Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Trump Unggah Video Musik AI, Sindir Demokrat soal Anggaran

    Trump Unggah Video Musik AI, Sindir Demokrat soal Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali bikin heboh. Ia membagikan video musik berbasis kecerdasan buatan (AI) di platform Truth Social yang menampilkan Russell Vought, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), sebagai “Malaikat Maut”.

    Melansir Newsweek, Trump mengunggah video musik itu pada Kamis (2/10/2025) waktu setempat. Video ini muncul di tengah kebuntuan anggaran yang membuat pemerintah AS mengalami penutupan sebagian.

    Dalam klip tersebut, Malaikat Maut digambarkan berjalan di Washington D.C., sebelum identitasnya terungkap sebagai Vought. Lagu yang dipakai merupakan versi ulang dari “(Don’t Fear) The Reaper” milik Blue Öyster Cult, dengan lirik baru yang menyebut Vought sebagai pencabut nyawa bagi Partai Demokrat.

    “Russ Vought adalah si pencabut nyawa, ia memegang pena, dana, dan otak. Demokrat, kalian bayi, ini dia si pencabut nyawa,” demikian lirik yang dinyanyikan band beranggotakan versi AI Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan sejumlah kerangka.

    Video itu diproduksi oleh “Dilley 300 Meme Team,” kelompok pembuat konten pro-Trump. Trump sendiri menyebut ia segera bertemu dengan Vought untuk membahas pemangkasan lembaga federal yang dianggap sebagai “penipuan politik” di tengah penutupan pemerintah.

    Trump juga menyebut penutupan pemerintah sebagai “kesempatan” untuk “membersihkan staf yang tidak produktif.” Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa ia mempertimbangkan pemangkasan besar-besaran pegawai federal jika tuntutannya tidak dipenuhi.

    Russell Vought dikenal sebagai salah satu arsitek Proyek 2025, sebuah dokumen setebal 900 halaman yang diterbitkan Heritage Foundation. Rencana konservatif itu mendorong pengurangan birokrasi federal dan promosi nilai keluarga tradisional. Meski begitu, dalam masa kampanye 2024, Trump sempat menjauhkan diri dari proyek itu dengan berkata: “Saya tidak tahu apa-apa tentang Proyek 2025.”

    Hingga kini, baik Partai Demokrat maupun Republik belum mencapai kesepakatan anggaran. Penutupan pemerintah AS diperkirakan akan terus berlanjut dengan risiko ekonomi dan sosial yang makin dalam.

    (tfa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aplikasi Pengganti Google Sudah Lebih Canggih, Bisa Diakses Gratis

    Aplikasi Pengganti Google Sudah Lebih Canggih, Bisa Diakses Gratis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google Chrome punya pesaing baru. Berasal dari Perplexity AI, platform browser bernama Comet ditenagai oleh teknologi kecerdasan buatan dan bisa diakses gratis.

    Tugas Comet hampir sama dengan browser lainnya seperti Google Chrome. Mengutip CNBC Internasional, Jumat (3/10/2025), fungsinya bisa digunakan dari menjelajahi web dan berbelanja, bahkan juga bisa untuk menyusun email.

    Kehadiran Comet membuat Perplexity ikut masuk dalam pertarungan raksasa teknologi AI yang memiliki peramban sendiri. Google misalnya telah meluncurkan Gemini di Chrome.

    OpenAI juga telah meluncurkan Operator untuk menyelesaikan tugas-tugas. Terakhir adalah Anthropic yang mengumumkan agen AI berbasis peramban bulan Agustus lalu.

    Dikutip dari PCMag, ada beberapa hal yang menjadi keunggulan Comet ketimbang Chrome. Meski sama-sama memiliki kemampuan AI, namun Comet menawarkan antarmuka yang disebut lebih intuitif ketimbang Chrome.

    Salah satunya terlihat dari asisten AI Comet yang bisa diakses melalui sidebar, sementara Gemini di Chrome bersifat popout pada window terpisah.

