Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • AS Kaji Perluas Larangan Perjalanan untuk 30 Negara

    AS Kaji Perluas Larangan Perjalanan untuk 30 Negara

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memperluas jumlah negara yang tercakup dalam daftar larangan perjalanan. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, menyebut lebih dari 30 negara bisa masuk ke daftar larangan perjalanan ke AS.

    “Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30 (negara), dan Presiden (Donald Trump) terus mengevaluasi negara-negara yang ada,” kata Noem dalam wawancara dengan Fox News, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (5/12/2025).

    Dalam wawancara pada Kamis (4/12) itu, Noem mempertanyakan mengapa AS harus mengizinkan masuk orang-orang dari negara tanpa “pemerintahan yang stabil”, yang tidak dapat “menopang dirinya sendiri” atau membantu memeriksa individu-individu yang ingin masuk ke wilayah AS.

    Noem, dalam pernyataan sebelumnya pada Senin (1/12), mengatakan bahwa dirinya merekomendasikan “larangan perjalanan sepenuhnya untuk setiap negara terkutuk yang telah membanjiri negara kita dengan pembunuh, lintah darat, dan pecandu hak”.

    Belum diketahui secara jelas negara mana saja yang akan terdampak larangan perjalanan yang diusulkan Noem tersebut, atau kapan larangan perjalanan itu akan mulai diberlakukan. Kementerian Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan kepada media terkemuka Inggris, BBC, bahwa mereka akan segera mengumumkan daftarnya.

    Perdebatan mengenai larangan perjalanan semakin intensif setelah Trump pada 28 November lalu mengancam akan menghentikan migrasi secara permanen dari “negara-negara dunia ketiga”.

    Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada Fox News pada Senin (1/12) malam bahwa Trump telah mengumumkan larangan perjalanan beberapa bulan lalu untuk negara-negara “dunia ketiga dan negara gagal”.

    Dikatakan juga oleh Leavitt bahwa rekomendasi Noem akan “memperluas” larangan perjalanan tersebut hingga mencakup lebih banyak negara.

    Pemerintahan Trump, pada Selasa (2/12), mengumumkan penghentian sementara semua permohonan imigrasi, termasuk green card dan pemrosesan kewarganegaraan AS, yang diajukan oleh para imigran dari 19 negara non-Eropa, untuk alasan keamanan nasional dan keselamatan publik.

    Daftar negara yang terdampak kebijakan itu mencakup Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yaman, Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

    Kebijakan baru ini menangguhkan permohonan yang tertunda, dan mewajibkan semua imigran dari negara yang ada dalam daftar itu untuk “menjalani proses peninjauan ulang yang menyeluruh, termasuk wawancara potensial dan, jika perlu, wawancara ulang, untuk menilai secara menyeluruh semua ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik”.

    Memorandum resmi yang menguraikan kebijakan baru itu mengutip penembakan terhadap sejumlah anggota Garda Nasional AS di Washington DC pekan lalu, di mana seorang pria Afghanistan telah ditangkap sebagai tersangka. Satu personel Garda Nasional tewas, sedangkan satu lainnya luka parah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jakarta –

    Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mencermati langkah terbaru pemerintahan Donald Trump terkait Ukraina dan Cina. Keduanya melihat sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) semakin menerapkan diplomasi yang bersifat transaksional secara keseluruhan, sesuatu yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menggoyahkan struktur aliansi lama di Asia Timur Laut.

    Proposal “28 poin rencana perdamaian” yang diajukan pemerintahan Trump untuk Ukraina awalnya dianggap sebagai penyesuaian dari tuntutan yang diusulkan oleh Rusia. Meski versi yang lebih lunak kemudian dirilis dan pembicaraan terus berjalan, AS berkali-kali memberi isyarat bahwa mereka siap mengambil jarak dari Ukraina.

    Terkait Cina, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump berencana bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebanyak empat kali pada 2026, termasuk kunjungan kenegaraan ke Beijing pada April dan kunjungan balasan ke AS pada akhir tahun. Menurut Bessent, pertemuan ini ditujukan untuk membawa “stabilitas besar” dalam hubungan bilateral, saat Trump berusaha memperbaiki hubungan dengan Xi Jinping pascapeluncuran perang dagang yang sengit.

    Secara resmi, Jepang dan Korea Selatan belum memberi komentar. Namun, banyak pengamat di Seoul dan Tokyo menafsirkan kebijakan luar negeri Washington sebagai dukungan Trump terhadap seorang diktator yang berusaha menaklukkan negara tetangga yang lebih kecil di Eropa. Persepsi ini menambah kekhawatiran bahwa hal serupa dapat terjadi di kawasan Pasifik, dengan Taiwan sebagai titik rawan yang paling jelas.

    Mempertanyakan reliabilitas AS

    “Pengkhianatan Trump terhadap Ukraina menjadi bayang-bayang besar bagi Asia dan para sekutu Paman Sam di kawasan tersebut, yang kini mulai mempertanyakan seberapa dapat diandalkannya aliansi mereka dengan AS,” kata Jeff Kingston, Direktur Studi Asia di Temple University Tokyo.

    “Jepang dan Korea Selatan melihat Trump mendekati para pemimpin otoriter di Rusia, Cina, dan Korea Utara, sementara mereka justru diabaikan dalam isu perdagangan. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika muncul krisis terkait Taiwan,” ujarnya kepada DW.

    Kingston menambahkan bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kemungkinan merasa “kecewa” karena Trump tidak langsung menyatakan dukungan ketika dia terlibat ketegangan dengan Cina.

