Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • OPEC+ Percepat Penambahan Pasokan Minyak, Prioritaskan Pangsa Pasar

    OPEC+ Percepat Penambahan Pasokan Minyak, Prioritaskan Pangsa Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau disebut OPEC+ sepakat mempercepat penambahan pasokan minyak yang selama ini ditahan dari pasar. Langkah tersebut sejalan dengan strategi OPEC+ yang kini lebih mengutamakan pangsa pasar ketimbang harga.

    Melansir Bloomberg pada Senin (8/9/2025), dalam pertemuan virtual bulanan yang hanya berlangsung 11 menit, anggota kunci OPEC+ menyetujui pengembalian produksi sebesar 137.000 barel per hari mulai Oktober. 

    Volume ini merupakan bagian awal dari total 1,65 juta barel per hari yang semula dijadwalkan kembali ke pasar pada akhir tahun depan, mencerminkan optimisme hati-hati terhadap prospek pasar.

    Langkah ini mengikuti keputusan mengejutkan OPEC+ beberapa bulan terakhir yang mengembalikan 2,2 juta barel per hari setahun lebih cepat dari jadwal, demi merebut kembali pangsa pasar meski ada kekhawatiran kelebihan pasokan. Pemulihan itu telah selesai tanpa menyebabkan harga jatuh ataupun lonjakan stok minyak di pasar Barat, pusat patokan harga global.

    Dalam pernyataannya, OPEC+ menegaskan bahwa pengembalian pasokan 1,65 juta barel akan dilakukan bertahap sesuai kondisi pasar, bahkan bisa dihentikan atau dibalik jika diperlukan. Sejumlah delegasi menyebut tambahan pasokan akan berlangsung bulanan hingga September 2026. 

    Adapun, pertemuan OPEC+ berikutnya dijadwalkan pada 5 Oktober mendatang.

    Harga minyak mentah telah turun 12% sepanjang tahun ini akibat peningkatan produksi dari negara-negara OPEC+ dan lainnya, serta dampak perang dagang Presiden AS Donald Trump yang menekan permintaan. 

    Namun, pasar relatif tahan dengan perubahan strategi ini, memberi keyakinan tambahan bagi Arab Saudi dan sekutunya untuk menambah pasokan.

    Menurut seorang delegasi, kelompok ini berharap peningkatan volume penjualan dapat mengimbangi penurunan harga, menandai pergeseran dari strategi menjaga harga yang dianut sejak OPEC+ terbentuk hampir satu dekade lalu.

    Tambahan produksi ini diperkirakan akan disambut baik Trump, yang berulang kali menekan agar harga minyak lebih rendah guna meredam inflasi, sekaligus sebagai tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dijadwalkan mengunjungi Washington pada November untuk bertemu Presiden AS.

    Meski demikian, realisasi volume tambahan kemungkinan lebih rendah dari yang diumumkan. Sejumlah anggota OPEC+ harus mengompensasi kelebihan pasokan sebelumnya atau tidak memiliki kapasitas cadangan yang cukup. 

    Hal tersebut berpotensi menyoroti kesenjangan kapasitas produksi antarnegara anggota, di mana sebagian tidak mampu meningkatkan produksi meski kuota ditambah, sekaligus menghadapi tekanan harga lebih rendah.

    Keputusan OPEC+ ini muncul di tengah peringatan meningkatnya risiko kelebihan pasokan global setelah berakhirnya musim berkendara musim panas di belahan bumi utara

    Badan Energi Internasional (IEA) di Paris memperkirakan surplus pasokan mencapai rekor tahun depan seiring konsumsi China yang melemah serta lonjakan produksi di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Guyana. Goldman Sachs bahkan memproyeksikan harga Brent bisa anjlok ke level US$50-an pada 2026.

    Sebelumnya, OPEC+ telah menyetujui pemulihan 2,2 juta barel per hari antara April–September, setahun lebih cepat dari jadwal awal

    Para pejabat memberi berbagai alasan untuk membuka keran produksi, mulai dari menindak anggota yang kelebihan pasokan seperti Kazakhstan, hingga memenuhi permintaan Trump agar harga lebih rendah dan merebut kembali volume penjualan dari pesaing seperti produsen shale oil AS.

    Bagi pasar global, langkah terbaru OPEC+ sekaligus mengikis jaring pengaman pasokan cadangan yang selama ini berfungsi meredam guncangan tak terduga

    Keputusan hari Minggu juga menjadi kejutan lain dari Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman, yang dikenal kerap membuat langkah tak terduga untuk mengecoh spekulan.

