Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Trump Effect, Pengusaha Minta Indonesia Hadapi dengan Cara Ini – Page 3

    Trump Effect, Pengusaha Minta Indonesia Hadapi dengan Cara Ini – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman terkait hubungan dagang dengan China. Trump memperingatkan bakal mengenakan tarif lebih tinggi hingga 200 persen jika Negeri Tirai Bambu menahan ekspor logam tanah jarang ke AS.

    “Mereka harus memberikan kami logam tanah jarang. Jika tidak, kami akan kenakan tarif 200% atau semacamnya,” kata Trump kepada wartawan usai bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Gedung Putih, dikutip dari CNBC, Selasa(26/8/2025).

    Trump juga menyinggung soal suku cadang pesawat yang menjadi daya ungkit utama bagi Washington dalam menghadapi dominasi China atas komoditas strategis tersebut.

    “Sebanyak 200 pesawat mereka tidak bisa terbang karena kami sengaja menahan pasokan suku cadang Boeing, lantaran mereka tidak memberikan tanah jarang kepada kami,” tegasnya.

    Saat ini, Pesawat Boeing tengah berupaya menuntaskan kesepakatan penjualan hingga 500 unit pesawat ke China. Kedua pihak masih menyelesaikan detail kontrak, mulai dari tipe jet, model, hingga jadwal pengiriman.

    Kontrak ini bisa menjadi bagian penting dalam paket kesepakatan dagang AS-China.

  • Trump Ancam Tarif 200% Jika China Tak Ekspor Logam Tanah Jarang – Page 3

    Trump Ancam Tarif 200% Jika China Tak Ekspor Logam Tanah Jarang – Page 3

    Pernyataan Trump muncul di tengah pulihnya ekspor logam tanah jarang China ke level sebelum diberlakukannya pembatasan pada April lalu.

    Berdasarkan data pemerintah terbaru, pengiriman magnet ke AS melonjak tujuh kali lipat atau 660 persen pada Juni dibanding bulan sebelumnya. Angka tersebut kembali naik 76 persen pada Juli.

    China menguasai sekitar 90 persen produksi magnet tanah jarang dunia, sekaligus mendominasi proses pemurnian mineral penting yang menjadi bahan bakunya. Kondisi ini memberi Beijing posisi tawar kuat dalam negosiasi dagang, mengingat AS sangat bergantung pada pasokan magnet tanah jarang untuk sektor manufaktur, khususnya otomotif, elektronik, hingga energi terbarukan.

    Henry Wang, pendiri sekaligus presiden Center for China & Globalization, menilai pernyataan Trump tak lebih dari strategi retorika untuk mendorong kerja sama dagang dengan Beijing.

    “Dia hanya menggertak. Trump selalu bicara besar soal tarif atau hukuman, tapi jangan sampai kita terpancing. Ujian sesungguhnya ada pada implementasi kesepakatan kedua pihak,” ujar Wang, yang juga mantan penasihat Dewan Negara China.

    Pada Juni lalu, Washington dan Beijing telah mencapai kerangka kesepakatan dagang yang mencakup pelonggaran kontrol ekspor tanah jarang dari China serta pengurangan sebagian pembatasan teknologi Amerika terhadap pengiriman ke China.

    Kedua negara juga sepakat memangkas tarif barang masing-masing ke level sekitar 55 persen untuk AS dan 32 persen untuk China. Gencatan dagang sementara ini dijadwalkan berakhir pertengahan November.

    Kedutaan Besar China di AS belum memberikan tanggapan saat dimintai komentar CNBC terkait ancaman Trump tersebut.

  • Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

    Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara-negara yang memberlakukan pajak digital, kecuali aturan tersebut segera dicabut.

    “Dengan ini, saya menegaskan kepada semua negara dengan Pajak Digital, Undang-Undang, Aturan, atau Regulasi, bahwa kecuali tindakan diskriminatif ini dihapuskan, saya sebagai Presiden AS akan mengenakan tarif tambahan yang substansial atas ekspor negara tersebut ke AS, serta membatasi ekspor teknologi dan chip berstandar tinggi milik kami,” tulis Trump dalam unggahan di media sosialnya dikutip dari Reuters, Selasa (26/8/2025).

