kab/kota: Washington

  • Kian Mesra, Kapal Perang Rusia-China Patroli Bareng di Asia Pasifik

    Kian Mesra, Kapal Perang Rusia-China Patroli Bareng di Asia Pasifik

    Moskow

    Kapal-kapal perang dari Angkatan Laut Rusia dan China melakukan patroli gabungan di perairan kawasan Asia-Pasifik, menyusul latihan militer terbaru kedua negara yang digelar di perairan Laut Jepang baru-baru ini.

    “Para awak Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) China akan membentuk satuan tugas baru untuk melaksanakan misi patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik,” demikian pernyataan layanan pers Armada Pasifik Rusia, seperti dikutip Interfax dan dilansir Reuters, Rabu (6/8/2025).

    Patroli gabungan itu akan dilakukan setelah Angkatan Laut kedua negara menggelar latihan militer bersama di Laut Jepang pada 1-5 Agustus lalu. Latihan bersama itu mencakup latihan penembakan artileri, latihan misi anti-kapal selam dan pertahanan udara, serta peningkatan operasi pencarian dan penyelamat di laut.

    Selama fase akhir latihan bersama itu, kapal anti-kapal selam milik Rusia, Laksamana Tributs, dan kapal korvet Gromky, bersama dengan kapal-kapal penghancur China, Shaoxing dan Urumqi, melakukan latihan tembak langsung dan para awak berlatih mencari dan melumpuhkan kapal selam tiruan musuh.

    Armada Pasifik Rusia sebelumnya mengatakan bahwa latihan bersama itu bersifat defensif dan tidak menargetkan negara-negara manapun.

    Rusia dan China selama ini menggelar latihan rutin untuk melatih koordinasi antara angkatan bersenjata mereka dan mengirimkan sinyal pencegahan kepada musuh-musuh.

    Kedua negara telah menandatangani kemitraan strategis “tanpa batas” sesaat sebelum Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran terhadap Ukraina, negara tetangganya, pada tahun 2022 lalu.

    Hubungan antara Rusia dan China kini semakin mesra. Pada Mei lalu, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan ke Moskow dan melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin.

    Xi pada saat itu mengatakan kepada Putin bahwa kedua negara harus menjadi “sahabat baja” dalam melawan pengaruh Amerika Serikat (AS). Kedua pemimpin berjanji untuk meningkatkan kerja sama ke level yang baru dan “secara tegas” melawan pengaruh AS.

    Xi dan Putin, dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan di Kremlin, mengatakan akan memperdalam hubungan di semua bidang, termasuk hubungan militer, dan “memperkuat koordinasi untuk secara tegas melawan tindakan Washington yang melakukan ‘dual containment’ terhadap Rusia dan China”.

    Tonton juga Video: Momen Pasukan Rusia-China-Iran Latihan Militer Gabungan di Teluk Oman

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • NASA Bergegas Tempatkan Reaktor Nuklir di Bulan dan Mars

    NASA Bergegas Tempatkan Reaktor Nuklir di Bulan dan Mars

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) bergegas untuk menempatkan reaktor nuklir di permukaan Bulan dan Mars. Badan antariksa AS, NASA, berharap dapat meluncurkan sistem pertama pada akhir dekade ini.

    Arahan baru NASA, seperti dilansir AFP, Rabu (6/8/2025), menyerukan penunjukan seorang tsar nuklir, semacam petinggi nuklir, untuk memilih dua proposal komersial dalam waktu enam bulan, yang membingkai dorongan tersebut sebagai hal yang krusial untuk melampaui upaya gabungan China dan Rusia.

    Arahan terbaru NASA ini pertama kali dilaporkan oleh media Politico, dan dilihat oleh AFP pada Selasa (5/8).

    Ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) kepala NASA, Sean Duffy, yang juga menjabat Menteri Transportasi AS, memo tertanggal 31 Juli itu merupakan pertanda terbaru dari pergeseran NASA ke arah memprioritaskan eksplorasi luar angkasa daripada penelitian ilmiah di bawah masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

    “Sejak Maret 2024, China dan Rusia telah mengumumkan setidaknya tiga kali upaya bersama untuk menempatkan reaktor di Bulan pada pertengahan tahun 2030-an,” demikian memo NASA tersebut.

