Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • 130 Sipir Disandera, Presiden Ekuador Nyatakan Perang Lawan Kartel Narkoba

    130 Sipir Disandera, Presiden Ekuador Nyatakan Perang Lawan Kartel Narkoba

    Quito –

    Presiden Daniel Noboa mengatakan bahwa Ekuador sedang ‘berperang’ melawan kartel narkoba yang menyandera lebih dari 130 sipir penjara. Dia berniat membangun penjara baru dan mendeportasi para tahanan asing.

    “Kami sedang berperang dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok-kelompok teroris ini,” kata Presiden Ekuador Daniel Noboa kepada stasiun radio Canela pada hari Rabu (10/01). Noboa memperkirakan ada sekitar 20.000 anggota geng kriminal aktif di negaranya.

    Pernyataan Presiden Noboa itu muncul seminggu setelah Ekuador dilanda tindak kekerasan geng yang menyebabkan lebih dari 130 sipir dan staf lainnya disandera oleh narapidana dan bos gembong narkoba “Los Choneros” atau dikenal Adolfo “Fito” Macias yang berhasil kabur.

    Rentetan ledakan terjadi di beberapa kota, sementara sekelompok pria bersenjata dan bertopeng secara mengejutkan menyerbu masuk ke dalam sebuah acara siaran langsung televisi pada hari Selasa (09/01). Kejadian itu kemudian memicu Noboa untuk semakin memperketat keadaan darurat di Ekuador selama 60 hari, yang telah diumumkannya pada hari Senin (08/01).

    Upaya penyelamatan para sandera

    “Kami akan melakukan segala upaya untuk menyelamatkan semua sandera,” ungkap Noboa, seraya menambahkan bahwa militer bersenjata Ekuador telah mengambil alih upaya penyelamatan tersebut.

    “Kami akan melakukan segala upaya yang mungkin, bahkan yang tidak mungkin, untuk menyelamatkan para sandera,” tegasnya kembali, setelah menyebutkan setidaknya ada 22 kelompok yang dianggap sebagai organisasi teroris, di mana secara resmi menjadikan mereka target sah para militer.

    Pada hari Rabu (10/01) terpantau jalanan di ibu kota Quito dan kota pelabuhan Guayaquil lebih sepi dari biasanya, di mana banyak bisnis yang tutup atau beroperasi dari jarak jauh.

    Noboa: Rencana pembangunan penjara baru dengan keamanan tinggi

    Presiden Noboa yang mengambil alih kekuasaan pada bulan November 2023, telah berjanji untuk mengatasi masalah keamanan akibat meningkatnya kelompok-kelompok perdagangan narkoba yang menyelundupkan kokain melalui Ekuador.

    Kepada Radio Canela, Noboa menyampaikan bahwa solusi terbaik untuk melindungi ekonomi dan investasi asing di negara itu adalah dengan meningkatkan keamanan dan menjamin penegakan supremasi hukum.

    Pemerintah Ekuador mengatakan bahwa gelombang aksi kekerasan terbaru itu merupakan tanggapan atas rencana pembangunan penjara baru dengan keamanan tingkat tinggi yang diperuntukkan bagi para pemimpin kartel.

    Noboa mengatakan kepada stasiun radio bahwa rancangan desain dua fasilitas baru tersebut baru akan dipublikasikan pada hari Kamis (11/01). Namun, sejumlah video terus beredar di media sosial yang menunjukkan staf penjara justru menjadi sasaran kekerasan ekstrem termasuk penembakan dan penggantungan.

    Badan Penjara Ekuador, SNAI, mengatakan bahwa setidaknya 125 orang sandera merupakan sipir penjara, sementara 14 lainnya adalah staf administrasi. Dilaporkan pada hari Selasa (09/01), sekitar 11 orang sandera telah dibebaskan.

    Anggota parlemen Ekuador mendukung Noboa

    Meskipun Noboa saat ini bertindak melalui dekrit presiden, para anggota parlemen Ekuador pada hari Selasa (09/01) tetap menyatakan dukungan mereka terhadap upaya yang tengah dilakukan Noboa dan pasukan bersenjata di negara itu.

    Noboa memimpin koalisi mayoritas di kongres setelah partainya resmi bersekutu dengan sayap kiri mantan Presiden Rafael Correa dan Partai Kristen. Meski begitu, Noboa mengatakan bahwa dekrit tersebut tetap dibutuhkan: “Saya tidak membutuhkan persetujuan mereka saat ini untuk apa yang kami lakukan, tapi saya telah meminta dukungan mereka.”

