kab/kota: Washington

  • Helikopter Black Hawk AS Jatuh Saat Latihan, Picu Kebakaran Hutan

    Helikopter Black Hawk AS Jatuh Saat Latihan, Picu Kebakaran Hutan

    Washington

    Sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) terjatuh saat melakukan misi latihan di negara bagian Washington. Kecelakaan helikopter ini memicu kebakaran hutan di wilayah tersebut, hingga membutuh respons darurat besar-besaran.

    Empat personel militer AS yang ada di dalam helikopter tersebut, belum diketahui kondisinya.

    Kecelakaan Black Hawk ini, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), terjadi di dekat Pangkalan Gabungan Lewis-McChord di Washington pada Rabu (16/9) malam waktu setempat.

    Sejumlah pejabat militer AS menyebut helikopter jenis MH-60 Black Hawk yang digunakan oleh Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 Angkatan Darat AS itu terjatuh di area Danau Summit, sebelah barat Olympia.

    Penyebab kecelakaan itu masih dalam penyelidikan.

    “Situasi ini masih aktif dan terus berlangsung,” demikian pernyataan Angkatan Darat AS.

    Juru bicara Angkatan Darat AS, Ruth Castro, mengatakan kepada Associated Press bahwa insiden ini ditangani sebagai misi pencarian, dan para petugas “paling profesional dan terampil” sedang melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dia menambahkan pihaknya bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum.

    Dituturkan Departemen Sumber Daya Alam Washington bahwa kecelakaan Black Hawk itu memicu kebakaran yang meluas di area seluas 4.000 meter persegi pada Kamis (18/9) pagi waktu setempat.

    Para petugas pemadam kebakaran setempat bekerja sama dengan personel militer dan petugas pemadam khusus kebakaran hutan berjibaku memadamkan api.

    Sheriff Thurston County, Derek Sanders, dalam pernyataannya bahwa para deputinya dan tim tanggap darurat telah mencapai lokasi kecelakaan helikopter itu, namun kebakaran yang terjadi di area itu menghambat upaya penyelamatan.

    “Para deputi telah menemukan lokasi kecelakaan, tetapi belum dapat melanjutkan upaya penyelamatan karena lokasi kejadian masih dilanda kebakaran dan alas kaki mereka mulai kepanasan,” tutur Sanders dalam pernyataannya.

    Menurut situs pelacakan penerbangan ADS-B Exchange, helikopter Black Hawk itu terakhir kali mengirimkan sinyal pada pukul 19.45 waktu setempat di lokasi berjarak sekitar 4 kilometer sebelah timur Danau Summit. Sejumlah helikopter penyelamat dikerahkan untuk membantu pencarian dan penyelamatan.

    Lihat juga Video: Penyelidik Ungkap Detik-detik Tabrakan Pesawat-Black Hawk di AS

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menetapkan Antifa sebagai “organisasi teroris besar” sebagai bagian dari upayanya untuk menargetkan “kaum kiri radikal”, menyusul pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk.

    Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kelompok Antifa sebagai “kiri radikal yang sakit, berbahaya, dan malapetaka. Dia menjanjikan kepada publik bahwa kelompok tersebut akan “diselidiki secara menyeluruh”.

    Antifa, sebuah gerakan kiri terdesentralisasi yang menentang kelompok-kelompok sayap kanan, rasis, dan fasis telah lama memicu kemarahan Trump.

    Namun, para ahli mempertanyakan bagaimana Presiden Trump menargetkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin, daftar keanggotaan, atau struktur yang jelas.

    Pada 2020, Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, mengatakan kepada Kongres AS bahwa Antifa lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah ideologi daripada sebagai organisasi formal.

    Sejumlah influencer dan politisi sayap kanan berkeras Antifa merupakan komponen kunci jaringan sayap kiri yang mereka klaim berusaha merongrong AS, kebebasan berbicara, dan hak kepemilikan senjata.

    Apa arti Antifa?

    Antifa merupakan akronim dari anti-fasis. Kelompok itu tidak punya pemimpin dan sebagian besar anggotanya terdiri dari aktivis sayap kiri ekstrem.

    Kata Antifa berasal dari kata bahasa Jerman “antifaschistisch”, yang merujuk pada kelompok anti-fasis Jerman pada era 1930-an.

    Bendera bergambar logo yang diasosiasikan dengan Antifa. (Getty Images)

    Meskipun keberadaan Antifa di AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kelompok ini menjadi sorotan setelah Trump memenangi pilpres pertama pada 2016 dan peristiwa unjuk rasa kelompok sayap kanan ekstrem di Charlottesville pada 2017.

