kab/kota: Washington

  • Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak memiliki hak hukum maupun hak moral untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia, dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv yang berlangsung hampir empat tahun terakhir.

    “Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” tegas Zelensky dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

    Zelensky mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS), yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia, sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini.

    “Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

    “Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” ujar Zelensky.

    Sebelumnya, seorang pejabat senior, yang enggan disebut namanya namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang “paling problematik” dalam negosiasi.

    Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

    “Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Setelah menghadiri pertemuan di London, ibu kota Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa.

    “Kemudian, pada malam hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat atau tengah malam, saya akan pergi ke Italia,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Zelensky mengatakan bahwa para pejabat Ukraina dan Eropa “akan membahas 20 poin ini” yang diterima dari pihak AS. Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

    Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Jakarta

    Tanggal 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tumbang. Selama lebih dari 50 tahun dinasti Alawi itu berkuasa, dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari berikutnya, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Aman tapi genting

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi “lanskap keamanan yang terfragmentasi”.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang, dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam, bahkan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze. Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya.

    Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Jalan panjang menuju keadilan

    Kekerasan yang masih terjadi sebagian dipicu aksi balas dendam terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama. Karena itu, keadilan transisi dinilai krusial, demi membongkar semua kejahatan dari era Assad, tulis wadah pemikir Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) di Washington, September silam.

    Namun, SJAC menilai progres masih timpang. Ketika komisi pencari orang hilang relatif aktif, proses penyelidikan kejahatan rezim dinilai “berjalan lambat karena minim dukungan pemerintah pusat.”

    Kelompok hak asasi juga mengkritik fokus penyelidikan yang dinilai hanya menyasar kejahatan era Assad, tanpa menelaah dugaan pelanggaran oleh kelompok lain, termasuk HTS.

    Demokrasi di usia prematur

    Suriah menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan al-Sharaa, dan betapa sang penguasa berlaku kian lalim.

    Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersevzt. Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme.

    Diplomasi: Terbuka tapi rentan

    Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri. Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bahkan berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama, yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Kepulangan menuju reruntuhan

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah tercatat telah kembali, baik dari pengungsian di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi akan pulang ke kampung halaman yang telah hancur. Hampir semua pemukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250–400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025, ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Setahun setelah kejatuhan Assad, Suriah memang memasuki babak baru. Namun, jalan menuju stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh ketidakpastian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Sesumbar Trump Klaim Tarif Dagang Jadi Alat Akhiri Perang di Dunia

    Sesumbar Trump Klaim Tarif Dagang Jadi Alat Akhiri Perang di Dunia

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kebijakan perdagangan dan tarif yang ia berlakukan saat ini menjadi alat untuk menghentikan peperangan di dunia.

    “Saya mengakhiri delapan perang, sebagai besarnya karena perdagangan dan karena tarif,” kata Trump kepada wartawan saat tiba di pusat pertunjukan Kennedy Center di Washington DC, Minggu waktu setempat.

    Trump mengatakan pendekatan tarif memberi manfaat lebih besar bagi tujuan keamanan nasional.

    “Kalau kita melalui jalur tarif yang lain, dan tentu saja ada pilihan ke sana, hal tersebut tak dapat memberi keamanan nasional sejati sebaik yang kita miliki saat ini,” katanya dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 8 Desember.

    “Langkah kali ini cepat dan sangat kuat,” kata dia.

    Merespons pertanyaan terkait apakah pemasukan dari tarif sebaiknya digunakan untuk membayar utang negara dan bukan untuk membayar dividen kepada warga, Trump berkata, “Kita akan melakukannya. Saya setuju dengan hal tersebut”.

    “Tetapi, saya pikir kita telah mendapat keuntungan begitu besar melalui tarif sehingga kita juga bisa memberi dividen kepada masyarakat berpenghasilan menengah … dan juga masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Presiden AS.

    Presiden Trump diketahui sempat mengusulkan supaya pemasukan negara dari tarif perdagangan dijadikan dividen sebesar 2,000 dolar AS untuk masyarakat dalam bentuk transfer langsung.

