kab/kota: Washington

Trump akan Jamu Erdogan di Gedung Putih Pekan Depan

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menjamu Presiden Turki Tayyip Erdogan di Gedung Putih pada 25 September. Trump berharap dapat mencapai kesepakatan perdagangan dan militer.

“Kami sedang mengerjakan banyak Kesepakatan Perdagangan dan Militer dengan Presiden, termasuk pembelian pesawat Boeing dalam skala besar, kesepakatan F-16 yang besar, dan kelanjutan perundingan F-35, yang kami harapkan akan berakhir positif,” tulis Trump di Truth Social dilansir Reuters, Sabtu, 20 September.

Erdogan terakhir kali mengunjungi Gedung Putih pada tahun 2019 selama masa jabatan pertama Trump, dan keduanya memiliki masa lalu yang berliku-liku.

Meskipun mereka memiliki ikatan pribadi yang erat selama masa jabatan Trump 2017-21 sebagai presiden, hubungan bilateral tersebut juga menegang akibat perselisihan mengenai hubungan Washington dengan pejuang Kurdi di Suriah dan mengenai hubungan Ankara dengan Moskow.

Turki membuat marah pemerintahan Trump pada tahun 2019 dengan membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sebagai respons, Washington membatalkan rencana penjualan jet tempur F-35 ke Turki dan mengeluarkannya dari program produksi bersama untuk pesawat tersebut.

Turki kemudian menyetujui kesepakatan untuk membeli jet F-16.

“Presiden Erdogan dan saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik. Saya menantikan pertemuannya pada tanggal 25!” tulis Trump pada Jumat waktu setempat.

20/09/2025 17:48
Trump Ungkap Xi Jinping Setuju Soal TikTok, Beijing Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden China Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan terkait aplikasi media sosial TikTok. Namun, detail perjanjian tersebut masih belum jelas.

Pernyataan ini disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (20/9/2025) waktu setempat, melansir dari The Guardian. Ia mengatakan, Xi telah menyetujui kesepakatan TikTok, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi maupun waktu penandatanganan resmi.

“Dia telah setujui kesepakatan TikTok,” kata Trump.

Kedua pemimpin melakukan kontak langsung melalui sambungan telepon pada hari yang sama untuk pertama kalinya sejak Juni. Isu TikTok telah lama menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Beijing, selain perang dagang yang juga masih berlangsung.

Awal pekan ini, Trump sempat mengatakan Washington dan Beijing telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan TikTok dialihkan ke kendali AS. Investor, termasuk raksasa perangkat lunak Oracle, tengah dalam pembicaraan untuk mengambil porsi saham besar di operasi TikTok AS. Skema ini diharapkan bisa mengurangi kepemilikan pihak China, sejalan dengan undang-undang yang disahkan Kongres tahun lalu.

The Wall Street Journal melaporkan investor dalam kesepakatan TikTok juga akan membayar biaya tertentu kepada pemerintah AS sebagai bagian dari proses negosiasi dengan China.

Sementara itu, pernyataan resmi pemerintah China menegaskan posisi Beijing dalam isu TikTok sudah jelas. Pemerintah China menghormati keputusan bisnis perusahaan dan berharap negosiasi dilakukan berdasarkan aturan pasar, hukum yang berlaku, serta prinsip non-diskriminatif.

“China berharap AS dapat menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan China yang berinvestasi di AS,” demikian bunyi ringkasan percakapan dari pihak Beijing.

China menggambarkan pembicaraan antara Xi dan Trump berlangsung pragmatis, positif, dan konstruktif. Senada, Trump lewat unggahan di platform Truth Social, menyebut percakapan telepon dengan Xi sangat produktif.

Ia menyebut keduanya membahas isu penting, termasuk perdagangan, krisis fentanyl, upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, serta persetujuan kesepakatan TikTok. Trump juga bilang akan bertemu Xi pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Korea Selatan pada akhir Oktober, serta merencanakan kunjungan ke China pada awal tahun depan. Namun, pemerintah China belum mengkonfirmasi rencana pertemuan tatap muka tersebut.

