Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% terhadap India dan China sebagai bagian dari upaya bersama menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina.

    Menurut tiga pejabat yang mengetahui persoalan ini dilansir dari Financial Times pada Rabu (10/9/2025), permintaan itu disampaikan Trump saat dirinya mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. 

    Pertemuan tersebut membahas langkah untuk meningkatkan beban ekonomi bagi Moskow.

    “Kami siap melangkah, siap saat ini juga, tetapi hanya akan melakukan ini jika mitra Eropa bersedia bergerak bersama kami,” ujar seorang pejabat AS.

    Pejabat lainnya menambahkan bahwa Washington siap mengikuti tarif yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap China dan India. Hal ini berpotensi memicu kenaikan lebih lanjut atas bea impor kedua negara ke AS.

    Usulan Trump ini muncul di tengah kesulitan AS mencapai kesepakatan damai dan meningkatnya serangan udara Rusia terhadap Ukraina.

    “Pandangan presiden jelas: mari kita kenakan tarif besar-besaran dan terus pertahankan tarif itu sampai China setuju berhenti membeli minyak Rusia. Tidak banyak opsi lain bagi minyak tersebut,” kata seorang pejabat AS.

    Langkah Trump tersebut diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi mempererat hubungan dalam KTT pekan lalu.

    Bulan lalu, AS telah menaikkan tarif impor India hingga 50% akibat pembelian minyak Rusia, memicu ketegangan dengan negara Asia Selatan itu. Namun, pada Selasa malam Trump menulis di Truth Social bahwa negosiasi dagang dengan India tetap berjalan dan mengisyaratkan akan berakhir sukses.

    “India dan Amerika Serikat tengah melanjutkan perundingan untuk mengatasi hambatan perdagangan antara kedua negara. Saya menantikan pembicaraan dengan sahabat baik saya, Perdana Menteri Modi, dalam beberapa minggu mendatang,” tulis Trump.

    Adapun China belum secara khusus menjadi target tarif akibat pembelian minyak Rusia. Pada April lalu, Trump sempat menaikkan tarif impor China secara tajam, namun kemudian dikurangi pada Mei setelah terjadi gejolak pasar yang signifikan.

    Dalam diskusi di Washington, pejabat UE yang dipimpin Kepala Sanksi David O’Sullivan berdialog dengan pejabat senior Departemen Keuangan AS. Menurut sumber, ibu kota-ibu kota Eropa tengah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap China dan India karena membeli minyak serta gas Rusia. 

    Namun, banyak pihak masih berhati-hati mengingat hubungan dagang erat UE dengan Beijing dan New Delhi.

    Diplomat AS di Eropa juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menjatuhkan sanksi berat kepada pembeli energi Rusia tanpa partisipasi UE. Terlebih, sejumlah negara Eropa sendiri masih mengimpor produk energi dari Rusia.

    “Pertanyaannya, apakah Eropa punya kemauan politik untuk mengakhiri perang ini?. Setiap langkah tentu akan mahal, dan agar presiden melakukannya, kami membutuhkan mitra Eropa, idealnya seluruh mitra internasional. Kita akan berbagi beban bersama,” ujar seorang pejabat.

  • Gedung Putih Akui Israel Kabari AS Sebelum Bombardir Qatar

    Gedung Putih Akui Israel Kabari AS Sebelum Bombardir Qatar

    Washington –

    Militer Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan para pemimpin Hamas di Doha, Qatar. Israel disebut telah memberi tahu Amerika Serikat (AS) sebelum meluncurkan serangan ke Qatar.

    “Kami telah diberitahu sebelumnya,” kata pejabat Gedung Putih AS, yang tidak disebutkan namanya, dilansir AFP, Selasa (9/9/2025).

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan serangan militer Israel di Doha merupakan operasi independen dan tanggung jawab penuh Israel.

    “Tindakan hari ini terhadap para pemimpin Hamas adalah operasi Israel yang sepenuhnya independen,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah unggahan media sosial, dilansir Aljazeera, Selasa (9/9).

    “Israel yang memulainya, Israel yang melaksanakannya, dan Israel bertanggung jawab penuh,” lanjut Netanyahu.