    Trump menilai aturan pajak digital dirancang untuk merugikan dan mendiskriminasi perusahaan teknologi AS, sembari memberi kelonggaran kepada perusahaan asal China yang menjadi pesaing utama.

    Sejumlah negara, khususnya di Eropa, selama ini mengenakan pajak atas pendapatan penjualan perusahaan penyedia layanan digital, termasuk Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, dan Amazon. Isu ini telah lama menjadi sumber ketegangan dagang lintas pemerintahan AS.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengancam Kanada dan Prancis terkait perselisihan pajak digital. Pada Februari lalu, dia bahkan memerintahkan Perwakilan Dagang AS untuk melanjutkan investigasi dengan tujuan mengenakan tarif atas impor dari negara-negara yang menerapkan pajak digital terhadap perusahaan teknologi Amerika.

    Seorang sumber juga menyebutkan bahwa pemerintahan Trump juga mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat Uni Eropa maupun negara anggotanya yang terlibat dalam penerapan Digital Services Act, aturan yang menjadi dasar pungutan pajak digital di kawasan tersebut.

    Pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) belum mengambil keputusan akhir terkait rencana sanksi terhadap pejabat Uni Eropa (UE) atau negara anggotanya yang memberlakukan pajak digital, menurut sejumlah sumber yang mengetahui isu tersebut.

    Sumber itu menyebutkan, sanksi tersebut kemungkinan besar akan berbentuk pembatasan visa, meskipun belum jelas pejabat mana yang akan menjadi target. Pejabat AS dilaporkan telah menggelar rapat internal pekan lalu untuk membahas langkah tersebut.

    Meski mitra dagang kerap mengeluhkan regulasi domestik yang dinilai merugikan, penggunaan sanksi terhadap pejabat pemerintah karena sebuah kebijakan fiskal merupakan langkah yang sangat jarang terjadi.

    Hubungan pemerintahan Trump dan Uni Eropa sendiri sudah terjalin renggang akibat ancaman tarif, negosiasi perdagangan yang alot, serta kritik Washington atas perlakuan terhadap perusahaan teknologi AS.

  • Amien Sunaryadi peroleh GRC Lifetime Achievement Award 2025

    Amien Sunaryadi peroleh GRC Lifetime Achievement Award 2025

    Jakarta (ANTARA) – Komisaris Utama PT PGN Tbk Amien Sunaryadi memperoleh GRC Lifetime Achievement Award 2025 dari Asosiasi Governansi, Manajemen Risiko & Kepatuhan (GRK) atas dedikasi, kontribusi nyata dan kepemimpinan yang visioner dalam memajukan governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) di Indonesia.

    Dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa, anugerah GRC Lifetime Achievement Award 2025 mengingatkan Amien soal pencapaiannya pada 25 tahun lalu.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi GRK Indonesia dan komunitas GRC, yang telah memberikan award ini kepada saya. Passion saya selama ini lebih ke pemberantasan korupsi, sehingga banyak hal yang saya ketahui di bidang ini,” ujar Amien saat menerima penghargaan tersebut di Yogyakarta, Jumat (22/8).

    Ia bersama rekan-rekannya membentuk Lembaga Pengkajian Good Governance (LPGG) dan berhasil menjadi pemenang dalam Development Marketplace Innovative Competition 2000 (DM-2000) yang diselenggarakan Bank Dunia di Washington DC, AS.

    Berangkat dari inovasi tersebut, Amien berharap GRC juga dapat diterapkan tidak hanya di suatu perusahaan saja, namun di lingkungan DPR sebagai bentuk perbaikan demokrasi di Indonesia.

    Sepanjang kiprah profesionalnya, pengalaman Amien memang tidak jauh dari bidang antikorupsi, antipenyuapan, manajemen risiko, good corporate governance (GCG), dan bidang sejenis lainnya.

    Track record, yang menjunjung tinggi integritas ini terus dia emban dengan penuh dedikasi hingga kini, salah satunya sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007.

    Di sektor energi, Amien pernah menjabat sebagai Kepala SKK Migas periode 2014-2018.

    Ia memimpin peningkatan tata kelola SKK Migas dan pengawasan terhadap kontraktor kontrak kerja sama (K3S) dengan menerapkan prinsip 4 NO’s yakni no bribery, no kickback, no gift, dan no luxurious hospitality, serta Sistem Manajemen Anti-Penyuapan SNI ISO-37001:2016 di SKK Migas.

