Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • China Tuding AS Lakukan Bullying soal Minyak Rusia

    China Tuding AS Lakukan Bullying soal Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – China menuding Amerika Serikat melakukan praktik “perundungan” atau bullying setelah Washington mendorong sekutu-sekutunya menjatuhkan tarif atas Beijing terkait pembelian minyak Rusia.

    Tuduhan ini meningkatkan tensi hubungan di tengah upaya diplomasi dagang antara kedua negara yang sedang berlangsung di Madrid, Spanyol.

    Melansir Reuters, Senin (15/9/2025), Kementerian Perdagangan China pada Senin menolak tegas permintaan AS agar negara-negara G7 dan NATO mengenakan tarif sekunder terhadap impor asal China.

    Beijing menyebut langkah itu sebagai bentuk nyata intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi.

    Pada hari yang sama, pejabat dari kedua negara memasuki putaran kedua perundingan di Madrid. Agenda utama mencakup pembahasan tarif hingga tuntutan Washington agar Bytedance, pemilik aplikasi TikTok asal China, melepas kepemilikannya di AS.

    Ketegangan kian memanas setelah regulator pasar China mengumumkan hasil penyelidikan awal yang menyatakan produsen chip semikonduktor AS, Nvidia, melanggar undang-undang antimonopoli negara tersebut.

    Hubungan dagang dua raksasa ekonomi dunia itu terus tergerus meski Mei lalu sempat tercapai gencatan senjata tarif yang diperpanjang hingga Agustus, sehingga mencegah lonjakan tarif barang hingga level tiga digit.

    Namun, jalan perundingan masih keras. Negosiator harus bergulat dengan isu-isu sensitif, mulai dari pembatasan ekspor teknologi dan chip oleh AS, dukungan Beijing terhadap Rusia, hingga tudingan Washington bahwa China belum serius menahan arus bahan kimia prekursor fentanil ke Negeri Paman Sam.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China mendesak AS untuk lebih berhati-hati dalam ucapan maupun tindakan, serta menekankan pentingnya menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang setara.

    AS Ultimatum TikTok

    Sementara itu, AS memastikan akan melanjutkan pelarangan aplikasi video pendek TikTok jika China tetap menuntut keringanan tarif dan pelonggaran pembatasan teknologi sebagai bagian dari kesepakatan divestasi. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior AS yang mengetahui jalannya negosiasi pada Senin.

    Delegasi kedua negara tengah membahas pelepasan kepemilikan TikTok dari induk usahanya, Bytedance, di sela-sela perundingan yang lebih luas mengenai tarif dan kebijakan ekonomi di Madrid. TikTok berpotensi diblokir di AS mulai 17 September apabila tidak beralih ke kepemilikan domestik.

    Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, delegasi China datang ke meja perundingan dengan “kesalahpahaman mendasar” terkait sikap AS terhadap aplikasi tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent bersama Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menegaskan bahwa Beijing menuntut konsesi di bidang perdagangan dan teknologi sebagai imbalan atas persetujuan pelepasan TikTok.

    “Rekan kami dari China datang dengan tuntutan yang sangat agresif. Kami tidak akan mengorbankan keamanan nasional hanya demi sebuah aplikasi media sosial,” ujar Bessent.

    Negosiasi yang berlangsung di Palacio de Santa Cruz, gedung bergaya barok milik Kementerian Luar Negeri Spanyol, menandai putaran keempat dalam empat bulan terakhir. Agenda utamanya membahas ketegangan dagang sekaligus tenggat divestasi TikTok yang kian dekat.

    Pembicaraan ini digelar di tengah tekanan Washington agar sekutunya memberlakukan tarif terhadap impor asal China terkait pembelian minyak Rusia. Beijing menanggapi keras dengan menyebut langkah tersebut sebagai upaya pemaksaan.

    “Ini adalah bentuk perundungan sepihak dan pemaksaan ekonomi, pelanggaran serius atas konsensus yang dicapai dalam percakapan telepon antara pemimpin China dan AS, serta berpotensi mengguncang perdagangan global sekaligus stabilitas rantai pasok dan industri,” tegas juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam konferensi pers di Beijing.

  • Perang Lawan Google: Pemilik Rolling Stone Tuding AI Ambil Konten Tanpa Izin – Page 3

    Perang Lawan Google: Pemilik Rolling Stone Tuding AI Ambil Konten Tanpa Izin – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemilik Rolling Stone, Billboard, dan Variety menggugat Google pada Jumat (12/9/2025). Gugatan tersebut menuduh fitur ringkasan AI milik raksasa teknologi itu menggunakan konten jurnalistik tanpa izin, yang berdampak pada menurunnya trafik ke situs web mereka.

    Dikutip dari CNN, Senin (15/9/2025), gugatan yang diajukan Penske Media di pengadilan federal Washington, DC, ini menjadi kasus pertama di mana penerbit besar Amerika Serikat (AS) menggugat perusahaan induk Alphabet itu atas penggunaan ringkasan berbasis AI yang ditampilkan di bagian atas hasil pencarian.

