kab/kota: Washington

  • AS soal Aturan Baru Serangan Nuklir Rusia: Retorika Tak Bertanggung Jawab

    AS soal Aturan Baru Serangan Nuklir Rusia: Retorika Tak Bertanggung Jawab

    Rio de Janeiro

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui doktrin terbaru soal Rusia bisa mempertimbangkan serangan nuklir jika dihantam rudal konvensional yang didukung oleh negara berkekuatan nuklir. Amerika Serikat (AS) mengecam dan menyebut itu sebagai retorika tak bertanggung jawab.

    “Ini lebih merupakan retorika tak bertanggung jawab yang sama dari Rusia, yang telah kita lihat selama dua tahun terakhir,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS seperti dilansir AFP, Rabu (20/11/2024).

    Langkah Putin dilakukan setelah Washington mengizinkan Ukraina menembakkan rudal jarak jauh buatan AS ke wilayah Rusia. Moskow mengatakan Kyiv telah menggunakan senjata itu untuk pertama kalinya pada Selasa kemarin.

    Juru bicara tersebut mengatakan bahwa AS tidak terkejut dengan pengumuman Rusia.

    “Kami tidak terkejut dengan pengumuman Rusia bahwa mereka akan memperbarui doktrin nuklirnya,” kata dia seraya menambahkan bahwa Moskow telah memberikan isyarat niatnya untuk melakukannya selama beberapa minggu.

    “Karena tidak melihat adanya perubahan pada postur nuklir Rusia, kami tidak melihat alasan untuk menyesuaikan postur atau doktrin nuklir kami sendiri sebagai tanggapan atas pernyataan Rusia hari ini,” jelasnya.

    Pejabat AS sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Presiden Joe Biden yang menghadiri pertemuan puncak G20 di Rio de Janeiro, memberikan lampu hijau bagi sekutu Kyiv untuk menggunakan rudal jarak jauh terhadap Rusia.

    “Pengerahan pasukan Pyongyang merupakan eskalasi yang signifikan dan kami memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menanggapinya. Saya tidak akan membahas detail tanggapan tersebut hari ini,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Reaksi AS muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh para pemimpin G20 gagal bertindak setelah perubahan aturan nuklir Putin.

    Ukraina dengan cemas mengamati apakah Presiden terpilih AS Donald Trump akan menghentikan bantuan militer Amerika dan mencoba mendorong kesepakatan damai yang dapat memaksa Kyiv menyerahkan wilayahnya kepada Moskow.

    Putin Setujui Aturan Baru Nuklir

    Putin telah menyetujui doktrin nuklir negaranya yang diperbarui. Doktrin nuklir terbaru ini menyatakan Rusia bisa mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklirnya, jika dihantam serangan rudal konvensional yang didukung oleh negara berkekuatan nuklir.

    Disetujuinya doktrin nuklir terbaru Rusia oleh Putin ini menjadi peringatan tersendiri untuk Amerika Serikat (AS), yang mendukung Ukraina dengan pasokan persenjataan selama perang berlangsung sejak tahun 2022 lalu.

    Persetujuan untuk perubahan doktrin nuklir resmi Rusia, seperti dilansir Reuters, Selasa (19/11), menjadi jawaban Kremlin terhadap keputusan pemerintahan Presiden Joe Biden yang mengizinkan Ukraina menembakkan rudal jarak jauh pasokan AS untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia.

    Doktrin nuklir yang diperbarui ini menguraikan ancaman-ancaman yang bisa menjadi dasar bagi pemimpin Rusia untuk mempertimbangkan serangan nuklir.

    Disebutkan dalam doktrin nuklir terbaru itu, bahwa serangan dengan rudal konvensional, drone atau pesawat tempur dapat dianggap memenuhi kriteria tersebut.