    Sejak itu, para aktivis yang menyatakan diri sebagai Antifa secara rutin bentrok dengan kelompok sayap kanan, baik dalam perdebatan sengit daring maupun dalam perkelahian fisik di berbagai tempat di AS.

    Karena tidak ada organisasi terpusat, Antifa cenderung terbentuk secara organik baik daring maupun luring. Para anggotanya mencakup kaum anarkis, komunis, dan sosialis garis keras yang secara umum memiliki pandangan anti-pemerintah, anti-kapitalis, pro-LGBTQ, dan pro-imigrasi.

    Namun, Antifa terkadang digunakan sebagai istilah umum oleh politisi dan komentator konservatif untuk menyebut kelompok liberal dan sayap kiri lain yang berseberangan dengan mereka.

    Apakah Antifa terlibat dalam aksi kekerasan?

    Menurut sejumlah kritikus, yang membedakan Antifa dari kelompok sayap kiri arus utama adalah kesediaan beberapa aktivisnya menggunakan kekerasan demi memperjuangkan tujuan mereka, yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.

    Para aktivis Antifa seringkali mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka di tempat umum.

    Video daring yang ditonton oleh BBC menunjukkan beberapa orang membawa tongkat, perisai, tongkat, dan semprotan merica dalam demonstrasi.

    Baca juga:

    Pada 2017, sekitar 100 aktivis bertopeng yang membawa spanduk dan bendera Antifa menyerang sekelompok pengunjuk rasa sayap kanan di Berkeley, California.

    Selama kerusuhan pascapembunuhan George Floyd pada 2020, seorang aktivis Antifa bernama Michael Reinoehl menembak mati seorang pendukung Patriot Prayersebuah kelompok sayap kanan di wilayah Portland. Pria berusia 48 tahun itu kemudian ditembak mati oleh polisi.

    Para aktivis antifa dalam sebuah aksi demonstrasi di Berkeley, California. (Getty Images)

    Aktivis anti-fasis juga secara rutin merilis identitas dan detail pribadi orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis sayap kanan. Taktik ini yang umumnya dikenal sebagai “doxxing”dilakukan untuk membuat orang-orang tersebut dipecat dari pekerjaan mereka dan dikucilkan secara sosial.

    Setelah pembunuhan Charlie Kirk, BBC Verify telah melihat pesan-pesan dari beberapa anggota Antifadi Reddit dan Xyang membela penembakan tersebut.

    Apakah Trump punya kewenangan hukum untuk melabeli Antifa sebagai organisasi teroris?

    Trump belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris. BBC telah meminta Gedung Putih untuk memberikan rincian lebih lanjut.

    Pemerintah AS dapat menetapkan suatu kelompok sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). “Kriteria hukum” untuk tindakan demikian adalah kelompok yang ditargetkan “harus organisasi asing”.

    Pelabelan FTO menyebabkan anggota kelompok tersebut dapat dilarang masuk ke AS atau dideportasi dari AS. Label itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menyita dana dan menargetkan para donatur organisasi tersebut.

    Daftar FTO yang dimiliki Departemen Luar Negeri AS saat ini mencakup cabang-cabang ISIS dan kartel narkoba dari Amerika Latin.

    Namun, belum jelas bagaimana label ini dapat diperluas ke Antifa.

    Baca juga:

    “Setahu saya, tidak ada mekanisme hukum yang secara resmi menetapkan suatu kelompok sebagai organisasi teror domestik,” ujar Luke Baumgartner, seorang peneliti di Program Ekstremisme Universitas George Washington, kepada BBC.

    “Setahu saya, itu hanya proklamasi di Truth Social yang tidak berarti apa-apa. Kecuali Kongres mau mengambil langkah konkret, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Pakar hukum lain yang berbicara kepada BBC Verify menunjukkan bahwa hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dapat membatasi kemampuan Trump untuk menerapkan langkah tersebut.

    Getty ImagesSejumlah anggota Proud Boys bentrok dengan Antifa di Portland, Oregon.

    Profesor David Schanzer, direktur Triangle Center on Terrorism and Homeland Security di Universitas Duke, mengatakan: “Amandemen Pertama melindungi hak berserikat, yang mencakup hak individu untuk membentuk kelompok dan melarang pemerintah mencampuri kegiatan kelompok-kelompok tersebut, kecuali jika mereka melanggar hukum.”

    “Bahwa presiden mengatakan kelompok semacam itu sebagai ‘organisasi teroris besar’ tidak mengubah hak-hak konstitusional fundamental tersebut,” tambahnya.