    Selama beberapa bulan terakhir, organisasi berita menilai fitur baru Google, termasuk “Ikhtisar AI”, telah menurunkan trafik kunjungan ke situs mereka sekaligus menggerus pendapatan iklan dan langganan.

    Penske, sebuah perusahaan media milik keluarga yang dipimpin Jay Penske dan memiliki sekitar 120 juta pengunjung online setiap bulan, menuduh Google hanya menampilkan situs penerbit di hasil pencarian jika artikelnya juga bisa dipakai dalam ringkasan AI.

    Dalam gugatannya, Penske menyebut bahwa seharusnya Google membayar penerbit jika ingin menggunakan artikel mereka, baik untuk ditampilkan ulang maupun dijadikan bahan melatih sistem AI. Menurut Penske, Google bisa memaksakan aturan itu karena posisinya yang sangat dominan di pasar pencarian. Hal ini merujuk pada putusan pengadilan federal tahun lalu yang menyatakan Google menguasai hampir 90% pangsa pasar pencarian di Amerika Serikat.

    “Kita punya tanggung jawab untuk secara proaktif memperjuangkan masa depan media digital dan menjaga integritasnya yang semuanya terancam oleh tindakan Google saat ini,” kata Penske.

     

  • Trump Ancam Berlakukan Darurat Nasional di Ibu Kota AS, Ada Apa?

    Trump Ancam Berlakukan Darurat Nasional di Ibu Kota AS, Ada Apa?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan darurat nasional dan memfederalisasi Washington, DC, ibu kota AS. Ancaman ini disampaikan setelah Wali Kota Muriel Bowser mengatakan Kepolisian Metropolitan Washington, DC tidak akan bekerja sama dengan para personel Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).

    Yang menjadi masalah adalah penyediaan informasi tentang individu-individu yang tinggal di, atau memasuki, wilayah AS secara ilegal.

    Ancaman Trump itu, seperti dilansir Reuters, Senin (15/9/2025), semakin memperkuat langkah yang, menurut para pengkritik, dipandang sebagai tindakan federal yang melampaui batas, dengan lebih dari 2.000 tentara berpatroli di ibu kota AS itu.

    Komentar tersebut muncul setelah ribuan demonstran turun ke jalan, bulan ini, memprotes pengerahan pasukan Garda Nasional AS oleh Trump sejak Agustus lalu. Trump mengklaim pengerahan itu bertujuan untuk “menegakkan kembali hukum, ketertiban, dan keamanan publik”, setelah dia menyebut kejahatan menjadi momok di ibu kota AS tersebut.

    “Hanya dalam beberapa minggu. ‘Tempat’ ini benar-benar berkembang pesat… untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, hampir TIDAK ADA KEJAHATAN,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social miliknya.

    Bowser yang sebelumnya memuji peningkatan langkah penegakan hukum federal oleh Trump yang membawa penurunan tajam dalam kejahatan, sempat menandatangani perintah bagi kota Washington DC untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum federal.

    Dalam pernyataannya, Trump menyalahkan apa yang disebutnya sebagai “Demokrat Kiri Radikal” karena telah menekan Bowser untuk memberitahu pemerintah soal keengganan bekerja sama dengan ICE. Dia mengatakan bahwa jika polisi menghentikan kerja sama dengan ICE, maka “kejahatan akan kembali merajalela”.

    “Kepada masyarakat dan para pelaku bisnis di Washington DC, JANGAN KHAWATIR, SAYA BERSAMA ANDA, DAN TIDAK AKAN MEMBIARKAN HAL INI TERJADI,” ujarnya.

    “Saya akan mengumumkan keadaan darurat nasional, dan melakukan federalisasi, jika perlu!!!” tegas Trump.

    Kantor Wali Kota Bowser belum memberikan tanggapan atas ancaman Trump tersebut.

    Trump sebelumnya menempatkan departemen kepolisian metropolitan di bawah kendali federal langsung dan mengirimkan aparat penegak hukum federal, termasuk para personel ICE, untuk mengawasi ruas jalanan. Tidak jelas kapan misi mereka akan berakhir.

    Lihat juga Video: Kolombia Tetapkan Status Darurat Nasional Setelah Dilanda Banjir Dahsyat

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dari Lincoln hingga JFK, Ini Deretan Pembunuhan Bermotif Politik di AS

    Dari Lincoln hingga JFK, Ini Deretan Pembunuhan Bermotif Politik di AS

    Jakarta –

    Dari Presiden Abraham Lincoln hingga John F Kennedy dan Martin Luther King Jr., sejarah Amerika Serikat diwarnai peristiwa pembunuhan bermotif politik. Kini, Amerika kembali diguncang dengan pembunuhan Charlie Kirk, salah satu sekutu politik terdekat Presiden Donald Trump.

    Rabu (10/09) silam, tragedi tak terduga terjadi saat aktivis sayap kanan Charlie Kirk sedang berpidato di sebuah universitas di Utah. Tiba-tiba, aktivis konservatif terkemuka di AS itu ambruk. Sebuah peluru tunggal bersarang di lehernya dan tak lama kemudian, ia dinyatakan tewas.

