Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • AS Kecam Serangan Mengerikan Israel di Gaza

    AS Kecam Serangan Mengerikan Israel di Gaza

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mengutuk serangan Israel ke Kota Beit Lahiya di Gaza pada Selasa (29/10), dengan mengatakan pihaknya “sangat prihatin dengan jatuhnya korban sipil” menyusul laporan bahwa banyak anak-anak yang tewas dalam pemboman tersebut.

    “Ini adalah sebuah insiden yang mengerikan dengan hasil yang juga mengerikan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Deplu) AS, Matthew Miller, kepada para wartawan.

    Sedikitnya 93 orang tewas atau hilang akibat serangan tersebut, menurut petugas medis Palestina.

    Washington telah menghubungi pemerintah di Tel Aviv dan “menjelaskan bahwa kami ingin mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi,” kata Miller.

    Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh AS adalah “bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu, yang menurut laporan, mengakibatkan puluhan anak tewas. Dan kami belum dapat jawaban dari pertanyaan itu,” menurut Miller.

    Miller menegaskan kembali seruan gencatan senjata di Gaza karena Israel “telah menghancurkan kemampuan militer Hamas.”

    “Sangatlah penting… bahwa Israel harus hati-hati dalam mencapai keberhasilan strategis yang lebih besar, dan bahwa (Israel) harus berpikir matang dalam menemukan cara untuk mengakhiri operasi ini dengan membawa pulang para sandera, memastikan keamanan mereka, dan tidak hanya melanjutkan konflik yang tak berujung yang terus berlanjut ini,” kata Miller.

    Pengacara HAM Israel mengecam keputusan pelarangan UNRWA

    “Ketika Israel menolak badan PBB yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan para pengungsi dan anak-anak mereka, maka Israel berkewajiban untuk menyediakan itu sendiri,” kata Michael Sfard kepada Emily Gordine dari DW.

    “Undang-undang di parlemen Israel kemarin, disahkan tanpa menetapkan pengganti UNRWA. Dan itu, tentu saja, akan menyebabkan bencana kemanusiaan.”

    Sfard juga menuduh Jerman sebagai “aktor utama” yang memungkinkan Israel untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya ini, secara internasional.

    “Jerman mungkin adalah pendukung nomor satu, bersama dengan AS, tentu saja, dari pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap hukum internasional,” katanya.

    “Jika ada negara lain yang melakukannya, katakanlah sebuah negara di Afrika, saya yakin Jerman akan berada di urutan teratas dari negara-negara yang akan menuntut untuk memberikan tekanan kepada negara itu, untuk mundur dari pelanggaran yang menghebohkan tersebut, tidak hanya terhadap konvensi dan hukum internasional, tetapi juga terhadap hak-hak orang yang tidak bersalah,” tambah Sfard.

    “Jika Jerman dan semua negara, tidak menerapkan standar yang sama terhadap Israel maka hal itu akan merusak seluruh gagasan hukum internasional.”

    Norwegia desak ICJ tinjau kewajiban Israel terhadap Palestina

    Norwegia mengatakan akan mengajukan resolusi ke Majelis Umum PBB yang meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk kembali menegaskan tanggung jawab Israel dalam memberikan bantuan kepada warga Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan bahwa pemerintahnya “mendesak agar ICJ menyatakan kewajiban Israel untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, yang diberikan oleh organisasi internasional, termasuk PBB, dan berbagai negara.”

    Langkah ini merupakan tanggapan atas keputusan Israel pada hari Senin (28/10), yang melarang beroperasinya badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, di wilayah konflik tersebut.

    “Kebijakan pemerintah Israel membuat warga Palestina semakin sulit untuk mengakses bantuan penyelamatan nyawa dan layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan,” tambah Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide.

    kp/ha/ (AFP, Reuters, AP)

    (ita/ita)

  • Utusan Kim Jong Un Tiba di Moskow, Korut Siap Berperang di Ukraina?

    Utusan Kim Jong Un Tiba di Moskow, Korut Siap Berperang di Ukraina?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Choe Son Hui tiba di Rusia pada Selasa (29/10/2024). Hal ini terjadi saat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) merilis laporan bahwa Pyongyang mengirimkan pasukan untuk membantu Moskow dalam perang Ukraina.

    Dalam laporan media resmi Rusia, TASS, Choe telah tiba di kota Vladivostok di Timur Jauh Rusia. Sumber diplomatik mengatakan bahwa ‘besok Choe akan berada di Moskow’.