Kesepakatan TikTok dilaporkan dinegosiasikan pekan ini di Madrid, antara Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, bersamaan dengan pembicaraan perdagangan kedua negara. AS dan China sepakat untuk melakukan jeda sementara dalam perang dagang, dengan batas waktu kesepakatan ditetapkan hingga 10 November.

Sebelum panggilan telepon dengan Xi, Trump baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Inggris yang menghasilkan kesepakatan investasi besar bagi perusahaan teknologi AS. Microsoft berkomitmen investasi US$30 miliar, sementara Nvidia mengumumkan investasi £11 miliar.

Namun, perusahaan teknologi AS itu juga terkena dampak dari tensi perang dagang.

Pekan ini, laporan menyebut China memerintahkan perusahaan teknologi domestik untuk berhenti membeli chip dari Nvidia. Padahal, produsen chip tersebut sebelumnya telah mengembangkan produk khusus pasar China setelah model canggihnya dilarang diekspor oleh pemerintah AS.

Menurut catatan pemerintah China, Trump bahkan memuji parade militer besar-besaran yang digelar Beijing baru-baru ini, menyebutnya spektakuler. Parade yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu dipandang Barat sebagai simbol persatuan blok anti-AS.

Meski begitu, Xi dalam percakapan itu menekankan kembali sejarah China dan AS pernah menjadi sekutu saat Perang Dunia II. Beijing juga menyebut hubungan AS-China sebagai hubungan bilateral paling penting di dunia.

(dce)

[Gambas:Video CNBC]

20/09/2025 14:07
Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

Jakarta –

Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

“Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

14 Negara Dukung Gencatan Senjata

Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

AS Pakai Hak Veto Lagi

Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

“Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

“Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

“Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

“Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

Palestina Sesalkan Keputusan AS

Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

“Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

Halaman 2 dari 5

(rdp/rdp)

20/09/2025 05:37
Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

Jakarta –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menolak dan mencabut visa para pejabat Palestina termasuk Presiden Mahmud Abbas. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

“Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9/2025).

Debat Umum Tingkat Tinggi PBB akan dimulai pada 23 September ini di New York, AS. Rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini telah dibuka sejak 9 September lalu.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS.

Abbas juga awalnya dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

“Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

(wnv/lir)

19/09/2025 22:16
Potret Negeri Kaya Minyak Terjerat Krisis Listrik Gegara AS

Situasi semakin genting setelah Washington menghentikan keringanan sanksi pada Maret lalu, yang sebelumnya memungkinkan Irak membayar listrik Iran. Akibatnya, kapasitas listrik nasional berkurang sekitar 3.000 megawatt, atau lebih dari 10 persen kebutuhan, setara pasokan untuk 2,5 juta rumah. Kementerian Kelistrikan Irak bahkan memperingatkan potensi kegagalan sistem nasional menjelang musim panas. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

19/09/2025 21:50
Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

Washington –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Kedua pimpinan negara itu disebut membahas masalah TikTok hingga perihal perdagangan.

Dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), siaran media pemerintah China, CCTV, dan kantor berita Xinhua, mengatakan bahwa panggilan telepon telah dimulai.

Panggilan telepon ini adalah yang kedua bagi mereka sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari lalu.

Sebelumnya, Trump memberikan rencana pembicaraan dengan Xi. Dia mengatakan kepada Fox News bahwa mereka akan membahas TikTok dan juga perdagangan.

“Dan kami sangat dekat dengan kesepakatan untuk semua itu. Dan hubungan saya dengan China sangat baik,” katanya.

Pada 5 Juni lalu, Presiden AS itu mengatakan Xi telah mengundangnya untuk mengunjungi China. Trump juga mengeluarkan undangan serupa agar pemimpin China tersebut datang ke Amerika Serikat.

Sejauh ini, belum ada rencana perjalanan, tetapi beberapa analis memperkirakan Xi akan mengulangi tawarannya pada hari Jumat, memanfaatkan antusiasme Trump untuk resepsi mewah di ibu kota negara asing.

Pada Kamis kemarin, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap untuk “menyelesaikan sesuatu terkait TikTok.”

Berdasarkan kesepakatan tersebut, bisnis TikTok di AS akan “dimiliki oleh semua investor Amerika, serta orang-orang dan perusahaan yang sangat kaya,” kata Trump.

Trump mengaku yakin TikTok telah meningkatkan daya tarik bagi pemilih muda dan membantunya memenangkan pemilu 2024.

Trump pada hari Selasa kembali menolak penerapan larangan terhadap TikTok, yang telah diputuskan di bawah pendahulunya, Presiden Joe Biden.

The Wall Street Journal mengangkat kemungkinan pembentukan konsorsium untuk mengendalikan TikTok yang akan mencakup raksasa teknologi Oracle dan dua dana investasi California, Silver Lake dan Andreessen Horowitz.

Perundingan telepon tersebut terjadi ketika dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut berupaya menemukan kompromi terkait tarif.

Kedua belah pihak secara dramatis menaikkan tarif satu sama lain selama perselisihan yang berlangsung selama berbulan-bulan awal tahun ini, yang mengganggu rantai pasokan global.

Washington dan Beijing kemudian mencapai kesepakatan untuk mengurangi pungutan, yang berakhir pada bulan November, di mana Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar 30 persen atas impor barang-barang China dan China mengenakan tarif sebesar 10 persen terhadap produk-produk AS.

Panggilan telepon tersebut juga terjadi setelah Xi menyelenggarakan pertemuan puncak besar bulan ini dengan para pemimpin Rusia dan India dan mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamati parade militer di Beijing. Trump menanggapi kehadiran Kim dan Putin di parade militer China itu.

“Sampaikan salam hangat saya kepada (Presiden Rusia) Vladimir Putin dan Kim Jong Un saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump kepada Xi di platform Truth Social miliknya.

Lihat juga Video: Trump Perpanjang Penundaan Pemblokiran TikTok Hingga 16 Desember

(lir/azh)

19/09/2025 20:25
Palestina Sesalkan Veto AS di DK PBB Soal Gencatan Senjata Gaza

Ramallah –

Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal gencatan senjata Gaza. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

“Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

Dalam voting pada Kamis (18/9), sebanyak 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi terbaru yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB tersebut, juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan kelompok militan lainnya di Jalur Gaza.

Satu-satunya anggota yang tidak mendukung resolusi itu adalah AS, yang kembali menggunakan hak vetonya. Ini berarti sudah enam kali AS menggunakan hak veto saat voting resolusi DK PBB menyangkut soal perang Gaza yang sudah berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

Draf resolusi terbaru itu menyatakan “kekhawatiran mendalam atas perluasan operasi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza dan semakin mendalamnya penderitaan warga sipil sebagai dampaknya”.

Abu Rudeineh juga mendesak otoritas Israel untuk segera membatalkan keputusan mereka untuk melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza. Dia menegaskan Palestina menolak “segala upaya perubahan demografis atau teritorial” di wilayah tersebut.

Lihat juga Video: Diserang Israel, Qatar Tegaskan Tetap Mediasi Gencatan Senjata Gaza

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 18:06
Tetangga RI Kewalahan Ditekan dari Berbagai Penjuru

Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia kini kewalahan menghadapi tantangan besar di tengah ambisinya menjadi hub data center global.

Negara tetangga Indonesia itu tak hanya harus berhadapan dengan keterbatasan listrik dan air, tapi juga tekanan politik dari Amerika Serikat (AS).

Washington meminta Negeri Jiran menekan langkah China yang ingin memanfaatkan wilayahnya sebagai jalur alternatif chip AI.