  • Trump Ancam Balas Dendam Usai Uni Eropa Denda Google Rp53 Triliun

    Trump Ancam Balas Dendam Usai Uni Eropa Denda Google Rp53 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil langkah balasan setelah Komisi Eropa menjatuhkan denda €2,95 miliar (setara Rp53 triliun) kepada Google. Raksasa teknologi itu dianggap menyalahgunakan dominasinya dalam industri periklanan digital.

    Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut denda itu sangat tidak adil dan diskriminatif. Ia menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan tindakan semacam itu terhadap perusahaan Amerika.

    “Jika perlu, saya akan memulai proses Section 301 untuk membatalkan penalti yang tidak adil ini,” tulis Trump dikutip dari Euronews, Minggu (7/9/2025).

    Aturan Section 301 dalam Undang-Undang Perdagangan AS 1974 memungkinkan Washington menjatuhkan sanksi kepada negara asing yang dinilai memberatkan perdagangan AS.

    “Saya akan berbicara dengan Uni Eropa,” tambah Trump saat ditemui wartawan di Gedung Putih, Jumat (5/9/2025).

    Komisi Eropa menyatakan penyelidikan menemukan Google memanfaatkan kekuatannya dengan mengutamakan layanan teknologi iklan milik sendiri, merugikan pesaing, pengiklan, dan penerbit. Fokus investigasi tertuju pada AdX exchange dan DFP ad platform, dua alat utama dalam bisnis iklan digital Google.

    Ini merupakan kali keempat sejak 2017 Google dijatuhi denda antitrust bernilai miliaran euro oleh Brussel. Meski jumlahnya besar, pengamat menilai denda itu hanya “uang receh” bagi Google yang meraup pendapatan €24 miliar pada kuartal II-2025.

    Google menyebut keputusan itu “salah” dan akan mengajukan banding. Perusahaan diberi waktu 60 hari untuk menawarkan solusi, namun Komisi Eropa menilai langkah efektif mungkin hanya bisa dicapai lewat pemisahan sebagian bisnis iklan Google.

    Tekanan dari Eropa

    Denda terbaru dipicu keluhan dari European Publishers Council (EPC). Organisasi tersebut menilai denda saja tidak cukup dan menyerukan agar Google dipaksa menjual unit bisnis iklannya.

    “Fakta bahwa Google terus menyalahgunakan kekuasaannya menunjukkan denda bukan solusi,” kata Direktur Eksekutif EPC Angela Mills Wade.

    Sejumlah pejabat tinggi Eropa juga mendukung opsi pemisahan, dengan alasan denda dan aturan perilaku di masa lalu gagal menghentikan praktik monopoli Google.

    Peneliti senior Future of Technology Institute, Cori Crider menilai keputusan Brussel merupakan langkah penting melawan dominasi Big Tech. “Namun hanya pemecahan struktur yang bisa mengakhiri monopoli Google,” ujarnya.

    Kasus ini pun menambah panas hubungan transatlantik yang belakangan diwarnai perselisihan soal perdagangan, tarif, dan regulasi teknologi.

    Google sendiri juga tengah menghadapi tekanan di Amerika Serikat. Awal pekan ini, hakim federal AS menyatakan perusahaan memiliki monopoli ilegal dalam pencarian online. Namun pengadilan menolak permintaan pemerintah untuk memaksa penjualan browser Chrome.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga AS Protes Pengerahan Pasukan Garda Nasional di Washington

    Warga AS Protes Pengerahan Pasukan Garda Nasional di Washington

    Jakarta –

    Ribuan pengunjuk rasa melakukan demonstrasi di Washington, D.C., pada hari Sabtu. Mereka menuntut Presiden AS Donald Trump mengakhiri pengerahan pasukan Garda Nasional yang berpatroli di jalan-jalan ibu kota.

    Diketahui, Trump bersumpah akan menindak tegas kota-kota lain yang dipimpin Partai Demokrat, ia juga mengancam Chicago dengan deportasi migran.

    Dilansir Reuters, Minggu (7/9/2025), para demonstran yang tergabung dalam pawai “We Are All D.C.”, termasuk imigran tanpa dokumen dan pendukung negara Palestina, meneriakkan slogan-slogan yang mengecam Trump dan membawa poster. Beberapa di antaranya poster bertuliskan, “Trump harus pergi sekarang,” “Bebaskan DC,” dan “Lawan Tirani.”

    “Saya di sini untuk memprotes pendudukan D.C.,” kata Alex Laufer, seorang warga yang berdemonstrasi di Washington D.C.

    “Kami menentang rezim otoriter, dan kami harus menyingkirkan polisi federal dan Garda Nasional dari jalanan kami,” lanjutnya.

    Trump juga menempatkan Departemen Kepolisian Metropolitan distrik ibu kota di bawah kendali federal langsung dan mengirim personel penegak hukum federal, termasuk anggota Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, untuk mengawasi jalan-jalan kota. Langkah-langkah ini dikecam oleh para kritikus sebagai tindakan federal yang melampaui batas.

