Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Anggota DPR AS dari Partai Demokrat Desak Trump Akui Negara Palestina

    Anggota DPR AS dari Partai Demokrat Desak Trump Akui Negara Palestina

    Washington DC –

    Sekelompok anggota House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat menandatangani surat yang mendesak Presiden Donald Trump untuk mengakui negara Palestina. Surat itu menyatakan hak-hak Palestina “sebagai sebuah bangsa dan rakyat” harus segera ditegakkan.

    Surat yang ditandatangani oleh lebih dari selusin anggota DPR AS dari Partai Demokrat itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan The Guardian, Selasa (5/8/2025), dilaporkan oleh media Axios pada Senin (4/8) waktu setempat.

    Anggota DPR Ro Khanna dari California memimpin penyusunan draft surat yang ditujukan untuk Trump dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio. Beberapa anggota DPR lainnya yang menandatangani surat itu termasuk Greg Casar dari Texas, Pramila Jayapal dari Washington, dan Maxwell Frost dari Florida.

    “Momen tragis ini telah menyoroti bagi dunia mengenai kebutuhan yang telah lama tertunda untuk mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” demikian bunyi salah satu bagian dari surat tersebut.

    “Sebagaimana nyawa rakyat Palestina harus dilindungi segera, hak-hak mereka sebagai sebuah bangsa dan rakyat juga harus segera diakui dan ditegakkan,” cetus surat tersebut.

    Para anggota DPR AS dari Partai Demokrat, dalam surat tersebut, menyoroti janji Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Rubio telah mengkritik janji Macron tersebut.

    “Kami mendorong pemerintah negara-negara lainnya yang belum mengakui negara Palestina, termasuk Amerika Serikat, untuk melakukannya juga,” tegas surat yang ditujukan untuk Trump tersebut.

    Surat itu muncul saat para pakar hak asasi manusia (HAM) menyuarakan kekhawatiran atas bencana kelaparan yang berlangsung di Jalur Gaza, dan saat beberapa sekutu utama Israel di Barat, termasuk Prancis dan Kanada, baru-baru ini berjanji untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB.

    Inggris juga menyampaikan janji serupa jika Israel tidak bersedia menyetujui gencatan senjata Gaza hingga batas waktu pada September nanti.

    Surat dari para anggota DPR AS dari Partai Demokrat itu juga menambahkan bahwa negara Palestina yang layak “perlu sepenuhnya mengakui Israel dan mengadopsi kerangka kerja untuk menjamin keamanan Israel, termasuk perlucutan senjata dan pelepasan kekuasaan oleh Hamas agar dapat diterima secara luas oleh komunitas bangsa-bangsa”.

    Kerangka kerja tersebut diusulkan oleh Macron bulan lalu.

    Kantor Khanna dalam pernyataannya menyebut surat itu akan dikirimkan secara resmi setelah 16 September, yang bertepatan dengan Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung dari 8-23 September tahun ini.

    “Inilah saatnya bagi Amerika Serikat untuk secara resmi mengakui negara Palestina,” ujar Khanna saat berbicara kepada The Guardian, sembari menambahkan bahwa dirinya baru mulai menjangkau para anggota DPR “pekan lalu” namun tanggapan yang diterima “luar biasa”.

    Sembari menekankan bahwa lebih dari 147 negara telah mengakui negara Palestina, Khanna mengatakan bahwa: “Kita tidak dapat terisolasi dari dunia bebas lainnya.”

    Terlepas dari hal itu, pemerintahan Trump telah menegaskan bahwa mereka tidak setuju dengan semakin banyaknya negara yang setuju untuk mengakui negara Palestina. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pekan lalu menegaskan bahwa Trump memandang status kenegaraan Palestina pada akhirnya “memberikan hadiah bagi Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Heboh 3.200 Perakit Jet Tempur Boeing Mogok Kerja, Ada Apa?

    Heboh 3.200 Perakit Jet Tempur Boeing Mogok Kerja, Ada Apa?

    Washington DC –

    Lebih dari 3.200 anggota serikat pekerja yang merakit jet-jet tempur Boeing di area St Louis, yang ada di negara bagian Missouri, dan di negara bagian Illinois, Amerika Serikat (AS), melakukan aksi mogok kerja pada Senin (4/8) waktu setempat.

    Mogok kerja ini dilakukan setelah ribuan pekerja itu menolak tawaran kontrak kedua yang disampaikan sehari sebelumnya.