    Baca juga:

    Brad Evansprofessor kajian kekerasan politik di Universitas Bathmemperingatkan bahwa ketiadaan struktur organisasi dan keanggotaan Antifa “memberikan peluang luar biasa untuk memperluas kewenangan [pemerintah] dan menerapkannya kepada siapa pun yang mungkin dianggap tergabung dalam organisasi yang tidak jelas”.

    “Ini berarti bahwa siapa pun yang dicurigai tergabung dalam Antifa perlu membuktikan bahwa mereka tidak berasosiasi. Bahaya penyalahgunaan wewenang sangat jelas.”

    Para pakar hukum lainnya mempertanyakan mengapa pemerintahan Trump tidak dapat menggugat Antifa berdasarkan undang-undang yang ada, seperti undang-undang mengenai hasutan melakukan kekerasan.

    Mengapa pemerintahan Trump menargetkan Antifa?

    Ini bukan pertama kalinya Trump menargetkan Antifa. Pada 2020 lalu, dia mengatakan bakal mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, tetapi tidak ada tindak lanjut.

    Langkah terbaru Trump merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan “kaum kiri radikal” setelah pembunuhan Charlie Kirk.

    Trump menyatakan bahwa: “Kekerasan politik kiri radikal telah melukai terlalu banyak orang tak berdosa dan merenggut terlalu banyak nyawa.”

    Pihak berwenang mengatakan bahwa Tyler Robinsonyang dituduh membunuh Kirkberhaluan “ideologi kiri”. Namun, aparat belum banyak memberikan rincian dan Tyler tidak terkait langsung dengan Antifa.

    Apa kata kajian mengenai kekerasan politik di AS?

    Pekan ini, Departemen Kehakiman AS (DoJ) menghapus sebuah studi tentang kekerasan politik di Amerika yang menyimpulkan bahwa ekstremisme sayap kanan melampaui “semua jenis ekstremisme kekerasan lainnya”.

    BBC bertanya kepada DoJ mengapa studi tersebut, yang diterbitkan pada 2024 oleh badan penelitian DoJ, dihapus. DoJ menyatakan “tidak ada komentar”.

    BBC Verify telah meninjau lima studi independen yang meneliti serangan bermotif politik di AS selama beberapa dekade terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan politik di AS yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap para peneliti berideologi sayap kanan daripada orang-orang yang dianggap berideologi sayap kiri.

    Namun, karena tidak ada definisi yang konsisten atau universal tentang ideologi “kanan” atau “kiri”, sulit untuk mengukur tren kekerasan politik dari waktu ke waktu.

    Profesor Robert Pape, dari Universitas Chicago, mengatakan telah menyaksikan “peningkatan pembunuhan dan upaya pembunuhan politik” terhadap politisi Republik dan Demokrat selama beberapa tahun terakhir.

    “Yang kami lihat dari data kami adalah ketika seorang pemimpin politik menyalahkan satu pihak atas suatu aksi kekerasan, hal itu justru menghasilkan lebih banyak dukungan untuk kekerasan politik, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

    Reportase tambahan oleh Mike Wendling, Matt Murphy, dan Lucy Gilder

    BBC

    Lihat juga Video ‘Heboh Ada yang Menayangkan Foto Trump-Epstein di Kastil Windsor’:

    (ita/ita)

  • Intel Bangkit dari Kubur, Disuntik Trump-Diguyur Nvidia Rp 83 Triliun

    Intel Bangkit dari Kubur, Disuntik Trump-Diguyur Nvidia Rp 83 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raja chip asal Amerika Serikat (AS), Nvidia, mengumumkan komitmen untuk berinvestasi senilai US$5 miliar (hampir Rp83 triliun) ke Intel yang sedang berdarah-darah menghadapi persaingan.

    Investasi tersebut akan membuat Nvidia menjadi salah satu pemegang saham terbesar Intel, yakni 4% pasca saham diterbitkan, dikutip dari Reuters, Jumat (19/9/2025).

    Langkah Nvidia ini diambil setelah beberapa saat lalu pemerintahan Donald Trump mengumumkan kesepakatan untuk mengambil 10% saham Intel.

    Dukungan dari Nvidia menawarkan peluang baru bagi kelangsungan bisnis Intel setelah bertahun-tahun mengalami penurunan. Masuknya Nvidia ke Intel memicu peningkatan saham sebesar 23% bagi manufaktur chip tersebut.

    Sebagai informasi, Intel dulunya merupakan raja chip, bahkan diklaim sebagai ‘silicon’ dari ‘Silicon Valley’ yang merupakan markas bagi raksasa teknologi di AS.