    “Negara pertama yang melakukannya berpotensi mendeklarasikan zona larangan yang secara signifikan akan menghambat Amerika Serikat untuk membangun kehadiran Artemis yang direncanakan jika tidak berada di sana terlebih dahulu,” jelas NASA dalam memonya. Artemis merupakan misi NASA untuk kembali ke Bulan.

    Gagasan menggunakan energi nuklir di luar planet Bumi bukanlah hal baru. Sejak tahun 2000, NASA telah menginvestasikan sebesar US$ 200 juta untuk mengembangkan sistem tenaga fisi kecil dan ringan, meskipun menurut arahan terbaru NASA, belum ada yang mencapai kesiapan terbang.

    Upaya terbaru dilakukan pada tahun 2023 dengan penyelesaian tiga kontrak studi industri senilai US$ 5 juta yang berfokus pada membangkitkan daya 40 kilowatt, yang cukup untuk secara terus-menerus mengoperasikan 30 rumah tangga selama 10 tahun.

    Tidak seperti tenaga surya, sistem fisi ini dapat beroperasi sepanjang waktu — sangat berharga saat malam yang berlangsung selama berminggu-minggu di Bulan atau saat badai debu melanda Mars. Kemajuan teknologi telah membuat sistem semacam itu semakin ringkas dan ringan.

    NASA secara resmi memutuskan berkomitmen untuk menggunakan tenaga nuklir di Mars pada Desember 2024 lalu, yang merupakan pertama dari tujuh keputusan penting yang diperlukan untuk eksplorasi oleh manusia di Planet Merah tersebut.

    Berdasarkan masukan dari industri, kebutuhan daya permukaan harus setidaknya 100 kilowatt untuk mendukung “operasi manusia jangka panjang termasuk pemanfaatan sumber daya in-situ (di lokasi)” — merujuk pada penunjang kehidupan, komunikasi, dan peralatan pertambangan untuk mengumpulkan es permukaan.

    Proyek ini mengasumsikan penggunaan “pendarat kelas berat” yang dapat membawa beban hingga 15 metrik ton, dan menargetkan “kesiapan peluncuran pada kuartal pertama tahun fiskal FY30” — yang berarti pada akhir tahun 2029.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ekspor Vietnam Melesat jelang Pemberlakuan Tarif Trump

    Ekspor Vietnam Melesat jelang Pemberlakuan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor Vietnam melonjak di atas ekspektasi pada Juli 2025, seiring dengan langkah para pembeli di Amerika Serikat mempercepat pengiriman barang untuk menghindari tarif 20% yang akan berlaku mulai 7 Agustus 2025.

    Berdasarkan laporan Kantor Statistik Umum Vietnam pada Rabu (6/8/2025), ekspor Vietnam tumbuh 16% secara year on year (yoy) menjadi US$42,3 miliar pada Juli 2025, melampaui proyeksi pasar sebesar 14% YoY.

    Sementara itu, impor naik 17,8% menjadi US$40 miliar, lebih tinggi dari estimasi 15,2%. Dengan demikian, surplus dagang Vietnam tercatat sebesar US$2,27 miliar, turun dari US$2,83 miliar pada Juni.

    Vietnam, yang dikenal sebagai pusat manufaktur di Asia Tenggara dengan produk ekspor mulai dari kopi, pakaian, hingga suku cadang mesin, mengalami lonjakan pengiriman ke AS tahun ini. Hal ini dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. 

    Awalnya, Vietnam dihadapkan pada ancaman tarif impor sebesar 46%, tetapi kemudian diturunkan menjadi 20%, atau hanya satu poin persentase lebih tinggi dibandingkan tarif untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

    “Vietnam membukukan lonjakan ekspor yang impresif pada Juli, terutama karena banyak perusahaan yang mempercepat pengiriman ke AS sebelum tarif Trump diberlakukan,” ujar Tran Tuan Minh, CEO TVI, dikutip dari Bloomberg.

