kab/kota: Washington

  • Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Hamas akan menghadapi konsekuensi parah, jika kelompok yang didukung Iran itu tidak menerima rencana perdamaian untuk Jalur Gaza dalam hitungan hari. Ancaman ini disampaikan Trump setelah memberikan ultimatum untuk Hamas.

    Rencana perdamaian usulan Trump itu menyerukan Hamas untuk sepenuhnya melucuti persenjataan mereka dan akan mengeluarkan kelompok itu dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang.

    Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Hamas sejauh ini belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior kelompok itu mengatakan bahwa tanggapan akan diberikan setelah mereka meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, usai Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Ancaman terbaru Trump untuk Hamas, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), disampaikan saat sang Presiden AS berpidato dalam pertemuan langka para jenderal dan laksamana AS di Quantico, Virginia, pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    “Kita akan mendapatkan satu tanda tangan yang kita butuhkan, dan penandatangan itu akan membayar di neraka jika mereka tidak menandatanganinya. Saya harap mereka menandatangani demi kebaikan mereka sendiri dan menciptakan sesuatu yang benar-benar hebat,” kata Trump merujuk pada Hamas.

    Trump sebelumnya menyampaikan ultimatum “tiga atau empat hari” untuk Hamas menanggapi rencana perdamaian Gaza yang diusulkan dirinya.

    “Kita akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari,” ucap Trump kepada wartawan ketika ditanya soal jangka waktu ultimatumnya untuk Hamas.

    “Kita hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” sebutnya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Negara-negara dunia, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal Trump tersebut. Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump dalam pertemuan di Gedung Putih, telah mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Hamas Mulai Kaji Proposal 20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang di Gaza

    Hamas Mulai Kaji Proposal 20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta

    Hamas saat ini disebut sedang meninjau rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza. Hamas mulai berdiskusi dan mengkaji dengan semua pihak terkait rencana Trump.

    “Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dengan para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri Palestina,” kata seorang sumber Palestina dilansir AFP, Rabu (1/10/2025).

    “Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” imbuhnya.

    Pihak Qatar mengatakan Hamas telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut “secara penuh hati-hati”. Hamas juga mengatakan akan mengadakan pertemuan mengenai rencana tersebut.

    “Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami sungguh optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed al-Ansari.

    Sebelumnya, Trump diketahui memberi ultimatum ke Hamas untuk segera menjawab 20 poin rencana menyetop perang di Gaza, Palestina. Dia mengatakan pihaknya hanya menunggu selama tiga atau empat hari.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9), rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, diikuti oleh otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

    Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan muslim, menyambut baik proposal tersebut.

    Adapun kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

    Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

    “Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” ujarnya.

    Tetapi, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, anggota pemerintahan koalisi Netanyahu, mengecam rencana tersebut sebagai “kegagalan diplomatik yang besar”.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (zap/ygs)

  • Deal Perdamaian Gaza ala Trump-Netanyahu, 5 Hal Ini Masih Tanda Tanya

    Deal Perdamaian Gaza ala Trump-Netanyahu, 5 Hal Ini Masih Tanda Tanya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menyetujui proposal terbaru gencatan senjata Gaza. Hal ini diumumkan dalam pertemuan keduanya di Washington, Senin (29/9/2025).

    Saat mempresentasikannya di Gedung Putih, Trump memuji rencana tersebut sebagai sesuatu yang bersejarah. Namun, mencari tahu detail dari beberapa elemennya kemungkinan akan menjadi tantangan besar dalam implementasinya.

    Proposal gencatan senjata 20 poin dari AS di Gaza mencakup banyak ketentuan ambigu yang bisa menjadi penentu bagi masa depan Palestina dan kawasan tersebut.

    Berikut adalah lima isu yang belum terselesaikan dalam proposal tersebut:

    1. Bagaimana Gaza akan diperintah?

    Proposal ini membayangkan sebuah “pemerintahan transisi sementara dari komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” yang akan mengawasi urusan di wilayah tersebut. Namun, tidak dirinci bagaimana panel ini akan dibentuk atau siapa yang akan memilih anggotanya.

    Lebih lanjut, rencana tersebut mengatakan bahwa Trump dan Toni Blair, mantan PM Inggris, akan memimpin sebuah “dewan perdamaian” yang akan mengawasi komite pemerintahan tersebut.

    Di sisi lain, peta jalan tersebut tidak menjelaskan sifat hubungan antara dewan ini dan komite Palestina, atau pada tingkat apa keputusan sehari-hari akan dibuat.

    2. Apakah Otoritas Palestina (PA) akan dilibatkan?

    Rencana Trump mengatakan bahwa otoritas transisi akan mengambil alih kendali Gaza hingga “PA telah menyelesaikan program reformasinya” dan “dapat dengan aman dan efektif mengambil kembali kendali atas Gaza”.

    Namun, masih belum jelas siapa yang akan mensertifikasi bahwa PA siap untuk mengambil alih Gaza atau tolok ukur apa yang harus dipenuhi oleh PA untuk menangani pemerintahan di wilayah tersebut.

    Tidak ada jadwal, hanya pernyataan yang tidak jelas. Bahasa dalam proposal tersebut juga memperlakukan Gaza sebagai entitas independen, bukan sebagai bagian dari Palestina yang harus disatukan dengan sisa wilayah Palestina yang diduduki.

    Sementara itu, Netanyahu, yang mengatakan setuju dengan proposal tersebut, telah menyingkirkan kemungkinan kembalinya PA ke Gaza.

    “Gaza akan dikelola bukan oleh Hamas, bukan pula oleh PA,” tegasnya, saat berdiri di samping Trump.

    3. Bagaimana pasukan internasional akan dibentuk?

    Rencana tersebut mengatakan bahwa Gaza akan diamankan oleh “Pasukan Stabilisasi Internasional sementara”, tetapi dari mana pasukan itu akan datang, dan apa mandatnya masih belum jelas.

    Tidak jelas negara mana yang bersedia mengirim pasukan ke Gaza, atau negara mana yang akan dapat diterima di bawah rencana tersebut.

    Proposal tersebut juga tidak menjelaskan tanggung jawab dan aturan keterlibatan dari calon pasukan penjaga perdamaian tersebut.

    Sejumlah pertanyaan seperti apakah mereka akan bertindak, apa mereka akan ditugaskan untuk menghadapi Hamas, dan apakah mereka akan mampu melawan pasukan Israel untuk melindungi warga Palestina masih jadi pertanyaan.

    4. Kapan Israel mundur?

    Proposal tersebut mengatakan bahwa Israel akan menarik diri dari Gaza “berdasarkan standar, tonggak pencapaian, dan kerangka waktu yang terkait dengan demiliterisasi”.

    Sekali lagi, ketentuan tersebut tidak menetapkan jadwal penarikan Israel atau standar yang jelas tentang bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi.

    Selain itu, proposal tersebut mengatakan bahwa Israel akan mempertahankan “perimeter keamanan” di Gaza sampai wilayah tersebut “benar-benar aman dari segala ancaman teror yang muncul kembali”.

    Tetapi tidak ada penjelasan tentang siapa yang pada akhirnya akan memutuskan kapan kondisi-kondisi ini terpenuhi.

    5. Apakah negara Palestina dipertimbangkan?

    Selama konferensi persnya pada hari Senin, Trump mengatakan bahwa beberapa sekutu telah “secara bodoh mengakui negara Palestina… tapi mereka benar-benar, saya pikir, melakukan itu karena mereka sangat lelah dengan apa yang sedang terjadi”.

    Proposal tersebut merujuk pada prospek negara Palestina di balik dinding ketidakjelasan, syarat, dan kualifikasi yang tebal.

    “Sementara pembangunan kembali Gaza berjalan dan ketika program reformasi PA dilaksanakan dengan setia, kondisi-kondisi tersebut mungkin akhirnya tercipta untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina,” katanya.

    Jadi, pembangunan Gaza dan “reformasi” PA ditetapkan sebagai syarat. Dan bahkan setelah itu, diskusi untuk negara Palestina “mungkin” akan dilakukan. Itu tidak dijamin.

    Lebih dari itu, proposal tersebut tidak mengakui hak atas negara Palestina sebagai sesuatu yang dicari oleh rakyat Palestina.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ultimatum Hamas Segera Jawab Proposal 20 Poin Rencana Setop Perang

    Trump Ultimatum Hamas Segera Jawab Proposal 20 Poin Rencana Setop Perang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi ultimatum ke Hamas untuk segera menjawab 20 poin rencana menyetop perang di Gaza, Palestina. Dia mengatakan pihaknya hanya menunggu selama tiga atau empat hari.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, diikuti oleh otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

    Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan muslim, menyambut baik proposal tersebut. Tetapi, Hamas belum memberikan tanggapannya.

    “Kami akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari. Kami hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” katanya.

    Trump mengumumkan proposal tersebut di Gedung Putih pada Senin (29/9) setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Pada hari yang sama, seorang sumber Palestina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas telah memulai konsultasi mengenai rencana tersebut ‘di antara para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri’.

    “Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” kata sumber tersebut.

    Qatar, yang menampung para pemimpin Hamas, mengatakan kelompok tersebut telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut ‘secara bertanggung jawab’. Qatar juga mengatakan akan ada pertemuan Hamas dan Turki pada Selasa (30/9).

    “Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami benar-benar optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.

    Kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

    Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

    Namun, Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

    “Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” katanya.

    Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai ‘kegagalan diplomatik yang besar’.

    “Menurut perkiraan saya, ini juga akan berakhir dengan air mata. Anak-anak kami akan dipaksa untuk berperang di Gaza lagi,” katanya.

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)

  • Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

    Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

    Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

    Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

    “Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

    Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

    Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

    Israel Says Yes to Trump’s Plan

    The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

    Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

    — הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

    Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

    Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    “Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

    Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

    “Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

    Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

    Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya –  dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • Ulah China Bikin AS Kebakaran Jenggot, Krisis Besar Mengancam Dunia

    Ulah China Bikin AS Kebakaran Jenggot, Krisis Besar Mengancam Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) makin resah dengan serangan siber besar-besaran yang diduga dilakukan oleh Kementerian Keamanan Negara China atau Ministry of State Security (MSS).

    Aksi peretasan ini bukan hanya menyasar jaringan di Negeri Paman Sam, tapi juga puluhan negara lain, dan dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan global.

    Pada 2023, Direktur CIA William J. Burns bahkan terbang diam-diam ke Beijing untuk memperingatkan langsung Menteri Keamanan Negara China.

    Dalam pertemuan itu, Burns menegaskan akan ada konsekuensi jika malware yang ditanam benar-benar diluncurkan. Namun, bukannya surut, serangan justru semakin masif.

    Kelompok peretas yang dikenal dengan nama Salt Typhoon terungkap telah melakukan penyusupan selama bertahun-tahun. Mereka diduga mencuri informasi hampir seluruh warga AS dan menargetkan berbagai negara lain.

    Dalam pernyataan bersama, sejumlah negara korban Salt Typhoon menyebut data yang dicuri bisa memberi Beijing kemampuan untuk melacak komunikasi dan pergerakan target di seluruh dunia.

    Menurut pakar, MSS kini telah berkembang menjadi salah satu badan spionase siber paling tangguh di dunia, menyaingi Badan Keamanan Nasional (NSA) AS dan GCHQ Inggris.

    Berbeda dengan peretas bayaran China di masa lalu yang cenderung ceroboh, operasi Salt Typhoon berjalan sistematis, yakni menemukan celah sistem, menyusup, mencuri data, berpindah antarjaringan, hingga menghapus jejak keberadaan.

    “Salt Typhoon menunjukkan sisi strategis dan keterampilan tinggi dari operasi siber MSS, yang selama ini tertutupi oleh sorotan terhadap peretas kontrak berkualitas rendah,” ujar Alex Joske, penulis buku tentang kementerian itu, dikutip dari New York Times, Selasa (30/9/2025).

    Bagi Washington, ancaman ini tak main-main. Dalam skenario konflik masa depan, China dinilai mampu melumpuhkan infrastruktur vital AS mulai dari komunikasi, listrik, hingga pasokan air. 

    Nigel Inkster, mantan pejabat intelijen MI6 Inggris, menyebut serangan itu sekaligus menjadi strategi intimidasi Beijing.

    “Jika mereka tetap tidak terdeteksi di jaringan, itu memberi keuntungan besar saat krisis. Tapi jika terdeteksi, tetap menjadi efek gentar. Pesannya jelas: ‘Lihat apa yang bisa kami lakukan jika mau’,” kata dia.

    Bangkitnya MSS sendiri tak lepas dari reformasi Xi Jinping sejak 2012. Xi membatasi peran militer dalam operasi peretasan, membersihkan pejabat korup di kementerian, serta menempatkan keamanan nasional sebagai inti kebijakan.

    Dengan menggandeng perusahaan teknologi domestik, MSS kini punya alur perekrutan peretas ofensif yang lebih solid.

    Pemerintah China bahkan mewajibkan setiap kerentanan perangkat lunak baru dilaporkan terlebih dahulu ke basis data yang diduga dikendalikan MSS. Perusahaan teknologi diberi insentif finansial untuk memenuhi kuota bulanan dalam melaporkan celah keamanan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    Jakarta

    Barangkali tak ada isyarat diplomatik yang lebih jelas ketimbang sebuah undangan ke Gedung Putih.

    Pekan lalu, dua tokoh utama Pakistan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, datang ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Mereka membicarakan sejumlah agenda, terutama soal ekonomi dan keamanan.

    Gedung Putih membagikan foto-foto dari pertemuan di Oval Office, yang memperlihatkan Munir menyerahkan sekotak logam tanah jarang kepada Trump. Ini merupakan kunjungan kedua sang jendral ke Amerika Serikat tahun ini.

    Trump, dengan caranya yang khas, ikut mengamankan restu Islamabad atas rencananya menyulap damai di Jalur Gaza, sebagai satu-satunya adidaya nuklir di dunia muslim.

    Sharif sebaliknya membawa pulang janji kelonggaran tarif dan janji investasi AS di sektor energi, pertambangan dan pertanian, ke negeri yang sedang didekap krisis ekonomi itu.

    Yang mencolok adalah seloroh yang dilontarkan Trump, bahwa Pakistan punya cadangan minyak yang berukuran “masif.” Saat mengumumkan kesepakatan pada Juli lalu, dia bahkan mengatakan India mungkin “suatu hari nanti akan membeli minyak Pakistan”.

    Banjir pujian bagi sang ‘juru damai’

    Dalam kunjungannya, Sharif menyebut Trump sebagai “tokoh perdamaian”, dan memuji peran sang presiden dalam memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan usai konflik singkat pada Mei lalu, yang dipicu oleh serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir India. Munir bahkan mengatakan bahwa Trump layak menerima Nobel Perdamaian.

    Kebangkitan pamor Pakistan di Gedung Putih terlihat kontras dengan hubungan AS dan India yang mendingin. Padahal, kedua negara sempat dibayangkan akan semakin dekat di masa jabatan kedua Trump, melalui hubungan pribadinya dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Secara geopolitik, AS dan India selama bertahun-tahun membangun hubungan strategis, terutama dalam menghadapi Cina, sembari menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    Tapi dalam lanskap global yang digambar ulang usai invasi Rusia ke Ukraina, India malah dikenai tarif 50 persen oleh AS, antara lain akibat keteguhannya membeli minyak dari Moskow.

    Strategi jangka panjang India

    Di India, kedekatan baru antara AS dan Pakistan memicu kekhawatiran terhadap loyalitas Washington sebagai mitra strategis.

    Harsh Pant, Kepala Program Studi Strategis di lembaga pemikir Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan kepada DW bahwa Pakistan sebagai episentrum strategi AS, bisa menjadi titik balik dalam kebijakan India di kawasan.

    “Jika India meragukan komitmen jangka panjang Washington, hal itu akan mengubah secara fundamental bagaimana India merespons tantangan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Pant, yang juga profesor hubungan internasional di King’s College London.

    “Perkembangan itu tidak hanya akan merombak pendekatan India terhadap kawasan, tetapi juga berdampak pada strategi Indo-Pasifik AS secara keseluruhan, kemitraan Quad, serta berbagai upaya kolaboratif antara India dan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China yang terus meningkat,” tambah Pant, merujuk pada forum kerja sama empat kekuatan Indo-Pasifik: India, AS, Australia, dan Jepang, yang digadang-gadang Washington sebagai penyeimbang pengaruh Beijing di kawasan.

    Gurita diplomasi Pakistan

    Potret geopolitik kawasan semakin rumit, karena Pakistan tak hanya bermain di satu meja. Islamabad belum lama ini juga menandatangani pakta pertahanan dengan Arab Saudi—sekutu lama Amerika di Timur Tengah. Pakta tersebut memuat klausul pertahanan bersama, bahwa “setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya”.

    Bagi India, kenyataan bahwa musuh bebuyutannya menjalin aliansi dengan kekuatan utama di Timur Tengah menjadi perhatian strategis. Namun begitu, Ajay Bisaria, mantan Duta Besar India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa New Delhi belum merasa terancam.

    “Mengingat kondisi ekonomi Pakistan yang sulit, mereka terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap relevan bagi tiga donor utama: AS, Cina, dan Arab Saudi,” kata mantan dubes itu.

    Menurutnya, India paham Pakistan sedang berusaha memetik keuntungan ekonomi dari posisinya “dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang berubah dan membangun hubungan transaksional. India melihat manuver Pakistan sebagai upaya bertahan agar tetap relevan secara global,” ujar mantan dubes itu.

    Bisaria menambahkan, para pemimpin India yakin kedekatan AS–Pakistan punya masa kadaluwarsa.

    “India waspada terhadap manuver ini, tapi tidak terlalu khawatir mengingat rapuhnya upaya Pakistan menyeimbangkan ragam kepentingan, dan fakta bahwa hubungan AS–Pakistan akan mengecewakan dalam jangka panjang,” lanjutnya.

    Trump yang transaksional

    Meera Shankar, mantan Duta Besar India untuk AS, mengatakan kepada DW, Trump memandang India dan Pakistan dari lensa yang bersifat transaksional dan berfokus pada keuntungan ekonomi.

    Kedua negara, menurut Shankar, “dipandang melalui sudut padang persaingan ekonomi, bukan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi India sebenarnya bukan pesaing AS, melainkan bersifat melengkapi, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan AS,” kata Shankar.

    Diplomat itu memperingatkan, Pakistan telah belajar memanfaatkan prioritas-prioritas AS dengan menawarkan konsesi kecil secara bertahap, agar tetap dipandang berguna. Namun dia pun mencatat, relasi ini bukan kemitraan sejati, bukan hubungan yang dibangun atas kepercayaan.

    “Hubungan AS–Pakistan kini dibentuk oleh apa yang bisa ditawarkan Pakistan—seperti kerja sama kontra-terorisme secara transaksional—dan bukan oleh kemitraan yang berlandaskan kepercayaan atau nilai jangka panjang,” ujarnya.

    Pasang surut hubungan AS–Pakistan

    Amitabh Mattoo, Dekan Fakultas Studi Internasional Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi mengatakan, pasang-surut relasi Washington dan Islamabad adalah fenomena yang berulang.

    “Fenomena ini adalah ciri khas geopolitik Asia Selatan sejak era Perang Dingin. Setiap kali AS kembali mendekati Pakistan, hal itu lebih karena alasan yang bersifat instrumental,” kata Mattoo kepada DW.

    Mulai dari “Perang Dingin melawan Uni Soviet, kemudian ‘perang melawan teror’, dan kini, mungkin, kebutuhan akan akses logistik serta pengaruh taktis di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah yang bergejolak,” tambahnya.

    Menurut Mattoo, Washington kini lebih sadar tentang sikap ganda Pakistan dalam misi kontra-terorisme dan tetap berkomitmen pada India sebagai mitra strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

    “Dalam konteks ini, pendekatan Washington terhadap Islamabad bukan berarti meninggalkan New Delhi, melainkan bagian dari strategi ‘hedging’ di kawasan yang tidak stabil—meski pemerintahan Trump semakin sulit ditebak,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

    “Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    “Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

    “Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

    Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

    Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

    Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Washington DC

    Ratusan petinggi dan perwira senior militer Amerika Serikat (AS) dari seluruh dunia akan melakukan pertemuan langka di sebuah pangkalan militer yang terletak di dekat Washington DC pada Selasa (30/9) waktu setempat. Presiden Donald Trump akan hadir dan berpidato dalam pertemuan tersebut.

    Sejauh ini, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), belum ada alasan resmi yang disampaikan Pentagon atau pemerintahan Trump untuk pertemuan sangat tidak biasa yang dijadwalkan digelar di pangkalan militer Quantico, negara bagian Virginia tersebut.

    Pertemuan ini digelar di tengah kontroversi yang dihadapi militer AS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Trump memerintahkan pengerahan pasukan di dua kota yang dikuasai Partai Demokrat dan memerintahkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal kecil yang diduga mengangkut narkoba di Karibia.

    Trump, yang memerintahkan “pembersihan” langka para perwira senior AS setelah menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu, juga telah memerintahkan serangan terhadap situs nuklir Iran dan pemberontak Houthi yang didukung Teheran.

    Panduan pers harian Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump akan menyampaikan “pidato kepada Departemen Perang” pada pukul 09.00 waktu setempat. Departemen Perang merujuk pada nama baru yang diberikan Trump untuk Departemen Pertahanan AS, atau Pentagon.

    Saat ditanya soal pertemuan itu pekan lalu, Trump melontarkan pujian. “Saya menyukainya. Maksud saya, saya pikir ini hebat,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Biarkan dia bersikap ramah kepada para jenderal dan laksamana dari seluruh dunia,” kata Trump, merujuk pada Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyelenggarakan pertemuan langka tersebut.

    Di tengah spekulasi tentang alasan mengumpulkan semua petinggi militer AS di satu tempat, Wakil Presiden AS JD Vance bersikeras mengatakan hal tersebut “sebenarnya tidak aneh sama sekali”.

    “Yang aneh justru kalian telah menjadikannya berita berita,” ucapnya kepada wartawan.

    Pentagon belum memberikan penjelasan publik mengenai pertemuan tersebut, dengan juru bicara Pentagon Sean Parnell hanya mengatakan bahwa Hegseth “akan berbicara kepada para pemimpin militer senior awal pekan depan”.

    Kabarnya, acara langka itu akan mempertemukan para perwira militer di posisi komando dengan pangkat bintang satu ke atas — yang berarti menarik sejumlah besar personel di posisi kunci dari tugas mereka di seluruh dunia.

    Namun, kurangnya kejelasan mengenai tujuan pertemuan tersebut telah memicu spekulasi bahwa pengumuman besar akan disampaikan.

    Lihat juga Video: Suasana Panik saat Iran Serang Pangkalan Militer AS di Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)