kab/kota: Washington

Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal Imbas Ada Kemunduran Negosiasi

Jakarta, Beritasatu.com – Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi mengalami kegagalan setelah sejumlah pejabat di Washington menilai Jakarta tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

Laporan Financial Times (FT) dikutip Kamis (11/12/2025) menyebutkan, AS menilai Indonesia menunjukkan tanda-tanda mundur dari beberapa poin perjanjian.

Mengutip sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer meyakini bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan komitmen awal yang pernah disetujui.

Para pejabat Indonesia dilaporkan enggan memberikan persetujuan terhadap sejumlah komitmen mengikat dan telah mengomunikasikan hal itu kepada USTR.

Washington menilai adanya kemunduran dalam upaya Indonesia menghapus hambatan non-tarif pada produk industri dan pertanian AS, serta dalam menjalankan komitmen terkait isu perdagangan digital.

Sementara itu, laporan Reuters menyebutkan bahwa seorang pejabat Indonesia menegaskan negosiasi tarif masih berlangsung dan belum ada masalah spesifik yang menjadi kendala.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan kesepakatan awal dengan Indonesia pada pertengahan Juli. Kesepakatan itu mencakup pemangkasan tarif timbal balik menjadi 19% dari ancaman tarif 32% yang sempat disampaikan melalui surat tarif.

Trump juga menyatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen membeli energi AS senilai US$ 15 miliar, produk pertanian US$ 4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing. Trump menegaskan bahwa ekspor AS ke Indonesia seharusnya bebas dari hambatan tarif maupun non-tarif.

Sumber lainnya menyebutkan bahwa Indonesia secara terbuka menyatakan tidak dapat menjalankan sejumlah komitmen yang sudah disepakati sebelumnya dan meminta renegosiasi agar komitmen tersebut tidak bersifat mengikat. Sikap tersebut dikabarkan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat dan berpotensi membuat perjanjian dagang tersebut dibatalkan.

Ketegangan dalam negosiasi ini bukan yang pertama. Pada November lalu, FT melaporkan bahwa Indonesia menolak keberadaan klausul racun (poison pill), ketentuan yang memungkinkan AS mencabut perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap mengancam kepentingan AS. Klausul ini sebelumnya telah diterima negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia.

Kesepakatan perdagangan yang diupayakan pemerintahan Trump dengan negara-negara Asia memang kerap memicu penolakan. Beberapa negara menilai komitmen finansial atau investasi yang diumumkan Trump tidak sesuai dengan kapasitas maupun kesepakatan teknis yang disepakati secara resmi.

Contohnya, Korea Selatan pernah dikatakan akan menginvestasikan US$ 350 miliar di AS tetapi Seoul kemudian menegaskan bahwa alokasi investasi tidak bisa dilakukan “dalam bentuk tunai”, dan justru menyepakati investasi bertahap US$ 200 miliar ditambah dana US$ 150 miliar untuk proyek pengembangan kapal. Kasus serupa terjadi dengan Jepang, yang nilai investasinya ternyata berbeda dari pernyataan awal Trump.

Kesepakatan dagang AS-Indonesia kini menghadapi ketidakpastian yang sama, sementara negosiasi masih berjalan dan belum jelas apakah kedua negara akan mencapai titik temu dalam waktu dekat.

11/12/2025 11:20
Venezuela Kecam AS Sita Kapal Tanker: Pencurian Terang-terangan!

Caracas –

Venezuela mengomentari pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

Trump, dalam pengumuman pada Rabu (10/12), mengatakan AS baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Dia menyebut kapal tanker itu sebagai “yang terbesar yang pernah disita”, namun tidak menyebut nama maupun asal negara dari kapal itu.

Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

“Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

Trump mengumumkan penyitaan kapal tanker itu saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan tersebut.

Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

“Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

Pengumuman soal penyitaan kapal tanker itu disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

Halaman 2 dari 2

(nvc/dhn)

11/12/2025 10:58
Angkatan Laut AS Adopsi AI, Teken Kontrak Rp7,4 Triliun dengan Startup Palantir

Bisnis.com, JAKARTA —- Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) meneken kontrak US$448 juta atau Rp7,45 triliun dengan perusahaan rintisan Palantir untuk menghadirkan teknologi kecerdasan buatan (AI) pada kapal.

Dilansir dari The Register Kamis (11/12/2025), Dalam presentasi di Washington DC, Selasa malam, Sekretaris Angkatan Laut AS John Phelan bersama CEO Palantir Alex Karp menjelaskan bahwa investasi besar ini akan menghadirkan teknologi Palantir ke para pembuat kapal, galangan kapal, hingga pemasok penting. Program tersebut diberi nama ShipOS.

