Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Pangkalan Militer Rahasia Milik Korut Ketahuan

    Pangkalan Militer Rahasia Milik Korut Ketahuan

    Jakarta –

    Pangkalan militer rahasia milik Korea Utara (Korut) ketahuan. Pangkalan militer itu berada di dekat perbatasan China.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Kamis (21/8/2025), hal tersebut didapat dari penelitian terbaru yang mengungkapkan bahwa Korut telah membangun pangkalan militer rahasia di dekat perbatasannya dengan China. Pangkalan rahasia itu diduga menampung rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru buatan Pyongyang.

    Keberadaan pangkalan rudal Korut itu, terungkap dalam laporan penelitian terbaru yang dirilis oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    Disebutkan laporan CSIS itu bahwa Pangkalan Operasi Rudal Sinpung-dong yang “tidak dideklarasikan” oleh Korut berada di area berjarak sekitar 27 kilometer dari perbatasan China.

    Fasilitas yang ada di Provinsi Pyongan Utara ini, menurut laporan penelitian CSIS, kemungkinan menampung enam hingga sembilan rudal ICBM yang berkemampuan nuklir beserta peluncur-peluncurnya.

    Disebutkan bahwa senjata-senjata tersebut “menimbulkan potensi ancaman nuklir bagi Asia Timur dan daratan Amerika Serikat”.

    Korut semakin meningkatkan program senjata nuklirnya sejak pertemuan puncak dengan AS yang berujung kegagalan mencapai kesepakatan pada tahun 2019 lalu. Pemimpin Korut Kim Jong Un baru-baru ini menyerukan “ekspansi cepat” kemampuan nuklir negaranya yang terisolasi secara diplomatis.

    CSIS menyebut laporan penelitian terbarunya ini sebagai konfirmasi mendalam dan sumber terbuka pertama mengenai Sinpung-dong.

    Laporan penelitian CSIS itu juga menyebutkan bahwa pangkalan tersebut merupakan salah satu dari sekitar “15-20 pangkalan rudal balistik, fasilitas pemeliharaan, dukungan, penyimpanan rudal, dan penyimpanan hulu ledak yang tidak pernah dideklarasikan oleh Korea Utara”.

    Disebutkan juga oleh CSIS dalam laporannya bahwa fasilitas tersebut “tidak diketahui pernah menjadi subjek negosiasi denuklirisasi apa pun yang sebelumnya dilakukan antara Amerika Serikat dan Korea Utara”.

    Mengutip penilaian para analis mereka saat ini, CSIS mengatakan bahwa peluncur dan rudal-rudal tersebut dapat meninggalkan pangkalan itu saat terjadi krisis atau perang, terhubung dengan unit-unit khusus, dan mampu melakukan peluncuran yang lebih sulit dideteksi dari area-area lainnya di dalam Korut.

    Pangkalan rahasia itu, bersama beberapa pangkalan lainnya, sebut CSIS dalam laporannya, “mewakili komponen utama dari apa yang dianggap sebagai strategi rudal balistik Korea Utara yang terus berkembang, serta kemampuan pencegahan dan serangan nuklir tingkat strategis yang terus berkembang”.

    Pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, tahun 2019 lalu, gagal mencapai kesepakatan denuklirisasi karena kedua negara tidak sepakat mengenai apa yang akan diberikan oleh Pyongyang sebagai imbalan atas keringanan sanksi.

    Sejak saat itu, Korut berulang kali menyatakan tidak akan pernah menyerahkan senjatanya dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Lihat juga Video ‘Korsel Copot Pengeras Suara Anti-Korut di Perbatasan, Ingin Baikan?’:

    Halaman 2 dari 3

    (whn/wnv)

  • Pangkalan Militer Rahasia Milik Korut Ketahuan

    Terungkap! Korut Punya Pangkalan Militer Rahasia di Dekat Perbatasan China

    Pyongyang –

    Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa Korea Utara (Korut) telah membangun pangkalan militer rahasia di dekat perbatasannya dengan China. Pangkalan rahasia itu diduga menampung rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru buatan Pyongyang.

    Keberadaan pangkalan rudal Korut itu, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), terungkap dalam laporan penelitian terbaru yang dirilis oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (20/8) waktu setempat.

    Disebutkan laporan CSIS itu bahwa Pangkalan Operasi Rudal Sinpung-dong yang “tidak dideklarasikan” oleh Korut berada di area berjarak sekitar 27 kilometer dari perbatasan China.

    Fasilitas yang ada di Provinsi Pyongan Utara ini, menurut laporan penelitian CSIS, kemungkinan menampung enam hingga sembilan rudal ICBM yang berkemampuan nuklir beserta peluncur-peluncurnya.

    Disebutkan bahwa senjata-senjata tersebut “menimbulkan potensi ancaman nuklir bagi Asia Timur dan daratan Amerika Serikat”.

