Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Serangan Houthi Ancam Laut Merah, Pengerahan Kapal Induk AS Diperpanjang

    Serangan Houthi Ancam Laut Merah, Pengerahan Kapal Induk AS Diperpanjang

    Washington DC –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin memerintahkan perpanjangan masa pengerahan kapal induk Dwight D Eisenhower, yang telah dikerahkan ke kawasan Timur Tengah selama lebih dari tujuh bulan terakhir.

    Kapal induk AS itu selama berbulan-bulan menjalankan misi mencegah kelompok Houthi, yang didukung Iran, menyerang kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan sekitarnya.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/6/2024), seorang pejabat Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa kapal bertenaga nuklir yang juga disebut sebagai “Ike” itu telah diperpanjang pengerahannya untuk tambahan satu bulan lagi.

    Langkah ini diambil di tengah semakin meningkatnya serangan Houthi di perairan strategis tersebut.

    Kapal induk AS yang membawa Carrier Strike Group Two itu telah dikerahkan ke kawasan Timur Tengah sejak 14 Oktober tahun lalu, atau hanya beberapa hari setelah kelompok Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel.

    Serangan Hamas itu menghidupkan kembali pertempuran di wilayah, yang beberapa hari sebelumnya disebut oleh penasihat keamanan nasional utama untuk Presiden AS Joe Biden mengalami “hari yang lebih tenang dibandingkan dua dekade lalu”.

    Tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dan rentetan pengeboman oleh Israel terhadap Jalur Gaza, kelompok Houthi mulai menargetkan kapal-kapal militer dan komersial di Laut Merah. Serangan-serangan itu menargetkan kapal-kapal yang dianggap memiliki hubungan dengan Israel.

    Namun pada praktiknya, Houthi juga menyerang beberapa kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Israel atau sekutunya, AS. Salah satu kapal yang diserang adalah kapal yang berlayar menuju Yaman dengan membawa muatan makanan dan kapal tanker minyak yang dimiliki dan dioperasikan oleh China.

    Selain kapal induk AS itu, kelompok tempur Eisenhower juga mencakup kapal-kapal penghancur AS seperti USS Gravely dan USS Mason, serta kapal penjelajah USS Philippine Sea. Kelompok tempur AS itu juga mencakup sayap udara yang berbasis pada kapal induk Ike dan terdiri atas 6.000 personel.

    Pada Kamis (6/6) waktu setempat, militer AS mengatakan pasukannya telah menghancurkan 80 sistem udara tanpa awak (UAS) milik Houthi yang diluncurkan dari wilayah Yaman. Militer Washington juga menghancurkan dua kapal permukaan tanpa awak (USV) milik Houthi di Laut Merah.

    Selain itu, kapal-kapal koalisi AS juga menghancurkan sebuah UAS di atas Laut Merah, yang diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi.

    Sementara kelompok Houthi mengklaim telah meluncurkan rudal balistik antikapal (ASBM) dari wilayah Yaman mengarah ke Laut Merah. Tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan akibat serangan itu.

    Namun insiden itu menunjukkan bagaimana pertempuran terus berlanjut, meskipun AS telah mengerahkan operasi militer selama berbulan-bulan untuk mencegah Houthi melancarkan serangannya. Kelompok Houthi sebelumnya menegaskan hanya akan menghentikan serangan setelah gencatan senjata tercapai di Jalur Gaza.

    Seorang pejabat pertahanan AS lainnya, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Al Arabiya bahwa AS telah melancarkan 51 serangan pertahanan diri terhadap target-target Houthi. Sejak November tahun lalu, menurut pejabat AS itu, Houthi telah melancarkan lebih dari 170 serangan di Laut Merah dan sekitarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Diplomat Top Iran Akui Perundingan dengan AS Berlanjut

    Diplomat Top Iran Akui Perundingan dengan AS Berlanjut

    Beirut –

    Pelaksana tugas (Plt) Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Ali Bagheri mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang terlibat dalam perundingan dengan musuh bebuyutannya, Amerika Serikat (AS), dengan dimediasi oleh Oman.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024), pernyataan itu disampaikan oleh Bagheri saat dirinya soal isu adanya perundingan antara Teheran dan Washington saat dirinya sedang berkunjung ke Lebanon pada Senin (3/6) waktu setempat.

