kab/kota: Washington

  • Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Bosch Bakal PHK 13 Ribu Karyawan, Ini Biang Keroknya

    Jakarta

    Perusahaan asal Jerman, Robert Bosch berencana memangkas 13.000 karyawannya. Raksasa pemasok otomotif dunia itu terus berjuang menghadapi kondisi pasar yang lesu, biaya tinggi, serta tekanan dari para pesaingnya.

    Perusahaan menyebut adanya beban biaya berlebih tahunan sekitar 2,5 miliar euro yang harus segera ditutup. Bosch menegaskan langkah efisiensi ini tidak hanya melalui pemutusan hubungan kerja, tetapi juga lewat pemangkasan biaya material dan operasional, pengurangan investasi fasilitas dan bangunan, serta penyederhanaan logistik dan rantai pasok.

    Pemangkasan karyawan akan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi di Jerman hingga 2030. Perusahan beralasan ada kelebihan kapasitas di bidang administrasi, penjualan, pengembangan, maupun produksi akibat permintaan yang melemah.

    “Kami harus segera memperkuat daya saing di sektor mobilitas dan terus memangkas biaya secara permanen,” ujar Stefan Grosch, anggota dewan manajemen Bosch, dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025).

    “Keputusan ini memang sangat menyakitkan, tetapi tidak ada jalan lain,” tambah dia.

    CEO Stefan Hartung sebelumnya sudah memberi sinyal adanya penyesuaian struktural, meski Bosch masih memperkirakan pendapatannya bisa tumbuh sekitar 2% pada 2025 dibandingkan pendapatan tahun lalu yang sebesar 90,5 miliar euro. Saat ini, Bosch memiliki sekitar 418.000 karyawan di seluruh dunia.

    Sementara itu, ada sedikit kabar baik bagi industri otomotif Eropa setelah Washington mengonfirmasi implementasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Tarif impor kendaraan dan suku cadang asal Eropa dipangkas menjadi 15% sejak 1 Agustus.

    Namun, asosiasi industri otomotif Jerman (VDA) menilai hambatan dagang yang masih ada tetap menjadi tantangan besar, sehingga Uni Eropa perlu terus memperjuangkan perbaikan kondisi perdagangan trans atlantik.

    “Perkembangan geopolitik dan hambatan dagang seperti tarif menimbulkan ketidakpastian besar-kami, seperti semua perusahaan, harus menghadapi hal ini,” kata Markus Heyn, anggota dewan Bosch sekaligus ketua divisi Mobilitas.

    (ily/hns)

  • AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gara-Gara Ikut Demo Pro-Palestina

    AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gara-Gara Ikut Demo Pro-Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) bakal mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro setelah ia ikut serta dalam demonstrasi pro-Palestina di New York pada Jumat lalu (26/9/2025). Petro diketahui ikut mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    “Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan bersifat menghasut,” tulis Departemen Luar Negeri AS melalui akun X resminya dikutip dari Reuters, (27/9/2025).

    Berbicara di hadapan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di Manhattan, Petro menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas membebaskan warga Palestina.

    “Pasukan ini harus lebih besar daripada Amerika Serikat,” ujarnya.

    “Itulah sebabnya dari New York, saya meminta semua tentara Amerika Serikat untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang lain. Tidak mematuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan,” tambah Petro.

    Pertentangan di PBB soal Perang Gaza

    Pemerintahan Trump menindak tegas suara-suara pro-Palestina, sementara sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada telah mengakui Palestina sebagai negara. Hal itu memicu kemarahan Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.

    Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia sekaligus penentang vokal perang Israel di Gaza, mengecam Trump dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa.

    Ia menyebut bahwa pemimpin AS itu “terlibat dalam genosida” di Gaza dan menyerukan “proses pidana” terkait serangan rudal AS terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di perairan Karibia.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang berpidato di hadapan majelis pada hari Jumat, mengecam negara-negara Barat karena merangkul negara Palestina, menuduh mereka mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil.”

    Israel memulai perang melawan Hamas setelah serangan yang dipimpin oleh kelompok militan Palestina tersebut pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang, dengan 251 orang disandera.

    Sejak itu, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza, dan mengungsikan seluruh penduduk di wilayah kantong sempit tersebut.

    Beberapa pakar hak asasi manusia mengatakan hal ini merupakan genosida, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Israel, yang mengatakan bahwa perang tersebut merupakan upaya membela diri.

    Sementara, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berpidato di hadapan PBB melalui sebuah video pada hari Kamis setelah pemerintahan Trump mengatakan tidak akan memberinya visa untuk bepergian ke New York.

