kab/kota: Washington

  • 9
                    
                        Kabar TNI AD Bakal Diperkuat Black Hawk, Ini Respons Menhan dan Panglima
                        Nasional

    9 Kabar TNI AD Bakal Diperkuat Black Hawk, Ini Respons Menhan dan Panglima Nasional

    Kabar TNI AD Bakal Diperkuat Black Hawk, Ini Respons Menhan dan Panglima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (AD) dikabarkan segera diperkuat Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk pabrikan Amerika Serikat (AS).
    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku, belum mengetahui informasi tersebut.
    “Saya belum tahu informasinya, nanti saya tanya sama Panglima dulu bagaimana evaluasinya ya,” kata Sjafrie, saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (22/10/2025) malam.
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang ditemui di kesempatan yang sama menyinggung bahwa pihaknya hanya sebagai pengguna alutsista.
    “Kita kan pengguna, yang penting kita menerima,” terang Agus, singkat, sebelum memasuki mobil dinasnya.
    Sebelumnya, kabar mengenai TNI AD yang segera kedatangan helikopter Black Hawk diungkap oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).
    Melalui akun Instagram Puspenerbad, mereka menyebut tengah mempersiapkan lokasi untuk menyambut Black Hawk di Lanudmad Ahmad Yani, Kota Semarang, Jawa Tengah.
    Indonesia sebelumnya berencana akan membeli 24 unit helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk untuk TNI.
    Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan telah menandatangani surat perjanjian pendahuluan di fasilitas Lockheed Martin, Washington pada Rabu (23/8/2023).
    Penandatanganan itu dilakukan dengan Vice President of Global Business Development Sikorsky Lockheed Martin, Jeff White.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putra Mahkota Saudi Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Saudi Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Washington DC

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), akan berkunjung ke Amerika Serikat (AS) dan bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih pada November mendatang. Apa yang menjadi fokus pembicaraan keduanya?

    Rencana pertemuan MBS dan Trump itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (22/10/2025), terungkap dalam berbagai laporan media AS yang dirilis pada Selasa (21/10) waktu setempat.

    Disebutkan media-media lokal AS bahwa pertemuan kedua pemimpin itu dijadwalkan pada 18 November mendatang.

    Pertemuan tersebut terjadi di tengah upaya Saudi untuk mewujudkan pakta pertahanan dengan AS, dengan seorang sumber anonim yang dikutip Bloomberg menuturkan bahwa MBS dan Trump diperkirakan akan menandatangani serangkaian perjanjian terkait AI, pertahanan, kerja sama nuklir, dan perdagangan.

    CBS News secara terpisah melaporkan bahwa kedua pemimpin kemungkinan akan membahas kerja sama militer dan intelijen selama pertemuan mereka.

    Gedung Putih belum memberikan tanggapan langsung atas laporan-laporan tersebut. Otoritas Riyadh juga belum memberikan komentarnya.

    Pada Jumat (17/10) lalu, Trump mengatakan bahwa para pejabat Saudi telah memberitahu dirinya “baru-baru ini seperti baru kemarin” jika mereka bersedia untuk bergabung dengan serangkaian perjanjian normalisasi yang ditandatangani negara-negara mayoritas Muslim dengan Israel selama masa jabatan pertamanya, yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham atau Abraham Accords.

    “Saya berharap Arab Saudi ikut serta, dan saya berharap negara-negara lainnya juga ikut serta. Saya pikir ketika Arab Saudi ikut serta, semuanya akan ikut serta,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News.

    Pernyataan Trump itu disampaikan setelah gencatan senjata, yang didasarkan atas 20 poin rencana perdamaian usulan Trump, mulai diberlakukan di Jalur Gaza pada 10 Oktober lalu. Pemberlakuan gencatan senjata Gaza itu memberikan peluang diplomatik bagi Trump untuk memperluas perjanjian tersebut.

    Hubungan global yang dimiliki Israel merosot tajam selama dua tahun perang Gaza berkecamuk, karena beberapa negara menurunkan level hubungan, atau bahkan memutuskan hubungan sepenuhnya, seiring dengan meningkatnya bukti kejahatan perang secara sistematis.

    Negara-negara lainnya memilih untuk secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk beberapa sekutu utama AS di kawasan Eropa bagian barat.