    “Kami selalu melanjutkan perundingan… dan itu tidak pernah berhenti,” ujar Bagheri dalam konferensi pers di Beirut.

    Iran dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik sejak Revolusi Islam terjadi di Iran tahun 1979 silam.

    Laporan harian Inggris, Financial Times, pada Maret lalu menyebutkan bahwa Bagheri terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan AS di Oman pada awal tahun 2024, dengan semakin meningkatnya ketegangan regional akibat perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    AS merupakan sekutu dekat dan penyedia bantuan militer utama untuk Israel, sedangkan Iran mendukung kelompok Hamas yang berperang melawan Tel Aviv di Jalur Gaza.

    Bagheri tiba di Lebanon pada Senin (3/6) waktu setempat, dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak mengambil alih jabatan Menlu Iran untuk sementara setelah kematian Menlu Hossein Amir-Abdollahian dalam kecelakaan helikopter bulan lalu, yang juga menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

    Dijelaskan oleh Bagheri bahwa Beirut menjadi tujuan pertama untuk kunjungan luar negerinya “karena Lebanon adalah tempat lahirnya perlawanan” terhadap Israel. Iran diketahui juga mendukung kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon.

    Hizbullah yang lebih kuat secara finansial dan militer, yang merupakan sekutu Hamas, terlibat serangan lintas perbatasan dengan militer Israel yang terjadi hampir setiap hari sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Bagheri yang merupakan mantan perunding nuklir utama Iran ini, mengatakan bahwa diskusi dengan negara-negara Barat mengenai aktivitas nuklir Teheran terus berlangsung.

    Pemerintah negara-negara Barat khawatir Iran sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan itu selalu dibantah mentah-mentah oleh Teheran.

    “Kami menyarankan mereka untuk tidak melewatkan kesempatan ini lebih jauh dan memberikan kompensasi atas tindakan yang seharusnya mereka lakukan tetapi tidak mereka lakukan,” ucap Bagheri saat pertemuan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digelar di Wina, Austria.

    Para diplomat menuturkan kepada AFP bahwa Inggris, Prancis dan Jerman akan berupaya mengecam Iran atas kurangnya kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam pertemuan dewan organisasi tersebut.

    Dalam pertemuan terakhir dewan tersebut pada Maret lalu, negara-negara Eropa menunda rencana mereka untuk mengkonfrontasi Iran karena kurangnya dukungan dari AS.

    Dari Lebanon, Bagheri dijadwalkan melanjutkan kunjungan luar negeri ke Suriah pada Selasa (4/6) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Warga Asing Akan Boleh Bergabung Militer Australia

    Warga Asing Akan Boleh Bergabung Militer Australia

    Baru sempat membaca berita? Kami sudah merangkum sejumlah laporan utama dari berbagai negara.

    Dunia Hari Ini, edisi Selasa, 4 Juni 2024 akan kami awali dari Australia.

    Ingin bergabung angkatan pertahanan Australia?

    Warga negara asing yang berstatus ‘permanent resident’ di Australia akan segera bisa bergabung angkatan bersenjata Australia.

    Rencana ini juga sekaligus upaya untuk meningkatkan proses perekrutan yang dianggap lamban.

    Disebutkan jika Australian Defence Force (ADF) menghadapi tantangan kekurangan sekitar 4.400 pekerja.

    Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan persyaratan yang diperluas dengan memperbolehkan penduduk tetap adalah hal yang “penting” untuk menghadapi tantangan keamanan Australia di masa mendatang.

    Setelah seseorang bertugas di ADF setidaknya selama 90 hari, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia, dan diharapkan untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Australia.

    Terkini dari Gaza

    Militer Israel mengatakan empat sandera yang diculik pada 7 Oktober telah tewas, termasuk tiga pria dalam video Hamas yang sebelumnya memohon untuk dibebaskan.

    Hal ini mendesak pemerintah Israel untuk menyetujui proposal gencatan senjata Amerika Serikat dengan harapan sekitar 80 sandera yang diperkirakan masih ditahan di Gaza segera dibebaskan.

    Sementara itu kantor berita Al Jazeera melaporkan serangan bom terjadi di kawasan utara Deir el-Balah, yang menewaskan sedikitnya tujuh orang, termasuk anak-anak.

    Di luar Gaza, tentara Israel juga dilaporkan telah menangkap 15 orang di kawasan Tepi Barat, menurut agen berita Wafa.

