kab/kota: Washington

  • Terancam Tak Dapat Bantuan AS Lagi, Ini Kata Ukraina

    Terancam Tak Dapat Bantuan AS Lagi, Ini Kata Ukraina

    Kyiv

    Pemerintah Ukraina memberikan reaksi diplomatis terhadap tidak masuknya bantuan untuk Kyiv dalam rencana anggaran yang baru saja diloloskan Kongres Amerika Serikat (AS). Kyiv meyakini dukungan Washington terhadap negaranya tidak melemah.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (2/10/2023), tanggapan yang diberikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba itu terkesan meremehkan pentingnya rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara (stopgap bill) untuk pemerintah AS yang tidak menyertakan anggaran untuk bantuan bagi Ukraina.

    Diketahui bahwa bantuan militer AS dan negara-negara Barat lainnya sangat penting bagi Ukraina dalam melawan invasi besar-besaran yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022 lalu.

    Dalam tanggapannya, Kuleba mengatakan bahwa Ukraina sedang melakukan pembicaraan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat dalam Kongres AS membahas persoalan itu.

    Kuleba juga menyebut bahwa drama seputar RUU pendanaan sementara yang mencegah penutupan pemerintah AS pada Sabtu (30/9) waktu setempat hanyalah sebuah ‘insiden’ dan bukan sesuatu yang sistemis.

    “Kami tidak merasa bahwa dukungan AS telah hancur…karena Amerika Serikat memahami bahwa yang dipertaruhkan di Ukraina jauh lebih besar daripada hanya Ukraina,” ujar Kuleba kepada wartawan saat menyambut kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menjelang pertemuan para Menlu Uni Eropa di Kyiv.

    “Ini soal stabilitas dan prediktabilitas dunia, dan oleh karena itu, saya meyakini kita akan mampu menemukan solusi yang dibutuhkan,” cetusnya.

    Lihat juga Video ‘Komandan Laut Hitam Rusia Muncul Setelah Kabar Dibunuh Ukraina’:

  • Bantuan Ukraina Tak Masuk Rencana Anggaran AS, Biden Bilang Begini

    Bantuan Ukraina Tak Masuk Rencana Anggaran AS, Biden Bilang Begini

    Biden dalam pernyataannya pada Minggu (1/10) waktu setempat menyerukan McCarthy untuk ‘menghentikan permainan’ dan mengharapkan agar Partai Republik memenuhi janji soal pendanaan untuk bantuan Ukraina melalui RUU dan pemungutan suara secara terpisah segera.

    “Dalam kondisi apapun, kita tidak bisa membiarkan dukungan Amerika untuk Ukraina terganggu. Saya sepenuhnya mengharapkan Ketua DPR untuk menjaga komitmennya untuk mengamankan jalur tersebut dan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina, ketika mereka mempertahankan diri dari agresi dan kebrutalan,” tegas Biden saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih.

    “Saya ingin meyakinkan sekutu-sekutu Amerika, rakyat Amerika, dan rakyat Ukraina bahwa Anda bisa mengandalkan dukungan kami. Kami tidak akan pergi begitu saja,” cetusnya.

    Menanggapi situasi terkini di Washington, Ukraina memberikan tanggapan diplomatis dengan mengatakan bahwa pihaknya ‘secara aktif bekerja sama dengan mitra Amerika’ untuk memastikan bantuan baru selama masa perang.

    Biden meyakinkan Presiden Volodymyr Zelensky selama kunjungannya ke Washington bulan lalu, bahwa dukungan kuat AS untuk Ukraina demi mengusir pasukan Rusia akan tetap dipertahankan meskipun ada penolakan kuat dari beberapa anggota Kongres dari Partai Republik.

    Sementara dalam pernyataan terbarunya, Biden mendorong Partai Republik untuk bergerak cepat guna menghindari krisis serupa di bulan November mendatang.

    “Ambang bahaya ini harus diakhiri. Dan tidak boleh ada krisis lainnya. Saya sangat mendesak teman-teman Partai Republik di Kongres untuk tidak menunggu lagi. Jangan buang waktu seperti yang Anda lakukan sepanjang musim panas. Sahkan rencana anggaran selama setahun. Hormati kesepakatan yang kita buat beberapa bulan lalu,” cetus Biden.