    Cina bereaksi keras, menuntut Jepang tidak ikut campur dalam “urusan dalam negeri” Beijing dan kemudian mengambil sejumlah langkah, termasuk meminta warganya tidak bepergian ke Jepang, menunda perilisan film Jepang, serta membatalkan berbagai acara dan pertukaran budaya.

    Takaichi menolak untuk menarik kembali pernyataannya, tapi dia tampaknya tidak mendapatkan jaminan kuat setelah Presiden AS diberitakan mengatakan kepadanya melalui sambungan telepon pada 24 November bahwa Takaichi sebaiknya tidak “memprovokasi” Cina.

    Hal yang dikhawatirkan Jepang dan Korea Selatan dari Trump dan Cina

    “Setelah keberhasilan kunjungan Trump ke Tokyo dan komitmen Takaichi untuk berinvestasi di AS, saya pikir dia berharap mendapat sesuatu yang lebih,” kata Jeff Kingston. “Dia pasti ingin Trump menegaskan kembali bahwa Jepang adalah ‘pondasi perdamaian’ di kawasan ini dan menyoroti kekuatan aliansi tersebut.”

    “Memberitahunya untuk tidak ‘memprovokasi’ Cina bukanlah pernyataan tegas yang dia harapkan,” tambahnya.

    “Kekhawatiran di Jepang saat ini adalah prospek Amerika Serikat dan Cina dalam membentuk ‘G-2’ yang akan mengabaikan Jepang dan menunjukkan penurunan pengaruh Tokyo,” katanya. “Dan Korea Selatan akan memiliki kekhawatiran yang sama.”

    Pada saat yang sama, Jepang telah memenuhi keinginan Trump untuk menginvestasikan 550 miliar dolar AS (Rp8,8 kuadriliun) di industri Amerika. Korea Selatan kemudian setuju memberikan investasi tunai 350 miliar dolar AS (Rp5,6 kuadriliun), serta tambahan 150 miliar dolar AS (Rp2,4 kuadriliun) untuk kerja sama pembangunan kapal.

    “Tentu itu tidak adil dan tentu saja banyak yang tidak senang, tetapi kami juga sadar bahwa Korea Selatan sangat bergantung pada AS,” kata Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University.

    Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae-myung, berasal dari partai kiri yang secara ideologis bukan pasangan alamiah bagi pemerintahan AS, kata Lim. Namun, dia juga seorang “pragmatis” dalam urusan aliansi negara.

    Kekhawatiran pengurangan pasukan AS di Korea Selatan

    Korea Selatan semakin waspada terhadap meningkatnya agresi Cina di kawasan tersebut, termasuk masuknya kapal-kapal Beijing ke perairan sengketa di Laut Kuning. Polanya mengingatkan akan perebutan atol dan wilayah perairan di Laut Cina Selatan oleh Beijing satu dekade lalu.

    Lim mengatakan Korea Selatan tidak tahu sejauh mana AS memperhatikan sengketa ini atau apakah pemerintahan AS saat ini akan memberikan bantuan jika pelanggaran wilayah Cina semakin intensif dan meluas.

    “Kami juga khawatir terhadap kemungkinan skenario penarikan, yakni pengurangan pasukan AS di Korea Selatan sebagai bagian dari pendekatan transaksional Trump dalam hubungan internasional,” ujarnya.

    Dalam masa jabatannya yang kedua, Trump belum mengancam akan menarik pasukan AS jika Korsel tidak membayar lebih untuk biaya pangkalan. Namun, tekanan terkait biaya kehadiran militer ini pernah menjadi alat tawar yang digunakan Trump pada masa jabatan pertamanya dan dapat kembali muncul sewaktu-waktu.

    Jepang memiliki kekhawatiran serupa. Takaichi mungkin berhasil meredakan sebagian tekanan itu dengan mengumumkan bahwa anggaran tahun 2026 akan menaikkan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB Jepang. Angka itu mungkin masih belum memenuhi tuntutan Trump, tapi Jepang akan berargumen bahwa peningkatan tersebut merupakan langkah ke arah yang benar.

    Meski begitu, belum jelas apakah langkah tersebut cukup.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump ditanya apakah Cina merupakan “teman” bagi AS, merujuk pada ketegangan terbaru antara Cina dan Jepang.

    “Banyak sekutu kami juga bukan teman kami,” kata Trump. “Cina telah memanfaatkan kami dengan sangat besar…para sekutu kami bahkan lebih banyak memanfaatkan kami dalam perdagangan dibandingkan Cina.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • AS Akan Jual Ribuan Bom Senilai Rp 44 T ke Kanada

    AS Akan Jual Ribuan Bom Senilai Rp 44 T ke Kanada

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan bom senilai US$ 2,68 miliar (setara Rp 44,6 triliun) kepada Kanada. Kesepakatan ini dicapai saat Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, sedang meningkatkan anggaran pertahanan secara drastis di tengah ketidakpastian hubungan dengan Washington.

    Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan persetujuan Washington untuk kesepakatan penjualan bom kepada Ottawa itu pada Kamis (4/12) waktu setempat.

    Disebutkan oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa senjata serangan udara itu akan mencakup 3.414 unit bom BLU-111, masing-masing berbobot 226 kilogram, yang mampu menghantam formasi pasukan militer, dan mencakup 3.108 unit bom GBU-39 yang dirancang untuk menghantam target dengan akurat.

    Paket senjata untuk Kanada itu juga mencakup lebih dari 5.000 kit JDAM untuk mengubah bom tak berpemandu menjadi amunisi berpemandu.

    “Penjualan ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan Kanada yang kredibel untuk mencegah agresi di kawasan, memastikan interoperabilitas dengan pasukan AS, dan memperkuat kemampuan Kanada untuk berkontribusi pada pertahanan benua bersama,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri dalam pemberitahuan soal penjualan senjata itu kepada Kongres AS.

