Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Biden Sesalkan Pasokan Bom AS ke Israel Dipakai Bunuh Warga Sipil Gaza

    Biden Sesalkan Pasokan Bom AS ke Israel Dipakai Bunuh Warga Sipil Gaza

    Washington DC –

    Penyesalan disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait pasokan bom dari Washington yang digunakan militer Israel dalam serangan yang menewaskan banyak warga sipil Palestina dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza beberapa bulan terakhir.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), Biden dalam wawancara dengan CNN, pada Rabu (8/5) waktu setempat, menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas kenyataan bahwa warga sipil telah terbunuh akibat dijatuhkannya bom-bom pasokan AS oleh Israel di wilayah Palestina.

    Pengakuan dan penyesalan Biden itu disampaikan setelah AS menangguhkan pengiriman pasokan bom untuk Israel sejak pekan lalu, karena mengkhawatirkan bom-bom pasokannya digunakan untuk menyerang Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

    “Warga sipil terbunuh di Gaza sebagai akibat bom-bom tersebut dan cara-cara lainnya yang mereka (Israel-red) lakukan untuk menyerang pusat-pusat populasi,” ucap Biden ketika ditanya soal pasokan bom seberat 2.000 pon dari AS untuk Israel.

    “Itu salah,” sebutnya.

    Pemerintah AS, pada Selasa (7/5) waktu setempat, mengonfirmasi laporan media yang menyebut Washington menangguhkan pengiriman pasokan bom berat, yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat besar-besaran di Rafah yang menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina.

    Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, membenarkan bahwa Washington, sejak pekan lalu, telah menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel dianggap belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai rencana operasi darat besar-besaran ke Rafah.

    Sebelumnya, Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah. Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza tahun lalu.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk mengatasi Rafah, untuk mengatasi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Komentar Biden itu menjadi peringatan publik pertamanya menyangkut ancaman pengiriman senjata kepada Israel, sejak perang berkecamuk tahun lalu. Itu juga menjadi pernyataan publik Biden yang menggunakan bahasa paling keras terhadap Tel Aviv, dalam upaya mencegah invasi darat besar-besaran di Rafah.

    Di sisi lain, peringatan dari Biden itu juga menggarisbawahi keretakan yang semakin besar antara AS dan Israel, sekutu terkuatnya di Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah, kota paling selatan di Jalur Gaza yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina.

    Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (9/5/2024), peringatan terbaru ini dilontarkan Biden setelah AS sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman bom berat untuk Israel, sekutunya, di tengah kekhawatiran rencana invasi darat secara besar-besaran oleh Tel Aviv terhadap Rafah, yang terletak dekat perbatasan Mesir.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk menghadapi Rafah, untuk menghadapi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Komentar Biden itu menjadi peringatan publik pertamanya menyangkut ancaman pengiriman senjata kepada Israel, sejak perang berkecamuk tahun lalu. Itu juga menjadi pernyataan publik Biden yang menggunakan bahasa paling keras terhadap Tel Aviv, dalam upaya mencegah invasi darat besar-besaran di Rafah.

    Di sisi lain, peringatan dari Biden itu juga menggarisbawahi keretakan yang semakin besar antara AS dan Israel, sekutu terkuatnya di Timur Tengah.

    Biden yang menyebut dirinya seorang Zionis, telah sejak lama menolak untuk menghentikan pasokan senjata apa pun terhadap Israel, yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setiap tahunnya. Dia sebelumnya bahkan mendorong Kongres AS untuk meningkatkan bantuan militer untuk Tel Aviv usai serangan Hamas tahun lalu.

    Namun, menurut para pejabat AS yang enggan disebut namanya, Biden terpaksa mengambil langkah-langkah bertentangan dengan pendiriannya setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap Rafah dan mengabaikan seruan publik dari Biden.

    Netanyahu telah bersumpah untuk melancarkan serangan darat terhadap Rafah, sebagai bagian dari operasi militer untuk melenyapkan Hamas setelah kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza untuk menyerang secara mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Tel Aviv telah menentang keberatan Washington dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi.

    Ketika ditanya soal kehadiran tank Israel di Rafah, Biden menyatakan: “Mereka belum mendatangi pusat-pusat populasi.”

    “Apa yang mereka lakukan adalah tepat di perbatasan dan menyebabkan masalah, saat ini, dengan Mesir, dan saya telah bekerja sangat keras untuk memastikan kita mendapatkan hubungan dan bantuan,” ucap Biden saat berbicara kepada CNN.

    Dalam pernyataannya, Biden berjanji bahwa AS akan “terus memastikan keamanan Israel dalam hal Iron Dome dan kemampuan mereka merespons serangan”.

