Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Daftar Kota Termacet di Dunia, Peringkat Jakarta Naik!

    Daftar Kota Termacet di Dunia, Peringkat Jakarta Naik!

    Bisnis.com, JAKARTA — Peringkat Jakarta sebagai kota termacet di dunia pada 2024 naik tiga peringkat dari posisi 10 menjadi posisi 7 di dunia. Kepadatan lalu lintas di Jakarta bahkan mengalahkan Los Angeles di AS dan Cape Town di Afrika.

    INRIX Global Traffic Scorecard 2024 menilai data dan tren transportasi di antara 946 kawasan perkotaan yang dianalisis secara global. Temuan ini memberikan kemampuan kepada otoritas jalan raya, perencana transportasi, insinyur, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk memantau dan mengukur lalu lintas di wilayah masing-masing.

    Data tersebut menunjukkan 25 kota termacet di dunia, 10 kota utamanya adalah Istanbul, New York, Chicago, Mexico City, dan London. Kemudian diikuti Paris, Jakarta, LA, Cape Town, dan Brisbane.

    “Hasil ini disebabkan oleh populasi yang besar dan permintaan kendaraan yang terus meningkat di jaringan jalan masing-masing kota,” tulis laporan tersebut, dikutip pada Sabtu (9/8/2025).

    Adapun dampak ini mengukur pengaruh kumulatif kemacetan relatif terhadap populasi. Seiring dengan pertumbuhan permintaan perjalanan kendaraan yang lebih cepat daripada pasokan jalan, kemacetan lalu lintas dan keterlambatan cenderung meningkat.

    INRIX turut mencatat jam yang terbuang akibat macet di Istanbul, New York, dan Chicago masing-masing mencapai 105, 102, dan 102 jam per pengemudi per tahunnya.

    Rata-rata para pengemudi di Indonesia membuang waktunya 89 jam menghadapi kemacetan di Jakarta. Waktu tersebut lebih panjang dari 2023 yang sebesar 65 jam. Angka tersebut meningkat 37%. Alhasil, kecepatan rata-rata pengemudi pun hanya 13 kilometer per jam.

    Sebagian besar wilayah metropolitan teratas dari 2023 masih muncul dalam daftar wilayah paling macet untuk 2024, meskipun banyak yang berubah posisi, termasuk Istanbul yang menduduki peringkat teratas untuk pertama kalinya.

    Dari 100 Peringkat Global Teratas, 69 mengalami penundaan lebih banyak daripada 2023. Sebanyak 22 kota mengalami perbaikan dengan jam yang terbuang lebih sedikit, dan 9 hampir tidak mengalami perubahan dalam waktu yang terbuang.

    Secara umum, kemacetan lalu lintas di seluruh dunia meningkat pada tahun 2024 seiring dengan kembalinya pekerja ke kantor di Amerika Serikat dan Eropa Barat, serta penurunan harga bahan bakar.

    Di Amerika Serikat, data terbaru tentang kerja jarak jauh menunjukkan pergeseran besar-besaran dari bekerja dari rumah ke commuting ke kantor, dipimpin oleh kawasan metropolitan yang didominasi teknologi seperti San Jose, San Francisco, dan Seattle.

    Kembalinya pekerja ke kantor telah meningkatkan penggunaan transportasi di semua moda (kecuali bekerja dari rumah), namun banyak yang masih di bawah level pra-Covid19. Penggunaan transportasi umum di AS meningkat 6%, sementara commuting dengan bersepeda dan mobil masing-masing meningkat 4,2% dan 2,3%.

    Berikut Daftar 25 Kota Termacet di Dunia Menurut INRIX:

     Istanbul
    New York City
    Chicago
    Mexico City
    London
    Paris
    Jakarta
    Los Angeles
    Cape Town
    Brisbane
    Bangkok
    Boston
    Philadelphia
    Miami
    Dublin
    Rome
    Houston
    Brussels
    Atlanta
    Warsawa
    Melbourne
    Washington
    Seattle
    Milan
    Toronto

  • Trump Perintahkan Pentagon Pakai Kekuatan Militer Lawan Kartel Narkoba

    Trump Perintahkan Pentagon Pakai Kekuatan Militer Lawan Kartel Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump bergerak untuk menargetkan kartel-kartel narkoba Amerika Latin dengan kekuatan militer. Media-media AS melaporkan hal ini pada hari Jumat (8/8) waktu setempat, setelah Washington menetapkan beberapa kelompok penyelundup narkotika sebagai organisasi “teroris” awal tahun ini.

    The New York Times melaporkan bahwa Trump telah memerintahkan Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel-kartel yang dianggap sebagai organisasi teroris.

    The Wall Street Journal mengatakan bahwa Trump memerintahkan berbagai opsi untuk dipersiapkan, dengan penggunaan pasukan khusus dan penyediaan dukungan intelijen yang sedang dibahas, dan bahwa setiap tindakan akan dikoordinasikan dengan mitra-mitra asing.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, meskipun tidak mengonfirmasi laporan tersebut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “prioritas utama Trump adalah melindungi tanah air, itulah sebabnya ia mengambil langkah berani untuk menetapkan beberapa kartel dan geng sebagai organisasi teroris asing.”

    Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat telah menetapkan kartel Tren de Aragua di Venezuela, Kartel Sinaloa di Meksiko, dan enam kelompok pengedar narkoba lainnya yang berakar di Amerika Latin sebagai kelompok teroris pada bulan Februari lalu.

    Kedutaan Besar AS di Meksiko merilis pernyataan pada Jumat malam, yang menyatakan bahwa kedua negara akan menggunakan “setiap alat yang kami miliki untuk melindungi rakyat kami dari kelompok-kelompok pengedar narkoba”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menekankan bahwa Meksiko “tidak akan menerima keterlibatan pasukan militer AS di wilayah kami.”

    Sebelumnya pada Maret lalu, Trump berjanji untuk “berperang” melawan kartel-kartel narkoba Meksiko, yang ia tuduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Trump juga menuding kartel-kartel Meksiko membanjiri AS dengan narkoba, khususnya fentanil.

    Menanggapi laporan potensi aksi militer AS terhadap kartel, Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum menegaskan pada hari Jumat (8/8) bahwa “tidak akan ada invasi” ke negaranya.

    Sheinbaum telah berupaya keras untuk menunjukkan kepada Trump bahwa ia bertindak melawan kartel-kartel Meksiko.

    “Kami bekerja sama, kami berkolaborasi, tetapi tidak akan ada invasi. Itu sama sekali tidak mungkin,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Janji Berikan Rp814 Miliar, Jika Bisa Tangkap Sosok Ini

    AS Janji Berikan Rp814 Miliar, Jika Bisa Tangkap Sosok Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah fantastis senilai US$50 juta atau sekitar Rp814 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Angka ini dua kali lipat dari tawaran sebelumnya sebesar US$25 juta yang ditetapkan pemerintahan Trump pada Januari lalu.

    Washington menuduh Maduro sebagai salah satu bandar narkoba terbesar di dunia yang bekerja sama dengan kartel internasional untuk membanjiri AS dengan kokain yang dicampur fentanyl.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi menyebut Maduro berkolaborasi dengan sindikat kejahatan Venezuela Tren de Aragua, Cartel of the Suns, dan kartel narkoba Sinaloa dari Meksiko.

    “Sia adalah salah satu bandar narkoba terbesar di dunia dan ancaman bagi keamanan nasional kami. Oleh karena itu, kami menggandakan hadiahnya menjadi US$50 juta,” kata Bondi, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (9/8/2025).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Maduro tidak akan lolos dari keadilan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatannya yang menjijikkan,” tambahnya.

    Bondi juga mengungkap bahwa Departemen Kehakiman AS telah menyita lebih dari US$700 juta aset yang terkait dengan Maduro, termasuk dua jet pribadi, sembilan kendaraan, serta berton-ton kokain yang dilacak langsung kepada presiden tersebut.

    Pemerintah Venezuela langsung membalas tuduhan itu. Menteri Luar Negeri Yvan Gil menyebut langkah AS sebagai “asap pengalih perhatian paling konyol yang pernah ada” dan menuduhnya dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi Jeffrey Epstein di AS.

    “Martabat tanah air kami tidak untuk dijual. Kami menolak operasi propaganda politik yang kasar ini,” tegasnya.

    Maduro sendiri sudah didakwa di pengadilan federal AS sejak 2020 pada masa jabatan pertama Trump, bersama sejumlah pejabat senior Venezuela, atas tuduhan perdagangan narkoba.

    Saat itu, AS menawarkan hadiah sebesar US$15 juta untuk penangkapannya. Hadiah itu kemudian dinaikkan oleh pemerintahan Biden menjadi US$25 juta, jumlah yang sama yang pernah ditawarkan AS untuk penangkapan Osama bin Laden setelah serangan 11 September 2001.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pesawat Mata-Mata AS Mulai Terbang Dekat China, Persiapan Perang?

    Pesawat Mata-Mata AS Mulai Terbang Dekat China, Persiapan Perang?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah pesawat militer Amerika Serikat yang dirancang untuk mengumpulkan sinyal radar terdeteksi terbang jauh di Laut China Selatan (LCS), Selasa (5/8/2025). Hal ini terjadi saat Beijing terus bergerak menegaskan klaim teritorialnya di lautan kaya hasil alam itu.

    Pesawat RC-135U, juga dikenal sebagai Combat Sent, menjelajahi perairan di sekitar pulau-pulau Spratly dan Paracel yang disengketakan dalam penerbangan 10 jam dari pusat militer utama di Jepang barat daya. Penerbangan itu pertama kali terdeteksi oleh analis intelijen sumber terbuka, MeNMyRC1, seorang mantan anggota kru RC-135 dan spesialis platform intelijen sinyal. 

    Combat Sent, yang dikerahkan pada akhir Juni dari AS daratan ke Pangkalan Udara Kadena di pulau Okinawa, Jepang, melakukan misi terbarunya setelah pukul 6 pagi waktu terkoordinasi universal. Pesawat itu baru mendarat setelah pukul 4 sore UTC pada hari yang sama.

    Catatan penerbangan menunjukkan Combat Sent telah dikerahkan dalam penerbangan pengumpulan intelijen elektronik setidaknya 11 kali sejak 1 Juli, menyelidiki area-area yang disengketakan termasuk di selatan perbatasan Korea Utara serta dekat provinsi paling selatan China, Hainan, yang merupakan rumah bagi salah satu kapal induk angkatan laut China yang ditempatkan di LCS

    Dalam lembar fakta Angkatan Udara AS, Combat Sent disebutkan bertugas mengumpulkan “informasi pengintaian elektronik strategis” untuk para pembuat keputusan dalam rantai komando militer Pentagon.