    Comet AI juga disebut lebih mudah untuk membandingkan beragam tab ketika pengguna ingin mengevaluasi sesuatu, misalnya karakter video game. Sistem juga bisa meringkas halaman yang dibuka dengan sekali klik.

    Sebelumnya, Comet diluncurkan untuk pelanggan berbayar. Layanan tersedia dalam Perplexity Max senilai US$200 (Rp 3,3 juta) per bulan.

    Namun diketahui daftar tunggu Comet membengkak. Bahkan diklaim perusahaan mencapai jutaan orang.

    Meski sudah hadir secara gratis, Perplexity tetap meluncurkan versi berbayar bernama Comet Plus bulan Agustus lalu. Pelanggan dapat akses untuk konten dari penerbit dan jurnalis terpercaya.

    Perusahaan juga telah bermitra dengan sejumlah penerbit yakni CNN, Condé Nast, The Washington Post, Los Angeles Times, Fortune, Le Monde, dan Le Figaro.

    Selain itu, Perplexity juga tengah menyiapkan sejumlah fitur yang akan segera hadir. misalnya akan ada Comet versi seluler nantinya.

    Adapula fitur Asisten Latar Belakang. Fitur ini bisa mengerjakan beberapa tugas bersamaan dan sinkron.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendag AS Paksa Taiwan Bantu Amerika Produksi Chip Canggih

    Mendag AS Paksa Taiwan Bantu Amerika Produksi Chip Canggih

    Washington –

    Pemerintah Amerika Serikat mendesak Taipei untuk mengalihkan investasi dan produksi chip ke AS, agar separuh chip yang edar di Amerika dapat diproduksi di dalam negeri.

    Washington telah berdiskusi dengan Taipei mengenai pembagian “50-50” dalam produksi semikonduktor, yang akan signifikan mengurangi ketergantungan Amerika pada Taiwan. Taiwan disebut-sebut memproduksi lebih dari 90% semikonduktor canggih dunia, yang menurut Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, menimbulkan kekhawatiran karena jarak negara kepulauan itu dari AS dan kedekatannya dengan China.

    “Tujuan saya, dan tujuan pemerintahan ini, adalah memindahkan produksi chip secara signifikan ke dalam negeri, kita perlu membuat chip kita sendiri,” kata Lutnick. “Ide yang saya ajukan adalah, mari kita capai 50-50. Kami memproduksi separuhnya, dan Anda memproduksi separuhnya lagi.”

    Target Lutnick adalah mencapai sekitar 40% produksi semikonduktor domestik pada akhir masa jabatan Presiden AS Donald Trump, yang akan membutuhkan investasi lokal lebih dari USD 500 miliar.

    Kekuatan Taiwan dalam produksi chip berkat Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), produsen chip terbesar dan tercanggih di dunia, yang menangani produksi untuk raksasa teknologi Amerika seperti Nvidia dan Apple.

    Posisi penting Taiwan dalam produksi chip global diyakini menjamin pertahanannya terhadap aksi militer langsung dari China, yang sering disebut Perisai Silikon. Namun Lutnick mengecilkan “Perisai Silikon” dan berpendapat Taiwan akan lebih aman dengan produksi chip lebih seimbang antara AS dan Taiwan.

    “Argumen saya kepada mereka adalah, kalau Anda punya 95% produksi chip, bagaimana saya bisa mendapatkannya untuk melindungi Anda? Anda akan meletakkannya di pesawat? Meletakannya di kapal?” kata Lutnick. Berdasarkan rencana 50-50, AS akan tetap “sangat bergantung” pada Taiwan, tetapi akan memiliki kapasitas sendiri.

    Beijing memandang Taiwan sebagai wilayahnya dan berjanji merebutnya kembali dengan paksa jika perlu. Tahun ini, militer China menggelar sejumlah latihan militer skala besar di lepas pantai Taiwan untuk menguji kemampuan militernya.

    Pernyataan Lutnick dalam wawancara News Nation selaras dengan komentar Trump sebelumnya, yang menunjukkan bahwa AS harus mendapatkan lebih banyak imbalan atas bantuan pertahanannya pada Taiwan.