    Kepala Badan Otorita IKN mengundurkan diri

    Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya kemarin.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Bambang sudah diberikan penugasan baru.

    “Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” katanya melalui pesan singkat.

    Posisi Kepala badan Otorita IKN saat ini diisi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Badan Otorita IKN.

    Narendra Modi diprediksi menang pemilu

    Perdana Menteri India Narendra Modi diperkirakan akan memenangkan masa jabatan presiden ketiga kalinya secara berturut-turut, setelah 642 juta suara dari pemilu India mulai dihitung.

    Sejumlah ‘exit poll’ memproyeksikan kemenangan besar bagi Modi, yang jika benar artinya juga menjadi sebuah kemenangan bagi kaum nasionalis Hindu, yang juga dituduh sering melancarkan kampanye penuh kebencian.

    Sementara itu, sejumlah investor berharap pertumbuhan ekonomi di India akan menguat dengan reformasi yang pro-bisnis.

    Tapi sejumlah pengamat, termasuk pihak oposisi khawatir kemungkinan mayoritas dua pertiga di parlemen bisa memicu perubahan besar pada konstitusi.

    Putusan bersalah Imran Khan dibatalkan

    Pengadilan tinggi Pakistan membatalkan putusan bersalah atas pembocoran rahasia negara terhadap mantan perdana menteri Imran Khan, yang masih mendekam di penjara atas tuduhan lain.

    Shah Mehmood Qureshi, yang menjabat sebagai menteri luar negeri di era pemerintahan Imran Khan , juga dibebaskan dari tuduhan tersebut.

    Imran, 71 tahun, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan atas tuduhan membocorkan kabel rahasia yang dikirim ke Islamabad oleh duta besar Pakistan di Washington pada tahun 2022.

    Ia mengatakan kabel tersebut merupakan bukti Amerika Serikat berkonspirasi untuk memaksanya turun dari kekuasaan pada tahun 2022.

  • AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Cina Dong Jun bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, di sela-sela KTT keamanan Shangri-La di Singapura. Pentagon menyambut baik rencana pembentukan “kelompok komunikasi krisis” AS-Cina, sementara Beijing menyebut pembicaraan itu “positif, praktis, dan konstruktif.”

    Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, menjadi barometer bagi intensitas ketegangan AS-Cina dalam beberapa tahun terakhir.

    Pertemuan menhan kedua negara adidaya itu selama satu jam pada Jumat (31/5), merupakan pertemuan militer tingkat tinggi AS-Cina pertama setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk membuka kembali kontak militer-ke-militer pada November 2023.

    Cina telah memutuskan kontak setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, membuat marah Beijing dengan mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.

    “Kami setidaknya memiliki serangkaian komunikasi reguler antara kedua belah pihak untuk mengurangi kemungkinan salah perhitungan,” kata Amanda Hsiao, seorang ahli senior Cina di International Crisis Group (ICG), kepada DW.

    Meskipun membuka jalur komunikasi adalah tanda bahwa AS dan Cina ingin mengelola risiko konfrontasi dengan lebih baik, pidato dari Austin dan Dong di KTT tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sudut pandang yang berlawanan tentang keamanan regional di Asia.

    Cina menyinggung “kekuatan eksternal”

    Dalam sesi pada Minggu (2/6) yang berjudul “Pendekatan Cina terhadap Keamanan Global”, Menteri Pertahanan Dong menekankan pentingnya hubungan militer-ke-militer yang stabil antara Cina dan AS.

    Pada saat yang sama, Dong menyalahkan “kekuatan eksternal” yang memicu ketegangan di Asia-Pasifik melalui “konfrontasi blok”. Dong tidak secara eksplisit menyebut nama AS, tetapi menyinggung pembangunan aliansi strategis Washington sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas akibat kekuatan eksternal.

    Sehari sebelumnya, pidato Menteri Pertahanan AS Austin di KTT tersebut menyoroti pembangunan aliansi Washington di bawah pemerintahan Biden sebagai ujung tombak keamanan regional.

    “Kami bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami tidak seperti sebelumnya,” kata Austin, merujuk pada latihan militer bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

    Sebelum berangkat ke Singapura, Austin telah menulis di X bahwa AS telah “memberikan hasil bersejarah” di Indo-Pasifik dengan “berinvestasi dalam kemampuan, mengubah postur pasukan AS, dan menghubungkan sekutu dan mitra.”

