Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Israel Ancam Hamas Akan Lanjutkan Pertempuran di Jalur Gaza

    Jakarta –

    Setelah penyerahan sembilan dari total 28 sandera yang tewas, pemerintah Israel mengancam Hamas akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan perjanjian gencatan senjata menuntut Hamas menanggalkan senjata serta menyerahkan semua sandera yang masih hidup maupun yang tewas.

    Jika Hamas menolak mematuhi kesepakatan tersebut, Israel akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza. Israel menyiapkan rencana menyeluruh militernya untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

    Dua jenazah diidentifikasi

    Pada Rabu (15/10) malam Hamas menyerahkan jenazah dua sandera lainnya dan menyatakan bahwa itulah sisa jasad yang “dapat dijangkau”. Militer Israel memastikan setelah proses identifikasi bahwa kedua jenazah tersebut adalah sandera yang tewas, jasad seorang perempuan dan seorang pria.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebutkan: “Dibutuhkan upaya luar biasa dan peralatan khusus mengevakuasi jenazah yang tersisa,” Lebih lanjut mengatakan sedang berupaya menyelesaikan proses ini.

    Pada Senin(13/10), kelompok Islam ini menyerahkan 20 sandera yang masih hidup di Jalur Gaza kepada Israel. Bagian pertama rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Presiden AS Donald Trump mencakup gencatan senjata di Gaza serta pembebasan dan penyerahan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas, dari tangan Hamas.

    Amerika Serikat Optimis

    Menurut dua penasihat tinggi Washington, AS yakin Hamas tidak akan melanggar kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata. Melalui mediatornya Hamas menjamin akan melakukan segala upaya untuk menemukan jenazah yang tersisa.

    Banyak jenazah sandera mungkin terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang dibom atau di dalam terowongan. “Ini situasi yang sangat rumit,” kata seorang penasihat tinggi AS, “Kami terus memantau hingga semua (sandera) kembali.”

    Situasi kemanusiaan sangat rawan di Gaza

    “Negara Israel pada siang dan malam menghancurkan kesepakatan melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” jelas pejabat senior Hamas tersebut.

    Militer Israel tidak menanggapi langsung tuduhan tersebut, meski sebelumnya mengatakan bahwa beberapa warga Palestina telah mengabaikan peringatan untuk tidak mendekati posisi gencatan senjata. Israel dan pasukannya “menembak untuk menghindari ancaman”.

    Israel menuntut Hamas untuk menyerahkan senjatanya sebagai bagian dari perjanjian genjatan senjata, namun hingga kini hal tersebut masih ditolak oleh pihak Hamas. Hamas justru melancarkan operasi keamanan di kawasan perkotaan yang ditinggalkan oleh pasukan Israel, melakukan eksekusi publik terhadap individu yang berkolaborasi dengan Israel dan bentrokan senjata dengan klan lokal.

    Sementara itu, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memperingatkan akan kemungkinan terjadinya pelanggaran gencatan senjata di Gaza. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric Egger, mengatakan kepada televisi Jerman bahwa situasi gencatan senjata saat ini sangat rawan. “Tingkat penderitaan dalam dua tahun terakhir melebihi apa pun yang kita lihat selama beberapa dekade terakhir,” tambah Egger. Jika perang dengan intensitas sebelumnya kembali pecah, ia merasa kecil harapan “semuanya akan kembali normal suatu saat nanti.”

    Spoljaric Egger menyebut situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dramatis. “Gaza berada dalam reruntuhan, hampir tidak ada bangunan yang tidak hancur atau rusak. Tidak ada infrastruktur dasar, tidak ada lingkungan yang layak untuk bertahan hidup. Bantuan kemanusiaan besar dibutuhkan sebelum memikirkan pembangunannya kembali.”