    Seorang pemuda berusia 22 tahun telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Charlie Kirk. Namun Presiden AS Donald Trump dan Gubernur Utah menuding penembakan itu bermotif politik.

    Penembakan Kirk ini bukan sekadar kasus kekerasan senjata yang mengejutkan di Amerika, tapi juga berpotensi menjadi babak terbaru dalam sejarah panjang pembunuhan bermotif politik di AS.

    Untuk memahami bobot tragedi ini, berikut beberapa pembunuhan politik paling terkenal yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat.

    Presiden AS

    Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16

    Abraham Lincoln tercatat sebagai Presiden AS pertama yang menjadi korban pembunuhan.

    Pada 14 April 1865, saat sedang menyaksikan pertunjukan teater bersama istrinya di Washington D.C., ia ditembak oleh seorang aktor, John Wilkes Booth.

    Lincoln meninggal keesokan paginya, 15 April.

    Dukungan kuatnya terhadap hak-hak warga kulit hitam diyakini sebagai motif utama di balik pembunuhannya.

    Beberapa hari kemudian, Booth berhasil dilacak dan tewas ditembak di Virginia.

    Abraham Lincoln adalah presiden AS pertama yang tewas dibunuh (Getty Images)

    James Garfield, Presiden AS ke-20

    Garfield menjadi korban pembunuhan kedua dalam sejarah negara itu.

    Pada 2 Juli 1881, saat sedang berjalan di stasiun kereta api di Washington D.C., ia ditembak oleh Charles Guiteau.

    Garfield tidak langsung meninggal. Ia bertahan selama beberapa bulan, namun akhirnya mengembuskan napas terakhir pada September pada tahun yang sama.

    Kematiannya disebut-sebut akibat dokter yang gagal menemukan peluru di dalam tubuhnya. Ironisnya, ia baru menjabat sebagai presiden selama beberapa bulan.

    Pelakunya, Charles Guiteau, yang dideskripsikan memiliki gangguan mental, divonis bersalah dan dieksekusi pada Juni 1882.

    William McKinley, Presiden AS ke-25

    Pembunuhan presiden kembali terjadi pada 6 September 1901. Presiden William McKinley ditembak oleh seorang anarkis bernama Leon Czolgosz saat sedang melakukan tur pidato di Buffalo, New York.

    McKinley tidak langsung meninggal. Namun, beberapa hari kemudian, ia mengembuskan napas terakhirnya akibat komplikasi luka tembak.

    Pelakunya, Czolgosz, dinyatakan bersalah dan dieksekusi pada Oktober 1901, hanya sebulan setelah pembunuhan.

    Pembunuhan JFK tetap menjadi salah satu misteri pembunuhan terbesar dalam politik AS (Getty Images)

    John F Kennedy, Presiden AS ke-35

    Pada 22 November 1963, Presiden John F. Kennedy melakukan kunjungan ke Dallas, Texas. Saat iring-iringan mobilnya melintasi pusat kota, tiba-tiba terdengar suara tembakan.

    Presiden Kennedy ambruk setelah sebuah peluru dari senapan bertenaga tinggi menembus tubuhnya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.

    Hanya beberapa jam setelah pembunuhan, polisi berhasil menangkap Lee Harvey Oswald, mantan marinir yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Kennedy.

    Namun, misteri belum berakhir. Dua hari kemudian, saat Oswald dipindahkan dari kantor polisi, seorang pemilik kelab malam bernama Jack Ruby menembak dan membunuhnya di depan kamera media, mengakhiri hidup Oswald dan menyisakan teka-teki yang tak pernah terjawab.

    Kandidat presiden

    Robert F Kennedy, senator Partai Demokrat

    Robert F. Kennedy, senator dari New York, adalah adik dari Presiden John F. Kennedy, yang telah lebih dulu dibunuh lima tahun sebelumnya.

    Pada 1968, ia tengah berjuang untuk mendapatkan nominasi calon presiden dari Partai Demokrat saat nasib tragis menghampirinya.

    Sesaat setelah memberikan pidato kemenangan atas kemenangannya di pemilu pendahuluan California, ia ditembak mati di sebuah hotel di Los Angeles.

    Pelakunya, Sirhan Sirhan, divonis bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman itu kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup.

    Hingga kini, Sirhan masih mendekam di balik jeruji besi setelah permohonan pembebasan terakhirnya ditolak pada tahun 2023.

    Getty ImagesSenator Robert F. Kennedy berpidato di podium dalam kampanye pemilu presiden di Ambassador Hotel, Los Angeles, sebelum ia ditembak mati pada 5 Juni 1968.

    Pemimpin gerakan sipil

    Martin Luther King Jr.

    Pada 1968, pemimpin gerakan hak sipil, Dr. Martin Luther King Jr., tiba di Memphis, Tennessee, untuk memimpin unjuk rasa para pekerja kebersihan yang menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik.

    Namun, saat berdiri di balkon hotelnya, ia ditembak mati oleh seorang penembak jitu pendukung supremasi kulit putih bernama James Earl Ray.

    Dr. King mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, pada usia 39 tahun.

    Pembunuhan ini seolah menjadi puncak dari ancaman yang selalu mengintai Dr. King. Sebelumnya, ia telah berkali-kali selamat dari berbagai upaya pembunuhan, termasuk pengeboman di rumahnya pada 1956.

    AFP via Getty ImagesPembunuhan terhadap King mengejutkan masyarakat AS kala itu dan hingga kini masih menjadi salah satu tonggak dalam sejarah AS.

    Malcolm X

    Pada 1965, Malcolm X, tokoh karismatik yang gigih memperjuangkan pemberdayaan kaum kulit hitam, dibunuh di hadapan keluarganya di sebuah gedung pertemuan di New York. Ia meninggal pada usia 39 tahun.

    Selama bertahun-tahun, Malcolm X adalah juru bicara terkemuka bagi Nation of Islam, sebuah organisasi yang menganjurkan separatisme untuk warga kulit hitam Amerika.

    Namun, pandangannya kemudian menjadi lebih moderat, bahkan menjauhi organisasi tersebut. Tiga pria, Muhammad Aziz, Khalil Islam, dan Thomas Hagan, divonis bersalah atas pembunuhan tersebut dan dihukum penjara seumur hidup.

    Namun, pada 2021, vonis untuk Aziz dan Islam dibatalkan, menyisakan misteri di balik tragedi ini.

    Getty ImagesKediaman Malcolm X’s sempat dibom sepekan sebelum pembunuhan terhadapnya.

    Pembunuhan dan percobaan pembunuhan baru-baru ini

    Baru-baru ini, pada 14 Juni 2025, dua legislator negara bagian Demokrat di Minnesota ditembak mati di rumah mereka dalam apa yang disebut sebagai upaya pembunuhan “bermotif politik”.

    Perwakilan negara bagian Demokrat Melissa Hortman dan suaminya, Mark, ditembak dan dibunuh di rumah mereka.

    Senator Negara Bagian John Hoffman dan istrinya, Yvette, yang ditembak beberapa kali di rumah mereka dalam insiden terkait selamat dari serangan itu.

    Presiden AS Donald Trump tertembak di bagian telinga dalam upaya pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang pria bersenjata dalam kampanye Pilpres 2024 (AFP via Getty Images)

    Tahun lalu, Presiden Trump dua kali menjadi target percobaan pembunuhan.

    Pada Juli 2024, kejadian yang menimpanya akibat tertembak peluru saat demonstrasi di luar ruangan di Butler, Pennsylvania, memiliki kemiripan yang mencolok dengan penembakan Charlie Kirk di Utah, keduanya terjadi di hadapan khalayak ramai di tempat terbuka, kata koresponden BBC Amerika Utara Anthony Zurcher.

    Pada bulan September tahun itu, upaya pembunuhan lain yang diduga dilakukan terhadapnya dikatakan telah digagalkan oleh Secret Service di lapangan golf Trump di Florida.

    Dua tahun sebelumnya, seorang penyerang yang membawa palu menerobos masuk ke rumah Ketua DPR Nancy Pelosi, anggota Partai Demokrat terkemuka.

    (ita/ita)

  • KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    KTT Darurat di Qatar, Negara Arab-Islam Bahas Respons Serangan Israel

    Jakarta –

    Perdana Menteri Qatar mendesak masyarakat internasional untuk menolak “standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel atas situasi politik yang terjadi belakangan ini. Ia berbicara sehari sebelum berlangsungnya KTT darurat yang digelar sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap anggota Hamas di Doha, Qatar.

    Serangan mematikan tersebut—yang dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat di wilayah sekutu AS lainnya—memicu gelombang kritik, termasuk kecaman dari Presiden AS Donald Trump. Meski demikian, Trump tetap mengirim Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Israel sebagai bentuk dukungan.

    Serangan Israel ke sebuah gedung di Doha, Qatar, 9 September 2025 lalu menewaskan para anggota Hamas dan petugas keamanan lokal dan menambah ketegangan baru di Timur Tengah yang sudah sarat dengan dimensi geopolitik, diplomasi, dan psikologi politik.

    KTT darurat yang digelar hari Senin (15/09), melibatkan para pemimpin negara-negara Arab dan Islam, bertujuan menunjukkan solidaritas negara-negara Teluk serta menambah tekanan terhadap Israel, yang kini menghadapi seruan global yang semakin besar untuk mengakhiri perang dan krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Sudah saatnya masyarakat internasional berhenti menggunakan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” tandas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pertemuan persiapan pada hari Minggu (14/09). Ia menambahkan bahwa “perang pemusnahan” Israel di Gaza tidak akan berhasil.

    “Apa yang mendorong Israel untuk terus melanjutkan aksinya adalah karena diamnya komunitas internasional dan ketidakmampuannya untuk meminta pertanggungjawaban.”

    Pemimpin-pemimpin yang diperkirakan hadir dalam KTT antara lain Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, dan Presiden TurkiRecep Tayyip Erdogan. Pemimpin Palestina, Mahmud Abbas, telah tiba di Doha pada hari Minggu (14/09).

    Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pertemuan hari Senin akan membahas “rancangan resolusi terkait serangan Israel terhadap Negara Qatar”.

    Meminta AS ‘kendalikan Israel’

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Minggu (14/09) bahwa perilaku Israel “tidak lagi hanya menjadi isu antara Palestina dan Israel.” Masalah terbesar saat ini adalah ekspansionisme Israel di kawasan, imbuhnya. “Negara-negara Arab dan Islam harus bersatu dan menemukan solusi berdasarkan masalah yang kini telah didefinisikan ulang ini.”

    Elham Fakhro, peneliti pada Middle East Initiative di Universitas Harvard, mengatakan bahwa ia memperkirakan negara-negara Teluk akan “menggunakan KTT ini untuk menyerukan kepada Washington agar mengendalikan Israel.”

    “Mereka juga akan mencari jaminan keamanan yang lebih kuat dari AS, dengan alasan bahwa tindakan Israel telah menunjukkan lemahnya jaminan yang ada saat ini dan telah merusak kredibilitas AS sebagai mitra keamanan,” tambahnya.

    Dosen kajian Timur Tengah di Universitas Sciences Po Paris, Karim Bitar, menyebut pertemuan ini sebagai “ujian nyata” bagi para pemimpin Arab dan muslim, seraya menambahkan bahwa banyak rakyat mereka sudah “muak dengan pernyataan-pernyataan klise biasa.”

    “Apa yang diharapkan rakyat saat ini adalah agar negara-negara ini mengirim sinyal yang tegas, tidak hanya kepada Israel tetapi juga kepada Amerika Serikat, bahwa sudah waktunya masyarakat internasional berhenti memberikan cek kosong kepada Israel,” tandasnya.

    Qatar merupakan tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan dan memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik Israel-Hamas, bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengatakan bahwa gerakan militan tersebut—yang serangannya pada Oktober 2023 menjadi pemicu perang Gaza—berharap KTT ini akan menghasilkan “posisi Arab-Islam yang tegas dan bersatu.”

    Menlu AS Marco Rubio kunjungi Israel saat serangan di Gaza meningkat

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berada di Israel pada hari Minggu (14/09) ketika militer negara itu meningkatkan serangan di utara Gaza, meratakan beberapa gedung bertingkat dan menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina.

    Sebelum keberangkatannya, Rubio mengatakan ia akan meminta penjelasan dari para pejabat Israel mengenai pandangan mereka terhadap jalan keluar dari konflik Gaza, menyusul serangan Israel terhadap pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu yang mengguncang upaya mediasi untuk mengakhiri perang.

    Kunjungan dua harinya ini juga menjadi simbol dukungan terhadap Israel yang kini semakin terisolasi secara diplomatik, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersiap menggelar debat yang diperkirakan sengit pekan depan terkait komitmen pembentukan negara Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak pengakuan terhadap negara Palestina.

    Dampak serangan di Qatar

    Kunjungan Rubio tetap berlangsung meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan kemarahan kepada Netanyahu atas serangan di Doha, yang menurutnya tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Washington.

    Pada hari Jumat (12/09) sebelumnya, Rubio dan Trump juga bertemu dengan Perdana Menteri Qatar untuk membahas dampak dari operasi Israel tersebut. Pertemuan berturut-turut dengan Israel dan Qatar menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump berusaha menyeimbangkan hubungan dengan dua sekutu utama di Timur Tengah, meski mendapat kecaman internasional luas atas serangan itu.

    Serangan di Doha yang menewaskan sedikitnya enam orang itu tampaknya juga menggagalkan upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta kesepakatan pembebasan sandera sebelum Sidang Umum PBB mendatang, di mana konflik Gaza akan menjadi isu utama.

    Serangan udara mematikan terus berlangsung

    Sedikitnya 13 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara Israel di seluruh wilayah Gaza pada hari Minggu (12/0), demikian menurut laporan rumah sakit setempat.

    Salah satu serangan di kota Deir al-Balah menewaskan enam anggota satu keluarga. Dua orang tua, tiga anak mereka, dan seorang bibi menjadi korban, tandas pihak Rumah Sakit Al-Aqsa. Keluarga tersebut berasal dari Beit Hanoun di utara, dan baru tiba di Deir al-Balah pekan lalu setelah mengungsi dari tempat perlindungan di Gaza.

    Rekaman video dari Associated Press menunjukkan ribuan warga mengungsi dari Kota Gaza ke arah selatan melalui jalan pesisir, membawa barang-barang di atas kendaraan, sementara asap membubung dari lokasi serangan udara di kejauhan. Israel telah memperingatkan warga sipil untuk segera meninggalkan Kota Gaza karena operasi militer yang diperluas.

    “Kami mulai berharap kematian datang, daripada menjalani kehidupan seperti ini,” ujar Ashraf Elwan, seorang pria muda yang mengungsi dari Gaza City. “Pemuda-pemuda kami kehilangan anggota tubuh, perempuan kami menjadi janda, anak-anak kami menjadi yatim, hidup kami berubah menjadi neraka.”

    Militer Israel menghancurkan tiga gedung bertingkat pada hari Minggu (14/09) setelah memperingatkan penduduk untuk mengevakuasi diri. Salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Universitas Islam di Gaza dihantam dua kali hingga rata. Rumah Sakit Al-Shifa melaporkan adanya korban jiwa, namun belum dapat memastikan jumlahnya karena beberapa jenazah masih terjebak di bawah reruntuhan.

    Sebelum serangan terjadi, warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang, melempar kasur dari balkon, dan membawa barang-barang seperti koper dengan kereta dorong.

    Militer Israel mengklaim bahwa Hamas telah menempatkan titik pengintaian di gedung-gedung tersebut untuk memantau pergerakan pasukan Israel dan merencanakan serangan, meskipun tidak memberikan bukti atas klaim tersebut.

    “Ini adalah bagian dari tindakan genosida yang dilakukan oleh pendudukan (Israel) di Gaza,” ujar Abed Ismail, warga Kota Gaza. “Mereka ingin meratakan seluruh kota dan memaksakan pengusiran serta menciptakan Nakba baru.”

    Kata Nakba (bencana) merujuk pada pengusiran sekitar 700.000 warga Palestina oleh pasukan Israel sebelum dan selama perang tahun 1948 yang menyebabkan berdirinya negara Israel. Israel secara tegas membantah tuduhan genosida di Gaza.

    Kelaparan di Gaza makin parah

    Secara terpisah, dua orang dewasa Palestina meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat malnutrisi dan kelaparan di Jalur Gaza, demikian menurut laporan Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada hari Minggu (14/09).

    Dengan demikian, jumlah korban meninggal akibat kelaparan sejak akhir Juni telah mencapai 277 orang dewasa, sementara 145 anak-anak juga meninggal akibat penyebab serupa sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

    Badan pertahanan Israel yang mengawasi bantuan kemanusiaan ke Gaza menyatakan bahwa lebih dari 1.200 truk pembawa bantuan, terutama makanan, telah memasuki Gaza dalam sepekan terakhir. Namun, para pekerja bantuan mengatakan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan besar wilayah tersebut. Sebagian besar bantuan juga dijarah sebelum sampai ke warga yang sangat membutuhkannya.

    Tim internasional juga telah menyelesaikan perbaikan salah satu dari tiga jalur pipa air dari Israel ke Gaza, sehingga meningkatkan pasokan air harian menjadi 14.000 meter kubik (3,7 juta galon), tandas otoritas Israel.

    Sejak ofensif Israel dimulai, akses air bersih di Gaza semakin terbatas. Warga, termasuk anak-anak, sering harus mengejar truk air yang datang setiap dua atau tiga hari untuk mengisi botol, jeriken, dan ember, lalu membawanya pulang.

    *Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Korut Tegaskan Status Negara Nuklir ‘Diabadikan Permanen’, Artinya?

    Korut Tegaskan Status Negara Nuklir ‘Diabadikan Permanen’, Artinya?

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) menyatakan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir telah “diabadikan secara permanen” dalam hukum. Pyongyang juga menegaskan bahwa statusnya sebagai negara bersenjata nuklir “tidak dapat diubah”.

    Korut juga mengecam Amerika Serikat (AS) yang menuntut denuklirisasi di Semenanjung Korea.

    “Baru-baru ini, dalam pertemuan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), AS sekali lagi melakukan provokasi politik yang serius dengan melabeli kepemilikan senjata nuklir kami sebagai ilegal dan menyerukan denuklirisasi,” kata misi permanen Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataannya, seperti dikutip Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP, Senin (15/9/2025).

    Misi permanen Korut untuk PBB, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa status Korut sebagai “negara bersenjata nuklir, yang diabadikan secara permanen dalam hukum tertinggi dan fundamental negara ini, telah menjadi tidak dapat diubah”.

    Disebutkan juga bahwa Pyongyang tidak memiliki “hubungan resmi” dengan badan pengawas nuklir PBB selama lebih dari 30 tahun.

    “IAEA tidak memiliki wewenang hukum maupun pembenaran moral untuk mencampuri urusan internal negara bersenjata nuklir yang berada di luar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir,” tegas misi permanen Korut untuk PBB dalam pernyataannya.

    Korut menarik diri dari IAEA tahun 1994 silam setelah kebuntuan terkait inspeksi nuklir. Pyongyang menuduh IAEA telah digunakan oleh Washington untuk melanggar kedaulatan negaranya.

    “(Korut) Akan dengan tegas menentang dan menolak segala upaya untuk mengubah status Republik Rakyat Demokratik Korea saat ini, dan, sebagai negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab,” ujar misi permanen Korut untuk PBB, menggunakan nama resmi Korut.

    Pernyataan tu disampaikan menyusul kunjungan pemimpin negara terisolasi tersebut, Kim Jong Un, ke fasilitas penelitian senjata pekan lalu, di mana dia mengatakan Pyongyang “akan mengajukan kebijakan untuk mendorong pembangunan kekuatan nuklir dan angkatan bersenjata konvensional secara bersamaan”.

    Dia juga menekankan perlunya “memodernisasi” angkatan bersenjata konvensional negaranya.

    Sejak pertemuan puncak dengan AS yang gagal pada tahun 2019, Korut telah berulang kali menyatakan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Simak juga Video: Kim Jong Un Ancam Gunakan Senjata Nuklir Jika Korut Diserang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Netanyahu Bicara Soal Perlunya Menyingkirkan Hamas di Qatar

    Netanyahu Bicara Soal Perlunya Menyingkirkan Hamas di Qatar

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa menyingkirkan para pemimpin Hamas yang tinggal di Qatar akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera dan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    Pernyataan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (15/9/2025), disampaikan Netanyahu setelah militer Israel pekan lalu melancarkan serangan mengejutkan di Doha, ibu kota Qatar, yang diklaim menargetkan para pemimpin senior Hamas yang tinggal di sana.

    Serangan itu menuai kecaman banyak pihak, terutama Qatar, yang selama ini menjadi salah satu tempat untuk perundingan gencatan senjata Gaza. Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, juga menegur Tel Aviv atas serangannya tersebut, meski pun Washington telah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya.

    “Para pemimpin teroris Hamas yang tinggal di Qatar tidak peduli dengan rakyat Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan terbarunya via media sosial X.

    “Mereka memblokir semua upaya gencatan senjata untuk memperpanjang perang tanpa henti,” sebutnya.

    “Menyingkirkan mereka akan menghilangkan hambatan utama untuk membebaskan semua sandera kita dan mengakhiri perang,” tegas Netanyahu dalam pernyataannya.

    Kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan lima anggotanya, termasuk putra pemimpin Hamas Khalil al-Hayya, yang jadi negosiator utama kelompok itu, tewas dalam serangan Tel Aviv di Doha. Namun para pemimpin senior dan anggota tim negosiasi Al-Hayya diklaim berhasil selamat.

    Otoritas Qatar menyebut seorang anggota pasukan keamanan internalnya juga tewas dalam serangan pada Selasa (9/9) pekan lalu.

    Hamas menggambarkan serangan di Doha sebagai upaya Israel untuk menggagalkan negosiasi gencatan senjata Gaza. Kelompok yang didukung Iran itu menegaskan tidak akan mengubah persyaratan kelompok tersebut untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

    Israel menuntut Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dan melucuti semua persenjataannya.

    Namun, Hamas menegaskan tidak akan membebaskan semua sandera tanpa adanya kesepakatan yang akan mengakhiri perang Gaza secara permanen. Hamas juga menolak untuk menyerahkan senjata sampai Palestina menjadi negara yang merdeka.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Diperkirakan Tunda Lagi Tenggat Penjualan TikTok di AS

    Trump Diperkirakan Tunda Lagi Tenggat Penjualan TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan kembali memperpanjang tenggat bagi ByteDance, perusahaan asal China, untuk melepas aset TikTok di AS. Dengan begitu, ancaman penutupan aplikasi tersebut di AS kembali tertunda.

    Trump sudah tiga kali memperpanjang tenggat, mulai dari awal April, lalu Mei ke Juni, dan terakhir hingga September ini. Mengutip Reuters, Senin (15/9/2025), informasi ini disampaikan oleh seorang sumber yang mengetahui langsung persoalan tersebut. 

    Apabila benar dilakukan, ini akan menjadi perpanjangan keempat yang diberikan Trump terkait penegakan undang-undang yang semula memberi ByteDance waktu hingga Januari 2025 untuk menjual atau menutup aplikasi TikTok di AS. 

    Bulan lalu, Trump sempat menyatakan sudah ada calon pembeli dari AS yang siap mengambil alih TikTok dan membuka kemungkinan untuk memperpanjang tenggat. Namun, ketika ditanya kembali mengenai masa depan aplikasi tersebut pada Minggu, dia memberikan jawaban yang tidak pasti.

    “Saya mungkin iya, mungkin juga tidak. Kami sedang bernegosiasi soal TikTok saat ini. Bisa saja kami biarkan mati, bisa juga tidak, tergantung China,” kata Trump

    Gedung Putih belum memberikan komentar terkait kabar perpanjangan ini. Jika benar terjadi, langkah tersebut menunjukkan keraguan pemerintah AS untuk menutup aplikasi yang kini digunakan sekitar 170 juta warga Amerika.

    Kalangan politikus di Washington yang bersikap keras terhadap China sudah lama khawatir Beijing bisa memanfaatkan TikTok untuk memata-matai, memeras, atau menyensor warga AS. 

    Meski begitu, Trump berulang kali menegaskan dirinya ingin menyelamatkan aplikasi tersebut. Upaya mencapai kesepakatan berjalan lambat. Salah satu hambatannya adalah kemungkinan berbagi algoritma TikTok dengan pembeli dari AS, yang memerlukan persetujuan pemerintah China. 

    Sebelumnya, sempat ada rancangan kesepakatan pada musim semi lalu untuk membentuk perusahaan baru berbasis di AS yang mayoritas dimiliki investor lokal. 

    Namun, rencana itu tertunda setelah Beijing memberi sinyal tidak akan menyetujuinya, terutama setelah Trump mengumumkan tarif tinggi terhadap barang impor asal China.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Minggu menggelar perundingan dagang di Spanyol bersama Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan negosiator utama Li Chenggang. 

    Isu TikTok masuk dalam agenda pembicaraan tersebut, meski menurut sumber, kesepakatan belum akan tercapai sebelum tenggat 17 September.

    Menariknya, TikTok tidak pernah dibahas dalam putaran perundingan dagang AS-China sebelumnya di Jenewa, London, maupun Stockholm.

    Namun, kali ini penyebutan TikTok secara terbuka dalam agenda resmi dianggap memberi celah politik bagi Trump untuk kembali memperpanjang tenggat, meskipun hal itu berpotensi memicu kekecewaan di kalangan anggota Kongres dari Partai Republik maupun Demokrat yang sebelumnya mendesak penjualan TikTok.

  • AS-Korsel-Jepang Latihan Perang Bareng, Adik Kim Jong Un Berang!

    AS-Korsel-Jepang Latihan Perang Bareng, Adik Kim Jong Un Berang!

    Pyongyang –

    Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, berang mengecam latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) bersama Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Kim Yo Jong mengancam “konsekuensi negatif” untuk ketiga negara tersebut terkait latihan gabungan itu.

    AS, Korsel dan Jepang dijadwalkan menggelar latihan pertahanan tahunan yang disebut “Freedom Edge” mulai Senin (15/9) waktu setempat. Militer Seoul menyebut latihan gabungan itu bertujuan meningkatkan kemampuan operasional udara, laut dan siber terhadap ancaman nuklir dan rudal Korut.

    Reaksi keras diberikan oleh Korut, dengan Kim Yo Jong mengecam latihan gabungan itu sebagai “unjuk kekuatan yang sembrono”.

    “Ini mengingatkan kita bahwa unjuk kekuatan yang sembrono oleh AS, Jepang, dan Korea Selatan di tempat yang salah, yaitu di sekitar Republik Rakyat Demokratik Korea (nama resmi Korut, niscaya akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi mereka sendiri,” tegas Kim Yo Jong seperti dilansir Reuters, Senin (15/9/2025).

    Peringatan tersebut disampaikan melalui kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), dalam laporannya pada Minggu (14/9).

    AS dan Korsel juga berencana menggelar latihan “tabletop” bernama “Iron Mace” pekan depan untuk mengintegrasikan kemampuan konvensional dan nuklir mereka dalam menghadapi ancaman Korut.

    Secara terpisah, seorang pejabat tinggi partai buruh yang berkuasa di Korut, Pak Jong Chon, seperti dikutip KCNA, juga memperingatkan jika “kekuatan musuh” terus membanggakan kekuatan mereka melalui latihan gabungan semacam itu, maka Pyongyang akan mengambil langkah balasan “dengan lebih jelas dan tegas”.

    Korut secara tradisional mengkritik latihan gabungan antara negara tetangganya, Korsel, dengan AS, sebagai latihan invasi, dan dalam beberapa kasus, negara terisolasi itu merespons dengan uji coba senjata. Namun Seoul dan Washington menegaskan latihan gabungan itu murni bersifat defensif.

    Peringatan dari Kim Yo Jong itu disampaikan setelah kakaknya, Kim Jong Un, seperti dilansir AFP, mengatakan dalam pertemuan penting partai berkuasa di negaranya bahwa Korut akan mengungkap kebijakan untuk memajukan persenjataan nuklir dan kekuatan militer konvensionalnya.

    Sejak pertemuan puncak dengan AS yang gagal pada tahun 2019, Pyongyang telah berulang kali menyatakan tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir yang “tidak dapat diubah”.

    Kim Jong Un, saat mengunjungi fasilitas penelitian senjata pekan lalu, mengatakan Korut “akan mengajukan kebijakan untuk secara bersamaan mendorong pembangunan kekuatan nuklir dan angkatan bersenjata konvensional.

    Dia juga menekankan perlunya “memodernisasi” angkatan bersenjata konvensional negaranya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Peringatkan Israel Usai Serang Doha: Qatar Sekutu yang Hebat

    Trump Peringatkan Israel Usai Serang Doha: Qatar Sekutu yang Hebat

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Israel usai melancarkan serangan ke Doha, Qatar pekan lalu. Trump mengatakan Qatar selama ini telah menjadi sekutu yang hebat.

    “Qatar telah menjadi sekutu yang sangat hebat. Israel dan semua negara lainnya, kita harus berhati-hati. Ketika kita menyerang orang, kita harus berhati-hati,” kata Trump kepada para wartawan, seperti dilansir AFP, Senin (15/9/2025).

    Diketahui, Israel melancarkan serangan ke Qatar pada Selasa (9/9) pekan lalu. Usai serangan itu, Trump juga mengaku tidak senang atas tindakan Israel.

    Qatar diketahui menjadi tempat para negosiator dari Israel dan Hamas berupaya untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Serangan tersebut telah mendorong para pemimpin Arab dan Muslim, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas, untuk berkumpul dan menunjukkan solidaritas di Doha. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mendesak dunia untuk “berhenti menggunakan standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel.

    Serangan Israel terhadap ibu kota negara Teluk tersebut menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar. Qatar menjadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di kawasan tersebut.

    (lir/yld)