    (lir/lir)

  • Harga Minyak Menguat Imbas Gangguan Pasokan dan Ketegangan Perang Rusia-Ukraina

    Harga Minyak Menguat Imbas Gangguan Pasokan dan Ketegangan Perang Rusia-Ukraina

    Tokyo: Harga minyak naik tipis pada perdagangan Selasa, memperpanjang reli hari sebelumnya yang didorong oleh penghentian produksi di ladang minyak Johan Sverdrup Norwegia.
     
    Meski demikian para investor tetap berhati-hati di tengah kekhawatiran akan eskalasi perang Rusia-Ukraina.
     
    Melansir Channel News Asia, Selasa, 19 November 2024 harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari naik 15 sen, atau 0,2 persen, menjadi USD73,45 per barel pada pukul 04.30 GMT.
     
    Sementara minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember berada di USD69,31 per barel, naik 15 sen, atau 0,2 persen. Kontrak WTI Januari yang lebih aktif naik 13 sen, atau 0,2 persen, menjadi USD69,30.
     
    Kedua patokan tersebut naik lebih dari USD2 per barel pada hari Senin setelah Equinor Norwegia mengatakan telah menghentikan produksi dari ladang minyak Johan Sverdrup, ladang minyak terbesar di Eropa Barat, karena pemadaman listrik di darat.
     

     
    Pekerjaan untuk memulai kembali produksi sedang dilakukan, kata seorang juru bicara Equinor, tetapi tidak segera jelas kapan produksi akan dilanjutkan.
     
    Selain itu, ladang minyak terbesar di Kazakhstan, Tengiz, yang dioperasikan oleh perusahaan besar AS, Chevron, telah mengurangi produksi minyak sebesar 28 prsen hingga 30 persen karena perbaikan, sehingga membantu memperketat pasokan global. Perbaikan diharapkan selesai pada hari Sabtu, kata kementerian energi negara itu.
     
    “Penghentian produksi di ladang Johan Sverdrup yang berkapasitas 755 ribu barel per hari di Norwegia karena pemadaman listrik, dan penurunan produksi di ladang Tengiz di Kazakhstan memberikan keuntungan lebih lanjut,” kata para analis ING dalam sebuah catatan.
    Risiko geopolitik
    Selain itu, risiko geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah meningkat setelah AS mengatakan akan mengizinkan Ukraina melakukan serangan rudal jarak jauh terhadap Rusia.
     
    Rusia telah melancarkan serangan udara terbesarnya ke Ukraina dalam hampir tiga bulan terakhir pada hari Minggu, menyebabkan kerusakan parah pada sistem tenaga listrik negara tersebut.
     
    Dalam sebuah pembalikan kebijakan Washington yang signifikan, pemerintahan Presiden Joe Biden mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata-senjata buatan AS untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, dua pejabat AS dan seorang sumber yang mengetahui keputusan tersebut mengatakan pada Minggu.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 1.000 Hari Perang Rusia-Ukraina, Asa Perdamaian di Tengah Pertempuran

    1.000 Hari Perang Rusia-Ukraina, Asa Perdamaian di Tengah Pertempuran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-1.000 pada Selasa (19/11/2024). Sejauh ini, prospek pertempuran masih belum menuju tujuan perdamaian, dengan sejumlah negara Barat masih terus memberikan dukungan bagi Ukraina dan tekanan bagi Rusia.

    Ribuan warga Ukraina telah tewas, lebih dari 6 juta orang hidup sebagai pengungsi di luar negeri, dan populasinya telah turun seperempat sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi melalui darat, laut, dan udara, yang memulai konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

    Kerugian militer telah menjadi bencana besar, meskipun hal itu tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat. Perkiraan publik Barat berdasarkan laporan intelijen sangat bervariasi, tetapi sebagian besar mengatakan ratusan ribu orang telah terbunuh atau terluka di kedua belah pihak.

    Tragedi telah menyentuh keluarga di setiap sudut Ukraina, di mana pemakaman militer merupakan hal yang biasa di kota-kota besar dan desa-desa terpencil, dan orang-orang kelelahan karena malam-malam tanpa tidur karena sirine serangan udara dan kesedihan.

