Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Ancang-ancang AS Kelola Gaza 10 Tahun Tuai Kecaman

    Ancang-ancang AS Kelola Gaza 10 Tahun Tuai Kecaman

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) ancang-ancang mengelola Jalur Gaza, Palestina, selama 10 tahun. Rencana itu pun langsung menuai kecaman.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025), kecaman itu datang dari Hamas. Hamas mengutuk rencana yang sedang dikaji oleh Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.

    Sebelumnya, media terkemuka AS, The Washington Post melaporkan pada hari Minggu lalu, bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan sebuah rencana yang akan menjadikan Gaza menjadi wilayah perwalian yang dikelola oleh Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun.

    Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi magnet pariwisata dan pusat teknologi tinggi, menurut surat kabar AS tersebut, yang mengutip prospektus setebal 38 halaman untuk inisiatif tersebut.

    Rencana tersebut juga menyerukan setidaknya relokasi sementara seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepergian “sukarela” ke negara lain maupun ke zona-zona terbatas dan aman di dalam wilayah tersebut.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, dengan menegaskan bahwa “Gaza tidak untuk dijual.”

    “Gaza adalah… bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas,” tambahnya.

    Trump pertama kali melontarkan gagasan pada bulan Februari lalu untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.

    Gagasan tersebut menuai kecaman keras dari seluruh dunia Arab, termasuk dari warga Palestina sendiri. Warga Palestina menganggap setiap upaya untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka akan mengingatkan mereka pada “Nakba,” atau bencana — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut “menolak semua rencana yang menelantarkan rakyat kami dan mempertahankan penjajah di tanah kami.”

    Mereka mengatakan proposal semacam itu “tidak berarti dan tidak adil,” dan menambahkan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/fca)

  • Bocor! Rencana Trump ‘AS Kuasai Gaza’ Dibongkar Washington Post

    Bocor! Rencana Trump ‘AS Kuasai Gaza’ Dibongkar Washington Post

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah rencana yang beredar di Gedung Putih untuk membangun “Gaza Riviera” sebagai rangkaian kota-kota megah berteknologi tinggi kembali bocor di media. Hal ini terjadi saat Gaza masih dalam serangan dan gempuran pasukan Israel.

    Washington Post mempublikasikan bocoran prospektus untuk rencana tersebut, yang akan melibatkan pemindahan paksa seluruh 2 juta penduduk Gaza dan menempatkan wilayah itu di bawah perwalian Amerika Serikat (AS) setidaknya selama satu dekade.

    Dinamakan the Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust atau GREAT, proposal tersebut dilaporkan dikembangkan oleh beberapa orang Israel yang turut menciptakan dan menggerakkan Gaza Humanitarian Foundation yang didukung AS dan Israel. Perencanaan keuangannya disumbangkan oleh Boston Consulting Group.

    Secara rinci, rencana setebal 38 halaman itu menyarankan apa yang disebutnya sebagai “relokasi sementara seluruh populasi Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta orang”. Nantinya, warga Palestina akan didorong untuk “secara sukarela” pindah ke negara lain atau ke zona-zona aman yang dibatasi selama rekonstruksi.

    “Mereka yang memiliki tanah akan ditawari token digital oleh perwalian tersebut sebagai imbalan atas hak untuk membangun kembali properti mereka, yang akan digunakan untuk membiayai kehidupan baru di tempat lain,” tulis laporan itu.

    Skema tersebut, yang digambarkan tidak memerlukan dana dari AS dan dimaksudkan untuk didanai oleh investor hingga US$ 100 miliar (Rp 1.642 triliun). Gaza nanti akan dibuat menjadi sebuah kota pelabuhan yang ramai yang dibelah oleh aliran air dan dikelilingi oleh hingga delapan kota megah berteknologi tinggi yang ditenagai oleh kecerdasan buatan (AI) yang rindang, yang tampaknya meniru proyek Neom di Arab Saudi.

    Rencana itu juga membayangkan sebuah taman manufaktur “Elon Musk” yang terletak di atas reruntuhan zona industri Erez. Diketahui, zona industri ini dibangun dengan investasi Israel untuk mengeksploitasi tenaga kerja murah di wilayah Palestina dan kemudian ditutup dan dihancurkan oleh pasukan Israel.