    Korut semakin meningkatkan program senjata nuklirnya sejak pertemuan puncak dengan AS yang berujung kegagalan mencapai kesepakatan pada tahun 2019 lalu. Pemimpin Korut Kim Jong Un baru-baru ini menyerukan “ekspansi cepat” kemampuan nuklir negaranya yang terisolasi secara diplomatis.

    CSIS menyebut laporan penelitian terbarunya ini sebagai konfirmasi mendalam dan sumber terbuka pertama mengenai Sinpung-dong.

    Laporan penelitian CSIS itu juga menyebutkan bahwa pangkalan tersebut merupakan salah satu dari sekitar “15-20 pangkalan rudal balistik, fasilitas pemeliharaan, dukungan, penyimpanan rudal, dan penyimpanan hulu ledak yang tidak pernah dideklarasikan oleh Korea Utara”.

    Disebutkan juga oleh CSIS dalam laporannya bahwa fasilitas tersebut “tidak diketahui pernah menjadi subjek negosiasi denuklirisasi apa pun yang sebelumnya dilakukan antara Amerika Serikat dan Korea Utara”.

    Mengutip penilaian para analis mereka saat ini, CSIS mengatakan bahwa peluncur dan rudal-rudal tersebut dapat meninggalkan pangkalan itu saat terjadi krisis atau perang, terhubung dengan unit-unit khusus, dan mampu melakukan peluncuran yang lebih sulit dideteksi dari area-area lainnya di dalam Korut.

    Pangkalan rahasia itu, bersama beberapa pangkalan lainnya, sebut CSIS dalam laporannya, “mewakili komponen utama dari apa yang dianggap sebagai strategi rudal balistik Korea Utara yang terus berkembang, serta kemampuan pencegahan dan serangan nuklir tingkat strategis yang terus berkembang”.

    Pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, tahun 2019 lalu, gagal mencapai kesepakatan denuklirisasi karena kedua negara tidak sepakat mengenai apa yang akan diberikan oleh Pyongyang sebagai imbalan atas keringanan sanksi.

    Sejak saat itu, Korut berulang kali menyatakan tidak akan pernah menyerahkan senjatanya dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Berlin –

    Para pemimpin Eropa terlihat lega karena upaya intensif mereka untuk memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat tempat dalam pembicaraan masa depan Ukraina akhirnya membuahkan hasil. Hanya saja, tantangan diplomatik yang sesungguhnya justru baru akan dimulai.

    Pertanyaannya, di mana lokasi yang benar-benar bisa mempertemukan Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin?

    “Di Eropa Ada Banyak Tempat Layak”

    Kepada DW, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa ada “banyak tempat layak di Eropa” untuk melakukan negosiasi. Berlin, kata dia, tidak berniat menjadi tuan rumah dan menyebut Swiss sebagai lokasi yang “selalu layak dari dulu”.

    Namun, menemukan “lokasi netral” dalam artian harfiah, antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan mungkin negara-negara Eropa lainnya bukan hal mudah. Secara hukum, hal itu juga cukup rumit.

    Vladimir Putin saat ini menjadi buronan internasional. Dia didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam kasus dugaan kejahatan perang, termasuk pemindahan anak-anak secara ilegal dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Rusia. Tuduhan ini, dibantah oleh Putin.

    Oleh karena itu, dakwaan ICC tersebut membuat perjalanan internasional Putin menjadi rumit. Secara teknis, 125 negara yang menjadi anggota ICC wajib menangkap siapa pun yang menjadi subjek surat perintah ICC jika memasuki wilayah mereka.

    Baik Rusia maupun AS tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga muncul perdebatan hukum soal kekebalan yang dimiliki Putin. Pada hari Rabu (20/08), Washington meningkatkan tekanan diplomatik terhadap ICC dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim.

    Jerman dan Prancis Andalkan Swiss

    Menlu Swiss Ignazio Cassis mengatakan negaranya “lebih dari siap” untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Pihak Prancis juga menyetujui hal tersebut dan mengatakan Jenewa adalah lokasi ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Meskipun Swiss adalah anggota ICC, tapi pemerintahnya mengatakan Putin akan diberikan “kekebalan” untuk pembicaraan.

    Hanya saja, dosen hukum pidana Internasional dari University of Amsterdam Mathhias Holvoet mengatakan bahwa hal tersebut cukup lemah dari kaca mata hukum. Kepada DW dia mengatakan, dalam sistem demokrasi liberal, pihak yudikatif yang independen nonpemerintah, harusnya mengambil keputusan soal penangkapan tersebut.

    “Pada kenyataannya, saya menduga akan ada semacam kesepakatan antara eksekutif dan yudikatif untuk tidak mengeksekusi surat perintah penangkapan ini,” papar Holvoet, sambil mencatat bahwa ada sedikit konsekuensi untuk mengabaikan aturan ICC.