    Komisaris Utama PT PGN Tbk Amien Sunaryadi (dua dari kanan) menerima penghargaan GRC Lifetime Achievement Award 2025 dari Asosiasi Governansi, Manajemen Risiko & Kepatuhan (GRK) di Yogyakarta, Jumat (22/8/2025). ANTARA/HO-PT PGN Tbk

    Saat ini, Amien juga aktif sebagai Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan sejak Mei 2023 dan Ketua Umum Forum Manajemen Risiko (FMR) BUMN periode 2024-2027.

    Ia dikenal vokal dalam mengampanyekan isu-isu governansi dan antikorupsi di berbagai forum.

    Sebagai Komut PGN sejak 2023, Amien juga tegas dalam mengawasi penerapan GCG di PGN, tidak hanya soal mematuhi peraturan.

    Lebih dari itu, penerapan GCG penting untuk memelihara integritas dan kepatuhan dalam keberlangsungan bisnis perusahaan secara jangka panjang.

    Ia bersama Dewan Komisaris PGN lainnya mendukung penuh penerapan whistleblowing system (WBS) dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh dan memastikan diterapkannya sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

    Pencapaiannya, PGN meraih penghargaan internasional ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 (ASEAN CGCA 2025).

    PGN juga termasuk dalam jajaran 50 Public Listed Companies (PLC) teratas di ASEAN dan 5 terbaik di Indonesia berdasarkan hasil penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen kuat PGN dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap proses, keputusan serta langkah strategis perusahaan.

    “Tentunya, tidak lepas dari pengawasan yang ketat agar implementasi GCG di PGN selalu disiplin dan berintegritas,” katanya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

    Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kabinet Kanada Dominic LeBlanc, yang memimpin pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat (AS), dijadwalkan bertolak ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (26/8/2025), pertemuan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah Kanada berkomitmen mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk-produk asal AS.

    “Kami berharap dapat mencapai kesepakatan yang menempatkan posisi kami lebih baik dari kondisi sekarang,” ujar LeBlanc dalam wawancara radio berbahasa Prancis di penyiar publik Kanada.

    LeBlanc menyebut kedua pihak telah membahas situasi yang sangat menarik bagi pemerintah AS, tanpa merinci lebih jauh. Namun, dia menegaskan Kanada juga menginginkan perbaikan dalam hubungan dagang dengan AS sebagai imbalannya.

    Kantor LeBlanc menyampaikan bahwa dia berangkat ke Washington pada Senin malam dan pertemuan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan Kanada akan mencabut tarif balasan terhadap sejumlah besar produk AS yang sesuai dengan perjanjian dagang Amerika Utara (USMCA). Tarif balasan itu diberlakukan sejak Maret lalu oleh mantan Perdana Menteri Justin Trudeau.

    Adapun, Lutnick sebelumnya telah menekan pemerintah Kanada untuk mencabut tarif tersebut agar pembicaraan dagang dapat berlanjut.

    Meski demikian, Kanada tetap mempertahankan bea impor sebesar 25% terhadap baja dan aluminium asal AS, serta sebagian tarif untuk mobil dan truk. Presiden Donald Trump sendiri telah menetapkan tarif impor bagi seluruh sektor tersebut.

    Menurut LeBlanc, pencabutan sebagian tarif balasan akan membuka jalan menuju kesepakatan dagang yang lebih luas dengan pemerintahan Trump. Langkah itu juga bisa menjadi fondasi bagi kemungkinan renegosiasi perjanjian United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) yang akan ditinjau bersama pada tahun depan.

    Namun, sejauh ini Kanada belum mendapat sinyal bahwa Trump bersedia menurunkan tarif impor baja dan aluminium asing yang saat ini masih dipatok di level 50%, tambah LeBlanc.

  • Langka, Pejabat Iran Tuduh Rusia Bocorkan Posisi Pertahanan Udara ke Israel

    Langka, Pejabat Iran Tuduh Rusia Bocorkan Posisi Pertahanan Udara ke Israel

    Teheran –

    Seorang pejabat tinggi Iran melontarkan tuduhan yang belum pernah disampaikan sebelumnya terhadap Rusia, sekutu negara Syiah tersebut. Sang pejabat Teheran itu menuduh Moskow telah memberikan informasi intelijen kepada Israel soal posisi pertahanan udara Iran ketika perang berkecamuk pada Juni lalu.

