kab/kota: Washington

  • Jelang Pelantikan, Trump Siapkan Rencana Pengembangan Aset Kripto

    Jelang Pelantikan, Trump Siapkan Rencana Pengembangan Aset Kripto

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang menjadikan aset kripto sebagai salah satu prioritasnya.

    Trump juga disebut akan memberikan suara kepada orang dalam industri kripto pada pemerintahannya, menurut orang-orang yang mengetahui rencana tersebut.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), perintah tersebut disebut akan menjadikan aset kripto sebagai keharusan atau prioritas nasional — kata-kata strategis yang dimaksudkan untuk memandu lembaga pemerintah untuk bekerja dengan industri itu, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Perintah tersebut juga akan berisi arahan untuk membuat dewan penasihat kripto guna mengadvokasi prioritas kebijakan industri, kata orang-orang yang meminta anonimitas untuk membahas perintah eksekutif yang belum dipublikasikan.

    Trump telah menikmati dukungan kuat dari industri kripto, yang memiliki kehadiran yang kuat di Washington, didukung oleh komite aksi politik yang didanai dengan baik. 

    Sejumlah perusahaan, termasuk Coinbase dan Ripple, telah menyumbang ke komite pelantikan Trump dalam beberapa bulan terakhir. Pada Jumat, beberapa hari sebelum pelantikan, industri tersebut menyelenggarakan “Inaugural Crypto Ball” untuk mendukung Trump.

    Perintah eksekutif tersebut akan menandai perubahan besar bagi kripto, yang telah menjadi target investigasi selama pemerintahan Presiden Joe Biden menyusul serangkaian kasus penipuan besar, termasuk kebangkrutan bursa FTX.

    Badan-badan federal termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan lebih dari 100 tindakan penegakan hukum terhadap sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dan regulator perbankan mempersulit perusahaan kripto untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan.

    Yang masih dalam pembahasan untuk dimasukkan dalam perintah eksekutif tersebut adalah arahan bagi semua badan pemerintah untuk meninjau kebijakan tentang aset digital dan mungkin menghentikan semua litigasi yang melibatkan kripto, kata orang-orang tersebut. 

    Menghentikan tindakan hukum yang telah menargetkan berbagai perusahaan mulai dari Binance Holdings Ltd., bursa kripto terbesar di dunia, hingga perusahaan rintisan Ripple Labs Inc. merupakan prioritas utama bagi industri tersebut.

    Hal lain yang tengah dipertimbangkan adalah pembentukan cadangan Bitcoin nasional, yang akan mencakup kepemilikan pemerintah saat ini atas mata uang kripto terbesar di dunia, kata orang-orang tersebut. 

    Pemerintah AS saat ini memegang Bitcoin senilai hampir US$20 miliar, yang disita sebagai bagian dari berbagai investigasi, menurut perusahaan analitik Arkham. Harga Bitcoin telah meningkat hampir 50%, menjadi di atas US$100.000, sejak pemilihan umum November, sebagian karena harapan bahwa persediaan semacam itu akan tercipta. Harga token tersebut naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2024.

    Sumber tersebut memperingatkan bahwa perintah eksekutif, yang akan dikeluarkan paling cepat pada hari Senin, belum final dan dapat berubah sebelum dipublikasikan. Seorang perwakilan Trump tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    Trump telah berjanji untuk mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif di berbagai industri dan isu yang berbeda dalam beberapa hari pertama setelah kembali menjabat.

    Kara Calvert, wakil presiden kebijakan AS di Coinbase Global Inc menyebut, yang akan dilakukan Donald Trump adalah memberi sinyal bahwa AStelah bangkit dan siap memimpin dalam industri ini. 

    “Yang diisyaratkan kepada negara lain adalah berhati-hatilah, atau Anda tidak akan bisa mengimbanginya,” ujarnya.

    Meskipun ada kemunduran regulasi di bawah Biden, kripto di AS berkembang pesat, dengan perusahaan keuangan besar termasuk manajer aset terbesar di dunia, BlackRock Inc., meluncurkan instrumen exchange traded funds (ETF) di bursa Bitcoin dan Ether tahun lalu.

    BNY telah berupaya memperluas upaya penyimpanan kripto, dan Cantor Fitzgerald mengumumkan rencana untuk meluncurkan bisnis pembiayaan Bitcoin.

    Trump merangkul industri kripto selama kampanye presiden tahun lalu. Pada Juli lalu, dia menjadi pembicara utama dalam konferensi Bitcoin, dan berjanji menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia. 

    Koleksi non fungible token bermerek Trump telah keluar selama beberapa tahun, dan tahun lalu dia dan putra-putranya mengumumkan upaya kripto yang disebut World Liberty Financial, yang seharusnya memungkinkan orang mendapatkan dan meminjam kripto, tetapi belum menyediakan layanan tersebut.

  • Perang Menggila, Amerika Makin Ganas Lumpuhkan China

    Perang Menggila, Amerika Makin Ganas Lumpuhkan China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperketat pembatasan ekspor semikonduktor canggih untuk mencegah perkembangan teknologi China.

    Departemen Perdagangan AS mengatakan, aturan baru ini memberlakukan persyaratan lisensi yang lebih luas untuk pabrik-pabrik chip dan perusahaan pengemasan yang ingin mengekspor chip canggih tertentu.

    Aturan ini dibuat berdasarkan langkah-langkah sebelumnya yang bertujuan untuk menghambat kemampuan China dalam mengamankan chip yang digunakan untuk kebutuhan militer, demikian dikutip dari Reuters, Kamis (16/1/2025).

    Selain itu, Departemen Perdagangan AS juga menyebut mereka memberlakukan kontrol ekspor baru pada peralatan bioteknologi dan teknologi terkait karena masalah keamanan nasional yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) dan ilmu data.

    Washington telah menyuarakan keprihatinan bahwa China dapat menggunakan teknologi AS untuk memperkuat kemampuan militer dan membantu merancang senjata baru melalui AI.

    Mereka mengatakan bahwa peralatan laboratorium tersebut dapat digunakan untuk peningkatan kinerja manusia, antarmuka otak-mesin, bahan sintetis yang terinspirasi secara biologis, dan senjata biologis.

