Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Bukan Trump, Putin Akui Dukung Kamala Harris dalam Pilpres AS

    Bukan Trump, Putin Akui Dukung Kamala Harris dalam Pilpres AS

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dirinya mendukung Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dalam pemilihan presiden (pilpres) November mendatang. Pengakuan ini disampaikan Putin yang dikenal sebagai simpatisan mantan Presiden Donald Trump.

    Pemimpin Kremlin ini pernah mengatakan pada awal tahun ini, sebelum Presiden AS Joe Biden mundur dari pencalonan presiden, bahwa dirinya lebih memilih Biden dibandingkan Trump karena Biden merupakan politisi “lama” yang lebih mudah diprediksi.

    Ketika menghadiri Forum Ekonomi Timur Rusia di Vladivostok, seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024), Putin ditanya soal bagaimana pandangannya terhadap pemilu AS tahun ini. Dia awalnya menjawab bahwa pemilu akan menjadi pilihan rakyat Amerika.

    Namun kemudian Putin menyinggung soal sikap Biden yang merekomendasikan Harris kepada pendukungnya, setelah Presiden AS itu mundur dari pencapresan.

    “Pertama, Biden merekomendasikan kepada semua pendukungnya untuk mendukung Harris,” ucap Putin dalam forum tersebut.

    “Di sini, kami juga akan melakukan hal itu juga, kami akan mendukungnya (Harris-red)” cetus Putin sembari tersenyum masam.

    “Dia tertawa dengan sangat ekspresif dan sangat menular sehingga menunjukkan bahwa itu berarti semuanya baik-baik saja dengannya,” imbuh Putin, dalam komentar yang dinilai dia mengindikasikan Harris akan menahan diri untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia.

    Pernyataan soal dukungan untuk Harris itu juga dinilai sebagai komentar ironis dari sang pemimpin Rusia. Diketahui bahwa Putin kerap berkomentar soal isu politik dan sosial di AS dengan sarkasme.

    Pernyataan Putin itu disampaikan sehari setelah Departemen Kehakiman AS mendakwa dua pejabat eksekutif media Rusia, RT, dan menjatuhkan rentetan sanksi terhadap para petinggi media itu atas dugaan skema ilegal untuk mencampuri pemilu November mendatang dengan propaganda pro-Kremlin.

    Badan-badan intelijen AS meyakini Rusia menginginkan Trump menang dalam pilpres, karena mantan Presiden AS itu kurang berkomitmen mendukung Ukraina dalam perang melawan Moskow.

    Namun Putin dalam pernyataan terbarunya menyebut Trump, sebagai Presiden AS, telah menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia dibandingkan Presiden AS lainnya yang pernah memimpin Gedung Putih sebelum dia.

    “Trump telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia paling banyak yang pernah dijatuhkan oleh presiden mana pun sebelumnya, dan jika Harris melakukannya dengan baik, mungkin dia akan menahan diri dari tindakan tersebut,” cetusnya.

    Tahun lalu, Putin menyebut sistem politik AS “membusuk” dan bahwa Washington tidak seharusnya menguliahi negara-negara lainnya soal demokrasi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Hamas Tuduh Netanyahu Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

    Gaza City –

    Kelompok Hamas menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berusaha “menggagalkan” kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Tuduhan ini disampaikan Hamas setelah Netanyahu menyebut kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu “menolak semuanya” dalam perundingan.

    Aksi saling tuding ini terjadi ketika Netanyahu menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang juga mengatur soal pembebasan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza, setelah pemerintah Tel Aviv mengumumkan kematian enam sandera yang jenazahnya ditemukan di terowongan bawah tanah.

    Demikian seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (5/9/2024).

    Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir untuk mencegah penyelundupan senjata ke Hamas.

    Namun Hamas menuntut penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza, terutama area Koridor Philadelphi. Dalam pernyataan terbaru pada Kamis (5/9), Hamas menilai sikap Netanyahu yang bersikeras mengenai zona perbatasan itu “bertujuan untuk menggagalkan tercapainya kesepakatan”.

    Kelompok militan yang berperang melawan Israel selama 11 bulan terakhir ini, menegaskan proposal baru untuk gencatan senjata Gaza tidak diperlukan, karena beberapa bulan lalu mereka telah menyetujui proposal yang diuraikan ke publik oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Juli lalu.

    “Kami tidak memerlukan proposal baru,” tegas kelompok Hamas dalam pernyataan via Telegram.

    “Kami memperingatkan agar tidak terjatuh ke dalam perangkap Netanyahu dan tipu muslihatnya, yang menggunakan negosiasi untuk memperpanjang agresi terhadap rakyat kami,” cetus Hamas.