    Menanggapi pidato Austin, Letnan Jenderal Cina Jing Jianfeng mengatakan, strategi AS dimaksudkan “untuk menciptakan perpecahan, memprovokasi konfrontasi, dan merusak stabilitas.”

    Menurut pakar ICG Hsiao, narasinya adalah bahwa “Cina memiliki niat damai, dan masalahnya bukan pada Cina, melainkan pada AS.”

    Cina memperingatkan ‘kelompok separatis’ Taiwan

    Soal Taiwan, yang menjadi pemantik utama yang berpotensi menimbulkan konflik di Asia, Dong menuduh AS telah mengirimkan “sinyal yang sangat salah” kepada “pasukan separatis” di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

    Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayanya, dan meskipun para pejabat Cina berulang kali mengatakan “penyatuan kembali secara damai”, retorika Beijing menyiratkan bahwa mereka bersedia untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.

    AS adalah penyokong keamanan utama Taiwan, dan Beijing menganggap hal ini sebagai campur tangan pihak luar dalam “urusan dalam negerinya.”

    AS dan negara-negara Barat lainnya tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, memberikan dukungan tidak langsung, misalnya, melalui kunjungan politik tingkat tinggi, tanpa secara langsung mengakui pulau itu sebagai negara yang merdeka.

    Ketegangan di Laut Cina Selatan

    Selain masalah Taiwan, perselisihan maritim di Laut Cina Selatan adalah titik sengketa lainnya antara AS dan Cina.

    Meskipun ada keputusan internasional pada tahun 2016 yang menolak klaim teritorial Cina, Beijing bersikeras bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan adalah milik Cina, bahkan bagian yang berjarak lebih dari seribu mil dari daratan Cina.

    Bulan lalu, AS dan Filipina mengakhiri latihan militer gabungan berskala besar, saat kapal-kapal Cina terus mengganggu kapal-kapal Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina yang diklaim oleh Cina.

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjadi pembicara utama di KTT Singapura dan membuka dengan pidato yang bersumpah bahwa Filipina akan merespons jika ada tentara Filipina yang terbunuh oleh penggunaan meriam air oleh Cina terhadap kapal-kapal Filipina. Dia juga menegaskan, “Filipina tidak akan mengalah” dalam masalah kedaulatan.

    Menteri Pertahanan AS Austin juga memperingatkan, “pelecehan yang dihadapi Filipina sangat berbahaya.” Dia menekankan, “setiap negara, besar atau kecil, memiliki hak untuk menikmati sumber daya maritimnya sendiri.”

    pkp/as

    (ita/ita)

  • Marak Seruan Boikot karena Gaza, Resto Amerika di Irak Diserang

    Marak Seruan Boikot karena Gaza, Resto Amerika di Irak Diserang

    Baghdad –

    Puluhan pria menyerbu dan menyerang dua restoran terkait Amerika Serikat (AS) yang ada di Baghdad, ibu kota Irak, pada Senin (3/6). Penyerangan ini terjadi saat seruan untuk memboikot merek-merek AS semakin meningkat terkait perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (4/6/2024), insiden itu menjadi yang terbaru dari rentetan serangan yang menargetkan merek-merek terkait negara Barat di wilayah Irak, yang dimulai sejak pekan lalu.

    Sumber keamanan setempat mengatakan bahwa sekelompok orang, yang terdiri dari “30 pria”, menyerang cabang jaringan makanan cepat saji AS, Kentucky Fried Chicken atau KFC dan restoran Chilli House yang ada di area Jalan Palestina di Baghdad.

    Pasukan keamanan setempat melepaskan beberapa tembakan ke udara untuk membubarkan sekelompok penyerang itu, sebelum menangkap sedikitnya dua orang di antaranya.

    Menurut sumber keamanan setempat, aksi penyerangan itu menyebabkan kerusakan material, namun tidak ada laporan korban jiwa.

    Media-media lokal membagikan video-video yang menunjukkan pria-pria yang memakai penutup wajah memecahkan kaca jendela dan merusak furnitur yang ada di salah satu cabang KFC di area tersebut.

    Sebagai respons atas aksi penyerangan itu, otoritas pasukan keamanan Baghdad meningkatkan pengerahan personel ke area-area yang menjadi lokasi restoran merek AS berada.