    Kantor Abbas saat itu mengatakan bahwa larangan visanya melanggar perjanjian markas besar PBB tahun 1947, yang mewajibkan AS untuk mengizinkan akses bagi diplomat asing ke PBB. Namun, Washington mengatakan bahwa mereka dapat menolak visa karena alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Hubungan AS-Kolombia dimulai dengan buruk tak lama setelah Trump kembali menjabat pada bulan Januari, ketika Petro menolak menerima penerbangan militer yang membawa para deportasi dalam tindakan keras imigrasi Trump.

    Petro mengatakan warga negaranya diperlakukan seperti penjahat. Namun ia segera mengubah sikapnya, setuju untuk menerima para migran, setelah kedua negara mengancam tarif satu sama lain dan setelah AS membatalkan janji temu visa untuk warga Kolombia.

    (ven/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Happy, Pamerkan Komitmen Investasi Besar dari Jepang & Korsel

    Trump Happy, Pamerkan Komitmen Investasi Besar dari Jepang & Korsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Korea Selatan akan menyediakan investasi miliaran dolar secara “di muka”. Meskipun Seoul menilai langkah tersebut bisa menyebabkan krisis keuangan jika tuntutan AS dipenuhi tanpa jaminan perlindungan.

    Namun, pernyataan Trump itu bertolak belakang dengan pemahaman Korea Selatan mengenai perjanjian dagangnya dengan Amerika Serikat, kata seorang pejabat pemerintah kepada Reuters yang meminta tidak disebut namanya atau anonim.

    “Kami tidak pernah berpikir untuk melakukan investasi sekaligus,” tambah pejabat Korea Selatan tersebut, seraya menambahkan bahwa baik Korea Selatan maupun Jepang bermaksud untuk menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek hanya setelah “panggilan modal” yang diajukan Amerika Serikat, dikutip dari channelnewsasia Sabtu (27/9/2025).

    Korea Selatan yang menjanjikan US$ 350 miliar untuk proyek-proyek AS pada bulan Juli, telah menolak tuntutan AS untuk mengendalikan dana tersebut. Bahkan para pejabat Korea Selatan mengatakan perundingan untuk meresmikan perjanjian perdagangan mereka menemui jalan buntu.

    Trump meresmikan kesepakatan dagang dengan Jepang bulan ini, menurunkan tarif impor mobil dan produk lainnya dengan imbalan US$ 550 miliar investasinya dalam proyek-proyek AS, dan para pejabat AS telah mendesak Seoul untuk mengikutinya.

    “Kami punya di Jepang, US$ 550 miliar, Korea Selatan US$ 350 miliar. Itu di muka,” kata Trump.

    Komentar Trump muncul di tengah keraguan politik yang semakin menghantui perundingan dagangnya dengan Korea Selatan, membuat para investor khawatir Seoul mungkin akan mendapatkan kesepakatan yang buruk atau bahkan tidak sama sekali.

    Baik Jepang maupun Korea Selatan telah menyatakan bahwa mereka akan berinvestasi berdasarkan proyek-proyek AS, alih-alih membayar total US$ 900 miliar di muka.

    Sebuah nota kesepahaman tentang investasi Jepang senilai US$ 550 miliar yang disepakati dengan Amerika Serikat pada bulan September juga tidak menyebutkan pembayaran “di muka” atas dana tersebut.

    Dikatakan bahwa investasi harus dilakukan ‘dari waktu ke waktu’ hingga akhir masa jabatan Trump pada Januari 2029. Berdasarkan kesepakatannya, Tokyo setuju untuk mentransfer uang dalam waktu 45 hari setelah AS memilih sebuah proyek.

    Pejabat Jepang menolak berkomentar atas pernyataan “terbuka” yang disampaikan Trump pada Jumat.

    Korea Selatan juga menegaskan tidak mampu melakukan investasi tunai dalam jumlah besar. Pekan lalu, Presiden Lee Jae Myung mengatakan kepada Reuters bahwa tanpa perlindungan, seperti mekanisme pertukaran mata uang, ekonomi Korea Selatan berisiko terjerumus ke dalam krisis.

    Para analis mengatakan pertukaran mata uang tidak mungkin terjadi, dan para negosiator Korea Selatan mendorong agar sebagian besar dana diberikan dalam bentuk pinjaman, alih-alih investasi langsung.

    Mereka juga mendesak Washington untuk menyediakan mekanisme guna memastikan bahwa proyek-proyek tersebut layak secara komersial.

    (ven/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Cabut Visa Presiden Kolombia Usai Ikut Aksi Pro-Palestina di New York

    AS Cabut Visa Presiden Kolombia Usai Ikut Aksi Pro-Palestina di New York

    New York

    Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan akan mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro. Washington menuding Petro telah melakukan “tindakan menghasut” selama berpartisipasi dalam aksi pro-Palestina di jalanan kota New York pekan ini.