    Namun, Biden juga menegaskan bahwa dirinya telah “memperjelas kepada Bibi (nama panggilan Netanyahu) dan kabinet perangnya — bahwa mereka tidak akan mendapatkan dukungan kami jika mereka benar-benar mendatangi pusat-pusat populasi” di Rafah.

    Lebih lanjut, Biden mungkin khawatir akan mengesampingkan para pemilih berhaluan tengah di AS jika dia bertindak terlalu jauh. Sementara Netanyahu menyadari dirinya membutuhkan dukungan AS pada saat kemarahan global semakin meningkat terhadap Israel.

    “Kami tidak akan meninggalkan keamanan Israel. Kami menjauhi kemampuan Israel untuk mengobarkan perang di area-area tersebut,” jelas Biden dalam wawancara dengan CNN.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    Tel Aviv –

    Militer Israel memberikan respons santai atas keputusan Amerika Serikat (AS), sekutunya, menangguhkan pengiriman bom di tengah kekhawatiran rencana invasi darat besar-besaran oleh Tel Aviv ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Seperti dilansir media lokal, The Times of Israel, Kamis (9/5/2024), juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa sekutu menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi “di balik pintu tertutup”.

    Saat ditanya soal isu tersebut dalam konferensi pers yang digelar surat kabar Yedioth Ahronoth di Tel Aviv pada Rabu (8/5), Hagari menggambarkan koordinasi antara Israel dan AS telah mencapai “ruang lingkup yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut saya, dalam sejarah Israel”.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal penangguhan pengiriman pasokan bom berat oleh AS, Hagari memberikan jawaban diplomatis.

    “Kami bertanggung jawab atas kepentingan keamanan Israel dan kami memperhatikan kepentingan AS di arena,” ucapnya.

    Dia kemudian memuji skala kerja sama antara markas besar Angkatan Bersenjata Israel (IDF) dan Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) selama perang.

    “Ada sesuatu yang lebih penting daripada bantuan keamanan dan itu adalah dukungan operasional,” ujarnya.

    Pemerintah AS, pada Selasa (7/5) waktu setempat, mengonfirmasi laporan media yang menyebut Washington sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman pasokan bom berat, yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat di Rafah yang menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina.

    Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, mengungkapkan bahwa Washington telah menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel dianggap belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai rencana operasi darat besar-besaran ke Rafah.

    AS diketahui dengan tegas menentang serangan darat besar-besaran ke Rafah, dan meyakini bahwa Israel tidak mungkin melancarkan serangan itu sembari menjamin keselamatan lebih dari satu juta warga Palestina yang berlindung di sana.

    Langkah AS itu menandai pertama kalinya, sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Presiden Joe Biden bertindak berdasarkan peringatan yang dia berikan kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Seruan Agar Dunia Cegah Israel Genosida di Rafah

    Gaza City –

    Israel mulai bergerak melakukan agresi militer ke wilayah Rafah, Jalur Gaza, Palestina. Seruan ke dunia internasional untuk mencegah Israel melakukan genosida di Rafah.

    Adapun invasi Israel ini dibenarkan Hamas. Hamas yang mengontrol Jalur Gaza menilai tindakan Israel sebagai bencana kemanusiaan.

    “Masuknya Israel ke Rafah pada Senin malam merupakan bencana kemanusiaan, yang merupakan ancaman langsung terhadap lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina,” kata Hamas dilansir CNN, Selasa (7/5/2024).

    Kelompok militan tersebut mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ‘meluncurkan agresi darat’ di Rafah untuk mengambil kendali atas perbatasan Palestina dengan Mesir. Hamas menilai hal tersebut bakal berdampak buruk bagi kondisi kemanusiaan di Rafah yang kini dipenuhi pengungsi akibat perang. Total, sampai saat ini, 27 orang telah tewas imbas operasi militer tersebut.

    “Setidaknya 27 orang, termasuk enam wanita dan sembilan anak-anak, tewas di Rafah sejak Senin malam,” ujar salah satu sumber rumah sakit di kota Gaza selatan.

    Berbagai video dari Rafah pada hari Selasa menunjukkan aktivitas militer Israel yang intens di wilayah tersebut. Terutama di Rafah timur dan di wilayah sekitar penyeberangan ke Mesir.

    Alasan Israel Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan maksud pihaknya melakukan agresi militer di Rafah. Dia menegaskan itu untuk mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza dan melenyapkan Hamas.

    “Saya suruh operasi di Rafah. Dalam beberapa jam, pasukan kami mengibarkan bendera Israel di penyeberangan Rafah dan menurunkan bendera Hamas,” kata Netanyahu dilansir CNN, Rabu (8/5).

