Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah ini memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kebijakan terbaru Washington tersebut, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times, dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah pejabat, pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Kebijakan terbaru ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, untuk kuliah, dan untuk perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara.

    Pembatasan ekstensif yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS yang dikirimkan ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu, menurut empat sumber AS, juga akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran.

    Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan “sepenuhnya dan menyeluruh”.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina.

    Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 — yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS — kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina.

    Tonton juga video “Gebrakan Baru Trump! Pemohon Visa AS Wajib Setor Rp 245 Juta” di sini:

    Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini diambil menyusul penolakan dan pencabutan visa para pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada September ini.

    Langkah Washington itu dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Keempat negara itu akan bergabung dengan 147 negara lainnya yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • India-China Bangun Blok Baru Lawan Pengaruh Barat

    India-China Bangun Blok Baru Lawan Pengaruh Barat

    Jakarta –

    Pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping menjadi pusat perhatian pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin, Cina.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke Cina sejak hubungan kedua negara memburuk akibat bentrokan mematikan antara pasukan di perbatasan Himalaya pada 2020. Dalam sambutan pembuka, Modi menegaskan bahwa hubungan India dan Cina kini bergerak ke arah yang lebih bermakna, dengan suasana perbatasan yang lebih damai.

    Xi, menurut siaran CCTV, mengatakan isu perbatasan tidak seharusnya mendefinisikan keseluruhan hubungan kedua negara. Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya menjadi fokus utama.

    Modi menyatakan India berkomitmen memperkuat hubungan dengan Cina berdasarkan rasa saling menghormati, saling percaya, dan sensitivitas terhadap kepentingan masing-masing. Xi menegaskan kedua negara harus melihat hubungan dari perspektif strategis jangka panjang, terutama karena tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. “India dan Cina adalah mitra, bukan pesaing. Keduanya mewakili peluang pembangunan, bukan ancaman,” kata Xi seperti dikutip Xinhua.

    Pertemuan berlangsung hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 50 persen terhadap produk India terkait pembelian minyak dari Rusia. Sejumlah analis menilai kebijakan itu justru bisa mendorong India semakin mendekat ke Cina.

    Di sela-sela KTT, Xi juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Media pemerintah Rusia menyiarkan video keduanya saling menyapa hangat. Putin dijadwalkan pula bertemu Modi, pada saat hubungan kedua negara mendapat sorotan global setelah tarif tinggi dari Washington mulai berlaku.

    Putin dan sejumlah pemimpin lain diperkirakan tetap berada di Beijing hingga 3 September untuk menghadiri parade militer memperingati berakhirnya Perang Dunia II. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga disebut akan hadir.

    KTT SCO didorong jadi penyeimbang pengaruh Barat

    Dalam jamuan makan malam resmi, Xi Jinping menekankan bahwa SCO kini memikul tanggung jawab lebih besar menjaga perdamaian dan stabilitas regional. “SCO pasti akan memainkan peran lebih besar, memperkuat persatuan antar anggota, menggalang kekuatan Global South, dan mendorong kemajuan peradaban manusia,” ujarnya.

    Xinhua menyebut pertemuan kali ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah organisasi. Forum ini beranggotakan 10 negara, Cina, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus, ditambah 16 negara lain berstatus mitra dialog atau pengamat.

    KTT berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif terhadap berbagai negara. Kebijakan itu mendorong banyak negara mencari mitra dagang baru di tengah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Washington.

    Sejak berdiri pada 2001, SCO berkembang menjadi forum kerja sama ekonomi dan keamanan. Cina memanfaatkan forum ini untuk memperluas pengaruh ekonominya, sementara Rusia menjadikannya sarana menjaga hubungan dengan Asia Tengah. Perang di Ukraina membuat Moskow semakin bergantung pada SCO.

    Bagi India, forum ini juga memberi panggung penting, terutama setelah hubungan dengan AS kembali tegang akibat kebijakan tarif. Kehadiran Modi di Tianjin menandai kunjungan pertamanya ke Cina dalam tujuh tahun terakhir.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang turut hadir menegaskan pentingnya multilateralisme, menyebut Cina sebagai pilar fundamental sistem internasional.