    Dalam konferensi pers pada Rabu (4/9) waktu setempat, Netanyahu menyebut Hamas telah menolak semua elemen proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, yang akan memfasilitasi pembebasan para sandera.

    “Hamas telah menolak semuanya… Saya berharap ada perubahan karena saya ingin para sandera itu dibebaskan,” ucap Netanyahu.

    “Kami berusaha mencari beberapa ruang untuk memulai perundingan,” tuturnya.

    “Mereka (Hamas-red) menolak untuk melakukan itu… Mereka mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan,” imbuh Netanyahu dalam konferensi pers.

    Menanggapi sikap Hamas dan Israel tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan kepada wartawan bahwa Washington berpendapat “ada cara untuk mengatasi” kebuntuan tersebut. AS diperkirakan akan mengajukan proposal baru untuk memecah kebuntuan yang terjadi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Media Rusia Dituduh Campuri Pemilu AS dengan Dipantau Putin

    Media Rusia Dituduh Campuri Pemilu AS dengan Dipantau Putin

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menuduh media Rusia, RT, melakukan campur tangan terhadap pemilu yang akan digelar November mendatang. Otoritas kehakiman AS telah mendakwa dua pegawai media RT dan menjatuhkan sanksi kepada petinggi media itu, termasuk sang pemimpin redaksi.

    Gedung Putih menambahkan bahwa Presiden Vladimir Putin mengetahui dan memantau aktivitas media RT yang bertujuan mempengaruhi pemilu AS, terutama pemilihan presiden (pilpres) di mana Wakil Presiden Kamala Harris akan berhadapan dengan mantan Presiden Donald Trump.

    Jaksa Agung AS Merrick Garland, seperti dilansir AFP, Kamis (5/9/2024), juga mengumumkan penyitaan 32 domain internet yang merupakan bagian dari dugaan kampanye “untuk mengamankan hasil yang diinginkan oleh Rusia”, yang menurut para pejabat AS adalah kemenangan Trump dalam pilpres.

    Domain internet yang disita itu, menurut Garland, digunakan oleh pemerintah Rusia “untuk melakukan kampanye rahasia guna mengganggu dan mempengaruhi hasil pemilu di negara kita”.

    “Kami tidak mentoleransi upaya-upaya rezim otoriter untuk mengeksploitasi sistem pemerintahan kami yang demokratis,” tegas Garland dalam rapat Satuan Tugas Ancaman Pemilu pada Departemen Kehakiman AS.

    “Kami akan terus-menerus secara agresif menangkal dan menggagalkan upaya-upaya Rusia dan Iran — serta China atau aktor asing lainnya yang jahat — untuk mengintervensi pemilu kami,” ucapnya.

    RT merupakan outlet berita Rusia yang didanai oleh pemerintah Moskow. Sedikitnya 10 individu dan dua entitas terkait RT telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS terkait dugaan mencampuri pemilu, termasuk pemimpin redaksi RT Margarita Simonyan dan wakilnya Elizaveta Brodskaia.

    Gedung Putih meyakini Putin mengetahui aktivitas media Rusia itu dalam mencampuri pemilu AS. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Menurut Departemen Keuangan AS, Simonyan merupakan “tokoh sentral dalam upaya pengaruh jahat pemerintah Rusia”. Sedangkan Brodskaia disebut “melapor kepada Presiden Rusia (Vladimir) Putin dan para pejabat pemerintah lainnya”.

    Garland, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa dua pegawai media RT yang berbasis di Rusia telah didakwa atas dugaan pencucian uang dan melanggar Undang-undang Pendaftaran Agen Asing. Kedua pegawai media RT itu diidentifikasi sebagai Kostiantyn Kalashnikov (31) dan Elena Afanasyeva (27).

    Lebih lanjut, Garland menjelaskan bahwa keduanya dituduh menyalurkan dana sebesar US$ 10 juta kepada sebuah perusahaan yang berkantor di Tennessee, AS, yang menggunakan influencer media sosial “untuk membuat dan mendistribusikan konten kepada penonton AS dengan pesan tersembunyi dari pemerintah Rusia”.

    Perusahaan AS yang dimaksud tidak disebut namanya, namun diketahui mempublikasikan video-video berbahasa Inggris di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Instagram, X dan YouTube.

    “Perusahaan itu tidak pernah mengungkapkan kepada para influencer — atau jutaan follower mereka — soal hubungannya dengan RT dan pemerintah Rusia,” sebut Garland.

    RT memberikan reaksi keras atas tuduhan AS itu, dengan menyebutnya sebagai “tuduhan klise yang basi”.

