Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Brasilia –

    Akhir Juli lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif resiprokatif baru yang akan diberlakukan pada 67 negara. Tarif impor mulai diberlakukan Kamis (7/8) dengan besaran berbeda-beda untuk tiap negara. Negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS dari pada mengimpor barang ke AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10%.

    Dalam sebuah pernyataannya Gedung Putih, Trump mengatakan, “kondisi yang tercermin dalam defisit perdagangan barang AS setiap tahun merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS, hal ini bersumber sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari luar AS.”

    Mitra dagang utama AS seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif 15%. Negara-negara tersebut sebelumnya melakukan negosiasi perdagangan dengan Washington. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia, akan dikenakan tarif antara 19% hingga 20%.

    Tarif dagang yang jauh lebih tinggi dikenakan pada negara dengan berpendapatan rendah, seperti Suriah yang baru saja terlepas dari perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade (41%, tertinggi dalam daftar tarif), Myanmar yang masih dalam situasi perang saudara (40%), Laos (40%), dan Irak (35%).

    Meskipun merupakan mitra dagang yang signifikan, Swiss dikenakan tarif sebesar 39%, meningkat 8% dari tarif yang dikenakan sebelumnya. Swiss sedang menegosiasikan penurunan tarif ini. Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (6/8), namun sejauh ini belum ada indikasi perubahan tarif.

    Brasil dikenakan tarif tertinggi

    Presiden AS memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap lebih dari sepertiga ekspor Brasil ke AS. Jauh dari alasan ekonomi, tarif besar-besaran yang dikenakan Trump ini merupakan respons atas penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.

    Trump menyebut penangkapan Bolsonaro sebagai “witch hunt’ (istilah yang menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Tarif 50% yang mulai diberlakukan kepada Brasil pada Rabu (6/8), menjadi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Trump terhadap negara-negara yang ada di dunia.

    Beli Minyak Rusia, India ‘digenjot’ tarif tambahan

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Rabu (6/8) mengenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sebesar 25% yang diberlakukan sebelumnya pada barang-barang ekspor asal India. Hal ini diakibatkan pembelian minyak asal Rusia. Tarif tambahan ini mulai diberlakukan pada 28 Agustus 2025, memberi jeda 22 hari bagi India-Rusia melakukan negosiasi.

    Sekitar 35%-40% impor minyak India berasal dari Rusia, naik sebesar 3% pada tahun 2021, setahun sebelum Rusia melancarkan invasi atas Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah utama untuk India. India pun tidak bergabung dengan negara-negara barat yang menetapkan sanksi terhadap Rusia.

    India telah menyatakan, tarif tersebut “tidak beralasan dan tidak wajar” dan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi “kepentingan nasional dan keamanan ekonomi” negaranya. Tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap India, untuk menghentikan impor minyak dari Rusia serta mematuhi sanksi terhadap Iran, telah memperburuk hubungan Washington dan New Delhi, yang selama puluhan tahun menjalin kemitraan strategis yang kuat.

    Presiden Donald Trump mengatakan, AS dapat memberlakukan tarif serupa terhadap China senilai 25%, seperti yang diberlakukan pada India terkait pembelian minyak dari Rusia.

    “Bisa saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan tanpa memberikan rincian tentang tarif yang mungkin diberlakukan. “Mungkin terjadi … Saya belum bisa memberitahu sekarang,” kata Trump. “Kami melakukannya dengan India. Kami mungkin melakukannya dengan beberapa negara lain. Salah satunya bisa jadi China.”

    Namun cengkeraman China atas pasokan mineral tanah jarang dapat berfungsi sebagai ‘kartu as’ yang digunakan Beijing untuk meredam tarif Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “LPS Sebut RI Tak Rugi soal Nego Tarif AS 19%, Ini Alasannya” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Riyadh –

    Sebagian menyebutnya sebagai “kelas master diplomasi” yang memperbesar peluang damai di Timur Tengah. Yang lain mencibir sebagai “aksi pencitraan” untuk memoles reputasi negara yang sering tersangkut kasus dugaan pelanggaran HAM.

    Lantas, mengapa Arab Saudi giat melobi dunia demi pengakuan internasional bagi Palestina?

    Dorongan monarki Riyadh agar lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina sebenarnya telah dimulai sekitar setahun lalu. Pada September 2024, Arab Saudi bersama Norwegia meluncurkan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, dan menggelar dua pertemuan pertama di Riyadh.

    Pada bulan Desember lalu, Majelis Umum PBB kembali melakukan pemungutan suara, untuk mengonfirmasi sebagian besar negara di dunia masih percaya bahwa Solusi Dua Negara adalah jawaban atas konflik antara Israel dan Palestina.