    (yld/knv)

  • Trump Ancam Tarif Dagang Baru ke Uni Eropa Usai Google Didenda Rp57 Triliun

    Trump Ancam Tarif Dagang Baru ke Uni Eropa Usai Google Didenda Rp57 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengibarkan bendera perang dagang. Kali ini, Uni Eropa jadi sasaran setelah Brussels menjatuhkan denda hampir 3 miliar euro atau sekitar Rp57 triliun (asumsi kurs Rp19.200 per euro) kepada anak usaha Google yaitu Alphabet Inc. atas praktik penyalahgunaan dominasi pasar iklan digital.

    Trump menegaskan tidak akan tinggal diam menghadapi sanksi Uni Eropa. Menurutnya, sanksi itu merupakan diskriminatif terhadap perusahaan teknologi AS. 

    “Sangat tidak adil, dan pembayar pajak Amerika tidak akan diam saja! Pemerintahan saya tidak akan membiarkan tindakan diskriminatif ini terus berlangsung,” tulis Trump di media sosial Truth Social seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (6/9/2025).

    Trump mengisyaratkan akan membuka investigasi Section 301—instrumen hukum yang kerap dipakai Washington untuk menekan mitra dagang. Jika diterapkan maka langkah itu berpotensi berujung pada pemberlakuan tarif baru atas produk Eropa.

    Sebelumnya, dia telah menggunakan mekanisme yang sama untuk menarget impor Brasil. Kini, Trump kembali memperingatkan negara mana pun yang mengenakan pajak digital terhadap perusahaan Amerika akan dikenai tarif ‘substansial’.

    “Ini bukan soal China atau negara lain. Masalahnya Uni Eropa,” tegas Trump setelah menggelar pertemuan dengan para petinggi teknologi, termasuk CEO Google Sundar Pichai, CEO Meta Mark Zuckerberg, dan CEO Apple Tim Cook.

    Eropa Lawan Dominasi Google

    Adapun Komisi Eropa menyatakan Google melanggar aturan persaingan dengan memberi keunggulan bagi layanan iklannya sendiri.

    “Kebebasan sejati berarti level playing field—semua pemain bersaing setara dan warga punya hak untuk memilih,” ujar Komisioner Antitrust UE Teresa Ribera.

    Google menyatakan akan mengajukan banding atas denda tersebut. Langkah itu menambah panjang daftar penalti dari Brussels terhadap perusahaan teknologi AS, setelah sebelumnya Google diganjar denda Android 4,125 miliar euro dan kasus belanja online 2,42 miliar euro.

    Masalahnya, ancaman tarif baru terhadap UE berpotensi memperlebar ketegangan dagang lintas Atlantik di tengah ekonomi global yang masih rapuh. Total denda yang kini mendekati 10 miliar euro membuat hubungan Washington–Brussels semakin panas, dengan risiko merembet pada stabilitas pasar digital dan perdagangan barang.

  • Dapat Tarif Dagang 15% Dari Trump, Posisi PM Jepang Terancam

    Dapat Tarif Dagang 15% Dari Trump, Posisi PM Jepang Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis di Amerika Serikat untuk menerapkan kesepakatan dagang dengan Jepang, dengan tarif dasar 15% untuk sebagian besar barang Jepang, termasuk otomotif.

    Mengutip CNBC, kesepakatan tersebut telah dicapai pada bulan Juli setelah berbulan-bulan negosiasi, dengan Washington dan Tokyo terus menawar detailnya selama berminggu-minggu sebelum ditandatangani.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Tokyo setuju untuk berinvestasi sebesar US$ 550 miliar dalam proyek-proyek yang dipilih oleh pemerintah AS. Selain itu, meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika, seperti jagung dan kedelai, serta pesawat komersial dan peralatan pertahanan buatan AS.

    Sekutu AS di Asia tersebut juga akan menawarkan “pembukaan terobosan dalam akses pasar” di sektor manufaktur, kedirgantaraan, pertanian, dan otomotif, sebagaimana tertera dalam perintah pada hari Kamis tersebut. Kesepakatan yang dicapai pada bulan Juli tersebut mencakup pembelian 100 pesawat Boeing oleh Jepang, impor beras AS yang 75% lebih tinggi, dan produk pertanian dan tanaman pangan senilai US$ 8 miliar.

    Menurut perintah eksekutif tersebut, Washington akan menerapkan tarif dasar sebesar 15% untuk hampir semua impor Jepang, dengan pungutan khusus sektor terpisah untuk mobil dan suku cadangnya (juga 15%), produk kedirgantaraan, produk farmasi generik, dan sumber daya alam.