    Dia menegaskan ada dua tujuan utama agresi militer di Rafah. Salah satunya, kata dia, untuk melenyapkan Hamas.

    “Pintu masuk ke Rafah memiliki dua tujuan utama perang; kembalinya sandera kami dan eliminasi Hamas,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan pihaknya akan terus melakukan agresi militer di Rafah sampai Hamas lenyap. Kalaupun tidak, dia menyebut agresi akan berlanjut sampai sandera-sandera dikembalikan.

    Dilansir CNN, Rabu (8/5/2024), Gallant mengaku yang memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk merebut penyeberangan Rafah dan melaksanakan misinya.

    “Operasi ini akan berlanjut sampai kita melenyapkan Hamas di wilayah Rafah dan seluruh Jalur Gaza, atau sampai sandera pertama kembali,” kata Gallant.

    AS Setop Kirim Bom ke Israel

    Pemerintah Amerika Serikat ternyata juga telah menghentikan pengiriman bom ke Israel sejak pekan lalu karena kekhawatiran negara itu akan menyerang kota Rafah di Gaza selatan. Ini menandai pertama kalinya dalam konflik tersebut, Presiden Joe Biden mengurangi bantuan militer kepada sekutu utama AS tersebut.

    Washington menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai operasi darat besar-besaran,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5).

    Hal ini disampaikan seiring Gedung Putih mengecam penutupan perbatasan Rafah dengan Mesir yang “tidak dapat diterima” setelah Israel mengirim tank-tank pada Selasa pagi waktu setempat.

    Penghentian pengiriman senjata ke Israel ini menandai pertama kalinya Biden bertindak berdasarkan peringatan yang ia berikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Pejabat AS itu mengatakan pemerintahan Biden mengambil keputusan mengenai senjata tersebut ketika tampaknya Israel berada di ambang operasi darat besar-besaran di Rafah. Rencana serangan darat ke Rafah ini telah ditentang keras oleh Washington karena lebih dari satu juta orang berlindung di sana.

    Israel Didesak Setop Invasi di Rafah

    Pemerintah Qatar mendesak masyarakat internasional untuk mencegah “genosida” di Rafah menyusul perebutan perbatasan kota Gaza dengan Mesir tersebut oleh Israel dan ancaman serangan yang lebih luas.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/5/2024), dalam sebuah pernyataan, negara Teluk, yang menjadi penengah antara Israel dan kelompok Hamas tersebut, menyerukan “tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah kota tersebut diserang dan dilakukannya kejahatan genosida”.

    Hal senada juga disuarakan Indonesia. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel di Rafah. Kemlu RI menilai tindakan Israel sebagai puncak kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina,” ucap Kemlu RI lewat akun resmi X @Kemlu_RI, dilihat detikcom, Rabu (8/5).

    Kemlu RI menilai segala upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina tidak dapat diterima. Tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan.

    “Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Kemlu RI.

    Kemlu RI pun menegaskan pentingnya mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghentikan aksi brutal Israel.

    “Indonesia menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan,” tutur Kemlu RI.

    “Komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, harus segera menghentikan kejahatan brutal Israel dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar,” lanjut keterangan tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Heboh! AS Selidiki Boeing Atas Dugaan Pemalsuan Catatan 787 Dreamliner

    Heboh! AS Selidiki Boeing Atas Dugaan Pemalsuan Catatan 787 Dreamliner

    Washington DC –

    Otoritas keselamatan udara Amerika Serikat (AS) sedang menyelidiki apakah raksasa produsen pesawat, Boeing, telah menyelesaikan pemeriksaan yang diwajibkan terhadap pesawat jenis 787 Dreamliner buatannya. Penyelidikan juga fokus pada dugaan apakah karyawan Boeing memalsukan catatan soal 787 Dreamliner.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (7/5/2024), penyelidikan itu diumumkan oleh Otoritas Penerbangan Federal (FAA) pada Senin (6/5) waktu setempat.

    FAA menjelaskan bahwa permasalahan berpusat pada apakah Boeing telah melakukan inspeksi yang diwajibkan untuk “mengonfirmasi bounding dan grounding yang memadai di mana bagian sayap terpasang pada badan pesawat jenis 787 Dreamliner tertentu”.

    Dalam pernyataannya, FAA mengatakan pihaknya meluncurkan penyelidikan setelah Boeing memberi tahu pihaknya bahwa mereka mungkin belum menyelesaikan inspeksi yang diwajibkan, yang diperlukan untuk memastikan aliran listrik yang aman dan fungsional antar komponen pesawat.