    Baik militer Israel maupun Netanyahu tidak secara eksplisit merujuk lokasi serangan di ibu kota Qatar dalam pernyataan mereka.

    Israel Bombardir Doha

    Militer Israel membombardir ibu kota Qatar, Doha. Pihak Israel mengaku menargetkan para pemimpin senior Hamas yang berada di Doha, tempat biro politik kelompok Palestina tersebut bermarkas.

    “IDF (militer Israel) dan ISA (badan keamanan) melakukan serangan tepat sasaran yang menargetkan para pemimpin senior organisasi teroris Hamas,” kata militer Israel dilansir AFP, Selasa (9/9).

    Pihak Israel menyampaikan kembali pihaknya mengincar Hamas yang telah melakukan pembantaian pada 7 Oktober 2023 silam di Israel.

    “Selama bertahun-tahun, para anggota kepemimpinan Hamas ini telah memimpin operasi organisasi teroris, bertanggung jawab langsung atas pembantaian brutal 7 Oktober (2023), dan telah mengatur serta mengelola perang melawan Negara Israel,” kata militer Israel.

    (fas/jbr)

  • Airlangga Ungkap Kabar Terbaru Impor Migas & Pesawat Boeing AS

    Airlangga Ungkap Kabar Terbaru Impor Migas & Pesawat Boeing AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terbaru terkait negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), terkait penerapan tarif resiprokal. Sebelumnya disepakati bahwa Indonesia akan melakukan beberapa pembelian dari Amerika Serikat berupa minyak dan gas hingga pesawat Boeing dari AS.

    “Tentu masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan, jadi tim sedang berada di Washington,” kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).

    Menurutnya untuk implementasi kesepakatan perdagangan demi menyeimbangkan neraca dagang sesuai keinginan AS, maka harus ada semacam perjanjian antar negara. Saat ini pemerintah juga masih mengejar penyelesaian payung hukum dari Indonesia untuk kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.

    “Masih ada persiapan karena sedang dimintakan juga peraturan dari presiden, dari sini,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut menurutnya saat ini nilai perdagangan juga sudah ada beberapa yang diputuskan, meski ada beberap perubahan. Untuk itu dia belum bisa membeberkan detailnya.

    “Angkanya kan sudah ada yang diputuskan, dan ada yang relatif angkanya berbeda, terutama untuk produk yang tidak diproduksi di Amerika,” jelasnya.

    Diketahui sebelumnya, antara RI dan AS memang sudah menyepakati tarif sebesar 19% untuk Indonesia yang berlaku sejak 7 Agustus 2025. Namun, tarif untuk sejumlah komoditas tertentu masih dinegosiasi.

    Presiden AS Donald Trump juga sempat mengumumkan Indonesia berkomitmen membeli energi AS senilai US$ 15 miliar, produk pertanian US$ 4,5 miliar, dan 50 jet Boeing yang sebagian besar merupakan Boeing 777. Hal ini diungkapkan pada (15/7/2025) lalu, melalui platform Truth Social.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Airlangga: Implementasi tarif dengan AS masih dibahas di Washington

    Airlangga: Implementasi tarif dengan AS masih dibahas di Washington

    “Masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi, tim sedang berada di Washington. Harus ada semacam perjanjian antarnegara,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tim negosiasi dari Indonesia masih membahas implementasi perjanjian tarif dengan Amerika Serikat di Washington D. C., AS.

    Airlangga menyebut sebelum kesepakatan mengenai tarif itu dilaksanakan oleh dua negara, perlu ada perjanjian mengenai implementasinya yang disetujui oleh dua belah pihak.

    “Masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi, tim sedang berada di Washington. Harus ada semacam perjanjian antarnegara,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Airlangga menyebut untuk negosiasi mengenai besaran tarif sudah disepakati oleh Indonesia dan AS, yaitu sebesar 19 persen. Walaupun demikian, ada beberapa sektor yang berbeda besaran tarifnya, terutama untuk produk-produk yang tidak diproduksi di Amerika Serikat.