    Pada Kamis (30/5) pekan lalu, dua granat kejut meledak di depan sebuah dealer perusahaan peralatan konstruksi AS, Caterpillar, juga di depan Cambridge Institute, yang diidentifikasi oleh warga setempat sebagai pusat belajar bahasa milik Irak.

    Sebelum itu, atau pada 26 Mei lalu, sebuah bom rakitan dilemparkan ke salah satu cabang KFC hingga memicu kerusakan ringan. Keesokan harinya, tepatnya pada malam hari, sekelompok pria bertopeng menyerbu cabang KFC lainnya dan memecahkan kaca jendela di sana.

    Duta Besar AS untuk Irak, Alina Romanowski, menyampaikan kecaman terhadap rentetan “serangan terhadap bisnis AS dan internasional” di Baghdad.

    Irak tidak mengakui negara Palestina, dan semua partai politik di negara tersebut mendukung perjuangan Palestina.

    Sesaat sebelum serangan melanda restoran terkait AS di Baghdad pada Senin (3/6) waktu setempat, kelompok Kataeb Hizbullah yang pro-Iran di Irak menyerukan warga untuk “memboikot dan mengusir” apa yang mereka kecam sebagai entitas “mata-mata” yang berafiliasi dengan “pendudukan” yang merujuk pada Israel.

    Kataeb Hizbullah, yang ditetapkan oleh Washington sebagai organisasi teroris itu, telah berulang kali menyerukan agar pasukan militer AS ditarik mundur dari Irak.

    Bulan lalu, ulama berpengaruh Irak, Moqtada Sadr, memperbarui seruan untuk menutup Kedutaan Besar AS di Baghdad “melalui cara-cara diplomatik tanpa pertumpahan darah” setelah serangan Israel menewaskan puluhan warga sipil di sebuah kamp pengungsi di Jalur Gaza.

    Sejak perang Gaza berkecamuk pada Oktober tahun lalu, gerakan boikot yang dipelopori oleh para aktivis pro-Palestina telah menargetkan merek-merek besar asal Barat, seperti Starbucks dan McDonald’s.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    Washington DC –

    Utusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Arab Saudi mengungkapkan bahwa Washington dan Riyadh kini berada di ambang perjanjian bersejarah, yang jika tercapai, akan menjadi jalan menuju negara Palestina, serta terbentuknya hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel.

    “Kita cenderung menggunakan kata bersejarah secara berlebihan, namun menurut saya, secara keseluruhan, paket perjanjian ini benar-benar bersejarah,” ucap Duta Besar AS untuk Saudi, Michael Ratney, dalam wawancara dengan media lokal Saudi, Arab News, dan dilansir Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    “Tapi sebagai bagian dari hal tersebut, ada peran dari Palestina. Saudi telah memperjelas bahwa hal itu merupakan persyaratan mereka dan kami juga memiliki harapan-harapan… harus ada jalan ke depan bagi Palestina untuk menjadi negara,” sebut Ratney.

    Lebih lanjut, Ratney menyebut perjanjian bersejarah itu akan meningkatkan kemitraan keamanan dan hubungan ekonomi kedua negara, serta memberikan manfaat bagi Palestina.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sejak lama berusaha menjadi perantara untuk perjanjian penting ini. Pada Oktober tahun lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana konkret bagi normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.

    Serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu membuat pembicaraan normalisasi sempat terhenti, dan sejak itu telah dilanjutkan kembali. Namun rincian soal perjanjian itu telah sedikit berubah dan Israel kini menjadi hambatan utama.

    Riyadh telah dan selalu menegaskan bahwa negara Palestina tetap menjadi kunci dalam perjanjian tersebut.

    Sama pentingnya dengan negara Palestina adalah perjanjian atau pakta keamanan antara AS dan Saudi, serta kerja sama dalam program nuklir sipil Saudi dan perjanjian-perjanjian ekonomi lainnya.

    Saksikan juga ‘Saat Arab Saudi Dorong Solusi Dua Negara untuk Penyelesaian Konflik di Gaza’:

    Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Al Arabiya baru-baru ini bahwa pemerintahan Biden akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Saudi dalam beberapa pekan mendatang.