    PM Carney mengatakan pada Agustus lalu bahwa Kanada pada tahun ini akan memenuhi target NATO untuk membelanjakan dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan, beberapa tahun lebih cepat dari jadwal.

    Dia menyoroti meningkatnya ketidakpastian tentang peran AS, negara tetangga Kanada dan penjamin keamanan jangka panjang di bawah NATO, serta prospek agresi Rusia di kawasan Arktik.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mempertanyakan kebijaksanaan NATO, menuduh sekutu-sekutu NATO terlalu bergantung pada AS sementara tidak memikul beban mereka sendiri.

    Trump sering meremehkan Kanada, terutama sebelum PM Carney menggantikan Justin Trudeau sebagai PM, dengan mengatakan bahwa Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51 AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gempar ‘Dokumen Damaskus’ Ungkap Kekejaman Rezim Assad

    Gempar ‘Dokumen Damaskus’ Ungkap Kekejaman Rezim Assad

    Jakarta –

    Setelah kejatuhan diktatur Suriah Bashar al-Assad, muncul bukti baru berupa foto-foto yang menunjukkan kekejian tak manusiawi. Kumpulan data dengan lebih dari 70.000 foto itu diserahkan kepada Norddeutscher Rundfunk (NDR).

    Dokumen tersebut berasal dari seorang kolonel Suriah yang bekerja di Departemen Pengamanan Barang Bukti, Kepolisian Militer Damaskus. Saat pergolakan terjadi setahun yang lalu, dia berhasil membawa dan menyembunyikan hard disk berisi data dari brankas kantornya saat itu.

    Kumpulan data terbesar yang pernah dievaluasi

    Dokumen-dokumen tersebut diteliti bersama dengan jurnalis investigasi dari Westdeutscher Rundfunk (WDR), Süddeutsche Zeitung (SZ), Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), dan banyak mitra media internasional lainnya. “Damascus Dossier” adalah kumpulan data terbesar yang pernah dievaluasi jurnalis. Beberapa media yang terlibat dalam penelitian ini adalah surat kabar “Le Monde”, “Washington Post”, “El Pais”, “Toronto Star”, dan banyak lainnya.

    Seperti dilaporkan oleh NDR, dokumen ini mendokumentasikan pelanggaran berat hak asasi manusia di penjara-penjara Suriah di bawah pemerintahan Assad. Gambar-gambar tersebut menunjukkan nasib 10.212 tahanan Suriah yang tewas, sebagian besar pria, tetapi juga wanita, anak di bawah umur, dan setidaknya satu bayi.

    Selain foto-foto tahanan yang tewas, dokumen rahasia, daftar anggota militer, dan surat kematian tahanan juga ada dalam kumpulan dokumen tersebut.

    Tanda kekurangan gizi dan kekerasan

    Dalam laporannya NDR menyebut data tersebut mengungkapkan bagaimana warga sipil Suriah dimata-matai, dipenjara, dan disiksa hingga kehilangan nyawa sebelum Assad digulingkan pada Desember 2024. Sebagian besar mayat dalam foto-foto tersebut menunjukkan tanda kurang gizi, banyak di antaranya korban kurus kering. Selain itu, terdapat juga bukti kekerasan parah yang dialami para korban. Para ahli yang diwawancarai NDR menginterpretasikan hal tersebut sebagai akibat dari penyiksaan sistematis.

    Penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit militer punya peran signifikan melakukan penindasan di Suriah. Dokter dari Rumah Sakit Militer Harasta di Damaskus menandatangani surat kematian tahanan dan hanya mencatatkan kejadian terminal seperti “henti jantung” tanpa penyebab kematian yang sebenarnya.

    Penyelidikan dilakukan Kejaksaan Agung Jerman

    Foto-foto dari Suriah ini penting bagi penyidik Jerman. Sejalan dengan prinsip hukum internasional, penjahat perang dapat dituntut di Jerman atas kejahatan yang dilakukan di Suriah.

    Data tersebut dapat diakses Jaksa Agung Federal, yang akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Jaksa Agung Federal saat ini melakukan puluhan penyelidikan dan telah memeriksa lebih dari 2000 saksi untuk penyelidikan struktur organisasi kriminal.

    “Foto-foto yang kami miliki tentang Suriah melengkapi kesaksian individu-individu,” kata Jaksa Agung Federal Jens Rommel kepada tim investigasi gabungan NDR, WDR, dan SZ. “Foto-foto tersebut memperlihatkan dengan jelas apa yang telah dialami oleh individu-individu tersebut, apa yang mereka alami kini dapat diobjektifkan,” ujar Rommel.

    Bashar al-Assad memerintah Suriah selama hampir seperempat abad. Pada 8 Desember 2024, Assad digulingkan pejuang milisi Islamis HTS dan sekutunya. Assad yang kini berada di bawah suaka Moskow, dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat serta kejahatan perang termasuk melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap oposisinya dan juga penggunaan gas beracun dalam perang saudara.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • AS Pertimbangkan Keluar dari Perjanjian Dagang USMCA

    AS Pertimbangkan Keluar dari Perjanjian Dagang USMCA

    JAKARTA – Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan keluar dari perjanjian perdagangan bebas Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA).

    “Itu selalu menjadi salah satu skenario,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer kepada Politico dilansir ANTARA, Kamis, 4 Desember.

    Dia menyebut Presiden Donald Trump hanya akan melanjutkan partisipasi AS dalam perjanjian tersebut jika jelas menguntungkan bagi negara itu.

    “Alasan kami memasukkan periode peninjauan dalam USMCA adalah untuk mengantisipasi kebutuhan merevisi, meninjau, atau bahkan keluar dari perjanjian,” kata Greer.