    Pekan lalu, Arab Saudi dan Prancis menjadi tuan rumah sebuah konferensi serupa. Selama dan setelah pertemuan, sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Malta, Inggris, dan Australia mengumumkan akan, atau tengah mempertimbangkan secara serius, untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen sepanjang tujuh halaman, Deklarasi New York, yang ditandatangani oleh semua negara Liga Arab, Uni Eropa, serta sekitar 17 negara lainnya.

    Deklarasi ini merumuskan jalur bertahap menuju Solusi Dua Negara. Dokumen itu menyerukan pembubaran Hamas, kelompok militan Palestina yang memimpin serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, pembebasan sandera Israel yang tersisa, dan penyerahan kepemimpinan di Gaza.

    Fakta bahwa seluruh 22 anggota Liga Arab ikut menandatangani deklarasi tersebut dianggap sebagai terobosan diplomatik. Deklarasi itu menjadi kali pertama bagi sebagian besar negara Timur Tengah untuk secara terbuka mengecam Hamas.

    Arab Saudi, bersama Prancis, disebut-sebut sebagai inisiator utama di balik konsensus tersebut.

    “Mengingat posisi Arab Saudi dalam dunia Arab dan Islam, serta peran kerajaan sebagai penjaga situs-situs suci di Mekkah dan Madinah, apa pun yang dilakukan Arab Saudi akan membawa bobot tersendiri,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute for Public Policy, Rice University.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Mengapa baru sekarang?

    Sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023 dan perang di Gaza, Saudi dan Israel sempat diisukan sedang membahas normalisasi hubungan diplomasi. Selama ini, Riyadh bersikeras pada kemerdekaan Palestina sebagai syarat perdamaian.

    Artinya, jika Saudi dan Israel berdamai, syarat Negara Palestina yang selama ini melandasi kebijakan luar negeri negara-negara Muslim tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.

    Wacana tersebut menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Oleh masyarakat negara-negara Arab lain, Riyadh dicap sebagai “pengkhianat” terhadap perjuangan Palestina.

    Sebab itu pula, sebagian pengkritik menilai langkah Saudi di PBB baru-baru ini adalah upaya memperbaiki citra di dunia Arab dan Islam.

    Namun sesungguhnya, seperti ditulis analis Saudi dari lembaga think tank Gulf International Forum, Aziz Alghashian, dalam Cairo Review of Global Affairs, “salah satu kesalahpahaman yang terus bertahan adalah anggapan bahwa keinginan Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah hal baru, padahal prosesnya sudah berlangsung sejak akhir 1960-an.”

    Ulrichsen menambahkan, upaya Saudi mewujudkan Solusi Dua Negara pun telah dimulai sejak lama.

    Pada 2002, Raja Abdullah dari Arab Saudi mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab. Dalam KTT Liga Arab di Beirut pada tahun yang sama, seluruh negara anggota menyepakati proposal Saudi, yang antara lain berkomitmen hanya akan mengakui Israel jika Palestina bebas dari pendudukan.

    Namun, seiring waktu, inisiatif ini mulai goyah akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Antara lain tentang hak kembali bagi warga Palestina yang terusir, serta gejolak Musim Semi Arab yang meruntuhkan sejumlah pemerintahan. Terakhir, sejumlah negara menandatangani Perjanjian Abraham dan berdamai dengan Israel.

    “Tetapi selama bertahun-tahun, Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi posisi dasar bagi Arab Saudi,” kata Ulrichsen, sebuah posisi yang ditegaskan kembali bahkan pada 2020.

    “Kini, situasi mendesak di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, membuat Saudi berpikir mereka tidak bisa lagi diam di tengah kehancuran dan penderitaan kemanusiaan sebesar ini,” lanjutnya.

    Deklarasi New York pekan lalu sebabnya disebut-sebut sebagai pembaruan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Saudi pada 2002.

    Dorongan perdamaian untuk kepentingan monarki

    Para analis menilai ada keuntungan strategis bagi Saudi dengan mendorong kedaulatan Palestina. Yang paling jelas adalah stabilitas kawasan, yang krusial bagi Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius mendiversifikasi ekonominya dari sektor minyak.

    “Kepemimpinan Riyadh dalam isu Palestina adalah bagian dari reposisi strategis Saudi yang telah diperhitungkan,” tulis media berbahasa Arab, Raseef22, dalam sebuah opini pekan lalu.

    “Arab Saudi telah mengubah Inisiatif Perdamaian Arab menjadi alat politik yang relevan secara internasional, membentuk blok suara Arab-Islam, memberinya pengaruh dalam negosiasi keamanan energi dan maritim dengan Barat, dan yang terpenting, memperkuat posisinya dalam arsitektur pascaperang di Gaza.”

    Akankah inisiatif Saudi-Prancis berhasil?

