Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Menlu AS Temui Presiden Palestina, Sebut Warga Tak Boleh Dipindah Paksa

    Menlu AS Temui Presiden Palestina, Sebut Warga Tak Boleh Dipindah Paksa

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan itu Blinken mengatakan warga Gaza ‘tidak boleh dipindahkan secara paksa’.

    Dilansir AFP, Minggu (5/11/2023), hal itu disampaikan Blinken saat akan melakukan kunjungan mendadak hari ini ke Tepi Barat yang diduduki Israel. Ini adalah kunjungan pertama diplomat AS ke wilayah Palestina sejak pecahnya perang antara Israel vs Hamas menyusul serangan 7 Oktober.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza menyebut hampir 9.800 orang tewas, sebagian besar warga sipil, akibat serangan balasan darat, udara dan laut Israel.

    “Menteri menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa dan dimulainya kembali layanan penting di Gaza dan menjelaskan bahwa warga Palestina tidak boleh dipindahkan secara paksa,” demikian ringkasan pertemuan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

    Sementara itu, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengutuk apa yang dia sebut sebagai ‘genosida’ dalam komentarnya kepada Blinken.

    “Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan genosida dan kehancuran yang diderita rakyat Palestina di Gaza akibat mesin perang Israel, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional,” kata Abbas.

    Diketahui, Blinken terbang ke Tel Aviv pada Minggu pagi dan melakukan perjalanan dengan konvoi dengan keamanan tinggi ke markas besar Otoritas Palestina di Ramallah – badan yang, menurutnya baru-baru ini, harus menggantikan pemerintah Hamas di Gaza.

    “Blinken dan Abbas ‘membahas upaya untuk memulihkan ketenangan dan stabilitas di Tepi Barat, termasuk perlunya menghentikan kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina dan meminta pertanggungjawaban mereka’”, kata Departemen Luar Negeri.

    “Menteri Blinken menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memajukan kesetaraan martabat dan keamanan bagi warga Palestina dan Israel,” katanya.

    Menurut Otoritas Palestina, lebih dari 150 warga Palestina telah tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel dan serangan oleh pemukim Israel sejak dimulainya perang.

    Selain itu sebanyak tiga orang tewas pada hari Minggu di Tepi Barat, menurut kementerian kesehatan Palestina.

    Pertemuan Blinken dengan Abbas, yang partai sekulernya, Fatah, merupakan saingan Hamas, terjadi pada saat Washington memberikan dukungan politik dan militer kepada sekutunya, Israel.

    Blinken telah menganjurkan “jeda kemanusiaan” di Gaza dalam turnya baru-baru ini di Timur Tengah, untuk melindungi warga sipil dan memudahkan pengiriman bantuan di wilayah padat penduduk tersebut.

    Amerika Serikat menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik Israel-Palestina.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Massa Pro-Palestina Demo di Washington, Desak Gencatan Senjata

    Massa Pro-Palestina Demo di Washington, Desak Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Washington untuk menuntut gencatan senjata di Gaza di mana ribuan orang telah terbunuh dalam serangan Israel. Demonstrasi tersebut dilakukan pada Sabtu (4/11).

    Dilansir Reuters, Minggu (5/11/2023), para pengunjuk rasa membawa plakat dengan slogan-slogan seperti ‘Kehidupan Palestina Penting’, ‘Biarkan Gaza Hidup’ dan ‘Darah mereka ada di tangan Anda’, ketika pemerintah AS terus menolak tuntutan untuk menyuarakan seruan gencatan senjata secara menyeluruh.

    Ribuan massa berkumpul di depan gedung Freedom Plaza | (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP/ALEX WONG

    Para aktivis menyebut rencana protes tersebut sebagai ‘Pawai Nasional di Washington: Bebaskan Palestina’ dan mengorganisir bus-bus ke ibu kota Amerika dari seluruh negeri agar para demonstran dapat hadir. Hal itu disampaikan kelompok koalisi ANSWER, yang merupakan akronim dari “Act Now to Stop War and End Racism”, “Bertindak Sekarang untuk Menghentikan Perang dan Mengakhiri Rasisme.”

    “Apa yang kami inginkan dan tuntut sekarang adalah gencatan senjata,” kata Mahdi Bray, direktur nasional Aliansi Muslim Amerika.

    Demonstrasi tersebut merupakan salah satu demonstrasi pro-Palestina terbesar di Amerika Serikat dan salah satu demonstrasi terbesar di Washington dalam beberapa tahun terakhir.