    Perintah yang dikeluarkan pada hari Kamis tersebut mencegah penerapan tarif khusus negara yang diberlakukan Trump di atas pungutan yang sudah ada. Tarif yang lebih rendah akan berlaku surut untuk barang-barang Jepang untuk konsumsi atau ditarik dari gudang untuk konsumsi pada atau setelah pukul 12.01 pagi waktu timur pada tanggal 7 Agustus 2025. Sedangkan keringanan tarif untuk mobil akan berlaku efektif setelah tujuh hari.

    Adapun kampanye tarif global Trump telah mengacaukan rantai pasokan global, khususnya sektor otomotif Jepang secara mendalam. Bulan lalu, Toyota memperingatkan bahwa mereka memperkirakan kerugian hampir US$ 10 miliar karena tarif Trump untuk mobil membebani penjualannya ke AS, yang memaksanya untuk memangkas proyeksi laba operasional setahun penuh sebesar 16%.

    Tarif juga diperkirakan akan berdampak pada para pesaing, dengan laba sebelum pajak Ford yang telah disesuaikan dilaporkan turun US$ 3 miliar. Sementara GM memproyeksikan kerugian US$ 4 miliar hingga US$ 5 miliar untuk tahun ini.

    Kyoto News melaporkan, negosiator perdagangan utama Jepang, Ryosei Akazawa yang berada di Washington, menyampaikan surat dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang mengundang Trump untuk mengunjungi negaranya. Pejabat Jepang tersebut dilaporkan telah membatalkan kunjungannya ke AS bulan lalu karena beberapa poin penting memerlukan “diskusi teknis lebih lanjut.”

    Penyelesaian kesepakatan AS-Jepang ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap pemimpin Jepang di dalam negeri. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa awal pekan ini merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang alasan mereka kehilangan kursi dalam pemilihan majelis tinggi pada bulan Juli.

    Laporan tersebut mengaitkan kekalahan tersebut dengan kurangnya daya tarik bagi langkah-langkah partai yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, skandal politik sebelumnya, dan lemahnya mobilisasi pemilih muda.

    Laporan media lokal menunjukkan banyak anggota kunci LDP telah mengisyaratkan niat mereka untuk mengundurkan diri kepada perdana menteri, sementara Ishiba mengatakan ia berniat untuk tetap bertahan di tengah desakan internal partainya untuk memilih pemimpin lain.

    Meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan nama individu, laporan tersebut mengisyaratkan “tuduhan implisit terhadap kepemimpinan Ishiba di partai. Hal itu dikatakan oleh James Brady, wakil presiden konsultan politik Teneo.

    Para analis di Eurasia Group dalam sebuah laporan pada hari Jumat menyatakan bahwa Ishiba kemungkinan besar tidak akan lolos dari tantangan dari internal partai pada Senin depan, ketika pemungutan suara mengenai apakah akan memajukan pemilihan pemimpin diperkirakan akan berlangsung.

    “Kinerja buruk Ishiba sebagai pemimpin partai dalam pemilihan majelis rendah dan tinggi serta berbagai peristiwa dalam beberapa hari terakhir, termasuk pengumuman dukungan mantan perdana menteri Aso Taro terhadap pemilihan khusus, telah membalikkan keadaan yang merugikan Ishiba,” kata para analis. Mereka memprediksi peluang kekalahan Ishiba sebesar 60% dalam pemilihan, dengan kemungkinan ia mengundurkan diri sebelum pemungutan suara berlangsung karena ketidakpuasan internal yang meningkat.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Titah Trump: 475 Pekerja Hyundai di AS Digerebek, Banyak Warga Korsel

    Titah Trump: 475 Pekerja Hyundai di AS Digerebek, Banyak Warga Korsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ratusan pekerja di fasilitas aki mobil Hyundai Motor yang sedang dibangun di Georgia, ditahan dalam penggerebekan oleh otoritas AS pada hari Kamis, yang menghentikan pekerjaan di pabrik yang merupakan salah satu investasi utama produsen mobil Korea tersebut di AS.

    Sekitar 475 pekerja, yang sebagian besar adalah warga negara Korea Selatan, ditangkap, menurut pejabat imigrasi AS, operasi penegakan hukum satu lokasi terbesar dalam sejarah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS).

    Dilansir Reuters, Pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan tindakan keras terhadap imigran, mengganggu bisnis di seluruh negeri, bahkan ketika Gedung Putih telah mendorong lebih banyak arus masuk dari investor asing.

    Penangkapan tersebut dapat memperburuk ketegangan antara Washington dan Seoul, sekutu dan investor utama di AS. Kedua negara telah berselisih mengenai detail kesepakatan perdagangan yang mencakup investasi senilai $350 miliar. Pada pertemuan puncak bulan lalu, Korea Selatan menjanjikan investasi AS senilai US$ 150 miliar – termasuk US$ 26 miliar dari Hyundai Motor.