    “Terlalu dini untuk sebuah kesimpulan,” kata Coates Ulrichsen. “Namun kenyataan bahwa Inggris dan Kanada telah mengeluarkan pernyataan pengakuan bersyarat terhadap Palestina menunjukkan pendekatan Saudi-Prancis mulai membuahkan hasil.”

    Setelah pertemuan pekan lalu di New York, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan, agar lebih banyak negara anggota PBB mendukung Deklarasi New York sebelum Sidang Umum PBB berikutnya pada awal September.

    Peluangnya cukup besar. “Bagi Washington, inisiatif diplomatik Saudi-Prancis sesuai dengan kepentingan strategis AS dan menawarkan jalan keluar dari konflik berkepanjangan,” tulis Faisal J. Abbas, pengamat Saudi dan pemimpin redaksi Arab News dalam situs Semafor pekan lalu.

    “Inisiatif ini sebenarnya bisa membantu menstabilkan kawasan dan mengurangi keterlibatan militer AS, sekaligus menawarkan jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel — jika Israel bersedia meninggalkan tuntutan kelompok sayap kanan untuk mencaplok Tepi Barat serta posisi maksimalis lain,” lanjut Abbas.

    Namun, inisiatif Saudi-Prancis ini tetap menghadapi penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

    Baik Israel maupun AS tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan sama-sama melayangkan kritik. Pemerintahan Trump menyebutnya sebagai “aksi panggung”, dan duta besar Israel untuk PBB mengeluhkan bahwa “penyelenggara konferensi membahas hal-hal yang terputus dari realitas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Arab Saudi Kecam Serangan AS ke Iran!” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Zelensky Kembali Serukan Pertemuan Tatap Muka dengan Putin

    Zelensky Kembali Serukan Pertemuan Tatap Muka dengan Putin

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyerukan pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang yang berkecamuk lebih dari tiga tahun terakhir. Seruan ini disampaikan setelah utusan khusus Amerika Serikat (AS) melakukan pembicaraan dengan Putin di Moskow.

    Presiden Donald Trump sebelumnya memuji pembicaraan yang dilakukan utusannya, Steve Witkoff, dan Putin sebagai pembicaraan yang “sangat produktif”. Meskipun para pejabat Washington tetap berjanji untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap mitra-mitra dagang Moskow, termasuk China.

    Zelensky, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), mengatakan bahwa dirinya telah berbicara via telepon dengan Trump, dengan para pemimpin Eropa juga berpartisipasi dalam percakapan telepon itu. Trump, menurut Zelensky, mengatakan bahwa dirinya dapat bertemu dengan Putin “segera”.

    “Kami di Ukraina telah berulang kali mengatakan bahwa mencari solusi nyata dapat benar-benar efektif di level para pemimpin,” tulis Zelensky dalam pernyataan via media sosial.

    “Penting untuk menentukan waktu yang tepat untuk format seperti itu dan cakupan isu yang akan dibahas,” cetusnya.

    Zelensky sudah beberapa kali menyatakan kesiapan untuk melakukan pertemuan langsung dengan Putin, namun Kremlin menyebutnya sebagai “omong kosong”.

    Dalam pernyataan terbarunya, Zelensky menilai Rusia kini tampaknya lebih terbuka untuk gencatan senjata. Namun dia juga memperingatkan agar Ukraina dan AS untuk tidak tertipu oleh Moskow.

    “Tekanan (terhadap Rusia) tampaknya berhasil. Tetapi yang terpenting adalah mereka tidak menipu kita dalam hal detail — baik kita maupun AS,” ucapnya.

    Tonton juga video “Kremlin: Perundingan Damai di Ukraina Rumit, Mustahil Ada Keajaiban” di sini:

    “Ukraina pasti akan mempertahankan kemerdekaannya. Kita semua membutuhkan perdamaian yang langgeng dan dapat diandalkan. Rusia harus mengakhiri perang yang dimulainya sendiri,” tegas Zelensky dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    Dikatakan juga oleh Zelensky bahwa dirinya berencana melakukan sejumlah pembicaraan sepanjang Kamis (7/8), termasuk dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, serta para pejabat Prancis dan Italia.

    “Juga akan ada komunikasi di tingkat penasihat keamanan nasional,” ucapnya.

    “Yang terpenting bagi Rusia, yang memulai perang ini, adalah mengambil langkah nyata untuk mengakhiri agresinya,” tegas Zelensky.

    Tonton juga video “Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bocorkan Info Rahasia Soal Tank ke Rusia, Tentara AS Ditangkap

    Bocorkan Info Rahasia Soal Tank ke Rusia, Tentara AS Ditangkap

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menangkap seorang tentara aktif dari satuan Angkatan Darat pada Rabu (6/8) waktu setempat. Penangkapan itu terkait upaya sang tentara untuk membocorkan informasi rahasia tentang tank tempur Amerika kepada Rusia.