    Tidak jelas apakah rencana tersebut mencerminkan kebijakan AS, dan baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri tidak menanggapi permintaan komentar. Namun, prospektus tersebut tampaknya mencerminkan ambisi Donald Trump yang sebelumnya telah dinyatakan untuk “membersihkan” Gaza dan membangunnya kembali.

    Rencana ini pun menuai kritik. Philip Grant, Direktur Eksekutif Trial International, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Swiss, yang menyebut rencana tersebut sebagai cetak biru untuk deportasi massal, yang dipasarkan sebagai pembangunan.

    “Ini adalah cetak biru untuk deportasi massal, yang dipasarkan sebagai pembangunan. Hasilnya? Sebuah kasus buku teks tentang kejahatan internasional dalam skala yang tak terbayangkan: pemindahan paksa penduduk, rekayasa demografi, dan hukuman kolektif,” kata Grant.

    Trial adalah salah satu dari lima belas kelompok yang sebelumnya telah memperingatkan bahwa kontraktor swasta yang beroperasi di Gaza bekerja sama dengan pemerintah Israel berisiko membantu dan bersekongkol atau terlibat dalam kejahatan menurut hukum internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida.

    “Mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana semacam itu, termasuk aktor perusahaan, dapat menghadapi tanggung jawab hukum selama beberapa dekade mendatang,” tambah Grant.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Kaget Lihat Kekuatan Lobi Israel di Kongres AS Melemah

    Trump Kaget Lihat Kekuatan Lobi Israel di Kongres AS Melemah

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui dirinya “sedikit kaget” saat melihat kekuatan lobi Israel di Kongres AS mulai melemah. Trump pun mengatakan Israel “mungkin memenangkan perang” di Jalur Gaza, namun sekutu dekat AS itu telah kehilangan dukungan dunia.

    Pernyataan Trump itu, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Selasa (2/9/2025), disampaikan dalam wawancara dengan media Daily Caller yang dilakukan di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (29/8), namun baru dipublikasikan pada Senin (1/9) waktu setempat.

    Trump mengakui adanya perubahan opini publik saat ditanya soal jajak pendapat Pew Research Center yang menunjukkan penurunan dukungan untuk Israel di kalangan Republikan muda di AS — sebanyak 53 persen warga dewasa AS sekarang memandang Israel secara negatif.

    “Iya, saya menyadarinya,” kata Trump dalam wawancara tersebut. “Saya mendapat dukungan yang baik dari Israel… tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk Israel daripada saya, termasuk serangan baru-baru ini terhadap Iran, menghancurkannya,” ucapnya.

    “Jika Anda kembali ke 20 tahun yang lalu… Israel memiliki lobi paling kuat di Kongres, dibandingkan apa pun atau siapa pun… yang pernah saya lihat,” sebut Trump.

    “Israel dulu adalah yang terkuat. Sekarang, Israel tidak memiliki lobi sekuat itu. Sungguh menakjubkan,” ujarnya dalam wawancara itu.

    Presiden AS itu juga mengatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, tidak seorang pun diizinkan berbicara buruk soal Israel. Namun hal itu telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyaknya politisi AS yang menentang negara tersebut.

    “Dulu Anda tidak boleh berbicara buruk, jika Anda ingin menjadi politisi, Anda tidak boleh berbicara buruk (tentang Israel). Tapi sekarang, ada AOC plus tiga, dan ada semua orang gila ini, dan mereka benar-benar telah mengubahnya,” sebut Trump, merujuk pada anggota parlemen Partai Demokrat yang vokal mengkritik dukungan militer AS untuk Israel.

    “Israel dulunya adalah lobi terkuat yang pernah saya lihat. Mereka memiliki kendali penuh atas Kongres, dan sekarang tidak lagi, Anda tahu, saya agak terkejut melihatnya,” kata Trump dalam wawancara tersebut.

    Lebih lanjut, Trump merefleksikan perubahan sikap di Washington dan mengutip apa yang digambarkannya sebagai penurunan dramatis dalam pengaruh politik Israel saat perang Gaza terus berkecamuk, dengan mengatakan bahwa perang itu merusak citra Israel.