    Tonton juga video “Trump Batal Bertemu Putin: Saya Tak Ingin Buang-buang Waktu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pesawat PM Australia Mendarat Darurat di AS, Ada Apa?

    Pesawat PM Australia Mendarat Darurat di AS, Ada Apa?

    Missouri

    Pesawat yang membawa Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese melakukan pendaratan darurat di Missouri, Amerika Serikat (AS), saat dalam perjalanan pulang ke Negeri Kanguru tersebut. Apa yang terjadi?

    Pendaratan darurat tersebut, seperti dilansir media Australia, SBS News, Rabu (22/10/2025), terpaksa dilakukan setelah seorang personel Angkatan Udara Australia (RAAF) mengalami insiden di dalam pesawat yang membutuhkan perawatan medis.

    Penerbangan dari Washington DC menuju ke Australia itu melakukan pendaratan darurat di bandara St Louis di negara bagian Missouri, AS, pada Selasa (21/10) malam waktu setempat.

    Seorang personel RAAF yang ada di dalam pesawat tersebut mengalami luka-luka setelah tertimpa barang yang jatuh dari loker yang ada di atas kepala.

    Luka-luka tersebut dinilai sebagai kemungkinan gegar otak, oleh karena itu, sang personel RAAF dibawa ke sebuah rumah sakit di St Louis untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut.

    Personel RAAF yang luka-luka itu disebut bukanlah anggota staf pribadi PM Australia.

    Setelah mendarat di St Louis dan sang personel RAAF dievakuasi ke rumah sakit, pesawat tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar dan akan melanjutkan perjalanan pulang ke Australia.

    Albanese melakukan kunjungan kenegaraan ke AS untuk bertemu Presiden Donald Trump. Keduanya melakukan pertemuan bilateral yang sangat dinantikan di Gedung Putih — pertemuan itu membutuhkan waktu 10 bulan untuk mengamankannya.

    Dalam pertemuan pada Senin (20/10) waktu setempat, Albanese dan Trump membahas soal berbagai isu, mulai dari perdagangan, AUKUS, mineral penting, dan potensi kunjungan sang Presiden AS ke Australia. AUKUS merupakan sebutan untuk kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan AS.

    Kunjungan kenegaraan Albanese itu dianggap sukses, dengan penandatanganan kesepakatan mineral penting dan Trump menyatakan dukungan terhadap AUKUS.

    Tonton juga video ” Pesawat Menteri Pertahanan AS Mendarat Darurat Karena Kaca Retak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Jakarta

    Dominasi Cina dalam penambangan, pengolahan, dan suplai logam tanah jarang menghasilkan pengaruh signifikan atas Amerika Serikat dalam perundingan dagang yang sedang berlangsung. Logam atau mineral tanah jarang (LTJ) merupakan bahan baku penting untuk pembuatan ponsel pintar, kendaraan listrik, hingga teknologi militer.

    Cina menguasai sekitar 60% produksi logam tanah jarang global dan hampir 90% proses pemurniannya. Baru-baru ini, Beijing kian memperkuat cengkeramannya akan mineral kritis tersebut dengan memberlakukan pembatasan ekspor LTJ dan magnet permanen.

    Pembatasan tersebut diterapkan sebagai respons terhadap tarif tinggi yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor Cina yang kemudian sempat dilonggarkan untuk memungkinkan negosiasi perdagangan berjalan.

    Namun, pada hari Kamis (16/10), Cina mengumumkan perluasan pembatasan ekspor terhadap logam tanah jarang, membatasi teknologi pengolahan, dan secara eksplisit membatasi ekspor kepada pengguna di sektor pertahanan dan semikonduktor di luar negeri.

    Kebijakan ini dipandang sebagai balasan Beijing, setelah Washington membatasi ekspor chip dan produk semikonduktor dari negara ketiga ke Cina.

    Pembatasan diberlakukan beberapa pekan sebelum pertemuan langsung Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, dan semakin mengekspos kerentanan AS karena kurangnya kapasitas pemurnian di dalam negeri.

    “Seluruh dunia bergantung pada pasokan magnet permanen dari Cina,” kata Jost Wbbeke, pengelola lembaga riset Sinolytics di Berlin yang fokus menganalisa ekonomi serta kebijakan industri Cina, kepada DW. “Jika mereka berhenti mengekspor bahan baku tersebut, dampaknya akan terasa di seluruh dunia.”