    Massa berkumpul mulai di Freedom Plaza dekat Gedung Putih pada sore hari sebelum protes dimulai dengan mengheningkan cipta ketika para demonstran mengangkat poster besar dengan nama-nama warga Palestina yang terbunuh sejak pembalasan besar-besaran Israel dimulai.

    Konflik Israel-Palestina yang mengakar kembali terjadi pada 7 Oktober ketika sejumlah pejuang Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menyeberang ke Israel, menewaskan sedikitnya 1.400 orang.

    Meningkatnya jumlah kematian warga sipil telah meningkatkan seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata, namun Washington, seperti halnya Israel, sejauh ini mengabaikannya, dengan mengatakan bahwa penghentian tersebut akan memberikan kesempatan bagi Hamas untuk berkumpul kembali.

    Sekelompok pakar independen PBB juga menyerukan gencatan senjata demi kemanusiaan, dan mengatakan bahwa waktu hampir habis bagi warga Palestina di sana yang berada dalam “risiko besar terjadinya genosida”.

    “Biden, Biden kamu tidak bisa bersembunyi, kamu ikut serta dalam genosida,” teriak para pengunjuk rasa di Washington pada hari Sabtu.

    Washington telah berusaha membujuk Israel untuk menerima jeda lokal, yang sejauh ini ditolak oleh Israel.

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Aksi Kerusuhan Hantui Bangladesh Jelang Pemilu

    Aksi Kerusuhan Hantui Bangladesh Jelang Pemilu

    Dhaka –

    Ketegangan meningkat di Bangladesh setelah dua aktivis oposisi terbunuh, Selasa (31/10) di tengah meluasnya protes anti-pemerintah dalam beberapa hari terakhir.

    Polisi mengatakan, bentrokan terjadi di berbagai kota, ketika simpatisan oposisi dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan Jamaat-e-Islami, partai Islam terbesar di Bangladesh, menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina agar mundur dan menyerahkan kekuasaanya kepada pejabat sementara, menjelang pemilihan legislatif pada akhir Januari mendatang. Tuntutan tersebut digaungkan dengan alasan demi menjamin netralitas negara selama pemilu.

    Dalam aksinya, para demonstran membakar kendaraan, memblokir jalan dan terlibat dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Polisi melaporkan, para demonstran melemparkan bom molotov dan melempari petugas dengan batu. Pendukung partai pemerintah, Liga Awami, juga terlibat bentrokan melawan para pengunjuk rasa, lapor media-media lokal.

    Partai oposisi terbesar, BNP, mengatakan puluhan kader dan simpatisan partai tewas tertembak dan menuduh polisi menangkap hampir 2.300 anggotanya sejak protes besar-besaran pecah tanggal 28 Oktober lalu.

    Kepolisian mengaku melakukan penangkapan, antara lain dengan tujuan menyelidiki kasus kematian seorang polisi dalam aksi protes, Sabtu (28/10) pekan lalu.

    Bagaimana reaksi komunitas internasional?

    Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Selasa (31/10) mengeluarkan pernyataan keprihatinan atas perkembangan terakhir di Bangladesh.

    Duta Besar Amerika Serikat Peter Haas meminta semua pihak untuk menggiatkan dialog agar menjamin “pemilihan umum yang bebas, adil dan damai,” tulis harian berbahasa Inggris, Dhaka Tribune.

    PM Hasina menolak seruan serahkan jabatan

    PM Hasina sedang mengincar masa jabatan keempat dan telah berulang kali menolak ide penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sementara. Dia juga menuduh BNP melakukan “terorisme dan premanisme.”

    “Pemilu akan terjadi seperti yang terjadi di negara-negara lain seperti Kanada dan India… seperti yang terjadi pada tahun 2018 di Bangladesh,” katanya dalam konferensi pers pada hari Selasa, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

    “Pekerjaan rutin pemerintah tidak akan berhenti,” tukasnya.

    Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars di Washington, menilai ketegangan di Bangladesh menjadi kekhawatiran bagi komunitas internasional.

    “Instabilitas politik yang meningkat pesat – meningkatnya protes yang diikuti dengan penangkapan dan bertambahnya amarah serta ancaman protes yang lebih besar – tidak meredakan kekhawatiran komunitas internasional.”

    Ali Riaz, profesor ilmu politik di Illinois State University, punya pandangan serupa. “Mengingat kesenjangan antara oposisi dan pemerintah yang semakin besar dan meningkatnya kekerasan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan perekonomian yang sudah rapuh, komunitas internasional harus mengambil peran proaktif,” kata Riaz kepada DW.

    Hasina rombak sistem pemilu

    Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina dituduh melakukan kecurangan dalam dua pemilu terakhir pada tahun 2014 dan 2018. Selama hampir 15 tahun berkuasa sejak 2009 dia giat mengkriminalisasi ribuan aktivis oposisi .

    Ragam kejanggalan pada penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2018 mendorong partai-partai oposisi menuntut netralitas negara dalam pemilihan Januari mendatang.

    Hingga tahun 2011, Bangladesh sejatinya mempunyai sistem “pemerintahan transisional” yang didesain untuk mencegah partai berkuasa melakukan manipulasi dan pelanggaran pemilu.

    Di bawah sistem tersebut, pemerintahan sementara, yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, akan mengambil alih pengelolaan lembaga-lembaga negara selama tiga bulan dan menyelenggarakan pemilu.

    Pemerintahan transisi di Bangladesh pernah menyelenggarakan tiga pemilu pada tahun 1996, 2001, dan 2008. Pemilu-pemilu tersebut dianggap bebas, adil, dan inklusif oleh para pengamat domestik dan internasional.

    Namun Liga Awami menganulir sistem tersebut pada tahun 2011, melalui keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut melanggar prinsip demokrasi perwakilan.

    “Hambatan utama untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan inklusif adalah tidak adanya ketentuan untuk memiliki pemerintahan yang netral selama masa pemilu; sampai ada cara untuk mengatasi masalah ini, saya rasa pemilu yang adil tidak mungkin terjadi,” pungkas Riaz.

    rzn/as

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Sebut Hamas Tak Bisa Jadi Masa Depan Pemerintahan Gaza

    AS Sebut Hamas Tak Bisa Jadi Masa Depan Pemerintahan Gaza

    Kirby dalam pernyataannya menyebut bahwa Hamas tidak mewakili warga Palestina yang ada di Jalur Gaza. Dia mencetuskan bahwa pemerintahan yang memiliki kepentingan terbaik dan memperhatikan aspirasi warga Palestina yang pantas memimpin Jalur Gaza di masa depan.

    “Apa pun itu, tidak bisa Hamas, dan itu harus pemerintahan yang memiliki kepentingan terbaik dan aspirasi rakyat Gaza, warga Palestina di Gaza, pada intinya, sebagai landasan, karena begitu banyak dari mereka, mereka tidak berkaitan dengan Hamas,” tegasnya.

    “Hamas tidak mewakili mereka. Kami tidak memiliki jawaban-jawaban tersebut, namun saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada diri kami sendiri dan mitra-mitra kami, dan kami sedang berusaha melakukan upaya besar untuk memikirkan Gaza pascakonflik, dan seperti apa bentuknya,” jelas Kirby dalam pernyataannya.

    Sementara itu, saat ditanya lebih lanjut soal apakah AS berencana mengirim pasukan ke Jalur Gaza sebagai penjaga perdamaian jika Hamas disingkirkan dari daerah kantong Palestina itu, Kirby memberikan jawaban tegas.

    “Tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer AS di Gaza baik sekarang atau pun di masa depan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menuturkan bahwa pemerintah Washington dan beberapa negara lainnya sedang mempertimbangkan ‘berbagai kemungkinan permutasi’ untuk masa depan Jalur Gaza, jika Hamas sepenuhnya disingkirkan dari kekuasaan.

    Blinken, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, mengatakan kepada Komite Alokasi Senat yang menggelar rapat pada Selasa (31/10) waktu setempat, bahwa status quo Hamas yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza tidak bisa dilanjutkan. Di sisi lain, ujar Blinken, Israel juga tidak ingin menguasai Jalur Gaza.

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pakai 130 Pesawat Tempur, AS-Korsel Gelar Latihan Udara Bersama

    Pakai 130 Pesawat Tempur, AS-Korsel Gelar Latihan Udara Bersama

    Jakarta –

    Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan udara besar-besaran pada hari Senin (30/10/2023), dengan menggunakan 130 pesawat tempur dari kedua negara untuk mensimulasikan operasi masa perang selama 24 jam.