    “Mereka harus segera mengakhiri perang itu. Tapi perang itu merugikan Israel. Tidak perlu diragukan lagi. Mereka (Israel-red) mungkin memenangkan perang, tetapi mereka tidak memenangkan public relations-nya dunia,” ujarnya kepada Daily Caller.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Blokir Menggila, Raksasa Teknologi Ramai-ramai Rontok

    Blokir Menggila, Raksasa Teknologi Ramai-ramai Rontok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump kembali melancarkan pemblokiran terhadap China. Kali ini, raksasa chip asal Korea Selata SK Hynix dan Samsung Electronics yang menjadi korban.

    Washington mencabut otorisasi yang memungkinkan SK Hynix dan Samsung mengamankan peralatan manufaktur semikonduktor AS untuk pabrik chip mereka di China.

    Langkah penjegalan akses ini membuat SK Hynix dan Samsung kesulitan untuk meningkatkan kemampuan pabrik-pabrik mereka di China dan berpotensi melemahkan daya saing mereka, dikutip dari Reuters, Selasa (2/9/2025).

    Sebagai informasi, SK Hynix dan Samsung yang mendominasi produksi chip memori global yang menggerakkan HP, komputer, dan data center, hingga kini telah diuntungkan oleh pengecualian atas pembatasan ketat yang diberlakukan AS terhadap ekspor chip ke China.

    Adapun pencabutan izin otorisasi untuk mengakses peralatan manufaktur AS ke pabrik di China akan berlaku efektif dalam 120 hari.

    Saham SK Hynix longsor 4,8%. Analis mengestimasikan sekitar 30%-40% produksi DRAM dan NAND SK Hynix berbasis di China.

    Samsung dinilai tidak terdampak sebesar SK Hynix. Pasalnya, DRAM Samsung diproduksi di luar China. Sekitar sepertiga chip NAND Samsung diestimasikan diproduksi di China. Sahamnya turun 3%.

    Merespons kebijakan baru dari AS, SK Hynix mengatakan akan menjaga komunikasi yang dekat dengan pemerintah Korea dan AS. Perusahaan juga akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir dampak pada bisnisnya.

    Samsung menolak berkomentar. Vice Chairman Samsung Jun Young-hyun mengatakan pada Maret lalu bahwa pabrik-pabrik di China penting, tak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk suplai chip memori global.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hamas Kutuk Rencana AS Kelola Gaza Selama 10 Tahun

    Hamas Kutuk Rencana AS Kelola Gaza Selama 10 Tahun

    Jakarta –

    Kelompok Hamas mengutuk rencana yang sedang dikaji oleh Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.

    Sebelumnya, media terkemuka AS, The Washington Post melaporkan pada hari Minggu lalu, bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan sebuah rencana yang akan menjadikan Gaza menjadi wilayah perwalian yang dikelola oleh Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun.

    Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi magnet pariwisata dan pusat teknologi tinggi, menurut surat kabar AS tersebut, yang mengutip prospektus setebal 38 halaman untuk inisiatif tersebut.

    Rencana tersebut juga menyerukan setidaknya relokasi sementara seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepergian “sukarela” ke negara lain maupun ke zona-zona terbatas dan aman di dalam wilayah tersebut.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, dengan menegaskan bahwa “Gaza tidak untuk dijual.”

    “Gaza adalah… bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas,” tambahnya dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/21025).

    Trump pertama kali melontarkan gagasan pada bulan Februari lalu untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.

    Tonton juga video “Trump soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Saya Tidak Suka!” di sini:

    Gagasan tersebut menuai kecaman keras dari seluruh dunia Arab, termasuk dari warga Palestina sendiri. Warga Palestina menganggap setiap upaya untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka akan mengingatkan mereka pada “Nakba,” atau bencana — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut “menolak semua rencana yang menelantarkan rakyat kami dan mempertahankan penjajah di tanah kami.”

    Mereka mengatakan proposal semacam itu “tidak berarti dan tidak adil,” dan menambahkan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Maduro Bilang 8 Kapal Perang AS dengan 1.200 Rudal Incar Venezuela!