    Swiss memiliki sejarah panjang dalam hal netralitas. Mereka menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga menjaga jarak dengan Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Namun, Swiss telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.

    Pemerintah Swiss mengatakan mereka telah terlibat dalam 30 proses perdamaian, termasuk pembicaraan tentang Armenia, Siprus, Mozambik, dan Sudan. Pada tahun 2021, Jenewa menjadi tuan rumah pembicaraan antara Putin dan mantan presiden AS Joe Biden.

    Wilayah Uni Eropa, di Luar NATO: Austria

    Kanselir Austria juga menawarkan ibu kota negaranya, Wina, sebagai calon tempat yang potensial. Austria adalah anggota Uni Eropa, tetapi telah netral secara militer sejak tahun 1950-an dan tetap berada di luar NATO.

    “Austria membayangkan dirinya sebagai jembatan antara timur dan barat,” kata Reinhard Heinisch, seorang profesor ilmu politik di University of Salzburg, kepada DW.

    Dia menyoroti rekam jejak Austria dalam hal diplomatik. Mulai dari pembicaraan AS-Rusia saat era Perang Dingin, hingga negosiasi tentang program nuklir Iran dalam dekade ini.

    Sebagai anggota ICC, Austria menghadapi dilema hukum yang sama dengan Swiss. Hanya saja, kata Heinisch, “Austria terkenal dengan komprominya,” dan menambahkan bahwa banyak hal dalam hukum Austria yang “masih bisa ditafsirkan.”

    Profesor hukum Holvoet menyebut penundaan surat perintah bisa dilakukan lewat kesepakatan dengan pihak Dewan Keamanan PBB. Hanya saja opsi itu, kata dia, secara politik tidak realistis.

    Kenangan Buruk di Budapest

    Pihak Paman SAM dikabarkan mempertimbangkan Hungaria sebagai lokasi. Negara Eropa Tengah tersebut mundur dari ICC awal 2025, setelah pengadilan mengeluarkan dakwaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang merupakan sekutu dekat pemimpin Hungaria Viktor Orban.

    Secara hukum internasional, opsi ini mungkin lebih mudah, tapi secara politik, Budapest tidak disukai banyak negara Eropa. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk bahkan mengingatkan bahwa Ukraina pernah mendapat jaminan keamanan yang gagal di Budapest pada 1994. Saat itu Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya, sebagai imbalannya Ukraina mendapat jaminan dari AS, Rusia, dan Inggris.

    “Mungkin saya agak percaya dengan takhayul, tapi kali ini saya akan mencari tempat lain,” tulis Tusk di akun X resminya.

    Hungaria, juga dikenal sebagai pihak bermasalah utama di Uni Eropa. Mereka sering kali memblokir atau meringankan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    “Banyak pihak Uni Eropa melihat Orban sebagai semacam ‘kuda troya’ bagi kepentingan Rusia,” papar Heinisch. Namun, dia menambahkan, Eropa mungkin kesulitan menolak jika Trump dan Putin sepakat memilih Budapest, ibu lota Hungaria, sebagai lokasi pertemuan.

    Turki: Anggota NATO, Tapi di Luar ICC

    Media Turki mulai berspekulasi soal pertemuan Zelenskyy dan Putin di negara tersebut. Hal itu menyusul komunikasi antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Putin pada Rabu (20/08).

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Putin berterima kasih atas “upaya Erdogan memfasilitasi pembicaraan Rusia-Ukraina di Istanbul.”

    Turki telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan tingkat rendah antara Kyiv dan Moskow tahun 2025 ini, termasuk pertukaran tahanan.

    Secara geografis, Turki berada di persimpangan Eropa dan Asia, dan seperti Rusia dan Ukraina, mereka memiliki garis pantai di Laut Hitam.

    Turki adalah anggota NATO, tapi bukan bagian dari Uni Eropa dan tidak menandatangani Statuta ICC. Meski telah memasok senjata ke Ukraina, Turki tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow.

    Potensi Kawasan Teluk

    Kemungkinan pertemuan dilakukan di luar kawasan Eropa juga disebut-sebut, mulai dari Arab Saudi hingga Qatar. Keduanya memiliki rekam jejak sebagai mediator internasional dan bukan anggota ICC.

    Awal 2025, pejabat dari Ukraina, AS, dan Rusia mengadakan pembicaraan di Kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan Washington untuk kembali berbagi informasi intelijen kepada Kyiv.

    Qatar, tetangga Saudi, juga telah memediasi pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk memulangkan sejumlah anak.