    Kontrol ekspor baru, yang membatasi pengiriman ke China dan negara-negara lain tanpa lisensi AS, adalah untuk flow cytometer parameter tinggi dan peralatan spektrometri massa tertentu.

    Departemen Perdagangan AS menilai peralatan tersebut dapat menghasilkan data biologis berkualitas tinggi dan berkonten tinggi, termasuk data yang cocok untuk digunakan untuk memfasilitasi pengembangan AI dan alat desain biologis.

    Perang dagang di sektor teknologi antara AS dan China terus memanas. Kedua negara sama-sama menahan penyebaran teknologi masing-masing karena ketakutan terhadap ancaman keamanan nasional. 

    Pemerintahan Biden telah berkali-kali meluncurkan kebijakan yang melarang ekspor chip canggih dan alat pembuat chip canggih ke China. Selain itu, AS juga berencana memblokir TikTok secara permanen pada 19 Januari 2025 karena ditakutkan induknya, ByteDance, akan menyerahkan data pengguna AS ke pemerintah China. 

    China juga tak tinggal diam. Pemerintahan Xi Jinping baru-baru ini memperketat pelarangan tiga mineral kritis ke AS dan negara-negara sekutunya. Masing-masing adalah germanium, gallium, dan antimon, yang dibutuhkan untuk pengembangan semikonduktor, peralatan militer, dan komponen baterai mobil listrik. 

    Hal ini menyebabkan harga mineral-mineral itu melonjak karena terjadi kelangkaan. Banyak pengusaha yang terdampak dari perang dagang AS-China yang sudah menyuarakan keluhan mereka. Namun, tampaknya kedua negara tak gentar untuk melemahkan teknologi satu sama lain. 

    (fab/fab)

  • TikTok Diblokir Mulai 19 Januari 2025, Pengguna AS Beralih

    TikTok Diblokir Mulai 19 Januari 2025, Pengguna AS Beralih

    Jakarta, FORTUNE – TikTok berencana menutup total operasinya di Amerika Serikat (AS) pada Minggu, (19/1). Tanggal tersebut merupakan tenggat waktu yang diminta oleh pemerintah AS kepada platform milik ByteDance itu untuk menjual operasionalnya atau menghadapi pelarangan penggunaannya.

    Dilansir Reuters pada Kamis (16/1), TikTok saat ini telah digunakan oleh 170 juta orang AS. Dengan begitu, para penggunanya terancam kehilangan aksesnya akhir pekan ini atau saat UU federal tentang larangan tersebut berlaku. Namun, bisa batal jika ada penangguhan hukuman pada menit-menit terakhir. Warganet AS pun mulai beralih ke media sosial lain yang mirip TikTok, yaitu REDnote.

    The Washington Post melaporkan bahwa Presiden terpilih AS Donald Trump, yang masa jabatannya dimulai sehari seusai pemblokiran TikTok, tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan perintah eksekutif guna menangguhkan penegakan penutupan selama 60-90 hari. Namun, laporan itu tak menyebutkan bagaimana Trump dapat melakukan hal tersebut secara hukum.

    TikTok ajukan kasus ke Mahkamah Agung AS

    Ruang Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS). (Dok. MA AS)

    Mengutip New York Times, Kamis (16/1), TikTok telah mengajukan kasusnya ke Mahkamah Agung (MA) AS pada Jumat (10/1). Hal ini dilakukan untuk menantang UU federal yang berupaya melarang Tiktok di AS. UU tersebut adalah “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” atau Perlindungan Warga dan Aplikasi yang Dikendalikan Pesaing Asing.

    UU federal ini berawal dari kekhawatiran bahwa pemerintah Cina bisa memanipulasi konten dan memperoleh akses ke data sensitif pengguna lewat aplikasi TikTok. Kongres pun akhirnya meloloskan UU yang bakal melarang TikTok di AS, kecuali jika ByteDance menjualnya kepada pembeli yang disetujui pemerintah AS.

    Sementara itu, pengguna yang telah mengunduh TikTok masih dapat menggunakan aplikasi tersebut, kecuali UU tersebut turut melarang perusahaan AS menyediakan layanan untuk memungkinkan distribusi, pemeliharaan, atau pembaruan.

    Menurut Reuters, Kamis (16/1), tim transisi Trump belum memberikan komentar soal pelarangan TikTok di AS. Namun, Trump mengatakan bahwa dia harus mempunyai waktu setelah menjabat untuk mengejar “resolusi politik” atas masalah ini.

    “TikTok sendiri adalah platform yang luar biasa,” kata Penasihat Keamanan Nasional Trump, Mike Waltz kepada Fox News pada Rabu (15/1).

    CEO TikTok diundang pelantikan Trump

    Shou Zi Chew, CEO TikTok (forbes.com)

    Di samping itu, The New York Times melaporkan secara terpisah bahwa Chief Executive Officer (CEO) TikTok, Shou Zi Chew telah menerima undangan untuk menghadiri pelantikan Trump dan duduk dalam “posisi terhormat”.

    Pejabat Gedung Putih juga mengatakan kepada Reuters pada Rabu (15/1) bahwa Presiden AS ke-46 Joe Biden tak memiliki rencana untuk melakukan intervensi terhadap pemblokiran TikTok di hari-hari terakhir masa jabatannya.

    Pejabat Gedung Putih itu pun menambahkan, Biden secara hukum tidak dapat mengintervensi jika tak ada rencana yang kredibel dari ByteDance untuk mendivestasi TikTok. Namun, NBC melaporkan bahwa pemerintahan Biden sudah mempertimbangkan opsi untuk menjaga TikTok tetap tersedia bagi penggunanya setelah hari Minggu (19/1).

    Hal itu dalam upaya menunda keputusan tersebut kepada Trump yang bakal dilantik tepat pada esok harinya, yakni Senin (20/1).

    “Warga Amerika seharusnya tidak berharap TikTok tiba-tiba dilarang pada hari Minggu,” tutur seorang pejabat pemerintah kepada jaringan penyiaran tersebut.

    Sebelumnya, pada Rabu (15/1), Senator AS Ed Markey telah meminta persetujuan untuk memperpanjang batas waktu bagi ByteDance guna mendivestasi TikTok selama 270 hari. Namun, Senator Partai Republik Tom Cotton memblokir proposal tersebut.