    Boeing Defense dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Senin (4/8/2025), mengatakan bahwa pihaknya siap menghadapi aksi penghentian kerja dan akan menerapkan rencana kontingensi yang melibatkan para pekerja non-buruh.

    Menurut perusahaan Boeing Defense, kontrak empat tahun yang ditolak itu akan menaikkan upah rata-rata sekitar 40 persen dan mencakup kenaikan upah umum sebesar 20 persen, serta bonus ratifikasi sebesar US$ 5.000 (Rp 81,9 juta).

    Tawaran kontrak itu juga mencakup peningkatan kenaikan gaji berkala, lebih banyak waktu liburan, dan cuti sakit.

    “Kami kecewa karena para karyawan kami di St Louis menolak tawaran yang mencakup pertumbuhan upah rata-rata sebesar 40 persen,” kata wakil presiden Boeing dan manajer umum fasilitas St Louis, Dan Gillian, dalam pernyataannya.

    Tawaran itu sebagian besar sama dengan tawaran pertama yang ditolak secara mayoritas sekitar seminggu sebelumnya.

    Namun Ketua Distrik 837 pada Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional, Tom Boelling, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa para anggota serikatnya “berhak mendapatkan kontrak yang mencerminkan keterampilan, dedikasi, dan peran penting mereka dalam pertahanan negara kita”.

    Para pekerja yang tergabung dalam serikat Distrik 837 bertugas merakit jet tempur F-15 dan jet tempur F/A-18, jet T-7 Trainer, dan drone MQ-25 buatan Boeing. MQ-25 merupakan drone pengisian bahan bakar di udara yang sedang dikembangkan untuk Angkatan Laut AS.

    Sementara itu, CEO Boeing Kelly Ortberg terkesan meremehkan dampak mogok kerja tersebut ketika berbicara dengan para analis membahas pendapatan kuartal kedua. Dia menekankan bahwa perusahaan telah mengatasi mogok kerja selama tujuh pekan yang terjadi tahun lalu, yang dilakukan oleh serikat Distrik 751, yang memproduksi pesawat komersial di Northwest dan memiliki 33.000 anggota.

    “Saya tidak akan terlalu khawatir tentang implikasi mogok kerja ini. Kami akan mengatasinya,” ucapnya.

    Mogok kerja oleh serikat Distrik 751 berakhir dengan persetujuan kontrak empat tahun yang mencakup kenaikan upah sebesar 38 persen.

    Lihat juga Video ‘Uji Kebolehan Helikopter-Jet Tempur F-16 saat Latgab Keris Woomera’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pesawat Sipil Nyelonong Dekati Kediaman Trump, Jet Tempur AS Dikerahkan!

    Pesawat Sipil Nyelonong Dekati Kediaman Trump, Jet Tempur AS Dikerahkan!

    Washington DC –

    Sejumlah jet tempur Amerika Serikat (AS) dikerahkan untuk mencegat sebuah pesawat sipil yang memasuki wilayah udara terbatas di atas klub golf Bedminster di New Jersey, yang menjadi tempat Presiden Donald Trump menghabiskan waktu akhir pekan. Klub golf Bedminster merupakan milik Trump sendiri.

    Zona pembatasan penerbangan sementara atau TFR, seperti dilansir New York Post dan Newsweek, Senin (4/8/2025), sedang diberlakukan di atas klub golf Bedminster, New Jersey, ketika seorang pilot pesawat sipil terbang masuk ke zona tersebut pada Minggu (3/8) siang, sekitar pukul 12.50 waktu setempat.

    Sejumlah jet tempur dari Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (NORAD) dikerahkan mencegat dan mengawal pesawat sipil itu keluar dari zona TFR.

    NORAD, dalam pernyataannya, menyebut suar digunakan untuk menarik perhatian pilot pesawat sipil itu, sebelum pesawat itu dikawal keluar dari zona TFR.

    Menurut NORAD, insiden itu merupakan pencegatan kedua di zona TFR pada Minggu (3/8) waktu setempat, dan aksi pencegatan kelima sepanjang akhir pekan. Disebutkan NORAD bahwa ada satu pesawat lainnya yang juga memasuki zona TFR di Bedminster, New Jersey, pada hari yang sama.

    “Para pilot penerbangan umum diingatkan untuk memverifikasi semua Notice to Airmen (NOTAM) dari Badan Penerbangan Federal (FAA) dan informasi penerbangan sebelum setiap penerbangan,” imbau NORAD dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataannya, NORAD mengakui bahwa penggunaan suar dalam pencegatan itu mungkin terlihat oleh publik. Namun ditegaskan oleh NORAD bahwa suar “digunakan dengan sangat memperhatikan keselamatan pesawat yang dicegat dan orang-orang yang ada di darat”.

