Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang

    Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang

    Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang
    Mengabdi lebih dari empat dekade pengalaman di bidang pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana, antara lain sebagai Penasihat Militer Indonesia pada Perwakilan Tetap RI di PBB New York hingga 2007, Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado hingga 2010, Deputi I Menko Kesra yang membidangi lingkungan hidup dan kerawanan sosial hingga 2015, serta menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 2019, dan aktif dalam berbagai forum kebencanaan tingkat ASEAN dan global.
    ADA
    rencana besar sedang berjalan di Washington. Namanya Genesis Mission, yakni strategi ambisius Amerika Serikat untuk menguasai kecerdasan buatan (AI), komputer supercanggih, dan data-data nasional sebagai senjata ekonomi dan militer di abad ke-21.
    Inisiatif ini bukan sekadar program teknologi biasa melainkan tentang siapa yang akan menguasai dunia di era digital.
    Bayangkan,
    AI
    bukan lagi fitur di ponsel Anda. Pikirkan AI sebagai mesin penggerak utama dalam industri manufaktur, sistem pertahanan negara, dan cara kita hidup sehari-hari. Itu yang AS targetkan.
    Mereka mau menguasai
    chip
    semikonduktor, energi baru, bioteknologi, komputer kuantum, dan industri manufaktur canggih. Mereka mau menarik para ilmuwan dan engineer terbaik dari seluruh dunia ke ekosistem riset mereka. Juga mau menulis aturan main global tentang bagaimana AI boleh digunakan, diatur, dan dievaluasi dari segi etika.
    Pertanyaannya untuk Indonesia sederhana, tetapi menggugah: Kita mau jadi pemain utama, atau sekadar pasar pembeli?
    Jika Indonesia hanya menjadi penonton, maka kesenjangan teknologi dengan negara maju bisa melebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan dalam puluhan tahun, tapi mungkin hanya beberapa tahun saja.
    Pertama
    , menjadi pasar konsumen teknologi AI impor. Perusahaan teknologi global datang membawa solusi AI siap pakai, mulai platform kesehatan, sistem pabrik pintar, sistem perbankan, hingga sistem logistik berbasis AI.
    Indonesia membeli dan menggunakan produk-produk itu, tapi tidak menguasai cara kerjanya. Kita tidak mengontrol data pelanggan kita sendiri dan nilai uang terbesar didapat oleh pihak asing, bukan oleh perusahaan dan negara kita.
    Kedua
    , menjadi sumber data dan bahan baku digital. Data tentang konsumen Indonesia, data transaksi, data pendidikan, dan data kesehatan mengalir ke server perusahaan asing. Mereka menggunakan data itu untuk membuat produk dan layanan yang lebih baik, lalu menjualnya kembali kepada kita dengan harga premium. Ini seperti “koloni digital generasi baru”.
    Indonesia sebagai negara kaya dengan sumber daya besar, tapi bergantung sepenuhnya pada teknologi asing.
    Akan tetapi, cerita ini tidak harus berakhir buruk. Indonesia sebenarnya punya tiga leverage strategis sangat besar yang sering diabaikan.
    Pertama
    , data dan pasar raksasa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta, ekonomi yang terus berkembang, dan ekosistem digital yang dinamis, Indonesia adalah “laboratorium hidup” untuk mengembangkan teknologi AI yang unik.
    Pertanian tropis, logistik kepulauan, sistem keuangan syariah butuh solusi AI khusus yang tidak bisa dibuat hanya dengan meniru negara lain.
    Kedua
    , generasi muda yang cerdas. Banyak anak muda Indonesia sudah bekerja sebagai
    research scientist, engineer
    , dan
    founder startup
    teknologi di berbagai belahan dunia.
    Tantangannya, mencegah mereka hanya menjadi ekspor talenta. Bagaimana membuat mereka ingin pulang atau berkontribusi di Indonesia? Kalau mereka tersedot ke Amerika Serikat, Singapura, atau Eropa saja, Indonesia bakal kehilangan talenta terbaik.
    Ketiga
    , posisi geostrategis dan ekonomi. Indonesia berada di jalur perdagangan global, jalur energi, dan jalur data internasional. Kabel laut yang menghubungkan dunia, pusat data, jaringan satelit ini penting di era AI. Indonesia punya kartu tawar penting jika tahu cara memanfaatkannya.
    Dengan aset-aset ini, Indonesia sebenarnya bisa menjadi mitra strategis yang dihormati di dunia AI global, bukan sekadar pembeli atau pemasok bahan mentah.
    Dampak Genesis Mission akan terasa paling keras di dunia industri dan pabrik.