    Insiden itu terjadi saat Petro sedang berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Sebelumnya hari ini, Presiden Kolombia @petrogustavo berdiri di jalanan NYC (Kota New York) dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah dan menghasut kekerasan,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025).

    “Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang sembrono dan menghasut,” tegas pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada Jumat (26/9) waktu setempat.

    Via akun media sosialnya, Petro membagikan video dirinya berbicara dalam bahasa Spanyol kepada kerumunan besar menggunakan megafon pada Jumat (26/9), dengan penerjemahnya kemudian menyampaikan komentarnya yang menyerukan “negara-negara di dunia” untuk menyumbangkan tentara bagi angkatan bersenjata yang “lebih besar daripada Amerika Serikat”.

    “Itulah sebabnya, dari sini di New York, saya meminta semua tentara di militer Amerika Serikat untuk tidak mengarahkan senapan mereka kepada kemanusiaan. Tidak mematuhi perintah Trump! Patuhi perintah kemanusiaan!” kata Petro pada saat itu.

    Sumber dari kantor kepresidenan Kolombia mengonfirmasi kepada AFP bahwa Petro dalam perjalanan pulang ke Bogota pada Jumat (26/9) malam.

    Petro sebelumnya mengatakan dirinya juga memiliki kewarganegaraan Italia, dan tidak memerlukan visa untuk memasuki AS.

    Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Petro mengecam keras pemerintahan Trump dan menyerukan penyelidikan kriminal atas serangan-serangan AS terhadap kapal-kapal yang dituduh mengangkut narkoba dari Venezuela.

    Petro mengatakan bahwa “anak-anak muda miskin” yang tidak bersenjata tewas dalam serangan tersebut — totalnya lebih dari selusin orang. Namun Washington menegaskan tindakan itu merupakan bagian dari operasi antinarkoba AS di area lepas pantai Venezuela.

    Tonton juga Video: Presiden Kolombia Demo di PBB, Desak Kirim Pasukan Bantu Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Ganti Gertak Rusia, Bagaimana Reaksi Ukraina?

    Trump Ganti Gertak Rusia, Bagaimana Reaksi Ukraina?

    Washington DC

    Mendadak nada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berubah soal invasi Rusia di Ukraina. Tidak lagi menampakkan rasa kagum pada kekuatan otoriter Vladimir Putin, dia malah menulis Ukraina bisa merebut kembali semua wilayahnya, “dan mungkin lebih dari itu,” tulisnya di platform Truth Social.

    Pernyataan mengejutkan itu datang setelah pidato Trump di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, AS, yang juga ditandai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    “Saya memahami sepenuhnya situasi militer dan ekonomi Ukraina serta Rusia,” tulis Trump.

    “Saya pikir Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, bisa berjuang dan merebut kembali seluruh wilayah dalam bentuk aslinya. Dengan waktu, kesabaran, dan bantuan finansial dari Eropa – terutama NATO – pemulihan wilayah yang menjadi asal mula perang ini bukanlah hal yang mustahil. Kenapa tidak? Rusia sudah berperang tanpa arah selama tiga setengah tahun, perang yang seharusnya bisa dimenangkan oleh kekuatan militer sejati dalam waktu kurang dari seminggu.”

    Trump mengulangi pandangan itu dalam pertemuan lanjutan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menyebut Rusia berisiko menjadi “macan kertas”, karena keberhasilan militernya terbatas meski telah menelan banyak korban jiwa. Namun, dia juga mengakui bahwa perang ini kemungkinan masih akan berlangsung lama.

    Zelensky: “Kita lihat nanti”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut pernyataan Trump dengan optimisme terbatas. Dalam wawancara dengan Fox News, dia menyebut unggahan Trump sebagai kejutan kecil yang menggembirakan.

    “Saya melihat sinyal yang sangat positif bahwa Trump dan Amerika akan berdiri di pihak kami hingga perang usai. Kita akan lihat, tapi semoga Tuhan memberkati ini menjadi kenyataan,” ujarnya.

    Pada Februari lalu, pertemuan keduanya di Oval Office berakhir ricuh di depan kamera. Saat itu, Zelensky mencoba menjelaskan posisi Ukraina dalam mempertahankan diri dengan segala cara dari agresi Rusia, namun akhirnya justru diminta meninggalkan Gedung Putih.

    Kini, Trump justru menyampaikan kekagumannya kepada Zelenksy. “Dia pria pemberani yang berjuang dalam sebuah perang sengit,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih yang dikutip dari akun X milik presiden AS.