    Disebutkan juga oleh NORAD bahwa suar yang digunakan oleh jet-jet tempur mereka terbakar dengan cepat dan sempurna, sehingga tidak membahayakan orang-orang di daratan saat hancur.

    NORAD telah menekankan dalam beberapa kasus sebelumnya soal betapa pentingnya bagi keselamatan penerbangan di wilayah Amerika Utara agar para pilot menghindari pelanggaran TFR.

    “Semua pilot harus memahami pembaruan wilayah udara terbatas, termasuk meninjau NOTAM FAA yang baru dan yang sudah ada yang berdampak pada rencana dan aktivitas penerbangan mereka,” demikian pernyataan NORAD.

    “Mematuhi protokol wilayah udara terbatas FAA adalah hal yang wajib, terlepas dari wilayah geografis, badan pesawat, atau awak pesawat,” imbuh pernyataan itu.

    Menurut jadwal kepresidenan AS, Trump sedang berada di luar kota, tepatnya di Trump National Golf Club di Bedminster, News Jersey, pada Minggu (3/8). Dia dijadwalkan kembali ke Gedung Putih pada Minggu (3/8) malam waktu setempat.

    Lihat juga Video: Jet Tempur Siluman F-35 AS Jatuh di California, Pilot Selamat

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Besok 5 Agustus 2025 Jadi Hari Terpendek, Bisakah Kita Rasakan Bedanya?

    Besok 5 Agustus 2025 Jadi Hari Terpendek, Bisakah Kita Rasakan Bedanya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Besok, hari Selasa, 5 Agustus 2025 bumi akan berputar lebih cepat dari biasanya.

    5 Agustus akan menjadi hari yang luar biasa pendek, berlangsung 1,25 milidetik lebih cepat dari biasanya.

    Namun diperkirakan, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli, yang lebih lambat 1,36 milidetik dari panjang hari normal (meskipun rekor ini belum dikonfirmasi).

    Para ilmuwan melacak perubahan waktu ini menggunakan jam atom untuk menjaga keakuratan teknologi seperti komputer, sistem GPS, dan teleskop besar.

    Sayangnya hari tercepat yang terjadi ini mungkin tidak membawa perubahan yang berarti bagi kebanyakan orang.

    “Karena kita berbicara tentang satu milidetik, itu bukanlah sesuatu yang akan Anda sadari,” ujar Duncan Agnew, ahli geofisika di Scripps Institution of Oceanography di University of California di San Diego, dalam surel kepada Kasha Patel di Washington Post, dikutip Senin (4/8).

    Apakah Ada Perbedaan saat Hari Terpendek Terjadi?

    Hilangnya satu atau dua milidetik sama sekali tidak disadari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun besok Selasa (5/8) menjadi hari terpendek, namun kita mungkin tidak akan merasakan perubahan drastis.

    Namun komputer, GPS, sistem perbankan, teleskop besar, dan jaringan listrik bergantung pada sinkronisasi yang sangat akurat agar dapat beroperasi. Bagi sistem ini, setiap milidetik sangat berarti.

    Hari terpendek ini terjadi karena bulan akan berada pada sudut terjauhnya dari Khatulistiwa, yang melemahkan dampak gravitasinya terhadap Bumi.

    Di waktu lain, ketika bulan berada tepat sejajar dengan Khatulistiwa, ia menarik pasang surut Bumi lebih kuat, sehingga sedikit memperlambat putarannya. Namun dalam kasus ini, jarak bulan menyebabkan Bumi berputar sedikit lebih cepat.

    Kenapa Bumi Berputar Lebih Cepat?

    Dilansir dari livescience, satu hari di Bumi berlangsung sekitar 86.400 detik, atau 24 jam — waktu yang dibutuhkan planet untuk berputar penuh pada porosnya.

    Namun, kecepatan rotasi ini bergantung pada banyak faktor termasuk posisi matahari dan bulan, serta medan gravitasi Bumi.

    Pada tanggal 5 Agustus 2025, bulan akan berada pada titik terjauhnya dari khatulistiwa, yang mengubah dampak tarikan gravitasinya terhadap rotasi Bumi.