    Departemen Kehakiman AS, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), mengumumkan bahwa tentara Angkatan Darat yang ditangkap itu diidentifikasi bernama Taylor Adam Lee, yang berusia 22 tahun dan berasal dari El Paso, Texas.

    Taylor Lee, menurut dokumen pengadilan seperti dilansir Anadolu Agency, ditugaskan di pangkalan militer Fort Bliss yang ada di Texas. Dia juga disebut memegang izin keamanan Rahasia Tinggi (TS) atau Informasi Kompartemen Sensitif (SCI).

    Disebutkan oleh Departemen Kehakiman AS bahwa Taylor Lee dijerat dakwaan berupaya mengirimkan informasi pertahanan nasional kepada musuh asing.

    “Taylor Lee diduga berupaya memberikan informasi militer rahasia tentang kerentanan tank AS kepada seseorang yang dia yakini sebagai perwira intelijen Rusia, dengan imbalan kewarganegaraan Rusia,” kata asisten direktur divisi kontraintelijen Biro Investigasi Federal (FBI), Roman Rozhavsky.

    “Penangkapan hari ini merupakan pesan bagi siapa pun yang berpikir untuk mengkhianati AS — terutama anggota militer yang telah bersumpah untuk melindungi tanah air kita,” sebutnya.

    Rozhavsky menambahkan bahwa FBI dan mitra-mitranya akan melakukan “segala daya kami” untuk melindungi warga Amerika dan menjaga informasi rahasia negara.

    Departemen Kehakiman AS, dalam pernyataannya, menyebut Taylor Lee berupaya memberikan informasi teknis tentang tank M1A2 Abrams buatan AS kepada Kementerian Pertahanan Rusia.

    Dalam pertemuan di bulan Juli lalu, sebut Departemen Kehakiman AS, Taylor Lee diduga memberikan SD card berisi dokumen dan informasi tentang tank jenis tersebut kepada seseorang yang dia yakini sebagai perwakilan pemerintah Rusia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Tentara Lepas Tembakan di Pangkalan AS, Lukai 5 Personel Militer Lainnya

    Tentara Lepas Tembakan di Pangkalan AS, Lukai 5 Personel Militer Lainnya

    Washington DC –

    Seorang tentara melepas tembakan di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat (AS) yang ada di negara bagian Georgia pada Rabu (6/8) waktu setempat. Tembakan itu melukai lima tentara lainnya, sebelum sang tentara pelaku penembakan ditangkap di lokasi kejadian.

    Insiden penembakan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), terjadi di Fort Stewart, sebuah pangkalan Angkatan Darat besar yang menampung ribuan tentara dan kerabat mereka. Pangkalan militer itu sempat ditempatkan di bawah lockdown, saat para petugas darurat bergegas merespons penembakan tersebut.

    “Tentara-tentara di area itu yang menyaksikan penembakan tersebut langsung dan tanpa ragu-ragu mengamankan tentara tersebut, melumpuhkannya, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk kemudian menahannya,” kata komandan Divisi Infanteri ke-3, Brigadir Jenderal John Lubas, dalam konferensi pers.

    Divisi Infanteri ke-3 diketahui bermarkas di Fort Stewart tersebut.

    Lubas menyebutkan bahwa sedikitnya lima orang mengalami luka-luka akibat penembakan tersebut. “Semuanya dalam kondisi stabil dan diperkirakan akan pulih,” sebutnya.

    Dia mengidentifikasi tentara pelaku penembakan sebagai Sersan Quornelius Radford.

    Motif penembakan tersebut belum diketahui secara jelas.

    Meskipun tergolong jarang terjadi, aksi penembakan secara berkala menargetkan fasilitas-fasilitas militer di AS — negara yang dilanda epidemi kekerasan bersenjata.

    Lubas mengatakan bahwa senjata militer tidak digunakan dalam penembakan pada Rabu (6/8) waktu setempat, yang diyakini dilakukan dengan “pistol pribadi” milik pelaku.

    Presiden Donald Trump menyebut penembakan di Fort Stewart itu sebagai “kekejaman”, dan mengatakan kepada wartawan bahwa Divisi Investigasi Kriminal Angkatan Darat akan memastikan pelakunya “dituntut seberat-beratnya sesuai hukum”.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth menyebut penembakan itu sebagai aksi “pengecut”. Dia menjanjikan bahwa “keadilan yang cepat akan ditegakkan kepada pelaku dan siapa pun yang terbukti terlibat”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Segera Bertemu Putin untuk Bahas Perang Ukraina

    Trump Segera Bertemu Putin untuk Bahas Perang Ukraina

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dirinya mungkin akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin “segera”. Hal ini dikatakan sang Presiden AS menyusul apa yang disebutnya sebagai pembicaraan yang sangat produktif di Moskow antara utusan khususnya dan sang pemimpin Rusia.

    Kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Rusia untuk berdialog dengan Putin itu dilakukan saat AS bersiap menjatuhkan sanksi-sanksi sekunder, termasuk kemungkinan terhadap China, untuk menekan Moskow agar segera mengakhiri perangnya di Ukraina.

    Potensi pertemuan puncak tersebut telah dibahas dalam percakapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang, menurut sumber senior di Kyiv, juga menyertakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte dan para pemimpin Inggris, Jerman serta Finlandia.

    “Ada kemungkinan besar akan ada pertemuan segera,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, ketika dirinya ditanya soal kapan akan bertemu pemimpin Rusia dan Ukraina, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025).

    Trump tidak memberikan indikasi lebih lanjut soal di mana pertemuan dengan Putin akan berlangsung. Namun pertemuan tersebut nantinya akan menjadi pertemuan puncak pertama antara kepemimpinan AS dan Rusia sejak mantan Presiden Joe Biden bertemu Putin di Jenewa, Swiss, pada Juni 2021 lalu.

    Laporan media terkemuka AS, seperti New York Times dan CNN, yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui rencana pertemuan itu, menyebutkan bahwa Trump berencana untuk bertemu Putin terlebih dahulu paling cepat pekan depan, sebelum melakukan pertemuan tiga pihak dengan Putin dan Zelensky.

    Gedung Putih saat ditanya soal prospek pertemuan tersebut, mengatakan Trump sangat terbuka untuk bertemu dengan pemimpin Rusia dan Ukraina.

    “Rusia menyatakan keinginan mereka untuk bertemu dengan Presiden Trump, dan Presiden terbuka untuk bertemu dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Percakapan telepon antara Trump dan Zelensky itu dilakukan setelah Witkoff berkunjung ke Moskow dan bertemu langsung dengan Putin pekan ini. Kremlin menyebut pembicaraan dengan Witkoff sebagai pembicaraan yang “produktif”.

    Kunjungan Witkoff ke Rusia itu dilakukan saat tenggat waktu dari Trump semakin dekat, di mana dia mengancam akan menjatuhkan sanksi baru atas perang Rusia di Ukraina jika Moskow tidak juga mengakhiri perang.

    “Kemajuan besar telah dicapai!” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, sembari menambahkan bahwa setelah itu dirinya memberikan pengarahan kepada beberapa sekutu Eropa.

    “Semua orang sepakat bahwa perang ini harus segera berakhir, dan kami mengupayakannya dalam beberapa hari dan beberapa pekan ke depan,” cetusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Kita Ingin Ibu Kota Aman dan Hebat

    Kita Ingin Ibu Kota Aman dan Hebat

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan kemungkinan mengambil alih kendali federal atas Ibu Kota AS, Washington. Dia ingin menekan angka kejahatan di kota tersebut.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan perjanjian yang berlaku selama lebih dari 50 tahun, tata kelola Washington berada di tangan pemerintah Distrik Columbia yang dipilih secara lokal. Termasuk, wali kotanya dengan kongres memegang peran pengawasan.

    Trump mengaku sudah lama kesal dengan pengaturan tersebut. Dia juga telah berulang kali menyatakan bahwa ia ingin memfederalisasikan kota tersebut, memberikan Gedung Putih keputusan akhir dalam pengelolaan yang berjalan ini.

    “Kami sedang mempertimbangkannya, ya, karena kejahatannya konyol,” kata Trump kepada wartawan menanggapi pertanyaan tentang apakah ia seharusnya bertanggung jawab atas kepolisian kota tersebut, sebagaimana dilansir AFP, Kamis (7/8/2025).

    “Kita ingin memiliki ibu kota yang aman dan hebat, dan kita akan mewujudkannya,” imbuh Trump.

    Dia mengatakan tingkat kejahatan di kota itu meningkat. Dia pun mempertimbangkan menurunkan tentara nasional untuk melawan kejahatan di kota itu.

    “Tingkat kejahatan, tingkat perampokan, pembunuhan, dan sebagainya; kita tidak akan membiarkannya — dan itu termasuk mendatangkan Garda Nasional, mungkin dengan sangat cepat juga,” ucap Trump.

    Rencana mengenai pengambil alihan Washington itu mulanya disampaikan Trump di media sosialnya. Dia meminta Kota Washington bertindak seiring maraknya aksi kejahatan di sana.

    “Jika DC tidak segera bertindak, kita tidak punya pilihan selain mengambil alih kendali Kota oleh Pemerintah Federal, dan menjalankan Kota ini sebagaimana mestinya,” tulisnya.

    Tingkat Kejahatan di Washington

    Menurut data statistik kepolisian, kejahatan dengan kekerasan di Washington yang dipimpin oleh Partai Demokrat turun 26 persen pada paruh pertama tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Tingkat kejahatan di kota tersebut pada tahun 2024 sudah mencapai titik terendah dalam tiga dekade, menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman sebelum Trump menjabat.