    Keruntuhan Intel disebabkan berbagai faktor, salah satunya kegagalan manajemen dalam menangkap momentum popularitas kecerdasan buatan (AI). Pada Maret lalu, Intel menunjuk Lip-Bu Tan sebagai CEO baru untuk menakhodai perusahaan.

    Trump sempat meminta Tan untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena diduga berhubungan dekat dengan industri chip di China. Keduanya lantas bertemu di Washington dan akhirnya pemerintah sepakat mengambil 10% saham Intel.

    CEO Nvidia Jensen Huang menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak terlibat dalam kesepakatan kerja sama terbaru dengan Intel. Sebelumnya, Huang dan beberapa pemimpin raksasa teknologi AS mendampingi Trump dalam lawatannya ke Inggris pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Pakta baru Nvidia dan Intel mencakup rencana bagi kedua perusahaan untuk bersama-sama mengembangkan chip PC dan data center. Perlu dicatat, kesepakatan ini tidak akan melibatkan bisnis manufaktur kontrak atau foundry Intel yang memproduksi chip komputasi untuk Nvidia.

    Kendati demikian, bisnis foundry Intel akan memasok prosesor pusat dan kemasan canggih untuk produk gabungan tersebut. Huang mengatakan perusahaannya terus mengevaluasi teknologi foundry Intel dan telah bekerja sama dengan pesaingnya selama hampir satu tahun.

    Mayoritas analis meyakini bahwa bisnis foundry Intel bisa bertahan jika mengamankan klien-klien besar seperti Nvidia, Apple, Qualcomm, atau Broadcom.

    “Ini mungkin langkah pertama akuisisi atau pembubaran perusahaan [Intel] di antara produsen chip AS, meskipun sangat mungkin Intel akan tetap menjadi bayangan dari perusahaan sebelumnya, tetapi akan bertahan,” kata Nancy Tengler, CEO Laffer Tengler Investments, yang memegang saham Nvidia.

    Nvidia mengatakan akan membayar US$23,28 per lembar saham Intel atau di bawah harga US$24,90 pada penutupan perdagangan Rabu (17/9). Namun, harga itu lebih tinggi ketimbang yang dibayar pemerintah AS sebesar US$20,47 per lembar saham.

    Kesepakatan ini menambah cadangan modal Intel, mengikuti investasi US$2 miliar dari Softbank dan US$5,7 miliar dari pemerintah AS.

    Kesepakatan baru ini berpotensi berdampak pada pesaing Intel seperti TSMC asal Taiwan dan AMD asal AS. TSMC saat ini merupakan manufaktur untuk chip flagship Nvidia. Sementara itu, AMD merupakan pesaing Intel untuk pemasok chip ke data center.

    TSMC menolak berkomentar. Sementara itu, juru bicara AMD mengatakan perusahaan akan terus menawarkan produk-produk berkinerja tinggi untuk PC dan data center, serta mempertahankan pertumbuhan market share dengan strategi berbasis AI.

    Kombinasi chip Nvidia-Intel juga akan menantang Broadcom yang memiliki teknologi koneksi chip-to-chip dan membantu perusahaan seperti Google dalam mengembangkan chip AI. Broadcom menolak berkomentar.

    Saham AMD dan Broadcom turun masing-masing secara berurutan 1,3% dan 0,5%.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Washington DC

    Senator Amerika Serikat (AS), Bernie Sanders, menyebut Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sanders yang seorang penganut Yahudi ini, menjadi Senator pertama AS yang menyampaikan pernyataan semacam itu kepada publik.

    Pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Al Jazeera, Jumat (19/9/2025), disampaikan Sanders dalam tulisan opini yang dipublikasikan pada situs resminya pada Rabu (17/9). Dia memberi judul “Ini Genosida” untuk tulisannya tersebut.

    Sanders mengutip semakin banyaknya bukti dari para pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, dan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tulisannya.

    Dia menuduh pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah melancarkan “perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina” alih-alih hanya membela diri dari kelompok Hamas.

    Meskipun dia mengakui hak Israel untuk membela diri dalam merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Sanders juga berpendapat bahwa cakupan, skala, dan durasi operasi militer Israel di Gaza telah sejak lama melampaui batas pembelaan diri. Dia menyebut operasi militer Israel itu sebagai “kebijakan pembunuhan massal, kelaparan, dan penghancuran”.

    “Niatnya sudah jelas. Kesimpulannya tidak terelakkan: Israel sedang melakukan genosida di Gaza,” tegas Sanders, seorang Senator Vermont, dalam tulisannya.