China, yang merupakan mitra dagang terbesar Malaysia, diketahui dilarang menggunakannya karena aturan pengendalian ekspor dari Washington.

Mengutip Reuters Jumat (19/9/2025), Malaysia telah mengumumkan mewajibkan izin untuk aktivitas terkait chip AS, termasuk buatan Nvidia, sejak Juli lalu. Izin tersebut mulai dari semua ekspor, pengiriman ulang dan transit chip berkinerja tinggi.

Para ahli mengatakan pengawasan pada proyek tersebut nampaknya akan terus meningkat. Karena menurut mereka, Malaysia tengah mencoba menyelesaikan kesepakatan dagang dengan AS.

Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengkhawatirkan soal pusat data yang berada di luar China. Tempat itu ditakutkan bisa membeli chip AI dan melatih modelnya di China serta mendukung penggunaan pada militer.

Selain itu, Malaysia juga harus menghadapi masalah karena keterbatasan kapasitas jaringan listrik dan sumber daya air.

Malaysia mulai jadi pilihan investasi dari sejumlah raksasa teknologi AS seperti Microsoft, Amazon dan Alphabet yang merupakan induk perusahaan Google. Raksasa asal China juga berlomba masuk ke negara tersebut seperti Tencent, Huawei dan Alibaba.

Tetangga Indonesia menawarkan biaya tanah dan listrik yang murah. Selain itu potensi permintaan pada AI dari lokal.

Para perusahaan merasa lebih baik membangun di Johor, Malaysia dibandingkan di Singapura yang serba mahal.

Reuters mencatat hingga Desember 2024, terdapat 12 pusat data operasional di Johor. Total kapasitasnya mencapai 369,9 MW.

Laporan Knight Frank mengatakan bakal ada tambahan 28 pusat data lagi dengan total kapasitas diperkirakan sebesar 898,7 MW.

Terkait investasi, Johor telah mengamankan 42 proyek dengan nilai 164,45 miliar ringgit (Rp 640 triliun) hingga kuartal kedua 2025. Jumlah itu menyumbang 78,6% kapasitas operasional IT di Malaysia.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

19/09/2025 18:00
Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

Paris –

Otoritas Amerika Serikat (AS) merilis peringatan keamanan terbaru bagi warga negaranya yang ada di Prancis, saat unjuk rasa besar-besaran berlangsung di negara tersebut. Demo yang digelar meluas ini memprotes pemotongan anggaran oleh pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Washington dalam imbauannya, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), memperingatkan “kemungkinan bentrokan kekerasan” dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak Kamis (18/9) waktu setempat.

“Aksi mogok kerja dan aksi protes sedang berlangsung di seluruh Prancis. Transportasi umum terdampak secara signifikan, terutama di area metropolitan Paris, dan beberapa sekolah ditutup,” demikian peringatan keamanan yang dirilis Kedutaan Besar AS di Prancis, juga dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

“Para pengemudi mungkin terdampak oleh pemblokiran jalan, dan mungkin ada gangguan pada moda transportasi lainnya — termasuk penerbangan, kereta api, dan layanan taksi,” imbuh peringatan tersebut.

“Kemungkinan bentrokan kekerasan antara demonstran dengan aparat keamanan serta penegak hukum Prancis masih tinggi. Hindari area-area unjuk rasa,” imbau Kedutaan Besar AS dalam pernyataannya.

Setiap warga AS di Prancis juga diimbau untuk waspada dan berhati-hati di area unjuk rasa, serta terus memantau informasi terbaru dari otoritas dan media lokal.

Peringatan keamanan ini dirilis saat aksi mogok kerja dan unjuk rasa digelar dengan diperkirakan melibatkan ratusan ribu orang. Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan kekhawatiran untuk rencana pemotongan anggaran oleh pemerintah Prancis di bawah Macron.