    Ancaman Trump untuk mengirim Garda Nasional ke ibu kota muncul beberapa minggu setelah ia mengerahkan pasukan cadangan militer California ke Los Angeles untuk meredam protes atas penggerebekan imigrasi, meskipun ada keberatan dari para pemimpin lokal dan penegak hukum.

    Trump sering mempertimbangkan untuk menggunakan militer untuk mengendalikan kota-kota di Amerika, yang banyak di antaranya berada di bawah kendali Partai Demokrat dan bertentangan dengan dorongan nasionalisnya.

    Pada Rabu lalu, delegasi kongres Washington yang tidak memiliki hak suara, Eleanor Holmes Norton, menolak klaim Trump bahwa kejahatan kekerasan sedang meningkat, dan ancamannya untuk memfederalisasi ibu kota.

    “Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengambil alih kendali DC secara sepihak. Kongres harus mengesahkan undang-undang, dan saya tidak akan membiarkan upaya yang sedang berlangsung sejauh itu,” ujarnya di X.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/yld)

  • Rusia dan China yang Kian Mesra

    Rusia dan China yang Kian Mesra

    Jakarta –

    Hubungan Rusia dan China semakin mesra. Patroli gabungan yang digelar oleh kapal-kapal perang dari Angkatan Laut Rusia dan China di perairan kawasan Asia-Pasifik menjadi sinyal kuat atas kedekatan mereka.

    Relasi kedua negara semakin akrab kala Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke Moskow dan melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin. Saat itu, Xi mengatakan kepada Putin bahwa kedua negara harus menjadi ;sahabat baja’ dalam melawan pengaruh Amerika Serikat (AS). Kedua pemimpin berjanji untuk meningkatkan kerja sama ke level yang baru dan ‘secara tegas’ melawan pengaruh AS.

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan di Kremlin, kedua pemimpin negara mengatakan akan memperdalam hubungan di semua bidang, termasuk hubungan militer, dan “memperkuat koordinasi untuk secara tegas melawan tindakan Washington yang melakukan ‘dual containment’ terhadap Rusia dan China”.

    Kini kapal-kapal perang dari Rusia dan China akan melakukan patroli bersama. Patroli gabungan itu akan dilakukan setelah Angkatan Laut kedua negara menggelar latihan militer bersama di Laut Jepang pada 1-5 Agustus lalu.

    “Para awak Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) China akan membentuk satuan tugas baru untuk melaksanakan misi patroli gabungan di kawasan Asia-Pasifik,” demikian pernyataan layanan pers Armada Pasifik Rusia, seperti dikutip Interfax dan dilansir Reuters, Rabu (6/8/2025).

    Latihan bersama itu mencakup latihan penembakan artileri, latihan misi anti-kapal selam dan pertahanan udara, serta peningkatan operasi pencarian dan penyelamat di laut.

    Selama fase akhir latihan bersama itu, kapal anti-kapal selam milik Rusia, Laksamana Tributs, dan kapal korvet Gromky, bersama dengan kapal-kapal penghancur China, Shaoxing dan Urumqi, melakukan latihan tembak langsung dan para awak berlatih mencari dan melumpuhkan kapal selam tiruan musuh.

    Armada Pasifik Rusia sebelumnya mengatakan bahwa latihan bersama itu bersifat defensif dan tidak menargetkan negara-negara manapun.

    Rusia dan China selama ini menggelar latihan rutin untuk melatih koordinasi antara angkatan bersenjata mereka dan mengirimkan sinyal pencegahan kepada musuh-musuh.

    Kedua negara telah menandatangani kemitraan strategis “tanpa batas” sesaat sebelum Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran terhadap Ukraina, negara tetangganya, pada tahun 2022 lalu.

    Menlu Rusia Bertemu Xi Jinping

    Pada 15 Juli lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan digelar di sela-sela kunjungan diplomat tertinggi Rusia tersebut untuk menghadiri pertemuan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

    Xi menerima Lavrov di Beijing “sebagai bagian dari partisipasinya dalam pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO)”, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025).

    Kementerian mengatakan bahwa sejumlah isu kontak politik bilateral di tingkat tertinggi dan tingkat tinggi dibahas, termasuk persiapan kunjungan pemimpin Rusia Vladimir Putin ke China untuk menghadiri KTT SCO dan perayaan peringatan Perang Dunia II.

    Kantor berita Rusia, TASS melaporkan bahwa Xi bertemu Lavrov setelah presiden China tersebut mengadakan “pertemuan umum” dengan para menteri luar negeri SCO.

    Menurut kantor berita pemerintah China, Xinhua, dalam pertemuan dengan Lavrov pada Selasa (15/7), Xi mengatakan bahwa negara mereka harus “memperkuat dukungan timbal balik di forum-forum multilateral”.