    Pemimpin ICRC tersebut turut menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. “Biaya meningkat, sementara anggaran menyusut. Tanpa dana yang cukup, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan kami.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Video: China Tuding AS Ciptakan Kepanikan Atas Ekspor Tanah Jarang

    Video: China Tuding AS Ciptakan Kepanikan Atas Ekspor Tanah Jarang

    Jakarta, CNBC Indonesia- China menuduh Amerika Serikat menciptakan kepanikan terkait pengendalian ekspor mineral tanah jarang. Namun Beijing menegaskan masih terbuka untuk dialog dagang untuk meredakan ketegangan. Juru bicara Kementerian Perdagangan He Yongqian menilai Washington melebih-lebihkan kebijakan China dan menciptakan kesalahpahaman.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 17/10/2025) berikut ini.

  • Kacau! Militer Serang Demonstran Pro-Palestina, Puluhan Orang Tewas

    Kacau! Militer Serang Demonstran Pro-Palestina, Puluhan Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Demonstrasi pro-Palestina massal di Pakistan dilaporkan telah menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Hal ini disebabkan aksi kekerasan militer ketika para demonstran di dekat Lahore berupaya berbaris menuju ibu kota untuk memprotes peningkatan hubungan Pakistan dengan Israel. 

    Mengutip laporan Middle East Monitor, Jumat (17/10/2025), meskipun sumber resmi pemerintah Pakistan mengeklaim hanya lima korban jiwa-termasuk seorang petugas polisi-para saksi mata dan sumber-sumber lokal melaporkan bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya jauh lebih tinggi. Beredar video yang menunjukkan mayat tergeletak di jalan-jalan, diiringi suara tembakan dan kendaraan yang terbakar.

    Beberapa penyintas bahkan mengeklaim pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan tanpa pandang bulu, dengan beberapa jenazah dimuat ke truk militer pada malam hari.

    Aksi damai yang dimulai di Lahore itu bertujuan untuk mencapai Kedutaan Besar AS di Islamabad. Namun, para pengunjuk rasa dihadang oleh barikade polisi dan diserang dengan tembakan langsung ketika mereka mencoba memindahkan kontainer yang dipasang untuk menghalangi jalan. 

    Di antara mereka yang terluka dalam insiden itu adalah pemimpin partai Islamis Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), Saad Rizvi, yang ditembak saat mendesak pasukan keamanan untuk menghentikan tembakan. Keberadaan Rizvi saat ini tidak diketahui, dan polisi menyatakan pencarian sedang dilakukan untuk menangkap “buronan” yang bersembunyi di lingkungan terdekat.

    Meskipun dokumentasi kekerasan negara tersebar luas, liputan media di dalam Pakistan tetap dibatasi dengan ketat. Saluran-saluran yang berpihak pada pemerintah menggemakan narasi resmi, menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai agresor bersenjata. Jurnalisme independen masih sangat disensor di bawah kekuasaan militer de facto Pakistan, yang terus menikmati dukungan kuat dari Washington.

    Aksi penindasan ini terjadi bersamaan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang sedang berada di Kairo untuk menghadiri KTT gencatan senjata Gaza. Dalam pidatonya di sana, Sharif menuai kritik tajam setelah secara terbuka memuji Presiden AS Donald Trump sebagai “kandidat untuk Hadiah Nobel Perdamaian.”

    Manuver Sharif di luar negeri dan tindakan represif di dalam negeri dinilai oleh para kritikus sebagai upaya terhitung untuk mencari dukungan dari Washington sambil membungkam oposisi domestik terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.

    Di sisi lain, Menteri Talal Chaudhry menepis protes tersebut, menyarankan para pengunjuk rasa seharusnya “merayakan perdamaian di Gaza” alih-alih menentangnya. Namun di lapangan, bagi banyak warga Pakistan, apa yang disebut pemerintah sebagai perdamaian dipandang sebagai keterlibatan atau tindakan komplisit terhadap kekejaman.

    Protes ini muncul setelah Israel melanggar gencatan senjata dan adanya pesimisme yang meningkat seputar fase kedua kesepakatan tersebut. Wartawan dan Penulis Ryan Grim menilai pembunuhan massal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada Washington bahwa Islamabad mampu menegakkan kepatuhan di dalam negeri, seiring dengan upayanya untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan kepentingan AS dan Israel.