    Respons beragam di Ukraina

    Retorika baru Trump menuai berbagai respons dari kalangan politik Ukraina. Penasehat Kantor Kepresidenan Ukraina, Mykhailo Podolyak, menduga perubahan sikap itu karena Trump menyadari bahwa “Putin telah benar-benar menghancurkan reputasinya sendiri.”

    “Trump semula berharap bahwa kedekatannya dengan Putin akan membantunya menemukan solusi untuk konflik besar yang melanda seluruh Eropa. Dia ingin tampil sebagai pemimpin kuat Amerika dalam proses itu. Tapi sekarang dia sadar, itu semua ilusi,” ujar Podolyak kepada Deutsche Welle.

    Dia menyebut hal paling penting dari perubahan retorika ini adalah kesiapan AS menjual lebih banyak senjata ke negara-negara Eropa melalui NATO. “Itu semua harus sampai ke medan tempur,” katanya.

    Podolyak juga berterima kasih atas tekanan AS terhadap Eropa untuk menghentikan sanksi setengah hati terhadap Rusia — yang sudah mencapai 18 paket — dan beralih pada larangan nyata, termasuk sanksi sekunder kepada negara-negara yang masih membeli energi dari Rusia. Menurutnya, tekanan ekonomi adalah satu-satunya cara yang efektif untuk membuat Kremlin menghentikan perang.

    Namun tak semua pihak di Ukraina optimistis. Oleksiy Honcharenko dari oposisi “Solidaritas Eropa” memperingatkan bahwa pernyataan Trump bisa menimbulkan harapan palsu.

    “Itu bukan bantuan nyata. Dia hanya ingin mencuci tangan dari konflik ini. Trump tak bicara soal kemenangan Ukraina. Ia bilang: ‘Urus sendiri dengan Uni Eropa. Semoga sukses.’”

    Anggota fraksinya, Volodymyr Ariev, juga menyarankan rakyat Ukraina agar tidak memupuk ilusi.

    “Posisi Trump pada dasarnya tak berubah. Dia hanya mengulangi yang sudah kita tahu: Ukraina bisa menang kalau punya cukup senjata, dan perang akan terus berlangsung.”

    Ariev menambahkan, baru jika Trump dan Eropa mengirim lebih banyak senjata dan menjatuhkan sanksi berat, barulah bisa dibicarakan perubahan kondisi perang. “Untuk saat ini, kita harus bertahan dan mengandalkan kekuatan pertahanan sendiri.”

    Jaroslav Zhelezniak dari oposisi Partai “Holos” bahkan lebih singkat. “Apa yang baru dari ucapan Trump dan apa artinya bagi kita? Tidak ada. Apa yang bisa kita harapkan setelah ini? Juga tidak ada.”

    Dari kubu pemerintah, nada yang sama terdengar. Danylo Hetmantsev dari Partai “Diener des Volkes” menyebut Trump akhirnya sadar bahwa Rusia tak menginginkan perdamaian. Tapi dia menilai pernyataan Trump soal perang yang akan berlangsung lama adalah skenario buruk.

    “Itu berarti bahkan Trump, yang dulu percaya ia bisa cepat mengakhiri perang dan meraih Hadiah Nobel Perdamaian, kini tak yakin lagi bisa melakukannya,” tulisnya di Telegram.

    Kenapa sekarang?

    Direktur Pusat Riset Sosial “Ukrainian Meridian”, Dmytro Lewus, percaya perubahan retorika Trump adalah hasil dari kerja keras diplomatik Ukraina dan mitra-mitra Eropanya. Kyiv bersikukuh pada posisinya. Kunjungan Zelensky ke Washington bersama para pemimpin Uni Eropa dan NATO disebutnya sebagai keberhasilan Ukraina.

    Rusia juga turut mempengaruhi Trump, menurut Lewus. Meski mendapat berbagai bentuk konsesi, Moskow tetap bersikeras pada posisinya, bahkan menuntut Kyiv menyerah. Sikap arogan Rusia itu, katanya, bisa jadi membuat Trump kecewa.

    Namun Oleksandr Kraiev, pakar Amerika Utara dari Ukrainian Prism, skeptis. “Ini hanya diplomasi burung beo dari Trump. Dia hanya mengulangi apa yang baru-baru ini dia dengar. Dia bertemu delegasi Eropa dan Ukraina, lalu mengatakan apa yang ingin kita dengar. Dalam bukunya pun Trump menulis, katakan pada orang apa yang ingin mereka dengar untuk mencapai kesepakatan.”

    Kraiev menambahkan, Trump saat ini menuntut Eropa memberlakukan sanksi pada China, India, dan negara-negara lain yang berpihak pada Rusia, sementara dirinya sendiri hanya ingin tampil sebagai mediator.