    Tuduhan langka ini, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (26/8/2025), dilontarkan oleh Mohammad Sadr yang merupakan salah satu anggota Majelis Penegasan Kebijaksanaan Iran — badan penasihat dan penyelesaian konflik yang para anggotanya ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Iran.

    “Rusia memberikan informasi kepada Israel tentang situs-situs pertahanan udara Iran,” kata Sadr dalam pernyataan pers yang dirilis pada Minggu (24/8) malam waktu setempat. Dia tidak memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung tuduhannya tersebut.

    Sadr, dalam pernyataannya, mengecam aliansi yang selama ini terjalin antara Iran dan Rusia.

    “Perang ini membuktikan bahwa aliansi strategis dengan Moskow tidak ada gunanya,” sebutnya, merujuk pada perang selama 12 hari yang berlangsung antara Iran dan Israel pada Juni lalu.

    Tidak hanya itu, Sadr juga melontarkan tuduhan bahwa Israel telah membunuh mantan Presiden Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter bersama beberapa pejabat Teheran lainnya pada Mei 2024 lalu.

    “Sejak awal saya mengatakan ini adalah pembunuhan… yang dilakukan oleh Israel,” cetus Sadr.

    Pertengahan Juni lalu, Israel melancarkan rentetan pengeboman terhadap fasilitas nuklir dan militer, serta kawasan permukiman, di berbagai wilayah Iran.

    Lebih dari 1.000 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv dalam perang tersebut. Para komandan senior dan ilmuwan nuklir Iran termasuk di antara korban tewas.

    Iran membalas dengan melancarkan rentetan serangan rudal dan drone, yang menewaskan puluhan orang di wilayah Israel.

    Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, sempat bergabung dalam perang itu dengan turut mengebom situs-situs nuklir Iran. Namun setelah itu, Washington melakukan mediasi dan mengumumkan penghentian pertempuran antara kedua negara yang bermusuhan itu pada 24 Juni lalu.

    Ketika perang Iran-Israel berlangsung, Rusia membatasi diri untuk mengutuk serangan-serangan Tel Aviv terhadap sekutunya, Teheran. Moskow, menurut pengamat Iran yang dikutip Al Arabiya, juga tidak mengambil tindakan militer apa pun atau memberikan tekanan diplomatik untuk mendukung sekutunya.

    Padahal pada 17 Januari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani perjanjian kemitraan strategis antara kedua negara di Moskow.

    Kedua negara, menurut laporan AFP pada saat itu, menekan perjanjian tersebut untuk memperkuat hubungan mereka, terutama di bidang “kerja sama militer”. Namun kesepakatan itu tidak mencapai level pakta pertahanan bersama seperti yang ditandatangani Moskow dengan Korea Utara (Korut).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Golkar Harap Dubes RI untuk AS Bisa Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan-Keamanan

    Jakarta –

    Dwi Suryo Indroyono Soesilo dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS). Golkar meminta Indroyono fokus mengerjakan sejumlah hal.

    “Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian beliau meliputi penguatan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi berkualitas dan memperluas akses pasar produk Indonesia; peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk teknologi militer dan penanganan kejahatan lintas negara,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

    Kemudian, Dave juga meminta Indroyono memperhatikan sektor pendidikan, perlindungan hukum hingga sosial budaya bagi WNI serta diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Selanjutnya PR Indroyono, kata Dave, yakni soal advokasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu global seperti perubahan iklim, stabilitas Indo-Pasifik, dan reformasi tata kelola internasional.

    “Kami di Komisi I DPR RI akan terus memantau dan mendukung kinerja para duta besar, termasuk Dubes RI untuk AS, agar diplomasi Indonesia semakin berdaya dan berdampak,” tutur Dave.

    Bagi Dave, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam berbagai sektor, dari pertahanan, perdagangan, hingga teknologi dan pendidikan. Ketua DPP Partai Golkar ini berharap Indroyono dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan, termasuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum-forum penting di Washington.