    “Ini sinyal bagi publik dan Washington sebagai pertunjukan kekuatan yang diperhitungkan yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islamabad mampu menegakkan kepatuhan terhadap pergeseran kebijakan luar negerinya yang pro-Israel,” tuturnya kepada Middle East Monitor.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Emas Antam Hari Ini Menggila, Naik Rp 78.000 Jumat 17 Oktober 2025 – Page 3

    Harga Emas Antam Hari Ini Menggila, Naik Rp 78.000 Jumat 17 Oktober 2025 – Page 3

    Harga emas mencapai rekor tertinggi untuk sesi perdaganagan keempat berturut-turut pada hari Kamis (Jumat waktu Jakarta). Harga emas melonjak melewati USD 4.300 per ons karena investor berbondong-bondong ke logam safe haven di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan Amerikas Serikat (AS)-Tiongkok dan penutupan pemerintah AS, dengan taruhan pemotongan suku bunga memicu momentum harga emas.

    Dikutip dari CNBC, Jumat (17/10/2025), harga emas dunia di pasar spot naik 0,4% per ons menjadi USD 4.343,63 per ons pada Kamis malam, setelah harga emas batangan menyentuh rekor tertinggi USD 4.330,42.

    Sedangkan harga emas berjangka AS untuk pengiriman Desember ditutup 2,5% lebih tinggi pada USD 4.304,60, setelah menyentuh rekor tertinggi USD 4.335 per ons.

    Logam kuning telah naik lebih dari 60% tahun ini, didorong oleh ketegangan geopolitik, taruhan penurunan suku bunga yang agresif, pembelian bank sentral, de-dolarisasi, dan arus masuk ETF yang kuat.

    “Pergerakan harga emas akan bergantung pada gambaran pemangkasan suku bunga menjelang tahun 2026 serta perkembangan hubungan AS-Tiongkok. Jika tidak tercapai kesepakatan antara AS-Tiongkok dan hubungan terus memburuk, hal itu bisa menjadi pemicu yang dibutuhkan emas untuk menembus batas USD 5.000 per oz,” ujar Analis MarketPulse Zain Vawda,

    Minggu ini, para investor tetap fokus pada pertikaian dagang AS-Tiongkok yang memanas, dengan Washington pada hari Rabu mengkritik perluasan kontrol ekspor logam tanah jarang Tiongkok sebagai ancaman terhadap rantai pasokan global.

     

  • Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Akankah Gencatan Senjata Pengaruhi Kasus Kejahatan Perang Israel di Gaza?

    Jakarta –

    Dalam rencana berisi 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump, Jalur Gaza nantinya dikelola oleh pemerintahan teknokrat. Itu salah satu isi kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, yang berhasil menghentikan konflik bersenjata selama dua tahun di wilayah pesisir itu.

    Rencana itu juga menyebutkan bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini menguasai Tepi Barat, tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan baru di Gaza hingga mereka melakukan reformasi.

    Dalam rencana tahun 2020 tersebut, AS menyatakan hanya akan mengakui negara Palestina jika pihaknya menghentikan “perang hukum terhadap negara Israel.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyinggung hal ini saat berkunjung ke Washington bulan lalu.

    Reformasi “sejati” terhadap Otoritas Palestina, kata Netanyahu, berarti “mengakhiri perang hukum terhadap Israel di ICC (Mahkamah Pidana Internasional) dan ICJ (Mahkamah Internasional),” dua lembaga hukum internasional tempat berbagai kasus terhadap Israel sedang berjalan.

    Kasus apa saja yang ada di pengadilan Internasional?

    Kedua pengadilan itu berbasis di Belanda. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan perang, sedangkan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menangani perkara antarnegara, biasanya terkait pelanggaran perjanjian atau konvensi.

    Pada akhir 2023, Afrika Selatan menggugat Israel di ICJ dengan tuduhan melanggar Konvensi Genosida 1948 yang disahkan PBB setelah Perang Dunia II. Keputusan kasus itu kemungkinan baru keluar paling cepat akhir 2027.

    Sementara itu, pada 2024 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski tidak atas tuduhan genosida. ICC juga sempat mengeluarkan surat perintah untuk tiga pimpinan senior Hamas, tetapi dibatalkan setelah mereka tewas.

    Kemungkinan ICC juga telah menyiapkan surat perintah penangkapan untuk politisi Israel lain yang belum diumumkan secara publik. Bahkan sebelum perang terakhir, Otoritas Palestina telah meminta ICC menyelidiki situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Permintaan seperti ini dikenal sebagai pengajuan perkara.

    Apa gencatan senjata bisa mengubah situasi?

    Jika Otoritas Palestina menarik diri dari kasus ICC, seperti yang diinginkan Netanyahu, apakah itu berarti proses hukum berakhir?

    Tidak. Otoritas Palestina menyerahkan pengajuan perkara ke ICC sejak 2018. Kasus ini telah diselidiki sejak 2021 dan mencakup dugaan pelanggaran sejak 2014, sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023. Fokus awalnya adalah pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

    Pada November 2023, sejumlah negara lain seperti Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Chili, dan Meksiko ikut bergabung dalam kasus ICC tersebut, menilai situasi yang dilaporkan Otoritas Palestina memang perlu diselidiki.

    Selain itu, sejumlah organisasi HAM juga terlibat. Misalnya, hingga akhir September 2025, Reporters Without Borders telah mengajukan lima pengaduan terhadap Israel ke ICC, menuduh militer Israel sengaja menargetkan jurnalis Palestina.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan bahwa ia dan beberapa menteri lainnya juga dilaporkan ke ICC oleh kelompok advokasi Palestina atas tuduhan “terlibat dalam genosida,” karena Italia memasok senjata ke Israel.

    Artinya, terlepas dari sikap Otoritas Palestina, berbagai proses hukum internasional tetap akan berjalan karena banyak pihak lain juga menjadi penggugat.

    Apa gencatan senjata menyulitkan pembuktian genosida?

    Menurut para ahli hukum, gencatan senjata tidak akan mengubah jalannya kasus di ICC maupun ICJ. Fakta bahwa Israel kini menghentikan serangan udara di Gaza tidak membatalkan dugaan pelanggaran sebelumnya.

    “Semua proses hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak akan terpengaruh oleh perkembangan terkini,” kata Kai Ambos, profesor hukum pidana internasional di Universitas Gttingen, Jerman.

    Rencana 20 poin itu juga menawarkan amnesti bagi militan Hamas yang menyerahkan senjata. Namun, menurut Ambos, amnesti seperti itu “tidak mengikat sistem peradilan nasional seperti di Jerman, maupun ICC.” Kesepakatan itu hanya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

    “Gencatan senjata tidak akan berpengaruh terhadap penuntutan atau akuntabilitas atas kejahatan masa lalu di kedua sisi,” ujar Susan Akram, Direktur Klinik HAM Internasional di Fakultas Hukum Universitas Boston.

    Dia menambahkan masalah justru mungkin muncul dari sisi pembuktian karena banyak bukti kemungkinan hilang di bawah reruntuhan di Gaza, sementara ribuan saksi, termasuk ratusan jurnalis, telah tewas.

    Namun, Akram menambahkan, banyak bukti sudah terkumpul. Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina yang pada September lalu menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, memiliki basis data sendiri yang kemungkinan akan digunakan di pengadilan.

    Dampak pada kasus di pengadilan Jerman

    Hal ini juga berlaku untuk kasus yang diajukan di Jerman. Dalam waktu dekat, gugatan yang diajukan oleh Pusat Eropa untuk Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia (European Center for Constitutional and Human Rights/ECCHR) terhadap pemerintah Jerman akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi Federal. ECCHR berpendapat Jerman seharusnya tidak mengekspor senjata atau komponen senjata ke Israel.

    “Secara non-hukum, wajar bila ada yang bertanya apakah situasi terbaru bisa berdampak pada kasus ini,” kata Alexander Schwarz, salah satu direktur program kejahatan internasional di ECCHR. “Namun secara hukum, gencatan senjata, berapa pun lamanya, tidak mengubah dasar hukum klaim kami.”

    Menurutnya, kasus ECCHR hanya menilai situasi hingga Januari 2025. Selain itu, aturan perdagangan senjata internasional mewajibkan Jerman untuk menilai apakah senjata ekspor mereka berpotensi digunakan dalam kejahatan perang.