    Pejabat Keamanan Dalam Negeri mengatakan para pekerja yang ditangkap di lokasi Ellabell, Georgia, dilarang bekerja di AS setelah melintasi perbatasan secara ilegal atau melebihi batas waktu visa.

    “Penyelidikan berlangsung selama beberapa bulan,” ujar Steven Schrank, agen khusus yang bertanggung jawab atas investigasi untuk Georgia, dalam sebuah konferensi pers.

    “Ini bukan operasi imigrasi di mana agen memasuki lokasi, mengumpulkan orang-orang, dan menempatkan mereka di dalam bus,” ujarnya. Schrank mengatakan terdapat jaringan subkontraktor di lokasi tersebut.

    “Para pekerja yang ditangkap ditahan di fasilitas penahanan ICE di Folkston, Georgia. Sebagian besar dari 475 orang tersebut adalah warga negara Korea Selatan,” ujarnya Schrank

    Juru bicara Hyundai Motor mengatakan tidak ada satu pun orang yang ditahan yang bekerja langsung di perusahaan mobil tersebut.

    Perusahaan tersebut mengatakan bahwa kepala manufaktur untuk Amerika Utara, Chris Susock, akan “mengambil alih tata kelola seluruh megasite di Georgia.”

    “Kami akan melakukan investigasi untuk memastikan semua pemasok dan subkontraktor mereka mematuhi semua hukum dan peraturan. Hyundai tidak menoleransi siapa pun yang tidak mematuhi hukum,” demikian pernyataan perusahaan.

    Media Korea menyebutkan jumlah warga Korea Selatan yang ditahan sekitar 300 orang. Penggerebekan tersebut-yang dijuluki “Operasi Tegangan Rendah”-melibatkan lebih dari 400 petugas penegak hukum setelah penyelidikan selama berbulan-bulan.

    Seorang juru bicara di mitra usaha patungan baterai Hyundai, produsen baterai Korea Selatan LG Energy Solutions mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bekerja sama dan telah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi. Fasilitas tersebut, yang merupakan usaha patungan antara LGES dan Hyundai Motor, dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini, menurut LGES.

    Saham Hyundai Motor ditutup turun 0,7% pada hari Jumat, dan saham LGES turun 2,3%.

    Di bawah kepemimpinan Trump, Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, atau ICE, bagian dari DHS, telah mendorong tindakan keras pemimpin Partai Republik tersebut terhadap para migran, yang didukung oleh pendanaan yang memecahkan rekor dan keleluasaan baru untuk melakukan penggerebekan.

    Trump mengatakan ia ingin mendeportasi penjahat “terburuk dari yang terburuk”, tetapi data ICE menunjukkan peningkatan jumlah non-penjahat yang ditangkap. Para aktivis hak asasi manusia mengecam penggerebekan semacam itu.

    Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat bahwa “setiap pekerja asing yang didatangkan untuk proyek-proyek tertentu harus memasuki Amerika Serikat secara legal dan dengan izin kerja yang sesuai.”

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan penyesalan dan kekhawatirannya atas penggerebekan tersebut.

    “Aktivitas ekonomi perusahaan-perusahaan kami yang berinvestasi di Amerika Serikat dan kepentingan warga negara kami tidak boleh dilanggar secara tidak semestinya selama proses penegakan hukum AS,” kata juru bicara kementerian Lee Jae-woong dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

    Video di media sosial menunjukkan seorang pria mengenakan rompi bertuliskan HIS, akronim untuk Investigasi Keamanan Dalam Negeri, memberi tahu para pekerja dengan rompi keselamatan kuning.

    “Kami memiliki surat perintah penggeledahan untuk seluruh lokasi. Kami ingin konstruksi segera dihentikan. Kami ingin semua pekerjaan di lokasi itu segera dihentikan.”

    Departemen Kehakiman AS dalam sebuah pernyataan mengatakan beberapa orang mencoba melarikan diri selama penggerebekan. Beberapa orang harus disedot keluar dari kolam limbah di lokasi tersebut, kata Departemen Kehakiman.

    Partai Demokrat Georgia mengutuk penggerebekan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari “taktik menakut-nakuti bermotif politik yang dirancang untuk meneror orang-orang yang bekerja keras mencari nafkah, menggerakkan perekonomian kita, dan berkontribusi kepada masyarakat di seluruh Georgia yang telah mereka jadikan rumah.”

    Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Gubernur Georgia Brian Kemp mengatakan: “Di Georgia, kami akan selalu menegakkan hukum, termasuk semua undang-undang imigrasi negara bagian dan federal.”

    Hyundai menyatakan produksi kendaraan listriknya di lokasi yang luas tersebut tidak terpengaruh.