    “Beliau memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pemerintahan dan hubungan internasional, sehingga kami berharap penugasan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di panggung global, khususnya dalam hubungan bilateral dengan AS,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik enam duta besar (Dubes) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. Selain itu, ada dua Wakil Tetap RI (Watapri) yang dilantik.

    Berikut nama duta besar yang dilantik:

    1. Dubes RI untuk Meksiko, Toferry Primanda Soetikno

    2. Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS), Dwi Suryo Indroyono Soesilo

    3. Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    4. Dubes RI untuk Jerman, Abdul Kadir Jaelani

    5. Dubes RI untuk Persatuan Emirat Arab, Judha Nugraha

    6. Dubes RI untuk Ekuador, Imam As’ari

    7. Watapri di New York, Umar Hadi

    8. Watapri di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/idn)

  • Terkuak! Presiden AS Ucap Janji ke Putin Rusia Bisa Jadi Anggota NATO

    Terkuak! Presiden AS Ucap Janji ke Putin Rusia Bisa Jadi Anggota NATO

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) pernah menjanjikan keanggotaan aliansi pertahanan NATO kepada Rusia. Hal ini terungkap dari sebuah dokumen lembaga penelitian independen di Universitas George Washington, Arsip Keamanan Nasional, yang dirilis Kamis (21/8/2025).

    Dalam dokumen itu, Mantan Presiden AS Bill Clinton berjanji kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan antara kedua pemimpin di Kremlin, 4 Juni 2000, bahwa ia akan mempertimbangkan keanggotaan Rusia di NATO. Clinton juga mengeklaim bahwa perluasan blok militer tersebut tidak akan mengancam Moskow.

    “Sejak awal proses perluasan NATO, saya tahu bahwa hal itu dapat menjadi masalah bagi Rusia. Saya peka terhadap hal ini, dan saya ingin dipahami bahwa perluasan NATO tidak mengancam Rusia dengan cara apapun,” kata Clinton.

    Ia menambahkan bahwa ia memahami bahwa pertimbangan domestik di Rusia menghalangi hal ini, tetapi seiring waktu, negara tersebut harus menjadi bagian dari setiap organisasi yang menyatukan dunia yang beradab. Menurut dokumen tersebut, Putin mengatakan ia “mendukung” gagasan tersebut.

    Tahun lalu, dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Amerika Tucker Carlson, Putin mengatakan ia telah membahas hal tersebut dengan Clinton.

    “Meskipun Clinton awalnya setuju, ia kemudian menolak gagasan tersebut setelah berbicara dengan timnya. Seandainya Clinton setuju, hal itu akan mengarah pada periode baru pemulihan hubungan antara Moskow dan blok militer,” tambah Putin.

    NATO telah berkembang enam kali lipat sejak percakapan kedua pemimpin pada tahun 2000, dengan penambahan 12 negara lagi selama periode tersebut. Dalam wawancara dengan Carlson, Putin mengatakan ada kekhawatiran besar dari Moskow melihat hal ini.

    “Setelah gelombang demi gelombang ekspansi… kami terus-menerus diberi tahu: ‘Anda tidak perlu takut akan hal ini, ini tidak mengancam Anda’,” ungkap Putin. “Namun mereka mengabaikan kekhawatiran kami begitu saja, menolak untuk mengakui atau bahkan mempertimbangkan posisi kami.”

    “Kami lebih tahu daripada siapapun apa yang mengancam kami dan apa yang tidak,” katanya.

    Moskow telah menyebut ambisi Ukriana untuk bergabung dengan NATO sebagai salah satu penyebab utama konflik saat ini antara dua tetangga mantan Uni Soviet itu. Kremlin menyatakan perang ini dipandangnya sebagai perang proksi yang diatur oleh blok militer tersebut melawan Rusia.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hashim Djojohadikusumo Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo

    Hashim Djojohadikusumo Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Hashim Djojohadikusumo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah.

    Penyematan bintang ini dilakukan dalam Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Kedua tokoh ini disematkan bintang Mahaputera karena dinilai memiliki jasa dan kontribusi besar di bidangnya masing-masing. Keduanya kini merupakan Board of Advisor dari Prasasti Center for Policy Studies, lembaga think tank yang berfokus pada kebijakan publik.

    “Atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian saudara-saudari sekalian. Semoga jasa dan pengabdiannya menjadi warisan bagi generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Sebagai informasi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan Board of Advisors di Prasasti Center for Policy Studies, menerima Bintang Mahaputera Utama atas jasanya di bidang pengembangan nasional melalui pendidikan, pelestarian sejarah dan tradisi budaya, serta menjaga lingkungan hidup dan satwa langka.

    Saat ini, adik Prabowo Subianto itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Pelestarian Pusaka Indonesia dan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia.

    Sementara Burhanuddin Abdullah, mendapatkan penghargaan Mahaputera Adipradana atas jasanya menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan internasional.

    Ia merupakan ekonom yang turut memimpin kebijakan strategis di tengah tantangan perekonomian global maupun domestik. Adapun penghargaan ini menjadi tanda kehormatan kedua yang diterima oleh Burhanuddin Abdullah.

    Pada tahun 2007, ia juga menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

    Di tahun yang sama, Burhanuddin Abdullah juga dinobatkan menjadi salah satu dari lima bankir negara terbaik dunia tahun 2007 oleh majalah ekonomi internasional asal Amerika Serikat, Global Finance.

    Nominasi ini diberikan karena Burhanuddin Abdullah dianggap berhasil memimpin bank sentral Indonesia, menjaga stabilitas makro ekonomi selama tahun 2005.
    Penghargaan Best Central Banker tersebut diserahkan di Gedung National Press Club, Washington DC.

    (kil/kil)

  • Trump Kirim Tentara Bersenjata ke Washington DC, Ada Apa?

    Trump Kirim Tentara Bersenjata ke Washington DC, Ada Apa?

    Jakarta –

    Pasukan bersenjata Garda Nasional Amerika Serikat (AS) pada Minggu (24/08) mulai dikerahkan di Washington, D.C.

    Presiden AS Donald Trump mengerahkan pasukan tersebut sebagai upaya menindak kejahatan yang merajalela di ibu kota negara.

    “Mulai malam 24 Agustus 2025, anggota JTF-DC mulai membawa senjata dinas mereka,” kata Komando Tugas Gabungan DC dalam pernyataan resminya.

    Lebih dari 2.200 tentara telah ditugaskan dalam satuan tugas di Washington, D.C..

    Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pasukan hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan “sebagai pilihan terakhir dan semata-mata sebagai respons terhadap ancaman kematian atau cedera serius yang segera terjadi.”

    Menurut pejabat Departemen Pertahanan yang diwawancarai Associated Press secara anonim, beberapa unit akan dipersenjatai untuk misi tertentu.

    Ia mengatakan, beberapa tentara akan membawa pistol, sementara yang lain membawa senapan. Namun, tim yang bekerja di bidang transportasi dan administrasi kemungkinan tidak bersenjata.

    Mengapa Trump mengerahkan Garda Nasional?

    Sebelumnya, Trump menyebut upaya ini sebagai “Liberation Day” (Hari Pembebasan), dengan klaim kota tersebut perlu diselamatkan dari “kejahatan, pertumpahan darah, kekacauan, dan kemiskinan.”

    Namun, data resmi pemerintah bertentangan dengan klaim Trump. Statistik menunjukkan bahwa tingkat kejahatan kekerasan di DC berada pada titik terendah dalam 30 tahun terakhir.

    Para kritikus menilai bahwa tidak ada keadaan darurat yang memerlukan kehadiran militer di ibu kota. Wali Kota Washington, Muriel Bowser, menyebut langkah Trump ini sebagai “dorongan otoriter.”

    Sebelumnya pada Minggu (24/08), Trump mengancam akan menempatkan Garda Nasional di Baltimore yang juga menjadi basis kuat Partai Demokrat di Maryland.

    Ia bahkan menyatakan kemungkinan mengirim pasukan ke Chicago. Wali Kota Chicago, Brandon Johnson, memperingatkan langkah ini dapat “menyulut ketegangan antara warga dan aparat penegak hukum”.

    Trump pertama kali menggunakan kekuasaan presidensial ini pada bulan Juni di Los Angeles, di mana ia menempatkan 5.000 pasukan untuk meredam protes terhadap operasi penegakan imigrasi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya

    (ita/ita)