    Berdasarkan naskah USMCA, setiap pihak berhak keluar dari perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada para pihak lainnya enam bulan sebelumnya.

    Pada akhir Juli, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan tarif atas barang Kanada yang tidak memenuhi ketentuan USMCA, dari 25 persen menjadi 35 persen mulai 1 Agustus, setelah kedua negara gagal mencapai kesepakatan dalam batas waktu yang ditetapkan Washington.

    Kanada mencabut seluruh tarif balasan atas barang asal AS yang tercakup dalam perjanjian pada 22 Agustus, kecuali untuk produk baja, aluminium, dan otomotif.

    Pada 26 November, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan Kanada akan memberlakukan tarif global sebesar 25 persen untuk produk terkait baja.

    Ia menekankan langkah tersebut bersifat global dan tidak secara khusus ditujukan kepada Amerika Serikat.

  • Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Membaca Sinyal Kunjungan Putin ke India di Tengah Tekanan AS

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan tiba di India pada Kamis (04/12) untuk kunjungan selama dua hari. Hal ini menjadi sebuah sinyal kemitraan antara Moskow dan New Delhi, yang telah bertahan selama hampir delapan dekade di tengah gejolak geopolitik.

    Kunjungan Putin itu merupakan undangan dari Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menghadiri KTT tahunan India–Rusia ke-23 di ibu kota India. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke India sejak Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada 2022.

    Kedua negara telah menyatakan keinginan untuk memperkuat “kemitraan strategis khusus dan istimewa”, istilah resmi hubungan India–Rusia yang diadopsi pada 2010, serta “bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama,” demikian laporan Kementerian Luar Negeri India.

    Menjelang kunjungan tersebut, Juru Bicara Kremlin sekaligus Kepala Staf Putin, Dmitry Peskov, menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan dan perdagangan bilateral Rusia–India. Komentar itu muncul ketika India menghadapi tarif dari Amerika Serikat atas pembelian minyak Moskow, di saat Rusia juga terus berupaya mengatasi semakin banyaknya sanksi Barat terkait perang di Ukraina.

    “Kita harus mengamankan perdagangan kita dari tekanan luar negeri,” ujar Peskov kepada wartawan. Dia menambahkan, pembahasan mengenai mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi juga sedang berlangsung.

    Agenda lain dalam kunjungan ini adalah perpindahan tenaga kerja, seiring semakin banyak warga India yang mencari pekerjaan di Rusia. Peskov juga menyinggung kerja sama pertahanan, termasuk penjualan sistem pertahanan udara S-400, jet tempur Sukhoi-57, dan reaktor nuklir modular kecil.

    India masih menjadi konsumen terbesar bagi Rusia dalam hal pembelian senjata. Selain itu, Rusia kini memasok lebih dari 35% impor minyak mentah India, jumlah ini jauh meningkat dari sekitar 2% sebelum perang Ukraina.

    Tarif AS dorong India dekati Rusia

    Meski ada tekanan Barat, sejumlah pakar dan diplomat yang dihubungi DW mengatakan hubungan India-Rusia tetap bertahan, termasuk ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif terhadap India.

    “Kunjungan Putin mengirim pesan jelas ke blok Barat bahwa Rusia tidak terisolasi dalam urusan global,” ujar Rajan Kumar dari Centre of Russian Studies, Universitas Jawaharlal Nehru.

    Menurut Kumar, India melihat Rusia sebagai mitra strategis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat dan Cina.

    “Kebijakan Trump menciptakan defisit kepercayaan dengan AS dan meningkatkan arti penting Rusia. Mengisolasi Rusia berarti mendorongnya semakin dekat ke Cina, sesuatu yang tidak diinginkan India,” katanya.

    Di sisi lain, meski Rusia menjaga hubungan kuat dengan Cina, Moskow juga waspada terhadap meningkatnya pengaruh geopolitik Beijing. Karena itu, Rusia mendorong keterlibatan lebih besar India dalam geopolitik Eurasia melalui forum multilateral seperti SCO dan BRICS.

    Tidak seperti negara-negara Barat, Rusia juga tidak mengkritik isu dalam negeri India atau memaksakan syarat dalam kerja sama bilateral.

    “Kunjungan Putin memperkuat kemitraan ‘khusus dan istimewa’ yang dibangun atas keselarasan kepentingan, kepercayaan historis, dan kalkulasi geopolitik bersama,” kata Kumar.

    Alasan kedekatan Rusia dan India

    Hubungan kedua negara berakar sejak kemerdekaan India pada 1947. Rusia (saat itu Uni Soviet) membangun citra positif dengan mendukung industrialisasi India dan memberikan dukungan diplomatik dalam sengketa Kashmir.

    Pada 1971, Moskow secara terbuka mendukung India dalam perang dengan Pakistan, sementara AS dan Cina berada di pihak Islamabad. India kemudian mulai membeli senjata buatan Soviet dalam jumlah besar dan memproduksi beberapa di antaranya secara lokal, termasuk tank T-72.

    Hubungan pertahanan itu tetap bertahan setelah Perang Dingin. Pada 1990-an, ketika Rusia membutuhkan dana, Moskow tetap membantu India memproduksi rudal dan jet tempur rancangan Rusia serta mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir kelas Arihant.

    Pada 2002, kedua negara menandatangani perjanjian eksplorasi luar angkasa. Sejak Modi mulai menjabat pada 2014, kerja sama diperluas ke energi nuklir dan penjualan uranium.

    Ketika perang Ukraina memicu gejolak global pada 2022, India berhati-hati agar tidak memusuhi Rusia maupun Barat, termasuk ketika menyerukan penghentian perang tanpa mengecam langsung invasi Rusia.