    Pada Agustus lalu, Jerman sempat menangguhkan sebagian izin ekspor senjata ke Israel. Namun setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah politisi Jerman menyerukan agar pembatasan itu dicabut.

    “Setelah dua tahun pelanggaran sistematis terhadap hukum kemanusiaan oleh Israel, risiko bahwa senjata Jerman akan digunakan dalam kejahatan perang masih sangat nyata. Butuh waktu sebelum Jerman bisa kembali mengekspor senjata ke Israel secara sah,” ujar Schwarz.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    (haf/haf)

  • Rekening Rp 16 Triliun Ludes Dirampok Maling Asal China, Ini Modusnya

    Rekening Rp 16 Triliun Ludes Dirampok Maling Asal China, Ini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Geng kriminal asal China dilaporkan telah mengumpulkan uang sebanyak US$1 miliar (Rp16,5 triliun) dalam 3 tahun. Uang itu didapatkan dari para korban yang terjerat penipuan lewat beragam modus.

    Di antaranya modus pesan teks yang memancing pengguna untuk menekan tautan berbahaya. Isinya bisa berupa tagihan denda palsu, yang berakibat ke pencurian identitas dan pembobolan akun keuangan. Hal ini diungkap Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS).

    Sebagai bagian dari aksi penipuan, geng maling memanfaatkan perangkat yang mampu menyimpan banyak kartu SIM sekaligus (SIM farm) dan dioperasikan dari jarak jauh.

    Lokasinya di mana saja, mulai dari bengkel mobil hingga ruang kantor bersama, untuk mengirimkan ribuan pesan tipuan kepada warga AS untuk dibobol rekeningnya.

    “Satu orang di ruangan dengan jaringan SIM farm dapat mengirimkan pesan teks sebanyak yang dapat dikirimkan oleh 1.000 nomor telepon,” ujar Adam Parks, asisten agen khusus yang bertanggung jawab di divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, kepada The Wall Street Journal, dikutip dari Independent, Kamis (16/10/2025).

    Pesan palsu itu akan mengarahkan korban ke situs berbahaya yang memungkinkan penipu melacak penekanan tombol, password, dan informasi keuangan yang dimasukkan ke HP.

    Dari sana, kelompok kriminal memasang informasi yang dicuri ke dompet Google dan Apple di Asia, lalu menghubungkan dompet ini kembali ke telepon seluler para pekerja lepas di AS.

    Para pekerja ini menggunakan informasi palsu untuk membeli kartu hadiah (gift card), iPhone, dan barang berharga lainnya yang kemudian dikirim ke China, menurut para ahli.

    Petugas pemerintahan di seluruh AS, mulai dari Florida, Massachusetts, Texas, Colorado, California, Minnesota, dan Washington, D.C., telah memperingatkan masyarakat tentang modus penipuan ini. Biasanya diistilahkan sebagai ‘smishing’, menggabungkan ‘SMS’ dan ‘phishing’.

    “Masyarakat diminta mengabaikan pesan-pesan semacan ini dan segera melapor ke Komisi Perdagangan Federal (FTC),” kata Jaksa Agung Distrik Columbia, Brian Schwalb.

    “Kami tidak tahu siapa dalang ini,” ujar Jennifer Givner, juru bicara Otoritas Jalan Tol Negara Bagian New York, kepada NBC News pada Maret 2025, di tengah maraknya penipuan smishing yang berpura-pura pengguna berutang uang kepada sistem tol E-ZPass.

    “Kami hanya tahu penipuan ini terus terjadi dan terus berubah setiap beberapa hari,” ia menambahkan.

    Tahun lalu, hampir 6.000 laporan masuk ke FBI terkait penipuan berbasis teks yang terkait dengan tagihan tol.

    Para peneliti mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa mereka melacak sekitar 330.000 penipuan dengan modus tagihan tol dalam sehari pada bulan lalu. Jumlah itu naik 3 kali lipat dari yang dihimpun pada Januari 2024.

    Skema penipuan ini sudah sangat mapan, sehingga kelompok kriminal menjual perangkat keras siap pakai di Telegram untuk menjalankan kejahatan siber ini.