    “FAA sedang menyelidiki apakah Boeing telah menyelesaikan inspeksi dan apakah karyawan perusahaan itu mungkin memalsukan catatan pesawat,” jelas FAA dalam pernyataannya.

    “Pada saat yang sama, Boeing sedang memeriksa ulang seluruh pesawat 787 yang masih dalam sistem produksi dan juga harus menyusun rencana untuk mengatasi armada yang sudah ditugaskan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat juga Video ‘Mantap! Pertumbuhan Ekonomi RI Kalahkan AS-Jepang’:

    Isu tersebut muncul setelah seorang staf Boeing mengamati adanya “ketidakberesan” dan mengadukan masalah itu kepada supervisor yang kemudian mengangkat masalah itu lebih lanjut.

    “Kami segera meninjau masalah ini dan mengetahui bahwa beberapa orang telah melanggar kebijakan perusahaan dengan tidak melakukan pengujian yang diwajibkan, namun mencatat pekerjaan telah selesai,” ucap kepala program Boeing 787, Scott Stocker, dalam penjelasan via email kepada stafnya.

    “Kami segera memberi tahu regulator kami tentang apa yang kami pelajari dan mengambil tindakan perbaikan yang cepat dan serius dengan beberapa rekan satu tim,” imbuhnya, sembari menambahkan bahwa staf teknik memutuskan masalah itu tidak memicu risiko keselamatan penerbangan secara langsung.

    Penyelidikan oleh FAA ini menambah serangkaian masalah yang dihadapi Boeing setelah insiden penerbangan Alaska Airlines yang nyaris menjadi bencana pada Januari lalu, ketika panel badan pesawat meletus dan copot di udara.

    FAA telah memberikan waktu tiga bulan kepada Boeing untuk mempresentasikan rencananya dalam mengatasi “masalah pengendalian kualitas sistemis”.

    Lihat juga Video ‘Mantap! Pertumbuhan Ekonomi RI Kalahkan AS-Jepang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geger Tentara AS Ditahan di Rusia, Gimana Ceritanya?

    Geger Tentara AS Ditahan di Rusia, Gimana Ceritanya?

    Washington DC –

    Seorang tentara Amerika Serikat (AS) ditangkap saat mengunjungi kekasihnya di kota pelabuhan Vladivostok, Rusia. Tentara berusia 34 tahun ini dituduh mencuri dari kekasihnya tersebut, dan saat ini berada dalam tahanan otoritas Rusia.

    Seperti dilansir Associated Press, Selasa (7/5/2024), sejumlah sumber pejabat AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa tentara yang ditahan di Rusia itu bernama Gordon Black (34), berpangkat Staff Sergeant dan ditugaskan di Korea Selatan (Korsel).

    Black disebut sedang dalam proses pemulangan ke Fort Cavazos di Texas saat penahanan ini terjadi.

    Menurut para pejabat AS itu, Black yang berstatus sudah menikah ini, ternyata pergi ke Rusia untuk menemui kekasihnya sejak lama. Penahanan Black ini semakin memperumit hubungan antara AS dan Rusia yang telah bersitegang seiring berlarut-larutnya perang di Ukraina beberapa tahun terakhir.

    Juru bicara Angkatan Darat AS, Cynthia Smith, membenarkan bahwa seorang tentara AS ditahan di Vladivostok, yang menjadi lokasi pelabuhan utama militer dan komersial Rusia di perairan Pasifik. Smith menyebut tentara AS itu ditahan sejak Kamis (2/5) pekan lalu atas tuduhan melakukan pelanggaran kriminal.

    Dia menambahkan bahwa otoritas Rusia telah memberitahu pemerintah AS soal penahanan itu, dan pihak Angkatan Darat AS telah mengabarkannya kepada keluarga sang tentara.

    “Departemen Luar Negeri AS memberikan dukungan konsuler yang layak kepada tentara di Rusia,” ucap Smith dalam pernyataannya.

    Lihat juga Video ‘Polisi Bongkar Tenda Massa Pro-Palestina di Universitas Virginia AS’:

    Menurut para pejabat AS yang dikutip Associated Press, wanita Rusia yang menjadi kekasih Black itu pernah tinggal di Korsel. Pada musim gugur lalu, wanita itu dan Black terlibat pertengkaran.

    Setelah itu, wanita Rusia tersebut meninggalkan Korsel. Namun, tidak diketahui apakah wanita Rusia itu terpaksa pergi atau apakah ada peran otoritas berwenang Seoul dalam masalah ini.

    Para pejabat AS itu juga mengatakan bahwa Black, yang seorang prajurit infanteri, tidak memberitahu unitnya jika dia akan pergi ke Rusia, dan tidak mendapatkan izin apa pun untuk pergi ke negara tersebut.