    Tidak hanya itu, sebelum implementasi perjanjian tarif, Indonesia juga masih menyusun regulasi-regulasi terkait.

    “Masih ada persiapan, karena sedang dimintakan juga peraturan dari Presiden, dari sini,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor resiprokal untuk Indonesia sebesar 19 persen, turun dari angka yang ditetapkan pertama kali sebesar 32 persen. Finalisasi besaran tarif 19 persen itu terjadi setelah adanya negosiasi via sambungan telepon antara Presiden AS dengan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, tim negosiasi dari Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Airlangga, juga terbang langsung ke Amerika Serikat, untuk menurunkan besaran tarif impor yang pertama kali ditetapkan oleh AS untuk Indonesia.

    Dalam kesepakatan itu, Indonesia menyatakan komitmennya untuk membeli produk energi AS senilai 15 miliar dolar AS, dan produk-produk agrikultur sebesar 4,5 miliar dolar AS. Indonesia juga berkomitmen membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Terkait pembicaraannya dengan Trump, Presiden Prabowo menjelaskan negosiasi itu sempat berjalan alot. “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati,” kata Presiden Prabowo di Jakarta pada 16 Juli 2025.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan seluruh keputusan yang diambil telah diperhitungkan dengan matang, termasuk mempertimbangkan perlindungan terhadap pekerja Indonesia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Negara Ini Rela Jadi “Senjata” Trump Lawan Kekuatan Raksasa China

    Negara Ini Rela Jadi “Senjata” Trump Lawan Kekuatan Raksasa China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Somaliland, negara otonom di Tanduk Afrika, berambisi menjadi mitra strategis Amerika Serikat (AS) dalam persaingan global dengan China. Meski demikian, status Somaliland masih jadi ganjalan karena secara resmi diakui dunia internasional sebagai bagian dari Somalia.

    “Amerika Serikat mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Somalia, yang mencakup wilayah Somaliland,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Newsweek, Selasa (9/9/2025).

    Namun, Somaliland terus melobi Washington. Bashir Goth, perwakilan Somaliland untuk AS, menilai pendekatan lama yang mengandalkan pemerintah pusat Somalia gagal menciptakan stabilitas.

    “Somaliland berharap dapat melanjutkan percakapan yang konstruktif dan pragmatis dengan para pejabat AS mengenai masa depan hubungan bilateral kita,” kata Goth.

    Somaliland juga menawarkan dirinya sebagai mitra demokratis dan stabil di kawasan yang rawan konflik.

    “Somaliland telah membangun masyarakat yang aman, stabil, dan demokratis, terbuka terhadap investasi asing, dan berupaya menjalin hubungan damai dengan tetangga,” tambah Goth.

    Klaim Somaliland menarik perhatian di Washington, terutama di kalangan politisi Partai Republik. Senator Ted Cruz, misalnya, mendesak Donald Trump untuk mengakui Somaliland.

    “Somaliland telah muncul sebagai mitra keamanan dan diplomatik penting bagi AS, membantu memajukan kepentingan keamanan nasional di Tanduk Afrika,” tegas Cruz dalam suratnya ke Trump.

    Selain aspek keamanan, Somaliland juga menggoda AS dengan cadangan mineral penting, termasuk litium dan tembaga, yang dibutuhkan dalam rantai pasokan global. “Seiring upaya AS mendiversifikasi sumber mineral dari dominasi China, Somaliland adalah mitra potensial,” kata Goth.

    Namun, sejumlah pakar mengingatkan risiko pengakuan Somaliland. David Shinn, mantan diplomat AS di Afrika, menyebut dampaknya bisa merusak hubungan dengan Mogadishu dan memicu resistensi di Uni Afrika.

    “Saya bersimpati pada rakyat Somaliland, tapi menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland bukanlah kepentingan nasional AS saat ini,” ujar Shinn.