Sekitar 80.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dan menegakkan ketertiban. Namun aksi protes yang berlangsung pada Kamis (18/9) diwarnai tembakan gas air mata oleh Kepolisian Prancis, salah satunya dalam aksi pemblokiran sebuah depot bus pada fajar.

Bentrokan antara polisi antihuru-hara dan demonstran, seperti dilaporkan media lokal Prancis, terjadi di beberapa area, termasuk ibu kota Paris, kemudian di kota Nantes dan Lyon.

Unjuk rasa yang digelar secara nasional, baik di kota besar maupun kota kecil di Prancis ini, menyuarakan kemarahan atas meningkatnya kemiskinan, ketimpangan yang semakin tajam, dan perjuangan para pekerja bergaji rendah serta kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Serikat pekerja yang melakukan mogok kerja mendesak pembatalan usulan pemotongan anggaran. pembekuan jaminan sosial, dan penghematan anggaran lainnya, yang dinilai hanya akan semakin membebani kantong pekerja bergaji rendah dan kelas menengah.

Kalangan sayap kiri dan pendukungnya menuntut orang-orang kaya dan pengusaha untuk membayar lebih banyak pajak, daripada melakukan pemotongan anggaran demi mengendalikan utang Prancis.

Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sekitar 94 penangkapan telah dilakukan secara nasional.

Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 17:37
Helikopter Black Hawk AS Jatuh Saat Latihan, Picu Kebakaran Hutan

Washington –

Sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) terjatuh saat melakukan misi latihan di negara bagian Washington. Kecelakaan helikopter ini memicu kebakaran hutan di wilayah tersebut, hingga membutuh respons darurat besar-besaran.

Empat personel militer AS yang ada di dalam helikopter tersebut, belum diketahui kondisinya.

Kecelakaan Black Hawk ini, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), terjadi di dekat Pangkalan Gabungan Lewis-McChord di Washington pada Rabu (16/9) malam waktu setempat.

Sejumlah pejabat militer AS menyebut helikopter jenis MH-60 Black Hawk yang digunakan oleh Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 Angkatan Darat AS itu terjatuh di area Danau Summit, sebelah barat Olympia.

Penyebab kecelakaan itu masih dalam penyelidikan.

“Situasi ini masih aktif dan terus berlangsung,” demikian pernyataan Angkatan Darat AS.

Juru bicara Angkatan Darat AS, Ruth Castro, mengatakan kepada Associated Press bahwa insiden ini ditangani sebagai misi pencarian, dan para petugas “paling profesional dan terampil” sedang melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dia menambahkan pihaknya bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum.

Dituturkan Departemen Sumber Daya Alam Washington bahwa kecelakaan Black Hawk itu memicu kebakaran yang meluas di area seluas 4.000 meter persegi pada Kamis (18/9) pagi waktu setempat.

Para petugas pemadam kebakaran setempat bekerja sama dengan personel militer dan petugas pemadam khusus kebakaran hutan berjibaku memadamkan api.

Sheriff Thurston County, Derek Sanders, dalam pernyataannya bahwa para deputinya dan tim tanggap darurat telah mencapai lokasi kecelakaan helikopter itu, namun kebakaran yang terjadi di area itu menghambat upaya penyelamatan.

“Para deputi telah menemukan lokasi kecelakaan, tetapi belum dapat melanjutkan upaya penyelamatan karena lokasi kejadian masih dilanda kebakaran dan alas kaki mereka mulai kepanasan,” tutur Sanders dalam pernyataannya.

Menurut situs pelacakan penerbangan ADS-B Exchange, helikopter Black Hawk itu terakhir kali mengirimkan sinyal pada pukul 19.45 waktu setempat di lokasi berjarak sekitar 4 kilometer sebelah timur Danau Summit. Sejumlah helikopter penyelamat dikerahkan untuk membantu pencarian dan penyelamatan.

Lihat juga Video: Penyelidik Ungkap Detik-detik Tabrakan Pesawat-Black Hawk di AS

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 17:01