    Pabrik di Eropa dan Asia Timur sudah menggunakan AI untuk desain produk, memprediksi kapan mesin akan rusak, menghemat energi, dan mengoptimalkan pengiriman barang.
    Mereka bisa memproduksi dengan biaya lebih rendah, kualitas lebih bagus, dan inovasi lebih cepat.
    Kalau industri Indonesia tidak ikut menggunakan AI, maka akan terjadi tiga hal buruk: (1) biaya produksi lebih tinggi, (2) inovasi tertinggal jauh, (3) akhirnya hanya menjadi kontraktor murah yang mengerjakan pekerjaan bermargin tipis sehingga tidak mampu menjadi pemimpin industri.
    Akan tetapi ada cara lain. Indonesia bisa memilih tiga sampai lima sektor prioritas untuk jadi ”
    pilot project
    ” adopsi AI:
    Untuk berhasil, Indonesia butuh “Peta Jalan AI Industri Indonesia” yang jelas, bagaimana AI akan meningkatkan produktivitas, hemat energi, dan kurangi emisi karbon.
    Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Butuh kemitraan besar mulai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, universitas, dan bahkan militer. Perusahaan strategis di aviasi, logistik, dan energi harus jadi pusat eksperimen dan akselerasi, bukan sekadar menjalankan operasi rutin.
    Ada kekhawatiran nyata tentang risiko hilangnya pekerjaan. Pekerjaan yang paling terancam saat ini adalah yang ebrkaitan dengan administrasi, input data,
    customer service
    , dan operasional rutin. AI bisa mengerjakan ini lebih cepat dan lebih murah.
    Pekerja dengan skill rendah yang tidak belajar AI bisa menjadi pengangguran dalam jangka panjang.
    Di sisi lain, para ahli Indonesia di bidang AI bisa ditarik keluar negeri dengan gaji fantastis dan fasilitas riset bagus.
    Pekerja yang belajar memanfaatkan AI bisa produktif berkali-kali lipat. Seseorang yang dulunya cuma bisa proses beberapa laporan sehari, dengan bantuan AI bisa meng-handle lebih dari 20 laporan.
    Solusinya, Indonesia harus punya program pelatihan nasional yang serius, bukan sekadar simbolis. Ada tiga tingkat:
    Program Kartu Prakerja bisa dikembangkan fokus pada skill AI. Sekolah kejuruan dan politeknik perlu dibenahi agar langsung selaras dengan kebutuhan industri.
    Sekolah-sekolah di negara maju sudah pakai AI tutor pribadi, pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan siswa, dan simulasi lab virtual. Siswa di Eropa bisa belajar fisika lewat simulasi, dapat soal yang disesuaikan dengan kemampuan, dan dapat umpan balik instan dari AI.
    Bila Indonesia tetap memakai metode mengajar puluhan tahun lalu, kesenjangan akan semakin dalam. Lebih serius lagi, kalau semua platform AI pendidikan dari luar negeri, maka nilai Pancasila, sejarah, budaya, agama lokal bisa terpinggirkan. Data puluhan juta siswa Indonesia ada di server asing.
    Solusinya, Indonesia harus membuat Platform Pendidikan AI Nasional sendiri, dengan konten lokal (Bahasa Indonesia, Pancasila, sejarah, agama, sains sesuai kebutuhan lokal / local wisdom).
    Dengan begitu, guru tidak digantikan, malah di-upgrade jadi “pengajar berbasis AI” yang fokus pada nilai, makna, dan pengembangan karakter, sementara tugas mengajar rutin dibantu AI.
    Di dunia bisnis, AI sudah jadi mesin di balik rekomendasi produk e-commerce, penilaian risiko fintech, optimasi rute logistik.
    Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak pakai AI akan kalah dalam jangka panjang karena kurang terlihat dan kurang ekspos, iklan kurang efisien, serta pelayanan pelanggan kurang cepat.
    Jangan lupa, ada peluang besar juga dari
    chatbot customer
    service, otomasi pembukuan, tool design dan promosi yang
    AI-powered
    ,
    startup
    lokal di agritech, healthtech dan, fintech syariah.
    Pemerintah harus buat regulasi yang melindungi data konsumen tapi tidak menghambat inovasi. Perlu tempat uji coba regulasi untuk
    startup AI
    , dan dorong pembangunan data center lokal dengan keamanan tinggi.
    Genesis Mission bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keamanan militer. AI akan mengubah cara perang, drone swarm, sistem pertahanan udara otomatis, cyber attack yang dijalankan AI, termasuk intelijen berbasis big data.
    Negara yang infrastruktur listrik, komunikasi, transportasinya tidak terlindungi bisa dilumpuhkan tanpa perang fisik.
    Indonesia harus membangun kemampuan pertahanan AI sendiri, mulai cyber defense, pengawasan maritim dengan AI, hingga analisis ancaman.
    Hal ini memerlukan kolaborasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga pihak universitas dan industry untukmengadaptasi Genesis Mission yang fokus untuk Indonesia.
    Untuk jangka panjang, Indonesia butuh visi besar: “Indonesia AI Mission” dengan lima pilar: (1) Kedaulatan data nasional, (2) Penguasaan teknologi kritikal di beberapa titik kunci, (3) Jutaan pekerja yang melek AI, (4) AI untuk kesejahteraan rakyat (pangan, kesehatan, dan pendidikan), (5) Sishankam yang canggih berbasis AI.
    Perusahaan besar, terutama BUMN di aviasi, logistik, dan energi, harus punya rencana AI 5–10 tahun, pahami risiko AI, mulai dari
    cyber
    , data, dan model, hingga tata kelola yang jelas.
    Genesis Mission menunjukkan
    kecerdasan buatan
    dan data bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk tetap relevan di dunia global dan telah menjadi dasar kekuatan Nasional.
    Indonesia memiliki peluang emas. Kita punya pasar besar, talenta yang terus berkembang, letak geografis strategis. Jika kita cerdas, fokus, dan berani bertindak, kita bisa jadi pemain penting di dunia AI, bukan sekadar pembeli atau konsumen.
    Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah Indonesia? Namun, “Apakah kita ingin menentukan sendiri bentuk perubahan itu? atau kita sekedar sebagai
    follower
    dari Keputusan dari negara lain?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangan Trump Dipasangi Plester Luka, Gedung Putih Beri Penjelasan

    Tangan Trump Dipasangi Plester Luka, Gedung Putih Beri Penjelasan

    Washington DC –

    Tangan kanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampak dipasangi plester luka saat dia menghadiri berbagai acara publik beberapa hari terakhir. Hal itu memicu pertanyaan soal kondisi pemimpin AS itu, yang mendorong Gedung Putih untuk memberikan penjelasan kepada publik.

    Dalam penjelasan kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh Trump telah membuat dia harus memakai plester luka pada bagian punggung tangan sebelah kanan.

    Foto-foto yang dijepret wartawan menunjukkan punggung tangan kanan Trump dipasangi beberapa plester sekaligus. Plester itu terlihat jelas saat Trump tampil dalam sejumlah acara penting beberapa waktu terakhir.

    Leavitt, dalam penjelasannya pada Kamis (11/12), mengulangi tanggapan yang pernah disampaikannya beberapa bulan lalu setelah sang Presiden yang berusia 79 tahun itu muncul ke publik dengan memar-memar di tangan kanannya, yang pada saat itu tampak ditutupi lapisan riasan tebal.

    “Mengenai perban (plester) di tangan, kami juga telah memberikan penjelasan untuk itu,” kata Leavitt kepada wartawan setempat.

    “Di masa lalu, presiden sungguh terus-menerus melakukan jabat tangan,” ucapnya.