    Bayangkan Bumi seperti gasing yang berputar — jika Anda melingkarkan jari di tengahnya dan memutarnya, ia tidak akan berputar secepat jika Anda memegangnya dari atas ke bawah. Hal serupa terjadi pada Bumi: Dengan bulan yang lebih dekat ke kutub, Bumi mulai berputar lebih cepat, membuat hari-hari kita lebih pendek dari biasanya.

  • Peneliti Diam-Diam Mau Blokir Sinar Matahari, Ketahuan Pejabat

    Peneliti Diam-Diam Mau Blokir Sinar Matahari, Ketahuan Pejabat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak ilmuwan yang mencoba melakukan upaya memperlambat dampak pemanasan global. Termasuk melakukan hal kontroversial seperti memblokir sinar Matahari.

    Konsep meredupkan cahaya Matahari itu dikenal dengan solar geoengineering. Namun dikenal kontroversial dan para kritikus menyebut bahwa kita belum memahami risiko, seperti dampak lingkungan dan sosial.

    Meski begitu bukan berarti tidak ada yang mencoba melakukannya. Kabarnya cara-cara itu dilakukan dengan rahasia.

    Futurism mencatat pejabat kota Alameda, California Amerika Serikat (AS) tahun lalu memerintahkan ilmuwan dari Universitas Washington menghentikan eksperimen memblokir sinar Matahari. Percobaan itu tidak diumumkan, tetapi kabarnya menggunakan perangkat untuk menyuntikkan partikel pencerah awan ke atmosfer.

    Penelitian itu menggandeng mitra firma geoengineering SilverLining dan SRI International tidak mempersiapkan untuk sukses.

    Laporan Politico mengatakan percobaan itu bagian dari program terkait area 3.900 mil persegi di lepas pantai Amerika Utara, Cile, atau Afrika tengah-selatan. Dengan skala tersebut disebutkan laporan tersebut akan mudah terdeteksi dari luar angkasa jika ada perubahan pada awan secara signifikan.

    “Alameda jadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar dan tidak ada keterlibatan masyarakat lokal. Itu langkah salah dan serius,” kata profesor studi lingkungan University of California, Sikina Jinnah dikutip Selasa (29/7/2025).

    Namun pejabat kampus membantah program tersebut untuk mengubah cuaca atau iklim. Termasuk bukan untuk melakukan studi dengan skala besar.

    Pendapat soal penggunaan konsep ini memang terbagi dua. Misalnya anggota kongres Marjorie Taylor Greene mengajukan membuat aturan modifikasi cuaca berdasarkan teori rekayasa geo-engineering.

    Bagi pendukung konsep ini berpendapat manusia perlu melakukan apapun untuk mengatasi masalah krisis iklim.

    Sementara banyak komunitas ilmiah, cara meredupkan Matahari bukan solusi karena bisa memperburuk hal yang telah terjadi sebelumnya. Adapula yang berpendapat dapat memperbaiki sementara, namun akan membuat pemimpin dunia mengabaikan penyebab langsung perubahan iklim.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terancam Tarif 39%, Swiss Siap Revisi Proposal Dagang ke Trump

    Terancam Tarif 39%, Swiss Siap Revisi Proposal Dagang ke Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Swiss siap merevisi tawaran dagangnya kepada AS guna menghindari ancaman tarif 39% dari Presiden Donald Trump, yang dikhawatirkan dapat mendorong Swiss ke jurang resesi.

    Menteri Ekonomi Guy Parmelin mengatakan pemerintah akan bergerak cepat sebelum tarif diberlakukan pada 7 Agustus 2025. Kabinet Swiss dijadwalkan menggelar rapat khusus pada Senin untuk menentukan langkah selanjutnya.

    Parmelin menyebut, pihaknya harus memahami sepenuhnya alasan di balik keputusan Presiden AS. Setelah hal tersebut jelas, Swiss akan memutuskan arah negosiasi.

    “Waktunya sangat mepet. Mungkin sulit mencapai kesepakatan sebelum 7 Agustus, tapi kami akan menunjukkan iktikad baik dan siap merevisi tawaran kami,” kata Parmelin dikutip dari Reuters, Senin (4/8/2025).

    Parmelin menyebut Trump menyoroti defisit dagang AS dengan Swiss yang tahun lalu mencapai 38,5 miliar franc Swiss (US$48 miliar). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembelian gas alam cair (LNG) asal AS oleh Swiss, seperti yang dijanjikan Uni Eropa dalam kesepakatan dagangnya dengan Washington.