    Tahun lalu, Trump, yang saat itu masih calon presiden, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Taiwan harus membayar AS untuk pertahanan, dan menuduh negara itu “mencuri” bisnis chip Amerika Serikat.

    AS pernah menjadi pemimpin pasar semikonduktor global, tapi kehilangan pangsa pasar karena pergeseran industri dan munculnya raksasa Asia seperti TSMC dan Samsung. TSMC telah membangun fasilitas manufaktur di AS sejak 2020 dan terus meningkatkan investasinya. TSMC mengumumkan niatnya untuk berinvestasi tambahan sebesar USD 100 miliar pada bulan Maret, sehingga total investasi yang direncanakan jadi USD 165 miliar.

    (fyk/fyk)

  • Putin Wanti-wanti AS Tidak Pasok Rudal Tomahawk ke Ukraina!

    Putin Wanti-wanti AS Tidak Pasok Rudal Tomahawk ke Ukraina!

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan peringatan keras terkait kemungkinan Amerika Serikat memasok rudal jarak jauh Tomahawk untuk Ukraina. Dia mengingatkan hal itu akan menyebabkan “tingkat eskalasi yang benar-benar baru”, termasuk dalam hubungan antara Moskow dan Washington.

    “Ini akan berarti tingkat eskalasi yang benar-benar baru, termasuk dalam hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat,” kata Putin menanggapi pertanyaan tentang potensi pasokan rudal jarak jauh tersebut ke Ukraina melalui sekutu-sekutu Eropa, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (3/10/2025).

    Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan pada Minggu (28/9), bahwa Washington sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan pasokan rudal Tomahawk. Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, dan Trump berhati-hati untuk tidak memicu eskalasi perang Ukraina menjadi konfrontasi langsung dengan Rusia.

    Namun demikian, fakta bahwa Trump sekarang mempertimbangkan langkah semacam itu menunjukkan seberapa besar frustrasi yang dirasakannya terhadap penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata.

    Bagi Kremlin, risiko eskalasi keterlibatan AS sudah jelas jika rudal jarak jauh semacam itu ditembakkan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Dalam pernyataannya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sedang melakukan “analisis mendalam” terhadap berbagai skenario.

    “Pertanyaannya… adalah: siapa yang dapat meluncurkan rudal-rudal ini…? Apakah hanya Ukraina yang dapat meluncurkannya, atau apakah tentara-tentara Amerika harus melakukannya?” kata Peskov kepada wartawan saat ditanya soal pernyataan terbaru Wapres AS.

    “Siapa yang menentukan penargetan rudal-rudal ini? Pihak Amerika atau Ukraina sendiri?” tanyanya.

    Peskov mengatakan bahwa “analisis yang sangat mendalam” diperlukan untuk situasi tersebut.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer — cukup jauh untuk menghantam langsung Moskow dan sebagian besar wilayah Rusia di dekat Eropa jika ditembakkan dari Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini memperingatkan para pejabat Kremlin bahwa mereka harus “mengetahui di mana tempat perlindungan bom berada” jika perang tidak juga diakhiri.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana atau melalui negara mana rudal Tomahawk akan dipasok, jika nantinya AS mengabulkan permintaan Kyiv. Zelensky sebelumnya meminta Washington untuk menjualnya ke negara-negara Eropa yang kemudian akan mengirimkannya ke Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kartel Narkoba Dinyatakan Teroris, Trump Umumkan Konflik Bersenjata

    Kartel Narkoba Dinyatakan Teroris, Trump Umumkan Konflik Bersenjata

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan AS ‘konflik bersenjata’ dengan kartel narkoba. Trump juga telah mengerahkan kapal militer ke laut Karibia untuk menangkap penyelundup narkoba.

    “Presiden menetapkan kartel-kartel ini sebagai kelompok bersenjata non-negara, menetapkan mereka sebagai organisasi teroris, dan menetapkan bahwa tindakan mereka merupakan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat,” demikian bunyi pemberitahuan dari Pentagon sebagaimana dilansir AFP, Jumat (3/10/2025).