    Kantor berita Rusia melaporkan Choe akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat Rusia. Namun, belum ada informasi terkait siapa pejabat yang akan ditemui Choe di Moskow, sementara Kremlin juga tidak mengkonfirmasi adanya rencana Choe bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

    Ketibaan Choe di Rusia sendiri terjadi saat Washington dan Seoul melaporkan bahwa Korut telah mengirimkan pasukan ke perang Rusia-Ukraina. Aliansi yang dipatroni AS, NATO, mengatakan pada hari Senin bahwa ribuan pasukan Korut bergerak menuju garis depan.

    Pentagon mengkonfirmasi pada hari Selasa bahwa beberapa tentara Korut berada di wilayah Kursk, wilayah perbatasan Rusia tempat pasukan Ukraina melancarkan serangan besar pada bulan Agustus. Beberapa ribu lagi disebutkan sedang menuju ke wilayah itu.

    “Setiap pasukan Korut yang bertempur dalam perang akan menjadi ‘sasaran yang adil’ untuk serangan Ukraina. Kami tidak akan memberlakukan batasan baru pada penggunaan senjata AS oleh Ukraina jika Korut memasuki pertempuran,” ujar Pentagon dikutip Reuters.

    Di sisi lain, setelah pembicaraan dengan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol pada hari Selasa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa langkah-langkah Korut membawa perang ke babak baru.

    “Perang ini menjadi internasional, meluas melampaui dua negara. Kami sepakat untuk memperkuat pertukaran intelijen dan keahlian, mengintensifkan kontak di semua tingkatan, terutama yang tertinggi, untuk mengembangkan strategi tindakan dan tindakan balasan guna mengatasi eskalasi ini,” tambah Zelensky di X.

    “Yoon memberi tahu Zelensky bahwa jika Korut menerima bantuan dari Rusia dan mampu memperoleh pengalaman dan pengetahuan militer dari keterlibatannya dalam perang, hal itu akan menimbulkan ‘ancaman besar’ bagi keamanan Korsel,” kata kantornya.

    Korsel mengatakan akan mulai memasok senjata ke Ukraina jika pasukan Korut bergabung dalam perang Rusia. Sejauh ini, Presiden Rusia Putin tidak membantah keberadaan pasukan Korut di negara itu.

    Dalam kesempatan yang berbeda, peran apa yang mungkin dimainkan oleh pasukan Korut masih belum jelas. Pentagon mengatakan indikasi awal adalah bahwa Rusia mungkin menempatkan mereka dalam peran infanteri.

    “Kami tetap khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara-tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk,” kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Patrick Ryder kepada wartawan.

    Lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan jumlah pasukan Korut yang terlibat ‘membuat ini lebih dari sekadar upaya simbolis’.

    “Namun, pasukan tersebut kemungkinan akan berperan sebagai pendukung dan jumlahnya kurang dari 1% dari pasukan Rusia,” katanya.

    “Rusia sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan, dan ini adalah salah satu elemen upaya Rusia untuk mengisi jajaran tanpa mobilisasi kedua,” tambahnya, seraya mencatat kehadiran tersebut dapat bertambah.

    (luc/luc)

  • Heboh, Biden Sebut Pendukung Trump ‘Sampah’

    Heboh, Biden Sebut Pendukung Trump ‘Sampah’

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menuai kecaman karena menyebut para pendukung mantan Presiden Donald Trump, calon presiden (capres) Partai Republik, sebagai “sampah”. Komentar itu disampaikan Biden saat berkampanye untuk Wakil Presiden Kamala Harris. capres Partai Demokrat, yang jadi rival utama Trump.

    Komentar Biden yang dikecam itu terlontar saat dia berbicara via panggilan video dengan organisasi nonprofit VotoLatino. Dia awalnya membahas kontroversi yang muncul usai salah satu pembicara dalam kampanye Trump di New York, pada Minggu (27/10), menyebut Puerto Rico sebagai “pulau sampah mengambang”.

    “Satu-satunya sampah yang saya lihat mengambang di luar sana adalah para pendukungnya,” cetus Biden dalam pernyataannya pada saat itu, seperti dilansir AFP, Rabu (30/10/2024).

    “Dia, dia, caranya melakukan demonisasi terhadap orang-orang Latin tidak masuk akal dan tidak bersifat Amerika,” ujar Biden saat mengkritik Trump. Istilah demonisasi merujuk pada tindakan mempersepsikan sesuatu dengan seburuk mungkin.

    Gedung Putih berusaha membela Biden dengan merilis pernyataan yang menjelaskan kepada publik, bahwa komentar sang Presiden AS itu mengacu pada retorika Trump, bukan para pendukungnya.

    “Presiden merujuk pada retorika kebencian pada kampanye di Madison Square Garden sebagai ‘sampah’,” ucap juru bicara Gedung Putih, Andrew Bates.

    Pilpres AS dijadwalkan pada 5 November mendatang, dengan Trump akan berhadapan dengan Harris. Jajak pendapat menunjukkan kedua capres bersaing ketat.

  • Antara Lawatan Prabowo ke G20, BRICS, hingga Gibran Jadi Plt Presiden

    Antara Lawatan Prabowo ke G20, BRICS, hingga Gibran Jadi Plt Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk sementara akan menggantikan tugas sebagai presiden saat Prabowo Subianto melawat ke luar negeri.

    Seperti diketahui, informasi yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

    Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri dua konferensi tingkat tinggi (KTT) tersebut.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo membenarkan bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan surat untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

    BRICS atau OECD?

    Kunjungan Prabowo ke G20 dan APEC akan berlangsung di tengah proses keanggotaan Indonesia sebagai negara BRICS yang diajukan pada KTT di Kazan, Rusia pekan lalu.

    BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

    Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini. 

    Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut. 

    “Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo.

    Sementara itu, keinginan Prabowo membawa Indonesia ke BRICS bertolak belakang dengan kebijakan luar negeri pendahulunya yang ingin Indonesia menjadi negara OECD.

    Sebelumnya, pada akhir pemerintahan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD. 

    “Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024). 

    Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD. 

    Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). 

    “Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani. 

    Dikritik CSIS

    Sementara itu, Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi keputusan pemerintah untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS, padahal Indonesia sudah menjadi anggota G20.

    Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang mengikuti jejak tiga negara Asean lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang bergabung ke BRICS. Dia menekankan, level Indonesia sudah di atas Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    “Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota Asean ini, Indonesia itu anggota G20 kok, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk tampil ataupun mempunyai corong di tingkatan global,” ujar Yose dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

    Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya pemerintah cukup fokus ke G20. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa pimpin negara-negara kawasan dengan membawa Asean sebagai organisasi bergabung ke G20.

    “Seperti African Union misalnya, dan itu yang kita bisa coba kembangkan ke depannya, bukan bagian dari satu kelompok yang mungkin sampai sekarang belum ketahuan juga tujuannya untuk apa,” kata Yose.

  • Jegal China, AS Berlakukan Pembatasan Investasi Teknologi AI dan Chip

    Jegal China, AS Berlakukan Pembatasan Investasi Teknologi AI dan Chip

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, menyelesaikan regulasi pembatasan investasi oleh individu dan perusahaan AS pada teknologi canggih di China, termasuk semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), peraturan tersebut dikeluarkan setelah melalui pertimbangan selama lebih dari satu tahun. Regulasi itu melarang sejumlah investasi pada industri-industri tersebut dan mengharuskan pemerintah AS untuk diberitahu mengenai investasi lainnya. 

    Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mencegah modal dan pengetahuan Amerika Serikat membantu China mengembangkan teknologi penting yang dapat memberi Beijing keunggulan militer. 

    “Investasi AS, termasuk manfaat tidak berwujud seperti bantuan manajerial dan akses terhadap investasi dan jaringan bakat yang sering kali menyertai aliran modal tersebut, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang menjadi perhatian dalam mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan dunia maya mereka,” kata Paul Rosen, asisten Menteri Keuangan untuk keamanan investasi dalam siaran pers.

    Kerangka kerja final, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari, sebagian besar sesuai dengan proposal yang diumumkan pada bulan Juni, dengan kejelasan tambahan mengenai parameter teknologi dari peraturan tersebut dan ekspektasi pemerintah AS seputar kepatuhan. 

    Misalnya, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, peraturan tersebut melarang investasi Amerika pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada teknologi semikonduktor canggih. Namun, peraturan itu hanya mewajibkan pemberitahuan investasi pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada apa yang disebut chip lama, yang merupakan komponen generasi lama yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan China. 

    AS sudah membatasi ekspor chip canggih ke Tiongkok, dan peraturan investasi dirancang untuk melengkapi pembatasan perdagangan yang sudah ada. 

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian ,mengatakan negaranya “sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak” pembatasan yang dilakukan AS.

    China mengajukan keluhan diplomatik kepada AS mengenai masalah ini, kata Lin pada konferensi pers rutin di Beijing, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk secara tegas menjunjung tinggi hak dan kepentingan sah pihaknya.

    Sementara itu, peraturan seputar investasi AI bergantung pada kekuatan komputasi yang digunakan untuk melatih sistem AI tersebut, serta tujuan penggunaannya.