    Opsi lain yang tengah dikaji adalah mendorong peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Swiss di AS, yang merupakan pasar ekspor terbesar bagi produk farmasi, jam tangan, dan mesin buatan Swiss.

    “Lihat saja Uni Eropa, mereka berkomitmen membeli LNG. Swiss juga mengimpor LNG — mungkin itu salah satu jalannya. Atau melalui investasi tambahan. Tapi untuk melanjutkan pembicaraan, kami harus memahami benar apa yang diharapkan AS,” ujar Parmelin.

    Parmelin juga menyampaikan dirinya dan Presiden Swiss Karin Keller-Sutter siap terbang ke Washington jika diperlukan untuk membuka jalur dialog.

    Pemerintah Swiss membantah laporan bahwa keputusan tarif tinggi diambil setelah percakapan telepon panas antara Keller-Sutter dan Trump pada Kamis malam.

    “Panggilan itu memang tidak menghasilkan hasil yang baik bagi Swiss. Tapi tidak ada pertengkaran. Trump sejak awal menyatakan bahwa menurutnya tarif 10% tidak cukup,” kata salah satu sumber pemerintah.

    “Kami terus berupaya mencari solusi dan sedang menjalin komunikasi dengan pihak AS. Kami berharap solusi dapat ditemukan sebelum 7 Agustus,” tambahnya.

    Ekonom dari ETH Zurich, Hans Gersbach, memperingatkan bahwa tarif baru bisa berdampak besar terhadap perekonomian Swiss yang sangat bergantung pada ekspor. 

    Dia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Swiss dapat menyusut antara 0,3% hingga 0,6% jika tarif 39% benar-benar diberlakukan, dan bisa melebihi 0,7% jika produk farmasi turut dikenai tarif. Jika gangguan perdagangan berlangsung lama, kontraksi ekonomi bisa menembus 1%.

    “Ada risiko resesi,” kata Gersbach.

    Saham-saham Swiss diperkirakan akan terkena tekanan saat pasar dibuka kembali pada Senin, setelah libur Hari Nasional Swiss pada Jumat.

    Menurut proyeksi Nomura, Swiss National Bank (SNB) berpotensi menurunkan suku bunga pada September mendatang sebagai respons terhadap tekanan dari tarif AS.

    “Kami memperkirakan SNB akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada September, menjadi -0,25%,” tulis Nomura dalam risetnya.

    Laporan tersebut melanjutkan, tekanan terhadap pertumbuhan akibat tarif ekspor dari AS bisa memperlemah ekspansi ekonomi dan meningkatkan tekanan deflasi, yang akan memperkuat kemungkinan pelonggaran ke tingkat suku bunga negatif.

  • Diancam Tarif Trump 50%, Brasil Buka Peluang Negosiasi dengan AS

    Diancam Tarif Trump 50%, Brasil Buka Peluang Negosiasi dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyatakan terbuka untuk melakukan pembicaraan dagang dengan Donald Trump. Namun, dia menegaskan negosiasi hanya bisa dilakukan jika Brasil diperlakukan setara dengan Amerika Serikat.

    “Kami ingin bernegosiasi, tapi dengan syarat yang setara. Kami akan mendukung perusahaan kami, membela para pekerja kami, dan mengatakan, ‘Lihat, kalau kalian siap berunding, proposal kami sudah ada di meja.’” ujar Lula dalam acara Partai Pekerja (Workers’ Party) di Brasilia dikutip dari Bloomberg, Senin (4/8/2025).

    Pernyataan Lula disampaikan setelah Trump pada Juli lalu mengancam akan mengenakan tarif 50% terhadap produk-produk asal Brasil jika Mahkamah Agung negara itu tidak segera mencabut kasus hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang sedang diadili atas dugaan percobaan kudeta usai kalah dalam pemilu 2022.

    Pemerintah AS pekan lalu menunda kenaikan tarif yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus, serta memberikan pengecualian terhadap sejumlah produk. Namun di saat yang sama, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes, yang memimpin proses hukum terhadap Bolsonaro dan kerap berselisih dengan perusahaan media sosial AS.

    Trump sebelumnya menyatakan Lula dapat menghubunginya langsung — pernyataan yang disambut positif oleh Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad, yang menyebut hal itu sebagai langkah maju. Haddad mengatakan dia akan segera berdiskusi dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent terkait tarif dan sanksi terhadap Moraes.

    Meski membuka peluang dialog, Lula tetap menyuarakan sikap tegas terhadap tekanan politik dari Washington. Dia menyebut sanksi ekonomi yang didasarkan pada motif politik sebagai hal yang tidak dapat diterima, serta mengulangi tuduhannya bahwa Trump tengah merusak sistem multilateral global.