    Pernyataan Trump ini dikeluarkan melalui surat pemberitahuan kepada Kongres setelah serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal di lepas pantai Venezuela. Surat tersebut dirancang sebagai pembenaran hukum untuk tiga serangan baru di perairan internasional yang menewaskan sedikitnya 14 orang.

    Dalam surat pemberitahuan tersebut juga menyebut para tersangka penyelundup sebagai “pejuang ilegal”.

    Serangan AS baru-baru ini menargetkan kapal-kapal yang diduga memuat narkoba di lepas pantai Venezuela, tetapi para ahli hukum telah meragukan legalitas tindakan Washington.

    “Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, presiden bertindak sesuai dengan hukum konflik bersenjata untuk melindungi negara kita dari mereka yang mencoba membawa racun mematikan ke pantai kita,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, kepada AFP.

    Sementara itu, Venezuela mengatakan mereka mendeteksi serangan oleh lima jet tempur AS. Jet itu terbang 75 kilometer dari pantai Venezuela.

    Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengecam dugaan penerbangan tersebut sebagai “provokasi” dan “ancaman bagi keamanan nasional kami”.

    (zap/dek)

  • Cs-137 Cemari Cikande, Ekspor Nasional Terancam Runtuh

    Cs-137 Cemari Cikande, Ekspor Nasional Terancam Runtuh

    SERANG – Cemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, berkembang jadi krisis nasional yang mengguncang pasar global. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan akan menggugat PT Peter Metal Technology (PMT) dan pengelola kawasan Modern Cikande Industrial Estate. Satgas menemukan 10 titik radiasi, dua sudah didekontaminasi, sisanya masih berbahaya.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, PMT diduga melebur scrap logam terkontaminasi Cs-137. “Negara akan menempuh jalur pidana dan perdata. Perlindungan masyarakat dan lingkungan adalah prioritas,” ujarnya kepada media beberapa waktu lalu.

    Koordinator Penerus Banten, Egi Hendrawan mengatakan, hasil investigasi mengungkap PMT sudah hampir dua dekade beroperasi di peleburan baja. Dugaan scrap radioaktif masuk proses peleburan menimbulkan risiko kontaminasi udara, tanah, hingga rantai pasok industri sekitar. Satgas juga menyisir 15 lapak besi bekas di wilayah itu.

    Dampak merembet ke pasar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menahan ekspor udang beku PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) setelah menemukan kandungan Cs-137 sebesar 68,48 Bq/kg. FDA langsung memasukkan BMS ke daftar Import Alert #99-51. Seluruh produk otomatis ditolak masuk AS.

    Washington Post melaporkan, udang bermerek Great Value untuk Walmart ditarik dari pasar setelah terdeteksi Cs-137 di pelabuhan Houston dan Los Angeles. SeafoodSource menulis impor udang Indonesia tertahan massal. SCMP menyebut Indonesia “berlomba meredam dampak” agar ekspor lain tak terseret.

    Lebih lanjut koordinator Penerus Banten, Egi Hendrawan menegaskan, krisis ini bisa jadi bencana sosial. “Ketika FDA temukan 68 Bq/kg Cs-137, pasar global langsung bereaksi. Penolakan bisa berujung embargo. Ribuan nelayan dan UMKM jadi korban,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis, 2 Oktober.

    Ormas Penerus Banten mendesak lima langkah darurat, yakni publikasi data pengukuran, audit rantai pasok ekspor sejak pertengahan 2025, penindakan hukum tegas, kompensasi bagi usaha kecil terdampak, dan auditor independen internasional untuk memulihkan kepercayaan pasar.

    Menurut Egi, skandal Cs-137 di Cikande menyingkap lemahnya pengawasan limbah industri. Jika pemerintah gagal bertindak cepat dan transparan, yang hancur bukan hanya ekspor nasional, tetapi juga keselamatan masyarakat sekitar kawasan industri terbesar di Banten.