    “Dengan menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara militer asing, Combat Sent mengumpulkan dan memeriksa setiap sistem secara rinci, memberikan analisis strategis untuk para pejuang,” kata Angkatan Udara, dalam deskripsi peran platform tersebut dalam mengembangkan tindakan balasan anti-radar yang efektif seperti jamming.

    “Kru Combat Sent mencakup setidaknya 10 perwira perang elektronik dan enam atau lebih spesialis area misi. Pesawat ini memiliki jangkauan bahan bakar lebih dari 4.500 mil dan langit-langit operasional lebih tinggi dari 35.000 kaki.”

    LCS sendiri merupakan perairan yang disengketakan antara sejumlah negara Asia Tenggara dengan China. Beijing mengklaim 90% wilayah itu dalam sebuah skema peta yang disebut 9 garis putus-putus.

    Meski begitu, klaim ini ditolak AS, yang juga ditegaskan dalam kehadiran pasukannya di wilayah itu. China telah berulang kali menyebut apa yang dilakukan Washington di LCS sebagai tindakan yang mengancam.

    “Pesawat dan kapal perang AS sering melakukan pengintaian jarak dekat di sekitar China, yang secara serius mengancam keamanan nasional China dan merusak perdamaian dan stabilitas regional,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Negara Ini Jadi Buronan AS, Hadiahnya Naik Jadi Rp825 Miliar

    Presiden Negara Ini Jadi Buronan AS, Hadiahnya Naik Jadi Rp825 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) resmi menaikkan hadiah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi US$50 juta atau sekitar Rp825 miliar. Situasi ini menandai tekanan terbaru Washington terhadap pemimpin negara Amerika Latin yang dituduh sebagai pengedar narkoba kelas kakap.

    Dalam video yang diunggah ke media sosial pada Kamis (7/8/2025), Jaksa Agung AS Pam Bondi menuduh Maduro terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba transnasional yang berkolaborasi dengan kelompok kriminal terorganisasi seperti Tren de Aragua, Cartel of the Suns, dan Kartel Sinaloa dari Meksiko.

    “Dia adalah salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita. Oleh karena itu, kami menggandakan hadiahnya menjadi US$50 juta,” kata Bondi, seperti dikutip Al Jazeera pada Jumat (8/8/2025).

    Maduro sebelumnya telah didakwa oleh pengadilan federal AS pada 2020, di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, atas tuduhan konspirasi perdagangan narkoba. Saat itu, hadiah untuk penangkapannya ditetapkan sebesar US$15 juta, yang kemudian dinaikkan menjadi US$25 juta oleh pemerintahan Biden. Nilai tersebut setara dengan hadiah atas buronan teroris Osama bin Laden pasca serangan 11 September 2001.

    Bondi juga mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman AS telah menyita aset terkait Maduro senilai lebih dari US$700 juta, termasuk dua jet pribadi dan sembilan kendaraan. Ia menambahkan bahwa berton-ton kokain yang berhasil disita otoritas AS dapat ditelusuri langsung ke jaringan Maduro.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Maduro tidak akan lolos dari keadilan, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya yang keji,” tegas Bondi.

    Pemerintah Venezuela langsung merespons tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil menyebut langkah AS sebagai “tipuan paling konyol yang pernah ada” dan menyindir bahwa langkah itu hanya pengalihan isu dari skandal Epstein yang sedang menyeret elit politik AS.

    “Martabat tanah air kami tidak untuk diperjualbelikan. Kami menolak operasi propaganda politik yang kasar ini,” kata Gil dalam pernyataan di Telegram.

    Jaringan Narkoba

    AS sebelumnya menuduh Maduro dan rekan-rekan dekatnya mengoperasikan kartel narkoba berskala negara yang disebut Cartel of the Suns, bersama pejabat tinggi militer dan intelijen Venezuela.

    Salah satu tokoh kunci, Hugo Carvajal, mantan kepala intelijen militer Venezuela, telah diekstradisi ke AS dan mengaku bersalah atas empat dakwaan, termasuk konspirasi narkotika-terorisme.

    Carvajal sebelumnya adalah diplomat yang mewakili pemerintahan Maduro, namun membelot dan mendukung oposisi pro-AS. Ia ditangkap di Spanyol dan diekstradisi ke AS pada Juli 2023 setelah lebih dari satu dekade menjadi target buruan AS.

    Meski menjadi buronan AS, Maduro tetap mempertahankan kekuasaan. Ia kembali terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 2024 dalam pemilu yang disebut “curang” oleh AS, Uni Eropa, dan sejumlah negara Amerika Latin.

    Pada Juni lalu, Washington dan Caracas diam-diam mencapai kesepakatan pertukaran tahanan: 10 warga AS dibebaskan dari penjara Venezuela, sementara Caracas menerima puluhan orang yang dideportasi dari AS di bawah kebijakan imigrasi baru pemerintahan Trump.