    “Tiga hal dalam hidup yang tidak bisa dihindari: kematian, pajak dan ‘campur tangan RT dalam pemilu Amerika’,” tulis RT dalam pernyataannya. RT sebelumnya dikenal sebagai Russia Today.

    Gedung Putih Meyakini Putin Mengetahui Aktivitas RT Campuri Pemilu AS

    Gedung Putih, dalam pernyataan pada Rabu (4/9) waktu setempat, menyatakan keyakinan bahwa Putin mengetahui tindakan media RT dalam mempengaruhi pilpres AS yang akan digelar November mendatang.

    “Kami meyakini Putin mengetahui tindakan-tindakan ini,” sebut juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, dalam pernyataannya.

    “Dia mengetahui aktivitas-aktivitas RT,” ucapnya.

    Kirby menyebut tindakan RT mencampuri pemilu AS itu melibatkan aktivitas “secara diam-diam menyebarkan propaganda pemerintah Rusia dengan tujuan mengurangi dukungan internasional terhadap Ukraina, memperkuat kebijakan dan kepentingan pro-Rusia dan mempengaruhi pemilih dalam pemilu AS dan pemilu asing lainnya”.

    Sementara itu, Garland menambahkan bahwa kampanye yang dilakukan media Rusia dalam mempengaruhi pemilu AS itu melibatkan anggota “lingkaran dalam” Putin dan mengemban tujuan Kremlin, yang menurut dokumen perencanaan internal, “adalah mengamankan hasil pemilu yang diinginkan Rusia”.

    Para pejabat AS telah berulang kali memperingatkan adanya upaya kekuatan asing untuk mencampuri pemilu November mendatang. Washington menuduh Moskow berusaha mempengaruhi pemilu AS sejak pemilu tahun 2016 antara Trump yang mewakili Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Rusia Ancam Ubah Doktrin Nuklir Gegara Peran Barat di Perang Ukraina

    Rusia Ancam Ubah Doktrin Nuklir Gegara Peran Barat di Perang Ukraina

    Moskow –

    Pemerintah Rusia mengancam akan mengubah doktrin penggunaan senjata nuklir, untuk merespons apa yang dianggapnya sebagai eskalasi Barat dalam perang di Ukraina. Kremlin menyebut Barat telah “bertindak terlalu jauh” dan menegaskan Moskow akan melakukan segalanya untuk melindungi kepentingannya.

    Doktrin nuklir yang ada saat ini, yang tertuang dalam dekrit Presiden Vladimir Putin tahun 2020, menyatakan Rusia boleh menggunakan senjata nuklir jika terjadi serangan nuklir dari musuh atau serangan konvensional yang mengancam keberadaan negara tersebut.

    Beberapa analis militer Rusia yang agresif, seperti dilansir Reuters, Senin (2/9/2024), mendesak Putin untuk menurunkan batasan penggunaan senjata nuklir untuk “menyadarkan” musuh-musuh Moskow di Barat.

    Pada Juni lalu, Putin pernah mengatakan bahwa doktrin nuklir merupakan “instrumen hidup” yang dapat berubah, tergantung pada kejadian di dunia.

    Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, dalam pernyataan pada Minggu (1/9) seperti dikutip media pemerintah, mengatakan bahwa Moskow akan mengubah doktrin nuklirnya sebagai tanggapan atas eskalasi yang dilakukan Barat dalam perang yang berkecamuk di Ukraina.

    Pernyataan Ryabkov itu menjadi pernyataan paling jelas, sejauh ini, bahwa perubahan doktrin nuklir memang akan dilakukan oleh Rusia.

    “Pekerjaan ini berada pada tahap lanjut, dan ada niat yang jelas untuk melakukan koreksi,” ucap Ryabkov seperti dikutip kantor berita TASS.

    Dia menyebut keputusan itu “terkait dengan peningkatan eskalasi musuh-musuh Barat” sehubungan dengan konflik Ukraina.

    Rusia menuduh negara-negara Barat menggunakan Ukraina sebagai proksi untuk berperang melawan negaranya, dengan tujuan menimbulkan “kekalahan strategis” pada Moskow dan memecah belah negara tersebut.

    Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya membantah tuduhan itu, dengan menegaskan mereka membantu Kyiv untuk mempertahankan diri dari perang agresi bergaya kolonial yang dilancarkan Rusia.

    Putin telah mengatakan pada hari pertama invasi militer Rusia dilancarkan ke Ukraina pada Februari 2022, bahwa siapa pun yang berusaha menghalangi atau mengancam akan merasakan “konsekuensi yang belum pernah Anda hadapi dalam sejarah Anda”.

    Sejak saat itu, Putin merilis serangkaian pernyataan yang dianggap Barat sebagai ancaman nuklir, dan bahkan mengumumkan penempatan senjata nuklir taktis Rusia di wilayah Belarusia.

