadapi situasi ini,” jelas Airlangga dalam IVFA Members’ Gathering & Forum di Jakarta pada Jumat (1/8/2025).

    Airlangga melanjutkan Indonesia masih mampu menjaga kestabilan ekonomi di tengah Volatilitas global. Dia mencontohkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I/2025 berada di kisaran 4,87%. 

    Sementara itu, laju inflasi juga masih terjaga pada kisaran 2,3% per Juli 2025. Menurutnya, laju inflasi tersebut menunjukkan bahwa permintaan mulai kembali ke pasar.

    Selain itu, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$3,3 miliar per Juli 2025. Sementara itu, peringkat utang Indonesia oleh S&P juga tetap stabil di level BBB

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%. 

    Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China.  

    Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

  • Kamboja Nominasikan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Kamboja Nominasikan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Phnom Penh –

    Pemerintah Kamboja mengumumkan pihaknya akan menominasikan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk meraih Nobel Perdamaian. Pencalonan ini menyusul intervensi langsung Trump dalam menghentikan konflik perbatasan antara Kamboja dengan Thailand baru-baru ini.

    Saat ditanya via pesan teks soal rencana Kamboja menominasikan Trump, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/8/2025), Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sun Chanthol, menjawab: “Iya.”

    Berbicara kepada wartawan sebelumnya di Phnom Penh, Chanthol berterima kasih kepada Trump karena telah membawa perdamaian.

    Dia mengatakan bahwa Trump pantas dinominasikan untuk Nobel Perdamaian, penghargaan internasional tertinggi yang diberikan kepada individu atau organisasi yang dianggap telah melakukan yang terbaik untuk “memajukan persahabatan antarbangsa”.

    Sebelum Kamboja, Pakistan terlebih dahulu mengatakan pada Juni lalu bahwa mereka akan merekomendasikan Trump sebagai peraih Nobel Perdamaian atas jasanya dalam membantu menyelesaikan konflik dengan India.

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, juga mengumumkan bulan lalu bahwa dirinya telah mencalonkan Trump untuk penghargaan perdamaian itu.

    Seruan dari Trump, pekan lalu, berhasil memecah kebuntuan dalam upaya mengakhiri pertempuran terberat selama satu dekade terakhir yang berlangsung antara Thailand dan Kamboja. Konflik itu berujung dengan gencatan senjata yang dinegosiasikan dan diwujudkan dalam pertemuan kedua negara di Malaysia.

    Tonton juga video “Kamboja Tuduh Thailand Tangkap 20 Tentara Setelah Gencatan Senjata” di sini:

    Menyusul pengumuman gencatan senjata antara Bangkok dan Phnom Penh pada awal pekan ini, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump-lah yang mewujudkan gencatan senjata itu.

    “Berikan dia Hadiah Nobel Perdamaian!” cetus Leavitt pada saat itu.

    Sedikitnya 43 orang tewas dalam bentrokan sengit di perbatasan kedua negara yang berlangsung selama lima hari, dan memaksa total lebih dari 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan.

    “Kami mengapresiasi upaya besarnya (Trump-red) untuk perdamaian,” kata Chanthol, yang juga merupakan negosiator perdagangan utama Kamboja.

    Dalam pernyataannya, Chanthol juga mengucapkan terima kasih kepada Trump atas penurunan tarif AS sebesar 19 persen. Washington awalnya mengancam tarif sebesar 49 persen, kemudian menurunkannya menjadi 36 persen, yang mengancam sektor garmen dan alas kaki di Kamboja.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Jakarta –

    Saat kampanye pemilihannya dulu, Donald Trump pernah menyebut bahwa “tarif adalah kata terindah dalam kamus.” Enam bulan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Trump mulai mewujudkan visinya soal perdagangan global secara nyata.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kebijakan yang mengejutkan banyak pihak, yakni semua barang impor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara lainnya juga akan dikenakan “tarif timbal balik” dengan besaran lebih tinggi, sebagai balasan atas kebijakan dagang yang menurut Trump bersifat tidak adil. Ia menyebut negara-negara tersebut sebagai “pelanggar terburuk.”

    Tarif dasar mulai berlaku segera setelah pengumuman, sementara pemberlakuan tarif timbal balik sempat ditunda selama 90 hari karena menyebabkan gejolak di pasar keuangan. Per 1 Agustus, kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

    Trump menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut tidak akan berubah bahkan memperkuat pernyataannya lewat unggahan di platform media sosial Truth Social:

    “INI TETAP BERLAKU, DAN TIDAK AKAN DIPERPANJANG,” tulisnya dalam huruf kapital. Seraya menyebut, “HARI BESAR UNTUK AMERIKA!!!”

    Sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi. Namun, masih banyak negara lain yang belum mencapai kesepakatan, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Australia, Taiwan, dan Selandia Baru.

    Negara yang sepakat menghindari tarif tambahan AS

    Menjelang tenggat 1 Agustus, sejumlah negara mulai meneken kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump.

    Kesepakatan tersebut, yang masih harus disetujui oleh seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, telah mendapat kritik tajam. Perdana Menteri Prancis, Franois Bayrou, mengatakan pekan ini bahwa Uni Eropa telah menyerah dan menyebut hari Minggu (31/07) sebagai “hari kelam.”

    Inggris menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dagang dengan AS pada Mei lalu. Produk-produk Inggris akan dikenai tarif dasar 10 persen, tetapi beberapa sektor mendapatkan pengecualian. Inggris masih dalam proses negosiasi untuk mendapat pengecualian dari tarif 25 persen yang dikenakan pada baja dan aluminium. Sebagai imbal balik, Inggris setuju untuk membuka pasarnya lebih luas bagi etanol dan daging sapi asal Amerika Serikat.

    Nasib negara di Asia di tengah tarif Trump

    Jepang juga meneken kesepakatan pada Juli. Dalam perjanjian itu, ekspor Jepang ke Amerika Serikat, termasuk sektor otomotif yang menyumbang 30 persen dari total ekspor Jepang ke AS pada 2024, akan dikenai tarif sebesar 15 persen. Namun, tarif sebesar 50 persen untuk baja dan aluminium tetap diberlakukan. Pemerintah AS menyebut bahwa Jepang akan melakukan investasi sebesar 550 miliar dolar ke dalam perekonomian Amerika sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sementara itu, Korea Selatan berhasil menurunkan ancaman tarif 25 persen menjadi tarif dasar 15 persen untuk semua barang ekspor mereka ke AS. Dalam pernyataannya pada Rabu (30/07), Trump menyebut bahwa Korea Selatan juga sepakat berinvestasi sebesar 350 miliar dolar (sekitar Rp5,6 kuadriliun) di berbagai proyek di Amerika, serta membeli produk energi seperti gas alam cair senilai 100 miliar dolar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) dari AS. Selain itu, Korea Selatan juga akan menerima barang-barang asal Amerika, termasuk mobil dan hasil pertanian, tanpa mengenakan tarif masuk. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini menguntungkan semua pihak dan menyebutnya sebagai pencapaian besar.

    Negosiasi juga telah berhasil diselesaikan dengan beberapa negara Asia lainnya. Filipina, eksportir utama produk teknologi tinggi dan pakaian jadi, menyepakati bahwa ekspornya akan dikenai tarif sebesar 19 persen. Vietnam, yang sempat diancam dengan tarif 49 persen, berhasil menegosiasikannya menjadi 20 persen untuk produk utama seperti pakaian dan alas kaki. Meski begitu, AS tetap akan menerapkan tarif sebesar 40 persen untuk barang-barang transshipment, yakni produk dari negara ketiga yang dikirim lewat Vietnam untuk menghindari tarif tinggi. Sebaliknya, produk Amerika akan masuk ke Vietnam tanpa dikenai bea masuk.

    Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 19 persen, tetapi Washington menyebut bahwa hampir seluruh produk Amerika akan masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif.

    Sementara itu, Pakistan, yang semula menghadapi ancaman tarif sebesar 29 persen sebagaimana diumumkan Trump pada 2 April, mengumumkan pada Kamis (31/07) bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian, Amerika Serikat juga akan memberikan dukungan dalam pengembangan cadangan minyak nasional Pakistan.

    Cina menghadapi kasus khusus

    Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, menjadi kasus khusus. Washington dan Beijing saling menaikkan tarif pada produk masing-masing hingga lebih dari 100% sebelum akhirnya menurunkan sementara tarif tersebut untuk periode 90 hari. Masa jeda ini dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus 2025.

    Cina telah mengambil sikap agresif menanggapi ancaman Trump yang sempat ingin menerapkan tarif 145% pada impor dari Cina, dengan membalas melalui tarif balasan atas produk AS serta memblokir penjualan mineral tanah jarang dan komponen penting yang digunakan oleh industri pertahanan dan teknologi tinggi AS.

    Negara-negara yang belum sepakat dengan Trump

    Brasil menjadi salah satu negara yang menghadapi tekanan. Meski Brasil mengalami defisit perdagangan dengan AS, artinya Brasil lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor ke AS, Presiden Trump tetap mengancam akan menerapkan tarif 50% atas produk Brasil, dengan alasan politik.

    Trump menyebut persidangan terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir” dan menuntut agar Bolsonaro dibebaskan. Sebaliknya, Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, menyindir Trump dengan menyebutnya “kaisar”, dan mengatakan ia tidak takut mengkritik Trump secara terbuka.