    Pada tahun 2023, Hyundai Motor dan LG Energy mengumumkan kerja sama senilai $4,3 miliar untuk memproduksi sel baterai kendaraan listrik (EV), dengan masing-masing perusahaan memegang 50% saham. Pabrik tersebut akan memasok baterai untuk model EV Hyundai, Kia, dan Genesis.

    Pabrik baterai tersebut merupakan bagian dari investasi Hyundai senilai $12,6 miliar di negara bagian tersebut, termasuk pabrik mobil yang baru saja dibuka oleh produsen mobil tersebut, yang akan menjadi proyek pembangunan ekonomi terbesar, membuka lembaran baru dalam sejarah negara bagian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kapal LNG Rusia Satu Persatu Bersandar di China Meski Ditentang AS

    Kapal LNG Rusia Satu Persatu Bersandar di China Meski Ditentang AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebuah kapal tanker kedua yang mengangkut gas alam cair (LNG) dari pabrik ekspor Rusia yang dikenai sanksi AS tiba di China pada Sabtu, sementara Beijing terus memperluas hubungannya dengan Moskow meskipun ditentang oleh Washington.

    Melansir dari Bloomberg, Sabtu (6/9/2025) kapal tanker Voskhod, yang mengangkut muatan dari pabrik Arctic LNG 2, bersandar di terminal impor Beihai di selatan China, menurut data pelacakan kapal yang dikompilasi oleh Bloomberg.

    Pengiriman pertama dari Arctic LNG 2 tiba di China pada akhir Agustus. Pengiriman tersebut terjadi menjelang kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana kedua negara memperkuat hubungan energi mereka melalui serangkaian perjanjian pipa gas. 

    Sementara Arctic LNG 2 menghadapi kesulitan dalam mencari pembeli setelah masuk daftar hitam oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada 2023.

    Setidaknya tiga kapal lagi dari Arctic LNG 2 tampaknya sedang dalam perjalanan ke China, menurut data pelacakan kapal Bloomberg. Adapun pengiriman lain mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba karena es telah menumpuk di Rute Laut Utara, sehingga menyulitkan kapal tradisional untuk menempuh rute yang lebih pendek ke Asia.

    Sejak pertengahan Agustus lalu, beberapa kapal tanker LNG memang terpantau tengah menuju Asia dari fasilitas ekspor Rusia—yang dikenai sanksi Amerika Serikat (AS)—untuk mencari pembeli. 

    Untuk diketahui, Arctic LNG 2 memproduksi delapan kargo LNG pada musim panas lalu, tetapi terpaksa ditutup pada Oktober 2024 karena gagal mendapatkan pembeli. Penutupan juga disebabkan adanya penumpukan es musiman di sekitar fasilitas.

    Fasilitas LNG tersebut, yang awalnya dikenai sanksi oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, kembali melakukan pemuatan pada Juni lalu. Namun, kala itu belum ada kargo yang berhasil bersandar di fasilitas impor mana pun. Masih belum jelas apakah empat kapal yang saat ini menuju Asia akan benar-benar menemukan pembeli. Sekitar selusin kapal, termasuk yang mampu berlayar di perairan es, telah disiapkan untuk melayani Arctic LNG 2.

  • Trump Bertemu Bos-bos Perusahaan Teknologi, Elon Musk Tak Tampak

    Trump Bertemu Bos-bos Perusahaan Teknologi, Elon Musk Tak Tampak

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggelar jamuan makan malam di Gedung Putih pada Kamis malam bersama pengusaha, bos-bos perusahaan teknologi hingga politisi. Namun, CEO Tesla Elon Musk tak tampak dalam pertemuan tersebut.

    Menurut keterangan Gedung Putih, lebih dari belasan tokoh besar teknologi masuk daftar undangan, termasuk pendiri Meta Mark Zuckerberg, CEO Apple Tim Cook, pendiri Microsoft Bill Gates, pendiri OpenAI Sam Altman, CEO Google Sundar Pichai, dan CEO Microsoft Satya Nadella.

    Dikutip dari CBS News, Sabtu (6/9/2025), dalam acara itu, Trump duduk bersebelahan dengan Zuckerberg, sementara Gates berada di samping Ibu Negara Melania Trump.

    Trump yang belakangan dekat dengan pimpinan Apple dan Nvidia serta berupaya menarik komitmen investasi mereka melontarkan pujian dengan sebutan ‘pemimpin revolusi dalam bisnis dan kecerdasan’.

    “Ini jelas kelompok dengan IQ tinggi, dan saya sangat bangga pada mereka,” kata Trump.