    Rangkaian Pertemuan Bilateral

    Hari pertama KTT juga diwarnai serangkaian pertemuan bilateral. Putin tiba di Tianjin dengan sambutan karpet merah dari pejabat senior Cina. Media pemerintah Cina menggambarkan kunjungan empat harinya sebagai simbol “hubungan terbaik sepanjang sejarah,” paling stabil, dewasa, dan signifikan secara strategis di antara negara besar. Dalam wawancara dengan Xinhua sebelum keberangkatan, ia menegaskan Rusia dan Cina sama-sama menolak sanksi Barat yang dianggap diskriminatif. Ekonomi Rusia sendiri kini berada di ambang resesi akibat perang di Ukraina dan tekanan sanksi internasional.

    Turki menekankan pentingnya investasi perusahaan Cina di negaranya serta membahas isu Gaza, perang di Ukraina, dan pembangunan kembali Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar Assad tahun lalu. Suriah kini tengah berusaha bangkit di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin kelompok Islamis. Menurut Xinhua, Xi menegaskan bahwa Cina dan Turki sama-sama negara besar yang sedang tumbuh dengan semangat independen.

    Azerbaijan menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis komprehensif dengan Beijing, termasuk penguatan jalur transportasi internasional Trans-Kaspia yang menghubungkan barang-barang Cina melalui Azerbaijan serta kerja sama energi dengan memanfaatkan cadangan gas alam. Beijing juga menegaskan dukungan terhadap rencana Azerbaijan bergabung sebagai anggota penuh SCO. Pada 2023, Azerbaijan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang mayoritas penduduknya etnis Armenia, sementara Cina sebelumnya telah mengakui wilayah itu sebagai bagian dari Azerbaijan. Dukungan Baku terhadap prinsip Satu-Cina, termasuk pengakuan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina, memperkuat kedekatan kedua pihak.

    Armenia di sisi lain mengumumkan peningkatan status hubungan dengan Beijing menjadi kemitraan strategis. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menyebut langkah ini akan membuka peluang kerja sama baru. Kedua pihak sepakat memperdalam kolaborasi Belt and Road, memperluas konektivitas, serta pertukaran di bidang pendidikan, teknologi, budaya, dan pariwisata. Yerevan menegaskan komitmennya pada prinsip satu-Cina, sedangkan Beijing menyatakan mendukung Armenia untuk memperluas peran di SCO. Taiwan sendiri tetap memerintah dengan pemerintahannya sendiri meski dianggap Beijing sebagai provinsi, dan Presiden Taiwan William Lai berulang kali menegaskan kedaulatan negaranya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Trump Ancam Naikkan Tarif Impor untuk India gegara Beli Minyak Rusia” di sini:

    (ita/ita)

  • Investor Tesla Elon Musk Puji CEO Nvidia Huang: 90% Pemimpin, 10% Politisi

    Investor Tesla Elon Musk Puji CEO Nvidia Huang: 90% Pemimpin, 10% Politisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Investor perusahaan Tesla milik Elon Musk, Dan Ives, mengungkapkan pandangannya terkait CEO Nvidia, Jensen Huang, yang menuai pencapaian positif di tengah kondisi geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat dan China. 

    Ives mengatakan Jensen Huang sebagai sosok pemimpin murni, bukan politikus. Jensen berani dalam mengambil langkah saat Nvidia berada di tengah-tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China.

    “Jika melihat Jensen, dia itu 10 persen politisi, 90 persen CEO,” kata Ives dikutip dari India Times, Senin (1/9/2205). 

    Menurut Ives, friksi dagang kedua negara menjadi ancaman utama bagi ekspansi dan pertumbuhan bisnis Nvidia ke depan. Kendati demikian, dia optimistis masalah ini akan menemukan titik terang dalam 45 hari hingga 60 hari ke depan. 

    “Ini hanya masalah waktu hingga [izin] diberikan lampu hijau,” kata Ives. 