    Namun peringatan dan langkah semacam itu tidak mencegah Washington dan sekutunya untuk semakin meningkatkan bantuan militer ke Kyiv dengan cara yang tidak terpikirkan ketika perang dimulai, termasuk dengan memasok tank, rudal jarak jauh dan jet tempur F-16.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dalam wawancara, yang diterbitkan pada Minggu (1/9), bahwa Barat telah “bertindak terlalu jauh” dan menegaskan Rusia akan melakukan segalanya untuk melindungi kepentingan negaranya.

    Ryabkov dalam pernyataannya tidak menyebut lebih lanjut soal kapal doktrin nuklir yang diperbarui itu akan siap. “Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah pertanyaan yang agak sulit, mengingat kita sedang membicarakan aspek terpenting untuk menjamin keamanan nasional kita,” ujarnya.

    Rusia memiliki lebih banyak senjata nuklir dibandingkan negara mana pun. Pada Maret lalu, Putin pernah menyatakan Moskow siap menghadapi kemungkinan perang nuklir “dari sudut pandang teknis militer”.

    Namun dia juga mengatakan dirinya tidak melihat perlunya melakukan konfrontasi nuklir secara terburu-buru, dan menegaskan Rusia tidak pernah menghadapi kebutuhan untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jerman dan Filipina Ingin Pakta Pertahanan yang Luas

    Jerman dan Filipina Ingin Pakta Pertahanan yang Luas

    Jakarta –

    Awal Agustus lalu, Jerman dan Filipina sepakat untuk merampungkan pakta kerja sama pertahanan sampai akhir tahun ini. Perjanjian tersebut akan memungkinkan pelatihan militer bersama dan potensi penjualan senjata Jerman ke Filipina.

    Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius di Manila pada awal Agustus, menandai kunjungan pertama seorang menteri pertahanan Jerman ke Filipina. Dalam kunjungan tersebut, kedua menteri pertahanan menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama militer antar negara.

    Teodoro mengumumkan bahwa usulan pengaturan kerja sama pertahanan itu diharapkan akan ditandatangani “sebelum akhir tahun ini.” Pakta pertahanan tersebut akan mencakup latihan bersama, penjualan persenjataan canggih dan peningkatan pembagian informasi terkait keamanan.

    Selain itu, kerja sama ini kemungkinan akan meluas hingga transfer teknologi militer, yang sangat dibutuhkan Filipina untuk memodernisasi angkatan udara dan angkatan lautnya, di tengah meningkatnya tantangan keamanan regional.

    Golberto Teodoro menggarisbawahi minat Filipina dalam memperoleh kemampuan dalam sistem komando dan kendali, teknologi pertahanan udara, dan peralatan militer berteknologi tinggi lainnya, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negaranya.

    Poros Indo-Pasifik Jerman

    Keterlibatan Jerman di Indo-Pasifik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Laut Jerman telah melakukan beberapa operasi di Laut Cina Selatan, yang terakhir dilakukan pada bulan Mei dan menggarisbawahi komitmen Berlin terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

    Hal ini sejalan dengan Strategi Indo-Pasifik Jerman yang dirilis pada tahun 2020, yang menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran di jalur laut yang bebas dan terbuka di kawasan. Tanggal 2 Agustus lalu, Jerman juga bergabung dengan Komando PBB di Korea Selatan yang dipimpin AS, yang mengawasi perbatasan dengan Korea Utara yang dijaga ketat. Langkah ini lebih jauh menggambarkan peningkatan keterlibatan militer Jerman di Asia.

    Filipina, pada gilirannya, secara aktif mencari kemitraan pertahanan untuk mengimbangi ancaman Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, Filipina memperbarui Visiting Forces Agreement (VFA) dengan Amerika Serikat, setelah presiden sebelumnya, Rodrigo Duterte, mengancam akan mengakhiri perjanjian tersebut. Filipina juga telah menandatangani perjanjian serupa dengan Australia dan Jepang. Filipina baru-baru ini juga melakukan latihan militer gabungan pertamanya dengan Vietnam.

    Cina bereaksi tajam terhadap perkembangan ini. The Global Times, surat kabar milik pemerintah Cina yang terkenal dengan retorika nasionalisnya, mengkritik inisiatif pertahanan Jerman di Filipina sebagai “pendekatan oportunistik” yang dimaksudkan untuk “memprovokasi Cina” dan menenangkan Washington.

    Global Times juga menilai, Jerman hanya punya kemampuan kecil untuk memberikan bantuan militer yang berarti kepada Filipina, dengan alasan minimnya jejak militer Jerman di wilayah Asia.