    Aturan tersebut melarang individu dan perusahaan Amerika memperoleh ekuitas di perusahaan AI China yang berfokus pada aplikasi militer; berinvestasi pada model AI dengan aplikasi lain dapat dikenakan larangan atau persyaratan pemberitahuan. 

    Terdapat pengecualian untuk kategori aliran modal tertentu, termasuk surat berharga yang diperdagangkan secara publik dan investasi mitra terbatas tertentu. Secara garis besar, kata pejabat itu, aturan tersebut dimaksudkan untuk menangkap pola investasi seperti yang diidentifikasi dalam laporan tahun 2023 dari Center for Security and Emerging Technology, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington. 

    Para peneliti menemukan bahwa orang Amerika berpartisipasi dalam 17% transaksi investasi global dengan perusahaan AI China antara tahun 2015 dan 2021. Dari kesepakatan tersebut, sekitar sembilan dari 10 berada pada tahap modal ventura.

  • Microsoft Pecat 2 Pegawai Penyelenggara Aksi Duka Cita Palestina

    Microsoft Pecat 2 Pegawai Penyelenggara Aksi Duka Cita Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Microsoft memecat dua karyawan yang mengadakan acara peringatan duka cita untuk penduduk Palestina yang tewas di Gaza.

    The Seattle Times melaporkan bahwa dua karyawan Microsoft dipecat lewat panggilan telepon, beberapa jam setelah acara peringatan duka cita yang diselenggarakan pada waktu makan siang di markas Microsoft di negara bagian Washington, Amerika Serikat.

    Kedua pegawai yang dipecat adalah bagian dari koalisi “No Azure for Apartheid” yang menentang penjualan teknologi cloud Microsoft ke pemerintah Israel. Mereka menegaskan bahwa acara yang diselenggarakan untuk para penduduk Palestina yang tewas di Gaza tidak berbeda dengan kegiatan pegawai lainnya untuk orang-orang yang membutuhkan.

    “Kami punya sekali anggota komunitas di dalam Microsoft yang telah kehilangan keluarga, teman, dan orang-orang yang mereka cintai. Namun, Microsoft gagal memberikan kami ruang untuk berkumpul bersama dan berbagi rasa duka serta mengenang orang-orang yang sudah tidak bisa lagi berbicara,” kata Abdo Mohamed, peneliti dan data scientist di Microsoft, salah seorang pegawai yang terkena PHK.

    Microsoft menyatakan pada Jumat lalu mereka “memutus hubungan kerja dengan beberapa individu sesuai dengan kebijakan internal perusahaan.”

    Mohamed berasal dari Mesir. Kini, ia harus mencari pekerjaan baru dalam 2 bulan jika tidak ingin dideportasi.

    Pekerja lain yang kena PHK adalah Hossam Nasr. Ia menyatakan acara yang diadakan di markas Microsoft bertujuan untuk “menghormati para korban genosida di Gaza dan untuk menyorot keterlibatan Microsoft dalam genosida” karena penggunaan teknologinya oleh tentara Israel.

    Nasr menyatakan pemecatan mereka sudah dikabarkan di media sosial oleh kelompok bernama Stop Antisemitism beberapa jam sebelum keduanya ditelepon oleh Microsoft. Kelompok yang sama beberapa bulan sebelumnya diketahui meminta CEO Microsoft Satya Nadella untuk memecat Nasr karena sikapnya yang menentang Israel secara terang-terangan.

    Nasr adalah pegawai Microsoft kelahiran Mesir yang lulus pada 2021 dari Harvard University dan anggota dari gerakan alumni Harvard untuk Palestina.

    Google pada awal tahun ini memecat lebih dari 50 pegawai setelah mereka memprotes penyediaan teknologi Google untuk pemerintah Israel. Pemicunya adalah Project Nimbus, kontrak senilai US$ 1,2 miliar yang ditandatangani Google dan Amazon.

    Dalam pernyataannya, Microsoft mengklaim perusahaan tetap “berdedikasi untuk menjaga lingkungan kerja yang profesional dan saling menghormati, tetapi karena privasi dan pertimbangan kerahasiaan, detail yang spesifik [soal pemecatan] tak bisa diungkap.”

    (dem/dem)

  • Siap-siap! Gibran jadi Plt Presiden RI Gantikan Prabowo Mulai Pekan Depan

    Siap-siap! Gibran jadi Plt Presiden RI Gantikan Prabowo Mulai Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden RI saat Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan untuk menghadiri agenda internasional. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bawa Presiden Prabowo Subianto bakal melaksanakan kunjungan ke luar Negeri pada pekan mendatang.

    Dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI mendapatkan undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14-15 November 2024 di Peru. Kemudian, Prabowo juga bakal menghadiri KTT G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil. 

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau [Prabowo] kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo mengamini bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

    Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping,. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

    Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

  • Prabowo Dipastikan Hadiri KTT G20 Brasil dan APEC Peru

    Prabowo Dipastikan Hadiri KTT G20 Brasil dan APEC Peru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) pemimpin negara G20 di Brasil. 

    Prasetyo juga memaparkan bahwa  Prabowo juga akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14-15 November 2024 di Peru. 

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai Kepala Negara ya pasti beliau kan harus hadir,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Nantinya, Prasetyo membenarkan bahwa selama kekosongan pemerintahan saat Prabowo melakukan lawatan ke Luar Negeri, maka Negara akan dipegang oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan bahwa saat ini Kementeriannya sedang menyiapkan surat untuk penunjukkan Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama kepergian Prabowo ke luar Negeri. 

    “Ya pasti dong [pemerintahan dipegang Gibran], kan aturannya pasti begitu. Iyalah pasti [kami keluarkan surat],” pungkas Prasetyo.

    Menurut informasi yang dihimpun Bisnis, Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah Negara di luar negeri. Mulai dari kunjungan kenegaraan ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping,. Lalu, menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC.

    Dari AS, Prabowo akan terbang ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024. Terakhir, Prabowo akan bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT Group of Twenty (G20) pada 18—19 November 2024 mendatang.

  • Kerja Sama Militer Rusia-Korut Ancam Keamanan Global

    Kerja Sama Militer Rusia-Korut Ancam Keamanan Global

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menyebut peningkatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara (Korut) menjadi ancaman keamanan global yang besar. Hal itu disampaikan setelah Amerika Serikat (AS), sekutu Korsel, menuduh Korut mengirimkan 10.000 tentaranya untuk berlatih di Rusia.

    “Seiring dengan berlanjutnya perang di Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga, Korea Utara telah melakukan lebih dari sekadar memasok senjata ke Rusia dan bahkan telah mengerahkan pasukan,” ucap Yoon dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024).

    Badan mata-mata Seoul sebelumnya melaporkan bahwa Pyongyang telah mengirimkan ribuan tentaranya, termasuk pasukan khusus elite, ke Rusia. Pada Senin (28/10), Washington melaporkan bahwa 10.000 tentara Korut saat ini sedang berlatih di wilayah Rusia.

    “Kerja sama militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas internasional dan dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional kita,” sebut Yoon.

    “Kita harus benar-benar memeriksa semua kemungkinan dan mempersiapkan langkah-langkah penanggulangan,” cetusnya.

    Ditambahkan oleh Yoon bahwa “langkah-langkah akan diambil secara aktif selangkah demi selangkah” tergantung pada kemajuan kerja sama militer Rusia-Korut.

    Kerja sama kedua negara itu, menurut Yoon, “secara fundamental mengguncang tatanan internasional yang berdasarkan aturan dan mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan secara global”.

  • Israel Sahkan UU Larang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA

    Israel Sahkan UU Larang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA

    Jakarta –

    Parlemen Israel menyetujui undang-undang yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Undang-undang ini tetap disahkan Israel meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat.

    Dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), undang-undang ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung.

    Sementara itu, ada 10 suara menentang. Undang-undang ini disahkan setelah bertahun-tahun kritik keras Israel terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

    Larangan terhadap badan PBB tersebut –yang telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade — akan menjadi pukulan bagi kerja kemanusiaan di Gaza jika diterapkan, menurut para ahli.

    Juru bicara UNRWA Juliette Touma mengecam pemungutan suara tersebut.

    “Sangat keterlaluan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza,” katanya kepada AFP.

    “Jika ini dilaksanakan, ini akan menjadi bencana, termasuk karena dampak yang mungkin terjadi pada operasi kemanusiaan di Gaza dan di beberapa bagian Tepi Barat,” katanya, seraya menambahkan bahwa badan tersebut adalah penyedia utama “tempat berlindung, makanan, dan perawatan kesehatan primer” di Gaza yang dilanda perang.

    Washington memperingatkan Israel pada tanggal 15 Oktober bahwa mereka memiliki waktu 30 hari untuk meningkatkan jumlah bantuan yang mencapai Jalur Gaza atau mereka akan mempertimbangkan untuk menahan sebagian bantuan militer.

    (whn/whn)