    Uni Eropa sebelumnya telah mendorong negara-negara Teluk agar lebih kritis terhadap Moskow, memperketat pengawasan terhadap pelanggaran sanksi, dan memberikan dukungan lebih besar kepada Ukraina.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (nvc/nvc)

  • Protes Kerja Sama dengan Israel

    Protes Kerja Sama dengan Israel

    Jakarta –

    Puluhan pegawai Microsoft melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington, Amerika Serikat.

    Mereka menduduki kampus timur di kantor pusat Microsoft tersebut. Dalam demo tersebut, mereka memprotes kerja sama Microsoft dengan Israel, tepatnya penggunaan software Microsoft oleh militer Israel yang kemudian dipakai untuk melakukan operasi militer di Gaza.

    Mereka pun memprotes penggunaan software Microsoft itu untuk memantau pergerakan warga Palestina di Gaza, demikian dikutip detikINET dari Guardian, Rabu (20/8/2025).

    Demo ini mereka lakukan sekitar seminggu setelah Microsoft mengaku melakukan investigasi independen terhadap penggunaan software Azure di Israel. Peserta demonya sendiri tak cuma karyawan Microsoft yang masih aktif, melainkan juga mantan karyawan Microsoft.

    Aksi yang dilakukan sekitar 50 orang ini menduduki semacam taman yang mereka deklarasikan sebagai “Free Zone” atau zona bebas. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Join The Worker Intifada – No Labor for Genocide” dan “Martyred Palestinian Children’s Plaza”.

    Kelompok yang melakukan demo ini menamai dirinya sebagai No Azure for Genocide. Mereka meminta Microsoft untuk melepaskan diri dari Israel. Seorang anggota kelompok ini yang bernama Joe Lopez pada awal 2025 ini juga melakukan aksi protes saat CEO Satya Nadella tengah berpidato di acara developer tahunan Microsoft.

    “Satya, coba anda tunjukkan bagaimana Microsoft membunuh warga Palestina,” kata Lopez saat itu.

    Salah seorang pendemo yang bernama Hossam Nasr mengaku mereka mengeskalasi aksinya karena sampai saat ini tidak ada tanggapan yang mencukupi dari Microsoft. Ia merasa perlu untuk melakukan aksi demo ini setelah Israel Defense Forces (IDF) melakukan serangan mematikan yang membunuh jurnalis Al Jazeera bernama Anas al-Sharif.

    “Saya menonton laporannya di Gaza tanpa kenal lelah, melewati kelaparan, pengeboman, dan aksi pembunuhan. Ia memang diincar,” kata Nasr, yang bekerja di Microsoft selama tiga tahun namun kemudian dipecat karena melakukan demo serupa pada 2024 lalu.

    (asj/asj)

  • Memanas! Trump Kerahkan 3 Kapal Perang AS ke Dekat Venezuela

    Memanas! Trump Kerahkan 3 Kapal Perang AS ke Dekat Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengerahkan tiga kapal perang ke dekat lepas pantai Venezuela. Pengerahan ini dilakukan saat ketegangan antara kedua negara semakin memuncak terkait kasus perdagangan narkoba yang turut menyeret Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

    Pengerahan tiga kapal perang AS ke dekat Venezuela itu, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), diungkapkan oleh seorang sumber yang mengetahui langkah Washington tersebut. Gedung Putih sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait pengerahan semacam ini.

    Menurut sumber yang dikutip AFP, pengerahan tiga kapal perang AS itu merupakan bagian dari upaya untuk memberantas perdagangan narkoba.

    Pengerahan kapal perang AS ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Trump terhadap Maduro terkait tuduhan perdagangan narkoba federal yang menjeratnya. Baru-baru ini, Washington menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau sekitar Rp 814,3 miliar.

    Disebutkan oleh sumber AS tersebut kepada AFP bahwa tiga kapal perang jenis penghancur kelas Aegis yang dilengkapi rudal sedang berlayar menuju ke perairan lepas pantai Venezuela.

    Laporan media AS menyebut Washington juga berencana mengirimkan 4.000 Marinir ke kawasan tersebut.

    AS, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

    Departemen Keuangan AS telah menetapkan kelompok tersebut sebagai kelompok teroris khusus, dan menuduhnya mendukung kartel-kartel narkoba, seperti Tren de Aragua dan Sinaloa, yang telah dilabeli sebagai organisasi teroris asing pada awal tahun ini.

    Ketika ditanya wartawan soal kemungkinan pengerahan pasukan AS ke wilayah Venezuela, Gedung Putih mengatakan pada Selasa (19/8) waktu setempat bahwa Trump akan menggunakan “setiap elemen” untuk menghentikan perdagangan narkoba.

    “Presiden Trump telah sangat jelas dan konsisten, dia siap menggunakan setiap elemen kekuatan Amerika untuk menghentikan narkoba membanjiri negara kita dan untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Leavitt bahkan menggambarkan pemerintah Venezuela sebagai “kartel teror-narkotika”.