    Di bawah kepemimpinan Biden, AS awalnya menargetkan negara-negara Teluk dengan beberapa tindakan kebijakan luar negeri. Hal ini termasuk mencabut label teror dari kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, meskipun ada pertentangan kuat dari sekutu tradisional Teluk dan Arab, dan membekukan apa yang disebut penjualan senjata “ofensif”.

    Ratney, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pembicaraan soal perjanjian yang diratifikasi Senat AS antara Washington dan Riyadh akan menjadikannya perjanjian formal yang tidak bergantung pada pemerintahan AS tertentu.

    “Itu akan menjadi perjanjian yang bertahan lama, bukan antara otoritas atau pemerintahan, tapi antara dua negara. Dan itu membawa kepastian: hal itu membawa kepastian kepada kita; hal ini juga akan membawa kepastian bagi Saudi,” tegasnya.

    Disebutkan juga oleh Ratney bahwa rincian pengaturan soal keamanan dan perbandingannya dengan aliansi AS-Jepang, yang mengizinkan pangkalan militer AS di wilayah Jepang dan komitmen kedua negara untuk saling membela jika terjadi serangan, masih dibahas.

    “Anggap saja ini akan menjadi perjanjian bersejarah yang akan meningkatkan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, itu akan meningkatkan hubungan ekonomi, akan membawa Israel dan Arab Saudi ke dalam kawasan yang sama, dan akan membawa manfaat dan membuka jalan menuju status negara bagi Palestina. Jadi itu berarti banyak,” jelas Ratney.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan depan. Netanyahu direncanakan menyampaikan pidatonya pada 13 Juni mendatang.

    Dilansir CNN, Selasa (4/6/2024), empat pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih.

    Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya, Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13-15 Juni.

    Jika Netanyahu memenuhi undangan berpidato di depan Kongres AS pada 13 Juni mendatang, maka itu bukan kali pertama Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015 silam, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa Presiden Barack Obama dalam pidatonya.

    Keputusan untuk mengundang Netanyahu berbicara pada pertemuan Kongres juga tidak mendapat persetujuan bulat dari Partai Demokrat. Beberapa anggota partai menyatakan akan memboikot pidato tersebut.

    Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan menyerukan pemilu baru di Israel awal tahun ini, dengan implikasi Netanyahu meninggalkan kekuasaan. Namun Partai Demokrat New York tetap menandatangani surat yang mengundang perdana menteri untuk berbicara di depan Kongres.

    “Kami bergabung dengan Negara Israel dalam perjuangan melawan teror, terutama karena Hamas terus menahan warga Amerika dan Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional,” demikian isi surat dari Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Ketua DPR Mike Johnson dan DPR. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries.

    Pidato di pertemuan gabungan Kongres oleh para pemimpin asing adalah suatu kehormatan langka yang umumnya hanya ditujukan kepada sekutu terdekat AS atau tokoh-tokoh utama dunia. Netanyahu telah memberikan tiga pidato serupa, terakhir pada tahun 2015.

    Pidato ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di pertemuan gabungan Kongres sebanyak empat kali. Dia saat ini berada di peringkat yang dengan perdana menteri Inggris pada masa perang, Winston Churchill.

    (ygs/zap)

  • Asia-Pasifik Prioritas, AS Akan Aman Jika Asia Juga Aman

    Asia-Pasifik Prioritas, AS Akan Aman Jika Asia Juga Aman

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik tetap menjadi “prioritas” bagi Washington. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan aman “hanya jika Asia juga aman”.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024), Lloyd menyampaikan pernyataan tersebut di forum keamanan besar di Singapura, sehari setelah dia bertemu dengan Menhan China Dong Jun.

    “Amerika Serikat hanya bisa aman jika Asia aman dan itulah sebabnya Amerika Serikat telah lama mempertahankan kehadirannya di kawasan ini,” kata Austin pada forum Dialog Shangri-La, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi barometer hubungan AS-China.

    Austin mengatakan, meskipun konflik bersejarah terjadi di Eropa dan Timur Tengah, Asia-Pasifik “tetap menjadi wilayah operasi prioritas kami”.

    Amerika Serikat terus berupaya memperkuat aliansi dan kemitraan di kawasan Asia-Pasifik, khususnya dengan Filipina, dalam upayanya melawan kekuatan dan pengaruh militer China yang semakin besar.

    Seiring dengan memperdalam hubungan pertahanan, AS juga meningkatkan latihan militer gabungan, sambil secara teratur mengerahkan kapal perang dan jet tempur di Selat Taiwan dan Laut China Selatan – yang membuat marah para pemimpin China.

    Pemerintah China memandang hal ini sebagai bagian dari upaya AS selama puluhan tahun untuk membendungnya.

    Dialog Shangri-La tahun ini digelar seminggu setelah China mengadakan latihan militer di sekitar Taiwan setelah pelantikan Presiden Lai Ching-te, yang oleh Beijing digambarkan sebagai “separatis berbahaya”.

    Filipina, sekutu Amerika Serikat, merupakan fokus utama upaya Washington di kawasan Asia.

    Mengingat posisinya di Laut China Selatan dan kedekatannya dengan Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya, dukungan Filipina akan sangat penting bagi Amerika Serikat jika terjadi konflik.

    Austin menegaskan pada hari Sabtu (1/6), bahwa komitmen AS untuk membela Filipina berdasarkan perjanjian pertahanan bersama mereka tetap “kuat”. Hal ini disampaikan seiring konfrontasi yang berulang kali antara kapal-kapal China dan Filipina di Laut Cina Selatan telah memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Mantan Agen CIA Akui Bersalah Jadi Mata-mata China

    Mantan Agen CIA Akui Bersalah Jadi Mata-mata China

    Washington DC –

    Seorang mantan agen Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA mengaku bersalah atas tuduhan menjadi mata-mata China. Dia mengakui telah memberikan sejumlah besar informasi pertahanan rahasia Washington kepada otoritas Beijing.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024), Alexander Yuk Ching Ma, yang kini berusia 71 tahun, tadinya merupakan warga Hong Kong yang kemudian dinaturalisasi menjadi warga negara AS. Dia ditangkap sejak tahun 2020 lalu atas tuduhan menjadi mata-mata China.

    Ma telah mengakui bahwa dirinya memberikan “informasi rahasia pertahanan nasional AS dalam jumlah besar” kepada otoritas China tahun 2001 silam, meskipun pada saat itu dia sudah 12 tahun lamanya tidak bekerja untuk CIA.

    Departemen Kehakiman AS dalam pernyataannya pada Jumat (24/5) menyebut pertemuan antara Ma dengan perwakilan Biro Keamanan Negara Shanghai diprakarsai oleh seorang mantan agen CIA lainnya, yang merupakan saudara sedarah Ma yang lahir di Shanghai dan juga menjadi warga naturalisasi AS.

    Mantan agen CIA yang masih kerabat Ma itu diidentifikasi oleh Departemen Kehakiman AS sebagai “co-conspirator #1” atau “CC #1” dalam dakwaan.

    Disebutkan Departemen Kehakiman AS bahwa pada akhir pertemuan ketiga mereka di sebuah hotel di Hong Kong, “sejumlah agen intelijen China memberikan uang tunai sebesar US$ 50.000 kepada CC #1 yang dihitung oleh Ma”.

    “Ma dan CC #1 juga menyepakati pada saat itu untuk terus membantu (agen-agen intelijen China),” sebut Departemen Kehakiman AS.

    Pada tahun 2003, Ma dipekerjakan sebagai ahli bahasa oleh Biro Investigasi Federal (FBI) di Hawaii “sebagai bagian dari rencana investigasi, untuk bekerja di lokasi tertentu di mana aktivitasnya bisa dipantau” dan kontaknya dengan otoritas China bisa diselidiki.

    Tahun 2006, menurut Departemen Kehakiman AS, Ma “meyakinkan CC #1 untuk menyerahkan identitas setidaknya dua individu yang digambarkan dalam foto-foto yang diberikan kepada Ma” oleh para agen intelijen China.

    Ma mengakui bahwa informasi yang telah diberikan oleh dirinya pada tahun 2001 “akan digunakan untuk merugikan Amerika Serikat atau menguntungkan” otoritas China.

    Ma bekerja untuk FBI hingga tahun 2012, dan tidak diketahui secara jelas bagaimana kedoknya sebagai mata-mata bisa dibongkar.

    Ma telah mengakui perjanjian pengakuan bersalah, yang jika diterima oleh pengadilan AS, maka akan memastikan dia bekerja sama dengan otoritas AS dan mungkin mendapatkan hukuman 10 tahun penjara yang bisa dijatuhkan kepadanya pada persidangan 11 September mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing –

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)