    “Sebagai mitra lama, India dan Rusia telah membangun modal kepercayaan yang besar dan hal itu kini sangat berguna ketika keduanya menghadapi tantangan geopolitik dari AS maupun Cina,” kata D Bala Venkatesh Varma, mantan duta besar India untuk Rusia. Dia menambahkan bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

    “KTT ini dapat diperkirakan menjadi momen bagi kedua pemimpin untuk menginvestasikan kembali komitmen dalam kemitraan strategis bilateral,” tambahnya.

    Rusia dan India ingin ‘otonomi strategis’

    Menurut Harsh Pant dari lembaga kajian ORF di New Delhi, “AS mungkin mendorong India untuk mengurangi hubungan dengan Moskow, tetapi India menilai kerja sama pertahanan dan energi dengan Rusia terlalu berharga untuk dikorbankan.”

    Dia menggambarkan sikap diplomasi Washington sebagai hal yang tidak bisa diprediksi, sehingga dapat mendorong India mempertimbangkan secara hati-hati dalam memilih kemitraan.

    “Keseimbangan ini memungkinkan India mempertahankan hubungan kuat dengan Rusia sambil tetap mengelola kemitraan strategis dengan AS,” kata Pant.

    Dengan tujuan mencapai “otonomi strategis”, hubungan India-Rusia dianggap telah berakar jauh lebih dalam dibanding tekanan sesaat dari pemerintahan Trump.

    Kunjungan dua hari yang penuh sinyal politik

    Menurut mantan Menteri Luar Negeri India sekaligus mantan duta besar untuk Rusia, Kanwal Sibal, kunjungan Putin menunjukkan prioritas kebijakan luar negeri India di tengah pergeseran kekuatan global.

    “Momen kunjungan Putin ke Delhi menegaskan pendekatan dasar India sebagai kemitraan strategis, bukan permainan zero-sum,” kata Sibal.

    Dia menambahkan, “AS tidak bisa mendikte kebijakan luar negeri India. Kita harus mengakomodasi sekaligus menolak tekanan jika perlu.”

    Pendapat Sibal terlihat dalam strategi seimbang New Delhi. India sedang menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS untuk menurunkan tarif, menyikapi kekhawatiran Washington soal defisit perdagangan, dan memproses kesepakatan penting senilai US$1 miliar (sekitar Rp15,4 triliun) antara GE Aerospace (AS) dan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) untuk memasok mesin jet bagi pesawat tempur Tejas, sementara pada saat yang sama menyambut Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan.

    Menurut Sibal, kerja sama pertahanan dengan Washington terus berlanjut, “tetapi hal ini tidak mengurangi pentingnya strategis Rusia.”

    “India mengakomodasi kemitraan Amerika Serikat di mana hal itu menguntungkan, sambil menahan tekanan untuk meninggalkan Moskow. Kunjungan Putin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri India beroperasi berdasarkan syaratnya sendiri, bukan preferensi Washington,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Fika Ramadhani

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • AS dan Rusia Belum Menemukan Kompromi Terkait Wilayah Ukraina yang Diduduki

    AS dan Rusia Belum Menemukan Kompromi Terkait Wilayah Ukraina yang Diduduki

    JAKARTA – Perundingan Rusia dan Amerika Serikat terkait dengan upaya untuk mengakhiri perang di Ukraina pada Hari Selasa gagal menghasilkan terobosan, utamanya belum ada kompromi mengenai wilayah yang diduduki.

    Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan menantu Presiden Donald Trump Jared Kushner di Kremlin, setelah sebelumnya mengisyaratkan pasukannya siap untuk terus berjuang mencapai tujuan awal perang Rusia.

    Pertemuan ini merupakan momen krusial bagi Ukraina dalam apa yang bisa menjadi minggu yang menegangkan setelah berhari-hari diplomasi yang menegangkan. Inti dari pertemuan ini adalah rencana AS untuk mewujudkan perdamaian, yang sejak itu telah direvisi di bawah tekanan dari Kyiv dan para pendukungnya di Eropa.

    Mengenai wilayah Ukraina yang diduduki, “sejauh ini kami belum menemukan kompromi, tetapi beberapa solusi Amerika dapat didiskusikan,” kata Ajudan Presiden Rusia Yuri Ushakov setelah pertemuan di Kremlin, melansir Al Arabiya dari AFP (3/12).

    “Beberapa formulasi yang diusulkan tidak sesuai dengan kami, dan pekerjaan akan terus berlanjut,” tambahnya.

    Presiden Putin saat menerima Jared Kushner dan Steve Witkoff di Kremlin. (Kristina Kormilitsyna/Rossiya Segodnya via Kremlin)

    Kushner dan Witkoff menyampaikan kepada Putin versi baru rencana AS, yang telah digodok setelah versi awal menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan di tempat lain di Eropa bahwa rencana tersebut memberikan terlalu banyak konsesi kepada Moskow.

    Ushakov mengatakan rencana awal AS dipecah menjadi empat bagian, yang dibahas dalam pertemuan lima jam di Kremlin.

    “Ada beberapa poin yang bisa kami sepakati,” jelasnya, tetapi “presiden tidak menyembunyikan sikap kritis, bahkan negatif, kami terhadap sejumlah proposal.”

    Namun, perundingan di Moskow “bermanfaat,” kata Ushakov, dengan posisi Rusia dan AS tidak semakin jauh setelahnya.

    Sebelumnya, Presiden Putin telah menuntut agar Kyiv menyerahkan wilayah yang diklaim Moskow sebagai miliknya. Kremlin juga menolak pasukan Eropa mana pun di Ukraina untuk memantau gencatan senjata.