    “Jadi, ini langkah yang benar dan positif, tapi tetap didasari kepentingannya sendiri.”

    Pendapat senada datang dari Taras Beresovets – mantan jurnalis yang kini menjadi perencana strategi politik dan personel militer. Dia menduga retorika baru Trump soal Ukraina lebih berkaitan dengan perubahan taktik Amerika terhadap China.

    “Pernyataan itu lebih merupakan upaya menaikkan taruhan, bukan terhadap Moskow, melainkan terhadap Beijing. Saya yakin parade militer di Tiananmen mengesankan Trump, dan kini ia justru memprovokasi musuh yang sebenarnya dia anggap utama. Karena itu sikapnya berubah. Tapi, bisa jadi dua hari lagi Trump berubah pikiran lagi. Kita tak perlu bereuforia, tapi juga tak perlu putus asa,” tulisnya di Telegram.

    Diadaptasi dari bahasa Ukraina oleh Markian Ostaptschuk
    Disadur oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Macron Sepakat dengan Trump di Sidang PBB, Desak Rusia Akhiri Perang

    (nvc/nvc)

  • Trump Percepat Penjualan TikTok ke Investor AS

    Trump Percepat Penjualan TikTok ke Investor AS

    Washington DC

    Presiden AS Donald Trump pada Kamis (25/09) telah menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa rencana penjualan operasi TikTok di AS telah memenuhi persyaratan hukum.

    Apa saja kesepakatannya?

    Kesepakatan yang sebelumnya telah diusulkan memungkinkan TikTok tetap beroperasi di AS. Menurut Wakil Presiden AS JD Vance, kesepakatan ini bernilai hingga sekitar 14 miliar dolar AS (sekitar Rp233,8 triliun).

    “Perusahaan yang menaungi TikTok akan bernilai sekitar 14 miliar dolar AS… yang paling penting adalah kesepakatan ini nantinya akan melindungi keamanan data masyarakat Amerika,” kata Vance dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

    “Kesepakatan ini memastikan TikTok tetap dapat diakses (di AS), dan terkait pertanyaan soal algoritma, kesepakatan ini justru menjamin bahwa investor Amerika benar-benar akan mengendalikan algoritma di aplikasi tersebut,” tambah Vance.

    Mantan Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang mewajibkan perusahaan pemilik TikTok asal China, Bytedance, untuk menjual aset TikTok kepada perusahaan Amerika pada tahun lalu. Jika aset TikTok tidak dijual, aplikasi media sosial populer tersebut akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat karena alasan keamanan nasional.

    Berdasarkan kerangka kesepakatan kepemilikan, operasi TikTok di AS akan “sebagian besar dimiliki dan dikendalikan” oleh perusahaan yang berbasis di AS.

    Trump mengatakan bahwa investor Amerika seperti CEO Oracle Larry Ellison dan pengusaha besar media Rupert Murdoch akan memiliki saham aplikasi tersebut.

    China sejauh ini belum mengonfirmasi rencana divestasi

    Trump mengklaim bahwa pemimpin China Xi Jinping telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan rencana divestasi. Namun hingga kini, baik pemerintah China maupun TikTok belum mengonfirmasi klaim Trump tersebut.

    Trump bertekad untuk menjaga agar TikTok tetap dapat diakses di AS selama masa jabatan keduanya. Trump mengatakan bahwa ia adalah penggemar aplikasi video tersebut karena membantu dirinya meraih suara anak muda dalam pemilu 2024.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (nvc/nvc)

  • Akhiri Perang atau Cari Perlindungan Bom!

    Akhiri Perang atau Cari Perlindungan Bom!

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan ancaman terbaru dengan menyebut Kremlin akan menjadi target serangan. Zelensky juga memperingatkan para pejabat Rusia untuk mencari tempat perlindungan bom jika Moskow tidak juga menghentikan invasi terhadap Kyiv.

    “Mereka (para pejabat Rusia-red) seharusnya mengetahui di mana tempat perlindungan bom berada,” kata Zelensky kepada media Axios dalam wawancara terbaru, seperti dilansir AFP, Jumat (26/9/2025).

    “Mereka membutuhkannya. Jika mereka tidak menghentikan perang, mereka akan membutuhkannya dalam situasi apa pun,” ujar sang Presiden Ukraina tersebut.

    Menanggapi kritikan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemerintahannya atas penangguhan pemilu tanpa batas waktu di Ukraina selama perang berkecamuk, Zelensky menegaskan dirinya tidak akan berupaya untuk tetap berkuasa setelah perdamaian tercapai.