    “Dan Maduro, menurut pandangan pemerintahan ini, bukanlah presiden yang sah, dia ada buronan kepala kartel ini yang telah didakwa di Amerika Serikat karena menyelundupkan narkoba ke negara ini,” tegasnya.

    Maduro mengatakan pada Senin (18/8) waktu setempat bahwa dirinya mengerahkan 4,5 juta anggota milisi di seluruh Venezuela untuk merespons “ancaman” AS.

    Simak juga Video: 238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Sentilan Korut ke Korsel yang Katanya Ingin Baikan

    Sentilan Korut ke Korsel yang Katanya Ingin Baikan

    Jakarta –

    Wacana normalisasi hubungan dua negara bersaudara di Semenanjung Korea masih terbilang jauh. Pasalnya, Korea Utara (Korut) mengecam Korea Selatan (Korsel) dengan anggapan bermuka dua karena menggelar latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat (AS).

    Korut menilai kepemimpinan Korsel memiliki karakter ganda. Alasannya Korsel mengupayakan pendekatan diplomatik dengan Pyongyang, sekaligus latihan militer bareng dengan AS.

    Dilansir AFP, Rabu (20/8), sentilan itu dilontarkan oleh Kim Yo Jong, adik perempuan dari pemimpin Korut Kim Jong Un, saat Seoul dan Washington memulai latihan gabungan tahunan pada Senin (18/8) waktu setempat.

    “Latihan militer gabungan terkini (Korea Selatan), yang kembali dilakukan dengan kedok isyarat rekonsiliasi, melibatkan peninjauan rencana operasional baru yang bertujuan untuk segera menghapus kemampuan nuklir dan rudal kami,” kata Kim Yo Jong seperti dikutip kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA).

    Latihan gabungan itu, sebut Kim Yo Jong, juga mengungkapkan niat Seoul untuk memperluas “serangan ke wilayah republik kami”.

    “Ini adalah bagian yang dengan jelas menunjukkan karakter ganda dari otoritas Seoul, yang bermuka dua di balik layar,” cetusnya, merujuk pada Presiden Korsel Lee Jae Myung dan pemerintahannya.

    Korut Tak Ingin Perbaiki Hubungan

    Pada pekan lalu, militer Korsel menyatakan Pyongyang telah mencopot pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan dalam upaya perbaikan hubungan. Membantah, Korut menegaskan tidak akan pernah mencopot pengeras suara itu.

    “Kami tidak pernah mencopot pengeras suara yang terpasang di wilayah perbatasan dan tidak bersedia mencopotnya,” kata Kim Yo Jong, adik perempuan penguasa Korea Utara Kim Jong Un, sebagaimana laporan KCNA yang dilansir AFP, Kamis (14/8).

    Namun, Kim Yo Jong menegaskan upaya Korsel untuk ‘meredakan ketegangan’ antara Korut dan Korsel melalui kabar penyingkiran pengeras suara propaganda di sisi perbatasan adalah sia-sia. Dia mengatakan hubungan Korut dan Korsel akan tetap seperti ini di masa mendatang.

    Kim Jong Un meminta tentara Korut mempersiapkan diri untuk perang. (AFP)

    “Baru-baru ini, Korea Selatan telah mencoba menyesatkan opini publik dengan mengatakan bahwa ‘tindakan niat baik’ dan ‘kebijakan peredaan’-nya mendapat respons, serta menciptakan opini publik bahwa hubungan DPRK-Korea Selatan sedang ‘dipulihkan’,” katanya.

    “Kami telah mengklarifikasi pada beberapa kesempatan bahwa kami tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan, dan pendirian serta sudut pandang yang konklusif ini akan ditetapkan dalam konstitusi kami di masa mendatang,” sambungnya.

    Sejak terpilih pada Juni lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung telah berjanji untuk mendekati Korea Utara yang bersenjata nuklir dan mengupayakan dialog tanpa prasyarat, hal berbeda dari pendahulunya yang keras kepala.

    Kata Presiden Korsel soal Korut Ogah Baikan

    Presiden Lee Jae Myung berjanji untuk menghormati sistem politik Korut. Lee juga bertekad untuk membangun kepercayaan militer antara Seoul dan Pyongyang.

    Janji tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (15/8), disampaikan Lee sehari setelah Korut menyatakan mereka tidak berminat untuk memperbaiki hubungan dengan Korsel, negara tetangganya.

    Lee telah berjanji untuk membangun hubungan dengan Korut dan mengupayakan dialog tanpa prasyarat sejak terpilih menjadi Presiden Korsel pada Juni lalu. Langkah ini berkebalikan dengan kebijakan pendahulunya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang agresif.