    Adapun China telah menolak keras langkah Somaliland tersebut. “Somaliland adalah bagian dari Somalia. China mendukung penuh upaya pemerintah Somalia menjaga persatuan dan integritas teritorial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Blak-blakan Mark Zuckerberg, Kesal Akun Ditutup Hingga Gugat Meta

    Blak-blakan Mark Zuckerberg, Kesal Akun Ditutup Hingga Gugat Meta

    Jakarta –

    Mark Zuckerberg meluapkan kekesalannya hingga menggugat Meta. Pasalnya, Meta memblokir akunnya berulangkali karena mencurigai dia mempermainkan nama sang bos, yang juga adalah Mark Zuckerberg.

    Mark Zuckerberg ini adalah seorang pengacara kebangkrutan di Indianapolis, Amerika Serikat, yang sudah 38 tahun berkarier. Dia mengalami masalah kesalahan identitas di Facebook selama 15 tahun karena berbagi nama dengan pendirinya.

    Akun pribadinya yang terverifikasi telah ditutup lima kali, dan setelah kehilangan dana iklan sebesar USD 11.000 ketika halaman firma hukumnya ditutup pada bulan Mei untuk keempat kalinya, ia mengajukan gugatannya ke pengadilan.

    “Biasanya Anda akan berkata, ya, ini hanya Facebook dan bukan masalah besar, tapi kali ini hal ini memengaruhi keuntungan saya karena saya membayar iklan untuk bisnis saya dalam upaya mendapatkan klien,” katanya yang dikutip detikINET dari New York Post.

    “Jadi mereka mengambil uang saya, tapi setelah mengambilnya, mereka menutup saya karena apa yang mereka katakan menyamar sebagai selebritas, tidak menggunakan nama asli, dan melanggar standar komunitas mereka. Dan itu pesan yang sama yang saya terima setiap kali mereka menutup saya,” keluhnya.

    Zuckerberg menuduh perusahaan induk Facebook itu lalai dan melanggar kontrak lantaran menangguhkan akunnya karena alasan yang tidak berdasar dan tidak pantas.

    Halaman Facebook-nya pertama kali dinonaktifkan tahun 2010, dan setiap kali sejak itu, dia harus menjalani proses banding sangat panjang. Itu termasuk mengirimkan foto diri, SIM, dan kartu kredit, untuk membuktikan bahwa dia orang sungguhan dan tidak iseng meniru nama Mark Zuckerberg.

    “Saya pikir sangat menyinggung bahwa perusahaan yang seharusnya sangat paham teknologi di dunia tidak dapat menemukan cara untuk menandai akun saya dan mencegah hal ini terjadi,” kata Zuckerberg, yang telah berpraktik hukum kepailitan selama 38 tahun.

    Meta sendiri mengaku sudah mengaktifkan kembali akunnya. “Kami tahu ada lebih dari satu Mark Zuckerberg di dunia, dan kami sedang menyelidiki masalah ini,” kata juru bicara Meta.

    Meskipun Zuckerberg bercanda bahwa berbagi nama CEO Meta yang terkenal itu memiliki keuntungan tersendiri, cseperti mendapatkan meja yang bagus di restoran setelah melakukan reservasi, hal itu juga menyebabkan masalah.

    Firma hukumnya sering ditelepon pengguna Facebook yang mencari bantuan, menerima banyak paket yang ditujukan untuk tokoh media sosial tersebut, dan tahun 2020, ia secara keliru dituntut Departemen Layanan Sosial di Washington atas dugaan eksploitasi finansial.

    Zuckerberg terpaksa masih mengandalkan platform seperti Facebook untuk menarik klien baru dan bersaing dengan praktik hukum lokal lain yang juga menghabiskan uang iklan di jejaring sosial tersebut. “Faktanya adalah mereka memengaruhi bisnis saya sekarang, klien saya tak bisa menemukan saya,” ucap pengacara yang frustrasi itu.

    (fyk/fay)

  • Airlangga Ungkap Kabar Terbaru soal Impor Migas dan Pesawat Boeing dari AS

    Airlangga Ungkap Kabar Terbaru soal Impor Migas dan Pesawat Boeing dari AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kabar terbaru terkait impor energi dan 50 unit pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS). Impor ini merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan AS terkait pemangkasan tarif resiprokal AS dari 32% menjadi 19%.

    Airlangga mengatakan ini masih dibahas lebih lanjut detail. Saat ini tim negosiasi sudah berada di AS untuk pembahasan tersebut.

    “Tentu masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi, tim sedang berada di Washington,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Airlangga menambahkan, dalam keputusan impor harus terlebih dahulu ada perjanjian antarnegara serta Peraturan Presiden mengenai impor energi dan pesawat Boeing, sehingga saat ini belum dapat dipastikan kapan impor paket pertama dari hasil kesepakatan antara RI dan AS.

    “Ini masih ada persiapan karena sedang dimintakan juga peraturan dari presiden, dari sini presiden Prabowo,” katanya.

    Terkait dengan nilai impor dari AS, Airlangga menyebut sebagian angka sudah diputuskan. Sementara sebagian lain masih bisa berubah, terutama untuk produk yang tidak diproduksi di AS.

    “Angkanya kan sudah ada yang diputuskan dan ada yang relatif angkanya berbeda, terutama untuk produk yang tidak diproduksi Amerika,” katanya.

    Syarat dari Trump

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberikan kado kepada Indonesia berupa pemangkasan tarif impor produk Indonesia masuk Amerika Serikat (AS) jadi 19% dari sebelumnya sebesar 32%. Meski begitu, Trump tidak serta merta memberikan kado kepada Indonesia secara gratis. Dalam hal ini, Trump meminta Pemerintah Indonesia menjalankan empat syarat.

    Mengutip dari CNN, Rabu (16/7/2025), 4 syarat tersebut adalah pertama, Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari AS. Kedua, Indonesia akan membeli produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (kurs Rp 16.271/US$).

    Ketiga, Indonesia akan membeli produk pertanian dari AS senilai US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 73 triliun. Keempat, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777. Rencananya pembelian ini melalui maskapai Garuda Indonesia.

    (ara/ara)

  • Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat saat ini sedang tidak ramah buat perusahaan Korea Selatan. Sejak awal April silam, produsen otomotif Hyundai dan Kia harus membayar biaya impor lebih besar, sementara janji pengurangan tarif menjadi 15 persen masih belum berlaku.

    Seakan belum cukup, Presiden AS Donald Trump juga mencabut izin ekspor tanpa batas ke Cina yang sebelumnya diberikan pendahulunya, Joe Biden, kepada raksasa semikonduktor Samsung Electronics dan SK Hynix.

    Ke depan, kedua perusahaan Korsel itu kemungkinan harus menegosiasikan kuota ekspor tahunan untuk bisa menjual dari pabriknya di AS ke Tiongkok.

    Polemik terbesar terjadi baru-baru ini, saat aparat keimigrasian ICE melakukan razzia besar-besaran terhadap pekerja konstruksi pabrik baterai milik Hyundai dan LG Energy Solution di negara bagian Georgia.

    Dalam video yang dirilis ICE, ratusan tenaga ahli Korsel ditangkap dengan borgol di pergelangan tangan, pinggang dan pergelangan kaki, layaknya kriminal. Video tersebut sontak mengejutkan publik umum di Korea Selatan.

    ICE berdalih para pekerja Korsel melanggar ketentuan visa. Belum jelas, pelanggaran apa yang dituduhkan terhadap mereka.

    Alhasil, razia ICE menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Korea Selatan. Banyak yang mulai menilai pasar AS tak lagi menarik untuk investasi. Menurut laporan harian Korea Economic Daily, LG Energy memutuskan menunda pembangunan pabrik baterai di Georgia. Namun, juru bicara kedua perusahaan menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan konsekuensi ke depan.

    Razia di saat sensitif

    Pelaksanaan razia oleh ICE dinilai bertolak belakang dengan sikap lunak Presiden Trump kepada Korsel. Pada Juli lalu, pemerintah di Seoul menjanjikan pembelian energi senilai 100 miliar dolar AS dan investasi 350 miliar dolar AS untuk mendapatkan tarif impor yang lebih baik.

    Saat kunjungan Presiden Lee Jae Myung ke Washington D.C. dua pekan lalu, konglomerat besar seperti Samsung Electronics, SK Group, Hyundai, LG, dan Korean Air menandatangani kontrak pembelian produk AS senilai total 150 miliar dolar AS.