    Pengguna HP diperingatkan untuk tidak menanggapi permintaan dari nomor yang tidak dikenal atau memasukkan detail pembayaran ke situs web pemerintah yang tidak resmi.

    Meskipun kejadian ini marak di Amerika Serikat (AS), namun pola penipuan yang sama bisa saja terjadi di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan terus waspada di internet!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Manuver Apple di Tengah Tekanan Politik AS: Tambah Investasi di China

    Manuver Apple di Tengah Tekanan Politik AS: Tambah Investasi di China

    Jakarta –

    Di tengah memanasnya tensi dagang antara Amerika Serikat dan China, CEO Apple Tim Cook justru mengambil langkah yang terbilang berani.

    Dalam kunjungannya ke Beijing, Cook berkomitmen untuk meningkatkan investasi Apple di China dan mempererat kerja sama dengan para mitra lokal. Kunjungan ini menjadi yang kedua bagi Cook ke China tahun ini.

    Ia datang sekaligus mempromosikan peluncuran iPhone Air yang sempat tertunda di pasar Asia. Dalam pertemuan dengan Li Lecheng, pimpinan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT), Cook menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah China dan menyatakan Apple akan “meningkatkan investasi serta kualitas kerja sama dengan mitra China.”

    MIIT menyebut kedua pihak mendiskusikan perkembangan bisnis Apple di China dan peluang kolaborasi di sektor teknologi informasi dan elektronik. Li meyakinkan bahwa pasar China yang sangat besar dan rantai industri yang lengkap menawarkan iklim usaha yang menguntungkan bagi perusahaan asing.

    Pernyataan Cook ini berpotensi memicu sorotan dari pemerintahan Donald Trump. Selama beberapa tahun terakhir, Apple berupaya mengimbangi tekanan politik AS dengan memindahkan sebagian produksi iPhone ke India dan mengalokasikan investasi besar di sektor manufaktur dalam negeri.

    Pada Februari, Apple menjanjikan paket investasi senilai USD 500 miliar di Amerika Serikat, yang kemudian meningkat menjadi USD 600 miliar pada Agustus.

    Meski begitu, memindahkan seluruh perakitan iPhone ke AS bukanlah opsi realistis. Kompleksitas rantai pasok, biaya tenaga kerja, hingga kesiapan ekosistem membuat Apple tetap membutuhkan China sebagai basis produksi utama.

    Bahkan saat ekspor iPhone dari China turun hingga 72% pada April dibanding tahun lalu, negara itu masih menjadi tulang punggung manufaktur Apple, disusul India yang terus naik perannya.

    Trump sebelumnya mendorong seluruh produksi iPhone kembali ke AS dan sempat memperingatkan Cook agar tak memperluas perakitan di India. Namun situasi kini lebih fleksibel, terutama karena eskalasi perang dagang dan kekhawatiran terhadap pasokan komponen penting.

    Langkah Apple menguatkan kembali pijakannya di China muncul saat hubungan Beijing-Washington berada di titik rendah. China baru-baru ini memperketat ekspor mineral tanah jarang yang krusial untuk industri chip, sementara Trump mengancam menaikkan tarif barang impor asal China.

    Dalam kondisi itu, Apple tampaknya memilih strategi keseimbangan: tetap menunjukkan dukungan pada kebijakan ekonomi AS, sambil tidak menutup pintu bagi China sebagai pusat rantai pasok global. Kunjungan Cook menjadi sinyal bahwa Apple belum siap melepas pasar dan infrastruktur manufaktur yang telah dibangun selama puluhan tahun di Negeri Tirai Bambu.

    (asj/asj)

  • Trump Berulah, CEO Apple Langsung Terbang ke China Janji Begini

    Trump Berulah, CEO Apple Langsung Terbang ke China Janji Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, CEO Apple Tim Cook dikabarkan langsung terbang ke Beijing untuk memastikan keberlanjutan investasi raksasa teknologi itu di pasar China.

    Langkah Cook ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump kembali menekan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) agar memindahkan manufaktur ke dalam negeri, sekaligus memperketat kebijakan perdagangan terhadap Beijing.

