kab/kota: Washington

  • Diplomat AS Sambangi Penguasa Baru Suriah

    Diplomat AS Sambangi Penguasa Baru Suriah

    Damaskus

    Kaburnya Bashar Assad dari Damaskus menandakan berakhirnya separuh abad kekuasaan totaliter dan berakhirnya perang saudara di Suriah.

    Kemenangan Hay’at Tahrir al-Sham dan kelompok oposisi bersenjata lain mengejutkan Barat, yang kini berusaha mempengaruhi pembentukan pemerintahan baru di Damaskus agar lebih moderat dan inklusif. Karena meski telah telah meninggalkan terorisme, HTS betapapun juga tetap diisi oleh banyak mantan jihadis jebolan al-Qaeda dan Islamic State.

    Sebab itu, Amerika Serikat mengirimkan misi diplomatik pertama ke Damaskus sejak berkecamuknya Musim Semi Arab 2011 silam. Para diplomat akan bertemu dengan perwakilan HTS, yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kelompok teroris, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat prodemokrasi.

    Delegasi AS mencakup Barbara Leaf, pejabat tinggi Kemenlu AS untuk Timur Tengah, dan Daniel Rubinstein, diplomat veteran yang berpengalaman di dunia Arab, kata seorang jurubicara Kemenlu.

    Hadir pula Roger Carstens, negosiator AS, yang ditugaskan mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang, termasuk Austin Tice, seorang jurnalis yang diculik pada bulan Agustus 2012.

    Demi Suriah yang inklusif

    Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambangi satu per satu negara jiran Suriah. Dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu (14/12) di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki bersama-sama menyerukan untuk sebuah “pemerintahan yang inklusif, non-sektarian, dan representatif” yang menghormati hak-hak semua komunitas Suriah yang beragam.

    Seruan itu ikut digaungkan Iran, yang sebelumnya mendukung rejim Assad di Damaskus. Presiden Masoud Pezeskhian mengimbau “partisipasi semua kelompok Suriah pada pemerintahan baru, serta rasa hormat kepada keyakinan dan agama yang berbeda-beda.”

    Protes juga digalang ribuan warga Kurdi di Qamshli, di timur laut, karena mengkhawatirkan pengaruh Turki, yang kini giat menyerang dari seberang perbatasan. Mereka meneriakkan yel-yel “bangsa Suriah adalah satu,” atau “katakan tidak kepada perang, tolak intervensi militer Turki.”

    Turki gencarkan operasi militer

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan rekonsiliasi dan pemulihan “integritas dan persatuan teritorial” Suriah. Dia juga mendesak “pembentukan Suriah yang bebas dari terorisme.”

    Turki belakangan menggencarkan serangan terhadap gerilyawan Kurdi di Suriah, dan mengatakan pada hari Kamis bahwa operasi akan terus dilanjutkan demi “melucuti senjata.”

    Wilayah timur laut Suriah yang semiotonom dilindungi oleh Pasukan Demokratik Suriah, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Unit Perlindungan Rakyat, YPG.

    Turki menuduh YPG sebagai cabang dari Partai Buruh Kurdistan, PKK, yang oleh Washington dan Ankara dianggap sebagai kelompok teroris.

    AS gandakan pasukan di Suriah

    Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan telah menggandakan jumlah pasukannya di Suriah. Demikian diungkapkan Pentagon pada hari Kamis (19/14), yang mengakui bahwa pasukan tambahan tersebut telah berada di sana selama berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun.

    AS telah mengatakan selama ini bahwa hanya ada sekitar 900 tentara di Suriah. Menurut Mayjen Pat Ryder, sekretaris pers Kementerian Pertahanan, saat ini ada sekitar 2.000 tentara di sana.

    Washington acap bersitegang dengan Turki dan Irak, soal keberadaan pasukannya di Suriah. Ryder mengatakan bahwa dirinya “tidak mengira” adanya tambahan jumlah pasukan di masa mendatang. Namun, hal itu dapat berubah di masa Presiden terpilih Donald Trump yang mengatakan tidak mendukung pasukan AS untuk terlibat lebih jauh di Suriah.

    Ryder mengatakan kepada wartawan bahwa peningkatan jumlah pasukan bersifat sementara dan mereka berada di sana untuk menambah operasi AS melawan kelompok ISIS. Pasukan konvensional dan operasi khusus Angkatan Darat AS merupakan bagian terbesar dari pasukan tambahan tersebut.

    rzn/hp (ap,afp)

    (nvc/nvc)

  • Terungkap Fakta AS Gandakan Jumlah Pasukan di Suriah

    Terungkap Fakta AS Gandakan Jumlah Pasukan di Suriah

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) ternyata menggandakan jumlah pasukannya di wilayah Suriah sejak awal 2024. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari operasi AS melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS).

    Dirangkum detikcom, Jumat (20/12/2024), diakui oleh Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, saat ini sekitar 2.000 tentara AS ditempatkan di wilayah Suriah.

    Washington selama bertahun-tahun menyatakan pihaknya menempatkan sekitar 900 personel militer di Suriah sebagai bagian dari upaya internasional memerangi ISIS, yang sempat menguasai wilayah strategis di negara itu dan di negara tetangga, Irak, sebelum dikalahkan oleh pasukan lokal yang didukung AS.

    Dilansir AFP, Juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan AS Mayor Jenderal Pat Ryder mengungkapkan kepada wartawan bahwa jumlah pasukan AS di Suriah lebih banyak dari yang disebutkan sebelumnya.

    Dia menyebut saat ini terdapat “sekitar 2.000 tentara AS di Suriah” dan pengerahan tersebut setidaknya sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Diakui oleh Ryder bahwa dirinya baru saja menerima jumlah terbaru tersebut.

    “Jumlah tambahan tersebut… dianggap sebagai pasukan sementara yang berada di sana untuk mendukung misi D-ISIS, untuk mendukung pasukan yang dikerahkan di sana dalam jangka panjang,” sebut Ryder merujuk pada misi mengalahkan ISIS, atau misi Defeat-ISIS.

    2 Ribu Tentara AS di Suriah

    Juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder. Foto: Getty Images via AFP/DREW ANGERER

    AS yang juga menyatakan memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak, selama bertahun-tahun telah melancarkan serangan dan penyerbuan secara berkala untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS di kawasan tersebut.

    Namun Washington semakin meningkatkan serangannya sejak tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah pada awal bulan ini, setelah pasukan pemberontak menyerbu ibu kota Damaskus dan merebut kendali atas sejumlah kota penting di negara tersebut hanya dalam waktu sepekan.

    Dalam rentetan serangan terbarunya, militer AS menargetkan area-area yang sebelumnya dilindungi oleh sistem pertahanan udara Suriah dan sekutunya, Rusia.

    Salah satu serangan militer Washington dilancarkan pada 8 Desember lalu, hari di mana pasukan pemberontak merebut Damaskus dari rezim Assad.

    Pada saat itu, AS mengumumkan serangan terhadap lebih dari 75 target ISIS, yang menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), bertujuan memastikan kelompok radikal itu “tidak berusaha mengambil keuntungan dari situasi terkini untuk berkumpul kembali di Suriah bagian tengah”.

    Pada Senin (16/12) waktu setempat, CENTCOM mengumumkan pasukan militer AS telah menewaskan 12 militan ISIS dalam serangan terhadap “wilayah bekas rezim dan area-area yang sebelumnya dikuasai Rusia”.

    Halaman 2 dari 2

    (taa/fas)

  • Miliarder Jeff Bezos dan Elon Musk Makan Malam Bareng Donald Trump, Bahas Apa? – Page 3

    Miliarder Jeff Bezos dan Elon Musk Makan Malam Bareng Donald Trump, Bahas Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pendiri Amazon dan pemilik Washington Post, Jeff Bezos, menjadi salah satu miliarder terbaru yang bertemu Donald Trump di resor pribadinya di Mar-a-Lago, Florida.

    Jeff Bezos terlihat memasuki lokasi pada Rabu malam untuk makan malam bersama presiden terpilih Donald Trump, seperti yang terlihat dalam video yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemilik Tesla dan SpaceX, Elon Musk juga bergabung dalam pertemuan tersebut.

    Setelah acara, Elon Musk mencuit, “Itu adalah percakapan yang hebat.” Dilansir dari BBC pada Jumat (20/12/2024).

    Pertemuan ini menjadi sorotan, lantaran hubungan bisnis para pemimpin teknologi ini dengan pemerintah AS. Salah satunya Jeff Bezos yang memiliki kepentingan melalui Amazon Web Services dan Blue Origin.

    Kedua perusahaan tersebut mengelola kontrak besar dengan badan-badan pemerintah, termasuk kontrak senilai USD 10 miliar dengan Badan Keamanan Nasional (NSA) dan proyek pendaratan bulan bersama NASA.

    Selain itu, Musk juga dilaporkan karena telah menyumbangkan lebih dari USD 250 juta untuk mendukung Trump dan saat ini ditunjuk untuk memimpin upaya pemangkasan anggaran pemerintah bersama Vivek Ramaswamy. SpaceX milik Musk juga memiliki kontrak  dengan pemerintah senilai USD 3,8 miliar untuk tahun 2024.

    Sejumlah pemimpin teknologi lainnya juga telah mengunjungi Mar-a-Lago atau memberikan dukungan finansial kepada dana pelantikan Trump. Mark Zuckerberg dari Meta, Sam Altman dari OpenAI, Shou Zi Chew dari TikTok, dan Tim Cook dari Apple adalah beberapa nama yang hadir. Zuckerberg dan Altman, misalnya, masing-masing telah berkomitmen menyumbangkan USD 1 juta untuk mendukung acara pelantikan Trump.

  • Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) yang dipimpin oleh Partai Republik telah menolak rencana baru Donald Trump terkait pendanaan operasi federal dan berupaya mencegah penutupan pemerintah.

    Rencana itu ditolak pada Kamis (19/12) waktu setempat. Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menentang paket tersebut, meskipun ada tekanan kepada mereka untuk menyetujui rencana itu.

    Paket ini, dianggap bakal meningkatkan pengeluaran dan untuk sebuah rencana, dapat dipastikan akan menambah utang hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Setidaknya, DPR Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres memiliki waktu hingga Jumat (20/12) waktu setempat untuk membuat rencana lain, supaya disetujui oleh Partai Republik dan Demokrat.