    Ekuador akan mulai mendeportasi tahanan asing

    Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi populasi dan pengeluaran anggaran penjara, Noboa telah mengumumkan bahwa Ekuador juga akan mulai mendeportasi para tahanan asing.

    Jumlah tahanan Kolombia, Peru, dan Venezuela telah mencapai 90% dari total para tahanan asing yang dipenjara di negara tersebut. Bahkan, ada sekitar 1.500 warga Kolombia yang dipenjara di Ekuador, menurut Noboa.

    “Kami lebih banyak berinvestasi untuk 1.500 orang tersebut daripada untuk sarapan pagi bagi anak-anak kami,” tambahnya.

    Namun, Menteri Kehakiman Kolombia Nestor Osuna mengatakan kepada para wartawan bahwa hukuman Ekuador hanya akan diakui di Kolombia jika para tahanan tiba melalui pemulangan resmi, yang juga disetujui oleh pihak berwenang Kolombia. Jika tahanan Kolombia itu diusir begitu saja, mereka hanya akan dipenjara jika mereka memiliki dakwaan yang masih tertunda di negara asalnya.

    “Jika memang ada pengusiran, kami akan memantau berapa banyak orang yang jika mereka tiba di perbatasan, akan benar-benar ditahan oleh pihak berwenang Kolombia,” kata Osuna, seraya mengedepankan “rasa solidaritasnya” yang tulus untuk rakyat Ekuador.

    Kolombia mengatakan pada hari Rabu (10/01) bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penguasaan militernya di sepanjang perbatasannya dengan Ekuador yang seluas hampir 600 kilometer itu.

    Dukungan AS untuk Ekuador

    Presiden Ekuador Noboa juga telah menerima dukungan dari Amerika Serikat (AS), setelah bertemu dengan duta besar AS pada hari Selasa (09/01) sore, dengan sejumlah persenjataan AS senilai $200 juta (setara Rp 3,1 triliun) yang akan menjadi bagian dari rencana anggaran keamanan senilai $800 juta (setara Rp 12,4 kuadriliun).

    “Kami mengutuk keras serangan kriminal baru-baru ini oleh kelompok-kelompok bersenjata di Ekuador terhadap institusi swasta, publik, dan pemerintah,” ujar penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dalam unggahannya di platform media sosial X/Twitter. Sullivan juga menambahkan bahwa Washington akan terus bekerja sama dengan para mitranya untuk menyeret para pelaku ke meja hijau.

    Secara terpisah, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada para wartawan bahwa AS terus memantau situasi dan “bersedia untuk mengambil langkah pasti untuk meningkatkan kerja sama kami” dengan pemerintah Ekuador dalam menangani kekerasan dan dampaknya terhadap masyarakat.

    Kirby menambahkan bahwa pemerintahan Biden belum melakukan pembicaraan khusus dengan Noboa atau pemerintahnya, tetapi akan sangat bersedia untuk membicarakan apa yang dibutuhkan oleh Ekuador, termasuk bantuan investigasi.

    Hingga kini belum ada rencana bagi militer AS untuk mengirim pasukannya, jelas Kirby.

    kp/ha (Reuters/AFP)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Loloskan Resolusi Tuntut Houthi Setop Serangan di Laut Merah

    DK PBB Loloskan Resolusi Tuntut Houthi Setop Serangan di Laut Merah

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan resolusi terbaru yang isinya menuntut kelompok pemberontak Houthi yang berasal dari Yaman untuk “segera” menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di perairan Laut Merah.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024), resolusi itu diloloskan dalam voting yang digelar Dewan Keamanan PBB pada Rabu (10/1) waktu setempat. Rusia, China, Mozambik dan Aljazair memilih abstain, sedangkan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mendukung resolusi tersebut.

    Resolusi yang berhasil diadopsi bersama itu “menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional”.

    Serangan yang semakin meningkat di Laut Merah telah memaksa perusahaan pelayaran untuk menghindari rute perairan tersebut dan memilih beralih ke rute di sekitar Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang semakin menambah waktu dan biaya perjalanan secara signifikan.