    Lula juga menegaskan tidak akan mundur dari upaya pengembangan alternatif selain dolar dalam perdagangan internasional — isu yang selama ini membuat Trump gerah, meskipun upaya itu belum menunjukkan kemajuan berarti di antara negara anggota BRICS, termasuk Brasil.

    Lula mengatakan kini Brasil tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat seperti dulu.

    “Saya tidak menyepelekan hubungan diplomatik dengan AS. Tapi mulai sekarang, mereka harus tahu bahwa kami juga punya hal untuk dinegosiasikan. Kami punya skala, kami punya sikap, dan kami punya kepentingan ekonomi dan politik yang siap dibawa ke meja perundingan,” katanya.

    Pernyataan Lula disampaikan di tengah gelombang unjuk rasa para pendukung Bolsonaro di sejumlah kota besar, termasuk Rio de Janeiro dan Brasilia, yang memprotes pemerintahan saat ini serta Hakim Moraes yang dianggap melakukan persekusi politik terhadap kubu kanan.

    Aksi serupa dijadwalkan berlangsung di Avenida Paulista, jantung kota São Paulo, pada sore hari. Bolsonaro sendiri tidak hadir dalam aksi tersebut karena tengah menjalani pembatasan aktivitas yang diberlakukan oleh Moraes sejak bulan lalu, termasuk larangan keluar rumah pada malam hari dan akhir pekan.

  • OPEC+ Sepakat Naikkan Produksi Minyak 547.000 Barel per Hari Mulai September

    OPEC+ Sepakat Naikkan Produksi Minyak 547.000 Barel per Hari Mulai September

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) sepakat untuk menaikkan produksi minyak sebesar 547.000 barel per hari (bph) mulai September 2025.

    Dikutip melalui Reuters pada Minggu (3/8/2025), keputusan ini diambil dalam pertemuan virtual singkat yang dihadiri oleh delapan negara anggota, dan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk mengembalikan pangsa pasar, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan yang berkaitan dengan konflik Rusia.

    Langkah ini sekaligus menjadi pembalikan penuh dan dipercepat dari pemangkasan produksi terbesar OPEC+ sebelumnya, ditambah peningkatan produksi khusus untuk Uni Emirat Arab, yang secara total mencapai sekitar 2,5 juta bph, atau setara dengan 2,4 persen dari permintaan minyak dunia.

    Dalam pernyataan resmi, OPEC+ menyebutkan bahwa kondisi ekonomi global yang sehat dan stok minyak yang rendah menjadi dasar keputusan tersebut.

    Sementara itu, pertemuan dilakukan di tengah tekanan dari Amerika Serikat terhadap India untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington untuk membawa Moskow ke meja perundingan guna mengakhiri perang di Ukraina. Presiden AS, Donald Trump sebelumnya menyatakan keinginannya agar kesepakatan damai tercapai sebelum 8 Agustus 2025.

    OPEC+, yang mencakup 10 negara produsen non-OPEC termasuk Rusia dan Kazakhstan, telah membatasi produksi selama beberapa tahun untuk menjaga stabilitas harga minyak. Namun tahun ini, mereka mulai membalik arah kebijakan dengan meningkatkan produksi sebagai respons terhadap permintaan global dan tekanan politik dari negara-negara konsumen besar.

    Kenaikan produksi dimulai pada April dengan tambahan 138.000 bph, diikuti lonjakan yang lebih besar pada bulan-bulan berikutnya: 411.000 bph pada Mei, Juni, dan Juli, serta 548.000 bph di Agustus. Dengan tambahan 547.000 bph untuk September, total kenaikan sejak April cukup signifikan.

    Meski produksi terus naik, harga minyak tetap tinggi. Harga Brent crude ditutup mendekati USD 70 per barel pada Jumat lalu, naik dari titik terendah tahun ini di angka USD 58 per barel pada April, didorong oleh kenaikan musiman permintaan energi.

    OPEC+ dijadwalkan menggelar pertemuan lanjutan pada 7 September, di mana mereka kemungkinan akan mempertimbangkan kembali pemangkasan produksi sukarela sekitar 1,65 juta bph, yang masih berlaku hingga akhir 2026. Selain itu, pemangkasan 2 juta bph lainnya juga masih diterapkan di seluruh anggota OPEC+ hingga periode yang sama.