    “Saya menyadari bahwa banyak orang mungkin tidak setuju dengan kesimpulan ini. Sebenarnya, entah Anda menyebutnya genosida, pembersihan etnis, kekejaman massal, atau kejahatan perang, jalan ke depan sudah jelas,” imbuhnya.

    Sanders menjadi Senator pertama di AS yang menyebut perang Israel di Gaza sebagai genosida.

    Sanders Kritik AS Memungkinkan Perang Israel di Gaza

    Sanders mengkritik negaranya sendiri telah memungkinkan perang melalui penjualan senjata dan dukungan diplomatik yang berkelanjutan. Dia menuntut penghentian segera semua penjualan senjata ofensif ke Israel, dan mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump serta Kongres AS “mengakhiri keterlibatan kita dalam pembantaian rakyat Palestina”.

    Dia juga menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai “pemerintahan genosida”.

    “Setelah menyebutnya genosida, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menuntut gencatan senjata segera, lonjakan bantuan kemanusiaan besar-besaran yang difasilitasi oleh PBB, dan langkah-langkah awal untuk memberikan Palestina negara mereka sendiri,” tegas Sanders.

    Sanders menempatkan krisis ini dalam konteks global lebih luas. Dia memperingatkan bahwa pengikisan norma internasional, khususnya larangan genosida, mengancam nilai demokrasi di seluruh dunia.

    “Jangan lakukan kesalahan. Jika tidak ada akuntabilitas untuk Netanyahu dan rekan-rekan penjahat perangnya, para demagog lain yang akan melakukan hal yang sama,” sebutnya.

    “Sejarah menuntut dunia untuk bertindak dengan satu suara dan mengatakan: Sudah cukup. Tidak ada lagi genosida,” tegas Sanders.

    Lihat Video ‘Nasib Rumah Sakit yang Tersisa di Gaza Kini di Ujung Tanduk’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta atau setara Rp 6,6 triliun untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Penolakan diberikan saat berlangsungnya perundingan perdagangan dengan Taipei dan potensi pertemuan tingkat tinggi dengan China.

    Penolakan Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post, dalam laporan terbarunya pada Kamis (18/9) waktu setempat, yang mengutip pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut identitasnya.

    Keputusan tersebut akan menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan, yang secara terus-menerus menghadapi ancaman invasi oleh China.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang dikutip The Washington Post, mengatakan bahwa keputusan mengenai paket bantuan militer untuk Taiwan itu belum final.

    Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan percakapan telepon terbaru pada Jumat (19/9) waktu setempat. Itu menjadi percakapan telepon kedua mereka sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Pembicaraan kedua pemimpin itu dilakukan di tengah upaya kedua negara untuk mencapai kompromi terkait tarif dan kesepakatan mengenai aplikasi berbagi video TikTok.

    Meskipun AS berhenti mengakui Taiwan pada akhir tahun 1970-an dan beralih ke China, Washington tetap menjadi pendukung paling penting dan pemasok bantuan militer terbesar bagi Taipei.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan, Namun Trump, menurut laporan The Washington Post, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Dalam kunjungan ke Taiwan pada akhir Agustus lalu, ketua komite angkatan bersenjata Senat AS mengatakan dirinya bertekad agar Washington dan Taipei tetap menjadi “sahabat karib”.

    “Menjadi tekad dan niat kami agar Taiwan tetap bebas dan membuat keputusannya sendiri. Salah satu upaya untuk mempertahankan kebebasan yang kita miliki adalah dengan meningkatkan kerja sama militer, meningkatkan kerja sama dengan basis industri pertahanan kita, dan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya,” kata Senator Partai Republik, Roger Wicker, usai perbincangan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

    Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

    New York

    Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Huawei Siap Rebut Pasar Nvidia di China Lewat SuperPoD Interconnect

    Huawei Siap Rebut Pasar Nvidia di China Lewat SuperPoD Interconnect

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal Shenzhen, Huawei, resmi meluncurkan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terbaru dalam konferensi tahunan Huawei Connect, di tengah larangan Nvidia berjualan di negeri Tirai Bambu. 

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempersulit langkah Nvidia untuk berjualan di China, yang merupakan kompetitor AS dalam hal teknologi dan perdagangan. 

    Sementara itu, kehadiran infrastruktur AI baru Huawei dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan menghadapi dominasi Nvidia.

    Dilansir dari Techcrunch, Jumat (19/9/2025) Huawei memperkenalkan SuperPoD Interconnect, sebuah teknologi interkoneksi berperforma tinggi yang mampu menghubungkan hingga 15.000 unit kartu grafis, termasuk chip AI buatan Huawei seri Ascend.