    PBB sebelumnya mengatakan pihaknya “sangat prihatin terhadap situasi di Laut Merah, bukan hanya karena situasi itu sendiri, dan risiko yang ditimbulkannya terhadap perdagangan global”.

    Menurut teks yang dilihat AFP, resolusi terbaru itu “mengecam dengan tegas setidaknya dua lusin serangan Houthi terhadap kapal-kapal niaga dan komersial sejak 19 November 2023, ketika Houthi menyerang dan menyita Galaxy Leader dan awaknya”.

    Rentetan serangan Houthi marak di Laut Merah sejak perang berkecamuk antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza pada awal Oktober tahun lalu. Dalam pernyataannya, Houthi mengklaim bertindak dalam solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza.

    Resolusi ini juga menekankan “pelanggaran besar” terhadap embargo senjata pada Houthi, juga menegaskan kembali perlunya semua negara untuk “mematuhi kewajiban mereka”. Resolusi yang diloloskan ini juga “mengecam pasokan senjata” kepada Houthi, yang dekat dengan Iran.

    Rusia memberikan suara abstain setelah tiga usulan amandemen yang diajukannya ditolak. Moskow menuturkan pihaknya khawatir soal koalisi internasional yang dibentuk AS untuk melindungi Laut Merah.

    Diketahui bahwa Washington pada Desember lalu membentuk koalisi internasional yang bertujuan melindungi lalu lintas maritim di Laut Merah dari serangan Houthi. Perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui oleh setidaknya 12 persen perdagangan dunia.

    “Kami tidak bisa untuk tidak khawatir dengan situasi terkini di Laut Merah… Namun, kami khawatir Amerika Serikat dan sekutunya memilih, seperti yang sering terjadi di masa lalu, untuk mengambil jalur penyelesaian sepihak dengan kekerasan,” ucap Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Irak Mendesak Pasukan Militer AS Angkat Kaki dari Negaranya

    Irak Mendesak Pasukan Militer AS Angkat Kaki dari Negaranya

    Baghdad –

    Irak memulai proses mengusir pasukan koalisi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Sementara, AS mengaku tak punya rencana menarik pasukan dari Irak.

    Dilansir Reuters, Rabu (10/1/2024), langkah itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani pada Jumat (5/1) waktu setempat. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah militer AS menewaskan seorang pemimpin milisi di Baghdad dalam aksi balasan untuk serangan terhadap personel militernya di Irak.

    Kematian pemimpin milisi Irak itu memicu kemarahan di kalangan kelompok milisi pro-Iran yang menuntut pemerintah Irak mengakhiri kehadiran koalisi militer AS di negara tersebut. Sudani menyebut Irak sedang membahas tanggal dimulai pengusiran terhadap militer AS secara permanen.

    “Pemerintah sedang menetapkan tanggal dimulainya komite bilateral untuk mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di Irak secara permanen,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Irak.

    Seorang pejabat pemerintahan Baghdad mengatakan komite bilateral itu akan mencakup perwakilan koalisi militer. AS menempatkan 900 tentara di Suriah dan 2.500 tentara di Irak dengan alasan misi memberikan saran dan bantuan kepada pasukan lokal untuk mencegah kebangkitan kelompok Islamic State (ISIS).

    ISIS, pada tahun 2014, menguasai sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak sebelum akhirnya dikalahkan beberapa tahun kemudian. Otoritas Baghdad menetapkan kemenangan atas ISIS di wilayahnya pada Desember 2017.

    PM Sudani diketahui memiliki kendali terbatas atas beberapa faksi yang didukung Iran di Irak. Dukungan faksi pro-Iran itu dibutuhkan oleh Sudani untuk memenangkan pemilu setahun lalu dan kini mereka membentuk blok yang kuat dalam koalisi pemerintahannya.

    Seorang penasihat politik Sudani menilai sang PM berada di bawah tekanan besar dari partai-partai Syiah yang dekat dengan Iran. Partai-partai itu berupaya mengakhiri kehadiran AS di wilayah Irak.

    Masih belum jelas apakah pengumuman yang disampaikan PM Sudani itu semata-mata bertujuan untuk kepentingan internal dan politik atau apakah komite yang disebutnya itu benar-benar akan menjalankan proses yang tak terhindarkan untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Lihat juga Video: Irak Kirimkan 10 Juta Liter Bahan Bakar ke Gaza Lewat Mesir

    AS Tak Punya Rencana Tarik Pasukan dari Irak

    Pemerintah AS menyatakan tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan dari Irak. Hal itu disampaikan meskipun pemerintah Irak telah mengumumkan mereka akan memulai proses penarikan pasukan AS setelah militer AS menewaskan seorang komandan milisi Irak yang didukung Iran pekan lalu.

    “Saya tidak mengetahui adanya rencana apa pun [untuk menarik diri dari Irak],” kata Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS atau Pentagon Mayjen Pat Ryder pada hari Senin (8/1) waktu setempat.

    “Kami tetap fokus pada misi mengalahkan ISIS,” tambah Ryder.

    Tekanan agar pasukan AS mundur semakin meningkat setelah kekalahan ISIS diumumkan dalam beberapa tahun terakhir. Seruan semakin meningkat setelah serangan pekan lalu terhadap komandan milisi Irak Mushtaq Jawad Kasim al-Jawari.

    Ryder mengatakan tidak ada pemberitahuan apapun kepada Departemen Pertahanan tentang rencana mengusir pasukan AS dari negara tersebut. Para pejabat militer AS telah memberi Baghdad waktu untuk mengendalikan serangan-serangan milisi yang didukung Iran.

    Pasukan AS di Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 120 kali serangan sejak Oktober 2023. Serangan terus terjadi setelah serangan Hamas terhadap Israel dan balasan Israel ke Gaza.

    Namun, AS menghindari memberikan serangan balasan di Irak karena sentimen masyarakat Irak yang sudah frustrasi terhadap Washington. Militer AS kemudian hanya menargetkan milisi yang didukung Iran di Irak dan membunuh beberapa petempur dalam lebih dari satu kali serangan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mobil Tiba-tiba Tabrak Gerbang Gedung Putih, Pengemudi Ditangkap

    Mobil Tiba-tiba Tabrak Gerbang Gedung Putih, Pengemudi Ditangkap

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) menangkap seorang pengemudi setelah mobli yang dikemudikannya menabrak gerbang luar kompleks Gedung Putih. Penyelidikan terhadap insiden itu sedang berlangsung.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), Secret Service yang bertugas menjaga keamanan kantor kepresidenan melaporkan bahwa insiden itu terjadi pada Senin (8/1) petang, dengan sebuah mobil tiba-tiba menabrak gerbang luar kompleks kantor kepresidenan AS di Washington DC.

    “Sesaat sebelum pukul 18.00 waktu setempat, sebuah kendaraan menabrak gerbang luar kompleks Gedung Putih,” ucap juru bicara Secret Service AS Anthony Guglielmi dalam pernyataan via media sosial X.

    “Pengemudinya telah ditahan dan kami sedang menyelidiki penyebab dan situasi seputar tabrakan itu,” imbuh Guglielmi.

    Insiden ini terjadi di sisi timur laut kompleks Gedung Putih, dengan Guglielmi memperkirakan adanya “dampak lalu lintas” di ruas jalan 15th Street dan Pennsylvania Avenue.

    Presiden Joe Biden kebetulan sedang berada di luar kota saat insiden itu terjadi.

    Otoritas keamanan setempat tidak mengatakan apakah insiden itu murni kecelakaan lalu lintas atau disengaja dan dimaksudkan sebagai serangan.

    Insiden serupa sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar pagar besi yang lebih tinggi dan lebih kokoh di sekeliling gedung ikonik tersebut.

    Salah satu insiden terjadi tahun 2017 lalu, ketika seorang pria nekat memanjat pagar Gedung Putih dan berjalan-jalan di halamannya selama lebih dari 16 menit sebelum akhirnya ditangkap. Ketika insiden ini terjadi, Presiden Donald Trump yang saat itu menjabat sedang berada di dalam gedung Putih.

    Insiden lainnya terjadi tahun 2014 ketika Barack Obama menjabat Presiden AS. Pada saat itu, seorang veteran Angkatan Darat AS yang gelisah melompati pagar Gedung Putih lalu berlari di halaman dan masuk ke dalam gedung sambil membawa pisau di sakunya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Diminta Israel Bantu Bayar Gaji Warga Palestina, Presiden UEA Menolak!

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta bantuan Uni Emirat Arab (UEA ) untuk membantu negaranya dalam membayar tunjangan “pengangguran” para pekerja Palestina asal Tepi Barat, yang dilarang masuk ke Israel sejak serangan Hamas 7 Oktober tahun lalu.

    Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dengan tegas menolak permintaan Netanyahu tersebut.

    “Mintalah uang kepada Zelensky,” ucap MBZ dengan sinis kepada Netanyahu, merujuk pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti diungkapkan sejumlah sumber yang memahami isu ini kepada Axios, Selasa (9/1/2024).

    Penolakan MBZ itu diungkapkan oleh seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya dan seorang sumber yang berbicara kepada Axios.

    MBZ menyebut nama Zelensky, menurut The Times of Israel, tampaknya dalam upaya menyindir Netanyahu bahwa mungkin saja Presiden Ukraina itu bisa membantu membayar tunjangan pekerja Palestina dengan semua dukungan internasional yang diperoleh Kyiv sejak invasi Rusia dimulai tahun 2022 lalu.

    Penolakan yang diberikan MBZ ini menggarisbawahi posisi banyak negara Arab yang menegaskan tidak akan menanggung biaya untuk mempertahankan status quo di Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah perang.

    “Gagasan bahwa negara-negara Arab akan datang untuk membangun kembali dan membayar tagihan atas apa yang terjadi saat ini, hanyalah angan-angan belaka,” ucap seorang pejabat UEA, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada Axios.

    Sebelum Hamas menyerang wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, sekitar 150.000 warga Palestina dari Tepi Barat memiliki izin memasuki wilayah Israel untuk bekerja.

    Namun segera setelah serangan Hamas, pemerintah Israel memberlakukan penutupan terhadap Tepi Barat dengan alasan keamanan. Langkah itu membuat puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat namun bekerja di Israel tidak bisa lagi memasuki negara Yahudi tersebut.

    Memburuknya perekonomian Palestina dan meningkatnya pengangguran akibat perang telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan badan keamanan Israel. Dalam upaya mencari solusi, Netanyahu berusaha membuat negara lain membayar para pekerja Palestina itu dan beberapa pekan lalu, dia meminta bantuan kepada MBZ. Menurut sejumlah sumber Israel, Netanyahu meminta bantuan terkait Palestina secara luas kepada MBZ.

    MBZ pada awalnya merespons dengan menyatakan siap membantu. Namun ketika Netanyahu secara khusus bertanya apakah UEA bersedia membayar tunjangan para pekerja Palestina, MBZ terkejut.

    Menurut sejumlah sumber, MBZ tidak percaya bahwa Netanyahu berpikir UEA bersedia membayar untuk masalah yang timbul karena keputusan Israel yang tidak mengizinkan para pekerja Palestina masuk ke wilayahnya.

    MBZ, menurut sejumlah sumber yang dikutip Axios, lantas mengatakan kepada Netanyahu bahwa dirinya tidak bisa membantu dan kemudian secara sinis menyarankan PM Israel itu meminta bantuan Zelensky yang mendapatkan banyak orang dari banyak negara saat Ukraina dilanda perang.

    Kantor PM Israel dan Kedutaan Besar UEA di Washington, Amerika Serikat (AS), menolak untuk memberikan komentar.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Ngaku Tak Ada Rencana Tarik Pasukan dari Irak

    AS Ngaku Tak Ada Rencana Tarik Pasukan dari Irak

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari Irak. Hal ini disampaikan meskipun pemerintah Irak telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan pasukan AS setelah militer AS menewaskan seorang komandan milisi Irak yang didukung Iran, pekan lalu.

    “Saya tidak mengetahui adanya rencana apa pun [untuk menarik diri dari Irak],” kata Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS atau Pentagon Mayjen Pat Ryder pada hari Senin (8/1) waktu setempat. Berbicara kepada wartawan di Pentagon, Ryder menambahkan: “Kami tetap fokus pada misi mengalahkan ISIS.”

    Dilansir Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), saat ini, sebanyak 2.500 tentara Amerika di Irak berada di sana sebagai bagian dari peran pengawasan dan bantuan atas undangan pemerintah Irak.

    Namun, tekanan semakin meningkat agar pasukan AS mundur setelah kekalahan ISIS diumumkan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian setelah serangan pekan lalu terhadap komandan milisi Irak Mushtaq Jawad Kasim al-Jawari, seruan tersebut semakin meningkat dari dalam Irak.

    Namun, Ryder mengatakan bahwa Pentagon tidak mengetahui adanya pemberitahuan apa pun kepada Departemen Pertahanan tentang rencana mengusir pasukan AS dari negara tersebut.

    Al-Jawari, pejabat milisi Irak, diyakini memainkan peran penting dalam serangan terhadap pasukan Amerika di Irak selama beberapa bulan terakhir.

    Para pejabat militer AS telah memberi Baghdad waktu untuk mengendalikan serangan-serangan milisi yang didukung Iran. Beberapa hari sebelum Natal, jenderal militer AS untuk Timur Tengah mengadakan pembicaraan dengan Ketua Kepala Staf Gabungan dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk membahas kemungkinan tanggapan, demikian dilaporkan Al Arabiya.

    Setelah beberapa minggu melakukan serangan, Presiden AS Joe Biden hanya memerintahkan serangan balasan di Suriah, yang digambarkan oleh para analis dan mantan pejabat sebagai serangan simbolis meskipun beberapa serangan terhadap pasukan AS dilakukan di Irak.

    Pasukan AS di Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 120 kali serangan sejak Oktober 2023 lalu, setelah serangan Hamas terhadap Israel.

    Namun, AS menghindari memberikan serangan balasan di Irak karena sentimen masyarakat Irak yang sudah frustrasi terhadap Washington. Militer AS kemudian hanya menargetkan milisi yang didukung Iran di Irak dan membunuh beberapa petempur dalam lebih dari satu kali serangan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kim Jong Un Perintahkan Genjot Produksi Kendaraan Peluncur Rudal!

    Kim Jong Un Perintahkan Genjot Produksi Kendaraan Peluncur Rudal!

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memerintahkan peningkatan produksi berbagai jenis kendaraan peluncur rudal. Kim Jong Un menyebut peningkatan itu menjadi tugas penting dalam mempersiapkan “pertarungan militer” dengan musuh.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (5/1/2024), seruan terbaru itu disampaikan Kim Jong Un saat mengunjungi pabrik pembuat peluncur transporter erector (TEL).

    Laporan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) menyebut Kim Jong Un, dalam kunjungan itu, menyatakan bahwa produksi berbagai kendaraan untuk senjata taktis dan strategis merupakan tugas utama dalam memperkuat pencegahan perang nuklir di negara tersebut.

    “(Kim Jong Un) Menekankan bahwa posisi dan peran pabrik sangatlah penting…mengingat situasi sulit yang mengharuskan negara untuk lebih siap dalam menghadapi pertarungan militer dengan musuh, dia mengindikasikan tugas yang harus dipenuhi oleh pabrik,” sebut KCNA dalam laporannya.

    “(Kim Jong Un) Merinci rencana jangka pendek untuk produksi beragam jenis TEL, rencana produksi jangka panjang, dan tugas kapasitas produksi,” imbuh laporan KCNA tersebut.

    Laporan KCNA itu dirilis beberapa jam setelah Gedung Putih Amerika Serikat (AS), pada Kamis (4/1), menuduh Korut memasok rudal balistik dan peluncurnya ke Rusia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Disebutkan juga oleh Washington bahwa beberapa rudal telah ditembakkan oleh Moskow ke Ukraina.

    AS selama berbulan-bulan menuduh Korut memasok peralatan militer ke Rusia, sebagai imbalan atas dukungan teknis Moskow dalam membantu Pyongyang meningkatkan kemampuan militernya. Korut telah membantah keras tuduhan tersebut.

    Saksikan juga ‘Ju Ae, Putri Kim Jong Un yang Tengah Jadi Sorotan Mata-mata Korsel’:

    Pekan lalu saat Partai Buruh Korea menggelar pertemuan penting, Kim Jong memerintahkan militer Korut, juga industri amunisi dan sektor senjata nuklir negaranya, untuk mempercepat persiapan perang. Saat itu, dia juga menyebut bahwa kebijakan AS menjadikan perang tidak bisa dihindari.

    Dalam pertemuan itu, Kim Jong Un juga menekankan bahwa “situasi militer” di Semenanjung Korea telah menjadi “ekstrem” karena konfrontasi dengan AS yang “belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Tahun lalu, Pyongyang berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer, mengabadikan statusnya sebagai negara nuklir dalam konstitusinya, dan melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) tercanggih yang ada dalam pasokannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Militer AS Serang Irak, Pejabat Milisi Pro-Iran Tewas

    Militer AS Serang Irak, Pejabat Milisi Pro-Iran Tewas

    Baghdad –

    Militer Amerika Serikat (AS) menyatakan pasukannya mendalangi serangan yang menewaskan seorang pejabat milisi terkemuka Irak, yang didukung Iran. Pejabat yang tewas diyakini terlibat dalam rentetan serangan terhadap para personel militer AS di wilayah Irak beberapa waktu terakhir.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (5/1/2024), seorang pejabat pertahanan AS yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Washington telah menargetkan pejabat yang didukung Iran di Baghdad, yang diyakini berperan penting dalam rentetan serangan terhadap pasukan AS di wilayah Irak beberapa bulan terakhir.

    “Pasukan AS mengambil tindakan yang diperlukan dan proporsional terhadap Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari (alias Abu-Taqwa), yang merupakan pemimpin Harakat-al-Nujaba,” ungkap pejabat pertahanan AS tersebut kepada Al Arabiya.

    “Abu-Taqwa secara aktif terlibat dalam perencanaan dan melancarkan serangan terhadap para personel Amerika,” sebutnya.

    Pejabat pertahanan AS menyebut serangan itu sebagai serangan membela diri. Disebutkan juga bahwa seorang anggota Harakat-al-Nujaba lainnya tewas dalam serangan tersebut, namun identitasnya tidak diungkap ke publik.

    Ditegaskan oleh pejabat pertahanan AS itu bahwa tidak ada warga sipil yang menjadi korban dan tidak ada infrastruktur atau fasilitas sipil yang terkena dampak serangan tersebut.

    “Amerika Serikat terus mengambil tindakan untuk melindungi pasukan kami di Irak dan Suriah dengan mengatasi ancaman-ancaman yang mereka hadapi,” tegas seorang pejabat AS lainnya kepada Al Arabiya.

    Saksikan juga ‘Momen Ribuan Orang Antarkan Jenazah Wakil Pemimpin Hamas ke Pemakaman’:

    Data militer AS menyebut pasukannya yang ditempatkan di wilayah Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 100 serangan sejak 17 Oktober, menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza hingga saat ini.

    Washington awalnya menghindari untuk merespons serangan-serangan di Irak karena sentimen masyarakat Baghdad yang merasa frustrasi dengan keberadaan pasukan AS. Namun AS kemudian menargetkan milisi-milisi pro-Iran yang ada di Irak dalam rentetan serangan, yang menewaskan sejumlah anggota milisi itu.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin sebelumnya menegaskan bahwa AS memiliki hak untuk membela diri terhadap pihak-pihak yang menyerang pasukannya. Austin juga menuding milisi Kataeb Hezbollah dan Harakat al-Nujaba yang didukung Iran ada di balik sebagian besar serangan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rektor Harvard University Mundur gegara Dugaan Plagiarisme-Antisemitisme

    Rektor Harvard University Mundur gegara Dugaan Plagiarisme-Antisemitisme

    Jakarta –

    Presiden Universitas Harvard Claudine Gay mengundurkan diri setelah menghadapi tuduhan kasus dugaan plagiarisme dan kritikan atas komentarnya tentang antisemitisme di kampus. Claudine Gay menilai keputusan mundur adalah jalan terbaik.

    Dilansir BBC, Rabu (3/1/2024), Claudine Gay menghadapi tekanan besar untuk mengundurkan diri dalam beberapa pekan terakhir.

    Dalam surat pengunduran dirinya, Claudine Gay mengatakan pengunduran dirinya adalah jalan terbaik untuk Universitas Harvard. Dia mengaku sedih atas tuduhan tersebut.

    “Sungguh menyedihkan jika ada keraguan terhadap komitmen saya dalam menghadapi kebencian dan menjunjung tinggi ketelitian ilmiah,” katanya.

    “Ini bukanlah keputusan yang mudah. Memang benar, ini adalah keputusan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata,” lanjut Claudine Gay, sambil menambahkan bahwa pengunduran dirinya akan memungkinkan Harvard untuk “fokus pada institusi dibandingkan individu mana pun”.

    Claudine Gay mengatakan dia telah menjadi sasaran ancaman pribadi dan ‘permusuhan rasial’.

    Claudine Gay diketahui menjabat sebagai Presiden Universitas Harvard selama 6 bulan. Dia merupakan orang kulit hitam pertama dan wanita kedua yang ditunjuk untuk memimpin Universitas Ivy League. Masa jabatannya adalah yang terpendek dalam sejarah Harvard.

    Dalam sidang kongres yang menegangkan bulan lalu, Dr Gay mengatakan seruan untuk membunuh orang-orang Yahudi adalah hal yang menjijikkan. Namun, dia menambahkan bahwa hal ini bergantung pada konteks apakah komentar tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik Harvard mengenai penindasan dan pelecehan.

    Komentar tersebut memicu reaksi luas dan dia kemudian meminta maaf dalam sebuah wawancara dengan surat kabar mahasiswa universitas tersebut. “Ketika kata-kata memperkuat kesusahan dan rasa sakit, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa merasakan apa pun selain penyesalan,” kata Dr Gay.

    Setelah itu, sejumlah politisi dan beberapa alumni terkemuka menyerukan agar dia mundur atas komentar tersebut. Namun hampir 700 anggota staf mendukungnya dalam sebuah surat dan pihak universitas mengatakan dia akan tetap mempertahankan pekerjaannya meskipun ada kontroversi.

    Sejak kasus itu mencuat, media AS menemukan beberapa kasus dugaan plagiarisme dalam catatan akademisnya. Dewan Harvard menyelidiki tuduhan tersebut bulan lalu, dan menemukan dua makalah terbitan yang memerlukan kutipan tambahan.

    Namun dewan tersebut mengatakan bahwa dia tidak melanggar standar kesalahan penelitian.

    Klaim lain bahwa Dr Gay gagal mengutip sumber akademis dengan benar muncul hanya beberapa jam sebelum dia mengundurkan diri pada hari Selasa dan diterbitkan secara anonim di surat kabar konservatif Washington Free Beacon.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kim Jong Un: Perang di Korea Bisa Pecah Kapan Saja

    Kim Jong Un: Perang di Korea Bisa Pecah Kapan Saja

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan pasukan militernya untuk bersiap perang di semenanjung Korea. Kim mengatakan bahwa perang di semenanjung Korea bisa “pecah kapan saja.”

    Seperti dilaporkan kantor berita Korut, KCNA, Minggu (31/12), hal itu diungkap Kim Jong Un dalam pidatonya di pertemuan partai akhir tahun Partai Buruh Korea.

    “[Ini adalah] kondisi yang mesti diterima bahwa perang dapat pecah kapan saja di semenanjung Korea akibat gerakan sembrono musuh yang ingin menyerang kita,” kata Kim.

    Kim berujar demikian setelah beberapa waktu belakangan terus mendesak militernya untuk segera menggenjot program nuklir. Dalam pertemuan partai itu, sejumlah rencana untuk pengembangan militer lebih lanjut disepakati untuk 2024.

    Beberapa di antaranya yaitu soal peluncuran tiga satelit mata-mata, pembangunan pesawat tak berawak, pengembangan kemampuan peperangan elektronik, serta penguatan kekuatan nuklir dan rudal.

    Dilansir dari AFP, dalam pertemuan itu, Kim juga menuduh Amerika Serikat telah menimbulkan “berbagai jenis ancaman militer” di wilayahnya dan memerintahkan angkatan bersenjata Korut untuk mempertahankan “kemampuan respons perang yang luar biasa.”

    Awal bulan ini, AS mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan, dan menerbangkan pembom jarak jauh dalam latihan militer dengan Korsel dan Jepang.

    Korut sejak awal menyebut pengerahan senjata strategis seperti pembom B-52 dalam latihan militer bersama AS-Jepang-Korsel merupakan “langkah provokatif perang nuklir yang disengaja.”

    Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Kim juga menegaskan tak akan lagi berdamai dan bersatu dengan Korea Selatan. Dia kembali menggarisbawahi bahwa “situasi krisis yang tak terkendali” telah dipicu oleh Seoul dan Washington.

    Hubungan Korut dan Korsel telah mencapai titik terendah tahun ini, akibat peluncuran satelit mata-mata Pyongyang pada November lalu.

    Peluncuran itu membuat Seoul geram dan memutuskan untuk menangguhkan sebagian perjanjian militer 2018 antar kedua negara Korea yang bertujuan meredam ketegangan.

    Pyongyang yang tak terima pun langsung membatalkan perjanjian begitu saja. Korut juga bersumpah tak akan mau lagi menjalin perjanjian dengan Korea Selatan.

    (AFP, blq/end)