    Menjamin keterbukaan jalur pelayaran internasional

    Pada tahun 2016, pengadilan internasional di Den Haag mengeluarkan keputusan penting yang menolak klaim luas Tiongkok atas Laut Cina Selatan, sebuah kasus yang awalnya diajukan oleh Filipina. Beijing secara konsisten menolak untuk mengakui keputusan pengadilan internasional ini, namun keputusan itu tetap menjadi titik acuan penting bagi Filipina dan sekutunya dalam upaya untuk menegaskan hak maritim mereka.

    “Jerman, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, bertujuan untuk menunjukkan kepada mitra-mitranya di Indo-Pasifik – dan juga kepada Cina – bahwa Jerman berkomitmen untuk menjaga tatanan regional berbasis aturan,” kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik di Universitas Wina.

    “Untuk mencapai hal ini, Berlin harus secara teratur mengerahkan aset angkatan laut ke wilayah tersebut, berpartisipasi dalam latihan angkatan laut bilateral dan multilateral, dan melakukan kunjungan ke pelabuhan untuk memperkuat kehadiran strategisnya,” katanya.

    Seiring berjalannya waktu, semua perhatian akan tertuju pada finalisasi pakta pertahanan Jerman-Filipina, sebuah perkembangan yang dapat menandai babak baru dalam lanskap geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    (hp/yf)

    (ita/ita)

  • Iran Tegaskan Serangan Balasan ke Israel Tak Akan Bisa Diprediksi

    Iran Tegaskan Serangan Balasan ke Israel Tak Akan Bisa Diprediksi

    Teheran –

    Pemerintah Iran menegaskan pembalasan terhadap Israel atas pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh akan “tidak bisa diprediksi”. Teheran menyebut Tel Aviv harus tetap berada dalam “kecemasan dan kepanikan” saat menantikan pembalasan dari pihaknya.

    Penegasan dari Iran itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (28/8/2024), disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Hojatollah Ghoreishi dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Tasnim.

    “Untuk sementara waktu, (Israel) harus tetap berada dalam kecemasan dan kepanikan saat menunggu pembalasan dendam dari kami, namun yang sudah pasti adalah responsnya tidak akan bisa diprediksi,” tegas Ghoreishi.

    Haniyeh tewas di Teheran pada 31 Juli lalu setelah serangan menghantam wisma tamu yang menjadi tempatnya menginap, sehari setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian.

    Israel tidak mengonfirmasi juga tidak menyangkal keterlibatan mereka. Negara itu bahkan belum berkomentar apa pun soal kematian Haniyeh.

    Namun Teheran dan sekutunya, terutama Hamas, menyalahkan Tel Aviv atas kematian Haniyeh dan bersumpah akan melakukan pembalasan.

    Sementara para pejabat Amerika Serikat (AS), yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa militer Israel ada di balik pembunuhan Haniyeh di Teheran.

    Pekan lalu, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan bahwa janji pembalasan oleh Teheran terhadap Israel atas pembunuhan Haniyeh mungkin memerlukan “waktu yang lama” untuk bisa dilaksanakan.

    Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, yang merupakan sekutu dekat Israel, mengatakan pada Senin (26/8) bahwa Washington masih menilai ada ancaman serangan baru terhadap Israel oleh Iran atau proksi-proksinya.

    Hal itu disampaikan Pentagon setelah kelompok Hizbullah, yang didukung Iran, melancarkan rentetan serangan roket dan drone terhadap Israel pada akhir pekan untuk merespons pembunuhan komandan seniornya Fuad Shukr. Tel Aviv telah mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Shukr di pinggiran Beirut pada 30 Juli lalu, atau sehari sebelum Haniyeh terbunuh di Teheran.

    Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby, dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, mengatakan kepada media lokal Israel Channel 12 bahwa sulit untuk memprediksi kapan serangan Iran mungkin terjadi. Namun dia menegaskan Gedung Putih menganggap serius retorika yang dilontarkan Teheran.

    “Kami meyakini bahwa mereka (Iran-red) masih dalam posisi telah mengambil sikap dan siap untuk melancarkan serangan jika mereka ingin melakukan hal tersebut, itulah sebabnya kami meningkatkan postur kekuatan di wilayah tersebut,” ucap Kirby dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Yakin Iran Siap Lancarkan Serangan ke Israel!

    AS Yakin Iran Siap Lancarkan Serangan ke Israel!

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmen untuk membela sekutunya Israel jika terjadi serangan Iran. Washington meyakini Teheran telah “mengambil sikap dan siap” untuk melancarkan serangan terhadap Tel Aviv, seperti yang telah dijanjikan negara tersebut, usai kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh bulan lalu.

    Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby, seperti dilansir Reuters, Rabu (28/8/2024), mengatakan kepada media lokal Israel Channel 12 bahwa sulit untuk memprediksi kapan serangan Iran mungkin terjadi. Namun dia menegaskan Gedung Putih menganggap serius retorika yang dilontarkan Teheran.

    “Kami meyakini bahwa mereka (Iran-red) masih dalam posisi telah mengambil sikap dan siap untuk melancarkan serangan jika mereka ingin melakukan hal tersebut, itulah sebabnya kami meningkatkan postur kekuatan di wilayah tersebut,” ucap Kirby dalam pernyataannya.

    “Pesan kami kepada Iran konsisten, telah dan akan tetap konsisten. Pertama, jangan lakukan itu. Tidak ada alasan untuk memicu eskalasi dalam situasi ini. Tidak ada alasan untuk berpotensi memulai perang regional secara besar-besaran. Dan yang kedua, kami akan siap membela Israel jika hal itu terjadi,” tegasnya.

    Iran sebelumnya bersumpah akan memberikan respons keras terhadap pembunuhan Haniyeh yang terjadi ketika dia mengunjungi Teheran pada akhir Juli lalu. Teheran menyalahkan Israel atas kematian Haniyeh, yang terjadi setelah wisma tamu tempatnya menginap dihantam serangan.

    Namun Tel Aviv tidak mengonfirmasi juga tidak menyangkal keterlibatan mereka. Israel belum berkomentar apa pun soal kematian Haniyeh.

    Kendati demikian, para pejabat AS mengungkapkan bahwa militer Israel ada di balik pembunuhan Haniyeh di Teheran.

    Saat ini, AS telah menyiagakan dua kapal induknya, serta satu skuadron tambahan jet tempur jenis F-22, di kawasan Timur Tengah. Kirby mengatakan aset dan pasukan militer AS akan tetap berada di kawasan “selama kita merasa perlu mempertahankannya untuk membantu membela Israel dan mempertahankan pasukan dan fasilitas kita sendiri di kawasan tersebut”.

    Kirby juga menegaskan AS tetap optimis mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama 10 bulan terakhir, dan pembebasan sekitar 108 sandera tersisa yang masih ditahan di daerah kantong Palestina tersebut.

    Dia menyebut prosesnya “konstruktif” dan menantikan perundingan lanjutan di Doha, Qatar, yang dijadwalkan digelar beberapa hari lagi.

    Lebih lanjut, Kirby menolak untuk menyalahkan kedua pihak — Israel dan Hamas — atas kebuntuan yang terjadi dalam perundingan. Menurut Kirby, kesepakatan gencatan senjata memerlukan kompromi dan kepemimpinan dari Israel dan Hamas.

    “Para pihak masih terlibat dan itu hal yang baik. Fakta bahwa kita telah maju ke tingkat yang lebih tinggi di sini dengan kelompok kerja yang kini ada di Doha, itu bukanlah hal yang buruk. Artinya kedua pihak masih melakukan pembicaraan. Artinya masih ada harapan bahwa kita bisa menyelesaikan beberapa detail terakhir dan melangkah maju,” ucapnya.

    “Hamas masih terwakili dalam diskusi kelompok kerja dan itu adalah hal yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berhenti dari proses ini,” tegas Kirby.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama Strategis di Forum Bisnis Indonesia-AS

    Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama Strategis di Forum Bisnis Indonesia-AS

    Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui subholdingnya Pertamina New and Renewable Energy menjajaki peluang kerja sama strategis pada Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat yang berlangsung di The Mayflower Hotel, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (26/8/2024). Forum Bisnis digelar dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia – AS.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Under Secretary of Commerce for International Trade of The United States Marisa Lago, dan sejumlah perwakilan pemerintah AS dan Indonesia, juga pelaku usaha dari kedua negara.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sebagai BUMN, Pertamina turut berpartisipasi aktif dalam acara yang diselenggarakan KBRI di Amerika Serikat. Pasalanya, acara ini berperan penting untuk membuka peluang dan mendorong Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.

    “Pertamina menggunakan momen penting ini untuk menyampaikan kebijakan sustainability perusahaan sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama dengan mitra global khususnya di sektor pengembangan energi baru terbarukan,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Fadjar menambahkan, kebijakan sustainability Pertamina sangat terbuka untuk dijalankan dengan kerja sama yang kuat bagi di tingkat nasional maupun global.

    “Indonesia memiliki potensi sumber daya energi bersih sehingga bisa menarik investor internasional. Pertamina terus meyakinkan dunia internasional untuk mendukung program transisi energi untuk mempercepat target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060,” imbuh Fadjar.