    Menariknya, Gedung Putih juga memberi kelonggaran pada sanksi energi dengan mengizinkan Chevron melanjutkan pengeboran minyak di Venezuela, membuka kembali peluang ekonomi bagi negara yang sebelumnya terisolasi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Umumkan Hadiah Uang Rp 815 M untuk Penangkapan Presiden Venezuela

    AS Umumkan Hadiah Uang Rp 815 M untuk Penangkapan Presiden Venezuela

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menambah hadiah uang untuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang menghadapi dakwaan perdagangan narkoba ke wilayah AS. Imbalan untuk penangkapan Maduro ditambah oleh Washington menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 815 miliar.

    Otoritas Venezuela mengecam tawaran imbalan tersebut sebagai hal yang “menyedihkan” dan “konyol”.

    AS tidak mengakui dua kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, dan menuduh pemimpin Venezuela itu memimpin geng penyelundup kokain.

    Pengumuman penambahan imbalan untuk penangkapan Maduro itu disampaikan oleh Jaksa Agung AS, Pam Bondi, dalam pernyataan video yang diposting ke media sosial, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8/2025).

    “Hari ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah bersejarah sebesar US$ 50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro,” ucap Bondi dalam pernyataan video yang dirilis pada Kamis (7/8) waktu setempat.

    “Dia merupakan salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita,” sebutnya.

    Imbalan itu bertambah banyak jika dibandingkan dengan imbalan yang ditawarkan AS pada Januari lalu, yang mencapai US$ 25 juta (Rp 407,5 miliar).

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Venezuela, Yvan Gil, dalam tanggapannya menyebut imbalan yang ditawarkan Jaksa Agung AS itu “menyedihkan”.

    “Tabir asap paling konyol yang pernah kami lihat,” ucapnya.

    “Martabat tanah air kami tidak untuk dijual. Kami menolak operasi propaganda politik yang kasar ini,” tegas Gil dalam pernyataan via Telegram.

    Tahun 2020 lalu, selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, pengadilan federal New York mendakwa Maduro dan beberapa pejabat tinggi Venezuela atas sejumlah tuduhan, termasuk berpartisipasi dalam konspirasi “narko-terorisme”.

    Departemen Kehakiman AS menuduh Maduro memimpin geng penyelundup kokain bernama “Kartel Matahari”, yang mengirimkan ratusan ton narkotika ke wilayah AS selama dua dekade, dan meraup uang ratusan juta dolar Amerika.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mampukah AS Paksa India-China Stop Beli Minyak Rusia?

    Mampukah AS Paksa India-China Stop Beli Minyak Rusia?

    Jakarta –

    India dan Cina dengan tegas menolak ancaman sanksi sekunder Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sanksi tersebut merupakan hukuman bagi negara yang nekat masih membeli minyak Rusia. Selama ini, pendapatan dari ekspor minyak dipercaya merupakan sumber duit terbesar bagi Moskow demi membiayai invasi di Ukraina.

    Beijing dan New Delhi menegaskan, akan melindungi ketahanan energi dan kedaulatan ekonominya, dari apa yang oleh Beijing disebut secara lugas sebagai “pemaksaan dan tekanan” dari Amerika Serikat. Cina merupakan importir minyak terbesar Rusia pada tahun 2022.

    India, di sisi lain, menuding Barat bersikap hipokrit. Mereka menyoroti fakta bahwa Uni Eropa tetap mengimpor energi dari Rusia, meskipun telah secara signifikan mengurangi kebergantungan sejak perang dimulai.

    New Delhi juga mengingatkan bahwa Washington sebelumnya justru mendorong India membeli minyak dari Rusia, demi menstabilkan harga minyak global yang meningkat tajam setelah invasi Rusia dimulai.

    Pembelian minyak India dari Rusia meningkat hampir 19 kali lipat dalam empat tahun terakhir, dari 0,1 menjadi 1,9 juta barel per hari, sementara pembelian Cina naik 50% menjadi 2,4 juta barel per hari.

    Petras Katinas, analis energi yang berbasis di Lituania dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), mengatakan kepada DW bahwa India—pembeli minyak terbesar kedua dari Rusia—menghemat hingga USD 33 miliar ongkos pembelian energi antara 2022 hingga 2024. Penghematan tersebut merupakan hasil dari potongan harga besar-besaran oleh Moskow setelah AS dan Eropa mengurangi impor minyak dan gas Rusia.

    Kebijakan lama India yang menyeimbangkan hubungan dengan AS, Rusia, dan Cina, tanpa memprioritaskan salah satu negara, menurut Katinas, menjadi landasan keputusan untuk membeli minyak mentah Rusia dengan diskon besar. “New Delhi memprioritaskan keamanan dan keterjangkauan energi,” ujarnya.

    Ancaman Trump guncang pasar global

    Alhasil, harga minyak naik hampir 1% setelah pengumuman tersebut. Media India melaporkan, tarif baru dapat meningkatkan tagihan impor minyak India hingga US$ 11 miliar. New Delhi menyebut kebijakan Trump sebagai “tidak adil, tak berdasar, dan tidak masuk akal.”

    Trump menyatakan tarif akan berlaku dalam waktu 21 hari, memberi waktu bagi India dan Rusia untuk bernegosiasi dengan AS terkait pajak impor tersebut. Presiden AS juga diperkirakan akan mengumumkan sanksi sekunder yang lebih luas terhadap negara dan entitas yang masih berdagang dengan Rusia.