    Jared Kushner dan Steve Witkoff di Kremlin. (Kristina Kormilitsyna/Rossiya Segodnya via Kremlin)

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Hari Senin, rencana apa pun harus mengakhiri perang untuk selamanya, dan tidak hanya mengarah pada jeda pertempuran yang dimulai dengan serangan Moskow pada Februari 2022.

    Ia juga mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial, “tidak akan ada solusi sederhana.”

    “Yang penting adalah semuanya adil dan transparan. Tidak ada permainan yang dimainkan di belakang Ukraina. Tidak ada yang diputuskan tanpa Ukraina, tentang kami, tentang masa depan kami,” katanya.

    Dalam unggahan media sosialnya Ia mengatakan “pertanyaan yang paling sulit adalah tentang wilayah, tentang aset (Rusia) yang dibekukan Dan tentang jaminan keamanan.”

    CaptJared Kushner dan Steve Witkoff di Kremlin. (Kristina Kormilitsyna/Rossiya Segodnya via Kremlin)

    Terpisah, Presiden Trump sebelumnya mengatakan kemajuan dalam mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun tidak akan mudah.

    “Rakyat kami sedang berada di Rusia saat ini untuk melihat apakah kami dapat menyelesaikannya,” ujarnya dalam rapat kabinet di Gedung Putih.

    “Ini bukan situasi yang mudah, percayalah. Benar-benar kacau,” tandasnya.

    Namun dalam wawancara yang disiarkan Selasa malam di Fox News, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan perundingan dengan Rusia “telah mencapai beberapa kemajuan” untuk mengakhiri perang dengan Ukraina.

    Diketahui, rencana perdamaian awal AS yang berisi 28 poin yang diungkapkan bulan lalu sangat sesuai dengan tuntutan Moskow, memicu tuduhan Rusia terlibat dalam penyusunannya, yang dibantah oleh Washington.

    Itu menimbulkan kekhawatiran Eropa, Washington dan Moskow dapat mencapai kesepakatan yang tidak terduga atau memaksa Ukraina untuk memberikan konsesi yang tidak adil.

    Presiden Putin belakangan menilai Eropa menyabotase kesepakatan mengenai konflik tersebut dan mengirimkan pesan jelas dengan mengatakan: “Kami tidak berencana untuk berperang dengan Eropa, tetapi jika Eropa menginginkannya dan memulainya, kami siap sekarang juga.”

    Witkoff sendiri telah bertemu dengan Presiden Putin beberapa kali. Tetapi, media AS melaporkan ini pertama kalinya Kushner bergabung dalam perundingan dengan Moskow.

  • Negosiasi 5 Jam, AS-Rusia Gagal Berkompromi Soal Wilayah Ukraina

    Negosiasi 5 Jam, AS-Rusia Gagal Berkompromi Soal Wilayah Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, serta utusan khusus AS Steve Witkoff di Kremlin, setelah sebelumnya memberi sinyal bahwa pasukannya siap terus bertempur demi mencapai tujuan awal perang Rusia.

    Pertemuan tersebut adalah momen krusial bagi Ukraina dalam minggu yang diperkirakan penuh ketegangan, setelah beberapa hari diplomasi intensif. Inti dari pertemuan ini adalah rencana perdamaian AS, yang kemudian direvisi di bawah tekanan dari Kyiv dan para pendukungnya di Eropa.

    Mengenai wilayah Ukraina yang diduduki, “sejauh ini kami belum menemukan kompromi, tetapi beberapa solusi Amerika dapat dibahas,” ujar penasihat utama kepresidenan Rusia, Yuri Ushakov, setelah pertemuan di Moskow. “Beberapa rumusan yang diajukan tidak sesuai bagi kami, dan pekerjaan akan terus berlanjut,” tambahnya.

    Trump mengatakan bahwa kemajuan dalam mengakhiri perang yang hampir berlangsung empat tahun itu tidak akan mudah. “Perwakilan kami sedang berada di Rusia saat ini untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikannya,” paparnya dalam rapat kabinet di Gedung Putih. “Situasi yang tidak mudah, biar saya katakan. Benar-benar berantakan.”

    Dalam wawancara yang disiarkan Selasa (03/12) malam di Fox News, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pembicaraan dengan Rusia “telah menghasilkan beberapa kemajuan” untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Tidak jelas kapan tepatnya wawancara itu direkam.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Senin (01/12) bahwa setiap rencana harus mengakhiri perang secara permanen, dan bukan hanya menghasilkan jeda dalam pertempuran yang dimulai dengan ofensif oleh Moskow pada Februari 2022.

    Ia juga mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa “tidak akan ada solusi yang mudah.”

    Moskow menolak rencana yang telah diubah

    Kushner dan Witkoff akan menyerahkan versi baru rencana AS tersebut kepada Putin, yang telah dirumuskan ulang setelah versi awalnya memicu kekhawatiran di Kyiv dan Eropa bahwa rencana itu terlalu banyak memberi konsesi kepada Moskow.

    Ushakov mengatakan rencana awal AS terdiri dari empat bagian, yang dibahas selama pertemuan lima jam di Kremlin. “Ada beberapa poin yang bisa kami sepakati,” kata penasihat diplomatik utama Putin itu. Namun “presiden tidak menyembunyikan sikap kami yang kritis, bahkan negatif, terhadap sejumlah usulan.”

    Putin telah menuntut agar Kyiv menyerahkan wilayah yang diklaim Moskow sebagai miliknya. Kremlin juga menolak kehadiran pasukan Eropa di Ukraina untuk memantau gencatan senjata.