    Menurut sumber anonim yang tak mau disebutkan namanya, jika hal itu dilarang, TikTok berencana akan mengarahkan pengguna yang mencoba membuka aplikasinya ke situs web berisi informasi tentang UU federal larangan TikTok.

    “Kita menjadi gelap. Pada dasarnya, platform ini ditutup,” tutur pengacara TikTok, Noel Francisco kepada MA AS pekan lalu.

    Pengguna TikTok luapkan kekecewaan di X

    ilustrasi fitur di twitter blue (unsplash.com/Benjamin Dada)

    Jika benar-benar diblokir, TikTok akan memberikan opsi bagi penggunanya untuk mengunduh semua data akun milik mereka. Di platform milik Elon Musk, X, para pengguna TikTok di AS juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap potensi larangan terhadap aplikasi tersebut.

    Netizen AS juga menyatakan kebahagiaan mereka atas adanya laporan bahwa Trump tengah mempertimbangkan cara untuk menghindari larangan TikTok. Di sisi lain, Mahkamah Agung AS kini sedang memutuskan apakah akan menegakkan, membatalkan, atau menghentikan UU tersebut agar pengadilan memiliki lebih banyak waktu untuk mengambil keputusan.

    Dalam pengajuan pengadilan bulan lalu, pihak TikTok menerangkan bahwa dengan melarang TikTok di AS, maka bisa membuatnya tak tersedia bagi pengguna di negara lain. Alasannya ratusan penyedia layanan di AS juga membantu dalam membuat platform tersebut bisa diakses di seluruh dunia.

    Untuk diketahui, ByteDance dimiliki oleh investor institusi seperti BlackRock dan General Atlantic. Sementara itu, pendiri dan karyawannya masing-masing memiliki 20 persen. Perusahaan asal Cina itu saat ini mempunyai lebih dari 7 ribu karyawan di AS

  • Yoon Suk Yeol Ditangkap, 3 Negara Asing Tegaskan Dukungan untuk Korsel di Tengah Gejolak Politik – Halaman all

    Yoon Suk Yeol Ditangkap, 3 Negara Asing Tegaskan Dukungan untuk Korsel di Tengah Gejolak Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1/2025), memicu reaksi dari negara-negara besar dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), Jepang, dan China.

    Negara-negara tersebut dengan tegas menyatakan dukungan mereka kepada Seoul di tengah gejolak politik yang sedang berlangsung.

    Gedung Putih dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali dukungannya yang “tegas” bagi rakyat Korea Selatan dan aliansi Korea-AS yang “kuat”.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan Washington berdiri teguh dalam mendukung rakyat Korea dan menegaskan komitmen bersama terhadap supremasi hukum.

    Mereka juga menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan warga Korea Selatan untuk bertindak sesuai konstitusi negara tersebut.

    Selain itu, Amerika Serikat menyatakan siap bekerja sama dengan penjabat Presiden Choi dan pemerintah Korea Selatan.

    Mereka menegaskan kembali kepercayaan pada kekuatan abadi Aliansi AS-ROK.

    Di Jepang, Juru bicara pemerintah, Yoshimasa Hayashi, mengungkapkan Tokyo mengikuti perkembangan situasi di Korea Selatan dengan “minat yang khusus dan serius.”

    Hayashi juga menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.

    “Korea adalah tetangga penting yang dapat bersama-sama dengan Jepang mengatasi tantangan global,” katanya.

    Dia menambahkan hubungan kedua negara tetap akan menjadi prioritas.

    Sementara itu, China, meskipun menghindari komentar langsung mengenai penangkapan Yoon, menggarisbawahi pentingnya hubungan bilateral dengan Korea Selatan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan China tidak akan mengomentari urusan dalam negeri Korea Selatan.

    Namun, dia menekankan, China dan Korea Selatan adalah tetangga penting dan mitra kerja sama yang akan terus mendorong perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil.

    Setelah ditangkap, Yoon Suk Yeol menjalani interogasi yang berlangsung selama 2,5 jam pada Rabu (15/1/2025).

    Yoon dihujani dengan lebih dari 200 lembar pertanyaan terkait keputusannya memberlakukan darurat militer, yang dia umumkan pada Selasa (3/12/2024).

    Meskipun pihak berwenang telah menyiapkan rekaman video untuk interogasi, pemeriksaan tersebut tidak difilmkan karena Yoon menolak untuk direkam, kata seorang pejabat CIO.

    Fasilitas interogasi mencakup area istirahat yang baru dibuat dengan sofa untuk menampung Yoon, demikian Kantor Berita Yonhap melaporkan.

    Yoon diketahui telah diskors sejak Sabtu (14/12/2025) lalu.

    Dia ditangkap dikediaman resmi presiden di Hannam-dong, Seoul pada pukul 10.33 waktu setempat.

    lihat foto
    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berpidato di Seoul awal minggu Desember 2024. Parlemen Korea Selatan telah memberikan suara untuk memakzulkan Yoon atas upayanya memberlakukan darurat militer awal bulan ini.

    48 Jam Yoon Suk Yeol Diinterogasi

    Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon Suk Yeol.

    Setelah itu mereka harus mengajukan surat perintah untuk menahannya hingga 20 hari atau membebaskannya.

    Saat tidak diinterogasi, Yoon akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.

    Fasilitas tersebut terletak di kota Uiwang, 22 km selatan Seoul.

    “Mungkin tidak ada waktu baginya untuk pergi ke sana dalam waktu 48 jam jika interogasi berlanjut semalaman,” papar penyidik.

    Berdasarkan preseden dan karena statusnya, Yoon Suk Yeol kemungkinan akan ditempatkan di sel isolasi.

    Diperkirakan sel tersebut lebih besar dan lebih lengkap daripada sel tunggal standar berukuran 6,56 meter persegi.

    Selama interogasi, Yoon kembali menegaskan klaimnya, penyelidikan ini ilegal.

    Dalam sebuah pesan video yang dirilis setelah penangkapannya, ia mengulang pendapat, surat perintah penahanannya juga tidak sah.

    Selain itu, dalam pertemuan langsung dengan penyidik, Yoon menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    Meskipun CIO memberikan bekal makan siang untuk Yoon selama proses interogasi, tidak diketahui apakah bekal tersebut dikonsumsi.