“Setiap pembuat kapal yang bermitra dengan kami akan mendapatkan alat bertenaga AI yang dapat mengoptimalkan pekerjaan mereka secara real time. Seluruh pemasok dalam jaringan pun akan terhubung melalui sistem logistik cerdas,” ujar Phelan.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal mempercepat produksi, tetapi juga membuka era baru bagi industri maritim AS.

“Setiap manajer program akan memiliki visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya terhadap jadwal, biaya, dan risiko. Kami bukan hanya membangun kapal lebih cepat, tetapi membangun kembali fondasi industri maritim Amerika untuk era AI,” lanjutnya.

Phelan menegaskan bahwa penguatan sektor pembuatan kapal dan Pangkalan Industri Maritim termasuk prioritas utama dalam permintaan anggaran Angkatan Laut sebesar US$292,2 miliar atau Rp4.864 triliun untuk 2026. Anggaran tersebut mencakup pembangunan 19 kapal tempur baru dan investasi US$2,5 miliar atau Rp41,6 triliun khusus untuk produsen kapal selam, demi memperbaiki kualitas rantai pasokan mereka.

Perangkat lunak Palantir akan mulai diterapkan di dua perusahaan pembuat kapal besar, tiga galangan kapal, serta 100 pemasok yang tergabung dalam Pangkalan Industri Maritim (MIB). Program MIB sendiri dibentuk pada 2024 untuk menghidupkan kembali kemampuan produksi dan perbaikan kapal AS.

Palantir sebelumnya telah bekerja sama dengan MIB melalui penggunaan perangkat lunak manufaktur Warp Speed. Hasil awalnya cukup mencolok. Di General Dynamics Electric Boat perusahaan yang menangani kapal selam nuklir AS proses perencanaan jadwal kapal selam yang sebelumnya memakan 160 jam kini dapat diselesaikan dalam kurang dari 10 menit.

Sementara itu, Galangan Kapal Angkatan Laut Portsmouth memangkas waktu peninjauan material dari hitungan minggu menjadi kurang dari satu jam.

Kepala pertahanan Palantir, Mike Gallagher, mengatakan bahwa kini perusahaannya harus membuktikan manfaat sistem tersebut. “Kita harus membuktikan nilainya. Jika kami berhasil, maka pada akhir program dua tahun ini, perusahaan akan siap menanggung biaya pemeliharaan,” ujarnya.

Setelah diterapkan sepenuhnya, platform Foundry milik Palantir akan mengumpulkan data dari berbagai sistem mulai dari ERP, database lama, hingga sumber operasional untuk mengidentifikasi hambatan, memperlancar alur kerja teknik, serta membantu mitigasi risiko secara proaktif.

Analis Wedbush Securities, Dan Ives, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah besar untuk Palantir. “Ini adalah tonggak penting bagi platform Foundry. Kami yakin Palantir mampu mengeksekusi proyek ini dalam skala besar,” katanya. (Nur Amalina)

11/12/2025 10:31
Waswas Kesepakatan Dagang RI-AS di Ujung Tanduk

Bisnis.com, JAKARTA – Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Trump dikabarkan berjalan alot dan berisiko membatalkan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai pada Juli 2025. Sinyal ketegangan ini pun membuat pelaku usaha di dalam negeri waswas.

Pada Juli 2025, kedua negara telah mencapai kerangka kerja kesepakatan di mana AS menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi hanya 19%.

Berdasarkan salah seorang sumber Bloomberg yang mengetahui proses negosiasi itu, menyatakan pada Kamis (11/12/2025) bahwa sejak AS dan Indonesia mencapai kesepakatan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump terus mendorong Indonesia menyetujui sejumlah klausul yang dinilai dapat membatasi hubungan Indonesia dengan China, salah satu investor asing terbesar di Tanah Air.

Kebuntuan tersebut memicu ketegangan dengan Washington dan berisiko menggagalkan kesepakatan yang telah dicapai. Pemerintah AS bahkan menuding Indonesia mundur dari komitmen awal dan melihat perjanjian tersebut berada di ambang kegagalan.

Sejumlah tuntutan dagang yang dinilai baru oleh Indonesia di antaranya klausul yang memberi wewenang bagi AS membatalkan perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap merugikan kepentingan Washington.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer dijadwalkan menggelar pertemuan virtual pada Kamis (11/12/2025) untuk membahas isu tersebut.