    Presiden Korsel Lee Jae-myung dan istrinya Kim Hye-kyung. (REUTERS/Lee Jin-man)

    Berbicara dalam acara peringatan pembebasan Korsel dari penjajahan Jepang, Lee mengatakan bahwa pemerintah Korsel “akan mengambil langkah-langkah konsisten untuk secara substansial mengurangi ketegangan dan memulihkan kepercayaan” dengan Korut.

    Peringatan pembebasan Korsel dari Jepang yang jatuh pada 15 Agustus ini, menurut Institut Nasional untuk Pendidikan Unifikasi Seoul, menjadi satu-satunya hari libur umum yang dirayakan di Korut dan Korsel.

    “Kami menegaskan rasa hormat kami terhadap sistem Korea Utara saat ini,” kata Lee, sembari menambahkan bahwa Seoul “tidak berniat melakukan tindakan-tindakan permusuhan”.

    “Saya berharap Korea Utara akan membalas upaya kami untuk memulihkan kembali kepercayaan dan menghidupkan kembali dialog,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/lir)

  • Update Perang Rusia-Ukraina Mau Tamat: Respons Putin-Trump Masuk Surga

    Update Perang Rusia-Ukraina Mau Tamat: Respons Putin-Trump Masuk Surga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Upaya perdamaian Rusia-Ukraina memasuki babak baru. Gedung Putih membahas rencana pertemuan trilateral Zelensky, Putin, dan Trump, meski Kremlin masih menahan diri.

    Berikut update terbaru terkait perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Rabu (20/8/2025).

    Zelensky Puji Perundingan AS, Bahas Pertemuan dengan Putin

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut perundingan di Gedung Putih sebagai “langkah maju besar” menuju upaya perdamaian dengan Rusia. Pertemuan itu juga membahas rencana trilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mantan Presiden AS Donald Trump.

    Trump mengusulkan Budapest sebagai lokasi pertemuan. Ssementara Istanbul dan Swiss juga masuk dalam opsi.

    “Sekarang saya pikir akan lebih baik jika mereka bertemu tanpa saya. … Jika perlu, saya akan pergi,” kata Trump dalam wawancara radio.

    Sekutu Ukraina pada Selasa menggelar pertemuan Koalisi yang Bersedia untuk membahas sanksi tambahan terhadap Rusia dan menyusun jaminan keamanan bagi Kyiv. NATO dijadwalkan mengadakan rapat pada Rabu, dengan Jenderal AS Dan Caine ikut secara virtual.

    Meski ada pembicaraan damai, Presiden Putin menegaskan Rusia tidak akan menoleransi kehadiran pasukan NATO di Ukraina dan tetap bersikeras pada tuntutan wilayahnya. Analis menilai Moskow berpotensi memperpanjang konflik sambil memainkan negosiasi yang berlarut-larut.

    Respons Putin 

    Presiden Rusia Vladimir Putin belum menunjukkan kesiapan bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meski Presiden AS Donald Trump berupaya mendorong pertemuan bilateral. Kremlin menilai pertemuan itu belum perlu dilakukan.

    Ajudan Putin, Yury Ushakov, menyatakan pembahasan hanya sebatas kemungkinan meningkatkan level perwakilan, bukan hingga kepala negara. “Idenya dibahas bahwa akan tepat untuk mempelajari peluang peningkatan level perwakilan pihak Rusia dan Ukraina,” katanya di Moskow, Selasa, seperti dikutip CNN International.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menambahkan, pertemuan tingkat tinggi harus dipersiapkan sangat hati-hati. “Kami tidak menolak segala bentuk kerja sama, tetapi kontak pejabat tinggi tidak bisa dilakukan begitu saja,” tegasnya.

    Trump Pastikan Tak Kirim Pasukan AS ke Ukraina

    Presiden Trump menegaskan tidak akan mengirim pasukan darat ke Ukraina. Namun, ia membuka peluang memberikan dukungan udara sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

    “Dalam hal keamanan, Eropa bersedia menempatkan orang di darat. Kami bersedia membantu mereka dalam berbagai hal, terutama, mungkin… melalui udara,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News.

    Trump juga menyebut gaya negosiasinya dalam mencari jalan damai lebih mengandalkan “naluri ketimbang proses”. Namun, ia mengakui Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin tidak tertarik dengan kesepakatan damai.

    “Kita akan mencari tahu tentang Presiden Putin dalam beberapa minggu ke depan,” ujarnya kepada pembawa acara radio Mark Levin.

    Gedung Putih turut mengonfirmasi bahwa dukungan udara merupakan opsi yang dipertimbangkan Washington. Presiden, tegas kantornya, menyatakan pasukan AS tidak akan berada di Ukraina.

    “Tetapi kami tentu dapat membantu dalam koordinasi dan mungkin memberikan jaminan keamanan lainnya kepada sekutu Eropa,” ujar Sekretaris Pers Karoline Leavitt.