    Beijing dan Moskow harus bekerja sama untuk “menyatukan negara-negara di belahan bumi selatan dan mendorong perkembangan tatanan internasional ke arah yang lebih adil dan masuk akal”, kata Xi, menurut Xinhua.

    Diketahui bahwa Beijing, sekutu diplomatik dan ekonomi Moskow, mengklaim netral dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Namun, China tidak pernah mengecam kampanye militer Rusia di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun atau menyerukan penarikan pasukannya.

    Halaman 2 dari 3

    (knv/knv)

  • Arena Pertempuran Baru China Vs AS, Bisa Tentukan Siapa Penguasa Dunia

    Arena Pertempuran Baru China Vs AS, Bisa Tentukan Siapa Penguasa Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan China sebagai dua negara adidaya kini menemukan medan pertempuran baru, Afrika.

    Benua dengan cadangan mineral raksasa ini menjadi medan utama perebutan pengaruh geopolitik antara dua kekuatan dunia. Persaingan yang semula berbasis ekonomi kini berubah menjadi perebutan kendali atas sumber daya strategis yang menentukan masa depan teknologi dan keamanan nasional.

    Afrika menyimpan hampir 30% dari total cadangan global untuk mineral seperti kobalt, litium, dan unsur tanah jarang, semuanya komponen penting dalam kendaraan listrik, energi terbarukan, dan sistem pertahanan.

    Seiring lonjakan permintaan global yang diperkirakan akan meningkat dua hingga sepuluh kali lipat pada 2050, kekayaan mineral Afrika telah mengangkat posisinya dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi aktor strategis dalam percaturan global.

    “Benua Afrika berada di pusat ekonomi sumber daya abad ke-21,” kata Afshin Molavi, peneliti senior di Foreign Policy Institute, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, kepada Newsweek, dilansir Rabu (6/8/2025).

    “Tantangannya adalah memastikan bahwa kekayaan mineral ini dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang inklusif. Dorongan global untuk teknologi hijau saat ini membuka peluang baru untuk mengubah dinamika lama tersebut.”

    Dominasi China

    Selama dua dekade terakhir, China telah menanamkan pengaruh ekonominya di Afrika secara masif melalui investasi infrastruktur seperti jalur kereta api dan pelabuhan. Menurut data Visual Capitalist, hampir semua negara di Afrika kini memiliki volume perdagangan lebih besar dengan China ketimbang Amerika Serikat.

    Pada 2003, hanya 18 negara Afrika (35%) yang menjadikan China sebagai mitra dagang utama mereka. Namun pada 2023, jumlah itu melonjak drastis: 52 dari 54 negara di benua tersebut (97%) lebih banyak berdagang dengan China daripada dengan AS.

    Volume perdagangan China-Afrika pun mencapai $295 miliar pada 2024, naik 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Namun, pengaruh China tidak berhenti di perdagangan umum. Justru pada sektor mineral kritis-yang menyuplai kebutuhan industri kendaraan listrik dan energi bersih-dominasinya makin kuat.

    “Keberadaan tambang China di Afrika memang hanya menyumbang kurang dari 10 persen dari total produksi pertambangan benua,” jelas Eric Olander, pemimpin redaksi The China-Global South Project, kepada Newsweek.

    “Namun pengaruhnya sangat besar di wilayah-wilayah kunci seperti Guinea, Zambia, Republik Demokratik Kongo, dan Zimbabwe.”

    Yang membuat dominasi China sangat menentukan adalah penguasaan mereka terhadap proses pemurnian dan pengolahan. Sekalipun mineral ditambang di luar China, sekitar 60%-80% kapasitas pemurnian global-terutama untuk kobalt, litium, dan tanah jarang-berada di tangan mereka.

    “Mineral-mineral ini kini bukan sekadar komoditas, tapi telah menjadi aset strategis,” kata Molavi. “Model penguasaan vertikal China atas rantai pasok mineral memberikan keunggulan struktural dibandingkan pesaing dari Barat.”

    Retorika Amerika Serikat

    Di sisi lain, kehadiran AS dalam sektor pertambangan Afrika masih sangat terbatas. “Kalau menyebut ini persaingan, itu tidak tepat,” kata Olander.

    “Kehadiran tambang AS di Afrika sangat minim dibandingkan China. Bukan berarti perusahaan tambang AS tak akan masuk, tapi saat ini belum ada upaya yang berarti.”

    Ia menambahkan bahwa Washington telah menyadari pentingnya diversifikasi rantai pasok mineral strategis, namun belum menunjukkan tindakan nyata.

    “Pemerintahan Trump maupun Biden sama-sama menyuarakan perlunya memutus ketergantungan AS terhadap pasokan mineral kritis dari China. Termasuk dengan membangun kapasitas tambang dan pemurnian di Afrika. Namun hingga kini, AS lebih banyak bicara daripada bertindak,” ujar Olander.