    Sanksi sekunder dipercaya akan menjadi pukulan besar bagi ekonomi Rusia yang melambat akibat sanksi Barat. Dengan belanja militer kini melampaui 6% dari PDB dan inflasi riil diperkirakan sejumlah analis mencapai 15–20%, Rusia membakar cadangan devisa dan menghadapi tekanan besar terhadap anggaran dan industri senjata nasional.

    Bagi pasar global, sanksi baru dapat memicu guncangan besar pada harga energi dan arus perdagangan, seperti yang terjadi pada 2022, ketika harga minyak melonjak dan Rusia menyiasati sanksi Barat dengan menjual dengan harga murah kepada dua ekonomi terbesar dunia.

    “Kalau India tidak membeli minyak Rusia pada 2022, tidak ada yang tahu harga minyak akan berapa — USD 100, USD 120, atau USD 300 per barel,” ujar Sumit Ritolia, analis minyak di New Delhi dari lembaga riset perdagangan Kpler, kepada DW. Minyak mentah WTI sempat bertahan antara USD 74 hingga USD 95 per barel dalam beberapa minggu sebelum invasi.

    Tarif sekunder Trump sebesar 25% dapat memaksa India mengurangi sebagian perdagangan minyaknya dengan Rusia. Sanksi tambahan hanya akan memperburuk keadaan.

    Katinas menyebut sanksi sekunder sebagai eskalasi besar. “Sanksi itu mengancam akses perusahaan India ke sistem keuangan AS dan membuat bank, kilang, serta perusahaan pelayaran terpapar dampak besar, mengingat keterlibatan mereka dalam pasar global,” katanya.

    Harga minyak melonjak, inflasi mengancam

    Jika suplai 5 juta barel minyak Rusia per hari tiba-tiba lenyap dari pasar, para analis memperkirakan harga akan kembali melonjak, karena negara-negara yang terdampak harus berebut pasokan lain. Meskipun kartel minyak OPEC baru-baru ini meningkatkan produksi, mengganti volume sebesar itu dalam waktu singkat akan sangat sulit karena kapasitas cadangan yang terbatas dan kendala logistik.

    “Tak ada pasokan yang bisa menggantikan 5 juta barel itu dengan cukup cepat untuk mencegah lonjakan harga,” ujar Alexander Kolyandr, peneliti senior di Center for European Policy Analysis, kepada The Independent.

    Ritolia mengatakan kepada DW bahwa perusahaan India mungkin butuh waktu hingga satu tahun untuk mengurangi ketergantungan pada minyak Rusia, jika memang harus dilakukan.

    Harga minyak yang lebih tinggi akan memicu kenaikan tajam inflasi, baik di AS maupun secara global. Bank Sentral AS memperkirakan, setiap kenaikan USD 10 pada harga minyak mentah akan menambah sekitar 0,2 poin persentase pada inflasi. Bank sentral India mencapai kesimpulan serupa.

    Jika harga naik dari USD 66 menjadi USD 110–120 per barel, kenaikan inflasi sekitar 1 poin persentase akan menaikkan biaya hidup bagi konsumen dan dunia usaha, terutama di sektor energi, transportasi, dan pangan.

    Cina diampuni, India kena imbas?

    Analis energi Katinas berpendapat, Cina—yang total volume perdagangannya dengan AS empat kali lebih besar dari India—”mungkin akan dikecualikan” dari kebijakan baru Gedung Putih. Dengan nilai perdagangan bilateral melebihi USD 580 miliar, skala ekonomi Cina memberi mereka daya tawar yang tidak dimiliki India.

    Cengkeraman Cina atas pasokan mineral tanah jarang — isu panas dalam hubungan AS-Cina — menjadi salah satu pengungkit yang digunakan Beijing untuk meredam sikap Trump.

    Dengan India tak memiliki pengaruh serupa, Trump awal pekan ini menggandakan tekanan pada New Delhi. Dia menyatakan bahwa dampak dari sanksi baru terhadap Rusia dan India akan “menjatuhkan dua ekonomi itu secara bersamaan.”

    Keuntungan India dari minyak Rusia menyusut

    Sementara itu, India tak lagi menikmati keuntungan besar seperti pada 2022, ketika diskon minyak Rusia mencapai USD 15–20 per barel. “Kini, margin itu menyusut menjadi sekitar USD 5,” menurut Ritolia dari Kpler.

    Berupaya mengisi kembali pundi-pundi perangnya, Rusia kini makin agresif memaksimalkan pendapatan energi. Permintaan dari Turki — yang kini menjadi pelanggan minyak terbesar ketiga Rusia — serta negara-negara Asia lainnya, yang mengimpor minyak Rusia dengan label alternatif untuk menghindari sanksi AS, membantu mengangkat harga.

    Meski begitu, kilang-kilang India terus melaku pembelian dari Rusia. Impor minyak mentah dari Rusia pada Juni mencapai level tertinggi dalam 11 bulan, yakni 2,08 juta barel per hari, menyumbang 44% dari total pasokan minyak mentah India — lonjakan tajam yang didorong oleh pertimbangan geopolitik dan harga.

    Di luar retorika, respons Cina tampaknya akan mengikuti pola sebelumnya saat menghadapi sanksi sekunder. Bank-bank Cina makin enggan menangani transaksi Rusia, bahkan dalam mata uang yuan, memaksa Moskow bergantung pada perantara bayangan dan jalur pihak ketiga.