    Menu Makanan Tahanan

    Dikutip dari CNA, Dinas Pemasyarakatan Korea, yang mengoperasikan penjara dan pusat penahanan negara itu, mengatakan dalam peraturan dan bagian menunya, mereka menyediakan 2.500 kalori makanan per hari kepada narapidana dengan biaya sekitar 1.600 won (US$1,09) per makanan.

    Menu di Pusat Penahanan Seoul termasuk makan malam sup tauge, daging sapi panggang, kimchi, lada, dan saus bungkus.

    Seorang pejabat di pusat itu menolak berkomentar ketika ditanya apakah mereka berencana untuk menampung Yoon.

    Proses Hukum Selanjutnya

    Setelah 48 jam, penyidik harus mengajukan surat perintah penahanan resmi kepada pengadilan untuk memperpanjang penahanan selama 20 hari.

    Para ahli hukum memperkirakan bahwa CIO kemungkinan akan mengajukan permohonan untuk memperpanjang penahanan tersebut jika ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan.

    Jika permohonan tersebut disetujui, Yoon akan tetap ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, hingga penyelidikan lebih lanjut selesai.

    Jika pengadilan menolak permohonan tersebut, Yoon akan dibebaskan.

    Cetak Sejarah sebagai Presiden Pertama yang Ditangkap

    Penyelidikan ini mengingatkan pada kasus mantan Presiden Park Geun-hye yang juga ditahan pada 2017.

    Jika CIO mengajukan surat perintah penahanan dan pengadilan menyetujuinya, Yoon akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut yang dapat memperpanjang masa penahanannya.

    Penangkapan dan interogasi Presiden Yoon ini menandai momen bersejarah dalam politik Korea Selatan.

    Yoon menjadi presiden pertama yang sedang menjabat yang ditahan di negara tersebut.

    Keputusan-keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan dapat memiliki dampak besar pada lanskap politik dan hukum negara itu.

    Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Pada Selasa (3/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1979.

    Dikutip dari Korea JoongAng Daily, Yoon menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara, namun banyak pihak melihatnya sebagai usaha untuk mengatasi krisis politik internal.

    Dalam pidatonya, Yoon mengkritik Majelis Nasional yang banyak mengajukan usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

    Keputusan tersebut menuai protes besar-besaran di parlemen.

    Hanya sehari setelah pengumuman, Majelis Nasional membatalkan keputusan Yoon karena dinilai berpotensi merusak demokrasi.

    Parlemen kemudian mengajukan pemakzulan terhadap Yoon, menuduhnya melakukan pemberontakan dengan menghalangi hak konstitusional anggota parlemen untuk melakukan pemungutan suara.

    Pemakzulan Yoon disetujui dengan suara mayoritas: 204 setuju, 85 menolak, dan 3 abstain.

    Pada Jumat (3/1/2025), setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi, tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mencoba menangkapnya.

    Upaya tersebut terhenti karena kebuntuan antara pengawal presiden dan pihak penyidik di kediaman resmi presiden.

    Pada Selasa (7/1/2025), setelah negosiasi panjang, penangkapan berhasil dilakukan.

    Yoon dibawa ke kantor CIO untuk interogasi dan diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, Uiwang, Gyeonggi.

    Pemerintah Korea Selatan, melalui Penjabat Presiden Choi Sang Mok, menyatakan siapa pun yang terlibat dalam kekerasan selama pelaksanaan penangkapan Yoon akan dimintai pertanggungjawaban.

    Insiden ini menimbulkan ketegangan antara pihak penyidik dan Dinas Keamanan Presiden yang membangun barikade untuk menghalangi penangkapan.

    Choi menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum dan ketertiban, serta komitmen pemerintah untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Gencatan Senjata Hamas-Israel, Joe Biden Senang Sandera Akan Dibebaskan

    Gencatan Senjata Hamas-Israel, Joe Biden Senang Sandera Akan Dibebaskan

    Washington

    Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahagia para sandera akan segera dibebaskan.

    “Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, meningkatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan disandera,” kata Biden dilansir Reuters, Kamis (16/1/2025).

    Biden menyebut dirinya dan Presiden terpilih AS, Donald Trump terus berkomunikasi terkait gencatan senjata. Sebagian besar ketentuan gencatan senjata akan dilaksanakan oleh pemerintahan Trump.

    “Dalam beberapa hari terakhir ini, kami berbicara sebagai satu tim,” katanya.

    Selain itu, Biden menyebut ada warga AS yang turut disandera di Gaza. Jumlahnya 3 orang.

    “Saya juga memikirkan warga Amerika, tiga di antaranya masih menjadi sandera di Gaza dan empat lagi menunggu pengembalian jenazah setelah cobaan paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Berdasarkan kesepakatan ini, kami bertekad untuk membawa pulang mereka semua,” tutur Biden.

    Kabar gencatan senjata ini disampaikan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. Ia menyebut gencatan senjata akan dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    (isa/isa)

  • Meta Akan PHK 3.600 Karyawan Mulai Bulan Depan – Halaman all

    Meta Akan PHK 3.600 Karyawan Mulai Bulan Depan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – CEO Meta Mark Zuckerberg menyampaikan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di perusahaannya yang akan menyasar sekitar 5 persen atau sekitar 3.600 pekerja.

    Salah satu staf Meta mengungkap sebuah memo yang dikirimkan Zuckerberg pada karyawannya. Dalam memo tersebut CEO Meta mengatakan akan memecat ribuan karyawan berkinerja rendah untuk meningkatkan standar kinerja perusahaan.

    “Meta sedang berupaya membangun beberapa teknologi terpenting di dunia. AI, kacamata sebagai platform komputasi berikutnya, dan masa depan media sosial,” ujar Zuckerberg dalam memo tersebut, dikutip dari CNBC International.

    “Ini akan menjadi tahun yang intens, dan saya ingin memastikan bahwa kami memiliki orang-orang terbaik dalam tim kami,” imbuhnya.

    PHK massal ini diperkirakan akan dilakukan Meta pada 10 Februari, sementara pekerja di negara lain akan diberitahu pada tanggal yang berbeda. 

    Zuckerberg mengungkapkan bahwa Meta akan memberikan pesangon yang sesuai bagi mereka yang terkena PHK.