    CEO Pertamina Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis yang menjadi panelis dalam forum bisnis tersebut mengatakan PNRE memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Indonesia mencapai target penurunan emisi, sekaligus untuk menyiapkan bisnis masa depan bagi Pertamina. PNRE juga memiliki aspirasi menjadi pemimpin dalam membangun ekosistem NZE di Indonesia.

    “PNRE mengalokasikan Capex yang besar untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hingga 2029, Capex PNRE akan mencapai USD 6,2 miliar,” kata John Anis.

    Ia menambahkan, sebanyak 63 persen Capex dialokasikan untuk pengembangan tenaga surya, angin dan geothermal. Selebihnya sebanyak 18 persen untuk pengembangan solusi rendah karbon termasuk dekarbonisasi. Kemudian, biomassa dan bioetanol (11 persen) serta pengembangan bisnis masa depan (6 persen).

    “PNRE berkomitmen untuk menumbuhkan bisnisnya, oleh karena itu, kami membuka peluang untuk bekerja sama baik dengan mitra domestik maupun internasional termasuk Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (anl/ega)

  • Tantang AS, Korut Bersumpah Akan Tingkatkan Kemampuan Nuklirnya

    Tantang AS, Korut Bersumpah Akan Tingkatkan Kemampuan Nuklirnya

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Utara (Korut) bersumpah akan meningkatkan kemampuan nuklirnya. Ini disampaikan untuk menanggapi laporan bahwa Amerika Serikat telah merevisi rencana strategis nuklirnya sendiri.

    “Negara akan meningkatkan kekuatan strategisnya dengan segala cara untuk mengendalikan dan menghilangkan segala macam tantangan keamanan yang mungkin timbul dari rencana Washington yang direvisi”, demikian kantor berita resmi Korut, KCNA melaporkan, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/8/2024).

    Minggu ini, The New York Times melaporkan bahwa rencana AS yang disetujui oleh Presiden Joe Biden pada bulan Maret lalu, adalah untuk mempersiapkan kemungkinan konfrontasi nuklir terkoordinasi dengan Rusia, China dan Korea Utara.

    Rencana yang sangat rahasia itu untuk pertama kalinya mengarahkan kembali strategi pencegahan Washington untuk fokus pada perluasan cepat China dalam persenjataan nuklirnya, lapor Times.

    KCNA mengatakan kementerian luar negeri Korea Utara “menyatakan keprihatinan serius dan mengecam keras serta menolak perilaku AS tersebut”.

    Ditambahkannya, Korea Utara berjanji untuk mendorong pembangunan kekuatan nuklir yang cukup dan andal untuk mempertahankan kedaulatannya dengan kuat.

    Pyongyang dan Moskow telah menjadi sekutu sejak berdirinya Korea Utara setelah Perang Dunia II. Kedua negara semakin dekat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Korea Utara menyediakan amunisi dan rudal ke Rusia untuk perangnya di Ukraina.

    Pyongyang, yang telah menyatakan dirinya sebagai kekuatan senjata nuklir yang “tidak dapat diubah”, telah menyebut tuduhan memasok senjata ke Rusia sebagai “tidak masuk akal”.

    China, yang juga merupakan sekutu utama Korea Utara, menampilkan dirinya sebagai pihak yang netral dalam serangan Rusia terhadap Ukraina. Pemerintah China menyatakan bahwa mereka tidak mengirimkan bantuan senjata yang mematikan kepada kedua belah pihak, tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

    Namun, China adalah sekutu dekat Rusia dalam bidang politik dan ekonomi, dan para anggota NATO telah mencap Beijing sebagai “pendukung yang menentukan” perang tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Janji-janji Kamala Harris Usai Resmi Jadi Calon Presiden AS

    Janji-janji Kamala Harris Usai Resmi Jadi Calon Presiden AS

    Washington DC –

    Kamala Harris resmi menjadi calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Harris, yang merupakan Wakil Presiden AS saat ini, juga menyampaikan sejumlah janji usai menerima pencalonannya.

    Kamala Harris menerima pencalonan sebagai presiden AS dari Demokrat di Chicago, Amerika Serikat, Kamis (22/8) waktu setempat. Dia menjanjikan ‘jalan baru ke depan’ jika mengalahkan Donald Trump dari Partai Republik dalam Pilpres AS November mendatang.

    “Atas nama rakyat, atas nama setiap orang Amerika, terlepas dari partai, ras, jenis kelamin, atau bahasa yang digunakan nenek anda, saya menerima pencalonan dari anda,” kata wanita berusia 59 tahun itu, disambut sorak sorai yang meriah.

    “Saya akan menjadi presiden yang menyatukan kita dalam aspirasi tertinggi kita. Masa depan selalu layak diperjuangkan. Dan itulah perjuangan yang sedang kita jalani saat ini. Perjuangan untuk masa depan Amerika,” imbuh Harris seperti dilansir kantor AFP, Jumat (23/8/2024).