    Latihan tahunan yang disebut Vigilant Defense ini akan berlangsung hingga Jumat (03/11/2023), menampilkan varian pesawat tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat dan Korea Selatan, di antara pesawat-pesawat lainnya, demikian keterangan Angkatan Udara Korea Selatan.

    Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara kedua militer dengan melakukan misi udara utama seperti latihan tembakan langsung dari udara ke permukaan, operasi kontra-udara defensif, dan pelatihan darurat lainnya.

    “Kami akan mempertahankan kesiapan tempur terbaik untuk segera merespons dan menghukum dengan keras setiap provokasi oleh musuh melalui pelatihan intensif yang mensimulasikan situasi yang sebenarnya,” kata perwakilan militer Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

    Latihan ini dilakukan ketika Korea Utara telah meningkatkan kerja sama militer dengan Rusia, yang dikecam oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Asia sebagai upaya Pyongyang untuk meningkatkan kemampuan militernya sebagai imbalan atas dukungan senjata ke Moskow.

    Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui mengatakan pada hari Sabtu (28/10/2023) hal tersebut adalah “keinginan kuat” Pyongyang untuk memperluas hubungan dengan Rusia, dan menambahkan bahwa hubungan mereka akan menjadi elemen “strategis yang kuat” jika keamanan di wilayah tersebut terancam.

    Korea Utara telah lama mengutuk latihan gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai latihan untuk invasi dan bukti dari kebijakan yang bermusuhan oleh Washington dan Seoul.

    Berlatih dengan drone dan sensor laser

    Latihan ini dilakukan saat militer Korea Selatan melakukan serangkaian latihan tahunan Hoguk musim gugur yang bertujuan untuk meningkatkan respons terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.

    Lebih dari 120 tentara dari kedua belah pihak bergabung untuk bertempur melawan tim terlatih dari pasukan lawan di kota tiruan yang tampak mirip dengan ibu kota Korea Utara, Pyongyang, yang dibangun di Pusat Pelatihan Tempur Korea di pegunungan di kota Inje di bagian timur.

    Latihan itu juga memobilisasi berbagai sistem persenjataan berteknologi tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur di masa depan, dengan pasukan yang menggunakan beberapa sistem yang melibatkan laser terintegrasi (MILES), serta menggunakan laser untuk mensimulasikan pertempuran yang sebenarnya.

    Beberapa pesawat tak berawak diterbangkan untuk tujuan pengintaian, beberapa juga menembakkan senapan serbu, sementara Korea Selatan mengirimkan kendaraan tanpa awak serbaguna untuk mengangkut personel yang terluka.

    Choi Jeong-Il, kapten Divisi Infanteri ke-25 Angkatan Darat Korea Selatan, yang dijuluki Brigade TIGER, mengatakan bahwa aset tak berawak dan peralatan MILES membantu mengidentifikasi musuh dan mengukur jumlah korban pasukan sekutu.

    “Kami dapat mengonfirmasi pergerakan musuh menggunakan drone, dan menghantam mereka dengan peralatan serang mutakhir, yang memungkinkan kami untuk memaksimalkan hasil operasi sambil meminimalkan kerusakan pada pasukan kami,” katanya.

    Letnan Satu Derek Chen dari Tim Tempur Brigade Stryker ke-2 Divisi Infanteri ke-4 AS mengatakan bahwa latihan tersebut menawarkan “pengalaman yang membuka mata” dan aset-aset tersebut akan bermanfaat dalam operasi tempur di masa depan.

    Angkatan Darat Korea Selatan meluncurkan brigade TIGER tahun lalu sebagai unit percontohan untuk operasi perang di masa depan dengan menggunakan pesawat tak berawak bertenaga kecerdasan buatan dan kendaraan tempur yang sangat mobile. Ini bertujuan untuk mengubah semua unit tempur berdasarkan model itu pada tahun 2040.

    Angkatan Darat juga mengadakan apa yang disebut sebagai kompetisi perang masa depan internasional pertamanya selama lima hari hingga Sabtu, yang diikuti oleh sekitar 300 tentara dari lima negara termasuk Inggris, Uzbekistan, dan Kamboja.

    bh/gtp (reuters)

    Lihat juga Video ‘Daftar Bantuan Senjata dari AS untuk Israel: Jet Tempur-Kapal Perang’:

    (ita/ita)

  • Perang Hamas-Israel Memanas, Jet Tempur F-16 AS Tiba di Timur Tengah

    Perang Hamas-Israel Memanas, Jet Tempur F-16 AS Tiba di Timur Tengah

    Washington DC –

    Satu skuadron jet tempur F-16 milik Amerika Serikat (AS) telah tiba di kawasan Timur Tengah, saat perang antara Hamas dan Israel terus berkecamuk di Jalur Gaza. Apa tugas jet-jet tempur F-16 yang dikerahkan oleh AS ke Timur Tengah ini?

    Seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (25/10/2023), Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengungkapkan bahwa jet-jet tempur F-16 itu akan bekerja bersama serangkaian kekuatan yang dikirimkan ke kawasan itu, dalam upaya meningkatkan kemampuan pasukan AS mempertahankan diri saat ketegangan meningkat.

    Pentagon mengatakan bahwa sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, kelompok-kelompok milisi yang didukung oleh Iran dalam beberapa kesempatan melancarkan serangan terhadap posisi pasukan militer AS yang menjalankan misi kontraterorisme di Irak dan Suriah.

    “Kami mengetahui bahwa kelompok-kelompok yang melancarkan serangan ini didukung oleh Korps Garda Revolusi Islam dan rezim Iran,” sebut Sekretaris Pers Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder dalam pernyataannya.

    “Apa yang kami lihat adalah prospek eskalasi yang lebih signifikan terhadap pasukan dan personel AS di seluruh kawasan, dalam waktu dekat, yang berasal dari kekuatan proxy Iran dan terutamanya Iran,” imbuh Ryder.

    Disebutkan bahwa upaya melindungi pasukan AS di kawasan tersebut adalah salah dari tiga tujuan utama yang menjadi fokus Pentagon sejak serangan Hamas terhadap Israel. Ryder mengatakan bahwa departemennya juga fokus mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan dan mencegah konflik semakin meluas di kawasan itu.

    Lebih lanjut, Ryder menyebut bahwa untuk membantu Israel dalam pertahanannya, AS bergegas memberikan bantuan keamanan agar Angkatan Bersenjata Israel (IDF) bisa memulihkan keamanan dan melindungi rakyatnya.

  • Akankah Kembalinya Nawaz Sharif Mengguncang Politik Pakistan?

    Akankah Kembalinya Nawaz Sharif Mengguncang Politik Pakistan?

    Jakarta –

    Nawaz Sharif, mantan perdana menteri Pakistan tiga kali, kembali ke tanah airnya pada hari Sabtu (21/03), setelah empat tahun mengasingkan diri di London.

    Nawaz Sharif pindah ke ibu kota Inggris pada tahun 2019 untuk mendapatkan perawatan medis di tengah masa hukuman tujuh tahun penjara dengan syarat dia kembali ketika sehat. Akan tetapi dia tidak kembali ke Pakistan untuk menyelesaikan hukumannya.

    Pria berusia 73 tahun, yang mengepalai partai Liga Muslim Pakistan Nawaz, atau PML-N, mengklaim bahwa dakwaan yang diajukan dan persidangan yang dilakukan secara tergesa-gesa, serta hukuman dan pemenjaraannya bermotif politik.

    Membatalkan hukuman Nawaz Sharif

    Nawaz Sharif, yang dianggap sebagai salah satu politisi paling berpengaruh di Pakistan, belum pernah menyelesaikan masa jabatannya.

    Ia dipecat karena tuduhan korupsi pada tahun 1993 sebelum kembali menjabat pada tahun 1997, namun digulingkan lagi dua tahun kemudian atas perintah militer Pakistan, setelah ia berselisih dengan para jenderal tertingginya.

    Jabatan ketiganya berakhir pada tahun 2017, ketika Mahkamah Agung Pakistan mendiskualifikasi dia dari dunia politik seumur hidup atas tuduhan korupsi, tuduhan yang dibantahnya. Saat berada di London pada tahun 2020, pengadilan Pakistan mengeluarkan surat perintah penangkapan Nawaz.

    Namun awal pekan ini, Pengadilan Tinggi di Islamabad memberikan jaminan perlindungan kepada Nawaz Sharif, yang berarti bahwa pihak berwenang tidak dapat menahannya sebelum dia hadir di hadapan hakim pada hari Selasa (24/10) untuk meminta perpanjangan jaminan sementara.

    Nawaz Sharif tidak dapat mencalonkan diri lagi dalam pemilu atau memegang jabatan publik karena vonis hukum yang disandangnya, meskipun partainya mengatakan ia ingin menjadi perdana menteri untuk keempat kalinya. Putrinya, Maryam Nawaz, mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk membatalkan vonis kasus korupsi itu sehingga dapat memimpin partainya dalam pemilu nasional yang dijadwalkan pada Januari 2024.

    Diusung oleh Imran Khan

    Nawaz Sharif berupaya merebut kembali suara pemilih dari saingan politik utamanya, Imran Khan, yang menjalani hukuman tiga tahun penjara dalam kasus korupsi.

    Mantan pemain kriket itu digulingkan pada April 2022 setelah mosi tidak percaya, tetapi masih dianggap sebagai politisi paling populer di negara itu dengan banyak pendukung. Pakistan berada dalam kekacauan politik yang parah sejak penggulingan Imran Khan sebagai perdana menteri.

    Kepulangan Sharif diperkirakan akan mengubah lanskap politik saat ini di negara tersebut. “Ini adalah momen besar dan perkembangan besar,” kata Maiza Hameed, anggota parlemen dari partai PML-N, kepada DW.

    Akankah ‘Singa Punjab’ ini menjalani masa jabatannya yang keempat?

    Namun kubu oposisi menganggap kepulangannya hanyalah sebuah lelucon. “Nawaz Sharif kerap mengolok-olok hukum negara dengan memberikan laporan medis palsu, pergi berobat, dan akhirnya ditemukan di pusat perbelanjaan kelas atas,” ujar penasihat Imran Khan untuk media dan urusan internasional, Zulfikar Bukhari kepada DW.

    Nawaz berencana menghidupkan kembali politik partainya di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa dekade terakhir. Dia berharap bisa memimpin partainya dan merebut hati para pemilih setelah adik laki-lakinya, Shehbaz Sharif, memimpin pemerintahan koalisi yang kurang populer, setelah penggulingan Khan.

    “Kembalinya Nawaz Sharif ke Pakistan menandakan harapannya untuk masa jabatan keempat sebagai perdana menteri. Dia adalah pemimpin partainya dan telah menjalankan banyak hal dari London, bahkan ketika saudaranya menjadi perdana menteri dari April 2022 hingga Agustus 2023,” tutur Madiha Afzal dari Brookings Institution, kepada DW. “Dia lebih karismatik di antara keduanya dan akan menjadi kunci untuk menghidupkan kembali nasib politik partainya.”

    Memperbaiki hubungan dengan militer

    Beberapa analis mengatakan bahwa pemulangan Nawaz Sharif dilakukan melalui perjanjian khusus dengan militer Pakistan.

    “Nawaz dan partainya nampaknya kembali mendapatkan dukungan dari militer, dan dukungan kritis tersebut adalah kartu truf yang kemungkinan besar akan dimainkan oleh PML-N dalam usahanya untuk kembali berkuasa,” kata Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars yang bermarkas di Washington.

    Pemerintahan sementara Pakistan, yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu, sebelumnya membantah adanya kesepakatan dengan Nawaz dan partainya. “Kembalinya dia tampaknya mendapat dukungan militer. Namun, lawan utamanya, Imran Khan, tetap sangat populer, meskipun dia berada di penjara dan sebagian besar partainya telah dibubarkan,” tegas Afzal.

    Namun menurut Bukhari, dukungan negara terhadap Nawaz tidak akan membuat dia populer sebagai politisi. “Jika Nawaz Sharif percaya pada pertarungan yang adil, atau begitulah klaim partainya, dia harus meminta pemilu yang bebas dan adil dan bukan pemilu yang sudah diatur,” kata Bukhari, seraya menambahkan bahwa Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Imran Khan tetap jadi partai paling populer di Pakistan, “dan itu adalah keuntungan bagi partai politik mana pun, tidak seperti PML-N yang membuka jalan menuju kekuasaan dengan membuat kesepakatan,” pungkasnya. (ap/hp)

    Lihat juga Video ‘Mencekam! Rusuh di Pakistan Buntut Penistaan Agama, Massa Rusak Gereja’:

    (ita/ita)

  • Hamas Vs Israel Makin Panas, AS Akan Balas Jika Pasukannya Diserang

    Hamas Vs Israel Makin Panas, AS Akan Balas Jika Pasukannya Diserang

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Antony Blinken mengingatkan bahwa Washington siap untuk membalas, jika pasukan AS menjadi sasaran selama perang Israel-Hamas. Hal ini disampaikan Blinken seiring kemungkinan meluasnya konflik di Timur Tengah.

    Blinken, yang berbicara dalam wawancara di acara Meet the Press di NBC, mengatakan dia memperkirakan perang akan meningkat melalui keterlibatan proksi-proksi Iran. Dia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden siap untuk merespons jika personel Amerika menjadi sasaran serangan semacam itu.

    “Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kami dapat membela rakyat kami secara efektif dan merespons dengan tegas jika diperlukan,” kata Blinken, dikutip Al Jazeera, Senin (23/10/2023). Dia menekankan bahwa aset militer tambahan telah dikerahkan ke Timur Tengah, termasuk dua kelompok tempur kapal induk.

    Menlu AS itu juga mengatakan Israel tidak ingin menguasai Jalur Gaza setelah perang dengan Hamas hampir berakhir, menurut pembicaraannya dengan para pejabat Israel.

    Namun Blinken menekankan bahwa setelah perang, status quo tidak bisa kembali.

    “Anda [Israel] tidak bisa berada dalam posisi di mana Anda terus-menerus dihadapkan pada ancaman serangan teroris paling mengerikan dari Jalur Gaza,” kata Blinken.

  • AS Terbitkan Peringatan Perjalanan bagi Warganya di Luar Negeri

    AS Terbitkan Peringatan Perjalanan bagi Warganya di Luar Negeri

    Washington –

    Amerika Serikat (AS) menerbitkan peringatan perjalanan bagi warganya. AS memperingatkan bagi seluruh warganya yang sedang berada luar negeri.

    Dilansir BBC, Jumat (20/10), Departemen Luar Negeri AS baru saja mengeluarkan “peringatan keamanan sedunia” untuk semua warga AS di luar negeri. Peringatan tersebut terkait potensi serangan teroris.

    “Karena meningkatnya ketegangan di berbagai lokasi di seluruh dunia, potensi serangan teroris, demonstrasi atau tindakan kekerasan terhadap warga negara dan kepentingan Amerika, Departemen Luar Negeri menyarankan warga Amerika di luar negeri untuk lebih berhati-hati,” pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

    Warga AS diminta waspada di tempat-tempat wisata. Otoritas AS meminta warganya untuk mendaftar di Program Pendaftaran Wisatawan Cerdas (STEP) guna mempermudah penyaluran informasi dan peringatan keadaan darurat di luar negeri.

    Saat ini, Amerika Serikat (AS) tengah dalam sorotan di pusaran konflik Palestina-Israel. Presiden AS Joe Biden dianggap kerap pasang badan untuk Israel yang terus menerus melancarkan serangan ke Palestina.

    Sejumlah aksi protes terhadap serangan Israel pun menggelora di berbagai negara. Demonstrasi besar-besaran terjadi di negara Eropa hingga Asia.

    (isa/isa)

  • AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    AS Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Anggota-Penyandang Dana Hamas

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap 10 anggota dan fasilitator keuangan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel. Penjatuhan sanksi dilakukan Washington menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (19/10/2023), Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya menyebut sanksi-sanksi terbaru ini menargetkan individu-individu yang berbasis di Gaza dan beberapa lokasi lainnya, seperti Sudan, Turki, Aljazair dan Qatar.

    “Amerika Serikat mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menargetkan penyandang dana dan fasilitator Hamas, menyusul pembantaian brutal dan tidak berperikemanusiaan terhadap warga sipil Israel, termasuk anak-anak,” sebut Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

    Hamas melancarkan serangan besar-besaran dengan mengirimkan ratusan militer bersenjata yang menyerbu wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober lalu, dengan rentetan roket ditembakkan dari Jalur Gaza. Tidak hanya menewaskan 1.400 orang, Hamas juga menyandera ratusan orang yang dibawa ke Jalur Gaza.

    Serangan Hamas itu memicu gempuran besar-besaran Israel terhadap Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan terakhir. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 3.478 orang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza sejauh ini. Lebih dari 12.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Penjatuhan sanksi terhadap Hamas itu diumumkan saat Presiden AS Joe Biden mengunjungi Israel pada Rabu (18/10) waktu setempat, untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyebut bahwa pihak-pihak yang dikenai sanksi telah membantu dalam memungkinkan Hamas ‘melancarkan tindakan-tindakan seperti serangan keji terhadap Israel’.