    (nvc/ita)

  • Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Senin (25/09) bahwa negaranya secara resmi mengakui dua negara kecil di Kepulauan Pasifik.

    Menurut Biden, Washington telah mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang “berdaulat dan merdeka” dan akan menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.

    Langkah ini akan membantu mempertahankan “kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa perjanjian untuk mengakui kedua negara juga akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, mengatasi perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    AS dan Niue telah menjalin hubungan diplomatik pada Senin (25/09), ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.

    Mengapa AS tertarik pada Niue dan Kepulauan Cook?

    Kepulauan Cook dan Niue memiliki populasi gabungan kurang dari 20.000 jiwa, tetapi membentuk zona ekonomi yang luas di Pasifik Selatan.

    Keduanya adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam “asosiasi bebas” dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka terikat dengan Wellington pada tingkat yang berbeda-beda.

    Setelah beberapa dekade diperlakukan sebagai wilayah yang relatif terpencil, Pasifik Selatan menjadi arena persaingan yang penting antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin agresif.

    Janji Biden kepada para pemimpin Pasifik

    Pengumuman pengakuan Kepulauan Cook dan Niue ini disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, yang dipandang sebagai bagian dari serangan AS untuk memblokir masuknya pengaruh Beijing lebih lanjut ke wilayah strategis yang sudah lama dimiliki Washington.

    Forum ini menyatukan negara-negara bagian dan teritori yang tersebar di seluruh Pasifik, mulai dari Australia hingga negara-negara mikro dan kepulauan yang berpenduduk jarang. Namun, pengaruh Cina akan berbeda dengan tidak adanya Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon, yang kini memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara di meja ini untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Biden pada upacara penyambutan.

    Dia menambahkan bahwa pengakuan terhadap kedua negara kepulauan tersebut akan “memungkinkan kita untuk memperluas cakupan kemitraan abadi ini seiring dengan upaya kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang paling penting bagi kehidupan masyarakat kita.”

    Biden juga berjanji untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menyediakan dana sebesar $200 juta lebih banyak bagi wilayah tersebut untuk proyek-proyek yang bertujuan memitigasi dampak perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi, melawan penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    ha/rs (AP, AFP, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Ukraina Bakal Produksi Senjata Bareng AS’:

    (ita/ita)

  • Biden Resmi Akui 2 Negara Pasifik untuk Tangkal Pengaruh China

    Biden Resmi Akui 2 Negara Pasifik untuk Tangkal Pengaruh China

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan negaranya secara resmi mengakui negara-negara Pasifik, Kepulauan Cook dan Niue, pada Senin (25/9) waktu setempat. Pengakuan ini diberikan saat AS berupaya menangkal pengaruh China di kawasan tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (26/9/2023), pengumuman itu disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, di mana AS menjadi tuan rumahnya. Para pejabat AS menyebut Biden telah mengumumkan sikap Amerika yang lebih tegas di kawasan tersebut.

    Biden dalam pernyataannya menyebut Washington mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang ‘berdaulat dan merdeka’, dan menyatakan akan menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut.

    Langkah ini, sebut Biden, akan membantu dalam mempertahankan ‘kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka’.

    Dalam pernyataannya, Biden juga menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakui kedua negara itu akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, menangani perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Kepulauan Cook dan Niue diketahui berpenduduk kurang dari 20.000 jiwa, namun merupakan zona ekonomi yang luas di kawasan Pasifik Selatan.

    Kedua negara itu memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam ‘asosiasi bebas’ dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan kedua negara itu berada dalam berbagai tingkatan terkait dengan Wellington.

  • AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    Jakarta

    Otoritas Amerika Serikat telah menolak permintaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran untuk mengunjungi Washington pekan lalu, merujuk pada kekhawatiran mengenai rekam jejak Teheran termasuk penahanan warga AS di masa lalu.

    Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dilaporkan berusaha melakukan perjalanan mengunjungi bagian kepentingan konsuler Iran di Washington setelah sidang Majelis Umum PBB di New York.

    “Mereka memang mengajukan permintaan itu dan ditolak oleh Departemen Luar Negeri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, kepada wartawan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (26/92023).

    “Kami mempunyai kewajiban untuk mengizinkan para pejabat Iran dan pejabat pemerintah asing lainnya melakukan perjalanan ke New York untuk urusan PBB. Namun kami tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan mereka melakukan perjalanan ke Washington, DC,” katanya.

    “Mengingat penahanan keliru warga AS oleh Iran, mengingat negara Iran mensponsori terorisme, kami tidak yakin bahwa dalam hal ini pantas atau perlu untuk mengabulkan permintaan tersebut,” imbuhmnya pada Senin (25/9) waktu setempat.

    Pekan lalu, pemerintah Iran mengizinkan lima warga AS untuk keluar dari negaranya melalui pertukaran tahanan. AS juga mengatur transfer dana Iran yang dibekukan sebesar US$6 miliar dari Korea Selatan ke rekening di Qatar.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengesampingkan spekulasi bahwa kesepakatan pertukaran tahanan itu dapat mengarah pada gerakan diplomatik yang lebih luas, seperti dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran yang disengketakan.

  • Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Jakarta

    Jarum jam menunjukkan pukul dua dini hari ketika stasiun seismografi di Denmark, Swedia dan Jerman mencatat getaran berfrekuensi rendah di dasar Laut Baltik, pada 26 September 2022 silam. Pada saat yang sama, pengelola pipa gas Nord Stream mendeteksi anjloknya tekanan udara di dalam pipa gas sepanjang 1200 kilometer yang membentang antara Jerman dan Rusia itu.

    Saat matahari meninggi, kantung-kantung gas metana terlihat membuih di permukaan laut di dekat Pulau Bornholm. Kebocoran gas di kedalaman 80 meter itu kelak diketahui bukan berasal dari satu pipa, melainkan akibat ledakan di tiga pipa sekaligus. Momen ini menandai betapa perang di Ukraina juga berdampak pada ketahanan energi di barat Eropa.

    Sontak Rusia dicurigai sebagai dalang ledakan. Namun sebuah investigasi oleh media-media Jerman pada Maret 2023 lalu mengungkap jejak pelaku yang mengarah ke Ukraina. Dituliskan, setidaknya lima laki-laki dan seorang perempuan menyewa kapal pesiar bernama Andromeda dan bertolak dari Warnemnde, Jerman, tiga pekan sebelum ledakan.

    Jejak bahan peledak ditemukan kepolisian Jerman di atas kapal Andromeda. Menurut penyelidikan, jenis yang ditemukan serupa dengan yang digunakan untuk meledakkan pipa Nord Stream.

    Tindakan pasukan elit Ukraina?

    Pada Juni lalu, giliran harian AS, Washington Post, yang menurunkan laporan hasil investigasinya dengan tuduhan terarah kepada dinas rahasia Eropa dan AS. Menurut laporan tersebut, dinas intelijen Barat sudah menyiapkan rencana serangan sejak Juni 2022, dengan pasukan elit Ukraina sebagai pelaksana tugas.

    Informasi rahasia yang diterima Washington Post cukup terperinci. Selain jumlah dan kemampuan masing-masing personil, rencana itu juga mencantumkan garis komando di bawah petinggi militer Ukraina, Jendral Valerii Zaluzhnyi. Namun begitu, Presiden Volodomyr Zelenskyy dikabarkan tidak diberi tahu mengenai rencana serangan terhadap pipa gas Nord Stream.

    Sejak lama, AS tidak lagi merahasiakan sikap antipati terhadap proyek bersama antara Jerman dan Rusia itu. Ketika berkunjung ke Berlin, Februari 2022 silam, Presiden AS, Joe Biden, sempat mengancam “akan mengakhiri proyek Nord Stream 2, jika Rusia menginvasi Ukraina.”

    Pengabaian kejahatan perang

    Dari sudut pandang hukum internasional, serangan terhadap pipa Nord Stream dalam konteks peperangan di Ukraina bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, kata pakar hubungan internasional di Bonn, Jerman, Stefan Talmon. “Karena pipa Nord Stream merupakan sebuah infrastruktur sipil.”

    “Menurut Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional, pengrusakan terhadap obyek sipil tidak hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga kejahatan perang,” imbuhnya. Terutama, jika Rusia atau Ukraina bisa membuktikan keterlibatan pihak musuh.

    “Jika pelakunya adalah negara ketiga, maka insidennya tidak lagi dilihat dari sudut pandang hukum perang, melainkan sebuah serangan teror.”

    Ketidakjelasan itu menyulitkan adanya proses pengadilan. Kanselir Jerman Olaf Scholz sendiri mendukung persidangan di Jerman untuk mengadili terduga pelaku serangan. Pun Menteri Dalam Negeri, Nancy Faser, sudah berniat menggugat para tersangka. Tapi menurut Wiedmann-Schmidt, jurnalis yang menyelidiki insiden Nord Stream, desakan itu hanya pencitraan belaka.

    “Mereka memang tidak bisa mengabaikan sebuah kejahatan besar semudah itu. Tapi mereka juga tidak bisa mengendurkan dukungan bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Jadi, pemerintah di Berlin cenderung menghindari pertanyaan seputar konsekuensi hukum sebisa mungkin.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Tangkal China, AS Hidupkan Lagi Mata-mata Kapal Selam Era Perang Dingin

    Tangkal China, AS Hidupkan Lagi Mata-mata Kapal Selam Era Perang Dingin

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan menghidupkan kembali program mata-mata kapal selam era Perang Dingin yang dimaksudkan untuk menangkal China. Program itu fokus pada peningkatan kemampuan militer untuk memata-matai musuh-musuh Washington.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (22/9/2023), Angkatan Laut AS pada Oktober tahun lalu memberikan nama baru Komando Pengintaian Zona Bawah Laut kepada unit pengintaian yang bermarkas di pangkalan Angkatan Laut di Pulau Whidbey, yang berjarak 80,5 kilometer di sebelah utara Seattle.

    Menurut tiga sumber yang mengetahui secara langsung rencana AS, penggantian nama untuk stasiun mata-mata di Whidbey itu menjadi pengakuan terhadap proyek militer AS yang jauh lebih besar, yakni melakukan rekonstruksi terbesar program mata-mata anti-kapal selam sejak Perang Dingin berakhir.

    Upaya membangkitkan program mata-mata senilai miliaran dolar Amerika itu, yang dikenal sebagai Sistem Pengintaian Bawah Laut Terintegrasi (IUSS), dilakukan saat China meningkatkan aktivitas latihan militer di sekitar Taiwan, yang semakin menambah kekhawatiran soal potensi konflik di kawasan tersebut.

    Proyek perombakan IUSS belum pernah dilaporkan sebelumnya. Disebutkan bahwa program itu melibatkan modernisasi jaringan kabel mata-mata akustik bawah laut Amerika dan penambahan armada kapal pengintai dengan sensor mutakhir dan mikrofon bawah laut, sebuah langkah yang bertujuan meningkatkan kemampuan militer untuk memata-matai musuh-musuhnya.

    AS telah sepakat menjual teknologi serupa kepada Australia untuk membantu meningkatkan pertahanan sekutunya di kawasan Pasifik.

    Perubahan paling inovatif dalam sistem pengintaian lautan oleh Angkatan Laut AS adalah investasi terhadap teknologi baru untuk memperkecil dan menjadikan global alat-alat pengintaian maritim tradisional. Disebutkan tiga sumber yang dikutip Reuters bahwa jaringan orisinal untuk kabel mata-mata, yang terletak di lokasi rahasia di dasar lautan, dirancang untuk memata-matai kapal selam Soviet tujuh dekade lalu.

  • Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Kanada dalam kunjungan untuk menggalang dukungan bagi negaranya saat melawan invasi Rusia. Dia tiba di Kanada pada Kamis (21/9) malam waktu setempat usai kunjungan ke Amerika Serikat.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/9/2023), Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menyambut Zelensky saat dia turun dari pesawatnya di Ottawa, seperti yang terlihat di TV Kanada, dalam perjalanan dari Washington. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kanada sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022.

    Sebelumnya di Washington, Zelensky bertemu dengan Presiden Joe Biden dan para pemimpin Kongres AS.

    Kanada adalah rumah bagi komunitas besar Ukraina, dan pemerintahan Trudeau telah menjanjikan dukungan tegas dan abadi bagi Ukraina saat negara itu memerangi pasukan Rusia.

    Pada hari Jumat (22/9), Zelensky akan mengadakan pembicaraan formal dengan Trudeau dan memberikan pidato di depan parlemen Kanada.

    Dia dan Trudeau juga akan melakukan perjalanan ke Toronto untuk bertemu dengan para pemimpin bisnis dan anggota komunitas warga Kanada asal Ukraina.

    Sebelumnya, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

  • Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Washington

    Presiden Ukraina Volodmyr Zelensky tiba di Gedung Putih, Washington, Amerika Serita (AS). Zelensky bertemu dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Dilansir dari AFP, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

    “Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk memerangi teror Rusia, sungguh teror,” kata Zelensky kepada Biden di Oval Office.

    Zelensky duduk bersama Biden di bawah potret mantan presiden George Washington dan Abraham Lincoln dan membaca sambutan yang telah disiapkan dari kartu, Zelensky juga berterima kasih kepada Kongres atas “dukungan yang sangat besar.”

    Biden memuji “keberanian luar biasa” rakyat Ukraina saat mereka melawan invasi Rusia, dan menambahkan bahwa “rakyat Amerika bertekad untuk memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan dunia mendukung Anda.”

    “Kami mendukung perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina,” katanya.

    Kunjungan Zelensky yang kedua pada masa perang ke Washington menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit dibandingkan ketika ia disambut sebagai pahlawan pada bulan Desember 2022.

    Dan di Kongres, para pemimpin Partai Republik dan Demokrat terjebak dalam pertarungan belanja yang sengit yang dapat memicu penutupan pemerintahan AS, dan paket bantuan senilai $24 miliar untuk Ukraina juga terancam.

    (aik/aik)

  • Arab Saudi dan Israel Kian Mesra, Iran Sentil Khianati Palestina

    Arab Saudi dan Israel Kian Mesra, Iran Sentil Khianati Palestina

    Jakarta

    Arab Saudi dan Israel tengah berupaya menormalisasi hubungan diplomatiknya. Upaya itu ternyata disentil Iran yang menuduh Saudi mengkhianati Palestina.

    Dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), tuduhan itu dilontarkan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi yang mengharapkan upaya normalisasi Riyadh dan Tel Aviv tidak akan pernah berhasil. Tuduhan Raisi dilontarkan setelah Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi, menyebut hubungan negaranya dengan Israel ‘semakin hari semakin dekat’.

    “Inisiasi hubungan antara rezim Zionis dan negara mana pun di kawasan, jika bertujuan untuk memberikan keamanan bagi rezim Zionis, tentu tidak akan berhasil,” cetus Raisi dalam konferensi pers di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    “Kami meyakini bahwa hubungan antara negara-negara kawasan dan rezim Zionis akan menjadi tikaman dari belakang bagi rakyat Palestina dan perjuangan Palestina,” tegasnya.

    Saudi dan Israel diketahui terikat satu sama lain karena permusuhan mereka terhadap Iran, meskipun Riyadh telah berupaya meredakan ketegangan dengan Teheran melalui kesepakatan normalisasi hubungan yang dimediasi oleh China beberapa bulan lalu.

    MBS dalam wawancara dengan media terkemuka AS, Fox News, menyebut pembicaraan yang dimediasi oleh Washington sedang bergerak menuju normalisasi antara negaranya dengan Israel. Pernyataan terbaru MBS ini membantah laporan media yang menyebut proses itu ditangguhkan.

    “Setiap hari kami semakin dekat,” sebut MBS merujuk pada hubungan Saudi dan Israel.