Ketika dimintai tanggapan terkait status perundingan pada Rabu (10/12/2025), Greer mengonfirmasi bahwa pertemuan tetap dijadwalkan berlangsung, tetapi menolak memberikan komentar soal detail gesekan yang terjadi.

“Kami memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia selama proses perundingan berlangsung. Namun, yang bisa saya sampaikan, kami telah menandatangani kesepakatan di Konferensi Asean Oktober lalu dengan Malaysia dan Kamboja. Saya tentu berharap Indonesia juga dapat berada pada posisi yang sama,” ujar Greer dalam forum Atlantic Council.

Seorang sumber menyebutkan bahwa titik utama perbedaan berada pada kerja sama pengembangan mineral kritis—sektor yang kini diprioritaskan AS untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok global—serta investasi minyak dan gas. Washington mengisyaratkan bahwa setiap kerja sama di sektor tersebut harus menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga.

Ketentuan ini berpotensi berdampak pada hubungan Indonesia dengan China dan Rusia, yang selama ini menjadi investor utama di sektor pertambangan dan energi nasional.

Menanggapi laporan tudingan AS tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan negosiasi masih berlangsung dan optimistis kesepakatan dapat segera dicapai secara saling menguntungkan.

“Tidak ada isu spesifik dalam perundingan, dan dinamika proses negosiasi adalah hal yang normal,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Haryo menuturkan, pemerintah Indonesia tetap berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dapat segera tercapai.

Waswas Pengusaha

Sementara itu, kabar buntunya negosiasi dagang dengan AS tersebut telah sampai di kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, sejumlah pelaku industri melalui asosiasi dan forum bisnis internal telah mendapatkan kabar dan informasi mengenai adanya komitmen yang dinilai tidak dipenuhi oleh Indonesia.

“Meskipun belum disampaikan secara resmi melalui pernyataan publik, pelaku usaha telah menunjukkan kewaspadaan,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Pasalnya, Saleh menilai perubahan kebijakan tarif dari AS berpotensi memengaruhi biaya ekspor, akses pasar, dan stabilitas rencana produksi.

Dalam situasi ini, dunia usaha menantikan penjelasan rinci dari pemerintah sekaligus mencermati perkembangan diplomasi perdagangan yang sedang berlangsung.

“Sebagai langkah mitigasi, pelaku usaha tentu mulai melakukan penilaian ulang terhadap ketergantungan pasar, struktur biaya, dan proyeksi ekspor ke Amerika Serikat,” tuturnya.

Dia menerangkan, saat ini perusahaan yang berada dalam sektor terdampak menyiapkan diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko konsentrasi ekspor.

Upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar kualitas, aturan asal barang, dan ketertelusuran rantai pasok juga tengah diperkuat guna meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat dijadikan dasar tindakan perdagangan.

Tak hanya itu, asosiasi industri mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah guna memastikan adanya ruang negosiasi serta perlindungan terhadap kepentingan dunia usaha.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perdagangan dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam menyusun strategi jangka menengah,” pungkasnya.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang AS dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

“Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi pro impor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

Terkait kabar potensi pembatalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan AS, pihaknya mengaku belum melihat poin-poin apa saja yang menjadi concern pemerintah AS.

“Namun, memang beberapa poin awal yang diminta oleh pemerintah AS belum ada perbaikan yang signifikan, karena memang banyak terkait dengan kementerian teknis,” jelas Redma.

11/12/2025 10:00
Trump Bilang AS Sita Kapal Tanker Sangat Besar di Dekat Venezuela

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negaranya telah menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Penyitaan kapal tanker itu semakin memperparah ketegangan antara Washington dan Caracas, juga diperkirakan akan memicu kenaikan harga minyak.

“Kami baru saja menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela, sebuah kapal tanker besar, sangat besar — yang terbesar yang pernah disita, sebenarnya,” kata Trump saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

“Dan hal-hal lainnya sedang terjadi, jadi Anda akan melihatnya nanti dan Anda akan membicarakannya nanti dengan beberapa orang lainnya,” imbuhnya dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (10/12) waktu setempat.

Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan kapal tanker di dekat Venezuela tersebut.

Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

“Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

Dia juga mengonfirmasi bahwa penyitaan itu terjadi di lepas pantai Venezuela.

Pengumuman ini disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

Tiga pejabat AS, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Reuters, mengatakan bahwa operasi penyitaan itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS. Mereka tidak menyebutkan nama kapal tanker yang disita, bendera negara mana yang dikibarkan kapal itu, atau lokasi pasti penyitaan tersebut.