    India juga masuk dalam daftar negara yang menghadapi sanksi dagang dari AS. Trump menuding India memiliki surplus dagang yang besar dan tetap menjalankan hubungan dagang dengan Rusia. Pada Rabu (30/07), ia mengumumkan tarif sebesar 25% untuk produk India, serta “hukuman tambahan” karena pembelian minyak dari Rusia, yang menurut Trump ikut mendanai perang di Ukraina.

    Meski begitu, Trump masih menyebut India sebagai sekutu. Di platform Truth Social, ia menulis: “India adalah teman kita,” tetapi seraya menambahkan bahwa “tarif India terhadap produk AS terlalu tinggi.”

    Kanada dan Meksiko hadapi ancaman Trump

    Dua mitra dagang utama AS di kawasan Amerika Utara, Kanada dan Meksiko, juga tidak lepas dari tekanan. Padahal, perdagangan ketiga negara ini diatur dalam perjanjian dagang USMCA yang dirundingkan Trump saat masa jabatan pertamanya.

    Awal Agustus, Trump mengancam akan menaikkan tarif atas produk Meksiko dari 25% menjadi 30%, dengan alasan kurangnya kerja sama dari pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum dalam mengamankan perbatasan bersama.

    Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang tarif yang sudah ada selama 90 hari untuk memberi waktu tambahan dalam proses negosiasi.

    Sementara itu, hubungan dagang AS-Kanada juga terguncang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pesimistis akan tercapai kesepakatan baru, terutama setelah Trump mengancam tarif 35% terhadap semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam USMCA.

    Trump telah lebih dulu mengenakan tarif 25% atas mobil dan suku cadangnya pada Maret, disusul tarif 50% untuk baja dan aluminium pada Juni. Tarif 35% baru akan berlaku untuk semua produk lainnya dari Kanada.

    Artikel ini pertama kali terbit bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Bahas Negosiasi Tarif dengan India, Singgung Keanggotaan BRICS” di sini:

    (ita/ita)

  • Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%.

    Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China. 

    Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

    Bagi Myanmar, perdagangan dengan AS tercatat mencapai US$734 juta tahun lalu. Namun, tarif baru ini diperkirakan semakin memperburuk krisis ekonomi yang dimulai sejak Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan lebih dari empat tahun lalu. Washington menuding junta menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan menekan aktivis prodemokrasi.

    Pengumuman tarif ini muncul hanya sehari setelah junta Myanmar mencabut status darurat, membuka jalan bagi pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Namun, AS dan sejumlah negara lain menilai pemilu tersebut tidak akan berlangsung bebas dan adil.

    Dalam surat langka bulan lalu, Min Aung Hlaing memuji Trump dan membandingkan kudeta militernya dengan klaim tidak berdasar Trump soal kecurangan pemilu, menyebut keduanya sebagai korban pemilu yang dicurangi. 

    Dia juga meminta pengurangan tarif dan menawarkan untuk mengirim delegasi dagang tingkat tinggi ke Washington.

    Wakil Menteri Perdagangan Myanmar Min Min mengatakan melalui sambungan telepon bahwa pemerintah belum mengetahui perkembangan tersebut dan menolak memberikan komentar.

    Sementara itu, nilai ekspor AS ke Laos mencapai US$40,4 juta tahun lalu, sedangkan impor dari Laos sebesar US$803,3 juta. Washington menyoroti ketergantungan ekonomi Laos terhadap China serta utang yang terus meningkat terkait proyek infrastruktur Tiongkok.

    Di sisi lain, Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah guna mendukung pembangunan kembali negara yang dilanda perang serta menopang pemerintahan barunya.

    Menurut pengamat, tingginya tarif mungkin dipicu alasan sederhana.

    “Bukan berarti Washington sengaja menyasar tiga negara ini. Kemungkinan, keterbatasan kapasitas di DC membuat pejabat lebih fokus pada negara-negara besar,” ujar Simon Evenett, pendiri St. Gallen Endowment for Prosperity Through Trade, lembaga asal Swiss yang memantau kebijakan perdagangan global.

  • Susul Indonesia, Trump Kasih Tarif 19% untuk Malaysia dan Filipina – Page 3

    Susul Indonesia, Trump Kasih Tarif 19% untuk Malaysia dan Filipina – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengabarkan, dua negara tetangga yakni Malaysia dan Filipina kini dikenakan porsi tarif impor yang sama oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sebesar 19%.

    “Hari ini, tanggal 31 (Agustus) ini, sudah ada pengumuman lagi, beberapa negara memang di Asean juga mendapatkan 19%.  Malaysia, Filipina, baru hari ini. Tadi kami sudah dapat infonya,” ujarnya dalam Peresmian Export Center Balikpapan dan Batam, Jumat (1/8/2025).