    “Tujuan saya adalah mengakhiri perang (bukan untuk terus mencalonkan diri),” tegas Zelensky.

    Rusia yang telah menduduki sekitar 20 persen wilayah Ukraina, terus menghujani area-area sipil dan militer di seluruh negeri dengan bom dan rudal sejak melancarkan invasi skala penuh pada tahun 2022.

    Namun, pasukan Rusia baru menyerang kompleks pemerintahan Ukraina di ibu kota Kyiv untuk pertama kalinya pada September ini.

    Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan menargetkan warga sipil di Rusia karena “kami bukan teroris”.

    Namun dia mengindikasikan bahwa Ukraina berharap untuk mendapatkan senjata AS yang lebih kuat, yang tidak dia sebutkan, untuk mengancam serangan jauh di dalam wilayah Rusia.

    Zelensky, yang dikutip Axios, mengungkapkan bahwa dirinya telah memberitahu Trump di New York pekan ini soal “apa yang kita butuhkan — satu hal”.

    “Jika kami akan memiliki senjata jarak jauh seperti itu dari Amerika Serikat, kami akan menggunakannya,” kata Zelensky dalam cuplikan wawancara yang dirilis Axios.

    Dukungan AS dan Eropa terhadap kemampuan Ukraina untuk melancarkan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia seringkali goyah, dengan Washington dan negara-negara Eropa khawatir akan memprovokasi Moskow untuk memperluas konflik.

    Lihat Video ‘Panas! Rusia-Ukraina Saling Melancarkan Serangan Besar’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Tawarkan 21 Poin Rencana Perdamaian ke Pemimpin Muslim, Apa Isinya?

    Trump Tawarkan 21 Poin Rencana Perdamaian ke Pemimpin Muslim, Apa Isinya?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menawarkan rencana baru untuk perdamaian di Jalur Gaza kepada para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti apa rencana perdamaian yang ditawarkan Trump itu?

    Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (26/9/2025), mengungkapkan bahwa Trump mempresentasikan rencana perdamaian berisi 21 poin dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan Muslim di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat.

    “Saya pikir rencana itu menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan tersebut,” kata Witkoff dalam pernyataannya pada Rabu (24/9).

    “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan secara yakin, bahwa dalam beberapa hari ke depan, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” sebutnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Rencana perdamaian yang ditawarkan Trump itu telah didengar oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan Indonesia, yang menghadiri pertemuan dengan Trump.

    Namun isi secara lengkap dari rencana perdamaian itu belum diungkap ke publik. Sejauh ini, apa yang diketahui mengenai inisiatif terbaru Trump tersebut?

    – Bagaimana Rencana Trump Akhiri Pertempuran?

    Salah satu sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa rencana perdamaian itu mencakup gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, pembebasan para sandera yang masih ditahan Hamas, penarikan pasukan Israel, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Menurut sumber tersebut, para pemimpin Arab dan Muslim menyambut baik usulan Trump tersebut, tetapi juga menyerukan diakhirinya operasi militer Israel di Jalur Gaza dan segala upaya pendudukan atas wilayah Palestina.

    Situs berita AS, Axios, menyebut Trump menekankan kepada para pemimpin Arab dan Muslim bahwa perang harus segera diakhiri, juga memperingatkan bahwa Israel berisiko semakin terisolasi secara internasional jika berlarut-larut.

    – Apa yang Terjadi pada Hamas?

    Menurut sumber diplomatik yang dikutip AFP, rencana Trump itu mengusulkan inisiatif tata kelola baru untuk Jalur Gaza tanpa melibatkan Hamas.

    Para pemimpin Arab dan Muslim, sebut sumber tersebut, menggarisbawahi dalam pertemuan dengan Trump itu bahwa mereka menentang langkah-langkah yang akan melemahkan reformasi Otoritas Palestina atau mencegahnya diberi wewenang untuk memerintah baik Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Dilaporkan oleh Axios bahwa rencana Trump mencakup beberapa peran bagi Otoritas Palestina, keberadaan pasukan keamanan yang menggabungkan warga Palestina dengan pasukan dari negara-negara Arab dan Muslim, serta pendanaan dari negara-negara regional untuk mendukung rekonstruksi dan pemerintahan baru di Jalur Gaza.

    Proposal AS itu digambarkan sebagai variasi gagasan yang dibahas selama enam bulan terakhir, yang diperbarui dari rencana sebelumnya oleh menantu Trump, Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    – Jaminan Mencegah Aneksasi

    Para pemimpin Arab dan Muslim, menurut sumber diplomatik yang dikutip AFP, mendesak jaminan agar tidak ada aneksasi atas sebagian wilayah Tepi Barat atau tindakan apa pun yang akan mengubah status quo hukum dan sejarah di tempat-tempat suci Yerusalem.

    Sumber diplomatik itu mengungkapkan bahwa para pemimpin Arab dan Muslim juga mendesak jaminan agar tidak adanya pengusiran warga Gaza, agar tidak ada hambatan bagi kepulangan mereka, dan agar tidak ada upaya apa pun untuk menduduki Gaza.

    Menurut Axios, Trump mengatakan kepada para pemimpin Arab dan Muslim bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    – Apa Respons Pemimpin Negara Arab-Muslim?

    Pernyataan bersama dari negara-negara Arab dan Muslim yang hadir dalam pertemuan pada Selasa (23/9), menyebutkan bahwa para pemimpin telah “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump, dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang”.

    Sumber diplomatik itu mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung “positif”.

    Para pejabat Arab, menurut laporan Axios, mengatakan para peserta meninggalkan pertemuan itu dengan “sangat penuh harapan” dan bahwa “untuk pertama kalinya kami merasa ada rencana serius yang dibahas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Teken Perintah Eksekutif Terkait Divestasi TikTok di AS

    Trump Teken Perintah Eksekutif Terkait Divestasi TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif terkait divestasi TikTok di AS.

    Beleid itu juga menyatakan bahwa aplikasi video pendek tersebut akan dilarang kecuali pemiliknya di China menjualnya .

    Wakil Presiden JD Vance menyampaikan bahwa perusahaan AS baru itu akan bernilai sekitar US$14 miliar.

    Adapun, Trump telah menunda penegakan hukum hingga 16 Desember di tengah upaya untuk mengekstraksi aset TikTok AS dari platform global, menjaring investor Amerika dan investor lainnya, serta memperoleh persetujuan dari pemerintah China.

    “Ada beberapa penolakan dari pihak China, tetapi hal mendasar yang ingin kami capai adalah kami ingin TikTok tetap beroperasi, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa kami melindungi privasi data warga Amerika sebagaimana diwajibkan oleh hukum,” kata Vance dilansir dari Reuters, Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Trump mengaku telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping terkait akuisisi TikTok di AS.

    “Kami berdiskusi dengan baik, saya memberi tahu beliau apa yang sedang kami lakukan, dan beliau berkata, silakan saja,” ujar Trump.

    Sayangnya, Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Lebih lanjut, Trump memuji TikTok, yang memiliki 170 juta pengguna di AS, karena telah membantunya memenangkan pemilihan ulang tahun lalu dan memiliki 15 juta pengikut di akun pribadinya. Gedung Putih juga meluncurkan akun TikTok resmi bulan lalu.

    “Ini akan dioperasikan sepenuhnya oleh Amerika,” kata Trump.

    Ia menambahkan bahwa Michael Dell, Rupert Murdoch dan kemungkinan sekitar empat atau lima investor kelas dunia akan menjadi bagian dari kesepakatan itu.

    Anggota DPR dari Partai Republik mengatakan mereka ingin melihat lebih banyak detail kesepakatan tersebut untuk memastikan kesepakatan tersebut merupakan pemutusan hubungan yang bersih dengan China.

    “Seiring detailnya difinalisasi, kita harus memastikan kesepakatan ini melindungi pengguna Amerika dari pengaruh dan pengawasan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKT,” kata perwakilan AS Brett Guthrie, Gus Bilirakis, dan Richard Hudson.

  • Iran Bantah Kembangkan Bom Atom, Barat Layangkan Ultimatum Terakhir

    Iran Bantah Kembangkan Bom Atom, Barat Layangkan Ultimatum Terakhir

    Jakarta

    Ketegangan nuklir antara Iran dan negara-negara Barat menunjukkan tanda-tanda mereda, hanya beberapa jam menjelang tenggat sanksi internasional yang berlaku secara otomatis.

    Di Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kembali, negaranya tidak pernah dan tidak akan berambisi mengembangkan bom nuklir. Seakan gayung bersambut, utusan Amerika Serikat mengaku siap melanjutkan perundingan, meski peluang kesepakatan tetap tipis.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, pada Rabu (24/9), mencoba menyisipkan harapan. Tapi keduanya mensyaratkan langkah konkret dari Iran, termasuk membuka kembali akses penuh bagi inspektur nuklir PBB dan kembali ke meja perundingan.

    “Kami sedang berbicara dengan mereka. Dan kenapa tidak? Kami bicara dengan semua pihak, memang itulah tugas kami. Tugas kami adalah menyelesaikan masalah,” ujar Witkoff dalam forum Concordia di sela Sidang Umum PBB di New York. “Jika tidak berhasil, maka snapback akan diberlakukan. Itu adalah obat yang tepat.”

    Celah diplomasi dibayangi sanksi

    Sebelum serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklirnya pada Juni lalu, Teheran dan Washington sempat menggelar lima putaran perundingan nuklir. Namun, pembicaraan tersandung sejumlah isu sensitif, seperti tuntutan Barat agar Iran tidak lagi memperkaya uranium di dalam negeri.

    Kini, di tengah tekanan sanksi yang makin dekat, beberapa diplomat Eropa menyatakan bahwa Inggris, Prancis, dan Jerman, yang disebut kelompok E3, bersedia menunda pemulihan sanksi hingga enam bulan ke depan. Syaratnya, Iran bersedia mengakomodasi tuntutan utama, yakni mengizinkan pengawasan penuh oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), melaporkan cadangan uranium yang sudah diperkaya, serta kembali berdialog dengan Amerika Serikat.

    “Kesepakatan masih mungkin. Hanya tersisa beberapa jam. Kini tergantung pada Iran untuk memenuhi syarat sah yang telah kami tetapkan,” tulis Macron di platform X usai bertemu Pezeshkian.

    Retorika moral Pezeshkian

    Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Presiden Pezeshkian tidak hanya menegaskan komitmen anti-bom nuklir, tetapi juga mengecam Israel dan Amerika Serikat atas serangan udara pada Juni lalu yang, menurut Teheran, menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil.

    “Deklarasi saya kepada majelis ini jelas: Iran tidak pernah dan tidak akan pernah membangun bom nuklir,” tegas Pezeshkian. “Yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah Israel, namun Iran yang dihukum.”

    Dia menyebut serangan udara oleh “rezim Zionis” dan Amerika Serikat terhadap kota-kota dan fasilitas nuklir Iran sebagai “pengkhianatan besar terhadap diplomasi,” yang terjadi di saat Iran tengah menapaki jalur negosiasi.

    Iran tetap berpegang pada argumen bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai. Mereka menunjuk pada fatwa Ayatollah Ali Khamenei yang secara eksplisit melarang senjata nuklir. Meski demikian, Barat—termasuk Israel dan AS—tetap mencurigai niat Teheran, terutama mengingat kapasitas teknologi nuklir Iran yang dianggap bisa dengan cepat dialihkan untuk membuat senjata.

    Titik nadir diplomasi

    Ketegangan teranyar berpangkal pada keputusan Presiden Trump pada 2018 yang menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), serta memberlakukan kembali sanksi sepihak terhadap Iran. Teheran membalas dengan meningkatkan aktivitas nuklirnya.

    Pezeshkian turut menyalahkan Eropa karena tidak berdaya melawan tekanan AS, dan bahkan menyebut UE sebagai pihak yang turut meruntuhkan JCPOA.

    “Mereka menyamar sebagai pihak yang beritikad baik dalam perjanjian, tapi mencemooh upaya tulus Iran sebagai tidak memadai,” ujar Pezeshkian. “Semua ini bertujuan untuk menghancurkan JCPOA yang dulunya mereka anggap sebagai pencapaian tertinggi diplomasi.”

    Dalam pidatonya, Pezeshkian ikut memamerkan foto-foto warga yang tewas dalam serangan Israel Juni lalu. “Ini bukan hanya serangan fisik. Ini adalah pembunuhan terhadap diplomasi itu sendiri,” katanya.

    Hari penentuan

    Tenggat 30 hari yang diluncurkan oleh E3 sejak 28 Agustus akan berakhir pada Sabtu, 27 September. Jika tidak ada kesepakatan, maka mekanisme snapback akan mulai berlaku: sanksi ekonomi dan militer PBB terhadap Iran akan dipulihkan.

    Sanksi mencakup embargo senjata, larangan pengolahan dan pengayaan uranium, pembekuan aset global, serta larangan perjalanan bagi entitas dan individu asal Iran.

    Dikhawatirkan, sanksi akan membuat kondisi ekonomi Iran yang sudah terpuruk semakin terjepit. Namun sumber Reuters di Iran mengatakan, beberapa pesan telah dikirimkan ke Washington lewat jalur mediasi selama beberapa minggu terakhir. Hingga kini, belum ada balasan.

    Ayatollah Khamenei pada Selasa (23/9) menegaskan, Iran tidak akan melakukan negosiasi di bawah ancaman. Posisi itu mengindikasikan jurang kepercayaan yang masih lebar, meskipun retorika AS kini sedikit melunak.

    “Kami tidak berniat menyakiti mereka,” ujar Witkoff. “Namun jika tak ada jalan keluar, maka snapback adalah konsekuensi yang tak terelakkan.”

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: Bom Atom Penghancur Dunia

    (ita/ita)