    Bagi Beijing, impor minyak adalah prioritas yang relatif terlindungi dari tekanan politik. Sementara itu, India dipandang lebih mungkin mengambil sikap hati-hati: mengurangi pembelian jika ditekan, tapi tidak serta-merta menghentikan impor minyak Rusia.

    Ritolia berspekulasi bahwa India mungkin akan “mengurangi” impor minyaknya dari Rusia, namun menambahkan, “Saya tidak melihat India akan turun ke angka nol dalam waktu dekat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Peringatan Keras Trump, Bangun Pabrik di AS atau Dihantam Tarif 100%

    Peringatan Keras Trump, Bangun Pabrik di AS atau Dihantam Tarif 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya Presiden AS Donald Trump untuk menggenjot manufaktur dalam negeri lewat penerapan tarif masih terus berlanjut. ‘Korban’ terbarunya adalah industri semikonduktor.

    Trump mengatakan AS akan menerapkan tarif hingga 100% untuk impor semikonduktor. Ketetapan itu akan dikecualikan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki fasilitas manufaktur atau berkomitmen untuk membangun manufaktur di AS.

    Ucapan Trump tersebut berbarengan dengan pengumuman Apple yang menambah investasi di sektor manufaktur AS sebesar US$100 miliar hingga 4 tahun ke depan. Jumlah investasi itu meningkatkan komitmen dari yang sebelumnya US$500 miliar menjadi US$600 miliar.

    “Untuk perusahaan seperti Apple yang telah berkomitmen membangun [manufaktur] di AS, tak akan diberlakukan [tarif],” kata Trump di Kantor Oval Gedung Putih, dikutip dari Reuters, Kamis (7/8/2025).

    Namun, Trump memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan tidak boleh mencoba mengelak dari janji pembangunan pabrik di AS.

    “Jika, karena suatu alasan, Anda mengatakan sedang membangun tetapi tidak membangun, maka kami akan menjumlahkannya kembali, terakumulasi, dan kami akan menagih Anda di kemudian hari, Anda harus membayar, dan itu sudah pasti,” Trump menegaskan.

    Namun, komentar tersebut bukanlah pengumuman tarif resmi, dan masih banyak yang belum jelas tentang bagaimana perusahaan dan negara-negara di seluruh dunia akan terdampak.

    Pernyataan Trump tentang usulan tarif 100% untuk chip muncul tepat sebelum pungutan AS sebesar 10% hingga 50% mulai berlaku pada pekan ini untuk banyak barang dari puluhan mitra dagang.

    Tarif semikonduktor dan barang teknologi utama lainnya telah menjadi subjek penyelidikan keamanan nasional AS, yang hasilnya diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Agustus mendatang.

    Pernyataan Trump ini langsung memicu serangkaian reaksi dari negara-negara yang memiliki kekuatan dalam industri chip. Utusan perdagangan utama Korea Selatan mengatakan produsen chip utama Samsung Electronics dan SK Hynix tidak akan dikenakan tarif 100%.

    Korea Selatan disebut akan mendapatkan pungutan paling menguntungkan untuk semikonduktor berdasarkan kesepakatan perdagangan antara Washington dan Seoul. Samsung dan SK Hynix menolak berkomentar.

    Di sisi lain, presiden industri semikonduktor Filipina, Dan Lachica, mengatakan rencana Trump akan “menghancurkan” negaranya.

    Selain itu, Malaysia yang merupakan pemain besar dalam pengujian dan pengemasan chip secara global turut bereaksi. Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz memperingatkan parlemen bahwa negaranya akan berisiko kehilangan pasar utama di AS jika produknya menjadi kurang kompetitif akibat pengenaan tarif ini.

    Menteri Dewan Pembangunan Nasional Taiwan, Liu Chin-ching, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (7/8) waktu setempat bahwa perusahaan-perusahaan Taiwan telah membangun pabrik di AS atau membeli perusahaan AS yang memiliki pabrik lokal, serta berkolaborasi dengan produsen chip AS untuk melawan potensi tarif chip.

    Produsen kontrak chip Taiwan, TSMC, diperkirakan relatif aman karena memiliki pabrik di AS, sehingga pelanggan utama seperti Nvidia kemungkinan besar tidak akan menghadapi kenaikan biaya tarif untuk chip buatan AS.

    Nvidia, yang memproduksi unit pemrosesan grafis AI mutakhir, juga berencana untuk berinvestasi ratusan miliar dolar di AS. TSMC tidak segera menanggapi permintaan komentar, dan juru bicara Nvidia menolak berkomentar.

    “Perusahaan besar dan kaya uang tunai yang mampu membangun di AS akan menjadi yang paling diuntungkan. Ini adalah survival of the largest,” kata Brian Jacobsen, kepala ekonom di perusahaan penasihat investasi Annex Wealth Management.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Brasilia –

    Akhir Juli lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif resiprokatif baru yang akan diberlakukan pada 67 negara. Tarif impor mulai diberlakukan Kamis (7/8) dengan besaran berbeda-beda untuk tiap negara. Negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS dari pada mengimpor barang ke AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10%.

    Dalam sebuah pernyataannya Gedung Putih, Trump mengatakan, “kondisi yang tercermin dalam defisit perdagangan barang AS setiap tahun merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS, hal ini bersumber sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari luar AS.”