    Menurut para pejabat AS itu, Black pada dasarnya sedang cuti karena dia meninggalkan Korsel untuk dipindahkan kembali ke kampung halamannya di Fort Cavazos.

    Tidak diketahui secara jelas apakah personel militer AS secara khusus dilarang bepergian ke Rusia, meskipun Departemen Luar Negeri AS sangat mengimbau warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke negara tersebut.

    Rusia diketahui menahan sejumlah warga AS di penjara-penjaranya, termasuk seorang pejabat eksekutif perusahaan keamanan bernama Paul Whelan dan seorang wartawan Wall Street Journal bernama Evan Gershkovich. Pemerintah AS menanggap keduanya ditahan secara tidak sah oleh Rusia dan telah berusaha menegosiasikan pembebasan mereka.

    Lihat juga Video ‘Polisi Bongkar Tenda Massa Pro-Palestina di Universitas Virginia AS’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nyaris 2.200 Orang Ditangkap dalam Aksi Pro-Palestina di Kampus AS

    Nyaris 2.200 Orang Ditangkap dalam Aksi Pro-Palestina di Kampus AS

    Washington DC –

    Total hampir 2.200 orang ditangkap polisi selama unjuk rasa pro-Palestina yang digelar di kampus-kampus di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) dalam beberapa minggu terakhir. Dalam aksinya, para demonstran yang kebanyakan mahasiswa itu mendirikan kemah dan menduduki bangunan di kampus mereka.

    Seperti dilansir Associated Press, Jumat (3/5/2024), para personel kepolisian di berbagai wilayah AS yang dikerahkan untuk menangani aksi mahasiswa itu terkadang menggunakan peralatan antihuru-hara, kendaraan taktis, bahkan perangkat flash-bang untuk membersihkan lokasi demo.

    Satu polisi secara tidak sengaja menembakkan senjatanya di dalam gedung administrasi Universitas Columbia di New York saat membersihkan para demonstran yang berkemah di dalam gedung. Universitas Columbia menjadi perintis aksi pro-Palestina yang kini meluas ke kampus-kampus lainnya di AS.

    Untungnya, menurut laporan Departemen Kepolisian New York (NYPD), tidak ada yang terluka akibat tembakan yang tidak sengaja dilepaskan oleh polisi di dalam Hamilton Hall di kampus Universitas Columbia pada Selasa (30/4) malam waktu setempat.

    Disebutkan oleh NYPD dalam pernyataannya bahwa polisi itu berusaha menggunakan senter yang terpasang pada senjata api yang dibawanya pada saat itu dan malah menembakkan satu peluru yang mengenai bingkai di dinding.

    Menurut pejabat kepolisian setempat, terdapat beberapa polisi lainnya di sekitar lokasi kejadian, namun tidak ada mahasiswa sama sekali. Rekaman bodycam atau kamera yang terpasang pada tubuh polisi itu menunjukkan momen saat pistol yang dibawa polisi itu meletus.

    Namun kantor kejaksaan setempat sedang melakukan peninjauan, yang menjadi praktik standar untuk insiden semacam itu.

    Lebih dari 100 orang ditahan selama penindakan keras terhadap aksi pro-Palestina di Universitas Columbia beberapa waktu terakhir. Namun angka itu hanya sebagian kecil dari total penangkapan yang terjadi akibat aksi memprotes perang Israel di Gaza yang marak di kampus-kampus AS.

    Penghitungan yang dilakukan Associated Press mencatat setidaknya 56 insiden penangkapan di 43 perguruan tinggi atau universitas berbeda di AS sejak 18 April lalu. Angka tersebut didasarkan pada laporan Associated Press dan pernyataan dari universitas juga lembaga penegak hukum AS.

    Pada Kamis (2/5), polisi menyerbu kerumunan demonstran di Universitas California di Los Angeles (UCLA) dan menahan 200 demonstran setelah ratusan orang mengabaikan perintah untuk meninggalkan lokasi. Beberapa demonstran membentuk rantai manusia saat polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan massa.

    Kepolisian merobohkan barikade kayu, palet, pagar besi dan tempat sampah yang disusun para demonstran, kemudian merobohkan kanopi juga tenda.

    Seperti di UCLA, para demonstran yang berkemah yang menyerukan pihak universitas untuk menghentikan bisnis dengan Israel atau perusahaan yang mereka sebut mendukung perang di Jalur Gaza telah menyebar ke kampus-kampus lainnya di AS.