    Penutupan pemerintahan akan dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.

    Trump dan Elon Musk tolak rencana sebelumnya

    Sebuah rencana pengeluaran bipartisan sebelumnya telah ditolak oleh Trump dan sekutu utamanya, Elon Musk, pada Rabu (18/12).

    Oleh karena itu menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, Partai Republik harus berupaya membuat rencana pengganti.

    Pada Kamis (19/12), Donald Trump mendukung rencana pengganti yang akan menangguhkan pagu utang, atau jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh pemerintah federal untuk membiayai pengeluaran negara, selama dua tahun.

    Trump puji “keberhasilan” rencana baru

    Donald Trump sebelumnya juga meminta Kongres untuk mencegah penutupan dengan mengatakan bahwa ada “keberhasilan” dalam penyusunan rencana baru untuk pendanaan pemerintah.

    “SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” cuit Trump lewat akun media sosialnya.

    Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan selisih 219-211 kursi.

    Tekanan dari Elon Musk dan Trump

    Para pimpinan Republik dan Demokrat telah mencapai kesepakatan terkait undang-undang sementara, yang dikenal sebagai “resolusi berkelanjutan”, untuk menjaga supaya pemerintah tetap didanai hingga pertengahan Maret 2025.

    Hanya saja, Elon Musk menyerang RUU tersebut lewat cuitan di platform media sosial miliknya, X. Dia memperkuat kritik soal berbagai ketentuan mahal yang ada dalam RUU tersebut.

    Belakangan, Donald Trump sendiri juga menyerang kesepakatan tersebut dan mengancam diadakannya pemilihan kembali anggota Partai Republik yang dianggap mendukung Trump. Dia juga menuntut agar RUU tersebut meningkatkan atau bahkan menghapus aturan batas utang negara.

    Apa isi kesepakatan itu?

    Saat ini, Partai Republik tengah bergegas untuk menyusun paket rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan keinginan Trump. Paket baru tersebut akan mendanai operasi pemerintah selama tiga bulan, menyediakan dana sebesar $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk bantuan bencana dan $10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk bantuan pertanian, untuk memperpanjang program bantuan pertanian dan makanan yang akan berakhir tahun 2024.

    RUU tersebut menghapus elemen-elemen dalam paket kebijakan awal yang ditentang oleh Elon Musk dan para pengkritik lain. Mereka menyerang soal kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terkait tunjangan manajer farmasi.

    Bagian yang paling mengejutkan dari paket ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang dianggap bakal menambah utang federal hingga triliunan dolar. Saat ini, utang federal AS sudah membengkak hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    mh/rs (Reuters, AP, AFP)

  • Iran, Raksasa Energi yang Hadapi Kelangkaan Gas

    Iran, Raksasa Energi yang Hadapi Kelangkaan Gas

    Jakarta

    Iran memiliki salah satu cadangan gas alam dan minyak mentah terbesar. Hal ini dibuktikan dengan cadangan gasnya yang berada di posisi kedua di Bumi, dan cadangan minyak mentahnya terbesar keempat di dunia.

    Namun, negara raksasa energi ini tengah menghadapi krisis bahan bakar dengan permintaan gas alam yang melebihi jumlah produksi.

    Dalam beberapa waktu belakangan, beberapa sekolah dan kantor pemerintahan Iran di penjuru negeri harus ditutup, dan lampu jalanan yang menerangi jalan protokol di Teheran, dan beberapa tempat juga turut dipadamkan. Perintah ini diberlakukan oleh pihak berwenang dengan alasan penjatahan energi listrik.

    Lewat sebuah pesan video, Presiden Masoud Pezeshkian mendesak warga untuk menurunkan suhu rata-rata rumah mereka sebesar 2 derajat Celsius. Membantu pemerintah mengelola krisis energi menjadi alasan dibalik arahan tersebut.

    Imbauan itu juga menyoroti parahnya kekurangan energi di Iran, dan memburuk akibat ketergantungan besar pada pembangkit listrik tenaga gas, yang menyumbang sebesar 86% dari total produksi listrik Iran pada tahun 2023.

    Kekurangan gas telah memaksa pihak berwenang untuk membakar mazut untuk menghasilkan listrik. Mazut adalah sebuah minyak berat yang murah, tapi dapat memperburuk polusi udara.

    Cerita dibalik kelangkaan gas

    Sanksi dari pihak Barat disebut pejabat Iran sebagai penyebab kelangkaan gas ini.

    Teheran mengklaim kalau sanksi tersebut menghambat investasi dalam pengembangan ladang gas, pembangunan pembangkit listrik dan peningkatan efisiensi. Hanya saja, penjelasan ini gagal mengatasi masalah sistem yang mendasarinya.

    Data dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (US Energi Information Administration) mengindikasikan kalau Iran meraup $144 miliar (sekitar Rp2.345 triliun) dari pendapatan minyak selama tiga tahun pertama masa pemerintahan Joe Biden.

    Arezoo Karimi, jurnalis yang fokus soal ekonomi Iran untuk kantor IranWire, berpendapat bahwa sebagian besar pendapatan itu telah dialihkan untuk mendanai prioritas geopolitik Teheran, termasuk mendukung sekutu regionalnya seperti rezim Bashar Assad di Suriah. Terlepas dari pendapatan signifikan yang dihasilkan dari ekspor minyak.