    Dalam paparan kinerja keuangan terbarunya, CEO Nvidia Jensen Huang juga menyinggung soal potensi pasar China yang sangat besar. Dia mengatakan potensi ratusan triliun lenyap akibat perusahaan tidak diperbolehkan menjual chip ke China. 

    Huang mengatakan jika tidak terkendala aturan ekspor, China berpotensi menjadi pasar senilai US$50 miliar bagi perusahaan. “Pasar China bisa mencapai US$50 miliar setahun jika kami diperkenankan menjual produk kompetitif,” kata Huang dikutip dari Register.

    Nvidia mengungkap hingga saat ini masih harus menunggu persetujuan Washington untuk mengekspor AI generasi terbaru Blackwell ke pasar China. Produk chip sebelumnya, yakni H20, juga belum bisa menembus pasar Negeri Tirai Bambu lantaran izin ekspor yang berlarut-larut.

    Meskipun sejumlah pelanggan di China telah memperoleh lisensi beberapa pekan terakhir, Nvidia mengakui tidak ada satu pun unit H20 yang berhasil dikirim. Pemerintah AS juga meminta potongan 15% dari setiap transaksi berlisensi, namun belum ada kejelasan aturan tertulis mengenai pungutan tersebut.

    Menurut Nvidia, bila hambatan regulasi dapat diselesaikan, tambahan pendapatan sebesar US$2 miliar – US$5 miliar dapat diraih di luar proyeksi kuartal III yang kini dipatok mencapai US$54 miliar.

    Walau menghadapi kendala ekspor, Nvidia tetap melaporkan kinerja keuangan yang cemerlang. Pada kuartal II/2025, perusahaan membukukan pendapatan US$46,7 miliar dengan laba bersih US$26,4 miliar.

    Unit bisnis pusat data (datacenter) menjadi penyumbang terbesar dengan pendapatan US$41,1 miliar, naik 56% dibanding periode sama tahun lalu. Penjualan jaringan (networking) tercatat sebesar US$7,3 miliar, melesat 98% secara tahunan.

    Di segmen lain, bisnis gim tumbuh 49 % menjadi US$4,3 miliar, sementara itu grafis profesional naik 32% menjadi US$601 juta.

  • Trump Makin Gila! Usai Ibu Kota, Tentara Sipil Serbu Chicago-Baltimore

    Trump Makin Gila! Usai Ibu Kota, Tentara Sipil Serbu Chicago-Baltimore

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menggepung kota baru dengan tentara cadangan negeri itu, Garda Nasional. Setelah ibu kota Washington, kini beberapa kota dan negara bagian mendapat peringatan dari sang presiden.

    Trump sebelumnya mengklaim langkah itu untuk menurunkan tingkat kejahatan di sejumlah kota. Setelah ibu kota Washington. D.C, kebijakan Trump itu kini menghantui kota Chicago, negara bagian Illinois dan kota Baltimore, negara bagian Maryland.

    Perlu diketahui Garda Nasional adalah kekuatan cadangan utama militer pemerintah federal dan negara bagian AS. Garda nasional biasa disebut tentara sipil dengan jumlah sekitar 419.000 di 2023.

    “Tujuan utama Presiden AS Donald Trump dalam mengirimkan pasukan ke kota-kota Amerika adalah untuk menguasai pemilu pada tahun 2026,” kata Gubernur Illinois JB Pritzker pada hari Minggu, dikutip AFP, Senin (1/9/2025).

    Menurutnya “tidak ada upaya dari pemerintahan Trump untuk mengoordinasikan rencana tersebut dengan para pejabat setempat”. Kota-kota lain yang diancam akan dikirimi pasukan oleh pemerintahan Partai Republik Trump juga “dikuasai oleh rival-rival politiknya”.

    “Dia ingin menghentikan pemilu pada tahun 2026 atau, sejujurnya, mengambil alih kendali pemilu tersebut,” kata Pritzker kepada acara CBS Sunday “Face the Nation”.