    Pernyataan itu muncul sehari setelah Trump menjanjikan jaminan keamanan baru bagi Ukraina dalam pertemuan puncak luar biasa di Gedung Putih. Namun, jalan menuju perdamaian masih belum pasti, terutama setelah Rusia meluncurkan serangan udara terbesar dalam lebih dari sebulan, dengan 270 drone dan 10 rudal ke berbagai wilayah Ukraina.

    Trump Bisa Masuk Surga

    Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait perang Rusia-Ukraina. Ia mengatakan kesepakatan damai Ukraina dapat meningkatkan peluang dirinya untuk masuk surga.

    “Saya ingin mencoba masuk surga jika memungkinkan,” kata Trump dalam wawancara dengan acara Fox & Friends.

    “Saya dengar saya tidak baik-baik saja. Saya dengar saya benar-benar berada di posisi terbawah. Tetapi jika saya bisa masuk surga, ini akan menjadi salah satu alasannya,” tambahnya.

    Trump, 79 tahun, sebelumnya menyatakan ingin mengakhiri perang Rusia-Ukraina sebagai bagian dari ambisinya meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Namun kali ini ia menegaskan motivasinya bukan hanya politik, tetapi juga religius.

    Mantan presiden AS yang dua kali dimakzulkan itu memang kerap menjadi sorotan. Trump pernah terlibat berbagai skandal, termasuk kasus suap yang melibatkan pembayaran kepada bintang porno. Ia juga menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang dihukum pidana.

    Meski begitu, Trump semakin menonjolkan sisi religius sejak selamat dari upaya pembunuhan tahun lalu. Saat pelantikannya pada Januari lalu, ia menyebut dirinya “diselamatkan oleh Tuhan untuk membuat Amerika hebat kembali”.

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan komentar Trump soal Ukraina bukan sekadar gurauan. Ia disebut sangat serius.

    “Saya pikir presiden serius tentang hal itu. Saya rasa presiden ingin masuk surga, seperti yang saya harapkan dari kita semua di ruangan ini,” ujarnya kepada wartawan.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Menyerah, Produk AS Mengalir Deras ke China

    Trump Menyerah, Produk AS Mengalir Deras ke China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agaknya mulai melunak dalam kebijakan teknologi terhadap China. Terbaru, AS membuka peluang bagi Nvidia untuk menjual chip kecerdasan buatan (AI) generasi baru ke Negeri Tirai Bambu.

    Sumber Reuters menyebut Nvidia tengah menyiapkan chip khusus untuk China berbasis arsitektur terbaru Blackwell, dengan nama sementara B30A. Produk ini diprediksi lebih kuat dari model H20 yang selama ini diizinkan beredar di pasar China.

    Trump bahkan menyebut H20 sudah “usang” dan membuka kemungkinan Nvidia bisa melepas chip generasi selanjutnya di China dengan kemampuan sekitar 30% hingga 50% lebih rendah dari versi global.

    “Kami mengevaluasi berbagai produk untuk peta jalan kami agar siap bersaing sejauh pemerintah mengizinkan,” kata Nvidia dalam pernyataan resminya, dikutip dari Reuters, Rabu (20/8/2025).

    “Semua produk kami dirancang hanya untuk penggunaan komersial yang bermanfaat dan telah mendapat persetujuan penuh dari otoritas terkait,” imbuh mereka.

    Langkah ini menandai perubahan besar kebijakan Washington. Sebelumnya, pemerintahan AS kerap membatasi penjualan chip canggih ke China dengan alasan keamanan nasional.

    Nvidia sendiri menegaskan seluruh produknya dirancang untuk penggunaan komersial dan telah mendapat persetujuan otoritas terkait.

    Perusahaan itu bahkan sudah menyiapkan dua produk baru untuk pasar China B30A dan RTX6000D, yang diproyeksikan bakal dikirim ke klien di China pada September mendatang, menurut salah satu sumber.

    Kebijakan Trump ini dikhawatirkan memicu perdebatan baru di Washington. Legislator dari Partai Demokrat maupun Republik sebelumnya menolak keras relaksasi ekspor chip AI, dengan alasan dapat mengikis keunggulan teknologi AS di sektor kecerdasan buatan.

    Sementara Nvidia dan sejumlah pihak lain berpendapat, menjaga klien China tetap menggunakan chip Nvidia penting agar para pengembang tidak sepenuhnya beralih ke produk pesaing seperti Huawei.

    Huawei sendiri dikabarkan telah mencapai kemajuan besar dalam pengembangan chip, meski analis menilai perusahaan itu masih tertinggal dalam ekosistem perangkat lunak dan kemampuan memory bandwidth.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Emas Antam Hari Ini Amblas, Ada Apa? – Page 3

    Harga Emas Antam Hari Ini Amblas, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, harga emas dunia memulai pekan dalam mode menunggu, bergerak terbatas di rentang yang sempit. Para investor dan pelaku pasar tengah mencerna agenda geopolitik dan moneter yang padat. Kondisi ini membuat harga emas bertahan di area USD 3.330 pada Senin (18/8/2025), nyaris tanpa perubahan.