    Namun, dia memperingatkan ekspor kemungkinan akan melambat secara signifikan pada paruh kedua tahun ini, terutama akibat tarif 20%, serta tambahan tarif 40% untuk barang transshipment yang hingga kini masih belum jelas detail implementasinya.

    Dalam pernyataan resmi pada Rabu (6/8/2025), pemerintah Vietnam mengatakan bahwa negosiator perdagangan terus melanjutkan dialog aktif dengan Washington. 

    Di sisi lain, Vietnam juga mempercepat upaya diversifikasi pasar melalui perjanjian dagang dengan kawasan Timur Tengah dan India, sekaligus mendorong konsumsi dalam negeri terhadap produk lokal.

    Adapun, ekspor ke AS tercatat melonjak 26% secara tahunan menjadi US$14,2 miliar pada Juli, berdasarkan data bea cukai yang dirilis secara terpisah. Sementara itu, impor dari China meningkat 30,5% menjadi sekitar US$16,7 miliar.

    Ekspor bersih ke AS menyumbang sekitar seperlima dari produk domestik bruto (PDB) Vietnam. Dengan demikian, kebijakan tarif AS menjadi ancaman serius bagi pabrik-pabrik Vietnam yang berkembang pesat seiring dengan relokasi rantai pasok global dari China.

    Secara keseluruhan, data ekonomi Vietnam terpantau positif. Inflasi konsumen tercatat 3,19% secara tahunan, lebih rendah dari estimasi ekonom sebesar 3,40% dan capaian Juni sebesar 3,57%. Produksi industri tumbuh 8,5% secara tahunan dan naik 0,5% dibandingkan Juni.

    Ekspor komoditas juga meningkat, termasuk ekspor kopi yang naik 34,6% secara tahunan menjadi 103.000 ton.

    Perekonomian Vietnam terus menunjukkan kekuatan sepanjang 2025, dengan pertumbuhan PDB kuartal II tercatat 7,96% secara tahunan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 8% tahun ini, meskipun masih belum jelas apakah kebijakan tarif baru AS akan menghambat pencapaian tersebut.

  • Putin Diyakini Tak akan Tunduk Ultimatum Trump

    Putin Diyakini Tak akan Tunduk Ultimatum Trump

    JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan besar tidak akan tunduk pada ultimatum sanksi yang akan berakhir Jumat ini dari Presiden AS Donald Trump.

    Putin tetap mempertahankan tujuan untuk merebut empat wilayah Ukraina secara keseluruhan, sumber yang dekat dengan Kremlin mengatakan kepada Reuters.

    Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia dan mengenakan tarif 100% kepada negara-negara pembeli minyaknya—yang terbesar di antaranya adalah China dan India—kecuali Putin menyetujui gencatan senjata dalam perang Rusia di Ukraina.

    Tekad Putin untuk terus maju didorong oleh keyakinannya Rusia sedang menang dan skeptisisme bahwa sanksi AS lainnya akan berdampak besar setelah gelombang sanksi ekonomi berturut-turut selama 3,5 tahun perang, menurut tiga sumber yang mengetahui diskusi di Kremlin.

    Pemimpin Rusia itu tidak ingin membuat Trump marah. Putin menyadari dia mungkin menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Washington dan Barat, tetapi tujuan perangnya lebih diutamakan, kata dua sumber tersebut.

    Tujuan Putin adalah untuk sepenuhnya merebut wilayah Ukraina Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang diklaim Rusia sebagai miliknya, dan kemudian membicarakan perjanjian damai, kata salah satu sumber.

    “Jika Putin mampu sepenuhnya menduduki keempat wilayah yang diklaimnya untuk Rusia, ia dapat mengklaim bahwa perangnya di Ukraina telah mencapai tujuannya,” kata James Rodgers, penulis buku yang akan segera terbit, “The Return of Russia”.