    “Dia hanya akan mengklaim bahwa ada masalah dengan pemilu, lalu dia menempatkan pasukan di lapangan yang dapat mengambil alih kendali,” jelasnya.

    Gubernur tersebut mengatakan bahwa setiap pengerahan pasukan yang bertentangan dengan keinginan pemerintah negara bagiannya akan menjadi “invasi oleh pasukan AS jika mereka benar-benar melakukannya”.

    Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menambah sumber daya untuk operasi Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) di Illinois. Ttetapi keputusan apa pun untuk mengirim pasukan cadangan Garda Nasional atau pasukan lainnya sepenuhnya berada di tangan Trump.

    “Jika pasukan dikirim bersama ICE, mereka akan segera diadili, karena itu ilegal,” kata Pritzker lagi.

    Trump sendiri langsung mengkritik Pritzker. Hal ini diutarakannya di laman media sosialnya, Truth Social.

    “Enam orang tewas, dan 24 orang tertembak, di Chicago akhir pekan lalu, dan JB Pritzker, Gubernur Illinois yang lemah dan menyedihkan, baru saja mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dalam mencegah KEJAHATAN,” tulis Trump di platform Truth Social.

    “Dia GILA!!! Sebaiknya dia membereskannya, CEPAT, atau kita akan datang!” tegasnya.

    Merujuk Washington D.C, CBS mengutip penurunan tajam dalam kejahatan selama pengerahan pasukan yang sedang berlangsung. Saat ini kebijakan memasuki minggu ketiga.

    Angka pembunuhan turun 41%. Sementara angka perampokan 69%, dan pembajakan mobil 83%.

    Di sisi lain, seorang warga Chicago berusia 35 tahun yang bekerja di toko rokok, CJ Jackson, mengatakan pengerahan Garda Nasional akan menjadi “ide yang bagus”.

    “Kita membuat beberapa remaja lepas kendali di sini… Mereka menembak anak-anak setiap hari,” katanya menyebut kasus penembakan massal di AS.

    Namun, Greta, 24 tahun, seorang pekerja toko yang tidak mau menyebutkan nama belakangnya, mengatakan ia “sedikit gugup” tentang potensi pasukan militer di jalan.

    “Ada sisi buruk di setiap kota… Saya pikir itu lebih menakutkan daripada membuat orang merasa aman,” tambahnya.

    Dalam data AFP, meski Trump menyebutkan kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat memiliki kriminalitas tinggi, angka menunjukkan, kejahatan kekerasan yang tinggi tersebar di sejumlah kota, termasuk di Missouri, Texas, dan Tennessee yang dikuasai Partai Republik.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Tepi Barat –

    Pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan otoritas Tel Aviv untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Israel yang menghadapi kritikan internasional yang semakin meningkat atas perang Gaza, marah dengan janji-janji Prancis, Inggris, Kanada dan Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan puncak Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September ini.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Tidak diketahui secara jelas di mana tepatnya langkah semacam itu akan diterapkan dan kapan, apakah hanya di area permukiman Israel atau beberapa di antaranya, atau di wilayah-wilayah tertentu di Tepi Barat seperti Lembah Yordan, dan apakah akan ada langkah konkret, yang kemungkinan memerlukan proses legislatif yang panjang, menyusul pembahasan tersebut.

    Setiap langkah menuju aneksasi di Tepi Barat kemungkinan akan menuai kecaman luas dari Palestina, yang menginginkan wilayah tersebut untuk negara mereka di masa depan. Kecaman juga mungkin datang dari negara-negara Arab dan Barat.

    Belum diketahui secara jelas di mana posisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam masalah ini.

    Juru bicara Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, tidak merespons permintaan komentar mengenai apakah sang menteri membahas langkah tersebut dengan Menlu AS Marco Rubio selama kunjungannya ke Washington DC pekan lalu.

    Tonton juga video “PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel” di sini:

    Kantor Netanyahu juga tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai apakah sang PM Israel mendukung aneksasi Tepi Barat, dan jika iya, di mana area yang akan dianeksasi.