    Beberapa tokoh diminta Trump untuk berbicara, termasuk Zuckerberg, Nadella, dan Pichai. Gates menggunakan kesempatan tersebut untuk menyoroti kemajuan teknologi vaksin. Gates memuji inisiatif vaksin COVID-19 Operation Warp Speed yang diluncurkan Trump, seraya menekankan kebutuhan riset baru untuk penyakit seperti HIV dan anemia sel sabit.

    U.S. President Donald Trump, first lady Melania Trump and Microsoft cofounder Bill Gates attend a private dinner for technology and business leaders in the State Dining Room at the White House in Washington, D.C., U.S., September 4, 2025. REUTERS/Brian Snyder Foto: REUTERS/Brian Snyder

    Elon Musk Tak Bisa Hadir

    Sementara itu, Elon Musk menulis di X bahwa ia sebenarnya diundang tetapi tidak bisa hadir dan mengutus perwakilannya. Pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa orang terkaya di dunia itu memang masuk daftar undangan.

    Hubungan Musk dan Trump sendiri sempat retak awal tahun ini. Elon Musk keluar dari lingkaran pemerintahan sambil mengkritik keras Trump terkait belanja negara dan kasus Epstein, bahkan berjanji membentuk partai politik baru bernama America Party meski hingga kini belum terwujud.

    Meski begitu, awal pekan ini Trump kembali meramalkan bahwa Elon Musk akan balik ke Partai Republik. “Saya rasa dia tidak punya pilihan,” ujar Trump dalam wawancara radio.

    “Masa iya dia mau gabung dengan kaum radikal kiri yang gila? Mereka gila. Dia orang dengan akal sehat, dia orang baik,” tambah Trump.

    Trump menyebut Elon Musk sebagai sosok yang 80% super jenius, tapi 20% bermasalah. Menurutnya, jika bagian yang 20% itu bisa diselesaikan maka Elon Musk akan jadi luar biasa.

    “Dia memang sempat salah langkah, tapi itu wajar, kadang hal-hal begitu terjadi,” ujar Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)

  • AS Resmi Beri Tarif 50% ke India, Trump: Tak Perlu Khawatir

    AS Resmi Beri Tarif 50% ke India, Trump: Tak Perlu Khawatir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hubungannya dengan India, meskipun AS telah memberlakukan tarif 50% untuk banyak barang dari negara tersebut sebagai hukuman atas pembelian energi Rusia oleh New Delhi.

    Trump mengatakan dia akan selalu menjadi teman dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, tetapi dia tidak suka dengan apa yang India lakukan saat ini soal pembelian minyak dari Rusia. 

    “India dan AS memiliki hubungan khusus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita hanya kadang-kadang mengalami momen-momen tertentu,” kata Trump, sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Sabtu (6/9/2025). 

    Komentar relatif positif Trump tentang India datang meskipun negosiasi formal antara Washington dan New Delhi mengenai perjanjian perdagangan untuk menurunkan tingkat tarif telah mandek, dan Presiden AS pekan ini mengekspresikan kemarahan terhadap Modi karena menghadiri KTT di China bersama Vladimir Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari China. 

    Trump pekan ini mengatakan India telah menawarkan untuk menurunkan tarifnya atas barang-barang AS menjadi nol, tetapi dia menyiratkan bahwa konsesinya mungkin datang terlalu terlambat dalam pembicaraan. 

    Pada Jumat pagi, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa “konyol” jika India terus membeli minyak dari Rusia meskipun ada konflik yang sedang berlangsung dengan Ukraina, dan bahwa negara tersebut perlu memilih pihak.

    “Baiklah, dukung dolar, dukung Amerika Serikat, dukung klien terbesar Anda, yaitu konsumen Amerika, atau, saya kira Anda akan dikenakan tarif 50%,” kata Lutnick.

    Sebelumnya, Trump menilai hubungan dagang kedua negara selama ini tidak seimbang akibat tingginya tarif impor yang diberlakukan New Delhi.

    “India selama bertahun-tahun menerapkan tarif yang sangat tinggi, mungkin yang tertinggi di dunia,” katanya.

    Kebijakan tarif AS tersebut mengejutkan pejabat India, meski kedua negara telah menjalani negosiasi berbulan-bulan. Menurut pejabat perdagangan, tarif tinggi dan kebijakan proteksionis India kerap membuat frustrasi tim negosiator Washington.

    Trump awalnya menetapkan bea masuk 25% untuk produk ekspor India, sebelum menggandakannya menjadi 50% pekan lalu. Langkah ini berdampak pada lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS, pasar ekspor terbesar bagi India.

    AS keberatan atas keputusan India melanjutkan pembelian energi dari Rusia, yang menurut New Delhi diperlukan untuk menjaga harga minyak domestik tetap rendah.

    Para pengkritik menilai pembelian energi oleh India dan China justru membantu menopang ekonomi Rusia dan melemahkan efektivitas sanksi Barat yang ditujukan untuk menghentikan perang di Ukraina.