  • Rusia Ancam Lenyapkan AS dengan Nuklir, Trump Kerahkan 2 Kapal Selam Siaga

    Rusia Ancam Lenyapkan AS dengan Nuklir, Trump Kerahkan 2 Kapal Selam Siaga

    GELORA.CO – Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Kamis malam bahwa ia telah memerintahkan penempatan dua kapal selam nuklir AS di wilayah yang tepat, menanggapi pernyataan terbaru mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang digambarkan Trump sebagai sangat provokatif.

    Dalam sebuah postingan di Social Truth, Trump menulis:

    Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, saya telah memerintahkan penempatan dua Kapal Selam Nuklir di wilayah yang tepat, untuk berjaga-jaga jika pernyataan bodoh dan provokatif ini lebih dari sekadar itu. 

    Kata-kata sangatlah penting, dan seringkali dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, saya harap ini tidak termasuk salah satunya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!

    Postingan Trump tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perintah militernya, atau apakah perintah tersebut dikoordinasikan dengan Departemen Pertahanan. 

    Namun, langkah tersebut tampaknya merupakan unjuk rasa pencegahan di depan publik menyusul ancaman nuklir yang dilancarkan Medvedev.

    Awal pekan ini, Medvedev memperingatkan bahwa dukungan AS yang berkelanjutan untuk Ukraina — khususnya dalam bentuk sistem senjata jarak jauh dan dukungan politik — dapat memicu konflik global. 

    Dalam sebuah postingan di Telegram, Medvedev menulis:

    Jika Amerika Serikat melanjutkan kebijakan agresifnya terhadap Rusia, dan jika pasukan NATO dikerahkan di Ukraina atau fasilitas strategis ditargetkan di tanah Rusia, responsnya akan segera dan menghancurkan. Rusia adalah kekuatan nuklir, dan mereka yang membuat keputusan di Washington tidak boleh melupakan hal ini.

    Ia menambahkan dengan nada mengancam, “Akibatnya, kota-kota Anda sendiri mungkin akan lenyap.”

    Komentar Medvedev merupakan yang terbaru dari serangkaian peringatan nuklir yang meningkat dari para pejabat senior Rusia seiring berlanjutnya perang di Ukraina. 

    Sejak dimulainya invasi pada Februari 2022, Kremlin telah berulang kali menggunakan persenjataan nuklirnya untuk mencegah keterlibatan Barat. 

    Baru-baru ini, Rusia menggelar latihan senjata nuklir taktis di dekat perbatasannya dengan negara-negara NATO, termasuk Polandia dan Negara-negara Baltik.

    Pernyataan Trump muncul di tengah gelombang ketegangan geopolitik yang lebih luas seputar penggunaan — atau ancaman — senjata nuklir. 

    Meskipun Putin belum mengomentari unggahan Trump atau pernyataan terbaru Medvedev, para pejabat AS telah berulang kali memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan ancaman nuklir, dengan menyebut ancaman tersebut sembrono dan mengganggu stabilitas.

    Masih belum jelas apakah kapal selam yang dirujuk Trump telah dikerahkan atau apakah Pentagon telah diajak berkonsultasi dengan cara apa pun.(*)

  • Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    Kekayaan Berlipat Kepala PPATK Disorot saat Viral Blokir Rekening Nganggur, Ini Jumlah Hartanya

    GELORA.CO – Berikut sosok Ivan Yustiavandana yang menuai sorotan usai kebijakan blokir rekening dormant dilakukan. 

    Selain sosoknya yang menyita perhatian, hal lain yang jadi buah bibir publik yakni kekayaannya.

    Harta dari  Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga mendadak dicari tahu oleh netizen.

    Netizen justru menyoroti harta kekayaan pribadi Ivan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Tak sedikit pula netizen yang sekaligus mempertanyakan konsistensi dengan posisinya sebagai pengawas keuangan nasional.

    Menurut LHKPN periode tahun 2023, total kekayaan Ivan mencapai Rp9,3 miliar.

    Rinciannya menunjukkan sebagian besar berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp6,9 miliar yang tersebar di Depok dan Ngawi.

    Beberapa di antaranya dari warisan dan hasil sendiri.

    Selain itu, Ivan tercatat memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Innova Zenix SUV 2023 (Rp550 juta) dan VW Beetle Sedan 1972 (Rp100 juta).

    Ditambah harta bergerak lain, surat berharga, kas, serta simpanan lain-lain yang jika dijumlahkan mencapai total kekayaan bersih Rp9,3 miliar

    Data historis dari laporan sebelumnya (periode 2022 atau sebelumnya) mencatat total kekayaan Ivan berkisar antara Rp4,095–4,111 miliar.