    Michael Dunne, konsultan otomotif yang fokus pada Cina, mengatakan kepada The New York Times pada bulan Juni bahwa pembatasan ekspor dari Tiongkok”bisa membuat pabrik perakitan mobil Amerika berhenti total.”

    AS kehabisan stok

    Survei oleh Kamar Dagang Amerika di Cina pada bulan Mei silam menunjukkan bahwa 75% perusahaan AS memperkirakan stok logam tanah jarangakan habis dalam beberapa bulan. Produsen AS sebabnya mendesak Washington untuk menegosiasikan kelonggaran.

    Selama perundingan dagang di London pada bulan Juni, Cina sepakat mempercepat lisensi ekspor, meski masih menyebabkan antrean panjang. Pembatasan ekspor terbaru Cina mengancam implementasi kesepakatan ini.

    Kontrol strategis Cina atas logam tanah jarang sebagai alat geopolitik bukanlah hal baru. Pada 2010, Beijing menghentikan ekspor ke Jepang selama dua bulan di tengah sengketa Pulau Senkaku, memicu lonjakan harga dan mengekspos risiko rantai pasokan.

    Gabriel Wildau, direktur perusahaan konsultan Teneo yang berbasis di New York, memperingatkan sistem lisensi ekspor Cina adalah hal yang permanen, bukan sekadar respons terhadap tarif Trump. Wildau turut mengatakan pada kliennya bahwa “pemutusan pasokan akan selalu jadi ancaman,” sebagai sinyal Cina untuk mempertahankan pengaruhnya atas AS.

    Tak hanya Amerika, tapi juga Eropa

    AS bukan satu-satunya ekonomi yang terdampak oleh kekurangan logam tanah jarang. Uni Eropa bergantung pada Cina untuk 98% magnet logam tanah jarangnya, yang dibutuhkan untuk komponen mobil, jet tempur, dan perangkat pencitraan medis.

    Asosiasi Pemasok Otomotif Eropa memperingatkan pada bulan Juni bahwa sektor tersebut “sudah mengalami gangguan signifikan” akibat pembatasan ekspor Cina, menambahkan bahwa hal ini telah menyebabkan “penutupan beberapa jalur produksi dan pabrik di seluruh Eropa, dengan dampak lebih lanjut ke depan seiring menipisnya persediaan.”

    Alberto Prina Cerai, peneliti di Italian Institute for International Political Studies (ISPI), mengatakan kepada DW, “Dari segi skala, Barat tidak bisa mengejar Cina.”

    “Mereka memiliki rantai pasokan terintegrasi dari tambang hingga magnet yang sangat sulit ditiru.” Namun, meski pemisahan total dari Cina “tidak terpikirkan” dalam jangka pendek, ia mengatakan UE sebaiknya “mengelola ketergantungan ini dengan strategi industri yang koheren,” jelasnya.

    Komisi Eropa, berniat mendorong memproduksi 7.000 ton magnet berbasis UE secara domestik pada 2030 di bawah Undang-Undang Bahan Mentah Kritis, dengan beberapa proyek pertambangan, pemurnian, dan daur ulang. Sebuah pabrik pemrosesan logam tanah jarang besar dibuka di Estonia tahun ini, dan fasilitas besar lainnya di barat daya Prancis akan beroperasi pada 2026.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic menyebut pembatasan Cina “sangat mengganggu” sektor otomotif dan industri Eropa. Cina mengusulkan “jalur hijau” untuk mempercepat persetujuan lisensi bagi perusahaan UE, tetapi para ahli memperingatkan persetujuan masih bisa memakan waktu hingga 45 hari.

    India turut pangkas ekspor

    Meski memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar kelima di dunia, sebesar 6,9 juta metrik ton, India menyumbang kurang dari 1% pasokan global. Negara Asia Selatan ini kekurangan kapasitas pemurnian untuk pengolahannya untuk dapat digunakan dalam aplikasi berteknologi tinggi. India juga bergantung pada ekspor Cina, yang juga menghadapi pembatasan.

    Meskipun New Delhi telah meningkatkan upaya untuk mendiversifikasi pasokan melalui kesepakatan dengan AS, Australia, dan negara-negara Asia Tengah, kemajuannya masih lambat.