    Janji Netanyahu sebelumnya untuk mencaplok area permukiman Yahudi dan Lembah Yordan dibatalkan pada tahun 2020 demi normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, melalui Perjanjian Abraham yang dimediasi Trump pada masa jabatan pertamanya.

    Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum menanggapi laporan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Geger Rencana Baru Trump: AS Kelola Gaza 10 Tahun, Warga Direlokasi

    Geger Rencana Baru Trump: AS Kelola Gaza 10 Tahun, Warga Direlokasi

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan sedang mengkaji rencana pascaperang di Jalur Gaza. Dalam rencana baru itu, seluruh penduduk Gaza akan direlokasi dan AS akan mengambil alih kendali atas daerah kantong Palestina tersebut.

    Rencana baru tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post dalam laporannya pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    The Washington Post menuliskan dalam laporannya bahwa Jalur Gaza, yang hancur menjadi puing-puing akibat perang sejak Oktober 2023, akan diubah menjadi semacam “trusteeship” atau perwakilan yang dikelola oleh AS setidaknya selama 10 tahun.

    Trusteeship merupakan sistem di mana pihak ketiga diberi mandat atau kepercayaan untuk mengelola harta, dana, atau wilayah tertentu demi kepentingan penerima manfaat atau penduduk setempat.

    Menurut laporan The Washington Post, tujuan lainnya dari rencana yang disusun berdasarkan visi Trump untuk menjadikan wilayah itu sebagai “Riviera-nya Timur Tengah” adalah untuk mengubah Jalur Gaza menjadi resor wisata dan pusat teknologi tinggi.

    Laporan The Washington Post ini didasarkan pada prospektus setebal 38 halaman yang menguraikan rencana tersebut.

    Rencana AS itu menyerukan setidaknya relokasi sementara untuk seluruh penduduk Gaza, yang jumlahnya mencapai dua juta jiwa, baik melalui pemindahan “sukarela” ke negara lainnya maupun ke zona terbatas dan aman yang ada di dalam Jalur Gaza selama rekonstruksi berlangsung.

    Nantinya, menurut rencana AS yang dilaporkan The Washington Post, para penduduk Gaza yang memiliki tanah akan diberikan “token digital” oleh pihak trust yang mengelola wilayah itu sebagai imbalan atas hak untuk mengembangkan properti mereka.

    Tonton juga video “Trump Desak Akhiri Perang di Gaza, Dorong Jalur Diplomatik” di sini:

    Para penerima dapat menggunakan token digital itu untuk memulai hidup baru di tempat lain atau pada akhirnya menukarkannya dengan sebuah apartemen di salah satu dari delapan “kota-kota pintar bertenaga AI” baru yang akan dibangun di Jalur Gaza.

    Belum ada tanggapan langsung dari Gedung Putih soal laporan tersebut.

    Laporan ini dirilis setelah Trump, pekan lalu, memimpin rapat besar membahas rencana pascaperang untuk Gaza. Namun Gedung Putih tidak merilis pernyataan atau mengumumkan keputusan apa pun setelah rapat digelar.

    Lebih lanjut disebutkan laporan The Washington Post bahwa badan yang akan mengelola Jalur Gaza di bawah rencana yang dipertimbangkan AS itu akan disebut “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration, and Transformation Trust” atau disingkat “GREAT Trust”.

    Proposal itu dikembangkan oleh beberapa pihak dari Israel yang juga mendirikan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yayasan yang menyalurkan bantuan makanan ke Jalur Gaza namun menuai banyak kritikan karena dianggap tidak netral.

    Tonton juga video “Donald Trump Komentarin Pertunangan Taylor Swift-Travis Kelce Nih” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap melanjutkan negosiasi dagang dengan sejumlah mitra meskipun pengadilan banding AS memutuskan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump ilegal. 

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan mitra dagang AS terus bekerja sama erat dalam negosiasi. 

    “Kesepakatan terus berjalan terlepas dari apa pun yang diputuskan pengadilan sementara ini,” ujar Greer dikutip dari Reuters, Senin (1/9/2025).

    Greer tidak menyebutkan negara mana saja yang masih bernegosiasi dengan AS, namun mengatakan telah berbicara dengan seorang menteri perdagangan pada Sabtu pagi.

    Putusan pengadilan ini menjadi ancaman terhadap salah satu pilar kebijakan luar negeri Trump sejak memasuki masa jabatan keduanya pada Januari lalu. Trump menggunakan tarif impor sebagai instrumen tekanan politik sekaligus alat renegosiasi perjanjian dagang, meski langkah itu meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pengadilan Banding Federal Circuit di Washington pekan lalu menyatakan Kongres memang memberi wewenang luas kepada presiden untuk bertindak dalam keadaan darurat nasional, tetapi tidak secara eksplisit memasukkan kewenangan menetapkan tarif atau pungutan pajak.

    Putusan tersebut menyoal legalitas tarif timbal balik yang ditetapkan April lalu serta tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko pada Februari. Namun, keputusan ini tidak berdampak pada tarif lain yang diberlakukan di bawah dasar hukum berbeda.

    Trump mengecam putusan itu dan berjanji mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Pengadilan banding tetap mengizinkan tarif berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi ruang proses banding.

    Opsi Alternatif

    Sejumlah pakar menilai pemerintahan Trump sudah mengantisipasi putusan ini dengan menyiapkan berbagai opsi cadangan agar tarif tetap berjalan.

    “Kalau negara lain berpikir mereka akan mendapat keringanan tarif, mereka akan kecewa. Ada banyak opsi cadangan, bahkan jika Mahkamah Agung akhirnya sependapat dengan pengadilan banding,” ujar Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di Atlantic Council.

    Salah satu opsi adalah menggunakan Section 338 dari Undang-Undang Perdagangan 1930 yang memberi presiden kewenangan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap negara yang terbukti mendiskriminasi perdagangan AS.

    Trump kembali menegaskan sikapnya pada Sabtu (30/8/2025) melalui media sosial.

    “Tahun besar menanti AS, mungkin yang terbaik, jika tarif akhirnya disetujui pengadilan!!!” katanya

    Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pihaknya optimistis Mahkamah Agung yang didominasi konservatif, yaitu 6 hakim berbanding 3, akan mendukung kebijakan tarif Trump.

    Senator Partai Republik James Lankford menambahkan, para pelaku usaha ingin persoalan ini segera tuntas.

    “Setiap kali ada sidang baru atau perubahan keputusan, hal itu membuat bisnis tidak stabil. Jadi mari kita selesaikan semua ini secepat mungkin,” ujarnya kepada NBC News.

  • Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat memperdalam kerja sama di tengah tekanan tarif tinggi dari AS.

    Dalam pertemuan di Tianjin, di sela-sela KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Modi mengumumkan dimulainya kembali penerbangan langsung antara kedua negara. 

    Dia menegaskan hubungan bilateral dalam setahun terakhir lebih stabil setelah pasukan dari kedua pihak mundur dari titik gesekan di perbatasan. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke China dalam tujuh tahun terakhir.

    Adapun, Xi menekankan pentingnya kedua negara melihat hubungan dari ketinggian strategis dan perspektif jangka panjang. Dia juga menyerukan penguatan multilateralisme dan lebih banyak demokrasi dalam hubungan internasional. Menurut Xi, situasi global saat ini penuh dinamika dan kekacauan. 

    “Sudah tepat bagi China dan India menjadi tetangga bersahabat, mitra yang saling mendukung, serta menjadikan naga dan gajah menari bersama,” jelasnya dikutip dari Bloomberg, Senin (1/9/2025).

    KTT Tianjin kali ini menyoroti visi Xi tentang tata kelola global di tengah upayanya membangun kemitraan yang menyaingi tatanan dunia yang dipimpin AS. Pertemuan ini juga mempertemukan para pemimpin politik dari Rusia, India, Pakistan, dan Iran di meja yang sama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, menjadikannya pertemuan terbesar SCO.

    Pertemuan dilakukan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington. Pekan lalu, AS resmi mengenakan tarif 50% atas produk India sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia yang dinilai membantu pendanaan perang Moskow di Ukraina. 