    Publik pun menyorot lonjakan tajam dalam dua tahun terakhir.

    Dari sekitar Rp4,1 miliar menjadi Rp9,3 miliar menurut LHKPN terbaru per 31 Juli 2025.

    Untuk itu ada sebagian netizen yang meminta klarifikasi transparan dari Ivan mengenai perbedaan tersebut, mempertanyakan konsistensi antara laporan kekayaan dengan posisinya yang mengawasi integritas sistem keuangan.

    Ketegangan ini memuncak bersamaan dengan program PPATK yang memblokir sementara sekitar 140 ribu rekening dormant sepanjang pertengahan 2025, yang memiliki saldo gabungan sekitar Rp428,61 miliar.

    Namun Ivan menjelaskan bahwa rekening-rekening tersebut rentan disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang, transaksi narkotika, judi online, atau penipuan, terutama ketika rekening dikelola oleh pihak ketiga tanpa izin pemilik asli.

    Selain itu ia juga menegaskan bahwa dana dalam rekening yang dibekukan tetap aman dan nasabah dapat mengajukan reaktivasi ke bank sesuai prosedur.

    PPATK bahkan membuka jalur layanan dan menyediakan formulir online bagi yang ingin menyampaikan keberatan atau memperjelas status rekening mereka.

    Proses ini memicu protes dari berbagai masyarakat, termasuk beberapa anggota DPR yang menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

    DPR menyoroti bahwa banyak nasabah memilih tidak melakukan transaksi bukan karena niat buruk, melainkan karena memang tidak memiliki dana.

    Mereka meminta PPATK mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan pada sistem perbankan

    Ivan Yustiavandana dilantik presiden sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Oktober 2021. Ivan menggantikan Dian Ediana Rae.

    “Mengangkat Doktor Ivan Yustiavandana SH, LLM, sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masa jabatan tahun 2021-2026,” demikian bunyi petikan Keputusan Presiden Nomor 48M Tahun 2021.

    Sebelum dilantik sebagai pimpinan tertinggi PPATK, Ivan menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK.

    Ia menduduki jabatan tersebut sejak 7 Agustus 2020.

    Ivan bukanlah sosok asing di lingkungan PPATK. Dilansir dari lama resmi PPATK, Ivan telah bergabung dan berkontribusi di PPATK sejak tahun 2006.

    Sejumlah jabatan pernah Ivan emban, mulai dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non Bank, dilanjutkan sebagai Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan.

    Ivan merupakan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude. Ia meraih gelar Master of Laws (LL.M) dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat.Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi Hasil Pemeriksaan dan Riset Strategis di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

    Ia menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML) dan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

    Di lingkup regional dan internasional, Ivan aktif dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG), Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Work Stream di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.

    Berikut rincian harta kekayaanya:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp6.900.000.000 

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.800.000.000 

    2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.500.000.000 

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 2070 m2/1200 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN 1.000.000.000 

    4. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.000.000.000 

    5. Tanah Seluas 29 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    6. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 1.100.000.000 

    7. Tanah Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI 250.000.000 

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 650.000.000 

    1. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX SUV Tahun 2023, HASIL SENDIRI 550.000.000 

    2. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 1972, HASIL SENDIRI 100.000.000 

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 255.000.000 

    D. SURAT BERHARGA Rp 87.375.874 

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 3.700.462.261 

    F. HARTA LAINNYA Rp 688.900.000 

    Sub Total Rp 12.281.738.135 

    II. HUTANG Rp 2.900.467.629 

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 9.381.270.506 

    Dipanggil Prabowo

    Kini Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Pemanggilan itu dilakukan di tengah memuncaknya keluhan masyarakat soal pemblokiran massal rekening bank tidak aktif atau dormant oleh PPATK. Ivan tiba lebih dulu sekitar pukul 17.06 WIB.

     Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pertemuan.

    “Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan singkat. 

    Tak lama berselang, Gubernur BI Perry Warjiyo menyusul masuk ke Kompleks Istana tanpa memberikan komentar kepada jurnalis.

    Pertemuan ini berlangsung seiring meningkatnya keresahan publik terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant yang dinilai menyulitkan, tidak tepat sasaran, dan kurang memahami realitas keuangan masyarakat bawah.

    Sebelumnya, PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif (dormant) dalam jangka waktu tiga bulan.