    Meski begitu, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden justru memberi lampu hijau bagi rudal Washington untuk digunakan terhadap target yang lebih dalam di Rusia. Ini berpotensi untuk memperpanjang peperangan, bahkan mengeskalasi skala pertempuran ke depan.

    Walau begitu, kebijakan ini kemungkinan besar dapat dibalikan oleh presiden terpilih AS Donald Trump. Trump sendiri telah berjanji untuk menyelesaikan peperangan antara dua negara Uni Soviet

    Peta Kekuatan Terbaru

    Eskalasi makin terasa saat Moskow dan Kyiv berusaha untuk meningkatkan posisi medan perang mereka sebelum negosiasi apa pun. Moskow terus maju di Timur sementara Ukraina masih terus menekan Rusia di wilayah Utara, utaranya di daerah Kursk, yang sejatinya milik Negeri Beruang Putih

    Sudah didorong oleh pesawat nirawak serang Iran dan peluru artileri serta rudal balistik Korea Utara (Korut), Rusia kini telah mengerahkan 11.000 tentara Pyongyang dalam perang. Seorang pejabat senior Kyiv mengatakan Pyongyang memiliki kapasitas untuk mengirim 100.000 tentara.

    Sementara itu, Ukraina mengerahkan beberapa pasukan terbaiknya untuk mempertahankan sebagian kecil wilayah Kursk, yang direbut pada bulan Agustus sebagai alat tawar-menawar.

    Dengan datangnya musim dingin, Moskow pada hari Minggu memperbarui serangan udaranya terhadap sistem tenaga listrik Ukraina yang sedang berjuang. Kremlin menembakkan 120 rudal dan 90 pesawat tanpa awak dalam serangan udara terbesar sejak bulan Agustus.

    Tuntutan Moskow

    Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan minggu lalu bahwa Ukraina harus melakukan yang terbaik untuk mengakhiri perang tahun depan melalui cara diplomatik. Namun, ia dengan tegas menutup semua pembicaraan tentang gencatan senjata sebelum jaminan keamanan yang tepat diberikan kepada Ukraina.

    Kremlin mengatakan tujuan perangnya tetap tidak berubah sejak Putin mengatakan pada bulan Juni bahwa Ukraina harus menghentikan ambisinya untuk bergabung dengan NATO, dan harus mundur dari empat wilayah Ukraina yang sebagian dikuasai pasukannya, semuanya sama saja dengan menyerah kepada Kyiv.

     

    (luc/luc)

  • LAPORAN dari BRASIL: KTT G20 Teguhkan Komitmen Perjanjian Paris Meski Trump Ancam Mundur

    LAPORAN dari BRASIL: KTT G20 Teguhkan Komitmen Perjanjian Paris Meski Trump Ancam Mundur

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Leaders’ Declaration Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kembali menegaskan komitmen terhadap United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, di tengah rencana Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mundur dari komitmen tersebut. 

    Dalam dokumen deklarasi yang dihasilkan pada hari pertama KTT G20 Brasil, forum menegaskan tetap bersatu dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang dari perjanjian tersebut.

    “Kami menegaskan kembali sasaran suhu sebagaimana Perjanjian Paris untuk menahan peningkatan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat celsius di atas level praindustri, serta mengejar upaya untuk membatasi peningkatan suhu ke 1,5 derajat celsius di atas level praindustri,” bunyi Leaders’ Declaration KTT G20 Brasil di Rio de Janeiro, Brasil yang dihasilkan Senin (18/11/2024). 

    Para pemimpin negara G20 menggarisbawahi dampak perubahan iklim akan lebih rendah pada kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat celsius dibandingkan 2 derajat celsius, serta mengulang kembali usaha untuk membatasi kenaikan suhu ke 1,5 derajat celsius. 

    Tidak hanya itu, negara-negara G20 juga bertekad untuk mendorong sistem pembiayaan internasional untuk mempercepat dan meningkatkan aksi iklim. 

