kab/kota: Washington

  • AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya tidak sedang mempertimbangkan untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina, yang terus memerangi invasi militer Rusia. Washington menegaskan tidak akan mengembalikan senjata nuklir yang telah diserahkan saat Uni Soviet runtuh kepada Kyiv lagi.

    Penegasan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, dalam pernyataan terbaru pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Sullivan ditanya soal artikel media terkemuka New York Times (NYT) bulan lalu yang menyebut beberapa pejabat negara Barat, yang tidak disebut namanya, telah menyarankan Presiden AS Joe Biden untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina sebelum dia mengakhiri masa jabatannya.

    “Itu tidak dalam pertimbangan, tidak,” tegas Sullivan saat berbicara kepada media ABC News.

    “Apa yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan berbagai kapasitas konvensional Ukraina sehingga mereka dapat secara efektif mempertahankan diri dan memberikan perlawanan terhadap Rusia, bukan (memberikan mereka) kemampuan nuklir,” jelasnya.

    Pekan lalu, Rusia mengecam gagasan yang muncul di kalangan negara-negara Barat, agar AS memasok senjata nuklir kepada Ukraina, sebagai hal yang “gila”. Moskow menyebut bahwa demi mencegah skenario semacam itu adalah salah satu alasan mengapa pihaknya melancarkan invasi ke Ukraina.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya pada saat itu menegaskan bahwa menjadi kepentingan semua pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan skenario semacam itu tidak terjadi. Dia menyebut skenario seperti itu sama saja dengan “bunuh diri”.

    Lihat juga video: Putin Wanti-wanti Negara Barat, Sebut Rusia Siap Perang Nuklir

  • Panas! Kapal Perang AS Tembak Jatuh Rudal-Drone Houthi di Teluk Aden

    Panas! Kapal Perang AS Tembak Jatuh Rudal-Drone Houthi di Teluk Aden

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal-kapal penghancur militernya untuk merespons rentetan serangan kelompok Houthi yang melanda area perairan Teluk Aden. Houthi yang bermarkas di Yaman ini sebelumnya menyerang kapal-kapal niaga, juga kapal militer AS, yang berlayar di perairan strategis tersebut.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (2/12/2024), menyebut dua kapal perang AS, yakni USS Stockdale dan USS O’Kane telah “berhasil mengalahkan sejumlah senjata yang diluncurkan Houthi saat transit di Teluk Aden, pada 30 November hingga 1 Desember”.

    Dilaporkan oleh CENTCOM, menurut laporan Associated Press, bahwa dua kapal perangnya telah menembak jatuh tujuh rudal dan drone yang diluncurkan Houthi ke arah kapal-kapal perang AS dan tiga kapal niaga berbendera AS yang berlayar melintasi Teluk Aden.

    CENTCOM menjelaskan bahwa kapal-kapal penghancur militer itu dikerahkan untuk mengawal tiga kapal niaga yang dimiliki, dioperasikan dan berbendera AS.

    Dalam pernyataannya, CENTCOM menyatakan tidak ada kapal atau personel yang mengalami luka-luka dalam serangan Houthi tersebut.

    “Kapal-kapal penghancur itu berhasil menyerang dan menggagalkan tiga rudal balistik antikapal (ASBM), tiga sistem udara tak berawak untuk serangan satu arah (OWA UAS), dan satu rudal jelajah antikapal (ASCM), yang memastikan keselamatan kapal dan para personel mereka, serta kapal sipil dan awaknya,” sebut CENTCOM dalam pernyataannya.

    “Tindakan-tindakan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan pasukan CENTCOM untuk melindungi para personel AS, mitra regional dan pelayaran internasional, dari serangan Houthi yang didukung Iran,” imbuh pernyataan CENTCOM tersebut.

    Lihat juga video: Militer Houthi Targetkan Serangan ke Kapal Israel di Teluk Aden

  • Siapa Kelompok Pemberontak Hayat Tahrir Al Sham yang Serang Suriah?

    Siapa Kelompok Pemberontak Hayat Tahrir Al Sham yang Serang Suriah?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kelompok pemberontak Hayat Tahrir Al Sham (HTS) menjadi sorotan usai kembali menyerang Suriah dan menguasai sejumlah kota di negara itu.

    HTS mengklaim mereka menguasai Provinsi Hama hingga kota terbesar Suriah, Aleppo.

    Serbuan itu memaksa Presiden Suriah Bashar Al Assad mengerahkan pasukan ke wilayah-wilayah yang dikuasai HTS termasuk Aleppo.

    Lalu, siapa sebetulnya kelompok pemberontak Hayat Tahrir Al Sham?

    Hayat Tahrir Al Sham atau yang berarti Organisasi Pembebasan Levant menguasai wilayah Idlib. Kelompok ini disebut-sebut sebagai pemberontak terkuat di Suriah.

    Kelompok ini pertama muncul di Suriah pada Januari 2012 usai perang saudara dengan nama Front Al Nusra. Mereka mulanya berasosiasi dengan Tentara Pembebasan Suriah untuk melawan Assad, namun akhirnya mereka memisahkan diri.

    Mantan pemimpin kelompok itu, Abu Mohammed Al Golani mengatakan Front Al Nusra ingin menegakan pemerintahan Islam di Suriah.

    Front Al Nusra mulanya juga mengklaim sebagai bagian dari kelompok Al Qaeda di Irak. Kemudian pada 2016, mereka pecah kongsi dan mengganti nama menjadi Front Fatah Al Sham.

    Mereka mengklaim hanya punya “tujuan lokal” bukan khilafah global seperti Al Qaeda, demikian dikutip NDTV.

    Setahun kemudian kelompok tersebut bubar dan membentuk Hayat Tahrir Al Sham.

    Kelompok Pengamat Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan anggota HTS sebagian besar jihadis Suriah dan jumlahnya diduga sekitar 30 ribu orang.

    Pengamat dari Institut Timur Tengah, Charles Lister, mengatakan HTS punya anggota dari luar negeri.

    “HTS punya sejumlah besar pejuang asing, kemungkinan sekitar 20 persen dari total pasukan,” kata Lister.

    Pejuang asing HTS kebanyakan berasal dari negara Timur Tengah, “tetapi ada juga dari wilayah berbahasa Rusia, Eropa dan Asia selatan.”

    Kekuatan HTS

    HTS menguasai Sebagian besar wilayah provinsi Idlib.

    HTS memerintah sebagian wilayah Suriah melalui Pemerintahan Keselamatan Suriah (SSG). Dengan cara itu, mereka bisa menyediakan layanan penting seperti bantuan pangan dan program kesejahteraan bagi warganya.

    Kelompok ini juga mengendalikan sumber daya penting, termasuk perlintasan perbatasan Bab al-Hawa dengan Turki, yang memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

    Tak hanya itu, HTS membentuk pemerintahan sipil yang menarik pajak cukai di perbatasan dengan Turki dan mengenakan pajak pada para pedagang.

    Peneliti dari Pusat Keamanan Amerika Baru, Nicholas Heras, mengatakan HTS mengatur keluar masuk barang di Idlib.

    “[HTS] ini membantu pendanaan mereka serta membuat kekuasaannya melebihi ukuran mereka,” kata Heras.

    Ingin lengserkan rezim Assad
    Para pengamat menilai sejak lama Hayat Tahrir Al Sham ingin melengserkan pemerintahan Assad dan menerapkan prinsip Islam di negara tersebut.

    Media AS, Washington Post, juga punya penilaian serupa.

    “Bagi HTS, tujuannya adalah untuk menegakkan pemerintahan Islam di Suriah,” demikian laporan mereka.

    Jalan mereka kian terbuka usai bala bantuan dari Hizbullah dan Iran untuk rezim Assad melemah.

    Hizbullah harus menarik pasukan dari Suriah demi mencegah invasi brutal Israel ke Lebanon.

    Iran saat ini juga sedang ketar-ketir usai empat kota diserang Israel dan sistem pertahanan mereka rontok.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Berubah Sikap, Biden Beri Grasi untuk Putranya di Akhir Masa Jabatan

    Berubah Sikap, Biden Beri Grasi untuk Putranya di Akhir Masa Jabatan

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani surat pengampunan untuk putranya, Hunter Biden, yang terjerat kasus hukum. Langkah itu diambil menjelang akhir masa jabatannya, setelah Biden berulang kali menegaskan tidak akan memberikan pengampunan hukum terhadap putranya sendiri.

    Hunter, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membuat pernyataan palsu saat pemeriksaan latar belakang kepemilikan senjata api, dan atas dakwaan memiliki senjata api secara ilegal, serta telah mengaku bersalah atas tuduhan pajak federal.

    “Hari ini, saya menandatangani surat pengampunan untuk putra saya, Hunter. Sejak saya menjabat, saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan Departemen kehakiman, dan saya menepati janji saya meskipun saya telah melihat putra saya diadili secara selektif, dan secara tidak adil,” ucap Biden dalam pernyataannya yang dirilis Gedung Putih pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Gedung Putih telah berulang kali mengatakan bahwa Biden tidak akan mengampuni atau meringankan hukuman putranya, yang juga dikenal sebagai pencandu narkoba yang sedang dalam masa pemulihan dan kini menjadi target Partai Republik, termasuk Presiden terpilih AS Donald Trump.

    “Tidak ada orang berakal sehat yang melihat fakta kasus-kasus Hunter, yang dapat mencapai kesimpulan lainnya selain Hunter ditargetkan karena dia adalah putra saya,” sebutnya.

    Hunter menghadapi sidang putusan untuk dakwaan penyataan palsu dan dakwaan kepemilikan senjata api ilegal pekan ini.

    Pada September lalu, dia mengaku bersalah atas tuduhan federal karena gagal membayar pajak sebesar US$ 1,4 juta padahal dia menghabiskan banyak uang untuk narkoba, pekerja seks dan barang-barang mewah. Untuk kasus tersebut, Hunter akan menghadapi sidang putusan pada 16 Desember mendatang.

    Hunter menyebut dirinya sudah bebas dari narkoba selama lebih dari lima tahun.

    “Dalam pergolakan kecanduan, saya menyia-nyiakan banyak peluang dan keuntungan… Saya tidak akan pernah menganggap remeh grasi yang telah diberikan kepada saya hari ini dan akan mengabdikan kehidupan yang telah saya bangun kembali untuk membantu mereka yang masih sakit dan menderita,” imbuhnya.

    Saksikan juga Sosok: Nila Sari, Bina Kebun Cinta di Gereja

  • Murka China di Balik Transit Presiden Taiwan ke Hawaii

    Murka China di Balik Transit Presiden Taiwan ke Hawaii

    Jakarta

    Presiden Taiwan Lai Ching-te transit di Hawaii, Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara Pasifik. China murka atas singgahnya Presiden Taiwan di Negeri Paman Sam itu.

    Presiden Taiwan Lai Ching-te disambut dengan karpet merah, rangkaian bunga, dan ‘aloha’ saat memulai persinggahan dua harinya di Hawaii pada hari Sabtu. Dilansir AFP, Lai tampil santai dengan kemeja Hawaii berkeliling negara bagian pulau AS itu.

    Lai mengunjungi museum sejarah pulau Pasifik, pusat manajemen darurat, dan USS Arizona Memorial di Pearl Harbour. Lai mendapat ‘perlakuan karpet merah’ di landasan pacu bandara internasional Honolulu, menurut kantornya.

    Lai disambut oleh Ingrid Larson, Direktur pelaksana American Institute in Taiwan (AIT) di Washington hingga Gubernur Hawaii Josh Green. Pada setiap kesempatan, Lai dihadiahi untaian bunga atau daun berwarna cerah yang dikenal sebagai lei, ucapan ‘aloha’, dan hadiah Hawaii lainnya.

    Di malam hari, Lai menerima tepuk tangan meriah saat berjalan di karpet merah untuk makan malam bersama pejabat pemerintah AS dan warga Taiwan yang tinggal di luar negeri.

    Dalam pidato publik pertamanya dalam perjalanan selama seminggu itu, Lai ‘bersyukur’ kepada Amerika Serikat atas bantuannya dalam membantu memastikan keberhasilan tur tersebut.

    Sementara Ketua AIT, badan yang berfungsi sebagai kedutaan besar AS di Taiwan, mengatakan bahwa kemitraan antara Washington dan Taipei ‘sangat kokoh’.

    China Murka

    China bersumpah ‘melakukan tindakan balasan yang tegas’ usai AS menyambut Presiden Taiwan Lai Ching-te transit di Hawaii. Kemlu China mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran resmi antara AS dan Taiwan dan ‘mengutuk keras’ AS karena mengatur transit tersebut.

    “Tiongkok akan mengikuti perkembangan dengan saksama dan mengambil langkah-langkah tegas dan kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial negara kita,” kata Kemlu China.

    Diketahui, China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri. Selain itu China juga tidak menyukai Presiden Taiwan Lai Ching-te, dan menyebutnya sebagai ‘separatis’.

    Sementara itu, Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk menyediakan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal antara Washington dan Taipei, yang terus-menerus membuat Beijing marah. Sedangkan Taiwan menolak klaim atas kedaulatan China.

    Selain itu, China juga menilai persetujuan AS menjual senjata ke Taiwan sebagai langkah yang salah. China menilai langkah itu bisa merusak hubungan AS-China.

    Soal penjualan senjata itu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan yang diperkirakan bernilai USD 385 juta sebagai bagian dan dukungan untuk suku cadang dan radar jet F-16 ke Taiwan.

    “Persetujuan penjualan senjata tersebut mengirimkan ‘sinyal yang salah’ kepada pasukan kemerdekaan Taiwan dan merusak hubungan AS-Tiongkok,” kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan.

  • Pemerintah Yakin Ekonomi RI Tahan Banting Tahun Depan, Ini Alasanya

    Pemerintah Yakin Ekonomi RI Tahan Banting Tahun Depan, Ini Alasanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia dapat bertahan di tengah gempuran tantangan ekonomi tahun 2025 mendatang. Hal itu dia ungkapkan saat bertemu sejumlah pengusaha dalam acara pengukuhan pengurus KADIN Indonesia periode 2024-2029.

    “Kalau kita lihat dari hasil kemarin Bapak Presiden keliling, mulai dari China, Peru, China, Washington, Peru, kemudian Brazil, Inggris, dan Abu Dhabi, beliau mendapatkan masukan. Memang di 2025 pertumbuhan ekonomi dunia tidak baik-baik saja,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).

    Airlangga menjabarkan, rasa optimisme tersebut karena perekonomian Indonesia secara rata-rata masih 5% dan inflasi masih 1,7%. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia masih di angka 3,2%.

    “Pertumbuhan Indonesia jauh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi di berbagai tempat, termasuk karena tingkat utang Indonesia yang dapat dijaga di bawah 40%.

    “Banyak negara, terutama negara emerging country, utangnya jauh lebih besar dari Indonesia,” sebutnya.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tumbuh sebesar 4,95% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih lambat dari laju pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 sebesar 5,05%, namun sedikit di atas pertumbuhan kuartal III-2023 sebesar 4,94%.

    Pertumbuhan itu merupakan hasil akumulasi terhadap catatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2024 atas dasar harga berlaku (ADHB) yang senilai Rp 5.638,9 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) senilai Rp 3.279,6 triliun.

    (hsy/hsy)

  • Rusia Tangkap Wazawaka Matveev, Gembong Ransomware Buronan FBI Senilai Rp158 Miliar

    Rusia Tangkap Wazawaka Matveev, Gembong Ransomware Buronan FBI Senilai Rp158 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Rusia dikabarkan menangkap Wazawaka atau Mikhail Pavlovich Matveev, otak di balik serangan ransomware yang menyasar perusahaan swasta dan organisasi pemerintahan di dunia. Amerika Serikat (AS) sempat menawarkan hadiah US$10 juta atau Rp158 miliar bagi siapapun yang memiliki informasi terkait Matveev. 

    Matveev merupakan buronan biro investigasi Amerika Serikat (FBI), diduga terlibat dalam serangkaian serangan ransomware yang sangat merusak, termasuk serangan LockBit, Babuk, dan Hive.

    Kantor kejaksaan Rusia sebenarnya belum merilis rincian apapun tentang identitas individu tersebut, namun sumber anonim kantor berita Rusia menyebut individu dimaksud adalah Matveev, 

    Kementerian Dalam Negeri Rusia mengatakan saat ini penyidik telah mengumpulkan bukti yang cukup, kasus pidana dengan dakwaan yang ditandatangani oleh jaksa. 

    “Dakwaan telah dikirim ke Pengadilan Distrik Pusat Kota Kaliningrad untuk dipertimbangkan berdasarkan substansi,” tulis dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Bleeping Computer melaporkan Matveev dituduh mengembangkan ransomware  yang rencananya akan digunakan untuk mengenkripsi data “organisasi komersial dengan tebusan berikutnya untuk dekripsi.”

    Tahun lalu, pada Mei 2023, Departemen Kehakiman AS juga mengajukan tuntutan terhadap Matveev atas keterlibatannya dalam operasi Hive dan LockBit  yang menargetkan korban di seluruh Amerika Serikat.

    Dia juga diyakini sebagai “Orange,” pencipta dan admin asli forum peretasan Ramp dan admin asli operasi ransomware Babuk, yang diduga terlibat dalam pencurian data Kepolisian Ibukota Washington DC.

    Matveev juga terancam sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan karena meluncurkan serangan siber terhadap entitas AS, termasuk penegakan hukum AS dan organisasi infrastruktur penting.

    Departemen Luar Negeri AS sempat menawarkan hadiah sebesar US$10 juta atau Rp158 miliar (kurs: Rp15.836) untuk informasi apapun yang dapat mengarah pada penangkapan atau hukuman Matveev atas kejahatan terorganisasi transnasional.

    Matveev memiliki kehadiran yang sangat vokal di dunia maya.

    Dia sering berbicara dengan para peneliti dan profesional keamanan siber dan secara terbuka membahas aktivitas kejahatan sibernya menggunakan akun Twitter miliknya, RansomBoris.

  • Calon Menteri-Pejabat Kabinet Trump Ramai-ramai Diancam Bom

    Calon Menteri-Pejabat Kabinet Trump Ramai-ramai Diancam Bom

    Washington DC

    Beberapa calon Menteri dan pejabat pemerintahan pilihan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi target ancaman bom dan gangguan keamanan sepanjang pekan ini. Biro Investigasi Federal (FBI) bekerja sama dengan lembaga penegak hukum AS lainnya untuk menyelidiki ancaman itu.

    Juru bicara tim transisi pemerintahan Trump, Karoline Leavitt, dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, Jumat (29/11/2024), menyebut ancaman-ancaman itu mulai diterima oleh para calon menteri dan pejabat pemerintahan Trump pada Selasa (26/11) dan Rabu (27/11) waktu setempat.

    Leavitt menyebut aparat penegak hukum bertindak cepat untuk menjamin keselamatan orang-orang yang menjadi target dari ancaman tersebut.

    Elise Stefanik, anggota parlemen Partai Republik, yang menjadi calon Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Lee Zeldin, mantan anggota Kongres AS dari Partai Republik, yang dipilih Trump untuk memimpin Badan Perlindungan Lingkungan, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka menjadi target dari ancaman bom.

    Stefanik menuturkan bahwa dirinya, suaminya dan putranya yang berusia 3 tahun sedang berkendara ke rumah mereka di New York ketika mendapatkan informasi soal ancaman terhadap rumah mereka.

    Zeldin, secara terpisah, mengatakan dirinya dan keluarga juga menjadi target ancaman. “Ancaman bom pipa yang menargetkan saya dan keluarga saya di rumah kami hari ini dikirimkan dengan pesan bertema pro-Palestina,” ucap Zeldin dalam pernyataan via media sosial X.

    Pada Rabu (27/11) malam, Pete Hegseth yang merupakan calon Menteri Pertahanan (Menhan) AS, yang dipilih Trump, mengatakan keluarganya menjadi target ancaman bom pipa.

    Lihat juga video: Eks CEO WWE Linda McMahon Ditunjuk Trump Jadi Menteri Pendidikan

    Bagaimana respons FBI? Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Den Haag

    Beberapa negara, sebagian besar di Barat, menolak untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Prancis menjadi yang terbaru, dengan menyebut Netanyahu dilindungi oleh kekebalan dari penuntutan ICC yang telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya sejak pekan lalu.

    ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berikut daftar negara-negara yang sejauh ini menolak, atau mengabaikan, perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11/2024):

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS menolak keras perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu. Presiden Joe Biden menyebut langkah ICC itu “sangat keterlaluan” dan menegaskan Washington akan selalu mendukung Israel.

    “Penerbitan surat perintah penangkapan ICC terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” sebut Biden dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

    “Biarkan saya perjelas sekali lagi: apa pun yang mungkin disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan — tidak ada — antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,” tegasnya.

    Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih, dalam tanggapannya, menegaskan bahwa “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas persoalan ini”.

    Argentina

    Presiden Argentina Javier Milei, dalam pernyataan via media sosial X, menegaskan negaranya “menyatakan ketidaksetujuan yang mendalam” dengan keputusan ICC tersebut.

    Milei menyebut perintah penangkapan ICC itu “mengabaikan hak Israel yang sah untuk membela diri terhadap serangan terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah”.

  • Awas PD 3, AS Ungkap Kemungkinan Serangan Nuklir Rusia

    Awas PD 3, AS Ungkap Kemungkinan Serangan Nuklir Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkapkan prediksi serangan nuklir Rusia di masa depan. Pihaknya mengatakan serangan nuklir tidak mungkin terjadi.

    Melansir Reuters, Kamis (28/11/2024), lima sumber yang mengetahui hal tersebut menyebut keputusan AS mengizinkan Ukraina menggunakan senjatanya untuk menyerang Moskow tidak akan meningkatkan risiko serangan nuklir. Meskipun ada pernyataan agresif dari Putin. 

    Mereka adalah dua pejabat senior, seorang anggota parlemen, dan dua ajudan kongres yang diberi pengarahan tentang masalah ini. Namun, Rusia kemungkinan akan memperluas kampanye sabotase terhadap target Eropa untuk meningkatkan tekanan pada Barat atas dukungannya terhadap Kyiv.

    Penilaian intelijen itu juga telah dilakukan selama tujuh bulan terakhir. Pandangan itu, kata sumber-sumber anonim, diklaim tetap tidak berubah setelah Presiden Joe Biden mengubah sikap AS bulan ini tentang senjata.

    “Penilaiannya konsisten: ATACM tidak akan mengubah kalkulasi nuklir Rusia,” kata seorang ajudan kongres yang diberi pengarahan tentang intelijen tersebut, merujuk pada rudal Amerika dengan jangkauan hingga 190 mil (306 km).

    Salah satu dari lima pejabat AS mengatakan meskipun Washington menilai bahwa Rusia tidak akan berusaha meningkatkan kekuatan nuklirnya. Rusia hanya akan mencoba menyamai apa yang dilihatnya sebagai peningkatan kekuatan AS, salah satunya dengan menerjunkan rudal baru itu merupakan bagian dari upaya itu.

    Secara rinci, pejabat AS mengatakan intelijen selama ini telah membantu memandu meredam perdebatan di dalam pemerintahan Biden tentang apakah pelonggaran pembatasan penggunaan senjata Amerika sepadan dengan risiko yang membuat Putin marah. Para pejabat awalnya menolak langkah tersebut, dengan alasan kekhawatiran akan peningkatan kekuatan dan ketidakpastian tentang bagaimana Putin akan menanggapinya.

    Namun Beberapa pejabat tersebut, termasuk di Gedung Putih, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri, mengkhawatirkan pembalasan mematikan terhadap personel militer dan diplomatik AS serta serangan terhadap sekutu NATO, di mana yang lain secara khusus mengkhawatirkan eskalasi nuklir. Namun Biden berubah pikiran karena masuknya Korea Utara (Korut) ke dalam perang sebelum pemilihan presiden AS.

    (sef/sef)