    Perhatian utama tertuju pada pertemuan penting di Washington antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, dan para pemimpin Eropa. Spekulasi gencatan senjata yang muncul setelah pertemuan Trump-Putin pekan lalu sempat mengurangi minat terhadap aset safe-haven, namun belum cukup kuat untuk membalikkan tren secara meyakinkan.

    Analis Dupoin Futures IndonesiaAndy Nugraha menjelaskan, grafik candlestick dan Moving Average menunjukkan bahwa tekanan bearish pada harga emas mulai melemah.

    “Ini menandakan bahwa penjualan tidak lagi seagresif sebelumnya, meskipun dominasi pembeli (bulls) juga belum terkonfirmasi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

    Andy menekankan dua level penting yang harus diperhatikan. Jika tekanan turun kembali mengemuka, support terdekat berada di sekitar USD 3.313.

    “Sebaliknya, jika terjadi koreksi naik, hambatan awal diproyeksikan di zona USD 3.357,” jelas dia. 

    Selama harga masih berada di antara dua batas ini, setiap kenaikan yang terjadi kemungkinan besar hanya bersifat teknikal sebagai “napas” dalam konsolidasi, bukan sinyal pembalikan tren yang berkelanjutan.

  • Rupiah ditutup melemah di tengah pasar cermati arah kebijakan The Fed

    Rupiah ditutup melemah di tengah pasar cermati arah kebijakan The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah ditutup melemah di tengah pasar cermati arah kebijakan The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS seiring pelaku pasar mencermati arah kebijakan suku bunga acuan The Fed.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore, melemah sebesar 47,50 poin atau 0,29 persen menjadi Rp16.245 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.198 per dolar AS.

    “Fokus pasar minggu ini adalah risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang akan dirilis pada Rabu (20/8/2025), dan pidato Ketua Fed Jerome Powell di simposium Jackson Hole pada Jumat (22/8/2025), yang keduanya dapat memberikan petunjuk baru tentang prospek kebijakan moneter The Fed,” ujar Ibrahim dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Dari mancanegara, pidato Ketua The Fed Jerome Powell akan menjadi perhatian pelaku pasar dalam pertemuan para pejabat bank sentral dunia pada Simposium Jackson Hole di AS tanggal 21-23 Agustus 2025.

    Selanjutnya, pelaku pasar juga akan memperhatikan pidato Jerome Powell pada pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes pada Kamis (21/08) pekan ini.

    Berdasarkan laporan FedWatch CME, ada kemungkinan sebesar 83 persen The Fed akan memangkas suku bunga.

    Di sisi lain, pelaku pasar mencermati Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy di Gedung Putih pada Senin (18/8/2025), didampingi oleh para pemimpin dari negara-negara besar Eropa dalam sebuah pertemuan puncak berisiko tinggi yang bertujuan untuk merintis jalan menuju berakhirnya perang Rusia di Ukraina.

    Dalam pernyataan publik, Trump berjanji bahwa AS akan membantu menjamin keamanan Ukraina sebagai bagian dari penyelesaian damai apa pun, meskipun tidak merinci bentuk atau cakupan jaminan tersebut.

    Trump mengatakan telah mulai mengatur pertemuan antara Volodymyr Zelenskiy dari Ukraina dan Vladimir Putin dari Rusia, dan mengusulkan diskusi tiga arah berikutnya, menjaga harapan tetap hidup untuk jalur menuju negosiasi.

    Para pemimpin Eropa di Washington mendesak gencatan senjata terlebih dahulu, sementara Trump mengisyaratkan dukungan untuk jaminan keamanan yang dipimpin Eropa bagi Kyiv.

    Dari dalam negeri, pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp781,87 triliun pada 2026, yang terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)Tahun Anggaran (TA) 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781,868 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman.

    Adapun pembiayaan utang berasal dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

    Dalam RAPBN 2026, pembiayaan utang dari SBN mencapai Rp749,19 triliun atau naik apabila dibandingkan outlook 2025. Kemudian, pembiayaan pinjaman (neto) pada 2026 direncanakan sebesar Rp 32,67 triliun atau turun 74,9 persen dibandingkan outlook 2025.

    Pada hari ini, digelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan memberikan asesmen terhadap kondisi perekonomian global serta domestik, termasuk setelah data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 mengejutkan pasar dengan capaian laju PDB 5,12 persen.

    Konsensus memperkirakan BI akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level saat ini yaitu 5,25 persen.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini, juga melemah ke level Rp16.241 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.162 per dolar AS.

    Sumber : Antara