    Dalam pertemuannya dengan Menteri Perindustrian Tiongkok Li Lecheng pada Rabu (15/10), Cook menegaskan bahwa Apple akan terus meningkatkan investasinya di China. Namun, tidak ada rincian mengenai nilai investasi tersebut. Pihak Apple pun belum memberikan komentar resmi.

    Sejauh ini, Apple menjadi salah satu perusahaan AS yang relatif aman dari dampak perang dagang Washington-Beijing, berbeda dengan perusahaan teknologi seperti Nvidia dan Qualcomm yang sempat diselidiki otoritas China.

    Meski begitu, para analis menilai langkah Cook adalah upaya menjaga keseimbangan hubungan dengan dua negara besar yang sama-sama vital bagi bisnis Apple.

    China sendiri masih menjadi pusat utama produksi bagi Apple. Mayoritas iPhone dirakit di pabrik-pabrik China, meski Apple belakangan mulai memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke India.

    Sebagai bagian dari lawatannya, Cook juga mengunjungi Lens Technology, salah satu pemasok kaca utama Apple yang telah menjadi mitra selama 19 tahun. Perusahaan ini memproduksi kaca untuk iPhone dan Apple Watch.

    Li Lecheng menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok akan terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi perusahaan asing, termasuk Apple, sekaligus mendorong kolaborasi dengan pemasok lokal.

    Kunjungan Cook ke Beijing dilakukan setelah Apple mengumumkan pendirian dana energi bersih senilai 720 juta yuan di China pada Maret lalu.

    Menurut data IDC, pengiriman iPhone di Tiongkok naik 0,6% secara tahunan menjadi 10,8 juta unit pada kuartal ketiga 2025, menjadikan Apple satu-satunya merek besar yang mencatat pertumbuhan di tengah pasar ponsel yang lesu.

    “Dunia bisnis selalu menjadi penstabil hubungan Tiongkok-AS dan pendorong kerja sama pragmatis,” ujar Duta Besar Tiongkok untuk AS, Xie Feng, dikutip dari Reuters, Kamis (16/10/2025).

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Makin Panas, Trump Akui Beri Izin Operasi Rahasia CIA di Venezuela

    Makin Panas, Trump Akui Beri Izin Operasi Rahasia CIA di Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi bahwa dirinya mengizinkan Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk melakukan operasi rahasia di wilayah Venezuela. Hal ini menandai peningkatan tajam dalam upaya AS untuk menekan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Arahan rahasia Trump itu dilaporkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), yang mengutip sejumlah pejabat AS yang mengetahui keputusan tersebut. Laporan NYT menyebut strategi pemerintahan Trump untuk Venezuela bertujuan menggulingkan Maduro dari kekuasaan.

    Washington telah menawarkan imbalan US$ 50 juta (setara Rp 828,7 miliar) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman untuk Maduro terkait tuduhan perdagangan narkoba.

    Wewenang baru tersebut, menurut NYT, akan memungkinkan CIA untuk melakukan operasi mematikan di Venezuela dan melakukan berbagai operasi di Karibia.

    Trump, seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (16/10/2025), awalnya menolak untuk mengomentari secara detail laporan NYT tersebut.

    Namun ketika ditanya oleh wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, pada Rabu (15/10), soal mengapa dirinya mengizinkan CIA beroperasi di Venezuela, Trump mengatakan bahwa alasannya adalah migrasi warga Venezuela ke AS dan perdagangan narkoba.

    “Saya mengizinkannya karena dua alasan,” ujarnya. “Pertama, mereka telah mengosongkan penjara-penjara mereka ke Amerika Serikat… mereka masuk melalui perbatasan. Mereka masuk karena perbatasan kita terbuka,” kata Trump.

    “Dan alasan lainnya adalah narkoba,” imbuhnya.

    Trump tidak memberikan bukti atas klaimnya bahwa Venezuela mengirimkan mantan tahanan mereka ke wilayah AS.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal apakah dirinya memberikan wewenang kepada CIA untuk “menyingkirkan” Maduro, Trump menjawab: “Itu pertanyaan konyol yang diberikan kepada saya. Bukan pertanyaan konyol juga, tetapi bukankah itu akan menjadi pertanyaan konyol yang harus saya jawab?”