    Walau demikian, Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan dividen tersebut bisa disampaikan “dalam berbagai bentuk” selain cek tunai.

    Trump juga menyampaikan melalui Truth Social, sistem tarif yang berlaku saat ini “jauh lebih langsung, tidak merepotkan, dan lebih cepat” daripada kebijakan lainnya.

    “Kecepatan, kekuatan, dan kepastian tentu saja merupakan faktor penting untuk memastikan keberhasilan pekerjaan secara berkelanjutan dan berjaya,” kata dia.

     

  • Eropa Menuju ke Arah yang Sangat Buruk

    Eropa Menuju ke Arah yang Sangat Buruk

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan bahwa Eropa sedang menuju arah yang sangat buruk. Trump meminta Eropa untuk berhati-hati.

    Dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), Trump juga mengecam denda sebesar $140 juta oleh Uni Eropa terhadap jejaring sosial X milik taipan teknologi Elon Musk. Namun Trump mengakui bahwa ia tidak tahu banyak tentang denda tersebut.

    “Lihat, Eropa harus sangat berhati-hati. (Mereka) melakukan banyak hal. Kami ingin Eropa tetap menjadi Eropa,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

    “Eropa sedang menuju ke arah yang buruk. Ini sangat buruk, sangat buruk bagi rakyatnya. Kami tidak ingin Eropa berubah begitu banyak. Mereka sedang menuju ke arah yang sangat buruk,” imbuhnya.

    Komentar Republikan ini menyusul kritik dalam strategi keamanan nasional AS yang baru dirilis minggu lalu yang menyebut Eropa terlalu diatur dan menghadapi “penghapusan peradaban” akibat migrasi.

    Trump dan Eropa juga semakin berselisih mengenai rencana AS untuk mengakhiri perang di Ukraina. Eropa khawatir bahwa Washington bertujuan untuk memaksa Kyiv menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Posisi Trump terhadap Eropa menggemakan posisi Musk, mantan sekutu presiden, yang telah berulang kali melontarkan klaim yang menghasut tentang migrasi di Uni Eropa.

    Musk mengatakan setelah X didenda karena melanggar aturan digital Uni Eropa, blok tersebut harus “dihapuskan.” Brussels menepis pernyataannya sebagai “benar-benar gila.”

    Ketika ditanya tentang denda tersebut, Trump mengatakan bahwa “Saya rasa itu tidak benar” sebelum mengklarifikasi bahwa “Elon belum menghubungi saya untuk meminta bantuan terkait hal itu” dan mengatakan ia akan mendapatkan detail lebih lanjut nanti.

    Lihat juga Video Trump Mau Ikutan Nimbrung Polemik Netflix Akuisisi Warner Bros

    (lir/lir)

  • Mayat-mayat Terdampar di Pantai Kolombia, Akibat Serangan AS?

    Mayat-mayat Terdampar di Pantai Kolombia, Akibat Serangan AS?

    Bogota

    Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penyelidikan terhadap sejumlah mayat yang ditemukan terdampar di pantai negara tersebut. Otoritas Bogota menduga mayat-mayat itu merupakan korban serangan Amerika Serikat (AS) terhadap kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dan Pasifik Timur.

    Petro, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (8/12/2205), membagikan foto dan video via media sosial X yang menunjukkan mayat-mayat yang ditemukan di area pantai La Guajira, sebuah wilayah di Kolombia bagian utara.

    Wilayah Kolombia bagian utara diketahui berbatasan dengan Venezuela di dekat Laut Karibia, yang menjadi lokasi AS melancarkan rentetan serangan yang diklaim sebagai bagian dari operasi antinarkotika.

    Petro mengatakan bahwa mayat-mayat itu akan diidentifikasi untuk diketahui identitas dan asal kewarganegaraannya.

    “Mayat-mayat ditemukan di ujung utara La Guajira. Kami menunggu identifikasi oleh tim forensik,” kata Petro dalam pernyataannya.