    Israel melabeli aksi pro-Palestina itu sebagai antisemitisme, sedangkan para pengkritik Tel Aviv menyebut tuduhan semacam itu dimaksudkan untuk membungkam oposisi. Para penyelenggara aksi, beberapa di antaranya adalah orang Yahudi sendiri, menyebutnya sebagai gerakan damai untuk membela hak Palestina dan memprotes perang.

    Presiden Joe Biden, pada Kamis (2/5) waktu setempat, membela hak para mahasiswa untuk menggelar aksi protes damai, namun mengecam kekacauan yang terjadi beberapa hari terakhir.

    Aksi pro-Palestina ini dimulai di Universitas Columbia pada 17 April lalu, dengan para mahasiswa menyerukan diakhirinya perang di Gaza yang menewaskan lebih dari 34.000 orang sejauh ini.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    AS-Saudi Akan Sepakati Pakta Keamanan, Bagian dari Normalisasi Israel

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya “sangat dekat” dalam mencapai kesepakatan bilateral dengan Arab Saudi, mengenai jaminan keamanan dari Washington dan bantuan nuklir sipil. Kesepakatan itu diperlukan karena menjadi bagian dari upaya normalisasi Saudi dengan Israel, yang didorong AS.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (3/5/2024), kesepakatan itu diatur dalam rancangan kerja yang menguraikan prinsip dan proposal yang bertujuan memulihkan upaya AS membentuk kembali kawasan yang bergejolak, yang terhenti oleh serangan Hamas terhadap Israel dan pecahnya perang di Jalur Gaza.

    Tampaknya ini menjadi strategi jangka panjang yang menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah ketidakpastian mengenai bagaimana perang Gaza akan berakhir.

    Para perunding AS dan Saudi, untuk saat ini, memprioritaskan perjanjian keamanan bilateral yang kemudian akan menjadi bagian dari paket perjanjian lebih luas yang diajukan kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang nantinya harus memutuskan apakah akan mencapai konsesi untuk mengamankan hubungan bersejarah dengan Riyadh.

    “Menteri Luar Negeri telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi pekan ini ketika dia berada di Riyadh… dan kami hampir mencapai kesepakatan mengenai bagian bilateral dari perjanjian normalisasi,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Kamis (2/5) waktu setempat, merujuk pada kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke Riyadh baru-baru ini.

    Lebih lanjut, Miller memperkirakan bahwa rinciannya bisa diselesaikan “dalam waktu yang sangat singkat”.

    Namun seperti disinggung oleh Miller, Saudi bersikukuh bahwa setiap perjanjian potensial harus mencakup jalur, yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dibatalkan, menuju ke pembentukan negara Palestina.

    Sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih besar, ada perjanjian bilateral antara Washington dan Riyadh, yang sedang diupayakan mencakup pakta pertahanan, kerja sama di bidang kecerdasan buatan, serta program nuklir sipil Saudi.

    “Ada beberapa detail yang harus terus kami kerjakan, namun kami pikir kami bisa mencapai kesepakatan mengenai detail tersebut dalam waktu yang sangat singkat,” ucap Miller saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Dia menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada bagian terpisah, seperti proposal soal jalur menuju negara Palestina dan jaminan keamanan bagi Israel. Diketahui bahwa Israel yang dipimpin oleh Netanyahu telah berulang kali menolak pembentukan negara Palestina.

    Lebih lanjut, Miller mengatakan bahwa kesepakatan yang lebih luas hanya akan tercapai jika semua perjanjian sejalan. Dia juga merujuk pada sikap tegas Saudi soal negara Palestina dan bahwa tidak akan ada kesepakatan normalisasi dengan Israel selama perang masih berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Mengajukan proposal, itu satu hal, proposal yang bisa membawa kita kepada Israel (untuk normalisasi),” ucapnya.

    “Arab Saudi telah memperjelas bahwa sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi dengan Israel, mereka memiliki dua persyaratan: 1) Ketenangan di Gaza, dan 2) Jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ungkap Miller dalam pernyataannya.

    Dalam pernyataannya, Miller menilai bahwa kesepakatan normalisasi akan menjadi yang tepat untuk dilakukan bagi rakyat Palestina dan untuk tujuan jangka panjang Israel dalam menjalin hubungan normal dengan negara-negara tetangganya.

    “Hal ini akan mengisolasi Iran, dan secara signifikan, hal ini akan mengatasi beberapa tantangan nyata yang akan dihadapi Israel di Gaza ketika Anda melihat akhir konflik ini dengan memikirkan bagaimana membangun kembali Gaza, dengan memikirkan bagaimana memberikan keamanan kepada Gaza,” jelasnya.

    “Jadi pada akhirnya, pemerintah Israel harus membuat pilihan mengenai apa yang terbaik bagi rakyatnya,” imbuh Miller.