    Namun, janji besar itu tak menghalangi Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS melakukan operasi terbesarnya. Padahal, pabrik gabungan Hyundai dan Kia senilai 7,6 miliar dolar AS untuk mobil listrik dan baterai itu merupakan proyek investasi terbesar di Georgia.

    “Kami menyadari adanya kekhawatiran soal investasi kami di AS setelah razia tersebut,” kata Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han Koo pada Senin (8/9) dalam rapat kabinet.

    Dari 475 pekerja asing yang ditangkap di lokasi pembangunan “Metaplant America,” sekitar 300 berasal dari Korea Selatan. Menurut seorang pejabat senior imigrasi AS, sebagian dari mereka masuk secara ilegal lewat perbatasan, sementara lainnya masuk secara sah namun visanya sudah habis atau tidak mengizinkan mereka bekerja.

    Banyak dari para pekerja itu dipekerjakan oleh subkontraktor. Karena kenaikan tarif impor, Hyundai dan LG mempercepat pembangunan pabrik, namun kekurangan tenaga kerja terampil di AS membuat pekerja asal Korea diterbangkan. Proses visa kerja yang memakan waktu diduga membuat perusahaan menggunakan opsi visa jangka pendek yang berisiko.

    Titik lemah kebijakan Trump

    Razia ini menyoroti kontradiksi dalam kebijakan perdagangan Trump: di satu sisi memaksa perusahaan asing memproduksi di AS dengan tarif tinggi, tapi di sisi lain memperketat tenaga kerja dengan mendeportasi pekerja ilegal. Analis sejak lama memperingatkan bahwa AS kekurangan tenaga kerja, terutama pekerja terampil, untuk mendukung ekspansi industri manufaktur.

    Kepala Staf Presiden Lee, Kang Hoon Sik, mengatakan pihaknya akan mendesak AS meninjau ulang sistem visa bagi pekerja proyek investasi. Trump sendiri mencoba meredakan kritik dengan menawarkan kesepakatan: pekerja Korea Selatan bisa melatih warga AS di sektor baterai dan komputer. “Kalau saat ini tidak ada orang di negara ini yang paham baterai, mungkin kita harus mengundang beberapa orang untuk melatih rakyat kita,” katanya pada Minggu malam.

    Di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa perusahaan asing wajib mematuhi hukum imigrasi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. “Investasi Anda disambut. Kami mendorong Anda membawa orang-orang pintar dengan bakat teknis besar secara legal, untuk membangun produk kelas dunia,” tulisnya.

    Sebagian besar pekerja Korea Selatan yang ditangkap kini ditempatkan di pusat detensi imigrasi di Georgia. Namun, pemerintah Seoul menyatakan mereka akan dipulangkan dengan pesawat sewaan. Menteri Luar Negeri Cho Hyun terbang ke AS pada Senin (8/9) untuk bernegosiasi. Presiden Lee menekankan bahwa hak-hak warga Korea Selatan dan kegiatan ekonomi perusahaan Korea tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh langkah penegakan hukum AS.

    Hyundai mengumumkan investigasi internal terkait praktik visa subkontraktornya. Sementara LG Energy Solution menangguhkan sebagian besar perjalanan dinas ke AS dan meminta karyawannya untuk tetap berada di Korea Selatan atau segera kembali ke tanah air.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Memanas! Presiden Venezuela Kerahkan 25.000 Tentara ke Perbatasan

    Memanas! Presiden Venezuela Kerahkan 25.000 Tentara ke Perbatasan

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengerahkan 25.000 tentara ke pesisir Karibia dan ke wilayah perbatasan dengan Kolombia. Pengerahan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam pernyataan via media sosial, seperti dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), Maduro mengatakan dirinya telah mengerahkan “25.000 personel pria dan wanita dari Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian kita yang agung” ke perbatasan dengan Kolombia dan ke pesisir timur laut, lokasi kilang minyak terbesar negara tersebut.

    Maduro, dalam pernyataan pada Minggu (7/9) malam itu, menyebut pengerahan tersebut bertujuan untuk memastikan “pertahanan kedaulatan nasional, keamanan negara, dan perjuangan untuk perdamaian”.