    Mitra dagang utama AS seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif 15%. Negara-negara tersebut sebelumnya melakukan negosiasi perdagangan dengan Washington. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia, akan dikenakan tarif antara 19% hingga 20%.

    Tarif dagang yang jauh lebih tinggi dikenakan pada negara dengan berpendapatan rendah, seperti Suriah yang baru saja terlepas dari perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade (41%, tertinggi dalam daftar tarif), Myanmar yang masih dalam situasi perang saudara (40%), Laos (40%), dan Irak (35%).

    Meskipun merupakan mitra dagang yang signifikan, Swiss dikenakan tarif sebesar 39%, meningkat 8% dari tarif yang dikenakan sebelumnya. Swiss sedang menegosiasikan penurunan tarif ini. Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (6/8), namun sejauh ini belum ada indikasi perubahan tarif.

    Brasil dikenakan tarif tertinggi

    Presiden AS memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap lebih dari sepertiga ekspor Brasil ke AS. Jauh dari alasan ekonomi, tarif besar-besaran yang dikenakan Trump ini merupakan respons atas penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.

    Trump menyebut penangkapan Bolsonaro sebagai “witch hunt’ (istilah yang menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Tarif 50% yang mulai diberlakukan kepada Brasil pada Rabu (6/8), menjadi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Trump terhadap negara-negara yang ada di dunia.

    Beli Minyak Rusia, India ‘digenjot’ tarif tambahan

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Rabu (6/8) mengenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sebesar 25% yang diberlakukan sebelumnya pada barang-barang ekspor asal India. Hal ini diakibatkan pembelian minyak asal Rusia. Tarif tambahan ini mulai diberlakukan pada 28 Agustus 2025, memberi jeda 22 hari bagi India-Rusia melakukan negosiasi.

    Sekitar 35%-40% impor minyak India berasal dari Rusia, naik sebesar 3% pada tahun 2021, setahun sebelum Rusia melancarkan invasi atas Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah utama untuk India. India pun tidak bergabung dengan negara-negara barat yang menetapkan sanksi terhadap Rusia.

    India telah menyatakan, tarif tersebut “tidak beralasan dan tidak wajar” dan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi “kepentingan nasional dan keamanan ekonomi” negaranya. Tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap India, untuk menghentikan impor minyak dari Rusia serta mematuhi sanksi terhadap Iran, telah memperburuk hubungan Washington dan New Delhi, yang selama puluhan tahun menjalin kemitraan strategis yang kuat.

    Presiden Donald Trump mengatakan, AS dapat memberlakukan tarif serupa terhadap China senilai 25%, seperti yang diberlakukan pada India terkait pembelian minyak dari Rusia.

    “Bisa saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan tanpa memberikan rincian tentang tarif yang mungkin diberlakukan. “Mungkin terjadi … Saya belum bisa memberitahu sekarang,” kata Trump. “Kami melakukannya dengan India. Kami mungkin melakukannya dengan beberapa negara lain. Salah satunya bisa jadi China.”

    Namun cengkeraman China atas pasokan mineral tanah jarang dapat berfungsi sebagai ‘kartu as’ yang digunakan Beijing untuk meredam tarif Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “LPS Sebut RI Tak Rugi soal Nego Tarif AS 19%, Ini Alasannya” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Riyadh –

    Sebagian menyebutnya sebagai “kelas master diplomasi” yang memperbesar peluang damai di Timur Tengah. Yang lain mencibir sebagai “aksi pencitraan” untuk memoles reputasi negara yang sering tersangkut kasus dugaan pelanggaran HAM.

    Lantas, mengapa Arab Saudi giat melobi dunia demi pengakuan internasional bagi Palestina?

    Dorongan monarki Riyadh agar lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina sebenarnya telah dimulai sekitar setahun lalu. Pada September 2024, Arab Saudi bersama Norwegia meluncurkan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, dan menggelar dua pertemuan pertama di Riyadh.

    Pada bulan Desember lalu, Majelis Umum PBB kembali melakukan pemungutan suara, untuk mengonfirmasi sebagian besar negara di dunia masih percaya bahwa Solusi Dua Negara adalah jawaban atas konflik antara Israel dan Palestina.

    Pekan lalu, Arab Saudi dan Prancis menjadi tuan rumah sebuah konferensi serupa. Selama dan setelah pertemuan, sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Malta, Inggris, dan Australia mengumumkan akan, atau tengah mempertimbangkan secara serius, untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen sepanjang tujuh halaman, Deklarasi New York, yang ditandatangani oleh semua negara Liga Arab, Uni Eropa, serta sekitar 17 negara lainnya.

    Deklarasi ini merumuskan jalur bertahap menuju Solusi Dua Negara. Dokumen itu menyerukan pembubaran Hamas, kelompok militan Palestina yang memimpin serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, pembebasan sandera Israel yang tersisa, dan penyerahan kepemimpinan di Gaza.

    Fakta bahwa seluruh 22 anggota Liga Arab ikut menandatangani deklarasi tersebut dianggap sebagai terobosan diplomatik. Deklarasi itu menjadi kali pertama bagi sebagian besar negara Timur Tengah untuk secara terbuka mengecam Hamas.

    Arab Saudi, bersama Prancis, disebut-sebut sebagai inisiator utama di balik konsensus tersebut.