    Teriakan ‘USA’ memenuhi arena saat para politisi Demokrat yang gembira menobatkan Harris sebagai pembawa panji mereka. Harris pun berjanji untuk menjadi ‘presiden bagi semua orang Amerika’. Dia mencoba menjangkau para pemilih AS yang belum menentukan pilihan.

    “Dengan pemilihan umum November, warga Amerika memiliki kesempatan singkat untuk melupakan kepahitan, sinisme, dan pertikaian yang memecah belah di masa lalu, kesempatan untuk memetakan jalan baru ke depan,” ujarnya.

    Harris juga menceritakan kisah pribadinya sebagai anak dari ibu tunggal yang bekerja dan kariernya sebagai jaksa. Harris mengatakan dia memiliki latar belakang dan pengalaman untuk mengabdi kepada negara.

    Dia menegaskan dirinya berbeda dengan Trump, yang katanya, hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan ‘teman-teman miliardernya’. Sebagai calon presiden perempuan kulit hitam pertama dari Partai Demokrat di AS, Harris telah mengalahkan keunggulan Trump dalam beberapa jajak pendapat.

    Dia juga menarik banyak orang dan mengumpulkan dana yang memecahkan rekor untuk kampanyenya. Kini, tantangannya adalah memperkenalkan dirinya kepada warga AS yang masih beradaptasi dengan kandidat Demokrat yang baru tersebut.

    Demokrat sendiri awalnya ingin mencalonkan Presiden AS saat ini, Joe Biden, untuk melawan Trump di Pilpres 2024. Namun, Biden mengundurkan diri setelah penampilannya dalam debat dengan Trump menuai kritik dan tekanan dari internal Demokrat.

    “Saya tahu ada orang-orang dengan berbagai pandangan politik yang menonton malam ini. Dan saya ingin Anda tahu: Saya berjanji untuk menjadi presiden bagi semua warga Amerika,” kata Harris.

    Harris bakal berduet dengan Tim Walz (60). Walz mengaku merasa terhormat bisa menjadi cawapres AS dari Demokrat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Janji Pulangkan Sandera dan Akhiri Perang di Gaza

    Harris pun menyampaikan janji yang menggebu-gebu untuk mengakhiri perang di Gaza. Dia juga mengaku ingin memerangi tirani di seluruh dunia, yang sangat kontras dengan capres Donald Trump dari Partai Republik.

    “Dalam pergulatan abadi antara demokrasi dan tirani, saya tahu di mana saya berdiri dan saya tahu di mana Amerika Serikat seharusnya berada,” kata Harris.

    Harris pun Harris menyampaikan janji untuk mengamankan Israel, membawa pulang para sandera dari Gaza dan mengakhiri perang di daerah kantong Palestina tersebut. Janji itu disampaikkannya setelah berhari-hari protes dari para pendukung Palestina yang kecewa karena tidak mendapat tempat berbicara di konvensi tersebut.

    “Sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata,” katanya diiringi sorak sorai.

    “Dan saya tegaskan, saya akan selalu membela hak Israel untuk membela diri dan saya akan selalu memastikan Israel memiliki kemampuan untuk membela diri,” imbuhnya.

    Dia mengatakan perang telah menghancurkan Gaza. Dia mengatakan banyak nyawa tak berdosa yang hilang akibat perang.

    “Apa yang terjadi di Gaza selama 10 bulan terakhir sangat menghancurkan. Begitu banyak nyawa tak berdosa yang hilang, orang-orang yang putus asa dan kelaparan terus-menerus melarikan diri demi keselamatan. Skala penderitaan ini sangat memilukan,” katanya.

    “Presiden Biden dan saya berupaya untuk mengakhiri perang ini sehingga Israel aman, para sandera dibebaskan, penderitaan di Gaza berakhir dan rakyat Palestina dapat mewujudkan hak mereka atas martabat, keamanan, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri,” imbuh Harris.

    Harris juga menggambarkan serangkaian hal yang kontras dengan Trump. Dia menuduh Trump tidak memperjuangkan kelas menengah, berencana memberlakukan kenaikan pajak melalui usulan tarif, dan menjadi penyebab gerakan untuk mengakhiri hak konstitusional untuk bisa memilih dalam melakukan aborsi dengan penunjukan personel Mahkamah Agung AS olehnya.

    Harris juga mencatat putusan Mahkamah Agung baru-baru ini tentang kekebalan presiden dan risiko yang akan timbul jika Trump kembali berkuasa. “Bayangkan saja Donald Trump tanpa pagar pembatas,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)