    Dalam pernyataannya, Maduro tidak secara tegas merujuk pada Trump, yang telah menyebutkan perlunya memerangi pengedar narkoba Venezuela, khususnya dalam memerintahkan penambahan armada angkatan laut terbesar di Karibia dalam beberapa tahun terakhir.

    Pekan lalu, militer AS meledakkan sebuah kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela. Sedikitnya 11 orang yang ada di dalam kapal itu tewas.

    Trump pada saat itu menyebut kapal tersebut milik geng kriminal Venezuela, Tren de Aragua, namun dia tidak memberikan bukti untuk klaimnya itu.

    Sang Presiden AS juga mengancam akan menembak jatuh jet tempur Venezuela jika mereka membahayakan pasukan AS, setelah dua pesawat Caracas terdeteksi terbang di dekat kapal Angkatan Laut Washington di perairan internasional.

    Menurut sumber-sumber militer, Angkatan Bersenjata Venezuela memiliki sekitar 123.000 personel. Maduro sebelumnya mengklaim sebanyak 220.000 orang telah terdaftar dalam milisi sipil.

    Sementara itu, pada Senin (8/9), Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth melakukan kunjungan mendadak ke Puerto Rico, bagian wilayah AS yang terletak sebelah utara Venezuela. Hegseth datang mengunjungi para personel marinir di atas kapal perang AS yang dikerahkan ke lepas pantai Puerto Rico.

    Saat berbicara kepada para pelaut dan Marinir AS di Puerto Rico, Hegseth mengingatkan bahwa mereka tidak dikerahkan ke kawasan Karibia untuk pelatihan, melainkan dikirim ke “garis depan” misi kontra-narkotika yang krusial.

    “Apa yang Anda lakukan sekarang — itu bukan pelatihan,” tegasnya saat berbicara di atas kapal serbu amfibi USS Iwo Jima. “Ini adalah latihan di dunia nyata atas nama kepentingan nasional vital Amerika Serikat untuk mengakhiri peracunan rakyat Amerika,” sebutnya.

    Kapal perang AS, USS Iwo Jima, kini ditempatkan di lepas pantai Puerto Rico, bagian wilayah AS yang terletak di sebelah utara Venezuela di kawasan Karibia.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rencana GREAT Trust Amerika Bocor: Ingin Bangun Kota Pintar di Atas Kuburan Massal Gaza – Page 3

    Rencana GREAT Trust Amerika Bocor: Ingin Bangun Kota Pintar di Atas Kuburan Massal Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sudah lebih dari dua tahun Amerika Serikat (AS) menggelontorkan dana sebesar USD 10 miliar (sekitar Rp 164,5 triliun) untuk membantu Israel meluluhlantakkan penduduk Gaza.    

    Mengutip Gizmodo, Selasa (9/9/2025), upaya ini belakangan terungkap memiliki sebuah motif untuk mendirikan kota-kota pintar yang didukung dengan Artificial Intelligence (AI).

    Hadirnya pembangunan kota pintar tersebut mengundang segudang sikap prihatin, di mana Donald Trump berencana ingin mengubah puing-puing Gaza yang dipenuhi mayat menjadi ”Riviera Timur Tengah.”

    Menurut laporan The Washington Post, mereka berhasil mendapatkan bukti rencana keji ini dalam sebuah prospektus setebal 38 halaman. Rencana relokasi ini disebut sebagai The Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation (GREAT Trust).

    Terdengar baik, namun untuk melesatkan pembangunan masif, pemerintahan AS akan mengelola daerah tersebut sebagai “trusteeship” dalam kurun waktu 10 tahun.

    Hal ini sebenarnya merupakan sebuah proyek tak etis, mendirikan kota pintar di atas kuburan massal penduduk Gaza.

    Di dalam rentang waktu tersebut juga, mereka ingin seluruh penduduk Gaza pindah secara sukarela. Jika tidak segera pindah, warga akan ditempatkan di sebuah zona aman dalam wilayah isolasi proyek rekonstruksi.