    Proses perundingan saat ini, di mana negosiator Rusia dan Ukraina telah bertemu tiga kali sejak Mei, merupakan upaya Moskow untuk meyakinkan Trump bahwa Putin tidak menolak perdamaian, kata sumber pertama, seraya menyebut perundingan tersebut tidak memiliki substansi nyata selain diskusi tentang pertukaran kemanusiaan.

    Rusia menyatakan keseriusannya untuk menyepakati perdamaian jangka panjang dalam perundingan tersebut, tetapi prosesnya rumit karena sikap kedua belah pihak sangat berbeda.

    Putin pekan lalu menggambarkan perundingan tersebut sebagai hal yang positif.

    Tuntutan yang dinyatakan Moskow mencakup penarikan penuh Ukraina dari keempat wilayah tersebut dan penerimaan status netral oleh Kyiv serta pembatasan jumlah militernya – tuntutan yang ditolak oleh Ukraina.

    Sebagai tanda mungkin masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan sebelum batas waktu, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, diperkirakan akan mengunjungi Rusia minggu ini, menyusul meningkatnya retorika antara Trump dan Moskow mengenai risiko perang nuklir.

    “Presiden Trump ingin menghentikan pembunuhan, itulah sebabnya ia menjual senjata buatan Amerika kepada anggota NATO dan mengancam Putin dengan tarif dan sanksi yang ketat jika ia tidak menyetujui gencatan senjata,” ujar juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menanggapi permintaan komentar.

    Trump yang sebelumnya memuji Putin dan menawarkan prospek kesepakatan bisnis yang menguntungkan antara kedua negara, belakangan ini menunjukkan ketidaksabaran yang semakin meningkat terhadap presiden Rusia.

    Trump mengeluhkan apa yang disebutnya “omong kosong” Putin dan menyebut pemboman tanpa henti Rusia di Kyiv dan kota-kota Ukraina lainnya sebagai “menjijikkan”.

  • Rusia Akhirnya Lepaskan “Pengaman” Nuklir, Langsung Tunjuk AS-Eropa

    Rusia Akhirnya Lepaskan “Pengaman” Nuklir, Langsung Tunjuk AS-Eropa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menyatakan pada hari Senin bahwa mereka tidak lagi terikat oleh moratorium yang diberlakukan sendiri atas pengerahan rudal nuklir jarak menengah berbasis darat. Hal ini terjadi saat Moskow bersitegang dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa lantaran perang di Ukraina.

    Dalam sebuah keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut rencana ini dilakukan karena manuver Amerika Serikat (AS) dan NATO untuk menempatkan senjata serupa di Eropa dan Asia-Pasifik. Mereka menyebut Washington juga ikut melanggar hal ini sehingga tidak ada dasar Rusia juga menaatinya.

    “Pengerahan tersebut, termasuk aktivitas rudal AS baru-baru ini di Denmark, Filipina, dan Australia, menimbulkan ‘ancaman langsung’ terhadap keamanan Rusia. Kami akan mengambil langkah-langkah ‘teknis-militer’ sebagai tanggapan untuk memulihkan apa yang disebutnya keseimbangan strategis,” tuturnya, dilansir Newsweek, Selasa (5/8/2025).

    “Secara spesifik, sejak 2023, kami telah mencatat preseden transfer sistem Amerika yang mampu meluncurkan rudal jarak menengah berbasis darat ke negara-negara NATO Eropa untuk ‘menguji’ senjata-senjata ini selama latihan yang memiliki fokus anti-Rusia yang jelas.”

    Senin malam, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyalahkan negara-negara NATO atas pencabutan moratorium rudal nuklir jarak pendek dan menengah dan mengatakan Moskow akan mengambil langkah lebih lanjut sebagai tanggapan.

    “Pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia tentang pencabutan moratorium pengerahan rudal jarak menengah dan pendek merupakan akibat dari kebijakan anti-Rusia negara-negara NATO,” tulis Medvedev dalam bahasa Inggris di X. “Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi oleh semua lawan kita. Nantikan langkah-langkah selanjutnya.”

    Ketegangan antara Washington dan Moskow telah mencapai titik didih dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini utamanya terkait dengan upaya pemerintahan Trump untuk merundingkan gencatan senjata dalam perang Rusia melawan negara tetangga Ukraina.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dikenakan Tahanan Rumah

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dikenakan Tahanan Rumah

    JAKARTA – Otoritas Brasil menempatkan mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta, dalam tahanan rumah pada Hari Senin, langkah yang dapat meningkatkan ketegangan dengan Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes mengeluarkan perintah penangkapan tersebut, dengan menyatakan dalam keputusannya, tokoh sayap kanan yang berapi-api itu tidak mematuhi perintah penahanan yudisial yang dijatuhkan kepadanya bulan lalu.

    Bolsonaro menghadapi tuduhan konspirasi dengan sekutunya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan umum 2022 dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.

    Moraes juga melarang Bolsonaro menerima kunjungan, dengan pengecualian bagi pengacara dan orang-orang yang diberi wewenang oleh pengadilan, serta penggunaan telepon seluler baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dikutip dari Reuters 5 Agustus.

    Seorang perwakilan pers Bolsonaro mengonfirmasi ia ditempatkan dalam tahanan rumah pada Senin sore dan sebuah telepon seluler telah disita.

    Dalam sebuah pernyataan, kepolisian federal Brasil menyatakan telah mematuhi perintah Mahkamah Agung untuk menerapkan tahanan rumah dan menyita telepon seluler, meskipun tidak menyebutkan target operasi tersebut.

    Jair Bolsonaro saat melambaikan tangan ke arah pendukungnya. (Wikimedia Commons/Palácio do Planalto)

    Pembatasan terhadap Bolsonaro diberlakukan atas tuduhan ia mendorong campur tangan Trump, yang baru-baru ini mengaitkan tarif baru yang tinggi atas barang-barang Brasil dengan apa yang disebutnya “perburuan penyihir” terhadap Bolsonaro, sekutu ideologisnya.

    Perintah tahanan rumah ini menyusul investigasi selama lebih dari dua tahun terhadap peran Bolsonaro dalam gerakan penolakan pemilu yang berpuncak pada kerusuhan oleh para pendukungnya yang mengguncang Brasilia pada Januari 2023. Kerusuhan tersebut dibandingkan dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS setelah kekalahan Trump dalam pemilu pada tahun 2020.

    Dalam wawancara dengan Reuters bulan lalu, Bolsonaro menyebut Moraes sebagai “diktator” dan mengatakan tindakan pembatasan terhadapnya adalah tindakan “pengecut.”

    Berbeda dengan banyaknya kasus kriminal yang sebagian besar terhenti terhadap Trump, pengadilan dan penyidik Brasil bergerak cepat melawan Bolsonaro, mengancam akan mengakhiri karier politiknya dan menghancurkan gerakan sayap kanannya.

    Putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, seorang anggota kongres Brasil, pindah ke AS sekitar waktu yang sama ketika persidangan mantan presiden tersebut dimulai untuk menggalang dukungan bagi ayahnya di Washington. Eduardo mengatakan kepindahan tersebut telah memengaruhi keputusan Trump untuk mengenakan tarif baru terhadap Brasil.

    Bulan lalu, Trump membagikan surat yang ia kirimkan kepada Bolsonaro. “Saya telah melihat perlakuan buruk yang Anda terima dari sistem yang tidak adil yang berbalik melawan Anda,” tulisnya.

    “Persidangan ini harus segera diakhiri!”

    Pada akhir Juli, Washington menjatuhkan sanksi kepada Moraes, menuduh hakim tersebut mengizinkan penahanan praperadilan yang sewenang-wenang dan menekan kebebasan berekspresi.

    Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai tahanan rumah Bolsonaro.

    Namun, taktik Trump mungkin menjadi bumerang di Brasil, memperparah masalah bagi Bolsonaro dan menggalang dukungan publik di belakang pemerintahan Presiden Lula.

  • Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Negosiator Jepang Bakal Temui Trump, Minta Kejelasan Tarif Impor Mobil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, dijadwalkan berangkat ke Washington untuk mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tentang pemangkasan tarif impor mobil Jepang.

    “Kami akan mendesak AS agar segera menandatangani perintah eksekutif atas kesepakatan tarif mobil dan komponen otomotif,” ujar Akazawa di hadapan parlemen Jepang, dikutip dari Reuters.

    Akazawa juga menyinggung isu “stacking”, di mana satu produk dapat dikenakan beberapa lapis tarif berbeda. Dia menegaskan Jepang ingin memastikan barang yang sudah dikenai tarif di atas 15% tidak terkena tambahan tarif 15% lagi.

    Berdasarkan lampiran dalam perintah eksekutif Trump tertanggal 31 Juli, ketentuan “no stacking” diterapkan terhadap Uni Eropa. Namun, tidak ada kejelasan apakah ketentuan serupa berlaku untuk Jepang.

    Meski demikian, Akazawa menyebut pihaknya telah mendapatkan jaminan dari Amerika Serikat bahwa Jepang akan diperlakukan sama seperti Uni Eropa dalam konteks tersebut.

    DIa juga menegaskan tidak ada kesalahpahaman dengan AS terkait paket investasi senilai US$550 miliar yang menjadi bagian dari kesepakatan tarif tersebut.

    “Kami telah berulang kali menjelaskan kepada pihak AS bahwa Jepang akan menginvestasikan hingga US$550 miliar dalam bentuk ekuitas, pinjaman, dan jaminan melalui lembaga keuangan milik negara, untuk bersama-sama membangun rantai pasok yang penting bagi keamanan nasional. Itulah pemahaman bersama kami,” jelas Akazawa.

    Akazawa menambahkan, porsi investasi dalam bentuk ekuitas diperkirakan hanya sekitar 1%–2% dari total komitmen tersebut.

    Bulan lalu, AS dan Jepang menyepakati pemangkasan tarif mobil dari total sebelumnya 27,5% menjadi 15%. Namun, belum ada kejelasan kapan tarif baru tersebut mulai berlaku.

    Sementara itu, tarif untuk sejumlah produk Jepang lainnya akan diturunkan dari 25% menjadi 15% mulai Kamis pekan ini.

  • Mantan Presiden Sahabat Dekat Trump Ditangkap Polisi Gegara Kudeta

    Mantan Presiden Sahabat Dekat Trump Ditangkap Polisi Gegara Kudeta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Agung Brasil menempatkan mantan Presiden Jair Bolsonaro dalam tahanan rumah, Senin (4/8/2025). Hal ini dilakukan sebagai buntut dari tudingan melakukan kudeta pada 2022 lalu.

    Mengutip Reuters, Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Bolsonaro. Keputusannya menyebutkan kegagalan untuk mematuhi perintah penahanan yang dijatuhkannya kepada Bolsonaro sehingga membuat otoritas Brasil perlu mengambil tindakan paksa.

    Perintah Moraes yang dikeluarkan pada hari Senin juga melarang Bolsonaro menggunakan ponsel atau menerima kunjungan, kecuali pengacaranya dan orang-orang yang diberi wewenang oleh pengadilan. Seorang perwakilan pers Bolsonaro mengatakan ia ditempatkan dalam tahanan rumah di kediamannya di Brasilia oleh polisi yang menyita ponselnya.

    “Kami akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan alasan bahwa mantan presiden tersebut tidak melanggar perintah pengadilan apa pun,” ujar pihak Bolsonaro.

    Bolsonaro sedang diadili di Mahkamah Agung atas tuduhan berkonspirasi dengan sekutu untuk secara paksa membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2022 dari Presiden sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva.