    Maduro Bilang 8 Kapal Perang AS dengan 1.200 Rudal Incar Venezuela!

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengklaim delapan kapal perang Amerika Serikat (AS) yang dilengkapi “dengan 1.200 rudal” sedang menargetkan negaranya. Maduro mengecam kehadiran kapal-kapal militer Washington itu sebagai “ancaman yang benar-benar kriminal dan berdarah”.

    AS yang menuduh Maduro memimpin kartel narkoba, telah mengumumkan pengerahan sejumlah kapal perangnya ke kawasan Karibia tersebut dalam operasi anti-perdagangan narkoba.

    Pernyataan terbaru Maduro soal kehadiran kapal-kapal perang AS yang dilengkapi rudal itu, seperti dilansir AFP, Selasa (2/9/2025), disampaikan dalam pertemuan dengan media internasional di ibu kota Caracas.

    Dalam pertemuan itu, Maduro mengecam apa yang disebutnya sebagai “ancaman terbesar yang pernah terlihat di benua kita dalam 100 tahun terakhir” dalam bentuk “delapan kapal militer dengan 1.200 rudal dan sebuah kapal selam yang menargetkan Venezuela”.

    Maduro yang dua kemenangannya dalam pemilu tahun 2018 dan 2024 tidak diakui oleh AS maupun sebagian besar komunitas internasional, mengatakan bahwa dalam “menanggapi tekanan militer maksimum, kami telah menyatakan kesiapan maksimum untuk mempertahankan Venezuela”.

    Washington menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi sebesar US$ 50 juta, atau setara Rp 820 miliar. Namun, AS sejauh ini tidak secara terang-terangan mengancam akan menginvasi Venezuela.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon” di sini:

    Caracas sendiri telah menyatakan akan berpatroli di perairan teritorialnya dan memobilisasi lebih dari empat juta anggota milisi sebagai respons terhadap “ancaman-ancaman” AS.

    Maduro dalam pernyataannya juga menyesalkan terputusnya saluran komunikasi dengan AS, dan berjanji negaranya “tidak akan pernah menyerah pada pemerasan atau ancaman apa pun”.

    Dalam pertemuan dengan media-media internasional itu, Maduro memperingatkan Presiden AS Donald Trump soal Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio yang disebutnya ingin “membawanya ke dalam pertumpahan darah … dengan pembantaian terhadap rakyat Venezuela”.

    Lihat Video ‘Netanyahu Klaim Rudal Israel Hantam Istana Presiden Yaman’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping berhasil mengamankan kesepakatan dari negara mitra untuk membentuk bank pembangunan baru, mewujudkan ambisi lama Beijing sekaligus mempertegas pengaruhnya yang kian meluas.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (2/9/2025), Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa para anggota Shanghai Cooperation Organisation (SCO) sepakat mendirikan lembaga tersebut di akhir pertemuan puncak dua hari di Tianjin, yang mempertemukan sekutu internasional terdekat Xi.

    “Gagasan pembentukan bank pembangunan SCO yang digagas China lebih dari 10 tahun lalu akhirnya terwujud,” ujar Wang dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal SCO Nurlan Yermekbayev.

    Menurut Wang, kehadiran bank pembangunan itu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di negara-negara anggota SCO.

    Meski belum mengungkap detail lebih lanjut, kesepakatan ini menandai kemenangan diplomatik bagi Beijing yang sudah mendorong pendirian bank tersebut sejak 2010. Sebelumnya, Moskow menolak gagasan itu dan justru mengusulkan agar China bergabung dengan bank pembangunan yang dikendalikan Rusia, menurut Carnegie Moscow Center.

    Pengumuman Wang datang setelah Xi Jinping pada hari yang sama menyerukan agar pendirian bank segera direalisasikan. Wang juga menekankan bahwa prakarsa Xi tentang Global Governance Initiative menjadi salah satu hasil penting KTT, sekaligus mengkritik monopoli tata kelola global oleh segelintir negara tanpa menyebut nama.