    Perubahan pendekatan AS mulai terlihat melalui perjanjian damai yang dimediasi Presiden Donald Trump antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda pada Juni lalu. Perjanjian itu bertujuan menstabilkan wilayah timur Kongo yang kaya mineral.

    “Kami mendapatkan banyak hak atas mineral dari Kongo sebagai bagian dari kesepakatan,” ungkap Trump, secara gamblang mengaitkan diplomasi dengan akses sumber daya strategis.

    Langkah ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan luar negeri AS di Afrika, di mana inisiatif perdamaian dikaitkan langsung dengan kepentingan sumber daya alam.

    Pada 9 Juli, Trump mengadakan KTT di Gedung Putih dengan lima pemimpin Afrika-dari Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, dan Senegal-untuk membahas perluasan hubungan ekonomi dan membendung pengaruh China di kawasan tersebut.

    Presiden Gabon, Brice Oligui Nguema, menggambarkan perspektif Afrika dalam forum tersebut: “Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dalam hal sumber daya alam. Tapi kami butuh mitra yang mendukung kami dan membantu mengembangkan sumber daya itu dalam kemitraan yang saling menguntungkan.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Geram, Eks PM Israel Bilang Netanyahu Jadikan Israel ‘Negara Kusta’

    Geram, Eks PM Israel Bilang Netanyahu Jadikan Israel ‘Negara Kusta’

    Tel Aviv –

    Mantan Perdana Menteri (PM) Israel, Naftali Bennett, melontarkan kritikan terhadap PM Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya. Bennett menyebut Netanyahu telah mengubah Israel menjadi “negara kusta” dan menyebut status Tel Aviv di Amerika Serikat (AS), sekutu terdekatnya, “tidak pernah seburuk ini”.

    Kecaman Bennett yang menjabat PM Israel untuk periode singkat tahun 2021-2022 itu, seperti dilansir The Times of Israel dan Middle East Eye, Rabu (6/8/2025), disampaikan setelah dia melakukan rangkaian kunjungan selama 10 hari ke AS, termasuk ke New York dan Washington DC.

    “Status Israel tidak pernah seburuk ini. Israel semakin dan semakin ditetapkan sebagai negara kusta di sini,” tulis Bennett dalam pernyataan panjang yang diposting ke akun media sosial X miliknya.

    Istilah “negara kusta” yang disebut Bennett itu diduga merujuk pada perumpamaan untuk negara yang terisolasi dari negara-negara lainnya.

    Dalam pernyataannya, Bennett berpendapat bahwa Israel telah kehilangan dukungan dari Partai Demokrat dan bahkan Partai Republik yang menaungi Presiden Donald Trump, yang selama bertahun-tahun merupakan pendukung kuat Tel Aviv di AS.

    “Meskipun beberapa anggota pemerintahan Trump yang masih bersimpati dengan Israel, terutama berkat Presiden Trump sendiri, banyak orang di sayap kanan di AS, termasuk gerakan MAGA (Make America Great Again), menjauhkan diri dari Israel,” sebutnya.

    “Bahkan mereka yang merupakan teman-teman kita pun kesulitan membela Israel,” kata Bennett dalam pernyataannya.

    “Kampanye ‘kelaparan’ di Gaza telah berkembang menjadi proporsi yang sangat besar, dan faktanya, bagi sebagian besar publik Amerika dan berbagai influencer, hal ini hampir menjadi kenyataan — Israel lebih dipandang sebagai beban bagi AS dan rakyat Amerika,” ujarnya.

    Bennett menyoroti soal peningkatan antisemitisme di AS yang membuat banyak orang menyalahkan orang Yahudi untuk masalah-masalah yang dihadapi AS.

    Dalam pernyataannya, Bennett menuduh pemerintahan Israel di bawah Netanyahu telah menimbulkan “kerusakan yang mengerikan” dan “masih belum memahami betapa besarnya bencana ini”.

    Dia juga menyalahkan para menteri radikal dalam kabinet Netanyahu, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang disebutnya “terus mengoceh dan memicu kerusakan yang tak terbayangkan dengan kutipan-kutipan yang menghancurkan”.

    “Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa apa yang Anda katakan dalam wawancara di Israel tidak terdengar di luar negeri?!” tanya Bennett dalam pernyataannya.

    “Jika propaganda Netanyahu berhasil melawan musuh-musuh eksternal Israel bahkan hanya dengan sepersepuluh dari bakat, kecepatan, dan dedikasi yang mereka gunakan dalam mengoperasikan mesin propaganda melawan lawan-lawan politik mereka di dalam Israel, situasi kita akan luar biasa,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Bisa-bisanya Netanyahu Bilang Tak Ada Kelaparan di Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)