Namun, kelompok manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard, melaporkan bahwa kapal tanker Skipper diyakini telah disita di lepas pantai Venezuela pada Rabu (10/12) pagi waktu setempat. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kapal itu karena, menurut Washington, terlibat dalam perdagangan minyak Iran ketika kapal itu masih bernama Adisa.

Halaman 2 dari 2

(nvc/yld)

11/12/2025 09:07
AS Menyontek Drone Milik Iran Shahed-136

GELORA.CO – AS dinilai telah ‘menyontek’ model drone milik Iran.Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengatakan replikasi drone Shahed-136 oleh Washington sama saja sebagai pengakuan atas superioritas Teheran dalam teknologi pesawat tanpa awak.

“Tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada melihat mereka yang mengklaim sebagai kekuatan global berlutut di hadapan Shahed-136 Iran dan mencoba menirunya,” kata Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi, wakil bidang kebudayaan Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, di sela-sela kunjungan ke pameran kedirgantaraan IRGC pada Selasa.

“Angkatan bersenjata Iran – khususnya Angkatan Udara IRGC – adalah duri dalam daging sistem hegemoni global,” katanya.

Merujuk pada perang 12 hari yang dipaksakan Israel terhadap Iran pada Juni, Shekarchi mengatakan musuh bisa dikalahkan meskipun memiliki sistem pertahanan paling canggih dan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Pada akhirnya, mereka berupaya mengakhiri perang melalui ‘permintaan dan pesan.’

Ia menambahkan bahwa Iran sejak itu telah mengatasi kekurangan, memperkuat kemampuannya, dan sekarang jauh lebih siap daripada pada hari pertama agresi.

Wall Street Journal melaporkan pekan lalu bahwa Pentagon mengerahkan drone baru ke wilayah Timur Tengah yang merupakan salinan dari versi Iran.

Industri rudal

Sementara itu Kementerian Pertahanan Iran mengaku telah berhasil meminimalkan ketergantungan pada negara asing dalam industri rudal sehingga sanksi internasional tidak lagi berdampak signifikan terhadap kemampuan pertahanan Teheran.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Reza Talaei-Nik menegaskan bahwa teknologi rudal Iran kini semakin mandiri.

“Sanksi tidak akan memengaruhi pertumbuhan teknologi kekuatan rudal Iran karena ketergantungan industri rudal pada negara asing telah diminimalkan berkat teknologi yang sepenuhnya diindigenisasi,” ujarnya seperti dikutip kantor berita Mehr awal pekan ini.

Ia menekankan bahwa proses kemandirian tersebut dicapai melalui pengembangan teknologi lokal yang berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk penguatan kapasitas produksi dalam negeri untuk sistem pertahanan strategis.

10/12/2025 23:03
Waswas Kesepakatan Dagang RI-AS, Pengusaha Dorong Pasar Domestik Diperkuat

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

“Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi proimpor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

Terkait kabar potensi pembatalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan AS, pihaknya mengaku belum melihat poin-poin apa saja yang menjadi concern pemerintah AS.

“Namun, memang beberapa poin awal yang diminta oleh pemerintah AS belum ada perbaikan yang signifikan, karena memang banyak terkait dengan kementerian teknis,” jelas Redma.

Sebelumnya, kesepakatan tarif dagang Indonesia dengan AS dikabarkan terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli lalu.

“Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, tanpa memberikan detail mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan Indonesia, dilansir dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

Pejabat tersebut menyebut pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen yang bersifat mengikat dalam perjanjian tersebut. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi laporan yang pertama kali disampaikan oleh Financial Times (FT).

Namun, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang tengah berlangsung. Hal ini sekaligus menepis isu sinyal pembatalan kesepakatan dagang dengan AS.

“Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak,” kata Haryo melalui keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Menurut Haryo, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar. Namun, pihaknya tetap berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dapat segera tercapai.

10/12/2025 21:05
Ukraina Ogah Serahkan Wilayah ke Rusia

Kyiv –

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya ogah menyerahkan wilayah kepada Rusia. Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan mengambil seluruh wilayah Donbas, Ukraina.

Zelensky menyampaikan penolak menyerahkan wilayah dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv. Perang telah berlangsung hampir 4 tahun terakhir.

“Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” kata Zelensky dalam konferensi pers terbaru seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

Zelensky mengatakan Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini. Dia menyebut Rusia merupakan pihak yang bersikeras merebut wilayah.

“Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

“Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” sambungnya.

Seorang pejabat senior yang enggan disebut namanya, namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang ‘paling problematik’ dalam negosiasi. Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

“Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

Setelah menghadiri pertemuan di London, Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa. Zelensky mengatakan para pejabat Ukraina dan Eropa ‘akan membahas 20 poin’ yang diterima dari pihak AS.

Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

Putin Tetap Ingin Ambil Alih Donbas

Di sisi lain, Putin menegaskan Rusia akan mengambil kendali penuh atas wilayah Donbas, Ukraina dengan paksa. Dia meminta pasukan Ukraina mundur.

Putin mengerahkan pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 setelah 8 tahun pertempuran antara para separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina di Donbas. Wilayah Donbas itu yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk.

“Kami bebaskan wilayah-wilayah ini dengan kekuatan senjata atau pasukan Ukraina meninggalkan wilayah-wilayah ini,” kata Putin kepada media India Today, Kamis (4/12) menjelang kunjungannya ke New Delhi, India, dilansir Al Arabiya, Kamis (4/12).

Rusia saat ini menguasai 19,2 persen wilayah Ukraina, termasuk Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014, seluruh Luhansk, lebih dari 80 persen wilayah Donetsk, sekitar 75 persen wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, serta sebagian kecil wilayah Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk.

Sekitar 5.000 Km persegi (1.900 mil persegi) wilayah Donetsk masih berada di bawah kendali Ukraina. Dalam pembicaraan dengan AS mengenai garis besar kemungkinan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang, Rusia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk menguasai seluruh Donbas.

Rusia juga meminta AS secara informal mengakui kendali Moskow atas wilayah itu. Putin telah menerima kunjungan utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Kremlin pada Selasa lalu, dan mengatakan Rusia telah menerima beberapa proposal AS terkait Ukraina, dan bahwa perundingan harus dilanjutkan.

Halaman 2 dari 2

(haf/haf)

09/12/2025 19:37
Zelensky Ngotot Tak Akan Serahkan Wilayah Ukraina ke Rusia

Kyiv –

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya tidak memiliki hak hukum maupun hak moral untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia, dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv yang berlangsung hampir empat tahun terakhir.

“Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” tegas Zelensky dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

Zelensky mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS), yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia, sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini.

“Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

“Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” ujar Zelensky.

Sebelumnya, seorang pejabat senior, yang enggan disebut namanya namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang “paling problematik” dalam negosiasi.

Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

“Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

Setelah menghadiri pertemuan di London, ibu kota Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa.

“Kemudian, pada malam hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat atau tengah malam, saya akan pergi ke Italia,” ujarnya dalam konferensi pers.

Zelensky mengatakan bahwa para pejabat Ukraina dan Eropa “akan membahas 20 poin ini” yang diterima dari pihak AS. Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

09/12/2025 16:13
Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

Jakarta –

Tanggal 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tumbang. Selama lebih dari 50 tahun dinasti Alawi itu berkuasa, dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

Pada Januari berikutnya, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

Aman tapi genting

Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi “lanskap keamanan yang terfragmentasi”.

Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang, dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam, bahkan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze. Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya.

Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

Jalan panjang menuju keadilan

Kekerasan yang masih terjadi sebagian dipicu aksi balas dendam terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama. Karena itu, keadilan transisi dinilai krusial, demi membongkar semua kejahatan dari era Assad, tulis wadah pemikir Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) di Washington, September silam.

Namun, SJAC menilai progres masih timpang. Ketika komisi pencari orang hilang relatif aktif, proses penyelidikan kejahatan rezim dinilai “berjalan lambat karena minim dukungan pemerintah pusat.”

Kelompok hak asasi juga mengkritik fokus penyelidikan yang dinilai hanya menyasar kejahatan era Assad, tanpa menelaah dugaan pelanggaran oleh kelompok lain, termasuk HTS.

Demokrasi di usia prematur

Suriah menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan al-Sharaa, dan betapa sang penguasa berlaku kian lalim.

Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersevzt. Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme.

Diplomasi: Terbuka tapi rentan

Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri. Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bahkan berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama, yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

Kepulangan menuju reruntuhan

Sekitar 2,9 juta warga Suriah tercatat telah kembali, baik dari pengungsian di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi akan pulang ke kampung halaman yang telah hancur. Hampir semua pemukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250–400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025, ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

Setahun setelah kejatuhan Assad, Suriah memang memasuki babak baru. Namun, jalan menuju stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh ketidakpastian.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)

09/12/2025 10:02