    India membela hubungan dagangnya dengan Rusia dan menyebut langkah Presiden Trump itu sebagai tindakan “tidak adil” yang mengancam eksportir India. Tahun lalu, India mengekspor barang senilai US$87 miliar ke AS.

    Pertemuan Xi-Modi terjadi setelah terobosan diplomatik langka pada Agustus lalu, ketika Beijing dan New Delhi sepakat menjajaki penentuan garis perbatasan yang disengketakan. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal menuju dialog setelah bertahun-tahun ketegangan militer.

    India dan China berbagi perbatasan sepanjang 3.488 kilometer tanpa garis demarkasi jelas. Bentrokan pada Juni 2020 menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade dan merusak hubungan kedua negara.

  • Apa yang Ada di Koordinat 0,0 di Bumi?

    Apa yang Ada di Koordinat 0,0 di Bumi?

    Jakarta –

    Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang berada di koordinat 0° lintang dan 0° bujur? Atau bagaimana koordinat ini awalnya ditetapkan?

    Sebelum kesepakatan sistem koordinat, navigasi Bumi agak rumit. Negara-negara berselisih pendapat tentang di mana ‘Meridian Utama’, titik garis bujur ditetapkan pada 0° seharusnya berada.

    Prancis menerbitkan peta dengan meridian utama yang melewati Paris, sementara China membuat peta dengan 0° yang melewati Beijing, sesuatu yang menjadi mimpi buruk bagi siapa pun yang ingin menavigasi dunia. Singkatnya, sebagian besar negara sepakat/bersikeras bahwa Meridian Utama harus melewati negara mereka sendiri, menetapkannya pada 0° yang nyaman bagi mereka.

    Pada Konferensi Meridian Internasional di Washington pada 1884, yang diselenggarakan oleh Presiden AS Chester Arthur, para astronom dan perwakilan dari 25 negara mulai menentukan Meridian Utama universal, yang mengakhiri kebingungan.

    Dalam konferensi tersebut, disebutkan betapa mudahnya menggunakan Observatorium Kerajaan di Greenwich, London, sebagai Meridian Utama, tempat garis penanggalan internasional akan ditetapkan, karena garis tersebut hampir seluruhnya melintasi perairan.

    Sekarang, garis tersebut menandai garis bujur nol derajat, garis yang membentang dari atas planet ke bawah, memisahkan timur dari barat. Penetapan garis lintang 0 derajat agak kurang kontroversial, meskipun lebih sulit dipahami, membutuhkan banyak pengetahuan astronomi, karena garis tersebut berada di sekitar khatulistiwa.

    Jadi, apa yang berada di koordinat 0,0? Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Meridian Utama sebagian besar melintasi perairan. Koordinat 0,0 juga melintasi perairan, khususnya Teluk Guinea, tepat di lepas pantai barat Afrika di Samudra Atlantik tropis bagian timur. Namun, ada sesuatu yang menandainya, dan pada peta digital, pulau ini menjadi rumah bagi ‘Pulau Null’.

    Saat mendigitalkan peta menggunakan sistem informasi geografis (SIG), data alamat diubah menjadi koordinat. Proses ini cukup sederhana, meskipun memakan waktu. Namun, jika datanya salah, akan muncul kesalahan yang tidak diinginkan berupa pulau.

    “Sayangnya, karena kesalahan ketik manusia, data yang berantakan, atau bahkan gangguan pada geocoder itu sendiri, proses geocoding tidak selalu berjalan mulus,” jelas Tim St. Onge dalam sebuah postingan blog Library of Congress, seperti dikutip dari IFL Science.

    “Nama jalan yang salah eja, nomor bangunan yang tidak ada, dan keanehan lainnya dapat menghasilkan alamat yang tidak valid yang dapat membingungkan geocoder sehingga keluarannya menjadi ‘0,0’. Meskipun keluaran ini menunjukkan adanya kesalahan, karena ‘0,0’ sebenarnya adalah lokasi di permukaan Bumi menurut sistem koordinat, fitur tersebut akan dipetakan di sana, betapapun tidak masuk akalnya lokasi tersebut. Kita berakhir dengan pulau data yang tidak sesuai,” urainya.