    Pada bulan Juni, New Delhi memerintahkan perusahaan tambang milik negara, IREL, untuk menghentikan ekspor mineral yang diproduksi domestik, termasuk ke Jepang, guna menjaga pasokan bagi produsen dalam negeri. Pada 2024, IREL mengirim sepertiga dari 2.900 metrik ton logam tanah jarangnya untuk diproses di Jepang.

    Beberapa pesaing genjot produksi logam tanah jarang

    44 juta ton cadangan logam tanah jarang dimiliki Cina, cadangan kolektif sekitar 31,3 juta ton laina dimiliki Brazil, India, dan Australia, menurut Survei Geologi AS. Sekitar 20 juta ton baru-baru ini ditemukan di Kazakstan.

    AS dan Australia paling maju dalam meningkatkan output penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang mereka sendiri, sementara rencana negara lain masih pada tahap awal hingga menengah, memerlukan waktu lima hingga 10 tahun dengan pertimbangan dampak lingkungan dan miliaran dolar investasi.

    Sumber potensial lain berasal dari Greenland, dengan kondisi cuacan ekstrem. AS dan UE telah menandatangani kesepakatan kerja sama, dan pada 2023, Proyek Tanbreez di selatan Greenland dinilai sebagai proyek logam tanah jarang paling unggul oleh penyedia data industri pertambangan Mining Intelligence, dengan perkiraan 28,2 juta ton.

    Namun sampai pasokan logam tanah jarang alternatif meningkat secara signifikan, Cina akan terus menggunakan sumber daya kritis ini sebagai senjata geopolitik yang kuat, menahan industri dan negara di seluruh dunia dalam cengkeramannya.

    Wbbeke dari Sinolytics skeptis apakah negara lain akan pernah menantang cengkeraman Cina atas logam tanah jarang karena keunggulan ekonomi yang dimiliki pemimpin pasar tersebut.

    “Begitu Cina mencabut kontrol ekspor, harga akan turun, dan situasi pasokan akan membaik. Tidak ada yang akan membicarakan [ketergantungan berlebihan pada Cina] lagi karena kemudian semuanya akan bergantung harga,” kata Wbbeke kepada DW. “Tambang dan pabrik pemurnian non-Cina harus bersaing dengan harga tersebut dan sepertinya mereka tidak bisa.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga video “Taman Jodoh di China, Bisa Promosi Pakai CV” di sini:

    (ita/ita)

  • Usai Dilantik, PM Baru Jepang Langsung Siapkan Subsidi Listrik buat Warga

    Usai Dilantik, PM Baru Jepang Langsung Siapkan Subsidi Listrik buat Warga

    Jakarta

    Jepang baru mengukir sejarah baru! Selasa (21/10/2025) kemarin, Negeri Matahari Terbit tersebut resmi memilih Sanae Takaichi sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan.

    Setelah resmi terpilih sebagai perdana menteri, Sanae Takaichi langsung menyusun paket kebijakan ekonomi baru untuk meringankan beban inflasi rumah tangga dan perusahaan. Meski belum merinci paket ekonomi yang dimaksud, Takaichi memastikan pemerintah akan menyusun anggaran tambahan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

    Dilansir dari Bloomberg, Selasa (22/10/2025), paket tersebut diperkirakan mencakup subsidi tarif listrik dan gas selama musim dingin, serta bantuan ke pemerintah daerah untuk menekan harga di wilayah masing-masing. Pemerintah juga akan mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa menaikkan upah dan meningkatkan investasi modal.

    Sementara, bantuan tunai langsung tidak termasuk dalam rencana kebijakan baru ini. Opsi tersebut sempat diusulkan dalam kampanye pemilu nasional Juli lalu, tetapi gagal mendapatkan dukungan dari publik.

    Takaichi fokus pada masalah kenaikan biaya hidup sebagai prioritas utama kebijakan ekonominya, sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap inflasi. Ia diperkirakan akan memilih langkah-langkah terarah dibandingkan program stimulus besar-besaran seperti periode sebelumnya.

    Jika melihat catatan kerjanya, Takaichi dikenal mendukung kebijakan moneter dan fiskal agresif, namun dalam beberapa bulan terakhir ia menyatakan akan menempuh kebijakan ekspansif yang tetap bertanggung jawab. Meskipun begitu, Ia juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan dukungan terhadap ekonomi dengan pengendalian utang publik Jepang, yang telah menyebabkan kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang.

    Berdasarkan data Bank of Japan (BoJ), inflasi konsumen Jepang telah bertahan di level 2% atau lebih selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Di sisi lain, BoJ juga terus menaikkan suku bunga secara bertahap, yang berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman pemerintah.

    Dalam konferensi pers, Takaichi menyampaikan harapannya agar kenaikan harga ke depan didorong oleh peningkatan permintaan dan upah, bukan kenaikan biaya produksi.

    Selain fokus pada inflasi, ada dua hal lain dari paket kebijakan ini, yaitu penguatan keamanan ekonomi dan pertahanan nasional. Dalam hal ini, pemerintah akan berinvestasi di sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), semikonduktor, serta rantai pasok barang yang penting.

    Paket ini juga diharapkan mencakup langkah-langkah untuk menanggapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Sebagai bagian dari kesepakatan investasi bersama Washington, Jepang juga berkomitmen untuk menanamkan investasi senilai US$ 550 miliar di sektor-sektor utama Amerika Serikat sebagai imbalan atas pengurangan tarif perdagangan.

    Lihat juga Video: PM Jepang Shigeru Ishiba Mundur dari Jabatan

    (fdl/fdl)

  • Trump Ancam Naikkan Tarif, Kolombia Tarik Pulang Dubesnya dari AS

    Trump Ancam Naikkan Tarif, Kolombia Tarik Pulang Dubesnya dari AS

    JAKARTA –  Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan pihaknya menarik duta besarnya dari Amerika Serikat, setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menaikkan tarif terhadap Kolombia dan menghentikan semua pembayaran ke negara Amerika Selatan tersebut.

    Perseteruan Kolombia-AS ini terkait perseteruan yang bermula dari serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba.

    Trump juga menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “pemimpin narkoba ilegal” pada Minggu, tuduhan yang menurut pemerintahan Petro menyinggung.

    “Daniel Garcia-Pena, Duta Besar Kolombia untuk Amerika Serikat, telah dipanggil kembali untuk konsultasi oleh Presiden Gustavo Petro dan sekarang berada di Bogota,” kata Kementerian Luar Negeri Kolombia dilansir Reuters, Senin, 20 Oktober.

    “Dalam beberapa jam mendatang, pemerintah nasional akan menginformasikan keputusan yang telah diambil,” sambungnya.

    Pernyataan Trump mengenai pengedar narkoba menandai titik terendah baru dalam hubungan antara Washington dan Bogota, yang dituduh Trump terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal.

    Petro telah menyatakan keberatan atas serangan militer AS terhadap kapal-kapal di Karibia, yang telah menewaskan puluhan orang dan mengobarkan ketegangan di kawasan tersebut. Banyak pakar hukum dan aktivis hak asasi manusia juga mengutuk tindakan militer tersebut.

    Trump mengatakan bantuan keuangan AS untuk Kolombia akan dihentikan dan rincian tarif baru akan diumumkan pada Senin, tetapi tidak jelas pendanaan apa yang dimaksud Trump.

    Kolombia pernah menjadi salah satu penerima bantuan AS terbesar di Belahan Barat, tetapi aliran dana tiba-tiba terhambat tahun ini akibat penutupan USAID, badan kemanusiaan pemerintah AS.

    Kolombia saat ini membayar tarif 10% untuk sebagian besar impor ke Amerika Serikat, tingkat dasar yang diberlakukan Trump pada banyak negara.

  • Warga China Pengguna iPhone Ramai-ramai Mengeluh, Ada Apa?

    Warga China Pengguna iPhone Ramai-ramai Mengeluh, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple akhirnya bangkit dari keterpurukan berkat seri iPhone 17 teranyar. Firma riset Counterpoint melaporkan penjualan awal iPhone 17 dalam 10 hari pertama melampaui kinerja generasi pendahulunya di China dan Amerika Serikat (AS).

    Laporan firma riset IDC mencatat pengiriman iPhone di kuartal-III (Q2) 2025 naik 2,9% secara tahun-ke-tahun. Agaknya Apple berhasil menggenjot minat beli masyarakat berkat desain baru, serta kemampuan kamera yang jauh meningkat.

    Bersamaan dengan kabar baik tersebut, Apple kembali diterpa keluhan pengguna di China. Sebanyak 55 orang yang tergabung dalam kelompok pengguna iPhone dan iPad mengajukan keluhan ke regulator pasar China terkait bisnis Apple.

    Mereka menuduh Apple menyalahgunakan dominasinya dengan membatasi distribusi dan pembayaran aplikasi ke platform miliknya. Hal itu dilakukan sembari mematok komisi tinggi yang dianggap merugikan pengguna.

    Keluhan yang diajukan ke Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar China bersamaan dengan ketegangan dagang antara Beijing dan Washington yang kian memanas. Kedua negara masih terlibat ‘perang’ tarif tinggi dan pembatasan teknologi satu sama lain.

    Adapun pengajuan ini dipimpin oleh pengacara Wang Qiongfei. Secara garis besar, Apple dinilai melakukan 3 pelanggaran utama terhadap Undang-Undang Anti-Monopoli China. Pertama, memaksa konsumen untuk membeli barang digital secara eksklusif melalui sistem Pembelian Dalam Aplikasi Apple.

    Kedua, membatasi unduhan aplikasi iOS ke App Store. Terakhir, membebankan komisi hingga 30% pada pembelian dalam aplikasi.

    Apple tak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

    Ini menandai gugatan kedua terhadap Apple yang dipimpin oleh Wang. Kasus serupa yang diajukan pada tahun 2021 telah ditolak oleh pengadilan Shanghai tahun lalu.

    Wang mengatakan kepada Reuters bahwa ia memperkirakan gugatan administratif ini akan diproses lebih cepat oleh regulator dibandingkan gugatan perdata sebelumnya, yang putusannya sedang ia ajukan banding ke Mahkamah Agung Rakyat China.

    Pengadilan tersebut telah mendengarkan argumen banding tersebut pada Desember 2024 dan putusannya masih tertunda, menurut Wang.

    Di tengah ketegangan dengan Washington, China baru-baru ini meluncurkan serangkaian investigasi antimonopoli yang menargetkan perusahaan teknologi AS, termasuk produsen chip Qualcomm, yang menghadapi penyelidikan atas akuisisi perusahaan Israel, Autotalks.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Teheran

    Pemerintah Iran telah membatalkan kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, pada September lalu.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), disampaikan oleh seorang pejabat keamanan top Iran, yang dikutip media pemerintah Teheran. Kesepakatan dibatalkan itu memungkinkan IAEA untuk melanjutkan inspeksi fasilitas nuklirnya, jika negara-negara Barat menerapkan kembali sanksi PBB.

    “Kesepakatan itu telah dibatalkan,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, saat bertemu dengan mitranya dari Irak di ibu kota Teheran.

    “Tentu saja, jika badan tersebut memiliki proposal, kami akan meninjaunya di sekretariat,” tambahnya.

    Pembatalan itu diumumkan sekitar tiga pekan setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa negaranya akan membatalkan kesepakatan dengan IAEA tersebut.

    Sanksi PBB untuk Iran telah diberlakukan kembali sejak bulan lalu.

    Konfirmasi yang disampaikan Teheran ini akan menjadi kemunduran bagi IAEA yang berupaya membangun kembali kerja sama dengan Iran sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.

    Sebelumnya pada Sabtu (18/10) lalu, otoritas Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh pembatasan program nuklir setelah kesepakatan penting antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia, yang berlangsung selama 10 tahun, telah berakhir.

    Kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu, yang ditandatangani di Wina oleh Iran, China, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, mengatur pencabutan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Kesepakatan nuklir itu berantakan setelah Washington secara sepihak menarik diri selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, dan Iran kemudian menarik kembali komitmennya.

    Hari berakhirnya kesepakatan nuklir tersebut ditetapkan pada 18 Oktober 2025, tepat 10 tahun setelah diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

    Otoritas Iran menilai penerapan kembali sanksi-sanksi PBB bulan lalu membuat kesepakatan nuklir itu secara efektif tidak berlaku kembali.

    “Mulai sekarang, semua ketentuan (kesepakatan), termasuk pembatasan program nuklir Iran dan mekanisme terkaitnya, dianggap berakhir,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran pada hari berakhirnya kesepakatan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ancam Musnahkan Hamas Jika Langgar Gencatan Senjata

    Trump Ancam Musnahkan Hamas Jika Langgar Gencatan Senjata

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya akan memberikan kesempatan kepada kelompok Hamas untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun, Trump juga memperingatkan jika Hamas gagal menghormati kesepakatan, maka kelompok itu akan “dimusnahkan”.

    “Kita membuat kesepakatan dengan Hamas bahwa mereka akan bersikap sangat baik, mereka akan berperilaku baik, mereka akan bersikap baik,” kata Trump saat berbicara dengan wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025).

    “Dan jika mereka tidak demikian, kita akan pergi dan memusnahkan mereka, jika perlu. Mereka akan dimusnahkan, dan mereka mengetahui hal itu,” ucap Trump dalam pernyataan pada Senin (20/10) waktu setempat.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika dua utusan utama AS bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, setelah rentetan kekerasan pada akhir pekan mengancam akan meruntuhkan gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza.

    Lebih lanjut, Trump menegaskan bahwa pasukan militer AS tidak akan terlibat langsung dalam melawan Hamas. Dia mengatakan bahwa puluhan negara, yang telah menyetujui untuk bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional untuk Jalur Gaza, akan “senang hati untuk masuk” ke wilayah tersebut.

    “Selain itu, Israel akan masuk dalam dua menit, jika saya meminta mereka untuk masuk.” ujar Trump dalam pernyataannya.

    “Tetapi saat ini, kita belum mengatakan itu. Kita akan memberinya sedikit kesempatan, dan semoga kekerasan yang terjadi akan sedikit berkurang. Tetapi saat ini, Anda tahu, mereka adalah orang-orang yang kejam,” sebutnya.

    Trump mengatakan bahwa Hamas sekarang jauh lebih lemah, terutama mengingat pendukung regionalnya, Iran, saat ini tidak mungkin ikut turun tangan setelah serangan-serangan Israel dan AS pada Juni lalu.

    Gencatan senjata Gaza terancam kolaps setelah serangan mematikan melanda pasukan Israel di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, pada Minggu (19/10). Militer Israel, seperti dilansir The Times of Israel, melaporkan dua tentaranya tewas dan tiga orang lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.

    Tel Aviv menyalahkan Hamas sebagai dalang di balik serangan tersebut, yang mereka sebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata”.

    Namun Hamas menyebut serangan itu terjadi di area yang berada di bawah kendali Israel, di mana mereka mengklaim tidak ada kontak dengan anggota mereka selama berbulan-bulan.

    Sejak serangan mematikan itu terjadi, Israel menggempur area Rafah pada Minggu (19/10) pagi, dengan menurut sumber militer setempat, lebih dari 20 target diserang oleh pasukan Israel.

    Serangan-serangan Israel itu, menurut data sejumlah rumah sakit di Jalur Gaza, menewaskan sedikitnya 44 orang di beberapa wilayah Jalur Gaza.

    Simak juga Video Trump Peringatkan Hamas Jika Langgar Perjanjian: Kami Akan Bertindak

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    JAKARTA – Para diplomat Moskow sedang melakukan pekerjaan yang “sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius” untuk mempersiapkan pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan mitranya dari Amerika Serikat Donald Trump, ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.

    “Kontak (antara Presiden Putin dan Presiden Trump) telah terjadi dan telah dikomentari oleh administrasi kepresidenan. (Ajudan Kremlin, Yury) Ushakov memberikan informasi detail mengenai hal tersebut,” jelas Zakharova dalam sebuah wawancara dengan TASS, seperti dikutip 20 Oktober.

    “Menindaklanjuti kontak-kontak ini, para diplomat tinggi Rusia dan Hongaria mengadakan pembicaraan untuk mempersiapkan acara tersebut,” lanjutnya.

    “Pekerjaan juga sedang dilakukan melalui jalur diplomatik (di berbagai tingkat). Ini adalah ringkasan singkat dari pekerjaan yang sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius yang saat ini sedang dilakukan oleh para diplomat Rusia dan mereka yang dipercaya untuk mempersiapkan kunjungan ini, pertemuan ini,” tandas diplomat tersebut.

    Setelah percakapan telepon dengan Presiden Putin pada 16 Oktober, Presiden Trump mengumumkan mereka telah sepakat untuk segera bertemu di Budapest.

    Ushakov mengatakan Moskow dan Washington tidak akan menunda memulai persiapan untuk pertemuan baru antara para pemimpin kedua negara, yang kemungkinan akan diselenggarakan di ibu kota Hongaria.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memerintahkan pembentukan panitia penyelenggara untuk mempersiapkan KTT tersebut, menjelaskan pekerjaan ini dimulai pada Kamis malam pekan lalu.