  • Uni Eropa Perketat Impor Baja: Kuota Dipangkas, Tarif Melonjak hingga 50%

    Uni Eropa Perketat Impor Baja: Kuota Dipangkas, Tarif Melonjak hingga 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa siap memperketat impor baja dengan memangkas kuota hampir separuh dan menaikkan tarif hingga 50%, menyusul langkah serupa yang dilakukan AS dan Kanada.

    Dua sumber yang dikutip dari Reuters, pada Kamis (2/10/2025) menyebut, langkah tersebut akan diumumkan oleh Komisi Eropa secara resmi pada 7 Oktober sebagai bagian dari paket kebijakan baru sektor baja.

    Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Bidang Strategi Industri Stephane Sejourne telah menyampaikan rencana itu kepada asosiasi dan serikat pekerja baja pada Rabu, jelang pengumuman resmi.

    Tarif baru tersebut akan menyelaraskan kebijakan Uni Eropa dengan Kanada dan Amerika Serikat, meski AS memberlakukan tarif sejak tonase pertama impor.

    Presiden Asosiasi Baja Eropa (Eurofer) sekaligus Wakil Presiden Tata Steel Henrik Adam mengatakan Sejourne meyakinkan para pelaku industri bahwa aspirasi mereka telah dipahami, meski tidak merinci isi kebijakan.

    Saat ini, impor baja ke Uni Eropa dibatasi melalui mekanisme safeguard yang akan berakhir pada pertengahan 2026 sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kelompok industri baja telah mendesak agar kuota dipangkas 50% dan tarif atas volume berlebih dinaikkan menjadi 50% dari posisi saat ini 25%. Menurut mereka, kuota saat ini 26% lebih tinggi dibandingkan level awal, sementara permintaan terus menurun.

    UE dan sekutu Barat tengah berupaya menahan kapasitas produksi baja global yang diperkirakan OECD akan melonjak hingga 721 juta ton metrik pada 2027, terutama karena pabrik baja bersubsidi asal China.

    Selain baja, Komisi Eropa juga meninjau tren pasar aluminium untuk kemungkinan penerapan safeguard serta rencana pengenaan bea ekspor terhadap skrap logam.

    Sistem pembatasan impor baja baru ini juga dipandang dapat membuka jalan bagi kesepakatan dengan AS untuk mengganti tarif 50% dengan sistem kuota, sebagaimana digariskan dalam kesepakatan bilateral pada akhir Juli lalu.

    UE menyatakan akan bekerja sama erat dengan Washington dalam “aliansi logam” guna melindungi produksi masing-masing dari ekspansi China.

    Adapun Kepala Perdagangan UE Maros Sefcovic bertemu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Asia bulan ini untuk menghidupkan kembali pembicaraan tersebut.

  • Bukan China, Taiwan Sekarang Mulai Berani Melawan Amerika

    Bukan China, Taiwan Sekarang Mulai Berani Melawan Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump melancarkan kebijakan tarif impor tinggi yang berdampak ke beberapa mitra dagangnya, termasuk Taiwan. Diketahui, Taiwan merupakan ‘rumah’ bagi raja manufaktur chip TSMC yang mencatat surplus besar dari pengiriman produknya ke Amerika Serikat (AS).

    Namun, saat ini AS memberlakukan tarif 20% untuk produk yang diekspor Taiwan ke negaranya. Baru-baru ini, Taiwan berupaya melakukan negosiasi ke Washington untuk menetapkan tarif yang lebih ringan.

    Pekan lalu, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan di stasiun televisi News Nation bahwa pihaknya mengajukan tawaran produksi chip 50-50 ke Taiwan. Hal ini sejalan dengan upaya Trump untuk menggenjot industri manufaktur dalam negeri.

    Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Negosiator Taiwan menegaskan tak akan menyepakati permintaan untuk memproduksi setengah semikonduktornya di AS.

    Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun yang memimpin negosiasi tarif dengan Washington, mengatakan kepada media sepulangnya dari sana, bahwa pihaknya tidak membicarakan ide terkait produksi chip 50-50 selama negosiasi berlangsung.

    “Tim negosiasi kami tak pernah membuat komitmen pembagian 50-50 terkait produksi chip. Kami tidak mendiskusikan hal ini dalam pembicaraan yang bergulir, dan kami tidak akan sepakat dengan kondisi itu,” kata dia, menurut laporan media resmi Taiwan, Central News Agency, dikutip dari Reuters, Rabu (1/9/2025).

    Kementerian Perdagangan AS dan Kantor Perwakilan Dagang AS tak merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Sebelumnya, TSMC yang bisnisnya moncer lantaran tingginya permintaan aplikasi AI, telah menggelontorkan investasi senilai US$165 miliar (Rp2.753) triliun untuk membangun pabrik chip di Arizona, AS. Kendati demikian, mayoritas produksinya tetap dipertahankan di Taiwan.

    Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan Cheng sudah melakukan beberapa kali negosiasi dengan AS terkait isu tarif. “Konsultasi yang paling substantif dan penting sedang berjalan,” kata dia.

    Secara terpisah, Kantor Kepresidenan Taiwan pada Selasa (30/9) waktu setempat mengatakan Presiden Lai Ching-te telah bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan dan urusan Pertanian Luar Negeri AS, Luke J. Lindberg.

    Lai mengatakan delegasi agrikultur Taiwan yang mengunjungi AS pada September lalu berencana untuk membeli produk pertanian dan peternakan AS senilai US$10 miliar (Rp166 miliar) selama 4 tahun ke depan. Beberapa produk yang dimaksud adalah kacang kedelai, gandung, jagung, dan daging sapi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Serangan China Menggila, RI Bisa Kena Dampaknya

    Serangan China Menggila, RI Bisa Kena Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok peretas (hacker) asal China dilaporkan telah membobol server email Kementerian Luar Negeri di berbagai belahan dunia. Serangan canggih tersebut merupakan bagian dari kampanye jangka panjang yang menargetkan komunikasi diplomatik di seluruh dunia.

    Laporan ini diungkap tim peneliti dari firma keamanan siber Palo Alto Networks, khususnya divisi ancaman intelijen yang dinamai ‘Unit 42’. Tim peneliti menyebut penyerang mengakses server email ‘Microsoft Exchange’ di beberapa negara, memungkinkan mereka mengulik informasi yang bersifat sensitif.

    Dikutip dari BusinessToday, Rabu (1/10/2025), berdasarkan laporan Bloomberg, kelompok hacker fokus pada kata kunci spesifik yang berhubungan dengan KTT China-Arab 2022 di Riyadh.

    Hacker juga mencari informasi terkait nama-nama populer seperti Presiden China Xi Jinping dan sasng istri Peng Liyuan, terkait dengan gelaran KTT tersebut.

    Tak dibeberkan secara perinci Kementerian Luar Negeri mana saja yang terdampak. Namun, peneliti mencatat bahwa hacker menargetkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan erat dengan China dalam urusan ekonomi dan geopolitik.

    Artinya, Indonesia bisa jadi salah satu yang terkena serangan, namun hal ini belum bisa dipastikan.

    Lion Rochberger, peneliti senior di Palo Alto Networks, menekankan signifikansi dari operasi ini. Pasalnya, kelompok hacker mengekstraksi email dari kedutaan dan operasi militer dunia dalam upaya mengumpulkan informasi intelijen.

    Kelompok hacker yang dimaksud oleh Palo Alto Networks merujuk pada geng ‘Phantom Taurus’. Namun, Kedutaan Besar China di Washington membantah keterlibatan negara dalam upaya tersebut.

    Juru bicara Liu Pengyu mengatakan peretasan merupakan masalah global yang juga dihadapi oleh China. Ia menegaskan China melawan semua bentuk penyerangan siber.

    “Ranah siber bersifat virtual, sulit dideteksi, dan melibatkan beragam oknum,” kata dia.