    G20 Brasil juga akan menantikan hasil negosiasi New Collective Quiantified Goal (NCQG) yang ingin dicapai pada COP29, Baku, Azerbaijan. “Kami juga berjanji untuk mendukung Presidensi COP30 di 2025,” demikian bunyi deklarasi tersebut. 

    Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) berpotensi mundur dari Perjanjian Paris setelah Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) resmi kembali ke Gedung Putih. Untuk diketahui, mantan Presiden AS itu baru saja memenangkan Pemilihan Presiden AS 2024. 

    Adapun, kini AS masih diwakili oleh Presiden Joe Biden yang turut hadir dalam KTT G20, Brasil. Komitmen AS sebagai salah satu negara anggota G20 untuk tetap mengikuti Perjanjian Paris masih berada di bawah kepemimpinan Biden. 

    Dilansir Reuters, tim transisi pemerintahan Trump disebut telah menyiapkan instruksi dan proklamasi untuk mundur dari Perjanjian Paris. 

    Juru Bicara Tim Transisi Trump, Karoline Leavitt menyebut hasil Pemilu AS memberikannya mandat untuk menerapkan janji-janji yang dibuatnya selama kampanye. 

    Bahkan, beberapa orang dari tim transisi Trump telah membahas pemindahan Badan Perlindungan Lingkungan dari Washington.

  • Tanda Kiamat, Asap Mengepul Tiba-tiba Muncul di Antartika

    Tanda Kiamat, Asap Mengepul Tiba-tiba Muncul di Antartika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ada fenomena berbeda di Antartika. Beberapa saat lalu, NASA melaporkan wilayah berlapis es tersebut mengeluarkan asap.

    Laporan itu berasal dari gambar yang diambil satelit Landsat 8 milik Survei Geologi AS pada 10 Oktober 2024. Tampak Sea Smoke atau Asap Laut di bagian atas gletser Pine Island.

    Ahli Glasiologi di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA, Christopher Shuman, menjelaskan gambar yang diambil satelit menggambarkan kekuatan angin. Ternyata Sea Smoke itu merupakan fenomena kabut karena adanya uap yang naik.

    Terdapat perbedaan suhu saat peristiwa ini terjadi. Saat itu udara dingin melintas di atas air yang hangat di tepi gletser dan membentuk asap.

    Angin akan mendorong air dan es laut menjauh dan akan membuat air yang hangat menggantikannya, dikutip dari USA Today, Selasa (19/11/2024).

    USA Today menuliskan fenomena angin bisa membantu ilmuwan memahami perubahan iklim Antartika. Khususnya yang terjadi di wilayah gletser Pine Island.

    Sementara itu, Pine merupakan salah satu jalur utama es dari lapisan es Antartika barat ke laut Amundsen. Gletser Pine juga jadi salah satu yang cepat mencair di Antartika.

    Pine mengandung banyak cukup es untuk membuat permukaan laut global naik. Kenaikannya bisa mencapai empat kaki atau sekitar 121 cm.

    Banyak es yang telah mencair di glester Pine selama tiga dekade terakhir. Termasuk gunung es berukuran dua kali lipat Washington DC pada 2020 lalu.

    (fab/fab)

  • Akankah Trump Penuhi Janji Kampanye, Selamatkan TikTok dari Blokir AS?

    Akankah Trump Penuhi Janji Kampanye, Selamatkan TikTok dari Blokir AS?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan bakal menangguhkan pelarangan platform TikTok di AS, sebagai bagian dari pemenuhan janji kampanye.

    Diketahui, beberapa negara bagian di AS telah melarang penggunaan TikTok pada perangkat pemerintah. Pemerintah federal AS juga sempat melakukan investigasi dan menuding TikTok melanggar keamanan data.

    Adapun, Presiden Amerika Serikat (AS) sebelumnya Joe Biden secara resmi telah menandatangani rancangan undang-undang yang mewajibkan perusahaan induk TikTok untuk mendivestasi. Jika ByteDance gagal melakukan hal ini, TikTok akan dilarang di Amerika Serikat dan dihapus dari App Store Apple.

    Melansir dari Al-Jazeera, Selasa (19/11/2024) selama masa kampanye, Trump berjanji untuk menyelamatkan platform TikTok di AS. Namun, baik Trump maupun tim transisinya belum mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai janji tersebut.

    Presiden terpilih berpotensi memiliki beberapa cara untuk mengubah kebijakan. Namun, Trumpt tidak akan dapat membatalkan undang-undang yang memberlakukan larangan tersebut sendirian.

    Anupam Chander, seorang pakar regulasi teknologi global di Georgetown Law di Washington, DC, mengatakan bahwa Trump dapat meminta Kongres AS untuk memberinya wewenang dan menegosiasikan pengaturan berbeda dengan ByteDance dan TikTok yang mempertimbangkan masalah keamanan.

    “Saya pikir banyak politisi lebih suka TikTok tidak ditutup di AS pada bulan Januari. Lagipula, sekitar 170 juta warga Amerika terus menggunakan aplikasi tersebut, bahkan setelah pemerintah memberi tahu mereka bahwa itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional,” kata Chander.

    Di sisi lain, David Greene, direktur kebebasan sipil dari Electronic Frontier Foundation (EFF) menyebut Trump juga dapat menginstruksikan Departemen Kehakiman AS untuk membatalkan atau mengubah pembelaannya dalam gugatan dengan ByteDance.

    Namun, dirinya menuturkan Presiden terpilih juga berhak memilih untuk tidak melakukan apa pun dan membiarkan larangan tersebut berlaku tetap berlaku.

    “Ada kemungkinan besar dia tidak akan menepati komentar spontannya bahwa ‘Saya akan mencabut larangan TikTok’ karena dia cenderung berubah pikiran tentang hal-hal ini atau dia dibujuk untuk berubah pikiran,” ucap David.

  • Kantor Politik Hamas Dikabarkan Pindah dari Qatar ke Turki, Benarkah?

    Kantor Politik Hamas Dikabarkan Pindah dari Qatar ke Turki, Benarkah?

    Ankara

    Kantor politik kelompok Hamas dikabarkan telah pindah dari Qatar ke Turki. Laporan itu langsung dibantah oleh otoritas Turki, yang menegaskan bahwa para pejabat Hamas hanya sesekali datang mengunjungi negara tersebut.

    Namun laporan itu telah memicu peringatan dari Amerika Serikat (AS) bahwa Turki tidak seharusnya menjamu kepemimpinan Hamas, yang oleh Washington ditetapkan sebagai organisasi teroris.

    Laporan soal pemindahan kantor politik Hamas itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (19/11/2024), mencuat setelah otoritas Qatar pekan lalu mengungkapkan pihaknya telah memberitahu Hamas dan Israel soal penangguhan upaya mediasi gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza, hingga kedua pihak menunjukkan kemauan dan keseriusan.

    Otoritas Qatar juga membantah laporan media yang menyebut pihaknya telah meminta Hamas untuk segera meninggalkan negara tersebut. Hamas yang menguasai Jalur Gaza, diketahui selama ini memiliki kantor biro politik di Doha, ibu kota Qatar.

    Turki, yang merupakan salah satu anggota aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), selama ini mengkritik keras Israel atas rentetan serangannya di wilayah Jalur Gaza dan Lebanon. Otoritas Ankara juga tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.

    Seorang sumber diplomatik Turki, pada Senin (18/11) waktu setempat, membantah laporan yang menyebut Hamas telah memindahkan kantor politiknya ke negara tersebut. Ditegaskan oleh sumber diplomatik itu bahwa beberapa pejabat politik Hamas terkadang mengunjungi Turki.

    “Para anggota biro politik Hamas mengunjungi Turki dari waktu ke waktu. Klaim yang menyebut Biro Politik Hamas telah pindah ke Turki tidak mencerminkan kebenaran,” tegas sumber diplomatik Turki tersebut.

  • Tidak Banyak yang Tahu, McDonald’s Indonesia ternyata Milik Group Sosro

    Tidak Banyak yang Tahu, McDonald’s Indonesia ternyata Milik Group Sosro

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dengan rata-rata pelanggan 10 juta orang setiap bulan, McDonald’s termasuk restoran cepat saji yang paling menguntungkan di Indonesia.

    Tapi seperti brand ikonik Amerika lainnya, semisal Starbuck dan KFC, pemilik ‘McD’ Indonesia, begitu sebutan populer restauran tersebut, kini cemas dengan kelangsungan bisnisnya.

    Pasalnya, sejak satu tahun yang lalu, aksi boikot produk Israel merebak. Produk perusahaan ikut dijauhi konsumen yang tak setuju dengan kebijakan Washington yang berkeras mendukung Israel, baik dalam pendanaan maupun senjata dan mesin-mesin perang, bahkan setelah bombardir menewaskan lebih dari 45.000 orang penduduk Gaza.

    Perubahan sikap konsumen tersebut menjadikan banyak gerai McDonald’s seketika sepi. Di banyak negara Muslim, perusahaan bahkan harus menutup sejumlah restaurannya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam.Beberapa gerainya di Indonesia juga dikabarkan telah tutup, misalnya di McD Plaza Malioboro.

    Dalam cuitan di X, BDS Indonesia (GerakanBDS_ID), bagian dari gerakan BDS global yang menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, mengemukakan dua alasan kenapa McD jadi target utama boikot. “Alasan McD menjadi target boikot. Satu, memberikan service untuk militer Israel. Hal itu berkontribusi langsung dalam mendukung genosida. Kedua, menanam investasi besar-besaran dalam mendukung perekonomian penjajah dengan cara membeli semua gerai yang ada disana,” cuit BDS Indonesia.

    Dalam cuitan lain, BDS Indonesia mengatakan,”Franchise McD dari semua gerai seluruh dunia harus membayar Royalti Fee tiap tahun ke McD pusat. Nah, McD pusat pada awal genosida malah membeli semua gerai dari para pemiliknya di Israel menggunakan uang hasil ROYALTI FEE, menjadikannya terlibat lebih jauh dalam mendukung genosida penjajah.”

  • PHK Massal: 2.500 Pekerja Raksasa Pesawat Boeing Diberhentikan

    PHK Massal: 2.500 Pekerja Raksasa Pesawat Boeing Diberhentikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pesawat dengan bisnis global, Boeing, mengumumkan akan memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada lebih dari 2.500 karyawan di negara bagian Washington, Oregon, Carolina Selatan dan Missouri di AS. 

    Pemberhentian ini merupakan bagian dari rencana besar produsen pesawat yang tengah terlilit utang tersebut untuk memangkas sebanyak total 17.000 pekerjaan, atau 10% dari tenaga kerja globalnya. 

    Dalam dokumen pengajuan yang diwajibkan oleh pemerintah federal yang diposting pada Senin (18/11/2024) waktu setempat menyebut, hampir 2.200 pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) ditujukan kepada para pekerja di Washington dan 220 lainnya di South Carolina, dua negara bagian tempat Boeing memproduksi pesawat komersial. 

    Adapun, Boeing menolak mengomentari PHK tersebut.

    Raksasa kedirgantaraan ini mulai memberi tahu para pekerja AS yang terkena dampak pada Rabu pekan lalu bahwa mereka akan tetap menerima gaji Boeing hingga 17 Januari 2025, untuk mematuhi persyaratan federal untuk memberi tahu karyawan setidaknya 60 hari sebelum mengakhiri pekerjaan mereka.

    Berita bahwa Boeing akan mengirimkan Pemberitahuan Penyesuaian dan Pelatihan Ulang Pekerja atau Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) pada pertengahan November sudah diperkirakan secara luas. 

    PHK massal terakhir diperkirakan terjadi pada Desember mendatang. Boeing juga dapat memanfaatkan pengurangan tenaga kerja, perekrutan selektif, dan penjualan anak perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja.

    Pada Oktober lalu, CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, mengatakan perusahaannya tidak bermaksud untuk menghentikan produksi atau mengeluarkan tenaga kerja dari laboratorium teknik. Pengamat industri telah menunggu WARN untuk mengetahui indikasi bagaimana PHK dapat berdampak pada pekerja di pusat manufaktur utama perusahaan.

    Namun, beberapa ratus insinyur dan pekerja produksi termasuk di antara mereka yang menerima pemberitahuan PHK.

    The Society of Professional Engineering Employees in Aerospace Society mengatakan 438 anggota serikat pekerja di Boeing menerima pemberitahuan PHK pekan lalu, termasuk 218 insinyur dan 220 teknisi.

    Sementara itu, Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara (IAM) District Lodge 837 di St. Louis mengatakan Boeing mengirimkan pemberitahuan kepada 111 anggota, yang sebagian besar membuat komponen sayap untuk 777X.

    Adapun, orang-orang yang diberhentikan tampaknya berbeda-beda di setiap bagian dalam Boeing, kata beberapa pekerja non-serikat yang menerima WARN.

    Seorang pekerja di Boeing Defense, Space & Security mengatakan semua kecuali dua atau tiga anggota timnya yang beranggotakan 12 orang diberhentikan, sementara yang lain mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya dari sekitar 20 orang timnya yang menerima peringatan. 

    Keduanya mengatakan mereka memberikan dukungan penting bagi insinyur produksi dan desain, namun mereka tidak dianggap bekerja di bagian produksi.

    Pemberitahuan ini muncul ketika Boeing mencoba memulai kembali produksi 737 MAX yang paling laris, setelah pemogokan selama berminggu-minggu oleh lebih dari 33.000 pekerja di Pantai Barat AS menghentikan produksi sebagian besar jet komersialnya.

  • Keputusan Sembrono Joe Biden Dongkrak Harga Minyak – Page 3

    Keputusan Sembrono Joe Biden Dongkrak Harga Minyak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia naik lebih dari USD 2 per barel pada perdagangan Senin. Kenaikan harga minyak ini setelah rilis berita bahwa produksi minyak mentah di ladang minyak Johan Sverdrup di Norwegia telah dihentikan.

    Selain itu, harga minyak dunia kembali naik karena adanya eskalasi perang Rusia-Ukraina.

    Mengutip CNBC, Selasa (19/11/2024), harga minyak mentah Brent naik USD 2,26, atau 3,18% dan ditutup pada level USD 73,30 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup pada USD 69,16 per barel, naik USD 2,14 atau 3,19%.

    Equinor, perusahaan energi internasional berkantor pusat di Norwegia, mengatakan telah menghentikan produksi dari ladang minyak Johan Sverdrup, yang merupakan ladang minyak terbesar di Eropa Barat, karena pemadaman listrik.

    Juru bicara Equinor mengatakan, pekerjaan untuk memulai kembali produksi sedang berlangsung, tetapi tidak segera jelas kapan akan dilanjutkan.

    Analis UBS Giovanni Staunovo mengatakan, harga minyak memperpanjang kenaikannya karena berita penghentian produksi, yang mengindikasikan kemungkinan pengetatan pasar minyak mentah Laut Utara. Pasokan fisik minyak mentah dari Laut Utara mendukung kompleks berjangka Brent.

    Perang Rusia

    Harga juga naik karena perang Rusia di Ukraina meningkat selama akhir pekan.

    Dalam pembalikan signifikan kebijakan Washington, pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengizinkan Ukraina menggunakan senjata buatan AS untuk menyerang jauh ke Rusia. Hal ini diungkap oleh dua pejabat AS dan sumber yang mengetahui keputusan tersebut.