    “Melalui sejumlah perusahaan cangkang dan rekening rahasia, sebagian besar pendapatan minyak Iran luput dari pengawasan internasional,” ujar Arezoo Karimi kepada DW. “Namun, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa miliaran dolar telah disalurkan pada prioritas regional, bukannya untuk infrastruktur domestik.”

    Karimi mengatakan bahwa Iran telah menghabiskan miliaran dolar dalam beberapa dekade untuk menopang rezim Assad, termasuk dengan memasok jutaan barel minyak mentah secara gratis.

    “Iran dilaporkan telah menghabiskan lebih dari $25 miliar (sekitar Rp406,93 triliun) untuk Suriah, terutama lewat dukungan minyak,” ujarnya. “Pola yang memprioritaskan aliansi regional di atas investasi infrastruktur ini telah membuat sektor energi Iran sangat membutuhkan modernisasi.”

    Pejabat Iran mengakui kalau negaranya membutuhkan miliaran dolar investasi baru untuk memodernisasi sektor minyak dan gasnya.

    Analis energi yang berbasis di Washington untuk perusahaan konsultan Gulf State Analytics (GSA), Omid Shokri, mengatakan kalau sejumlah perusahaan asing tidak mungkin berinvestasi sampai Iran mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, sanksinya dicabut, dan Iran memenuhi standar-standar Finansial Action Task Force (FATF), yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

    “Bahkan, jika Iran memenuhi syarat itu saat ini, dibutuhkan waktu tiga sampai lima tahun bagi perusahaan internasional untuk kembali,” kata Shokri. “Sementara itu, Iran menghadapi defisit gas alam harian sebesar 350 juta meter kubik, kekurangan listrik sebesar 20 gigawatt, dan melonjaknya konsumsi bensin hingga 15 juta liter per hari. Krisis energi ini adalah yang terparah sejak revolusi 1979.”

    Salah strategi?

    Iran, masih sangat bergantung pada gas alam, saat negara tetangga misalnya Turki, telah mencoba mendiversifikasi paduan energi mereka, menyeimbangkan batu bara, gas alam, minyak, dan energi terbarukan. Lebih dari 95% rumah tangga di Iran terhubung ke jaringan pipa gas, sebuah fokus infrastruktur yang dianggap salah kaprah oleh para analis.

    Pakar energi bernama Hossein Mirafzali menyoroti konsekuensinya. “Iran telah memasang 430.000 kilometer jaringan pipi gas untuk disalurkan ke desa-desa yang terpencil. Namun, memprioritaskan penggunaan untuk perumahan di atas pasokan industri telah menimbulkan kerugian ekonomi yang parah. Kekurangan gas telah memaksa penghentian industri, menyebabkan kerusakan signifikan pada perekonomian.”

    Ketergantungan Iran pada pembangkit listrik tenaga gas juga memperburuk dampak lingkungannya. Iran, berada di antara kontributor utama emisi gas rumah kaca dunia, jumlah polusinya tidak sebanding dengan hasil ekonominya.

    Dari eksportir jadi importir

    Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, para analis memperkirakan Iran akan dengan terpaksa mengimpor gas alam untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Negara yang sebelumnya memasok gas ke Iran di masa pemerintahan Mahmoud Amadinejad pada tahun 2005 hingga 2013, Turkmenistan, tetap menjadi pilihan yang paling memungkinkan.

    Namun, perkembangan ini menggarisbawahi sebuah paradoks. Bagaimana mungkin sebuah negara yang memiliki cadangan gas alam yang sangat besar menjadi pengimpor energi?

    Krisis energi di Iran mencerminkan kegagalan manajerial, sanksi dan prioritas geopolitik selama puluhan tahun, yang mengalihkan sumber daya dari investasi domestik yang sangat penting. Saat Iran bergulat dengan kekurangan yang parah dan peningkatan tekanan ekonomi, mengatasi tantangan sistemis ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam strategi dan tata kelola.

    Konsekuensinya bahkan sudah terlihat. Sejumlah pabrik ditutup, perumahan mengalami pemadaman listrik selama berjam-jam, dan tingkat polusi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Tanpa perubahan, para ahli memperingatkan, Iran berisiko mengalami stagnasi ekonomi yang lebih jauh, ketidakpuasan publik, dan ketergantungan yang semakin besar pada impor energi.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Kerja Sama – Halaman all

    Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Kerja Sama – Halaman all

    Kunjungan Pertama Diplomat AS di Suriah Pasca-Assad: Dulu Cap HTS Teroris, Kini Mau Nego

    TRIBUNNEWS.COM – Diplomat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah tiba di ibu kota Suriah, Damaskus, Jumat (20/12/2024).

    Perwakilan AS itu dilaporkan akan bertemu dengan pemerintahan sementara baru yang dibentuk oleh Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), sebuah kelompok yang ditetapkan Washington sebagai organisasi teroris.

    Ini adalah kunjungan pertama pejabat AS ke Suriah sejak kelompok pemberontak menggulingkan Bashar Al Assad awal bulan ini.