    Dengan solusi ini, Huawei ingin memberikan akses komputasi lebih masif bagi pengembang dan perusahaan yang membutuhkan tenaga pemrosesan besar untuk melatih serta mengembangkan sistem AI berskala besar.

    Teknologi tersebut disebut-sebut sebagai pesaing NVLink milik Nvidia, yang saat ini menjadi standar industri untuk komunikasi berkecepatan tinggi antar prosesor grafis. Meski chip AI Huawei masih dinilai lebih rendah dalam hal performa individu dibanding GPU Nvidia, kemampuan untuk menggabungkannya dalam jumlah besar diyakini akan mengurangi kesenjangan daya komputasi.

    Peluncuran ini juga bertepatan dengan momentum penting: sehari sebelumnya, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melarang perusahaan teknologi domestik membeli perangkat keras Nvidia, termasuk server RTX Pro 600D yang khusus dikembangkan untuk pasar China.

    Larangan tersebut mempersempit ruang gerak Nvidia di pasar terbesar dunia sekaligus memberikan celah bagi Huawei untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok alternatif teknologi AI dalam negeri.

    Dengan strategi ini, Huawei tidak hanya berusaha menutup celah performa dengan Nvidia, tetapi juga mendukung ambisi Beijing dalam membangun kemandirian teknologi, terutama di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan yang dianggap strategis bagi masa depan ekonomi dan pertahanan nasional.

    Pasar Nvidia yang Hilang di China

    Chief Executive Officer (CEO) Nvidia Jensen Huang mengatakan jika tidak terkendala aturan ekspor, China berpotensi menjadi pasar senilai US$50 miliar bagi perusahaannya.

    “Pasar China bisa mencapai US$50 miliar setahun jika kami diperkenankan menjual produk kompetitif,” kata Huang dikutip dari Register, Kamis (28/8/2025).

    Nvidia mengungkap hingga saat ini masih harus menunggu persetujuan Washington untuk mengekspor AI generasi terbaru Blackwell ke pasar China. Produk chip sebelumnya, yakni H20, juga belum bisa menembus pasar Negeri Tirai Bambu lantaran izin ekspor yang berlarut-larut.

    Meskipun sejumlah pelanggan di China telah memperoleh lisensi beberapa pekan terakhir, Nvidia mengakui tidak ada satu pun unit H20 yang berhasil dikirim. Pemerintah AS juga meminta potongan 15% dari setiap transaksi berlisensi, namun belum ada kejelasan aturan tertulis mengenai pungutan tersebut.

    Menurut Nvidia, bila hambatan regulasi dapat diselesaikan, tambahan pendapatan sebesar US$2 miliar – US$5 miliar dapatdiraih di luar proyeksi kuartal III yang kini dipatok mencapai US$54 miliar.

  • Trump Mau Kuasai Lagi Pangkalan Udara di Afghanistan gegara Nuklir China

    Trump Mau Kuasai Lagi Pangkalan Udara di Afghanistan gegara Nuklir China

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang berupaya merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Pangkalan udara itu diserahkan Amerika Serikat ke pemerintah Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada tahun 2021.

    “Ngomong-ngomong, kami sedang berusaha mendapatkannya kembali, itu mungkin berita yang cukup mengejutkan. Kami berusaha mendapatkannya kembali karena mereka membutuhkan sesuatu dari kami,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    “Kami ingin pangkalan itu kembali,” sambung Trump.

    Dia belum menjelaskan detail apa upaya yang sedang dilakukan dan bagaimana cara AS mengambil lagi pangkalan itu. Dia hanya menyebut pangkalan itu dekat dengan fasilitas nuklir China.

    “Salah satu alasan kami menginginkan pangkalan itu adalah, seperti yang Anda ketahui, jaraknya satu jam dari tempat China memproduksi senjata nuklirnya,” ucapnya.

    Para pejabat AS tidak segera mengklarifikasi apa yang dimaksud Trump ketika ia mengatakan Washington sedang berusaha mendapatkan kembali pangkalan itu.

    Bagram, pangkalan udara terbesar Afghanistan, merupakan titik tumpu operasi yang dipimpin AS di negara itu selama dua dekade setelah operasi menggulingkan Taliban menyusul serangan 11 September di Washington dan New York.

    Namun, pasukan AS dan NATO menarik diri dari pangkalan tersebut pada Juli 2021 ketika Taliban yang bangkit kembali mengambil alih sebagian besar wilayah Afghanistan sebelum akhirnya menguasai seluruh negeri.

    Trump telah berulang kali mengkritik hilangnya pangkalan tersebut sejak kembali berkuasa, mengaitkannya dengan serangannya terhadap penanganan pendahulunya, Joe Biden, atas penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

    Trump juga mengeluhkan meningkatnya pengaruh negara adidaya saingannya, China, di Afghanistan.

    (rfs/haf)

  • Nvidia Gandeng Intel Siapkan US Miliar, Garap Chip PC dan Data Center

    Nvidia Gandeng Intel Siapkan US$5 Miliar, Garap Chip PC dan Data Center

    Bisnis.com, JAKARTA — Nvidia berencana menggandeng Intel dengan melakukan investasi sebesar US$5 miliar untuk mengembangkan chip PC dan pusat data.

    Dilansir dari Reuters, Jumat (19/9/2025), aksi korporasi tersebut akan langsung menjadikan Nvidia salah satu pemegang saham terbesar Intel. Suntikan modal dari Nvidia menjadi peluang baru bagi Intel usai upaya pemulihan selama bertahun-tahun gagal membuahkan hasil. Hal ini memicu lonjakan saham produsen AS tersebut hingga 25%.

    Intel baru saja menunjuk Lip-Bu Tan sebagai CEO baru pada Maret 2025. Sayangnya, dia langsung mendapat kecaman dari para pejabat terpilih AS, termasuk Presiden Donald Trump, yang memintanya untuk mengundurkan diri karena kekhawatiran tentang hubungannya dengan China.

    Hal itu menyebabkan pertemuan yang diatur dengan cepat di Washington yang berakhir dengan kesepakatan tidak biasa dari Intel untuk memberikan AS sebesar 10% saham di perusahaan tersebut.

    CEO Nvidia, Jensen Huang mengatakan pemerintahan Trump tidak terlibat dalam kesepakatan kemitraan tersebut, tetapi akan memberikan dukungan. Huang terlihat bersama Trump dan para pemimpin bisnis lainnya selama kunjungan kenegaraan Presiden AS ke Inggris.

    Kesepakatan baru ini mencakup rencana bagi Intel dan Nvidia untuk bersama-sama mengembangkan chip PC dan pusat data, tanpa melibatkan bisnis manufaktur kontrak Intel, yang dikenal sebagai foundry.

    Namun, bisnis foundry Intel akan memasok prosesor pusat dan kemasan canggih untuk produk gabungan tersebut. Huang mengatakan perusahaannya terus mengevaluasi teknologi foundry Intel dan telah bekerja sama dengan pesaingnya selama hampir satu tahun.

    Mayoritas analis percaya bahwa agar foundry Intel dapat bertahan, mereka perlu mendapatkan pelanggan besar seperti Nvidia, Apple, Qualcomm atau Broadcom.

  • Arkeolog Temukan Prasasti yang Dibuat Sahabat Nabi Muhammad

    Arkeolog Temukan Prasasti yang Dibuat Sahabat Nabi Muhammad

    Jakarta

    Sebuah prasasti Paleo-Arab pada sebuah batu besar dekat sebuah masjid terbengkalai di Arab Saudi kemungkinan besar diukir oleh Ḥanẓalah bin Abī ʿĀmir, seorang sahabat Nabi Muhammad, menurut sebuah studi baru.

    Meskipun banyak prasasti dari masa-masa awal Islam telah diketahui, keasliannya masih belum terkonfirmasi, kecuali satu prasasti di wilayah al-Bahah, Arab Saudi, yang dapat dikaitkan dengan sahabat Muhammad, yang kemudian menjadi gubernur Makkah.

    Prasasti ini, yang dianalisis para peneliti dalam sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Journal of Near Eastern Studies edisi April 2024, hanyalah prasasti kedua yang dikonfirmasi yang atribusinya terkait dengan Muhammad.

    Berbeda dengan teks sebelumnya, prasasti ini dipahat pada awal abad ketujuh sebelum Islam mendominasi Arabia, menjadikannya saksi penting bagi Hijaz pra-Islam (wilayah tempat Makkah berada) dan latar belakang agama para pembaca Al-Qur’an. Namun, tidak semua orang sepenuhnya yakin tentang identitas penulisnya. Yang jelas, temuan ini menjelaskan hari-hari awal Islam, kata para peneliti.

    “Bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa Islam lahir berdasarkan sejarah yang utuh, kita tidak tahu banyak tentang kebangkitan Islam dari sumber-sumber kontemporer,” ujar Ahmad Al-Jallad, profesor studi Arab di Ohio State University dan rekan penulis studi tersebut, dikutip dari Live Science.