    Dalam unggahan di media sosialnya, Zelensky mengatakan “pertanyaan paling sulit berkaitan dengan wilayah, aset (Rusia) yang dibekukan dan jaminan keamanan.”

    Meski demikian, pembicaraan di Moskow “bermanfaat”, papar Ushakov, dan posisi Rusia dan AS tidak menjadi semakin berjauhan setelahnya.

    Tekanan Rusia

    Putin tampak mengirim pesan keras sesaat sebelum pembicaraan AS dimulai. Ia mengatakan bahwa Pokrovsk —benteng Ukraina Timur yang disebut pasukan Rusia baru-baru ini berhasil direbut — adalah “titik pijakan yang baik untuk menyelesaikan semua tugas yang ditetapkan pada awal operasi militer khusus,” – menggunakan istilah yang dipakai Kremlin untuk perang tersebut.

    Selain Pokrovsk, Kyiv berada di bawah tekanan di banyak front. Pasukan Rusia bergerak cepat pada November di Ukraina timur, dan Kyiv diguncang skandal korupsi yang berujung pada pengunduran diri negosiator utamanya — tangan kanan Zelensky.

    Moskow juga meningkatkan serangan drone dan rudal ke Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, yang menyebabkan ratusan ribu orang hidup tanpa listrik dan pemanas. Zelensky menuding Kremlin berusaha “menghancurkan” negaranya.

    Di sisi lain, pemimpin Rusia menuduh Eropa mensabotase kesepakatan mengenai konflik tersebut dan mengirim pesan suram, dengan mengatakan: “Kami tidak berencana berperang dengan Eropa, tetapi jika Eropa menginginkannya dan memulai, kami siap saat ini juga.”

    Zelensky mengatakan ia berharap dapat membahas isu-isu kunci dengan presiden AS dan menyiratkan bahwa motivasi sebenarnya Moskow untuk pembicaraan dengan AS adalah guna melonggarkan sanksi Barat.

    Kehadiran Kushner

    Eropa khawatir Washington dan Moskow dapat mencapai kesepakatan tanpa melibatkan mereka atau memaksa Ukraina membuat konsesi yang tidak adil.

    Rencana awal AS yang terdiri dari 28 poin dan diungkap bulan lalu begitu dekat dengan tuntutan Moskow sehingga memicu tuduhan bahwa Rusia terlibat dalam penyusunannya, sesuatu yang dibantah Washington.

    Bloomberg melaporkan bulan lalu mengenai rekaman audio yang menunjukkan bahwa Witkoff membantu melatih pejabat Rusia tentang bagaimana Putin sebaiknya berbicara kepada Trump.

    Witkoff telah beberapa kali bertemu Putin, tetapi media AS melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya Kushner — yang juga membantu menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamasdi Gaza awal tahun ini — ikut dalam pembicaraan dengan Putin.

    *Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    (ita/ita)

  • Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Jakarta –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan perjalanan ke Cina pada pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan menurunkan tensi panas di tengah ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke dua di dunia di mana Paris turut menggantungkan sektor perdagangannya di tengah gejolak perdagangan global.

    Menurut para analis, sebelumnya Macron telah berupaya menampilkan sikap tegas ketika bernegosiasi dengan Cina sambil berhati-hati agar tidak memicu ketegangan dengan Beijing yang terlihat semakin agresif dalam memperkuat posisinya hingga menguji hubungan perdagangan, keamanan, dan diplomatik.

    “Dia harus menegaskan kepada para pemimpin Cina bahwa Eropa akan merespons peningkatan ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sambil mencegah eskalasi ketegangan yang bisa berujung ke perang dagang besar-besaran dan keretakan hubungan diplomatik,” kata Noah Barkin, analis bidang Cina dari Rhodium Group kepada Reuters.

    “Ini pesan yang tidak mudah untuk disampaikan,” kata Noah.

    Ekspor Cina guncang industri Eropa

    Macron akan memulai kunjungannya dengan mengunjungi Forbidden City atau Kota Terlarang, Beijing, pada Rabu (03/12). Keesokan harinya, Kamis (04/12) Macron dijadwalkan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Kedua kepala negara tersebut juga dijadwalkan berjumpa dalam perjalanan menuju Chengdu, bagian dari provinsi Sichuan, pada Jumat (05/12).

    Kunjungan Macron ke Cina terjadi setelah kunjungan menegangkan Ursula von der Leyen, Presiden Uni Eropa, pada Juli 2025. Saat itu Ursula menyatakan bahwa relasi antara Uni Eropa (UE) dan Cina ada di tahap “titik balik” yang berpotensi berdampak pada perubahan besar.

    Kunjungan Macron ke Cina akan diikuti dengan kunjungan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dan Friedrich Merz, Kanselir Jerman pada awal tahun 2026.

    Eropa pun khawatir dengan pertumbuhan sektor teknologi Cina, khususnya kendaraan listrik dan pengolahan mineral kritis, yang dapat mengancam pasokan bagi industri di Eropa.

    Beijing memanfaatkan peluang untuk menampilkan diri sebagai mitra bisnis di tengah tarif perdagangan dari Amerika Serikat yang menekan arus perdagangan global. Hal ini diharapan meredakan kekhawatiran Eropa atas dukungan Cina terhadap Rusia serta model industrinya yang disubsidi negara.

    Menjelang kunjungan kenegaraan itu, para penasihat Macron menyatakan perlunya mendorong penyeimbangan dinamika perdagangan agar Cina meningkatkan konsumsi domestik. Para penasihat Macron juga berharap Beijing bisa “bagi-bagi keuntungan dari inovasi yang dihasilkan,” sehingga Eropa pun dapat memperoleh akses ke teknologi Tiongkok.