    Anews, menggambarkan kunjungan perwakilan AS ini sebagai tanda kesiapan Washington untuk terlibat kerja sama dengan HTS, faksi cabang Al Qaeda yang kemudian memutuskan hubungan dengan kelompok teroris tersebut.

    AS juga pernah menawarkan hadiah 10 juta dolar bagi siapapun yang bisa membawa kepala pemimpin HTS, Ahmad Al Shara, yang sekarang menjadi penguasa de facto Suriah.

    Adapun Al Shara – populer dengan nama Muhammad al-Julani, menegaskan kalau kelompok tersebut telah melepaskan sikap ekstremisnya.

    Laporan ANews merinci, Departemen Luar Negeri mengatakan kalau perwakilan diplomat AS itu terdiri dari Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, Barbara Leaf, mantan utusan khusus untuk Suriah Daniel Rubinstein, dan kepala utusan pemerintahan Biden untuk negosiasi sandera, Roger Carstens.

    Mereka akan mengadakan pembicaraan dengan kelompok sipil Suriah serta pemerintah sementara.

    “Mereka akan terlibat langsung dengan rakyat Suriah, termasuk anggota masyarakat sipil, aktivis, anggota berbagai komunitas, dan suara-suara Suriah lainnya tentang visi mereka untuk masa depan negara mereka dan bagaimana Amerika Serikat dapat membantu mendukung mereka,” kata departemen AS itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (20/12/2024) pagi.

    Cari Keberadaan Jurnalis AS yang Hilang di Suriah

    Kedatangan para diplomat AS ke Suriah itu itu dilakukan seminggu setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS telah melakukan kontak langsung dengan HTS saat ia mengunjungi negara-negara tetangga Suriah.

    Safari Blinken ini menindaklanjuti pendekatan diplomatik oleh Uni Eropa dan negara-negara lain yang mengisyaratkan berakhirnya status paria Suriah di bawah pimpinan Al Assad.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan kalau Leaf, Rubinstein, dan Carstens akan bertemu dengan pejabat HTS, tetapi tidak mengatakan apakah itu termasuk Al Shara, yang telah menampilkan citra moderat sejak pengambilalihan Suriah. 

    Pejabat AS menyambut baik pernyataan Al Shara tentang perlindungan hak-hak minoritas dan perempuan, tetapi mereka tetap skeptis bahwa ia akan menindaklanjutinya dalam jangka panjang.

    Para diplomat AS yang berkunjung akan mencari informasi tentang keberadaan jurnalis Amerika Austin Tice yang hilang di Suriah pada tahun 2012. Tice, yang karyanya telah dipublikasikan di The Washington Post.

    McClatchy dan sejumlah orang lainnya, menghilang di sebuah pos pemeriksaan di daerah yang diperebutkan di sebelah barat Damaskus saat eskalasi perang saudara Suriah meningkat.

    Sebuah video yang dirilis beberapa minggu setelah Tice menghilang menunjukkan dia ditutup matanya dan dipegang oleh orang-orang bersenjata dan berkata, “Oh, Yesus.”

    Dia tidak pernah terdengar kabarnya sejak saat itu. Pemerintah Assad membantah telah menahannya.

    Para diplomat AS juga akan mendorong prinsip-prinsip inklusi, perlindungan terhadap minoritas, dan penolakan terhadap terorisme dan senjata kimia, yang menurut pemerintahan Biden akan sangat penting bagi dukungan AS terhadap pemerintahan baru.

    Minggu lalu, Al Shara bertemu dengan Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, di Damaskus, yang mengatakan bahwa masyarakat internasional “mudah-mudahan akan melihat berakhirnya sanksi dengan cepat, sehingga kita benar-benar dapat melihat adanya upaya untuk membangun Suriah lagi”.

    AS tidak memiliki kehadiran diplomatik resmi di Suriah sejak 2012, ketika negara itu menghentikan operasi di kedutaan besarnya di Damaskus selama perang saudara di negara itu, meskipun pasukan AS telah ditempatkan di timur laut untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS.

    Pentagon mengungkapkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menggandakan jumlah pasukan AS di Suriah.

    AS juga telah meningkatkan serangan udara terhadap target-target ISIS karena khawatir kekosongan kekuasaan akan memungkinkan kelompok ekstremis itu membangun kembali dirinya.

    Menurut pejabat AS, kunjungan para diplomat ke Damaskus tidak akan mengakibatkan pembukaan kembali kedutaan besar AS, yang berada di bawah perlindungan pemerintah Ceko. Keputusan mengenai pengakuan diplomatik akan dibuat ketika otoritas Suriah yang baru memperjelas maksud mereka, kata para pejabat tersebut.

    HTS Bukan Seperti Taliban

    Adapun Pemimpin aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Julani menolak tuduhan ekstremis Iran yang menyamakan HTS dengan Taliban di Afghanistan, kelompok yang dilabeli ‘teroris’ oleh Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat.

    Ia meminta AS dan sejumlah negara Barat untuk menghapus HTS dari daftar teroris karena tidak menimbulkan ancaman bahaya terhadap negara mereka.

    “Kami tidak menargetkan warga sipil atau wilayah sipil,” katanya dalam wawancara dengan BBC, Rabu (18/12/2024).

    Al-Julani bersikap santai sepanjang wawancara itu, mengenakan pakaian sipil, dan berusaha meyakinkan semua orang yang percaya bahwa HTS belum lepas dari masa lalu ekstremisnya.

    Sebelumnya, HTS berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 setelah merebut kota Aleppo, Hama, Homs, hingga Damaskus.

    Menurut al-Julani, HTS adalah korban kekejaman rezim Assad yang berkuasa sejak tahun 2000.

    “Para korban tidak boleh diperlakukan sama seperti para penindas,” ujarnya.

    Al-Julani juga membantah tuduhan yang mengatakan HTS mencoba mengubah Suriah seperti Afghanistan yang kini dipimpin oleh Taliban yang menerapkan aturan mereka secara ketat.

    “Kedua negara tersebut sangat berbeda, dan memiliki tradisi yang berbeda, mengingat Afghanistan adalah masyarakat kesukuan,” katanya.

    Dia menjelaskan Suriah memiliki mentalitas yang berbeda dan dia percaya pada pendidikan perempuan, membandingkan dengan pandangan Taliban yang membatasi akses perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan.

    Dalam wawancara itu, al-Julani juga menyerukan kepada pemerintah AS dan negara-negara Barat agar mencabut sanksi yang diterapkan terhadap Suriah yang berlaku selama kekuasaan rezim Assad.

    Pada tahun 2012, Muhammad al-Julani yang merupakan anggota ekstremis al-Qaeda, diminta mendirikan cabang al-Qaeda di Suriah yang diberi nama Front al-Nusra.

    Front al-Nusra kemudian berafiliasi dengan al-Qaeda dan Islamic State (IS/ISIS/ISIL).

    Pada tahun 2016, al-Julani mengumumkan Front al-Nusra memutus hubungan dengan al-Qaeda dan berafiliasi dengan sejumlah oposisi bersenjata Suriah yang kemudian membentuk HTS pada tahun 2017, dikutip dari Al Jazeera.

    Karena rekam jejaknya yang berhubungan dengan ISIS dan al-Qaeda, HTS dimasukkan dalam daftar teroris oleh AS dan negara-negara Barat.

    Namun, baru-baru ini setelah HTS menggulingkan rezim Assad, AS, Inggris dan Rusia mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar teroris.

    Jatuhnya Rezim Assad di Suriah

    Rezim Assad dari Partai Ba’ath runtuh pada 8 Desember 2024, setelah oposisi bersenjata mengumumkan keberhasilannya merebut ibu kota Suriah, Damaskus.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), meluncurkan serangan pada 27 November 2024 di Idlib, hingga berhasil merebut kota Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus dalam waktu kurang dari dua minggu.

    Pemimpin HTS, Abu Muhammad Al-Julani, mendeklarasikan runtuhnya rezim Assad melalui pidato di Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Assad dan keluarganya dikabarkan kabur ke luar negeri, keberadaannya belum diketahui namun baru-baru ini dikabarkan pergi ke Rusia.

    Runtuhnya rezim Assad adalah buntut dari perang saudara di Suriah yang berlangsung sejak 2011 ketika rakyat Suriah menuntut turunnya Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    Iran mulai membantu rezim Assad pada 2011 dan Rusia mulai terlibat pada 2015.

    Pertempuran sempat meredup pada 2020 setelah Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata antara rezim Assad dan oposisi di Idlib, sebelum meletus lagi pada 27 November lalu.

    Bashar al-Assad berkuasa sejak 2000, setelah meneruskan kekuasaan ayahnya, Hafez al-Assad yang berkuasa pada 1971-2000.

    (oln/anews/Tribunnews/*)

  • Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal ‘Tutup’

    Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal ‘Tutup’

    Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) yang dipimpin oleh Partai Republik telah menolak rencana baru Donald Trump terkait pendanaan operasi federal dan berupaya mencegah penutupan pemerintah.

    Rencana itu ditolak pada Kamis (19/12) waktu setempat. Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menentang paket tersebut, meskipun ada tekanan kepada mereka untuk menyetujui rencana itu.

    Paket ini, dianggap bakal meningkatkan pengeluaran dan untuk sebuah rencana, dapat dipastikan akan menambah utang hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Setidaknya, DPR Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres memiliki waktu hingga Jumat (20/12) waktu setempat untuk membuat rencana lain, supaya disetujui oleh Partai Republik dan Demokrat.

    Penutupan pemerintahan akan dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.

    Trump dan Elon Musk tolak rencana sebelumnya

    Sebuah rencana pengeluaran bipartisan sebelumnya telah ditolak oleh Trump dan sekutu utamanya, Elon Musk, pada Rabu (18/12).

    Oleh karena itu menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, Partai Republik harus berupaya membuat rencana pengganti.

    Trump puji “keberhasilan” rencana baru

    Donald Trump sebelumnya juga meminta Kongres untuk mencegah penutupan dengan mengatakan bahwa ada “keberhasilan” dalam penyusunan rencana baru untuk pendanaan pemerintah.

    “SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” cuit Trump lewat akun media sosialnya.

    Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan selisih 219-211 kursi.

    Tekanan dari Elon Musk dan Trump

    Para pimpinan Republik dan Demokrat telah mencapai kesepakatan terkait undang-undang sementara, yang dikenal sebagai “resolusi berkelanjutan”, untuk menjaga supaya pemerintah tetap didanai hingga pertengahan Maret 2025.

    Hanya saja, Elon Musk menyerang RUU tersebut lewat cuitan di platform media sosial miliknya, X. Dia memperkuat kritik soal berbagai ketentuan mahal yang ada dalam RUU tersebut.

    Belakangan, Donald Trump sendiri juga menyerang kesepakatan tersebut dan mengancam diadakannya pemilihan kembali anggota Partai Republik yang dianggap mendukung Trump. Dia juga menuntut agar RUU tersebut meningkatkan atau bahkan menghapus aturan batas utang negara.

    Apa isi kesepakatan itu?

    Saat ini, Partai Republik tengah bergegas untuk menyusun paket rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan keinginan Trump. Paket baru tersebut akan mendanai operasi pemerintah selama tiga bulan, menyediakan dana sebesar $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk bantuan bencana dan $10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk bantuan pertanian, untuk memperpanjang program bantuan pertanian dan makanan yang akan berakhir tahun 2024.

    RUU tersebut menghapus elemen-elemen dalam paket kebijakan awal yang ditentang oleh Elon Musk dan para pengkritik lain. Mereka menyerang soal kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terkait tunjangan manajer farmasi.

    Bagian yang paling mengejutkan dari paket ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang dianggap bakal menambah utang federal hingga triliunan dolar. Saat ini, utang federal AS sudah membengkak hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    mh/rs (Reuters, AP, AFP)

    (ita/ita)

  • Ternyata, AS Sudah Tambah Pasukan di Suriah Sejak Awal Tahun Ini

    Ternyata, AS Sudah Tambah Pasukan di Suriah Sejak Awal Tahun Ini

    Damaskus

    Amerika Serikat (AS) telah menggandakan jumlah pasukannya di wilayah Suriah sejak awal tahun ini, sebagai bagian dari operasi melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS). Diakui oleh Pentagon (Departemen Pertahanan AS), bahwa saat ini sekitar 2.000 tentara AS ditempatkan di wilayah Suriah.

    Washington selama bertahun-tahun menyatakan pihaknya menempatkan sekitar 900 personel militer di Suriah sebagai bagian dari upaya internasional memerangi ISIS, yang sempat menguasai wilayah strategis di negara itu dan di negara tetangga, Irak, sebelum dikalahkan oleh pasukan lokal yang didukung AS.

    Juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan AS Mayor Jenderal Pat Ryder, seperti dilansir AFP, Jumat (20/12/2024), mengungkapkan kepada wartawan bahwa jumlah pasukan AS di Suriah lebih banyak dari yang disebutkan sebelumnya.

    Dia menyebut saat ini terdapat “sekitar 2.000 tentara AS di Suriah” dan pengerahan tersebut setidaknya sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Diakui oleh Ryder bahwa dirinya baru saja menerima jumlah terbaru tersebut.

    “Jumlah tambahan tersebut… dianggap sebagai pasukan sementara yang berada di sana untuk mendukung misi D-ISIS, untuk mendukung pasukan yang dikerahkan di sana dalam jangka panjang,” sebut Ryder merujuk pada misi mengalahkan ISIS, atau misi Defeat-ISIS.

    AS yang juga menyatakan memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak, selama bertahun-tahun telah melancarkan serangan dan penyerbuan secara berkala untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS di kawasan tersebut.

    Namun Washington semakin meningkatkan serangannya sejak tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah pada awal bulan ini, setelah pasukan pemberontak menyerbu ibu kota Damaskus dan merebut kendali atas sejumlah kota penting di negara tersebut hanya dalam waktu sepekan.

    Lihat Video: Iran Bicara Ironi Terorisme Justru Subur saat AS Tiba di Suriah

  • AS Akhirnya Ngaku Pasukannya di Suriah Masih Sangat Banyak, Bukan 900, tapi 2.000 Pasukan – Halaman all

    AS Akhirnya Ngaku Pasukannya di Suriah Masih Sangat Banyak, Bukan 900, tapi 2.000 Pasukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui pasukannya di Suriah masih sangat banyak.

    Sebelumnya, Pentagon menyebut terdapat 900 pasukan AS yang masih berada di Suriah.

    Kini, Pentagon merevisi jumlah tersebut dengan mengungkapkan bahwa jumlah total pasukan AS di Suriah dua kali lebih banyak dari pernyataan sebelumnya.

    Saat ini, pasukan AS di Suriah ada sekitar 2.000 tentara, menurut Sekretaris Pers Pentagon, Mayjen Pat Ryder.

    Ia mengatakan, jumlah pasukan AS di Suriah tersebut mencakup pasukan sementara untuk “persyaratan misi yang berubah-ubah” dan misi Mengalahkan ISIS.

    Penambahan pasukan AS ini terjadi sebelum jatuhnya rezim Assad, kata Ryder, tanpa menyebutkan kapan tepatnya pengerahan tentara dilakukan.

    “Saya mengetahui angkanya hari ini,” kata Ryder, dikutip dari Al Arabiya.

    “Sebagai seseorang yang berdiri di sini dan memberi tahu Anda angka 900 (tentara), saya ingin memberi tahu Anda apa yang kami ketahui tentang itu,” lanjutnya.

    Meskipun kepala Pentagon, Lloyd Austin, mengetahui jumlah sebenarnya, ia tidak meminta siapa pun untuk mencegahnya dipublikasikan.

    Sebaliknya, ia mengaitkan kurangnya transparansi dengan “sensitivitas dari sudut pandang keamanan diplomatik dan operasional”.

    AS memiliki kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dianggapnya penting.

    Hal ini ditegaskan ketika Jenderal Erik Kurilla, jenderal tertinggi AS untuk Timur Tengah, mengunjungi beberapa pangkalan di Suriah minggu lalu untuk bertemu dengan pasukan AS dan anggota SDF.

    Ia kemudian melakukan perjalanan ke Irak, menekankan komitmen AS untuk mengalahkan ISIS dan mengamankan mitranya di kawasan tersebut, termasuk Irak, Yordania, Lebanon, dan Israel.

    Namun, serangan Turki terhadap pejuang SDF di Manbij dan Suriah utara telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, khususnya di Pentagon.

    SDF secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika setelah mengira pesawat nirawak itu milik Turki minggu lalu.

    AS dan Turki sebelumnya pernah berselisih mengenai penargetan pejuang SDF.

    Pada Desember 2022, Direktur CIA Bill Burns dilaporkan memperingatkan Turki bahwa serangan udara Ankara di Suriah membahayakan pasukan AS.

    Pada Oktober 2023, sebuah F-16 Amerika menembak jatuh sebuah pesawat nirawak Turki yang memasuki zona terlarang AS kurang dari setengah kilometer dari pasukan AS.

    AS telah berulang kali memperingatkan Turki tentang risiko menerbangkan pesawat nirawak di dekat personel AS.

    Pasukan Bashar al-Assad Serahkan Senjata ke Pemerintah Baru

    Ilustrasi tentara Suriah (Al Mayadeen/X)

    Mantan pasukan keamanan rezim Bashar al-Assad telah menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah transisi.

    Dalam sebuah video yang dirilis AFP menunjukkan barisan pria berpakaian preman tengah menyerahkan senjata api mereka kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri pemerintah baru Suriah.

    Para pejabat terlihat mewawancarai para pria itu secara informal dan mengambil foto mereka saat mereka menyerahkan senjata mereka, seperti yang ditunjukkan dalam rekaman AFP.

    Dilansir CNN, ratusan berbagai jenis pistol dan amunisi terlihat menumpuk tinggi di sudut-sudut kantor pemerintah.

    Hal ini terjadi ketika kepemimpinan baru Suriah, yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al Sham (HTS), telah berupaya untuk mentransfer kekuasaan secara damai dan memperoleh legitimasi internasional.

    Seorang pemimpin pemerintah yang terkait dengan pemberontak Suriah, Mohammad Al-Bashir, telah ditunjuk sebagai perdana menteri sementara negara itu untuk tiga bulan ke depan, di mana pemerintahannya akan mengawasi transisi Suriah ke pemerintahan baru.

    Para menterdi dari bekas Pemerintahan Keselamatan yang terkait dengan HTS, serta pegawai negeri sipil era Assad, akan terus menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025, kata Al-Bashir.

    Media pemerintah Suriah telah melaporkan, kota-kota lain di Suriah, seperti Daraa, telah menerapkan skema serupa untuk mengembalikan senjata.

    Setelah menerima senjata api, otoritas baru mengeluarkan kartu sementara kepada pasukan rezim Suriah sebelumnya yang akan memberi mereka kebebasan untuk beraktivitas di wilayah “yang telah dibebaskan” di Suriah.

    Sementara “proses hukum mereka diselesaikan”, menurut pemberitahuan yang dipasang di luar kantor pemerintah.

    Pemberitahuan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang “proses hukum” tersebut.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Islamabad

    Pakistan sedang mengembangkan kemampuan rudal balistik jarak jauh yang pada akhirnya akan memungkinkan negara itu menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat (AS). Gedung Putih menyebut program rudal Islamabad sebagai ancaman terbaru bagi Washington.

    Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jon Finer, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/12/2024), mengungkapkan informasi mengejutkan soal negara bekas mitra dekat AS itu saat berbicara dalam forum Carnegie Endowment for International Peace pada Kamis (19/12) waktu setempat.

    Hubungan Washington dan Islamabad yang sebelumnya erat, telah memburuk sejak penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun 2021 lalu.

    Dalam pernyataannya, Finer menyebut langkah Pakistan itu menimbulkan “pertanyaan nyata” soal tujuan program rudal balistik negara tersebut.

    “Pakistan telah mengembangkan teknologi rudal yang semakin canggih, mulai dari sistem rudal balistik jarak jauh hingga peralatan yang memungkinkan pengujian motor roket yang berukuran jauh lebih besar,” sebutnya.

    Jika tren tersebut terus berlanjut, Finer menyatakan bahwa: “Pakistan akan memiliki kemampuan untuk menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat.”

    Finer menyebut bahwa jumlah negara bersenjata nuklir yang memiliki rudal yang mampu menjangkau wilayah AS “sangatlah sedikit dan cenderung bermusuhan”. Dia menyebut Rusia, Korea Utara dan China di antara negara-negara yang dimaksudnya tersebut.

    Lihat juga Video Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat