kab/kota: Washington

  • Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping pada November di San Francisco

    Biden Ungkap Kemungkinan Bertemu Xi Jinping pada November di San Francisco

    Jakarta

    Presiden AS Joe Biden mengungkap kemungkinan dirinya akan bertemu Presiden China Xi Jinping di sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada November mendatang di San Francisco. Namun, Biden tidak menyebut jadwal pastinya.

    Dilansir AFP, Sabtu (7/10/2023), para pemimpin negara-negara yang saling bersaing itu belum pernah bertemu langsung atau berbicara selama hampir satu tahun, dan ketegangan meningkat seiring semakin agresifnya Tiongkok dan Amerika Serikat yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh global.

    “Belum ada pertemuan seperti itu yang direncanakan, tapi kemungkinan besar ada,” kata Biden kepada wartawan setelah ada laporan bahwa mereka akan bertemu pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco, Jumat (6/10/2023).

    Biden akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari seluruh wilayah pada 16 dan 17 November di kota California. Spekulasi berkembang bahwa hal itu bisa menjadi tempat untuk pemulihan hubungan keduanya.

    Gedung Putih telah mulai membuat rencana untuk mengadakan pertemuan di sela-sela KTT dalam upaya untuk menstabilkan hubungan, The Washington Post melaporkan, mengutip seorang pejabat yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut “cukup tegas,”.

    Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi diperkirakan akan mengunjungi Washington menjelang KTT APEC.

    Namun Beijing belum mengonfirmasi apakah Xi akan menghadiri KTT tersebut atau bertemu dengan mitranya dari AS. Gedung Putih juga menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan dengan Xi.

    (eva/eva)

  • Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Jika Ukraina Kalah, Bersiap Diserang Rusia

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negara-negara Eropa harus bersiap diserang Rusia. Dia menyebut serangan Rusia ke negara Eropa lain bisa terjadi kalau Ukraina kalah perang.

    Dilansir Reuters, Jumat (6/10/2023), Zelensky mengatakan Rusia dapat membangun kembali kemampuan militernya dan menyerang negara-negara Eropa lain dalam waktu lima tahun. Zelensky mengatakan hal itu dapat terjadi jika Eropa goyah dalam mendukung Kyiv.

    Hal itu disampaikan Zelensky dalam pertemuan puncak Komunitas Politik Eropa di Spanyol. Dia juga mengaku yakin bantuan keuangan Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk Ukraina tetap berlanjut meski ada ‘badai politik’ di Washington dan negara-negara lain.

    Dalam pidato yang emosional, Zelensky menjelaskan bagaimana anak-anak Ukraina di kota Kharkiv belajar dari jarak jauh atau menghadiri kelas di stasiun kereta bawah tanah karena khawatir serangan udara Rusia.

    “Sampai ada sistem pertahanan udara yang efektif, anak-anak tidak bisa bersekolah,” katanya pada pertemuan di kota Granada, Spanyol.

    Zelensky mengatakan pemberian bantuan peralatan militer tambahan ke Ukraina berarti telah membantu memastikan bahwa ‘drone, tank, atau senjata Rusia lainnya tidak akan menyerang siapa pun di Eropa’.

    “Kita tidak boleh membiarkan (Presiden Rusia Vladimir) Putin menggoyahkan belahan dunia lain dan mitra kita untuk menghancurkan kekuatan Eropa,” kata Zelensky.

    Pertemuan di Granada memberikan kesempatan kepada para pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak untuk menyatakan kembali komitmen mereka terhadap Ukraina. Hal itu dilakukan setelah gejolak politik di AS dan Eropa menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan dukungan negara-negara barat terhadap Ukraina.

    Perselisihan antara mayoritas Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS juga memperumit negosiasi anggaran, termasuk bantuan AS ke Ukraina. Hal itu telah mendorong Presiden AS Joe Biden yang berasal dari Demokrat beralih dari keyakinan bahwa kesepakatan akan dibuat mengenai bantuan Ukraina, menjadi menyatakan keprihatinan secara terbuka.

    Dukungan di Eropa juga tampak kurang solid usai mantan Perdana Menteri pro-Rusia Robert Fico memenangkan pemilu di Slovakia akhir pekan lalu. Fico berjanji mengakhiri bantuan militer ke Ukraina.

    Zelensky pun mengaku prihatin. Namun, dia mengaku optimistis dengan dukungan yang berkelanjutan.

    “Situasi dengan Amerika Serikat berbahaya, ini adalah masa yang sulit,” katanya.

    “Saya pikir Amerika Serikat dan Eropa akan bersama-sama dengan Ukraina dan kita akan bersama-sama keluar dari krisis ini,” sambungnya.

    Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan blok tersebut sedang mengerjakan paket bantuan Ukraina senilai 50 miliar euro untuk tahun 2024-2027. Dia mengaku ‘sangat yakin’ mengenai kelanjutan bantuan AS untuk Kyiv. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan Ukraina dapat terus mengandalkan dukungan dari Eropa.

    “Ada komitmen yang sangat dalam dan sangat kuat karena kita semua tahu bahwa kita sedang membicarakan Eropa dan kemungkinan besar perdamaian abadi di benua kita,” katanya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • AS Sita Pasokan Senjata Iran, Lalu Diberikan ke Ukraina

    AS Sita Pasokan Senjata Iran, Lalu Diberikan ke Ukraina

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan lebih dari 1 juta butir amunisi Iran yang disita tahun lalu, kepada Ukraina yang sedang bertempur melawan invasi Rusia. Amunisi sitaan itu diyakini hendak dipasok oleh Teheran untuk pemberontak Houthi di Yaman, ketika disita oleh Washington.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (6/10/2023), pengiriman senjata sitaan kepada Kyiv itu diumumkan oleh Komando Pusat Militer AS dalam pernyataannya pada Kamis (5/10) waktu setempat.

    Angkatan Laut AS selama bertahun-tahun telah menyita persenjataan yang diyakini berasal dari Iran dan ditujukan untuk para petempur yang didukung Teheran dalam konflik Yaman. Persenjataan itu biasanya diangkut menggunakan kapal-kapal penangkap ikan.

    Komando Pusat AS, yang bertanggung jawab atas operasi militer di Timur Tengah, dalam pernyataan terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 1,1 juta peluru kaliber 7,62 mm telah dikirimkan ke Ukraina.

    Disebutkan bahwa peluru itu awalnya disita oleh pasukan Angkatan Laut AS pada Desember 2022 lalu, ketika saat itu sedang dipindahkan dari Garda Revolusi Iran kepada pemberontak Houthi di Yaman.

    “AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami untuk melawan aliran bantuan mematikan dari Iran di kawasan, dengan segala cara yang sah termasuk melalui sanksi AS dan PBB, serta melalui larangan,” demikian pernyataan Komando Pusat AS.

    Terlepas dari itu, menurut Reuters, amunisi Iran itu sepertinya tidak akan memberikan perbedaan besar di medan perang, khususnya ketika senjata jarak jauh dan sistem pertahanan udara berada dalam daftar keinginan utama Ukraina.

  • Catatan Sejarah di AS Usai Ketua DPR Dilengserkan

    Catatan Sejarah di AS Usai Ketua DPR Dilengserkan

    Washington DC

    Kevin McCarthy dilengserkan anggotanya dari jabatan Ketua House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika Serikat (AS). Ini merupakan pertama kalinya terjadi dalam sejarah AS.

    Dilansir Reuters, Rabu (4/10/2023), McCarthy dilengserkan dari jabatannya dalam voting bersejarah pada Selasa (3/10) waktu setempat. Lengsernya McCarthy terjadi saat pertikaian internal di dalam Partai Republik membuat Kongres AS semakin kacau.

    McCarthy dilengserkan dari jabatannya setelah beberapa anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan sebagian besar anggota DPR dari Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk mencopotnya. Partai Republik diketahui mendominasi kursi DPR AS saat ini.

    Hasil voting menunjukkan 216 suara anggota DPR AS menyetujui McCarthy dicopot dari jabatannya, sementara 210 suara menolak. Terdapat delapan anggota DPR dari Partai Republik dan 208 anggota dari Partai Demokrat yang setuju mencopot McCarthy.

    Hasil voting itu merupakan sejarah karena baru pertama kali para anggota DPR mencopot pemimpinnya sendiri. McCarthy pun lengser dari jabatannya usai Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara atau stopgap bill demi mencegah penutupan pemerintah federal AS.

    Dalam pernyataan kepada wartawan, McCarthy menyatakan dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPR.

    “Saya memperjuangkan apa yang saya yakini. Saya yakin saya bisa terus berjuang, tapi mungkin dengan cara yang berbeda,” ujarnya.

    Apa yang sebenarnya dilakukan McCarthy?

    McCarthy berulang kali membuat marah Partai Demokrat dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu pemicunya ialah langkah kubu Partai Republik meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden.

    Pada Sabtu (30/9) lalu, McCarthy memberi sedikit waktu kepada anggota DPR Amerika Serikat untuk membaca RUU pendanaan sementara demi mencegah penutupan pemerintah yang perlu divoting. Demokrat sebenarnya bisa saja menyelamatkan McCarthy dari jabatannya, namun mereka menegaskan tidak akan membantu Partai Republik dalam menyelesaikan masalah internal partai.

    Pemberontakan dalam internal Partai Republik juga muncul dengan dipimpin oleh Matt Gaetz yang merupakan anggota DPR perwakilan Florida.

    “Kevin McCarthy adalah makhluk rawa. Dia naik ke tampuk kekuasaan dengan mengumpulkan uang berbunga khusus dan mendistribusikan kembali uang itu sebagai imbalan atas bantuan. Kita sedang mengatasi demam ini sekarang,” ucap Gaetz.

    Ini merupakan momen drama tingkat tinggi terbaru dalam setahun terakhir. DPR AS, yang dikuasai Partai Republik, membawa Washington ke ambang gagal bayar utang USD 31,4 triliun dan penutupan sebagian pemerintah federal.

    Partai Republik kini menguasai DPR AS dengan mayoritas tipis, yakni 221 suara melawan 212 suara Partai Demokrat. Hal ini membuat Republik tidak boleh kehilangan lima suara anggotanya agar tak kalah dari Demokrat saat voting.

    Lengsernya McCarthy menjadikan aktivitas legislatif DPR AS terhenti. Tenggat waktu untuk penutupan pemerintah juga segera tiba pada 17 November, jika Kongres tidak menyepakati RUU untuk memperpanjang pendanaan. Gedung Putih pun berharap DPR bergerak cepat memilih ketua DPR pengganti.

    Lihat juga Video ‘Trump Sebut Pilpres AS 2024 Penting: Negara Kita Akan ‘Masuk Neraka”:

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Eropa Ambil Langkah Melindungi Teknologi Sensitif dari China

    Eropa Ambil Langkah Melindungi Teknologi Sensitif dari China

    Jakarta

    Komisi Eropa telah menyusun daftar teknologi sensitif yang harus dicermati dengan cermat untuk melihat risiko yang dapat ditimbulkan teknologi tersebut jika jatuh ke tangan lawan. Menurut para analis, teknologi yang diawasi terutama berasal dari Cina, meski para pejabat Uni Eropa (UE) bersikeras tidak menargetkan negara tertentu.

    “Teknologi saat ini menjadi jantung persaingan geopolitik,” ujar Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova dalam konferensi pers di Kota Strasbourg, Prancis, Selasa (09/10). “Uni Eropa ingin menjadi pemain, bukan taman bermain. Dan untuk menjadi pemain, kita memerlukan posisi Uni Eropa yang bersatu, berdasarkan penilaian risiko bersama.”

    Kekacauan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi corona dan krisis energi, serta perang Rusia di Ukraina, menjadikan Uni Eropa lebih waspada terhadap ketergantungan. Misalnya, ketergantungan terhadap gas alam dari Moskow dan kebutuhan akan mineral penting Cina, yang merupakan kunci bagi teknologi energi ramah lingkungan.

    Karena itulah, pada tahun ini blok tersebut tengah mengembangkan strategi guna menjamin “keamanan ekonomi” mereka. Pendekatan ini juga mengikuti serangkaian langkah serupa yang diambil oleh Amerika Serikat, khususnya dalam pendekatan negara tersebut terhadap Beijing.

    Meskipun lembaga eksekutif Uni Eropa bersusah payah untuk tidak mengecualikan atau menyebut kata Cina pada pengumuman di hari Selasa itu, pengumuman tersebut jelas sejalan dengan strategi yang lebih luas yaitu “mengurangi risiko” hubungan dengan Beijing dan negara-negara lain, seperti yang dianut oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, kata para ahli kepada DW.

    4 teknologi sensitif utama

    Untuk saat ini, Komisi Eropa mengidentifikasi empat bidang teknologi sensitif utama yakni semikonduktor canggih, kecerdasan buatan, kuantum komputer, dan bioteknologi.

    Langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan negara-negara anggota UE dalam beberapa bulan mendatang untuk memutuskan tindakan yang akan diambil tahun depan. Ini bisa berarti pengendalian ekspor. Mungkin juga bukan.

    Kenapa 4 teknologi itu dinilai sangat sensitif?

    Cabang eksekutif UE memilih bidang-bidang yang dinilai berisiko berdasarkan tiga kriteria: kekuatan transformatifnya secara umum, yakni seberapa besar perubahan yang dapat dihasilkan, potensi untuk digunakan dalam bidang militer dan apakah teknologi ini dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

    Agathe Demarais, analis dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan kepada DW bahwa sangat jelas bahwa kategori yang dipilih menargetkan adanya risiko dari Cina.

    Pertama, “semikonduktor memiliki aplikasi ganda untuk keperluan sipil, iPhone, dan keperluan militer, misil,” menurut Demarais.

    “UE dan AS sangat berhati-hati dalam melakukan apa pun yang akan membantu Cina meningkatkan kemampuan militernya,” kata Demarais, merujuk pada meningkatnya ketegangan antara Beijing dan pulau Taiwan.

    Kedua, kekhawatiran UE terhadap teknologi kecerdasan buatan juga berkaitan dengan perlindungan kebebasan sipil, kata Demarais. Cina menggunakan pendeteksi wajah untuk melacak mereka yang pembangkang. UE saat ini sedang dalam proses merundingkan undang-undang pertama di dunia yang mengatur AI, dan penggunaan pengenalan biometrik jarak jauh secara massal adalah salah satu topik perdebatan yang paling kontroversial.

    Ketiga, pengembangan komputer kuantum yang lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan komputer biasa. Ini akan memiliki implikasi militer, ujar Demarais. Komputer kuantum kemungkinan dapat memecahkan metode enkripsi yang digunakan secara online untuk segala hal mulai dari pesan pribadi hingga perbankan. “Jika Anda memecahkan kode enkripsi, misalnya, komunikasi AS atau komunikasi militer, hal ini jelas mempunyai dampak yang besar,” jelas Demarais.

    Terakhir, bioteknologi digunakan secara luas dalam ilmu kedokteran namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan sipil, kata Demarais. “Hal ini mempunyai implikasi yang sangat besar, misalnya jika Cina punya akses terhadap database DNA,” ujarnya. Ada juga kekhawatiran mengenai pengembangan persenjataan yang menggunakan bioteknologi.

    Tidak mudah mencapai konsensus di UE

    Untuk mengambil tindakan nyata tampaknya masih terlalu jauh bagi UE. John Lee, direktur konsultan East West Futures, mengatakan kepada DW bahwa menurutnya target untuk menyelesaikan penilaian risiko bersama hingga akhir tahun sangatlah sangat ambisius.

    Bagi Demarais dari ECFR, masalah besarnya adalah apakah negara-negara UE dapat sepakat mengenai betapa sulitnya untuk mencapai konsensus. Ia bahkan menilai bahwa cakupan daftar yang diterbitkan pada hari Selasa lebih sempit dari perkiraannya, dan tidak seluas inisiatif serupa di AS. Tahun lalu, Washington memberlakukan pembatasan ekspor semikonduktor canggih yang dapat digunakan untuk mendukung teknologi AI Cina.

    “Wacana pengurangan risiko telah menciptakan perpecahan di antara negara-negara anggota UE. Khususnya, perekonomian Jerman jauh lebih rentan terhadap Cina dibandingkan perekonomian Eropa lainnya,” kata Demarais.

    “Ekspor barang dan jasa Jerman ke Cina menyumbang lebih dari 3% PDB Jerman – angka tertinggi di UE dan dua kali lipat dibandingkan di Perancis, Italia, dan Spanyol,” kata Demarais.

    Di Beijing, daftar baru ini kemungkinan akan dianggap sebagai tanda lebih lanjut dari upaya UE untuk menjauhkan diri dari Cina, kata Demarais. “Saya pikir mereka khawatir dengan konteks ketegangan yang lebih luas dengan negara-negara Barat, karena negara Barat adalah pasar ekspor utama (bagi Cina).”

    (ae/yf)

    (ita/ita)

  • Terancam Tak Dapat Bantuan AS Lagi, Ini Kata Ukraina

    Terancam Tak Dapat Bantuan AS Lagi, Ini Kata Ukraina

    Kyiv

    Pemerintah Ukraina memberikan reaksi diplomatis terhadap tidak masuknya bantuan untuk Kyiv dalam rencana anggaran yang baru saja diloloskan Kongres Amerika Serikat (AS). Kyiv meyakini dukungan Washington terhadap negaranya tidak melemah.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (2/10/2023), tanggapan yang diberikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba itu terkesan meremehkan pentingnya rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara (stopgap bill) untuk pemerintah AS yang tidak menyertakan anggaran untuk bantuan bagi Ukraina.

    Diketahui bahwa bantuan militer AS dan negara-negara Barat lainnya sangat penting bagi Ukraina dalam melawan invasi besar-besaran yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022 lalu.

    Dalam tanggapannya, Kuleba mengatakan bahwa Ukraina sedang melakukan pembicaraan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat dalam Kongres AS membahas persoalan itu.

    Kuleba juga menyebut bahwa drama seputar RUU pendanaan sementara yang mencegah penutupan pemerintah AS pada Sabtu (30/9) waktu setempat hanyalah sebuah ‘insiden’ dan bukan sesuatu yang sistemis.

    “Kami tidak merasa bahwa dukungan AS telah hancur…karena Amerika Serikat memahami bahwa yang dipertaruhkan di Ukraina jauh lebih besar daripada hanya Ukraina,” ujar Kuleba kepada wartawan saat menyambut kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menjelang pertemuan para Menlu Uni Eropa di Kyiv.

    “Ini soal stabilitas dan prediktabilitas dunia, dan oleh karena itu, saya meyakini kita akan mampu menemukan solusi yang dibutuhkan,” cetusnya.

    Lihat juga Video ‘Komandan Laut Hitam Rusia Muncul Setelah Kabar Dibunuh Ukraina’:

  • Bantuan Ukraina Tak Masuk Rencana Anggaran AS, Biden Bilang Begini

    Bantuan Ukraina Tak Masuk Rencana Anggaran AS, Biden Bilang Begini

    Biden dalam pernyataannya pada Minggu (1/10) waktu setempat menyerukan McCarthy untuk ‘menghentikan permainan’ dan mengharapkan agar Partai Republik memenuhi janji soal pendanaan untuk bantuan Ukraina melalui RUU dan pemungutan suara secara terpisah segera.

    “Dalam kondisi apapun, kita tidak bisa membiarkan dukungan Amerika untuk Ukraina terganggu. Saya sepenuhnya mengharapkan Ketua DPR untuk menjaga komitmennya untuk mengamankan jalur tersebut dan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina, ketika mereka mempertahankan diri dari agresi dan kebrutalan,” tegas Biden saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih.

    “Saya ingin meyakinkan sekutu-sekutu Amerika, rakyat Amerika, dan rakyat Ukraina bahwa Anda bisa mengandalkan dukungan kami. Kami tidak akan pergi begitu saja,” cetusnya.

    Menanggapi situasi terkini di Washington, Ukraina memberikan tanggapan diplomatis dengan mengatakan bahwa pihaknya ‘secara aktif bekerja sama dengan mitra Amerika’ untuk memastikan bantuan baru selama masa perang.

    Biden meyakinkan Presiden Volodymyr Zelensky selama kunjungannya ke Washington bulan lalu, bahwa dukungan kuat AS untuk Ukraina demi mengusir pasukan Rusia akan tetap dipertahankan meskipun ada penolakan kuat dari beberapa anggota Kongres dari Partai Republik.

    Sementara dalam pernyataan terbarunya, Biden mendorong Partai Republik untuk bergerak cepat guna menghindari krisis serupa di bulan November mendatang.

    “Ambang bahaya ini harus diakhiri. Dan tidak boleh ada krisis lainnya. Saya sangat mendesak teman-teman Partai Republik di Kongres untuk tidak menunggu lagi. Jangan buang waktu seperti yang Anda lakukan sepanjang musim panas. Sahkan rencana anggaran selama setahun. Hormati kesepakatan yang kita buat beberapa bulan lalu,” cetus Biden.

    (nvc/ita)

  • Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Senin (25/09) bahwa negaranya secara resmi mengakui dua negara kecil di Kepulauan Pasifik.

    Menurut Biden, Washington telah mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang “berdaulat dan merdeka” dan akan menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.

    Langkah ini akan membantu mempertahankan “kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa perjanjian untuk mengakui kedua negara juga akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, mengatasi perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    AS dan Niue telah menjalin hubungan diplomatik pada Senin (25/09), ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.

    Mengapa AS tertarik pada Niue dan Kepulauan Cook?

    Kepulauan Cook dan Niue memiliki populasi gabungan kurang dari 20.000 jiwa, tetapi membentuk zona ekonomi yang luas di Pasifik Selatan.

    Keduanya adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam “asosiasi bebas” dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka terikat dengan Wellington pada tingkat yang berbeda-beda.

    Setelah beberapa dekade diperlakukan sebagai wilayah yang relatif terpencil, Pasifik Selatan menjadi arena persaingan yang penting antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin agresif.

    Janji Biden kepada para pemimpin Pasifik

    Pengumuman pengakuan Kepulauan Cook dan Niue ini disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, yang dipandang sebagai bagian dari serangan AS untuk memblokir masuknya pengaruh Beijing lebih lanjut ke wilayah strategis yang sudah lama dimiliki Washington.

    Forum ini menyatukan negara-negara bagian dan teritori yang tersebar di seluruh Pasifik, mulai dari Australia hingga negara-negara mikro dan kepulauan yang berpenduduk jarang. Namun, pengaruh Cina akan berbeda dengan tidak adanya Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon, yang kini memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara di meja ini untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Biden pada upacara penyambutan.

    Dia menambahkan bahwa pengakuan terhadap kedua negara kepulauan tersebut akan “memungkinkan kita untuk memperluas cakupan kemitraan abadi ini seiring dengan upaya kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang paling penting bagi kehidupan masyarakat kita.”

    Biden juga berjanji untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menyediakan dana sebesar $200 juta lebih banyak bagi wilayah tersebut untuk proyek-proyek yang bertujuan memitigasi dampak perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi, melawan penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    ha/rs (AP, AFP, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Ukraina Bakal Produksi Senjata Bareng AS’:

    (ita/ita)

  • Biden Resmi Akui 2 Negara Pasifik untuk Tangkal Pengaruh China

    Biden Resmi Akui 2 Negara Pasifik untuk Tangkal Pengaruh China

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan negaranya secara resmi mengakui negara-negara Pasifik, Kepulauan Cook dan Niue, pada Senin (25/9) waktu setempat. Pengakuan ini diberikan saat AS berupaya menangkal pengaruh China di kawasan tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (26/9/2023), pengumuman itu disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, di mana AS menjadi tuan rumahnya. Para pejabat AS menyebut Biden telah mengumumkan sikap Amerika yang lebih tegas di kawasan tersebut.

    Biden dalam pernyataannya menyebut Washington mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang ‘berdaulat dan merdeka’, dan menyatakan akan menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut.

    Langkah ini, sebut Biden, akan membantu dalam mempertahankan ‘kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka’.

    Dalam pernyataannya, Biden juga menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakui kedua negara itu akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, menangani perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Kepulauan Cook dan Niue diketahui berpenduduk kurang dari 20.000 jiwa, namun merupakan zona ekonomi yang luas di kawasan Pasifik Selatan.

    Kedua negara itu memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam ‘asosiasi bebas’ dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan kedua negara itu berada dalam berbagai tingkatan terkait dengan Wellington.

  • AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    Jakarta

    Otoritas Amerika Serikat telah menolak permintaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran untuk mengunjungi Washington pekan lalu, merujuk pada kekhawatiran mengenai rekam jejak Teheran termasuk penahanan warga AS di masa lalu.

    Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dilaporkan berusaha melakukan perjalanan mengunjungi bagian kepentingan konsuler Iran di Washington setelah sidang Majelis Umum PBB di New York.

    “Mereka memang mengajukan permintaan itu dan ditolak oleh Departemen Luar Negeri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, kepada wartawan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (26/92023).

    “Kami mempunyai kewajiban untuk mengizinkan para pejabat Iran dan pejabat pemerintah asing lainnya melakukan perjalanan ke New York untuk urusan PBB. Namun kami tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan mereka melakukan perjalanan ke Washington, DC,” katanya.

    “Mengingat penahanan keliru warga AS oleh Iran, mengingat negara Iran mensponsori terorisme, kami tidak yakin bahwa dalam hal ini pantas atau perlu untuk mengabulkan permintaan tersebut,” imbuhmnya pada Senin (25/9) waktu setempat.

    Pekan lalu, pemerintah Iran mengizinkan lima warga AS untuk keluar dari negaranya melalui pertukaran tahanan. AS juga mengatur transfer dana Iran yang dibekukan sebesar US$6 miliar dari Korea Selatan ke rekening di Qatar.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengesampingkan spekulasi bahwa kesepakatan pertukaran tahanan itu dapat mengarah pada gerakan diplomatik yang lebih luas, seperti dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran yang disengketakan.