    Penangkapan Bolsonaro ini sempat memicu reaksi yang panas dari sekutunya yang juga Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Trump menyebut kasus ini sebagai “perburuan penyihir” dan menyebutnya sebagai dasar untuk tarif 50% atas barang-barang Brasil yang akan berlaku mulai hari Rabu

    Departemen Luar Negeri AS mengecam perintah tahanan rumah tersebut, dengan mengatakan Moraes menggunakan institusi-institusi Brasil untuk membungkam oposisi dan mengancam demokrasi. Washington juga menjatuhkan sejumlah pinalti bagi Brasil atas penahanan yang disebut ‘melanggar hak asasi manusia’ ini

    “AS akan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang membantu dan bersekongkol dalam perilaku yang dikenai sanksi,” ujar lembaga itu.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: AS Tempatkan Senjata Baru Dekat RI – Bumi Berotasi Lebih Cepat

    Video: AS Tempatkan Senjata Baru Dekat RI – Bumi Berotasi Lebih Cepat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat memutuskan untuk menempatkan senjata hipersonik di wilayah Australia Utara. Hal ini pasca latihan militer antara Washington dan Canberra pada bulan Juli lalu. Selain itu hari ini 5 Agustus 2025 durasi waktu di Bumi akan sedikit lebih singkat dari biasanya. Penyebabnya rotasi Bumi sedang mengalami percepatan dan ini bukan kebetulan.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 05/08/2025) berikut ini.

  • Pemohon Visa AS Wajib Setor Uang Jaminan hingga Rp 245 Juta, WNI Juga?

    Pemohon Visa AS Wajib Setor Uang Jaminan hingga Rp 245 Juta, WNI Juga?

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mewajibkan uang jaminan hingga US$ 15.000 atau setara Rp 245,8 juta untuk sejumlah visa turis dan bisnis di bawah program percontohan yang diluncurkan dalam dua pekan ke depan. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menindak warga asing yang kerap overstay.

    Aturan baru ini, seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (5/8/2025), merupakan bagian dari program percontohan yang akan berlangsung selama 12 bulan, dan akan dimulai pada 20 Agustus mendatang.

    Program ini akan berlaku bagi para pemohon visa bisnis B-1 dan visa turis B-2 dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi untuk overstay visa.

    Menurut pemberitahuan Federal Register AS, program ini memberikan keleluasaan terhadap para petugas konselor AS untuk mengenakan jaminan atau visa bonds kepada para pemohon dari negara-negara dengan tingkat overstay visa yang tinggi.

    “Petugas konsuler dapat mewajibkan pemohon visa non-imigran yang tercakup untuk membayar jaminan hingga US$ 15.000 sebagai syarat penerbitan visa,” sebut pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS, yang akan dipublikasikan oleh Federal Register AS pada Selasa (5/8) waktu setempat.

    Ada tiga pilihan bagi para pemohon visa yang diwajibkan membayar jaminan, yakni sebesar US$ 5.000 (Rp 81,9 juta), US$ 10.000 (Rp 163,8 juta), atau US$ 15.000 (Rp 245,8 juta).

    Jaminan itu juga dapat diterapkan kepada orang-orang yang datang dari negara-negara di mana informasi pemeriksaan dan verifikasi dianggap tidak memadai.

    Federal Register AS menambahkan bahwa uang jaminan akan dikembalikan sepenuhnya jika pemegang visa mematuhi persyaratan, atau masuk dan keluar dari AS sesuai ketentuan visa. Bagi mereka yang tetap berada di AS melebihi batas waktu yang diizinkan, akan kehilangan seluruh uang jaminan tersebut.

    Program ini juga membatasi akses masuk dan keluar di bandara-bandara tertentu di AS bagi mereka yang diwajibkan membayar jaminan tersebut.

    Belum diketahui secara jelas soal negara-negara yang terdampak aturan baru ini.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan program tersebut menargetkan warga dari negara-negara dengan “tingkat overstay visa yang tinggi”, seperti diidentifikasi dalam laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS).

    Menurut data DHS dan data bea cukai serta perlindungan perbatasan AS, seperti dikutip Reuters, negara-negara seperti Chad, Eritrea, Haiti, Myanmar, Yaman, Burundi, Djibouti, dan Togo telah menunjukkan tingkat overstay yang tinggi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)