    “Mendeteksi sumber serangan siber adalah masalah teknis yang kompleks dan membutuhkan bukti penuh dan solid,” ia menambahkan.

    Temuan baru ini menambah daftar panjang operasi siber China yang dilakukan untuk melawan pemerintah dan industri di seluruh dunia. Pada awal bulan ini, Google melaporkan grup China telah membobol perusahaan-perusahaan teknologi AS.

    Di saat bersamaan, tersangka hacker menyamar sebagai ketua Partai Republik di Komite Khusus DPR tentang China dalam upaya mencuri data terkait negosiasi perdagangan, menurut komite tersebut.

    Operasi Phantom Taurus seringkali bertepatan dengan perkembangan geopolitik atau manuver militer, ujar Assaf Dahan, direktur intelijen ancaman di Palo Alto Networks. Laporan tersebut juga mengaitkan kelompok itu dengan aktivitas spionase yang melibatkan berbagai negara, termasuk Afghanistan dan Pakistan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Capai Kesepakatan, Trump Bilang Harvard Akan Bayar Rp 8,3 T

    Capai Kesepakatan, Trump Bilang Harvard Akan Bayar Rp 8,3 T

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Selasa (30/9) bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Harvard setelah berbulan-bulan negosiasi yang diwarnai ketegangan

    Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan itu, pihak Harvard akan membayar sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 8,3 triliun dan akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan.

    “Linda sedang menyelesaikan detail akhirnya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, merujuk pada Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/10/2025).

    “Dan mereka akan membayar sekitar US$ 500 juta dan mereka akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan. Mereka akan mengajari orang-orang tentang cara menggunakan AI dan banyak hal lainnya, mesin, banyak hal,” ucap Trump merujuk pada Harvard.

    Harvard belum memberikan komentar atas pernyataan terbaru Trump tersebut.

    Cekcok antara Trump dan Harvard ini terjadi setelah pemerintahan Trump mengancam akan menahan dana federal untuk berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan universitas di AS terkait berbagai isu, mulai dari aksi protes pro-Palestina menentang perang Israel di Gaza hingga inisiatif iklim dan praktik keberagaman, kesetaraan dan inklusi.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menyuarakan kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan independensi akademik di AS. Trump berulang kali menuduh berbagai universitas di AS, termasuk Harvard, menoleransi antisemitisme selama aksi pro-Palestina marak digelar beberapa waktu lalu.

    Para demonstran, yang termasuk kelompok Yahudi sendiri, berpendapat bahwa pemerintah Trump keliru telah menyamakan kritikan untuk Israel dengan antisemitisme dan advokasi hak-hak Palestina dengan ekstremisme. Pemerintahan Trump belum meluncurkan penyelidikan serupa terhadap praktik Islamofobia.

    Satuan tugas Harvard melaporkan pada awal tahun ini bahwa baik mahasiswa Yahudi maupun Muslim sama-sama menghadapi pelecehan selama perang Gaza berkecamuk.

    Selain dengan Harvard, pemerintah Trump juga mencapai kesepakatan dengan Universitas Columbia dan Universitas Brown. Namun belum diketahui secara jelas soal kesepakatan yang dicapai dengan kedua universitas tersebut.

    Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, sebelumnya memperingatkan bahwa tindakan federal pemerintahan Trump dapat melucuti pendanaan universitas tertua di AS itu hingga sebesar US$ 1 miliar per tahun, yang akan menyebabkan PHK dan pembekuan perekrutan.

    Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mulai meninjau kontrak dan hibah federal senilai US$ 9 miliar untuk Harvard, dan kemudian mengancam akan membekukan pendanaan sebesar lebih dari US$ 2,3 miliar kecuali Harvard melakukan perubahan.

    Pemerintahan Trump menghadapi berbagai gugatan hukum dalam menjalankan langkah-langkah semacam itu.

    Tonton juga video “Harvard-Donald Trump Capai Kesepakatan USD 500 Juta” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)