    Petro, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa mayat-mayat itu tampak mengambang di laut lepas La Guajira.

    Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah meminta spesialis kedokteran forensik untuk memastikan identitas mereka dan berkoordinasi dengan kantor kejaksaan Venezuela.

    “Kemungkinan mereka tewas akibat pengeboman di laut,” ujar Petro.

    Militer AS telah melancarkan setidaknya 22 serangan di kawasan tersebut terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkotika, sejak September lalu.

    Berdasarkan data otoritas AS, total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan militer tersebut.

    Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS telah memperluas operasi militer di seluruh kawasan Amerika Latin dalam beberapa bulan terakhir. Washington mengerahkan pasukan Marinir, kapal-kapal perang, sejumlah jet tempur, pesawat pengebom, kapal selam dan drone ke kawasan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Jakarta

    Tujuh bulan menjabat sebagai kanselir, Friedrich Merz melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Israel. Perjalanan yang berlangsung kurang dari 24 jam itu menuai sorotan tajam, terutama di Jerman, karena dinilai berpotensi mengirimkan sinyal yang keliru di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.

    Di mata publik Israel, Merz masih relatif tidak dikenal, kata sejarawan Moshe Zimmermann kepada DW.

    “Kalau Anda melakukan survei dan bertanya, siapa Kanselir Jerman saat ini, mungkin tidak lebih dari 10% orang Israel yang tahu namanya Friedrich Merz,” ujar Zimmermann. “Bagi banyak orang, Angela Merkel masih dianggap sebagai kanselir dan ia sangat populer di sini.”

    Belakangan, semakin banyak suara kritis dari Jerman terkait operasi militer Israel di Gaza, sesuatu yang dianggap cukup tidak biasa oleh banyak warga Israel.

    Perbedaan pandangan soal isu Palestina

    Semua perhatian tertuju pada pernyataan bersama dan konferensi pers antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Friedrich Merz untuk melihat apakah hubungan kedua negara terdampak oleh situasi terkini. Meski mengakui adanya perbedaan pandangan dalam beberapa isu, keduanya menegaskan kembali kuatnya hubungan bilateral.

    “Kunjungan ini menegaskan kuatnya hubungan bilateral. Komitmen Jerman terhadap Israel dan komitmen Israel terhadap Jerman terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Jeremy Issacharoff, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2017-2022.

    “Konferensi pers itu menunjukkan hubungan kedua negara tetap solid, meski ada perbedaan terutama soal bagaimana melangkah ke depan terkait isu Palestina,” tambah Issacharoff.

    Dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog malam sebelumnya, Merz mengakui bahwa waktu kunjungannya “tidak ideal”. Proses gencatan senjata di Gaza belum memasuki fase kedua, serangan udara harian masih menimbulkan korban di wilayah yang hancur, dan Israel masih menunggu pemulangan jenazah sandera terakhir dari Gaza.

    Sementara itu, di Tepi Barat yang diduduki Israel, lonjakan serangan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina serta kebijakan aneksasi Israel memicu keprihatinan negara-negara Eropa.

    “Ini kunjungan yang bersifat simbolis, tapi juga penting,” kata Shimon Stein, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2001-2007.

    “Merz sejak awal menunjukkan solidaritas dan persahabatan dengan Israel. Namun, kunjungan ini terjadi di tengah banyak konflik terbuka, baik di dalam negeri maupun di kawasan.” tambah Shimon.

    Perbedaan soal solusi dua negara

    Seperti banyak pemimpin Barat lainnya, Kanselir Jerman kembali menegaskan dukungan pada solusi dua negara, meski kondisi saat ini membuat terwujudnya negara Palestina terasa semakin jauh.

    “Keyakinan kami adalah bahwa pendirian negara Palestina di samping Israel menawarkan prospek terbaik untuk masa depan,” ujar Merz, seraya menambahkan bahwa solusi dua negara hanya dapat lahir di akhir proses perundingan, bukan di awal, dan menegaskan kembali penolakan Jerman untuk mengakui negara Palestina saat ini.

    Zimmermann menilai tidak banyak hal baru dari pendekatan kanselir tersebut. “Kanselir tentu menyebut bahwa Jerman menolak pengambilalihan wilayah Tepi Barat, tapi itu hal yang memang sudah seharusnya diucapkan. Tak ada penjelasan tentang apa yang benar-benar terjadi di sana hari ini,” kata Zimmermann kepada DW.

    “Sebagai kanselir Jerman, ia mengonfirmasi kebijakan lama, yaitu tidak mengakui negara Palestina, berbeda dengan beberapa negara Eropa.”

    Kanselir Jerman tidak mengunjungi Tepi Barat untuk bertemu pemimpin Palestina atau perwakilan masyarakat sipil. Kantornya hanya menyebut adanya panggilan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelum perjalanan regional ini.

    Perdana Menteri Netanyahu segera menepis gagasan negara Palestina. Pemerintahan sayap kanannya berkali-kali menolak kemungkinan negara Palestina yang merdeka dan lebih memilih mendorong perdamaian regional yang lebih luas.

    “Kami percaya ada jalan untuk memajukan perdamaian lebih luas dengan negara-negara Arab dan perdamaian yang dapat dijalankan dengan tetangga Palestina kami,” kata Netanyahu. “Namun, kami tidak akan menciptakan sebuah negara yang berpotensi mengancam keberadaan kami tepat di depan pintu kami.” ucapnya tegas

    Embargo bantuan senjata dianggap keputusan situasional

    Persoalan lain yang menjadi sumber ketegangan tampaknya telah mereda. Meskipun Merz mengakui bahwa tindakan militer Israel di Gaza telah menempatkan Jerman dalam “dilema” dan mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional, ia menekankan bahwa keputusan untuk menangguhkan pengiriman senjata hanya dilakukan sekali.

    Jerman menangguhkan sejumlah pengiriman senjata ke Israel pada Agustus lalu karena meningkatnya kekhawatiran atas korban sipil di Gaza. Penangguhan itu dicabut pada November setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Kerja sama pertahanan tetap menjadi pilar penting dalam hubungan Jerman dan Israel, meskipun perang di Gaza telah memicu kritik keras. Komite PBB bahkan menyebut perang tersebut sebagai genosida, tuduhan yang ditolak oleh Israel.

    Netanyahu menekankan bahwa 80 tahun setelah Holokaus, Israel justru menjadi pihak yang menjaga keamanan Jerman dan Eropa, dengan merujuk pada akuisisi sistem pertahanan Arrow Defense 3 oleh Berlin sebagai buktinya.

    Pengaruh Jerman yang terbatas

    Perdana Menteri Israel juga menegaskan bahwa perkembangan politik terkait Gaza akan dibahas di Washington akhir bulan ini, saat ia dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih. Banyak pengamat sepakat bahwa peran politik Jerman di kawasan saat ini sangat terbatas. Baik Jerman maupun Uni Eropa tidak berada di posisi penentu kebijakan, kata Shimon Stein. Keputusan utama ada di Washington.

    “Dengan Trump mendorong rencananya sendiri, Israel setelah serangan 7 Oktober menjadi sangat bergantung pada Amerika,” ujar Stein. “Begitu bergantungnya sehingga saya tidak melihat Netanyahu punya banyak ruang untuk bertindak secara mandiri,” tambahnya. “Sebagai orang Israel, ini cukup mengkhawatirkan.”

    Moshe Zimmermann sependapat dengan pandangan tersebut. “Jerman tidak bisa memulai apa pun di sini, kecuali mungkin memberikan dukungan finansial untuk Palestina,” katanya. “Artinya ketika berbicara soal siapa yang akan membiayai rencana Trump, salah satunya ya Jerman.”

    Zimmermann menambahkan, “Kanselir ini belum dikenal luas oleh publik Israel maupun warga Israel di luar negeri, dan itu tidak mengherankan.”

    Menurutnya, perhatian warga Israel tertuju pada apa yang terjadi di Amerika. “Seperti yang dikatakan Netanyahu, ini cara kami menyampaikan bahwa kalian di Eropa tidak terlalu berpengaruh.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu dan Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • China Diklaim Patuhi Kesepakatan Dagang, AS Pilih Waspada

    China Diklaim Patuhi Kesepakatan Dagang, AS Pilih Waspada

    Bisnis.com, JAKARTA — Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan China sejauh ini mematuhi kesepakatan dagang bilateral, termasuk komitmen pembelian kedelai, meski Washington tetap melakukan pemantauan ketat atas seluruh realisasi perjanjian tersebut.

    Greer mengatakan, pihaknya selalu melakukan verifikasi, memonitor, dan mencermati seluruh komitmen sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Menurut Greer, pemantauan intensif tersebut mengingat komitmen yang disepakati sangat spesifik.

    “Semua hal yang baru-baru ini kami sepakati dengan China bersifat sangat konkret dan relatif mudah dipantau. Sejauh ini, kami melihat mereka mematuhi kesepakatan tersebut,” ujar Greer dikutip dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

    Greer mengungkapkan China telah merealisasikan sekitar sepertiga dari komitmen pembelian kedelai AS untuk musim tanam kali ini.

    Sebelumnya, dilaporkan serangkaian pesanan yang dilakukan pada akhir Oktober—yang merupakan pembelian pertama pada musim ini—aktivitas pembelian kedelai AS oleh China sempat terlihat melambat.

    Pada akhir Oktober lalu, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat memperpanjang gencatan tarif, melonggarkan kontrol ekspor, serta mengurangi sejumlah hambatan perdagangan. 

    Meski demikian, beberapa elemen kesepakatan tersebut—termasuk realisasi pembelian kedelai, proses penjualan aplikasi media sosial TikTok, hingga peningkatan penerbitan izin ekspor logam tanah jarang strategis dari China—masih dalam tahap pelaksanaan.

    Kantor berita pemerintah China Xinhua melaporkan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Greer menggelar panggilan video dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada Jumat pekan lalu. 

    Dalam pertemuan tersebut, para pejabat terlibat diskusi mendalam dan konstruktif serta berkomitmen menjaga stabilitas hubungan dan menyelesaikan kepentingan masing-masing di bidang perdagangan dan ekonomi.

    Bessent pada Minggu (7/12/2025) mengatakan kepada CBS News dalam program Face the Nation bahwa China tidak akan mempercepat pembelian komoditasnya, namun pembelian itu tetap diperkirakan berlangsung pada musim tanam ini. Dia juga menyebut harga kedelai telah naik 12% hingga 15% sejak kesepakatan dengan China tercapai.

    Bessent menambahkan dirinya telah melepaskan kepemilikannya atas sebuah lahan pertanian kedelai untuk mematuhi perjanjian etika.

    Sementara itu, pemerintahan Trump diperkirakan akan merilis paket bantuan pertanian yang telah lama ditunggu pekan ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian AS Brooke Rollins dalam rapat kabinet pekan lalu.

    Menanggapi pertanyaan mengenai apakah produsen chip seperti Nvidia seharusnya menjual semikonduktor canggih ke China atau justru langkah itu menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS, Greer menegaskan perlunya sikap sangat berhati-hati.

    “Kami tentu ingin kinerja perusahaan tetap baik, tetapi sebagai pembuat kebijakan, kepentingan keamanan nasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya Presiden Trump kerap membicarakan jenis chip tertentu yang mungkin akan dibatasi. Diskusi mengenai batasan itu selalu terbuka dan dapat berubah seiring waktu,” ujar Greer.

  • Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan menegaskan kembali konsensus yang telah dicapai dalam pertemuan di Busan dan meninjau kondisi terkini hubungan Tiongkok–Amerika Serikat, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai isu Taiwan. Presiden Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan ke dalam pangkuan Tiongkok merupakan bagian dari tatanan internasional pascaperang. Presiden Trump menyatakan bahwa Tiongkok memainkan peran penting dalam proses kemenangan Perang Dunia II, dan bahwa pihak Amerika memahami arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Saat ini, tatanan pascaperang menghadapi tantangan dari sejumlah negara, dan perdamaian kawasan dihadapkan pada faktor-faktor ketidakstabilan baru. Percakapan telepon kali ini menunjukkan bahwa, di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, komunikasi dan konsensus Tiongkok dan Amerika Serikat mengenai isu-isu prinsipil memiliki makna penting.

    Belakangan ini, pemerintahan yang dipimpin Sanae Takaichi di Jepang telah mengambil serangkaian langkah terkait isu Taiwan. Pihak Tokyo berupaya menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan untuk menekan Tiongkok, serta mendorong opini internasional agar melepaskan persoalan Taiwan dari kerangka tatanan internasional pascaperang dan mengkategorikannya semata-mata sebagai isu keamanan kawasan. Di balik langkah ini terdapat tujuan yang lebih mendasar, yakni memanfaatkan isu Taiwan untuk menembus berbagai pembatasan struktural yang dimiliki Jepang sebagai “negara kalah perang” di bidang kebijakan militer dan keamanan, sekaligus menciptakan kondisi bagi amandemen Konstitusi Damai. Pernyataan-pernyataan Sanae Takaichi tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok, tetapi juga mempengaruhi landasan tatanan internasional yang terbentuk pasca-Perang Dunia II, sehingga menambah ketidakpastian bagi stabilitas regional.

    Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok merupakan salah satu hasil penting kemenangan Perang Dunia II sekaligus bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Deklarasi Kairo secara tegas menetapkan bahwa Jepang harus mengembalikan wilayah-wilayah Tiongkok yang direbutnya, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Pada tahun 1945, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan Deklarasi Potsdam yang kemudian diikuti oleh Uni Soviet, yang sekali lagi menegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan”. Pada bulan September di tahun yang sama, Jepang menandatangani Instrumen Penyerahan Jepang dan berkomitmen untuk melaksanakan secara setia seluruh ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Potsdam. Langkah-langkah Sanae Takaichi terkait isu Taiwan bertentangan dengan tatanan internasional pascaperang yang didasarkan pada Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, serta tidak sejalan dengan prinsip Satu Tiongkok yang secara luas diakui komunitas internasional. Apabila Jepang dibiarkan merusak kerangka yang ada pada titik kunci tatanan pascaperang, yakni isu Taiwan, hal ini pada praktiknya berarti mengabaikan pengorbanan yang telah dilakukan negara-negara sekutu anti-fasis, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam Perang Dunia II—sesuatu yang tidak dapat diterima oleh berbagai pihak di komunitas internasional yang menjunjung tinggi perdamaian.

    Perlu dicermati bahwa sebagian kekuatan politik di Jepang tengah mendorong suatu narasi baru. Mereka berupaya menafsirkan kembali sejarah dengan menjadikan “sistem San Francisco” sebagai dasar, serta atas nama “keamanan kawasan” berusaha melemahkan prinsip Satu Tiongkok. Langkah tersebut bukan saja menafikan fakta sejarah dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga menggoyahkan fondasi institusional dari situasi damai yang telah terpelihara selama 80 tahun pascaperang. Jika Jepang terus bertahan pada paham revisionisme sejarah dan mendorong kebijakan ekspansi militer serta persiapan perang, negara itu berisiko kembali menjadi faktor yang mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Sebagian kalangan di Jepang beranggapan bahwa dengan mendapatkan dukungan Amerika Serikat, mereka dapat bertindak sesuka hati dalam isu-isu yang menyangkut Tiongkok dan bahwa upaya “menggunakan Taiwan untuk menahan Tiongkok” akan memperoleh pengakuan penuh dari Washington. Penilaian seperti ini jelas tidak sejalan dengan realitas. Tindakan kalangan kanan Jepang tersebut bukan hanya bertentangan dengan tekad rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya, tetapi juga melawan tatanan pascaperang yang dibangun dan dipelihara bersama oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat.

    Dalam konteks ini, efek stabilisasi yang dihasilkan oleh percakapan antara pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi semakin menonjol. Saat ini, konstelasi global tengah mengalami perubahan mendalam. Upaya menjaga dan memperkuat hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki arti strategis dan praktis yang sangat penting. Tatanan tersebut telah membentuk kerangka dasar bagi perdamaian global pascaperang dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bawah tatanan ini, komunitas internasional mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan global dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Karena itu, seluruh anggota komunitas internasional yang memikul tanggung jawab, khususnya negara-negara besar, seharusnya bersama-sama berkomitmen memelihara tatanan pascaperang ini dan tetap waspada terhadap setiap upaya yang mencoba menafikan sejarah atau mengubah pengaturan pascaperang.

    Tahun 2025 menandai 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang sekaligus kemenangan Perang Dunia melawan Fasisme, dan pada saat yang sama merupakan peringatan 80 tahun pemulihan Taiwan. Pada titik sejarah ini, berbagai langkah Jepang terkait isu Taiwan mendapat sorotan luas dari komunitas internasional dan menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Perdamaian di kawasan Asia-Pasifik tidak diraih dengan mudah; tidak ada satu pun negara yang seharusnya mengorbankan stabilitas kawasan demi kepentingan politiknya sendiri. Komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama, secara konsisten mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta dengan tegas menentang setiap pernyataan dan tindakan yang merusak tatanan internasional pascaperang.

    Jepang perlu memahami dengan jelas bahwa upaya menantang tatanan internasional pascaperang tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan, dan keterlibatan yang tidak tepat dalam isu Taiwan juga tidak akan membawa apa yang disebut sebagai “terobosan strategis”. Komunitas internasional mendesak Jepang untuk menghadapi dan secara mendalam merefleksikan kembali sejarah agresinya, serta dengan sikap bertanggung jawab dan tindakan nyata membangun kembali kepercayaan negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional, sekaligus sepenuhnya meninggalkan setiap niat yang bertentangan dengan arus utama sejarah.

  • 20 Tentara Burundi Tewas dalam Perang Lawan Kelompok Bersenjata di Kongo

    20 Tentara Burundi Tewas dalam Perang Lawan Kelompok Bersenjata di Kongo

    Bujumbura

    Setidaknya 20 tentara Burundi tewas dalam pertempuran yang sedang berlangsung di Kongo timur. Para tentara Burundi itu mendukung tentara Kongo memerangi kelompok bersenjata anti-pemerintah, M23, di Kivu Selatan.

    Dilansir AFP, Minggu (7/12/2025), insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah kesepakatan damai ditandatangani di Washington, Amerik Serikat (AS). Kesepakatan yang dicapai pada Kamis lalu dimaksudkan untuk menstabilkan wilayah timur Kongo yang kaya sumber daya.

    Dalam pertempuran melawan M23, tentara Kongo didukung oleh ribuan tentara Burundi. Kedua belah pihak berjuang untuk menguasai kota perbatasan Kamanyola, tempat Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Burundi bertemu. M23 saat ini menguasai wilayah tersebut.

    Saat ini, Burundi sedang mengirimkan bala bantuan ke wilayah tersebut dan bertekad untuk mencegah M23 maju menuju kota Uvira, karena ketegangan telah meningkat.

    Jenazah 20 tentara Burundi itu telah dipulangkan ke ibu kota ekonomi Bujumbura sejak bentrokan tersebut terjadi pada hari Senin lalu. Di antara korban tewas terdapat seorang letnan kolonel dan tiga pengawalnya, yang tewas pada Kamis malam dalam serangan pesawat tak berawak di dataran Rusizi.

    Pertempuran melawan kelompok M23 di Kivu Selatan disebut masih berlangsung pada Sabtu (6/12) kemarin.

    (fas/fas)

  • Inggris Kembali Bertemu Kroasia di Piala Dunia 2026, Tuchel: Kami di Grup Berat

    Inggris Kembali Bertemu Kroasia di Piala Dunia 2026, Tuchel: Kami di Grup Berat

    JAKARTA – Inggris sudah harus bertemu Kroasia dan Ghana di babak penyisihan Piala Dunia 2026. Dari hasil undian yang dilakukan di John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu, 6 Desember 2025 dini hari WIB, manajer Thomas Tuchel menuturkan Inggris berada di grup berat.

    Kroasia jelas bukan lawan enteng. Kedua tim terakhir kali bertemu di semifinal Piala Dunia 2018.

    Saat itu, Inggris sudah unggul lewat gol Kieran Trippier saat laga baru berjalan lima menit. Namun Kroasia mampu menyamakan kedudukan dan Mario Mandzukic mencetak gol kemenangan 2-1 di babak perpanjangan waktu.

    Berdasarkan hasil undian, kedua tim berada di Grup L bersama Ghana dan Panama. Inggris yang menjadi unggul di grup tersebut melakoni laga pertama melawan Kroasia. Selanjutnya, The Three Lions menghadapi Ghana dan terakhir melawan tim ringan Panama.

    Bila melihat ranking FIFA, Inggris diprediksi tak kesulitan melewati babak penyisihan. Namun Tuchel menyatakan Inggris berada di grup yang berat.

    “Grup yang sulit dan kami mengawalinya dengan laga yang tidak mudah. Ini grup sulit karena bersama Kroasia dan Ghana yang rutin bermain di Piala Dunia. Tim-tim yang sangat kuat dan bangga bermain untuk negara,” ucap Tuchel seperti dikutip Evening Standard.

    “Sebaliknya, saya tidak tahu banyak soal Panama. Tetapi kami tentu akan mencari informasi tentang mereka sebelum turnamen dimulai,” jawabnya.

    Tuchel jelas tak memandang remeh Kroasia yang memiliki veteran Luka Modric bakal melakoni Piala Dunia terakhir sebelum gantung sepatu. Selain itu masih ada duo Manchester City, Mateo Kovacic dan Josko Gvardiol. Di depan, Kroasia tetap mengandalkan Ivan Perisic yang kini bermain di PSV Eindhoven.

    Ghana sendiri tidak kalah top dengan memiliki deretan pemain top yang malang-melintang di Premier League Inggris. Gelandang Mohamed Kudus yang bermain di Tottenham Hotspur bakal menjadi motor permainan Ghana.

    Selain itu ada Antoine Semenyo yang menjadi andalan lini depan Bournemouth. Gelandang bertahan Thomas Partey sebelumnya membela Arsenal dan kemudian pindah ke Villarreal. 

    Ghana dipimpin bintang Athletic Bilbao Inaki Williams yang pernah membela timnas yunior Spanyol. Sementara, adiknya, Nico Williams, yang juga bermain di Bilbao memilih bergabung dengan Spanyol.

    “Tak ada yang diremehkan. Kroasia tetap diperhitungkan. Mereka memilih ranking tertinggi di antara tim-timbang masuk Pot 2. Ghana merupakan tim yang memiliki banyak pemain bertalenta dan selalu mengejutkan. Mereka punya sejarah bagus di Piala Dunia,” kata Tuchel.

    “Panama pun ingin membuat kejutan saat menjadi underdog. Semua lawan tetap mendapat respek tinggi dan kami menunjukkan hal itu,” ucap Tuchel yang mengaku tak memiliki pengalaman di pertandingan penyisihan Piala Dunia karena tak menangani timnas. Namun menurutnya undian di Piala Dunia tidak berbeda dengan di Liga Champions. 

    “Saya sendiri hanya punya pengalaman penyisihan grup dengan format Liga Champions. Kami tetap menaruh respek kepada setiap lawan dan fokus memenangkan setiap pertandingan untuk menjadi juara grup. Tentu ini tak mudah tetapi kami punya keyakinan dan harus mempersiapkan diri dengan baik,” kata eks pelatih Bayern Munchen dan pernah membawa Chelsea memenangi Liga Champions.