    Tidak diketahui secara jelas mengenai tindakan spesifik seperti apa yang telah diizinkan Trump untuk dilakukan CIA di Venezuela. Gedung Putih menolak untuk menjelaskan lebih lanjut komentar Trump.

    Namun secara historis, keterlibatan CIA dalam operasi semacam itu sangat bervariasi, mulai dari keterlibatan paramiliter langsung hingga pengumpulan intelijen dan peran pendukung dengan sedikit atau tanpa kehadiran fisik.

    Venezuela Berikan Respons Serius

    Pernyataan terbaru Trump itu semakin menuai kekhawatiran di Caracas bahwa sang Presiden AS berupaya mendorong perubahan rezim.

    “Tidak untuk perang di Karibia… Tidak untuk perubahan rezim… Tidak untuk kudeta yang diatur oleh CIA,” kata Maduro dalam pidatonya di hadapan komite yang dibentuk setelah AS mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan Karibia.

    Maduro sebelumnya memerintahkan latihan militer di permukiman kumuh terbesar di Venezuela, setelah AS kembali menyerang kapal narkoba lainnya di lepas pantai negara itu pada Selasa (14/10), yang menurut Trump, menewaskan enam “teroris narkotika”.

    Lihat juga Video ‘238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Pertimbangkan Serangan Darat terhadap Kartel Narkoba di Venezuela

    Trump Pertimbangkan Serangan Darat terhadap Kartel Narkoba di Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan serangan darat menargetkan kartel-kartel narkoba di wilayah Venezuela. Hal ini semakin menambah ketegangan setelah pasukan AS, beberapa waktu terakhir, menyerang kapal-kapal narkoba di lepas pantai Venezuela.

    Trump dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (16/10/2025), mengatakan bahwa AS telah membuat kemajuan dalam mencegat pengiriman narkoba via jalur laut. Dia menambahkan bahwa upaya tambahan kini difokuskan pada rute darat.

    “Kita tentu saja sedang mempertimbangkan serangan darat sekarang, karena kita telah mengendalikan laut dengan sangat baik,” kata Trump saat berbicara kepada para wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, saat ditanya apakah dirinya mempertimbangkan serangan di darat.

    Pernyataan ini disampaikan Trump setelah mengumumkan bahwa pasukan militer AS kembali melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di lepas pantai Venezuela. Trump menyebut serangan tersebut menewaskan sedikitnya enam tersangka pengedar narkoba.

    Trump menyebut serangan yang dilakukan pada Selasa (14/10) itu menargetkan organisasi teroris yang telah masuk daftar hitam AS. Namun dia tidak menyebutkan lebih lanjut nama organisasi teroris tersebut.

    “Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal tersebut menyelundupkan narkotika, yang terkait dengan jaringan teroris narkotika ilegal,” sebutnya.

    Serangan itu merupakan serangan kelima yang dilakukan Washington dalam beberapa pekan terakhir, yang menargetkan kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba yang akan dibawa ke wilayah AS.

    Total sedikitnya 27 orang tewas akibat rentetan serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Karibia.

    Para pakar mempertanyakan legalitas penggunaan kekuatan mematikan di perairan asing atau perairan internasional terhadap tersangka-tersangka yang belum dicegat atau diinterogasi.

    AS, dalam beberapa waktu terakhir, semakin meningkatkan pengerahan aset militer ke kawasan Karibia, yang diklaim sebagai bagian dari misi memerangi perdagangan narkoba.

    Selain mengerahkan jet-jet tempur F-35 ke Puerto Rico yang terletak di sebelah utara Venezuela, AS juga mengirimkan delapan kapal perang, yang membawa ribuan pelaut dan marinir, ke kawasan tersebut, serta mengerahkan satu kapal selam bertenaga nuklir.

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro berulang kali menuduh AS ingin menggulingkan dirinya dari kekuasaan. Pada Agustus lalu, Washington menggandakan tawaran imbalan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta.

    AS menuduh Maduro memiliki hubungan dengan sindikat perdagangan narkoba dan kelompok kriminal. Tuduhan itu telah dibantah keras oleh Maduro.

    Lihat juga Video ‘238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)