    Pernyataan Wang sejalan dengan pidato Xi yang menyerukan agar blok menentang praktik intimidasi, sindiran yang diarahkan kepada Amerika Serikat. Xi juga berjanji meningkatkan investasi dan pinjaman ke negara mitra, memperkuat dukungan finansial bagi SCO sekaligus mempertegas pengaruh Beijing.

    “Semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Namun, kita tidak bisa mengabaikan betapa pentingnya peran China,” ujar Yermekbayev, mantan Menteri Pertahanan Kazakhstan.

    Dalam deklarasi bersama, negara anggota menyatakan penolakan terhadap langkah koersif sepihak dan berkomitmen memfasilitasi perdagangan intra-blok. Mereka juga mengecam serangan militer Israel dan AS terhadap Iran pada Juni lalu yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap norma internasional dan kedaulatan Iran.

    Di sela-sela KTT, Pakistan dan Armenia mengumumkan pembukaan hubungan diplomatik formal dengan menandatangani komunike bersama. Langkah ini memperlihatkan bagaimana SCO kian menjadi arena penyelesaian sengketa.

    KTT SCO kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak berdirinya pada 2001, menghadirkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kunjungan Modi ke China untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun juga diwarnai pertemuan bilateral dengan Xi. Keduanya berjanji memperbaiki hubungan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington terhadap Beijing dan New Delhi.

  • Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengklaim India menawarkan memangkas tarif ke nol setelah Washington memberlakukan bea masuk 50% sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia.

    “Mereka kini menawarkan untuk memangkas tarif ke nol, tetapi sudah terlambat. Seharusnya itu dilakukan bertahun-tahun lalu,” tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Adapun, tidak jelas kapan tawaran itu disampaikan maupun apakah Gedung Putih berencana membuka kembali perundingan dagang dengan India.

    Tarif baru AS menggandakan bea masuk sebelumnya yang sebesar 25% terhadap ekspor India. Kebijakan ini memengaruhi lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS — pasar terbesar India — dan paling menghantam sektor padat karya seperti tekstil dan perhiasan. 

    Sementara itu, produk utama seperti elektronik dan farmasi dibebaskan dari tarif, sehingga untuk sementara menyelamatkan investasi besar Apple Inc. di India.

    Kebijakan tarif mendadak tersebut mengejutkan pejabat India, setelah berbulan-bulan pembicaraan dagang antara New Delhi dan Washington. 

    India termasuk negara pertama yang membuka perundingan dagang dengan pemerintahan Trump, namun tarif tinggi serta kebijakan proteksionis di sektor seperti pertanian dan susu kerap membuat frustrasi negosiator AS.

    Kementerian Luar Negeri India tidak memberikan komentar di luar jam kerja reguler, sementara Gedung Putih maupun Kantor Perwakilan Dagang AS juga belum menanggapi permintaan komentar.

    Trump belakangan semakin geram terhadap India karena terus membeli minyak Rusia, yang menurutnya membantu membiayai perang Presiden Vladimir Putin di Ukraina.

    Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Putin tengah bertemu di China, menegaskan bahwa hubungan erat New Delhi-Moskow tetap terjaga meski ada tekanan berulang dari pemerintahan Trump. Modi pada Senin menegaskan India dan Rusia memiliki hubungan yang spesial.

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    AS Tangguhkan Persetujuan Visa Bagi Hampir Semua Warga Palestina

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah ini memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Kebijakan terbaru Washington tersebut, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times, dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah pejabat, pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Kebijakan terbaru ini akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, untuk kuliah, dan untuk perjalanan bisnis, setidaknya untuk sementara.

    Pembatasan ekstensif yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS yang dikirimkan ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu, menurut empat sumber AS, juga akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran.

    Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan “sepenuhnya dan menyeluruh”.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina.

    Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2 — yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS — kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina.

    Tonton juga video “Gebrakan Baru Trump! Pemohon Visa AS Wajib Setor Rp 245 Juta” di sini:

    Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini diambil menyusul penolakan dan pencabutan visa para pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pada September ini.

    Langkah Washington itu dilakukan setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB. Keempat negara itu akan bergabung dengan 147 negara lainnya yang telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)