  • Trump Gagal Setop Bantuan Luar Negeri

    Trump Gagal Setop Bantuan Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk menyetop pengiriman bantuan luar negeri berpotensi batal usai kalah dalam putusan hakim terbaru. 

    Pemerintahan Trump tetap terikat perintah pengadilan untuk menghabiskan miliaran dolar dana bantuan luar negeri AS yang akan kedaluwarsa pada akhir bulan ini, setelah pengadilan banding federal menolak permohonan pemerintah untuk campur tangan.

    Melansir dari Bloomberg, Sabtu (6/9/2025), bahwa putusan 2-1 pada Jumat (5/9/2025) dari panel tiga hakim pengadilan banding merupakan perselisihan terhadap ‘kemunduran kebijakan’ Trump, apakah Trump dapat menolak menghabiskan dana yang disetujui Kongres untuk program bantuan di seluruh dunia.

    Departemen Kehakiman telah memberi sinyal dalam dokumen pengadilan bahwa kemungkinan mereka akan meminta Mahkamah Agung AS untuk mempertimbangkan kasus ini secara darurat dan menangguhkan perintah pengadilan federal Washington dalam beberapa hari ke depan.

    Sekitar US$12 miliar dari US$30 miliar yang menjadi sengketa di pengadilan akan kedaluwarsa setelah 30 September jika Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS atau US Agency for International Development (USAID) tidak ada rencana penggunaan dana tersebut. 

    Sementara itu, Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Penarikan Kembali Bantuan

    Adapun, langkah terbaru dari Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit DC bukanlah putusan akhir mengenai keabsahan upaya Trump dan pejabat AS lainnya untuk menarik kembali dana bantuan luar negeri, yang merupakan bagian dari upaya lebih besar administrasinya untuk membongkar USAID dan secara drastis mengurangi keterlibatan AS di luar negeri.

    Hakim Sirkuit DC Cornelia Pillard dan Florence Pan—yang ditunjuk oleh mantan presiden Barack Obama dan Joe Biden masing-masing—memutuskan untuk menolak permintaan pemerintah untuk sementara mencabut perintah pengadilan tingkat bawah terkait penarikan bantuan luar negeri tersebut. Sementara Hakim Justin Walker, yang dikonfirmasi selama masa jabatan pertama Trump, mencatat bahwa dia akan berpihak pada pemerintah. 

    Hakim Distrik AS Amir Ali memutuskan pada 3 September bahwa penolakan pemerintahan untuk menghabiskan dana bantuan kemungkinan melanggar undang-undang AS yang mengatur cara lembaga federal mengambil keputusan. Dia sebelumnya menghentikan pemblokiran dana berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi, tetapi beralih ke klaim lain setelah panel banding yang terbagi membatalkan perintah pengadilan tersebut.

    Ali berpendapat bahwa pemerintah tidak memberikan alasan untuk menggantikan harapan dasar bahwa anggaran Kongres harus diikuti. Dirinya menyimpulkan bahwa keputusan penghentian pendanaan melanggar Undang-Undang Prosedur Administrasi.

    Sebelum putusan dari Ali dikeluarkan, Trump meminta Kongres untuk menarik kembali lebih dari US$4 miliar dana bantuan luar negeri yang akan kedaluwarsa tahun ini, termasuk US$3,2 miliar dari undang-undang anggaran 2024 yang menjadi objek putusan terbaru, menurut berkas pengadilan. 

    Langkah Trump, yang dikenal sebagai “pocket rescission,” dirancang untuk memungkinkan dia menghindari pengeluaran dana tersebut jika Kongres tidak bertindak hingga akhir September, dan secara luas dianggap sebagai uji coba kemampuannya menggunakan manuver tersebut untuk mengelak dari wewenang legislatif di masa depan, seperti dilaporkan sebelumnya oleh Bloomberg.

    Dalam meminta Pengadilan Banding DC untuk campur tangan lagi, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa mereka memiliki niat penuh untuk mengikat. Artinya, lembaga-lembaga akan berkomitmen untuk menghabiskan dana yang akan berakhir masa berlakunya yang belum diajukan Trump ke Kongres untuk ditarik kembali.

    Apakah cabang eksekutif dapat menolak menghabiskan dana yang dialokasikan Kongres “adalah masalah yang harus diselesaikan oleh cabang-cabang politik, bukan oleh pengadilan yang campur tangan atas permintaan penggugat swasta,” tulis pengacara pemerintah.

    Perkara tersebut adalah Global Health Council v. Trump, 25-5319, dan Aids Vaccine Advocacy Coalition v. Department of State, 25-5317, Pengadilan Banding AS, DC Circuit (Washington, DC).