    Tak hanya Malaysia, Trump diketahui menetapkan tarif 19% untuk negara ASEAN lainnya, yakni Thailand dan Kamboja. Adapun nilai itu lebih besar dari ancaman tarif 25% untuk Malaysia, dan juga ancaman 36% untuk Thailand dan Kamboja. 

    Sementara Filipina lebih dulu dipatok tarif 19% jelang akhir Juli 2025 lalu. Lebih tinggi dari pengumuman sebelumnya sebesar 17%, tetapi sedikit lebih rendah dari ancaman tarif 20%. 

    Meskipun sudah mengantongi tarif Trump 19%, Mendag menyebut Pemerintah RI masih terus bernegosiasi dengan pihak Washington DC. 

    “Dengan Amerika, kita masih proses perundingan, tetapi kan kita sudah mendapatkan 19%,” ungkapnya. 

    Indonesia-Uni Eropa Tuntaskan IEU-CEPA

    Selain kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, Pemerintah RI terus mengeksplorasi diversifikasi pasar ekspor lain lewat perjanjian bilateral. Seperti kesepakatan Indonesia-Uni Eropa lewat IEU-CEPA yang sebentar lagi akan diselesaikan. 

    “Jadi kita sudah selesai, kemarin diumumkan bapak Presiden, kita sudah menyelesaikan secara substansi perundingan IEU-CEPA. Nanti kita bisa masuk ke 27 negara di Uni Eropa dengan banyak fasilitas, termasuk tarif 0 persen,” kata Mendag. 

    Lagi-lagi Indonesia tidak sendirian. Negara ASEAN lain yakni Vietnam pun disebut telah menuntaskan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa. “Di Asean mungkin baru Indonesia dan Vietnam yang mempunyai perjanjian (sejenis) dengan IEU-CEPA,” imbuhnya. 

  • Bikin Ballroom Rp 3,2 T di Gedung Putih

    Trump Mau Bangun Ballroom di Gedung Putih, Biayanya Rp 3,2 T!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana membangun sebuah ballroom besar di Gedung Putih seiring dengan upayanya melakukan renovasi terhadap kantor dan kediaman eksekutif AS tersebut. Pembangunan ballroom itu disebut akan memakan biaya sebesar US$ 200 juta, atau setara Rp 3,2 triliun.

    Rencana pembangunan ballroom ini, seperti dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), diungkapkan oleh juru bicara atau Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers rutin pada Kamis (31/7) waktu setempat.

    Dikatakan oleh Leavitt bahwa Trump sendiri dan sejumlah donatur yang tidak disebutkan namanya akan menanggung biaya proyek tersebut, yang nilainya mencapai US$ 200 juta.

    “Selama 150 tahun, para presiden, pemerintahan dan staf Gedung Putih telah mendambakan ruang acara yang besar di kompleks Gedung Putih,” ujar Leavitt.

    Struktur baru itu, sebut Leavitt, akan mencakup luas 8.000 meter persegi dan memiliki ruang besar untuk menampung hingga 650 orang. Ditambahkan oleh Leavitt bahwa pengerjaan ballroom itu akan dimulai pada September mendatang dan diperkirakan akan selesai sebelum akhir masa jabatan kedua Trump.

    Tujuan pembangunan ballroom itu adalah agar dapat menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara resmi dan penting bagi para pemimpin asing yang berkunjung ke Gedung Putih, sementara saat ini hal tersebut terkadang dilakukan dengan mendirikan tenda besar di halaman Gedung Putih.

    Pembangunan ballroom ini, yang direalisasikan ketika Trump berniat merenovasi Gedung Putih sesuai dengan seleranya, menjadi salah satu proyek terbesar di Gedung Putih selama lebih dari satu abad terakhir.

    Model ballroom yang dipresentasikan oleh pemerintah AS menunjukkan ballroom tersebut akan berupa bangunan putih dengan kolom tiang dan fasad seperti bangunan utama Gedung Putih. Ballroom ini akan menggantikan East Wing, yang biasanya menjadi kantor Ibu Negara AS.

    Trump sendiri telah sejak lama menyatakan keinginannya untuk membangun ballroom di Gedung Putih yang terinspirasi oleh properti-propertinya sendiri, terutama properti Mar-a-Lago miliknya di Florida.

    “Saya ahli dalam membangun, dan kita akan membangunnya dengan cepat dan tepat waktu. Itu akan indah,” kata Trump, yang mantan pengembang real-estate ternama AS ini, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia memastikan bahwa karakter bangunan asli akan tetap dipertahankan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)