    “Periode waktu itu diselimuti misteri. Prasasti-prasasti ini memberikan dasar yang dapat diverifikasi untuk penulisan sejarah berbasis bukti pada periode ini,” sebutnya.

    Yusef Bilin, seorang kaligrafer Turki yang mengunjungi sebuah masjid kuno di kota Taif yang diyakini dibangun oleh Ali bin Abi Thalib, Khalifah Islam keempat, menemukan dua prasasti pada sebuah batu besar yang menonjol sekitar 100 meter darinya. Pada 2021, ia menyampaikan hal tersebut kepada para penulis studi.

    Prasasti-prasasti tersebut ditulis dalam aksara Paleo-Arab, yang menggambarkan fase akhir pra-Islam dalam alfabet Arab. Para penulis prasasti di bagian atas dan bawah mengidentifikasi diri mereka sebagai Hanzalah, putra Abd-Amr-w dan Abd al-Uzzē, putra Sufyan.

    Tulisan tersebut diterjemahkan menjadi “Dengan nama-Mu, Tuhan kami, aku adalah Ḥanẓalah (putra) ʿAbd-ʿAmr-w, aku mendesak (engkau) agar bertakwa kepada Allah” dan “Dengan nama-Mu, Tuhan kami, aku adalah ʿAbd al-ʿUzzē putra Sufyān, aku mendesak (engkau) agar bertakwa kepada Allah.”

    Para penulis mempelajari biografi Muslim tradisional Muhammad dan catatan silsilah orang-orang Arab dan menemukan bahwa kombinasi nama-nama ini sangat langka. Seseorang bernama Hanzalah, yang ayahnya adalah Abd-Amr, memenuhi kriteria tersebut. Orang ini berasal dari suku Aws, yang bermukim di Yatsrib (sekarang dikenal sebagai Madinah), dan secara menonjol digambarkan sebagai sahabat Muhammad dalam literatur Islam awal.

    Penggunaan bahasa Paleo-Arab dengan mudah menunjukkan bahwa prasasti-prasasti ini dibuat pada akhir abad keenam atau awal abad ketujuh dan sangat sesuai dengan garis waktu Hanzalah, sahabat Nabi, yang gugur dalam Perang Uhud pada 625 M. Nama orang kedua, ʿAbd al-ʿUzzē, merujuk kepada dewi pagan Arab, al-Uzza, yang semakin memperkuat gagasan bahwa prasasti-prasasti ini dibuat oleh orang-orang yang bukan pengikut Muhammad, atau setidaknya belum.

    Pengamatan ini mengarahkan para peneliti untuk menyimpulkan bahwa Ḥanẓalah kemungkinan besar sama dengan yang dikaitkan dengan Muhammad dan bahwa ia mengukir kata-kata ini saat bepergian melalui Taif, mungkin dengan seseorang bernama ʿAbd al-ʿUzzē, sebelum ia memeluk Islam.

    “Pada dasarnya tidak masuk akal jika prasasti ini dibuat setelah Muhammad memulai dakwahnya, karena penduduk Taif sangat memusuhi beliau, dan kecil kemungkinan salah satu pengikutnya pergi ke sana dan meninggalkan prasasti ini,” ujar rekan penulis studi Hythem Sidky, direktur eksekutif International Quranic Studies Association di Washington, DC, Amerika Serikat.

    Al-Jallad menambahkan bahwa patina prasasti dan pola pelapukan menunjukkan prasasti itu sudah ada di sana sejak lama, sehingga menutup kemungkinan adanya pemalsuan modern.

    “Artikel ini merupakan karya ilmiah yang sangat mengesankan,” ujar James Montgomery , seorang profesor Studi Arab dan Timur Tengah di Cambridge University yang tidak terlibat dalam penelitian ini.

    “Penelitian ini sangat cermat, teliti, dan cermat dalam penggunaan bukti, dengan setiap klaim didukung dengan tepat melalui referensi terhadap semua bukti yang relevan dan tersedia,” sebutnya.

    Meskipun Montgomery yakin identifikasi tersebut kemungkinan besar akurat, ia tetap agnostik terhadap klaim bahwa Ḥanẓalah yang disebutkan dalam prasasti tersebut sama dengan yang ada dalam tradisi Islam.

    “Saya ingin menunda penilaian sampai kita memiliki dua prasasti lagi yang juga memenuhi kriteria penanggalan ketat yang digunakan para penulis,” ujarnya.

    (rns/rns)