    Doktrin keamanan dan keamanan

    Untuk meredam kekhawatiran yang semakin meningkat terkait perdagangan dengan Cina, Uni Eropa diperkirakan akan meluncurkan doktrin ekonomi dan keamanan. Doktrin tersebut dapat mendorong blok itu menggunakan perangkat kebijakan perdagangannya terhadap Beijing dengan cara yang lebih agresif.

    Prancis yang tengah mengalami penjualan otomotif yang minim di Tiongkok, tapi menghadapi tekanan di dalam negeri dalam memenuhi target kendaraan listrik, mendukung langkah Uni Eropa untuk menaikkan tarif impor mobil listrik asal Cina.

    Prancis juga tengah bersitegang dengan Beijing selama lebih dari satu tahun belakangan terkait investigasi Cina atas impor brandy atau minuman keras. Sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai balasan Cina atas dukungan Prancis terhadap tarif mobil listrik, sebelum ditawarkan penangguhan.

    Sementara itu, meskipun baru membuka pabrik perakitan baru di Cina, kesempatan Airbus untuk memperoleh pesanan besar yang telah lama dinantikan (hingga 500 pesawat) belum tentu terjadi selama kunjungan Macron, menurut sumber dari kalangan industri. Kesepakatan semacam itu memberi Beijing posisi tawar terhadap Washington, yang tengah mendorong komitmen baru untuk pembelian pesawat Boeing.

    Upaya Paris terhadap Beijing

    Prancis berupaya menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Cina dan memfasilitasi akses pasar bagi ekspor Prancis. Selama kunjungan tersebut, pejabat dari kedua negara diperkirakan akan menandatangani beberapa perjanjian di sektor energi, industri makanan, dan penerbangan.

    Macron berkomitmen untuk memperjuangkan “akses pasar yang adil dan timbal balik,” kata kantornya.

    Prancis akan menjadi tuan rumah KTT Kelompok Tujuh (G7) pada 2026 yang melibatkan pihak ekonomi-ekonomi terkemuka dunia, sementara Cina akan memimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) yang beranggotakan 21 negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Rusia.

    Blok 27 negara ini mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina, berkisar lebih dari 300 miliar euro (Rp5,798 kuadriliun) pada tahun 2024. Beijing sendiri mewakili 46% dari total defisit perdagangan Prancis.

    Prancis dan Uni Eropa telah menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing, dan rival sistemik. Beberapa tahun terakhir ditandai dengan sejumlah sengketa perdagangan di berbagai sektor industri setelah Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik Cina. Beijing menanggapi dengan penyelidikan terhadap impor brendi, daging babi, dan produk susu Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza”

    (ita/ita)

  • Ngantuk Berat, Trump Ketiduran Saat Rapat Kabinet

    Ngantuk Berat, Trump Ketiduran Saat Rapat Kabinet

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terekam kamera sempat ketiduran saat rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (2/12) waktu setempat.

    Rapat kabinet tersebut, seperti dilansir CNN, Rabu (3/12/2025), dimulai tepat setelah siang hari pada Selasa (2/12) waktu setempat, dengan dihadiri Trump dan jajaran menterinya.

    Pada awal rapat, Trump mengklaim dirinya “lebih jeli daripada saya 25 tahun lalu”, ketika menegur artikel New York Times (NYT) pekan lalu, yang secara panjang lebar memaparkan bahwa presiden berusia 79 tahun itu tampak melambat selama masa jabatan keduanya.

    “Trump cekatan, tetapi mereka tidak cekatan,” ucap Trump merujuk pada NYT.

    Trump mengecam wartawan atas apa yang dia anggap sebagai perlakuan tidak adil ketika membahas kesehatan dan staminanya. Dia memberikan pesan khusus untuk para wartawan: “Kalian orang gila.”

    Namun, selama satu setengah jam berikutnya, Trump tampak kesulitan untuk membuat dirinya tetap terjaga. Faktanya, Trump tampak berjuang keras, dan seringkali kalah, dalam menahan kantuk. Bahkan selama rapat kabinet, yang biasanya diwarnai hujan pujian untuk Trump, sang Presiden AS itu berulang kali tampak tertidur.

    Sekitar 15 menit setelah dia mengkritik artikel NYT, Trump tampak kesulitan untuk tetap membuka mata saat Menteri Perdagangan Howard Lutnick memuji perang dagang yang dikobarkan Trump, dan melontarkan pujian berbunyi: “Kabinet terhebat yang pernah ada untuk presiden terhebat yang pernah ada”.

    Kedipan mata Trump tampak melambat ketika dia mendengarkan pemaparan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Scott Turner, juga Menteri Pertanian Brooker Rolins. Perjuangan Trump untuk menahan kantuk semakin berat ketika Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer, dan Administrator Badan Perlindungan Lingkungan Lee Zeldin berbicara.

    Saat Menteri Pendidikan Linda McMahon dan Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F Kennedy Jr berbicara, Trump tampak terdiam dengan kedua matanya tertutup selama 10 detik hingga 15 detik, sebelum akhirnya dia menggerakkan matanya atau mengangguk.

    Tepat sebelum pukul 13.45 waktu setempat, Trump masih terlihat berjuang menahan kantuk ketika Menteri Luar Negeri Marco Rubio memuji upayanya mengakhiri perang. Namun bedanya, kali ini Trump yang tampak mengantuk lebih terlihat jelas karena dia duduk tepat di sebelah Rubio, dan kamera terus menyorot keduanya.

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membela Trump, dengan mengatakan sang Presiden AS itu “mendengarkan dengan saksama dan memimpin keseluruhan rapat kabinet yang berlangsung maraton selama tiga jam”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)