    “Mengingat posisi Arab Saudi dalam dunia Arab dan Islam, serta peran kerajaan sebagai penjaga situs-situs suci di Mekkah dan Madinah, apa pun yang dilakukan Arab Saudi akan membawa bobot tersendiri,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute for Public Policy, Rice University.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Mengapa baru sekarang?

    Sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023 dan perang di Gaza, Saudi dan Israel sempat diisukan sedang membahas normalisasi hubungan diplomasi. Selama ini, Riyadh bersikeras pada kemerdekaan Palestina sebagai syarat perdamaian.

    Artinya, jika Saudi dan Israel berdamai, syarat Negara Palestina yang selama ini melandasi kebijakan luar negeri negara-negara Muslim tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.

    Wacana tersebut menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Oleh masyarakat negara-negara Arab lain, Riyadh dicap sebagai “pengkhianat” terhadap perjuangan Palestina.

    Sebab itu pula, sebagian pengkritik menilai langkah Saudi di PBB baru-baru ini adalah upaya memperbaiki citra di dunia Arab dan Islam.

    Namun sesungguhnya, seperti ditulis analis Saudi dari lembaga think tank Gulf International Forum, Aziz Alghashian, dalam Cairo Review of Global Affairs, “salah satu kesalahpahaman yang terus bertahan adalah anggapan bahwa keinginan Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah hal baru, padahal prosesnya sudah berlangsung sejak akhir 1960-an.”

    Ulrichsen menambahkan, upaya Saudi mewujudkan Solusi Dua Negara pun telah dimulai sejak lama.

    Pada 2002, Raja Abdullah dari Arab Saudi mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab. Dalam KTT Liga Arab di Beirut pada tahun yang sama, seluruh negara anggota menyepakati proposal Saudi, yang antara lain berkomitmen hanya akan mengakui Israel jika Palestina bebas dari pendudukan.

    Namun, seiring waktu, inisiatif ini mulai goyah akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Antara lain tentang hak kembali bagi warga Palestina yang terusir, serta gejolak Musim Semi Arab yang meruntuhkan sejumlah pemerintahan. Terakhir, sejumlah negara menandatangani Perjanjian Abraham dan berdamai dengan Israel.

    “Tetapi selama bertahun-tahun, Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi posisi dasar bagi Arab Saudi,” kata Ulrichsen, sebuah posisi yang ditegaskan kembali bahkan pada 2020.

    “Kini, situasi mendesak di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, membuat Saudi berpikir mereka tidak bisa lagi diam di tengah kehancuran dan penderitaan kemanusiaan sebesar ini,” lanjutnya.

    Deklarasi New York pekan lalu sebabnya disebut-sebut sebagai pembaruan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Saudi pada 2002.

    Dorongan perdamaian untuk kepentingan monarki

    Para analis menilai ada keuntungan strategis bagi Saudi dengan mendorong kedaulatan Palestina. Yang paling jelas adalah stabilitas kawasan, yang krusial bagi Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius mendiversifikasi ekonominya dari sektor minyak.

    “Kepemimpinan Riyadh dalam isu Palestina adalah bagian dari reposisi strategis Saudi yang telah diperhitungkan,” tulis media berbahasa Arab, Raseef22, dalam sebuah opini pekan lalu.

    “Arab Saudi telah mengubah Inisiatif Perdamaian Arab menjadi alat politik yang relevan secara internasional, membentuk blok suara Arab-Islam, memberinya pengaruh dalam negosiasi keamanan energi dan maritim dengan Barat, dan yang terpenting, memperkuat posisinya dalam arsitektur pascaperang di Gaza.”

    Akankah inisiatif Saudi-Prancis berhasil?

    “Terlalu dini untuk sebuah kesimpulan,” kata Coates Ulrichsen. “Namun kenyataan bahwa Inggris dan Kanada telah mengeluarkan pernyataan pengakuan bersyarat terhadap Palestina menunjukkan pendekatan Saudi-Prancis mulai membuahkan hasil.”

    Setelah pertemuan pekan lalu di New York, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan, agar lebih banyak negara anggota PBB mendukung Deklarasi New York sebelum Sidang Umum PBB berikutnya pada awal September.

    Peluangnya cukup besar. “Bagi Washington, inisiatif diplomatik Saudi-Prancis sesuai dengan kepentingan strategis AS dan menawarkan jalan keluar dari konflik berkepanjangan,” tulis Faisal J. Abbas, pengamat Saudi dan pemimpin redaksi Arab News dalam situs Semafor pekan lalu.

    “Inisiatif ini sebenarnya bisa membantu menstabilkan kawasan dan mengurangi keterlibatan militer AS, sekaligus menawarkan jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel — jika Israel bersedia meninggalkan tuntutan kelompok sayap kanan untuk mencaplok Tepi Barat serta posisi maksimalis lain,” lanjut Abbas.

    Namun, inisiatif Saudi-Prancis ini tetap menghadapi penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

    Baik Israel maupun AS tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan sama-sama melayangkan kritik. Pemerintahan Trump menyebutnya sebagai “aksi panggung”, dan duta besar Israel untuk PBB mengeluhkan bahwa “penyelenggara konferensi membahas hal-hal yang terputus dari realitas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Arab Saudi Kecam Serangan AS ke Iran!” di sini:

    (nvc/nvc)