    “Dia juga mengonsumsi aspirin setiap hari, yang juga telah disebutkan dalam pemeriksaan fisiknya di masa lalu, yang dapat menyebabkan memar yang Anda lihat,” tutur Leavitt dalam penjelasannya.

    Tangan Trump terlihat dipasangi plester saat dia menghadiri acara publik di Pennsylvania, AS, pada 9 Desember Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

    Sebagai presiden dengan usia paling tua yang pernah terpilih di AS, Trump dengan gigih membela kesehatan pribadinya. Dia bahkan membandingkan kondisinya dengan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, yang dinilainya telah kehilangan kemampuan hingga tidak mampu memerintah pada akhir masa jabatannya.

    Trump memposting pesan panjang di platform media sosial Truth Social miliknya pada Selasa (9/12) malam, yang isinya membela kondisi kesehatannya. Dia menyebut investigasi oleh sejumlah media tentang kebugaran fisiknya setara dengan “pemberontakan, bahkan mungkin pengkhianatan”.

    Pada Oktober lalu, Trump menjalani serangkaian pemeriksaan medis, termasuk pemindaian MRI, dengan dokter kepresidenan melaporkan bahwa sang Presiden AS dalam kondisi kesehatan yang sangat baik.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Delegasi Indonesia Berangkat ke Washington Bahas Tarif Resiprokal dengan AS

    Delegasi Indonesia Berangkat ke Washington Bahas Tarif Resiprokal dengan AS

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi untuk beberapa komoditas tidak dikenakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun, targetnya tinggal menentukan penandatanganan kesepakatan kedua negara.

    Menko Airlangga mengatakan, tarif yang akan berlaku secara umum sebesar 19 persen untuk produk-produk RI yang masuk ke pasar AS. Angka ini lebih rendah dari penetapan sebelumnya sebesar 32 persen.

    “Nah Indonesia dalam negosiasi tarif kemarin Bapak Presiden sudah ada kesepakatan dengan Amerika di angka 19 perse dan ini melindungi 5 juta pekerja kita di sektor padat karya. Termasuk seperti tekstil, produk tekstil, sepatu, kemudian furniture, produk karet, kopi, dan kakao,” ungkap Airlangga dalam Indonesia Connect Outlook 2026, di The Hall Senayan City, SCTV Tower, Jakarta, ditulis Kamis (4/12/2025).

     

  • Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Kesepakatan Dagang AS – Indonesia Alot, Pengamat Soroti Isu Kedaulatan Data

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berjalan alot. Sejumlah komitmen masih dibahas sementara, termasuk terkait perdagangan digital yang dinilai berbenturan dengan kedaulatan data.

    Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai sikap AS tersebut muncul karena Indonesia dianggap enggan menerapkan langkah konkret untuk memfasilitasi alur data lintas batas yang bebas hambatan. 

    Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan visi AS terkait perdagangan terbuka.

    “Saya melihat hal ini terkait erat dengan aturan data localization Indonesia, yang mewajibkan penyimpanan data sensitif secara lokal, regulasi PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] yang memaksa platform asing mendaftar dan mematuhi standar lokal,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Heru menegaskan sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tegas mempertahankan regulasi yang sudah diatur dalam undang-undang, termasuk soal pelindungan data pribadi. Ia menyebut data masyarakat Indonesia tidak dapat ditransfer ke negara lain tanpa persetujuan pemiliknya.

    “Begitu juga dengan PSE yang aturannya kan sangat rendah, hanya mendaftar. Masak begitu saja tidak mau,” imbuhnya.

    Menurut Heru, kondisi ini menimbulkan ironi karena banyak negara lain yang tidak dibebani komitmen tambahan justru dikenakan bea masuk yang sama atau lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ia menilai standar yang diminta AS seperti penghapusan hambatan non-tarif dan komitmen terhadap perdagangan digital bebas sulit dipenuhi karena bertentangan dengan visi kedaulatan digital Indonesia yang menekankan kontrol nasional atas data demi melindungi ekonomi dan keamanan negara.

    Dia menambahkan, dorongan AS agar alur data lintas batas dilakukan tanpa restriksi, termasuk pengakuan atas kecukupan yurisdiksi data AS, berbenturan dengan kebijakan Indonesia seperti data localization dan PSE yang dirancang untuk mencegah dominasi asing serta memastikan data tetap berada di wilayah nasional.

    “Kalau melihat undang-undang pelindungan data pribadi, memberikan negara lain kebebasan mengakses data pribadi dari Indonesia, bisa mengancaman kedaulatan, karena memungkinkan alur data bebas yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya digital lokal tanpa resiprokal,” katanya.

    Heru juga menilai mundurnya Indonesia dari komitmen perdagangan digital dapat berdampak ganda. Bagi perusahaan teknologi global seperti Google dan Amazon, kebijakan tersebut berarti hambatan tetap ada sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, membatasi ekspansi, dan memperlambat inovasi lintas negara.

    “Bagi pemain lokal, startup lokal mendapat manfaat proteksi, dengan ruang lebih besar untuk berkembang tanpa kompetisi ketat, mendukung ekosistem digital nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

    Ilustrasi konektivitas data

    Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia perlu mempertahankan standar tinggi dalam pelindungan data masyarakat, termasuk dalam isu transfer data dan kewajiban data localization.

    Menurutnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah mengatur bahwa Indonesia tidak boleh mentransfer data ke negara dengan standar pelindungan data yang lebih buruk.

    “Amerika Serikat dengan berbagai kasus data breach nampaknya mempunyai perlindungan data pribadi yang buruk,” kata dia kepada Bisnis pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menambahkan ketentuan transfer data pribadi tidak dilakukan dalam skema hubungan G2G. Karena itu, pihak AS tidak dapat memaksakan Indonesia untuk mentransfer data ke wilayahnya. Pemerintah, tegasnya, wajib menjaga pelindungan data pribadi masyarakat tanpa kompromi.

    “Termasuk jika dimasukan dalam perundingan dagang Indonesia-AS. Indonesia harus mempunyai kekuatan yang berimbang dalam bernegosiasi dengan AS,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan, kesepakatan tarif dagang kedua negara terancam gagal setelah pejabat Washington semakin frustrasi karena Indonesia dinilai mundur dari sejumlah komitmen yang telah disepakati pada Juli 2025.

    “Mereka mengingkari apa yang sudah kami sepakati pada bulan Juli,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, Rabu (10/12/2025).

    Pejabat itu mengatakan perwakilan Indonesia telah menyampaikan kepada USTR Jamieson Greer bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui sebagian komitmen mengikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini mengonfirmasi laporan awal Financial Times (FT).

    Sumber FT menyebut Indonesia bukan hanya memperlambat implementasi kesepakatan, tetapi secara terang-terangan menyatakan tidak dapat memenuhi komitmen sebelumnya dan ingin menegosiasikannya ulang agar tidak mengikat.

    “Situasi ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia berisiko kehilangan kesepakatan tersebut,” ujarnya.

    AS menilai Indonesia mundur dari komitmen penghapusan hambatan non-tarif atas ekspor industri dan pertanian AS, serta langkah konkret di sektor perdagangan digital. USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyepakati kesepakatan tersebut, namun kini dinilai menahan implementasi karena pertimbangan politik domestik.

    Hingga kini, kantor Presiden Prabowo dan Menko Airlangga belum memberikan tanggapan. USTR juga menolak berkomentar. Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga pekan ini untuk menjembatani perbedaan pandangan kedua pihak.

    Kesepakatan ini merupakan respons Washington terhadap pengiriman surat kepada lebih dari 20 mitra dagang berisi ancaman tarif jika tidak mencapai kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam surat kepada Indonesia, AS sempat mengancam tarif sebesar 32% sebelum akhirnya disepakati turun menjadi 19%.

    Indonesia juga menyetujui penghapusan sejumlah hambatan non-tarif, termasuk aturan ketat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dinilai menghambat investasi perusahaan AS. Namun pelaku usaha domestik memperingatkan pelonggaran TKDN dapat menekan daya saing nasional.

    Apple termasuk perusahaan yang terdampak aturan tersebut. Indonesia sempat melarang penjualan iPhone 16 karena tidak memenuhi ketentuan TKDN 40%, sebelum akhirnya mencabut larangan setelah Apple menyetujui rencana investasi untuk produksi komponen di Indonesia.

    Kesepakatan dagang ini juga menghadapi hambatan lain. Indonesia sebelumnya menolak klausul yang dianggap koersif karena memungkinkan pembatalan perjanjian jika salah satu pihak menandatangani kesepakatan lain yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan AS. Malaysia dan Kamboja telah menyetujui klausul tersebut sebagai bagian dari upaya AS menahan pengaruh China di Asia Tenggara.

  • Putin Beri Dukungan ke Maduro yang Bersitegang dengan Trump

    Putin Beri Dukungan ke Maduro yang Bersitegang dengan Trump

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali dukungan untuk Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro yang sedang bersitegang dengan Amerika Serikat (AS). Ketegangan semakin meningkat setelah Washington menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela, yang menuai kecaman Caracas.

    Kremlin dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), mengungkapkan bahwa Putin berbicara dengan Maduro dalam percakapan telepon terbaru pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    “Vladimir Putin menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela,” demikian pernyataan Kremlin membahas percakapan telepon tersebut.

    Kremlin mengatakan bahwa pemimpin Rusia itu juga “menegaskan dukungannya untuk kebijakan pemerintah Maduro yang bertujuan melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan dalam menghadapi tekanan eksternal yang meningkat”.

    Rusia menjalin hubungan hangat dengan Venezuela. Maduro pun awal tahun ini datang mengunjungi Moskow untuk menghadiri parade militer tahunan Rusia. Dalam kunjungan itu, Maduro juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan Putin.

    Percakapan telepon keduanya itu dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (10/12), mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela. Penyitaan itu menjadi titik gesekan terbaru dari sejumlah hal lainnya yang telah memicu ketegangan antara kedua negara.

    Video yang dirilis menunjukkan pasukan AS turun dari helikopter ke dek kapal tanker tersebut dan memasuki kapal dengan senapan terangkat.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, dalam tanggapannya, mengecam langkah AS menyita kapal tanker di dekat wilayahnya itu sebagai “pencurian terang-terangan” dan “tindakan pembajakan internasional”.

    Penyitaan itu terjadi saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba. Washington bahkan menuduh Maduro memimpin kartel narkoba, yang telah dibantah.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Maduro mengkhawatirkan operasi militer AS itu sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan dirinya dan mengendalikan minyak Venezuela.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Foto Udara Banjir Parah Akibat Sungai Meluap di Washington

    Foto Udara Banjir Parah Akibat Sungai Meluap di Washington

    Foto

    Tripa Ramadhan – detikNews

    Kamis, 11 Des 2025 23:15 WIB

    Washington – Foto udara menunjukkan banjir di Gold Bar, Washington, setelah badai melanda Pasifik Barat Laut. Otoritas terus keluarkan peringatan tanah longsor dan banjir.

  • Hanya Mau Damai Jika Untung

    Hanya Mau Damai Jika Untung

    Jakarta –

    Sekjen Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), Mark Rutte, menyindir Presiden Rusia Vladimir Putin soal perang Ukraina. Rutte mengatakan jika Amerika Serikat (AS) dan Eropa bisa menyepakati rencana mengakhiri perang di Ukraina, ini akan menjadi ujian untuk Putin.

    “Sejauh ini, (Presiden Rusia Vladimir) Putin hanya berperan sebagai pembawa perdamaian ketika itu menguntungkannya, untuk mengulur waktu agar perangnya dapat berlanjut,” kata Rutte dalam pidatonya di Berlin, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “(Trump) ingin mengakhiri pertumpahan darah sekarang, (dan) satu-satunya yang dapat membawa Putin ke meja perundingan”, kata Rutte.

    Rutte kemudian menantang Putin apakah dia ingin perdamaian atau melanjutkan perang.

    “Jadi, mari kita uji Putin. Mari kita lihat apakah dia benar-benar menginginkan perdamaian, atau apakah dia lebih suka pembantaian berlanjut,” ujar dia.

    Pada Rabu (10/12) kemarin, para pejabat Ukraina mengatakan mereka telah mengirimkan rencana terbaru kepada Washington untuk mengakhiri invasi Rusia, berdasarkan proposal 28 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump bulan lalu.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pembicaraan lebih lanjut dengan Amerika direncanakan akhir pekan ini. Dia menyebut pertemuan internasional tentang Ukraina “dapat berlangsung pada awal minggu depan”.

    Rutte kemudian mengatakan, dalam diskusi panel: “Apakah saya pikir ketika menyangkut Ukraina, AS dan Eropa (dapat) mencapai kesepakatan? Ya, saya yakin,” katanya.

    “Saya pikir kita bisa. Apakah saya yakin bahwa Rusia akan menerimanya? Saya tidak tahu. Inilah ujiannya,” imbuhnya.

    Kepala NATO juga menuduh China sebagai penyelamat Rusia dalam perang tersebut.

    “China ingin mencegah sekutunya kalah di Ukraina,” katanya dalam pidatonya di sebuah konferensi keamanan.

    “Tanpa dukungan China, Rusia tidak dapat melanjutkan perang ini,” lanjutnya.

    China, salah satu mitra dagang utama Rusia, mengatakan bahwa mereka memiliki posisi netral dalam konflik Ukraina, tetapi telah menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia.

    Rutte juga memperingatkan konsekuensi finansial bagi NATO jika Ukraina berada di bawah kekuasaan pendudukan Rusia.

    “NATO harus secara substansial meningkatkan kehadiran militernya di sepanjang sayap timur. Dan sekutu harus melangkah lebih jauh dan lebih cepat dalam pengeluaran dan produksi pertahanan,” katanya.

    (lir/isa)

  • Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Jakarta –

    Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela lagi-lagi terjadi. Belum selesai ribut-ribut masalah perperangan terhadap narkoba, kini kedua negara bersitegang perihal kapal tanker.

    Dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), keributan ini terjadi usai Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Penyitaan ini membuat Venezuela naik pitam.

    Pengumuman penyitaan kapal tanker oleh AS itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penyitaan kapal tanker itu diperkirakan akan memicu kenaikan harga minyak.

    “Kami baru saja menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela, sebuah kapal tanker besar, sangat besar — yang terbesar yang pernah disita, sebenarnya,” kata Trump saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Dan hal-hal lainnya sedang terjadi, jadi Anda akan melihatnya nanti dan Anda akan membicarakannya nanti dengan beberapa orang lainnya,” imbuhnya dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan kapal tanker di dekat Venezuela tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Kapal patroli Angkatan Laut Venezuela mengawal kapal tanker Yoselin, yang berbendera Panama, di dekat kilang minyak El Palito. (Foto: AFP)

    Dia juga mengonfirmasi bahwa penyitaan itu terjadi di lepas pantai Venezuela.

    Pengumuman ini disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Tiga pejabat AS, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Reuters, mengatakan bahwa operasi penyitaan itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS. Mereka tidak menyebutkan nama kapal tanker yang disita, bendera negara mana yang dikibarkan kapal itu, atau lokasi pasti penyitaan tersebut.

    Namun, kelompok manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard, melaporkan bahwa kapal tanker Skipper diyakini telah disita di lepas pantai Venezuela pada Rabu (10/12) pagi waktu setempat. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kapal itu karena, menurut Washington, terlibat dalam perdagangan minyak Iran ketika kapal itu masih bernama Adisa.

    Venezuela Berang

    Venezuela mengomentari pengumuman Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan tuntutan agar Amerika Serikat (AS) mengakhiri intervensi ilegal terhadap negaranya. Tuntutan ini disampaikan Maduro setelah penyitaan kapal tanker.

    “Dari Venezuela, kami meminta dan menuntut diakhirinya intervensionisme ilegal dan brutal oleh pemerintah Amerika Serikat di Venezuela dan di Amerika Latin,” kata Maduro saat berbicara di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12).

    “Kami menolak intervensionisme, menolak rencana destabilisasi untuk perubahan rezim. Biarkan pemerintah AS fokus pada pemerintahan negaranya sendiri,” cetus Maduro.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/isa)

  • Presiden Venezuela Tuntut AS Setop Intervensi Ilegal

    Presiden Venezuela Tuntut AS Setop Intervensi Ilegal

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang sedang menghadapi tekanan, melontarkan tuntutan agar Amerika Serikat (AS) mengakhiri intervensi ilegal terhadap negaranya. Tuntutan ini disampaikan Maduro setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela.

    Beberapa bulan terakhir, Caracas terlibat ketegangan dengan Washington setelah pemerintahan Trump mengerahkan aset militer dalam skala besar di kawasan Karibia, tepatnya di dekat wilayah Venezuela, yang memicu kekhawatiran akan serangan militer.

    “Dari Venezuela, kami meminta dan menuntut diakhirinya intervensionisme ilegal dan brutal oleh pemerintah Amerika Serikat di Venezuela dan di Amerika Latin,” kata Maduro saat berbicara di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Kami menolak intervensionisme, menolak rencana destabilisasi untuk perubahan rezim. Biarkan pemerintah AS fokus pada pemerintahan negaranya sendiri,” cetus Maduro.

    Pernyataan itu disampaikan Maduro setelah Trump, dalam pengumuman pada Rabu (10/12), mengatakan AS baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela.

    Dia menyebut kapal tanker itu sebagai “yang terbesar yang pernah disita”, namun tidak menyebut nama maupun asal negara dari kapal itu.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela sebelumnya memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Pengumuman soal penyitaan kapal tanker itu disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Maduro mengkhawatirkan operasi militer AS itu merupakan bagian dari rencana untuk menggulingkan dirinya dan mengendalikan minyak Venezuela.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Joget ala Trump, Tolak Perang Lawan AS”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Balas Rusia-China, Pesawat Pengebom AS dan Jet Tempur Jepang Pamer Kekuatan

    Balas Rusia-China, Pesawat Pengebom AS dan Jet Tempur Jepang Pamer Kekuatan

    Tokyo –

    Sejumlah pesawat pengebom Amerika Serikat (AS), dengan kemampuan nuklir, mengudara di atas Laut Jepang bersama beberapa jet tempur Jepang. Aktivitas gabungan ini dimaksudkan sebagai aksi pamer kekuatan menyusul patroli bersama yang dilakukan militer Rusia dan China pekan ini.

    Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/12/2025), mengatakan bahwa dua pesawat pengebom strategis B-52 milik AS bersama tiga jet tempur siluman F-35 dan tiga jet superioritas udara F-15 milik Jepang terbang bersama di atas Laut Jepang pada Rabu (10/12).

    Ini merupakan pertama kalinya AS menegaskan kehadiran militernya sejak China memulai latihan militer di kawasan tersebut pekan lalu.

    “(Jepang dan AS) Menegaskan kembali tekad kuat mereka untuk mencegah upaya sepihak apa pun untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan mengonfirmasi kesiapan baik Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dan pasukan AS,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataannya pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    Latihan militer China itu melibatkan patroli gabungan sejumlah pesawat pengebom Beijing dan Moskow yang mengudara di atas Laut China Timur dan Pasifik Barat, yang terletak di dekat Jepang dan Korea Selatan (Korsel), pada Selasa (9/12) waktu setempat.

    China juga menggelar latihan kapal induk yang mendorong Jepang untuk mengerahkan sejumlah jet tempurnya, yang menurut Tokyo menjadi target pancaran radar jet tempur Beijing.

    Interaksi tersebut menuai kritikan Washington, yang menyebut insiden semacam itu “tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional. AS juga menegaskan kembali bahwa aliansinya dengan Jepang “tidak tergoyahkan”.

    Baik Jepang maupun Korsel sama-sama menampung pasukan militer AS, dengan Tokyo menjadi tempat konsentrasi kekuatan militer Amerika terbesar di luar negeri, mencakup kelompok tempur kapal induk dan pasukan ekspedisi Marinir AS.

    China membantah tuduhan Jepang, dengan balik menuduh jet-jet tempur Tokyo yang terbang di dekat kapal induknya telah membahayakan operasi udara mereka.

    Militer Korsel, dalam insiden terpisah, juga mengerahkan sejumlah jet tempurnya ketika mendeteksi beberapa pesawat militer China dan Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara mereka pada Selasa (9/12) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)