    Pada suatu saat, area ini secara bercanda dikenal sebagai ‘Pulau Null’, dan menjadi perhatian publik setelah para relawan geografi di Natural Earth menggambar pulau tersebut secara manual di peta domain publik mereka.

    “(Pulau Null) adalah pulau fiktif seluas 1 meter persegi yang terletak di lepas pantai Afrika tempat garis khatulistiwa dan meridian utama bersilangan,” menurut Natural Earth.

    “Karena berpusat di 0,0 (lintang nol, bujur nol), pulau ini berguna untuk menandai kegagalan geocode yang diarahkan ke 0,0 oleh sebagian besar layanan pemetaan,” demikian penjelasan postingan tersebut.

    Meskipun tidak banyak informasi di dunia non-digital, pulau ini merupakan rumah bagi sebuah pelampung tunggal yang dikenal sebagai Stasiun 13010 – Soul.

    Pelampung ini dan 16 pelampung lainnya membentuk sistem Prediction and Research Moored Array in the Atlantic (PIRATA), yang memantau faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin, yang menginformasikan prakiraan cuaca dan model iklim.

    (rns/rns)

  • Presiden Iran Akui Tak Ingin Perang, Tapi Siap Melawan Jika Diserang

    Presiden Iran Akui Tak Ingin Perang, Tapi Siap Melawan Jika Diserang

    Teheran –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya tidak takut dengan perang, namun tidak menginginkan adanya perang. Namun jika Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang, Pezeshkian menegaskan Iran akan melawan “dengan kekuatan penuh”.

    Pezeshkian, seperti dilansir Reuters dan Jerusalem Post, Sabtu (30/8/2025), menuduh Tel Aviv dan Washington berusaha untuk “memecah belah dan menghancurkan” Teheran.

    “Amerika dan Israel berusaha memecah belah dan menghancurkan Iran, tetapi tidak ada warga Iran yang menginginkan Iran terpecah belah,” kata Pezeshkian dalam sebuah wawancara televisi yang direkam sebelumnya dan disiarkan pada Jumat (29/8).

    “Sejak hari-hari pertama revolusi, musuh-musuh berupaya melakukan pembunuhan, kudeta, dan memecah belah negara,” sebutnya, sembari mengatakan bahwa Iran “berdiri teguh” melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh.

    “Kami tidak ingin berperang, tetapi kami juga tidak takut perang,” tegas Pezeshkian dalam wawancara tersebut.

    Pernyataan terbaru Pezeshkian ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional, dengan Iran dan Israel saling memperingatkan soal konfrontasi baru setelah perang selama 12 hari yang berlangsung antara kedua negara pada pertengahan Juni lalu.

    Rentetan pengeboman oleh Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer, serta kawasan permukiman, di berbagai wilayah Iran pada saat itu menewaskan lebih dari 1.000 orang. Para komandan senior dan ilmuwan nuklir Iran termasuk di antara korban tewas.

    Teheran membalas dengan melancarkan rentetan serangan rudal dan drone, yang menewaskan puluhan orang di wilayah Israel.

    AS, sekutu Israel yang sempat bergabung dalam perang dengan turut mengebom situs-situs nuklir Iran, melakukan melakukan mediasi dan mengumumkan penghentian pertempuran pada 24 Juni lalu. Meskipun pertempuran telah berakhir, tidak ada kesepakatan yang meresmikan gencatan senjata antara Iran dan Israel.

    Para pejabat Iran sejak saat itu telah memperingatkan bahwa pertempuran baru dapat kembali terjadi kapan saja. Mereka juga menekankan bahwa Teheran tidak menginginkan perang, tetapi tetap siap menghadapi konfrontasi apa pun.

    Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref mengatakan, pekan lalu, bahwa Teheran harus “siap setiap saat untuk konfrontasi”.

    “Kita bahkan tidak berada dalam gencatan senjata; kita berada dalam penghentian permusuhan,” katanya pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)