    “Tetapi bagi Amerika Serikat, kami akan berupaya menyelesaikan proposal yang sedang kami kerjakan dengan mitra-mitra Arab kami, dan kami akan mengedepankan sudut pandang tersebut, dan Israel bisa mengambil keputusan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tuduhan Terbaru AS ke Rusia soal Pakai Senjata Kimia di Ukraina

    Tuduhan Terbaru AS ke Rusia soal Pakai Senjata Kimia di Ukraina

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) melempar tuduhan ke Rusia. Tuduhan itu berupa serangan senjata kimia Rusia terhadap Ukraina.

    Washington juga menyebut Moskow telah melanggar Konvensi Senjata Kimia. Tuduhan itu dilontarkan Departemen Luar Negeri AS dalam factsheet yang dirilis pada Rabu (1/5) waktu setempat.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (2/5/2024), AS menyebut Rusia tidak hanya menggunakan agen kimia chloropicrin, tapi juga menggunakan “agen pengendali kerusuhan (gas air mata) sebagai metode peperangan di Ukraina.

    “Penggunaan bahan kimia semacam itu bukanlah sebuah insiden terisolasi, dan mungkin didorong oleh keinginan pasukan Rusia untuk mengusir pasukan Ukraina dari posisi yang dibentengi dan mencapai keuntungan taktis di medan perang,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam factsheet-nya.

    AS Beri Sanksi ke Perusahaan Bantu Rusia

    Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi besar-besaran yang bertujuan melumpuhkan kemampuan militer dan industri Rusia. Termasuk menargetkan hampir 300 entitas di wilayah Rusia, China, dan beberapa negara lainnya yang dituduh mendukung invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina.

    Rentetan sanksi itu dimaksudkan untuk menghukum perusahaan-perusahaan yang membantu Moskow memperoleh senjata untuk perangnya di Ukraina. Mereka juga menargetkan entitas pemerintah dan perusahaan Rusia yang terlibat dalam program senjata kimia dan biologi di negara tersebut.

    Rusia telah mengatakan pihaknya tidak lagi memiliki persenjataan kimia militer. Namun negara itu menghadapi tekanan untuk lebih transparan mengenai dugaan penggunaan senjata beracun.

    Menurut Institut Kesehatan Nasional AS, agen kimia clroropicrin digunakan sebagai agen perang dan pestisida. Jika terhirup, maka bisa memicu risiko kesehatan.

    “Tindakan hari ini akan semakin mengganggu dan menurunkan upaya perang Rusia dengan menyerang pangkalan industri militernya dan jaringan penghindaran yang membantu memasoknya,” ucap Menteri Keuangan AS Janey Yellen dalam pernyataannya.

    Sebagai bagian dari tindakan tersebut, Departemen Luar Negeri AS memasukkan individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sektor energi, pertambangan, dan logam Rusia ke dalam daftar hitam.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

    Sanksi ke Rusia-China

    Sanksi terbaru dijatuhkan Amerika Serikat (AS) untuk Rusia sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina yang belum berakhir. AS juga menghukum perusahaan-perusahaan China yang mendukung persenjataan Rusia.

    “Tindakan hari ini akan semakin mengganggu dan melemahkan upaya perang Rusia dengan mengejar pangkalan industri militernya dan jaringan penghindaran yang membantu memasoknya,” kata Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, dilansir AFP, Kamis (2/5).

    Dilansir Associated Press (AP), ada ratusan perusahaan dan orang yang terkait pengembangan persenjataan Rusia. Puluhan di antaranya adalah dari China yang membantu Kremlin untuk keluar dari sanksi atas kematian oposisi Rusia, Alexei Navalny.

    Tindakan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri ini menargetkan pangkalan industri militer Rusia, program senjata kimia, serta orang-orang dan perusahaan di negara ketiga yang membantu Rusia memperoleh komponen senjata ketika invasi mereka ke Ukraina telah memasuki tahun ketiga.

    Sementara itu, Senat memberikan persetujuan akhir terhadap undang-undang yang melarang impor uranium Rusia, sehingga meningkatkan upaya AS untuk mengganggu perang Rusia di Ukraina. Presiden Demokrat Joe Biden diperkirakan akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

    Lihat juga Video ‘Penampakan Gudang Ekspedisi di Odesa Hangus Dirudal Rusia’:

    Halaman 2 dari 2

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Ampuhkah Sanksi Barat terhadap Rusia dan Iran?

    Teheran –

    Bisa dipastikan, Amerika Serikat mengetahui betapa sebagian besar minyak Iran mengalir menuju China di tengah sanksi Barat. Menurut Javier Bias, kolumnis di media AS Bloomberg, tidak ada yang ilegal dalam pertukaran tersebut.