    Pesangon tersebut mencakup pembayaran gaji beberapa bulan, asuransi kesehatan, dan dukungan dalam mencari pekerjaan baru. 

    Langkah ini diharapkan dapat membantu karyawan yang terdampak bertransisi ke pekerjaan lain tanpa beban finansial yang terlalu besar.

    Menegaskan komitmennya untuk efisiensi perusahaan, yang sudah diumumkan sebelumnya pada 2023 dengan target pengurangan 10.000 posisi.

    Meta Sudah PHK Besar-Besaran Sejak 2023

    PHK seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Meta, sebelumnya di tahun 2023 perusahaan telah melakukan pengurangan besar-besaran, Zuckerberg bahkan menyebutnya sebagai “tahun efisiensi” untuk mengurangi tenaga kerjanya setelah bertahun-tahun melakukan perekrutan berlebihan selama pandemi.

    Hal ini kemudian mengakibatkan Meta memangkas sekitar sepertiga dari keseluruhan tenaga kerjanya pada 2023, memberhentikan 10 ribu karyawan termasuk staf yang bekerja di unit divisi Reality Labs di pabrik silikon California.

    PHK ini bertujuan mengganti banyak karyawan tersebut dengan karyawan baru yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI).

    Ini karena Meta dan perusahaan teknologi besar lainnya tengah fokus pada pengembangan chatbots dan layanan bertenaga AI lainnya.

    Meski PHK yang dilakukan Meta  membuat jumlah pengangguran di AS bertambah, namun pasca menggelar pemangkasan prospek saham Meta telah meningkat lebih dari 60 persen di tahun ini. 

    Dalam hasil laporan kuartal kedua yang terbaru, Meta bahkan berhasil melampaui ekspektasi pasar untuk pendapatan dan memberikan proyeksi penjualan yang optimis untuk kuartal ketiga.

     

  • AS Lempar ‘Bom’ ke Rusia: Dunia Waspada, China-India Kelabakan

    AS Lempar ‘Bom’ ke Rusia: Dunia Waspada, China-India Kelabakan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi terhadap produsen minyak dan kapal tanker Rusia membuat tarif angkutan supertanker melonjak. Sejumlah pedagang bergegas memesan kapal untuk mengirim pasokan dari negara lain ke China dan India.

    Mengutip Reuters, Rabu (15/1/2025), kilang China dan India mencari pasokan bahan bakar alternatif karena mereka beradaptasi dengan sanksi baru AS yang berat terhadap produsen dan tanker Rusia, yang dirancang untuk mengekang pendapatan eksportir minyak terbesar kedua dunia itu karena serangannya ke Ukraina.

    Banyak kapal tanker itu telah digunakan untuk mengirimkan minyak ke India dan China karena sanksi Barat dan batasan harga yang diberlakukan oleh negara-negara Kelompok Tujuh, yang mengalihkan perdagangan minyak Rusia dari Eropa ke Asia. Beberapa kapal tanker Moskow juga telah mengirimkan minyak dari Iran, yang juga sedang dikenai sanksi.

    “Tindakan AS terbaru berarti sekitar 35% dari sekitar 669 tanker armada bayangan yang terlibat dalam pengiriman minyak Rusia, Venezuela, dan Iran telah terkena sanksi oleh AS, Inggris, atau Uni Eropa,” menurut analisis oleh Lloyd’s List Intelligence.

    Para analis mengatakan ketersediaan tanker dapat semakin ketat karena para pedagang mencari kapal-kapal yang tidak diberi sanksi untuk mengirim minyak mentah Rusia dan Iran.

    “Kami memperkirakan kapal-kapal baru akan ditarik ke armada bayangan selama beberapa bulan mendatang, banyak di antaranya yang baru dalam perdagangan ini, sehingga memperketat pasokan di pasar angkutan barang yang tidak diberi sanksi,” kata analis Kpler dalam sebuah catatan.

    Trader minyak mengatakan tarif angkutan untuk Kapal Pengangkut Minyak Mentah Sangat Besar (VLCC), yang dapat mengangkut 2 juta barel minyak mentah melalui rute-rute utama, melonjak setelah Unipec, cabang perdagangan kilang minyak terbesar asal China, Sinopec, menyewa beberapa supertanker pada hari Jumat.

    “Unipec juga minggu lalu membeli beberapa kargo minyak mentah dari Eropa dan Afrika, termasuk 2 juta barel minyak mentah Norwegia Johan Sverdrup, 1 juta barel minyak mentah Sangomar Senegal, Ten Blend Ghana, Djeno Angola dan lainnya,” kata para trader.

    “Sejak Jumat, Unipec telah memesan delapan tanker untuk mengirim minyak dari Timur Tengah,” ujar data pemesanan tanker menunjukkan pada hari Selasa.

    Setiap hari, seorang pialang kapal mengatakan, tarif pada rute Timur Tengah ke China , yang dikenal sebagai TD3C, telah melonjak 39% sejak Jumat menjadi US$ 37.800 (Rp 616 juta) tertinggi sejak Oktober. Tarif pengiriman untuk pengiriman minyak Rusia ke China juga melonjak menyusul sanksi tersebut.

    “Tarif angkutan untuk tanker berukuran Aframax untuk mengirim minyak mentah campuran ESPO dari pelabuhan Pasifik Rusia di Kozmino ke China Utara meningkat lebih dari dua kali lipat pada hari Senin menjadi US$ 3,5 juta (Rp 57 miliar) karena pemilik kapal meminta premi besar karena terbatasnya tonase yang tersedia untuk rute tersebut,” data S&P Global Commodity Insights menunjukkan.

    Yang menambah ketatnya situasi, tanker yang terkena sanksi terdampar di luar provinsi Shandong di timur China , tidak dapat membongkar muatan menyusul larangan yang diberlakukan oleh Shandong Port Group sebelum pengumuman Washington pada hari Jumat.

    Perusahaan analisis tanker Vortexa memperkirakan bahwa lebih dari 85% pelayaran minyak mentah Rusia ke Shandong dilakukan oleh tanker yang baru saja mendapat sanksi. Ketersediaan tanker kemudian dapat diperparah karena para pedagang mencari kapal-kapal yang tidak diberi sanksi untuk mengirim minyak mentah Rusia dan Iran.

    “Kami memperkirakan kapal-kapal baru akan ditarik ke armada bayangan selama beberapa bulan mendatang, banyak di antaranya yang baru dalam perdagangan ini, sehingga memperketat pasokan di pasar angkutan barang yang tidak diberi sanksi,” kata analis Kpler dalam sebuah catatan.

    Tarif untuk VLCC dari Timur Tengah ke Singapura telah naik paling tinggi, naik worldscale (WS) 11,15 dari Jumat menjadi WS61,35. Pada rute Timur Tengah ke China, angkutan barang melonjak menjadi WS59,70, naik WS10,40, sementara tarif untuk VLCC yang membawa minyak Afrika Barat ke China naik WS9,55 menjadi WS61,44.

    “Pengiriman minyak mentah dari Teluk AS ke China sekarang akan menelan biaya US$ 6,82 juta (Rp 111 miliar) per pelayaran, naik US$ 360.000 (Rp 5,8 miliar) sejak minggu lalu,” kata seorang trader.

    (luc/luc)

  • Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Menghancurkan Setiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk

     

    TRIBUNNEWS.COM – Persaingan antara Tiongkok (China) dan Amerika Serikat (AS) di berbagai sektor dinilai akan semakin memanas seiring kembalinya presiden terpilih, Donald Trump ke pucuk kekuasaan di Washington.

    Sejumlah indikasi persaingan, kalau tidak mau dibilang friksi menjurus ke konflik, tampak dari sejumlah langkah AS dalam memblokade pergerakan entitas China, baik secara ekonomi maupun militer.

    Dalam sebuah langkah yang telah membuat Beijing waspada, AS diketahui telah memasukkan perusahaan pelayaran terbesar China, Cosco Shipping Holdings Co, ke dalam daftar hitam.

    Selain Cosco, AS juuga memasukkan dua perusahaan China pembuat kapal besar ke dalam daftar hitam.

    Alasannya, perusahaan-perusahaan ini diduga AS melayani dan punya hubungan dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Angkatan Bersenjata China, Bloomberg melaporkan.

    “Cosco Shipping Holdings Co., raksasa maritim China sekarang masuk dalam daftar hitam Federal Register AS,” tulis ulasan EAT, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Sebagai informasi, daftar hitam Federal Register AS itu tidak hanya mencakup perusahaan pelayaran, tetapi juga sektor teknologi dan energi Tiongkok.

    “Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Tencent Holdings, Contemporary Amperex Technology, dan raksasa minyak milik negara, Cnooc Ltd, juga menjadi sasaran (daftar hitam) Washington,” tambah laporan tersebut.

    Perlu dicatat, Cosco dan Cnooc tidak asing dengan sanksi AS.

    Pada tahun 2019 silam, Cosco menghadapi sanksi karena mengangkut minyak Iran, meskipun sanksi tersebut dicabut pada tahun 2020.

    Sementara itu, Cnooc, salah satu perusahaan milik negara China pertama yang dikenai sanksi oleh Washington, masuk dalam daftar hitam Pentagon pada tahun 2021.

    Sebuah laporan tahun 2020 oleh Center for Strategic and International Studies (Pusat Studi Strategis dan Internasional) mencap Cosco sebagai “supplier kebutuhan maritim PLA,” 

    Lembaga itu menyoroti dukungan logistik Cosco terhadap operasi Angkatan Laut PLA di Teluk Aden sejak 2008.

    Mesti digarisbawahi, daftar hitam federal register AS tersebut tidak mengenakan hukuman segera atau langsung, seperti yang diterapkan ke Iran di mana negara itu tidak bisa bertransaksi dengan negara atau perusahaan lain selama masih ada dalam daftar sanksi. 

    “Daftar hitam federal register AS ke perusahaan-perusahaan China ini ‘berfungsi sebagai aturan yang mencegah perusahaan dan bisnis AS menjalin kemitraan dengan perusahaan China yang masuk dalam daftar tersebut,” kata EAT. 

    Meski bukan sanksi langsung, toh aksi AS ini meningkatkan persaingan geopolitik yang sedang berlangsung.

    Pasukan Bayangan China, Armada Sipil dengan Dukungan Militer

    Menariknya, menurut Bloomberg Intelligence, Cnooc masih mempertahankan kehadirannya di proyek-proyek energi AS, dengan usaha serpih dan air dalam, serta blok eksplorasi di Teluk Meksiko.

    Langkah ini menandakan fokus China dalam skala luas pada transportasi laut dan pembuatan kapal di tengah meningkatnya kekhawatiran AS atas ‘milisi maritim’ Tiongkok, yang sering disebut sebagai “pasukan bayangan.” 

    Milisi maritim yang dimaksud adalah penggunaan armada sipil yang punya peran dan fungsi strategis.

    “Penggunaan armada sipil yang strategis dengan dukungan militer telah meningkatkan ketegangan, menempatkan Tiongkok di bawah pengawasan ketat AS karena meningkatkan kemampuan angkatan lautnya yang terselubung,” tulis ulasan tersebut menyoroti kekhawatian AS atas pesatnya kekuatan armada China.

    Dengan perkembangan ini, bertepatan dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim AS-Tiongkok tampaknya semakin meningkat.

    Trump, yang dikenal dengan jargon “Make America Great Again” dinilai akan menjadi China -di Asia Pasifik, sebagai lawan utama untuk dikalahkan, merujuk mulai kendurnya pengaruh AS di kawasan atau bahkan secara global. 

    Foto dari satelit China, Tiajin, yang memotret Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, markas angkatan laut terbesar di dunia milik Amerika Serikat.

    Skenario Kapal Trojan, Bisa Hancurkan Tiap Kapal di Pangkalan Norfolk

    Tindakan AS memasukkan perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut ke daftar hitam menandakan peningkatan kewaspadaan Washington terhadap strategi China menggabungkan sipil-militer.

    Pada bulan Agustus 2024, kapal besar COSCO Sakura, kapal kontainer sepanjang 366 meter, menjadi berita utama saat berlabuh di Norfolk, Virginia, melewati sangat dekat dengan Pangkalan Angkatan Laut Norfolk.

    Perlu diketahui, Pangkalan Angkatan Laut Norfolk adalah pangkalan angkatan laut terbesar di dunia, rumah bagi aset penting AS seperti kapal selam nuklir dan kapal induk.

    Kapal ini, yang mampu mengangkut lebih dari 14.000 kontainer pengiriman, dimiliki oleh COSCO Shipping, sebuah badan usaha milik negara China.

    Dibangun pada tahun 2018 oleh Jiangnan Shipyard, fasilitas yang sama yang bertanggung jawab untuk membangun kapal perang Angkatan Laut PLA dan kapal induk terbaru China, Fujian, Sakura merupakan perwujudan nyata dari kebijakan fusi (penggabungan) sipil-militer China.

    Thomas Shugart, seorang Peneliti Senior di Center for a New American Security (CNAS) dan mantan perwira kapal selam Angkatan Laut AS, menyoroti risiko dan kerentanan strategis dalam serangkaian unggahan. 

    Analisisnya tentang potensi kapal itu sebagai kuda Troya bahkan lebih mengerikan.

    Sebagai gambaran, strategi kuda troya dalam konteks ini adalah kapal Sakura yang dianggap sebagai kapal sipil dan tidak dicurigai, bisa melintas bebas ke area vital AS.

    “Jika saja, katakanlah, 10 persen dari kontainer tersebut digunakan untuk amunisi, mereka dapat, misalnya, mengerahkan 144 rudal jelajah dan 252 quadcopter, lebih dari cukup untuk menghancurkan setiap kapal perang di Norfolk, dan mampu mencapai target darat di pertengahan Atlantik dan jauh melewati DC,” catat Shugart.

    Skenario ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran mengenai kebijakan penggabungan sipil-militer Tiongkok, yang secara sistematis mengintegrasikan industri sipil dengan operasi militer.

    COSCO Shipping Lines Ltd, bagian dari Grup COSCO milik negara, adalah contoh utama dari strategi ini.

    Sebagai salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, perusahaan ini bekerja sama erat dengan PLA, secara rutin mendukung operasi dan logistik angkatan laut.

    Angkatan Laut Amerika Serikat, pada Selasa (7/7/2020) merilis foto armada laut AS di Pasifik. Di barisan depan dua kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. (KEENAN DANIELS / US NAVY / AFP)

    Kekuatan Bayangan Maritim Tiongkok

    Laporan Desember 2024 dari ‘China Maritime Studies Institute’ di US Naval War College berjudul “ Shadow Force: A Look Inside the PLA Navy Reserve” menyoroti kekhawatiran AS yang kian besar ini.

    Menurut laporan tersebut, Pasukan Cadangan Maritim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terdiri dari dua komponen utama: Cadangan Angkatan Laut PLA dan Milisi Maritim.

    Bersama-sama, mereka berfungsi sebagai aset strategis, yang meningkatkan jangkauan angkatan laut dan fleksibilitas operasional Tiongkok.

    Kekuatan cadangan ini memungkinkan Tiongkok untuk memperluas pengaruh maritimnya dan mempertahankan operasi angkatan laut jangka panjang, yang secara efektif memperkuat proyeksi kekuatannya di panggung global.

    A) Cadangan Angkatan Laut PLA

    Cadangan PLAN masih merupakan aspek yang kurang dikenal dalam strategi maritim Tiongkok, tetapi dianggap sebagai elemen penting dalam memperkuat operasi angkatan laut RRT.

    Meskipun tidak terlalu terlihat di depan publik seperti Angkatan Laut PLA (PLAN), pasukan cadangan ini dirancang untuk menambah dan mendukung personel PLAN, guna memajukan tujuan maritim strategis negara tersebut.

    Cadangan PLAN sebagian besar terdiri dari veteran militer, yang memberinya kompetensi operasional yang mendalam. Komposisi yang didominasi veteran ini memastikan bahwa cadangan dapat dengan cepat memobilisasi personel terampil untuk misi bila diperlukan.

    Prajurit cadangan PLAN dibedakan berdasarkan peran dan penampilan mereka yang unik—mereka mengenakan seragam PLAN saat bertugas, yang melambangkan integrasi mereka ke dalam strategi angkatan laut China.

    Meskipun merupakan bagian penting dari operasi angkatan laut Tiongkok, cadangan tersebut belum terlihat terlibat langsung dalam operasi militer di dunia nyata.

    Sebaliknya, perannya terutama bersifat pelengkap, bertindak sebagai pengganda kekuatan bagi personel tugas aktif dan aset strategis yang fleksibel untuk berbagai misi.

    B) Milisi Maritim

    Pada tahun 2021, unit amfibi PLA melakukan serangkaian latihan pendaratan lintas laut menggunakan feri sipil seberat 10.000 ton. Hal ini menandai peralihan signifikan dari kapal sipil kecil yang sebelumnya digunakan, menurut China Central Television (CCTV).

    Para pengamat mencatat bahwa perubahan ini meningkatkan kapasitas Tiongkok untuk mengangkut sejumlah besar pasukan untuk operasi pendaratan amfibi, menandakan pendekatan baru terhadap logistik militer.

    Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat (PAFMM) merupakan elemen penting dari strategi ‘zona abu-abu’ Tiongkok, yang beroperasi di ruang antara damai dan perang melalui pemaksaan yang diperhitungkan.

    Status milisi yang ambigu, dengan kurangnya persenjataan formal, memberi Tiongkok fleksibilitas untuk menyangkal atau mengklaim tanggung jawab atas tindakannya, tergantung pada konteks politik atau militer.

    Strategi penggunaan ganda (penggabungan Sipil-Militer) ini memungkinkan Tiongkok untuk menegaskan klaim maritimnya sambil mempertahankan penyangkalan yang masuk akal.

    Selama bertahun-tahun, PLA telah mengisyaratkan niatnya untuk menggunakan pengiriman sipil dalam kemungkinan invasi lintas selat ke Taiwan.

    Taktik ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, yang meyakini bahwa milisi maritim Tiongkok melanggar hukum internasional, khususnya terkait penegakan klaim teritorial maritim. 

    Namun, cakupan milisi tersebut dapat meluas jauh melampaui Taiwan dan Laut Cina Selatan.

    Milisi maritim Tiongkok telah menarik perhatian signifikan selama dekade terakhir, terutama karena perannya dalam mendukung klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

    Penelitian telah menunjukkan bahwa kapal-kapal sipil semakin banyak digunakan untuk proyeksi kekuatan militer di luar Asia Timur, dengan armada besar kapal penangkap ikan milik milisi berfungsi sebagai mata dan telinga China di teater maritim yang luas.

    Menguasai Laut Melalui Industri

    Pengaruh maritim Tiongkok jauh melampaui kemampuan militernya.

    Negara ini telah menguasai infrastruktur pengiriman global, menguasai tujuh dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia dan memproduksi lebih dari 95% kontainer pengiriman global.

    Pada tahun 2024, sektor pembuatan kapal Tiongkok mencapai titik tertinggi baru, merampungkan 42,3 juta ton bobot mati pengiriman kapal niaga – lebih dari separuh total produksi dunia.

    Dominasi industri ini, ditambah dengan langkah-langkah terkini untuk membatasi ekspor komponen pesawat nirawak ke AS dan Eropa, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh Tiongkok atas rantai pasokan global. Dengan 90% perdagangan dunia dilakukan melalui laut, strategi maritim Tiongkok telah menempatkan negara tersebut di pusat perdagangan global.

    Kombinasi kekuatan industri, kemampuan militer, dan ambiguitas strategis telah menciptakan kekuatan maritim.

    “Seiring meningkatnya ketegangan dan dengan kembalinya Presiden terpilih Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim antara AS dan China akan semakin meningkat,” tulis simpulan EAT.

     

    (oln/EUT/*)

     

  • Presiden Iran Peringatkan Trump Agar Hindari Tindakan yang Picu Perang dengan Teheran – Halaman all

    Presiden Iran Peringatkan Trump Agar Hindari Tindakan yang Picu Perang dengan Teheran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Iran Masoud Pezeshkian memberikan peringatan keras kepada Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump pada hari Selasa (14/1/2025).

    Pezeshkian memperingatkan Trump untuk tidak mengambil risiko perang dengan wilayahnya.

    Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak berniat untuk mengembangkan ‘persenjataan nuklir’ dan berharap Trump akan mengutamakan perdamaian, bukan konfrontasi yang bisa memicu konflik.

    “Saya berharap Trump akan membawa perdamaian di kawasan dan dunia, bukan sebaliknya, berkontribusi pada pertumpahan darah atau perang,” kata Pezeshkian, menanggapi ketegangan yang meningkat antara kedua negara, dikutip dari Al-Arabiya.

    Pernyataan tersebut muncul setelah Trump, dalam kampanye kepresidenannya baru-baru ini. 

    Di mana ia mengancam bahwa sekutu AS, Israel, dapat menyerang fasilitas nuklir Iran.

    Ancaman tersebut semakin memanas setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada November 2024 lalu, dikutip dari WION News.

    Katz memperingatkan Iran bahwa situs nuklir negara itu kini ‘lebih rentan dari sebelumnya’ terhadap potensi serangan militer Israel.

    Tak terima dengan tuduhan Israel, Pezeshkian memberikan tanggapan tegas terhadap prospek serangan militer yang didukung oleh Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran.

    “Kami akan bereaksi terhadap tindakan apa pun. Kami tidak takut perang, tetapi kami tidak menginginkannya,” ujar Pezeshkian.

    Iran telah lama dibebani tuduhan dari Israel dan Amerika Serikat bahwa negara tersebut berusaha mengembangkan senjata nuklir. 

    Namun, Teheran dengan tegas membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa program nuklir Iran difokuskan untuk tujuan damai, seperti pengembangan energi nuklir.

    Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat setelah pada 2018, di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Di mana saat itu Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang membatasi pengembangan nuklir Iran. 

    Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian Iran dan negara-negara besar dunia, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman untuk  mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Teheran mematuhi kesepakatan tersebut hingga Washington menarik diri, tetapi kemudian mulai membatalkan komitmennya.

    Pezeshkian menambahkan bahwa meskipun ada klaim yang mengatakan Iran berusaha membuat bom nuklir, pihaknya tidak pernah berniat untuk mengembangkan senjata nuklir.

    “Kami tidak berusaha untuk membuat persenjataan atau persenjataan nuklir,” tegas Pezeshkian.

    Saat ditanya tentang menjalin pembicaraan dengan Trump, Pezeshkian bersikap skeptis.

    Menurutnya, saat ini fokus utama dirinya adalah terhadap komitmen Trump.

    “Masalah yang kita hadapi bukan pada dialog. Masalahnya terletak pada komitmen yang muncul dari pembicaraan dan dialog yang harus kita patuhi,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Masoud Pezeshkian dan Donald Trump

  • Presiden Iran Ingatkan Trump Tak Picu Perang dengan Teheran

    Presiden Iran Ingatkan Trump Tak Picu Perang dengan Teheran

    Teheran

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak mengambil risiko perang dengan Teheran. Pezeshkian juga menegaskan bahwa Iran tidak sedang mengupayakan “persenjataan nuklir”.

    Peringatan dan penegasan Pezeshkian itu, seperti dilansir AFP, Rabu (15/1/2025), disampaikan dalam wawancara dengan televisi AS, NBC News, yang disiarkan Selasa (14/1) atau kurang dari sepekan sebelum Trump dilantik dan kembali ke Gedung Putih.

    “Saya berharap Trump akan mewujudkan perdamaian di kawasan dan di dunia dan tidak, sebaliknya, berkontribusi pada pertumpahan darah atau perang,” kata Pezeshkian dalam wawancara dengan NBC News.

    Washington tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Teheran selama nyaris 45 tahun. Selama kampanye pilpres, Trump mengancam bahwa Israel, sekutu dekat AS, dapat menyerang fasilitas nuklir Iran.

    “Kami akan bereaksi terhadap tindakan apa pun. Kami tidak takut perang, namun kami tidak menginginkannya,” tegas Pezeshkian, mengomentari kemungkinan serangan militer Israel yang didukung AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi, secara terpisah, melaporkan bahwa negara-negara Eropa serius untuk melanjutkan perundingan program nuklir.

    Tahun 2015 lalu, Iran bersama negara-negara besar seperti Prancis, Inggris dan Jerman mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklir negara tersebut.

    Lihat Video: Iran Gelar Latihan Perang, Siap Hadapi Israel dan Ancaman Trump