    “Jika Anda mempercayai pemerintah China, maka mereka tidak mengimpor minyak dari Iran. Nol. Tidak satu barrel pun. Mereka sebaliknya mengimpor banyak sekali minyak mentah dari Malaysia, dengan jumlah dua kali lipat lebih besar ketimbang kapasitas produksi nasional Malaysia,” kata dia, mengutip data bea cukai China.

    Dengan melabeli ulang minyak Iran, Malaysia menjadi penyuplai minyak mentah terbesar keempat bagi China tahun lalu, di belakang Arab Saudi, Rusia dan Irak.

    Teheran menggunakan Uni Emirat Arab sebagai sentra bisnis untuk menggelapkan minyaknya di pasar dunia. Bursa komoditas dan pasar uang Dubai selama ini adalah gerbang terbesar bagi Iran untuk mengimpor produk-produk terlarang, selain minyak dan gas.

    Untuk itu, Teheran memodifikasi rantai suplainya agar bisa mengakali embargo Amerika Serikat atau Uni Eropa melalui bursa Dubai.

    Rubel Rusia di Asia Tengah

    Bagi Rusia, adalah negara-negara di Asia Tengah yang jadi perantara bisnis demi menjamin pasokan bahan baku sejak diembargo Barat menyusul perang di Ukraina.

    Kazakhstan, misalnya, saat ini terikat perjanjian perdagangan bebas dengan Moskow. Dengan perbatasan sepanjang lebih dari 7.500 kilometer antara kedua negara, pengawasan lalu lintas barang menjadi mustahil.

    Sebabnya di tengah hujan embargo, Rusia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen tahun lalu, dengan laju yang “kurang lebih sama” pada 2024, kata Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Dana Moneter Internasional, IMF, mencatat kenaikan belanja perang di Rusia menggerakkan pertumbuhan sebesar 3,2 persen. Lembaga dunia itu juga menyimpulkan betapa kas negara turut ditopang pemasukan besar dari ekspor minyak dan gas.

    Berlimpah sanksi, marak transaksi

    Rusia saat ini dikenakan lebih dari 5.000 jenis sanksi, lebih banyak daripada batasan perdagangan yang dijatuhkan terhadap Iran, Venezuela, Myanmar dan Kuba sekaligus. Target embargo adalah politisi dan pejabat tinggi di pemerintahan, ditambah kaum oligarki, perusahaan besar, lembaga keuangan dan industri militer.

    Sanksi Barat membatasi akses bank-bank Rusia ke pasar keuangan internasional, termasuk dari sistem perbankan virtual SWIFT yang mewadahi sebagian besar pengiriman uang di seluruh dunia.

    Bank Sentral Rusia juga dilarang mengakses cadangan devisanya yang disimpan di negara-negara kelompok G7, yakni AS, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Italia dan Kanada.

    Perkaranya, sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara hukum bagi semua negara di dunia. Terlebih, sejumlah negara terbesar seperti India, Brasil dan China belum bergabung dengan rezim embargo terhadap Rusia.

    Pengawasan embargo

    Menurut laporan harian AS The Wall Street Journal, pemerintah di Washington sudah berencana menjatuhkan sanksi terhadap beberapa bank China karena membantu Rusia dan Iran menghindari sanksi Barat.

    Presiden Joe Biden bahkan sempat ingin mengeluarkan Beijing dari sistem keuangan global untuk menghentikan aliran dana bagi mesin perang Rusia, lapor surat kabar tersebut yang mengutip sumber anonim.

    Di UE, tugas memastikan penegakkan sanksi dibebankan kepada David O’Sullivan, komisaris Eropa asal Irlandia yang baru ditunjuk pada Januari lalu.

    “Termasuk tugasnya adalah mengunjungi negara tetangga Rusia, misalnya, untuk meyakinkan pemerintah nasional agar mau menegakkan sanksi dengan lebih ketat,” kata Christian von Soest, pakar sanksi di Institut Studi Global dan Area, GIGA, Jerman.

    “Masalahnya telah dikenali bahwa ada banyak cara bagi Rusia dan Iran untuk mengelak sanksi,” imbuhnya, merujuk pada minimnya imbas ekonomi di kedua negara.

    Pengetatan sanksi oleh AS mulai berimbas di negara-negara perantara dagang, seperti Turki. Di sana, ancaman sanksi AS bagi lembaga keuangan yang berbisnis dengan Rusia ikut menyurutkan pendanaan ekspor, yang tahun lalu mencatatkan lonjakan drastis.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini