Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Gencatan Senjata Gaza: Nasib di Tangan Donald Trump – Halaman all

    Gencatan Senjata Gaza: Nasib di Tangan Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Analis politik di Middle East Institute, Washington DC, Hassan Mneimneh, mengungkapkan bahwa nasib kesepakatan gencatan senjata di Gaza kini berada di tangan Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump.

    Mneimneh menilai bahwa keberanian dan sifat Trump yang tidak dapat diprediksi dapat memicu penafsiran ulang terhadap perjanjian gencatan senjata pada tahap kedua dan ketiga.

    “Sifat Donald Trump yang tidak dapat diprediksi akan menentukan apakah pertempuran akan dilanjutkan,” kata Mneimneh, Jumat (17/1/2025), dikutip dari Al Jazeera.

    Mneimneh juga mencatat bahwa meskipun Trump menginginkan perdamaian, ia menekankan bahwa kemenangan Israel dibutuhkan untuk mencapainya.

    Kesepakatan Gencatan Senjata

    Pada Sabtu, 18 Januari 2025, Kabinet Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang bertujuan membebaskan puluhan sandera dan menghentikan perang selama 15 bulan dengan Hamas.

    Kesepakatan ini membawa kedua pihak selangkah lebih dekat untuk mengakhiri pertempuran paling mematikan dan merusak.

    Pemerintah Israel mengumumkan persetujuan tersebut setelah pukul 1 dini hari waktu Yerusalem, dan gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu.

    Rapat Kabinet yang berlangsung berjam-jam ini dilakukan jauh setelah dimulainya hari Sabat Yahudi, menunjukkan pentingnya momen tersebut.

    Pembebasan Sandera dan Tahanan

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memerintahkan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima 33 sandera, yang terdiri dari perempuan, anak-anak, laki-laki di atas 50 tahun, serta orang sakit atau terluka.

    Hamas setuju untuk membebaskan tiga sandera perempuan pada hari pertama kesepakatan, dengan 26 sandera lainnya akan dibebaskan selama lima minggu ke depan.

    Kementerian Kehakiman Israel juga menerbitkan daftar lebih dari 700 orang yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan tersebut.

    Pembebasan ini tidak akan dimulai sebelum pukul 4 sore waktu setempat pada hari Minggu.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gencatan Senjata Israel-Hamas Mulai Besok, Houthi Setop Operasi Militer jika Agresi di Gaza Berhenti – Halaman all

    Gencatan Senjata Israel-Hamas Mulai Besok, Houthi Setop Operasi Militer jika Agresi di Gaza Berhenti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gencatan senjata di Jalur Gaza direncanakan dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    Menjelang gencatan senjata di Gaza, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman, menyampaikan rencana operasi militernya terhadap Israel.

    Mohammed al-Bukhaiti, anggota biro politik Houthi, mengatakan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas “mengakhiri perang tetapi tidak mengakhiri konflik”.

    Sejak November 2023, Houthi telah memprotes perang Israel di Gaza dengan meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke Tel Aviv.

    Houthi juga menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    “Peran Yaman dalam mendukung Gaza efektif dan menentukan karena ia telah mencekik musuh dan sekutunya serta merugikan mereka banyak hal, jadi kami perkirakan permusuhan terhadapnya akan terus berlanjut dengan cara yang berbeda,” kata Mohammed al-Bukhaiti, Jumat (17/1/2025), dilansir Al Jazeera.

    “Kami menegaskan bahwa operasi militer kami akan berhenti ketika agresi berhenti, dan bahwa kebebasan navigasi adalah hak umum bagi semua negara dan bukan hak selektif bagi siapa pun,” tambahnya.

    Sementara itu, Kabinet Israel telah menyetujui kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza yang akan membebaskan puluhan sandera yang ditawan di sana dan menghentikan perang selama 15 bulan dengan Hamas.

    Hal itu membuat kedua pihak selangkah lebih dekat untuk mengakhiri pertempuran.

    Gencatan Senjata Harus Dimulai Sesuai Rencana

    Gencatan senjata di Jalur Gaza harus dimulai pada Minggu (19/1/2025) sesuai rencana, meskipun para negosiator perlu menyelesaikan ‘masalah’ di menit-menit terakhir.

    Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

    “Tidak mengherankan bahwa dalam proses dan negosiasi yang sangat menantang dan menegangkan ini, Anda mungkin mendapatkan jalan keluar yang longgar,” kata Antony Blinken dalam konferensi pers di Washington, Kamis (16/1/2025), dikutip dari Arab News.

    “Kami sedang menyelesaikan jalan keluar yang longgar itu saat kita berbicara,” sambungnya.

    Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan para pihak membuat kemajuan yang baik dalam menyelesaikan hambatan-hambatan di menit-menit terakhir.

    “Saya pikir kita akan baik-baik saja,” kata pejabat itu kepada Reuters.

    Sebelumnya pejabat itu mengatakan, satu-satunya perselisihan yang tersisa adalah mengenai identitas beberapa tahanan yang ingin dibebaskan Hamas.

    Utusan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump berada di Doha dengan mediator Mesir dan Qatar yang bekerja untuk menyelesaikannya, kata pejabat itu.

    Tahap Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

    Tahap Pertama

    Tahap pertama dimulai pada Minggu (19/1/2025), menurut mediator Qatar.

    Diberitakan AP News, berikut ini hal-hal terkait kesepakatan gencatan senjata:

    Penghentian pertempuran selama enam minggu akan dimulai, membuka negosiasi untuk mengakhiri perang.
    Sebanyak 33 dari hampir 100 sandera akan dibebaskan selama periode tersebut, meskipun tidak jelas apakah lebih dari separuhnya masih hidup.
    Amerika Serikat mengatakan fase ini juga mencakup penarikan pasukan Israel dari daerah berpenduduk padat di Gaza. Itu akan memungkinkan banyak warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah-rumah mereka yang tersisa. Banyak lingkungan telah hancur menjadi puing-puing.
    Bantuan kemanusiaan akan melonjak, dengan ratusan truk memasuki Gaza setiap hari.
    Rincian akhir yang masih dikerjakan termasuk daftar ratusan tahanan Palestina yang akan dibebaskan.

    Tahap Kedua

    Tahap kedua lebih sulit, berikut rinciannya:

    Negosiasi untuk fase ini akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.
    Tahap ini akan mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria.
    Pasukan Israel akan mundur dari Jalur Gaza.
    Namun, Israel mengatakan tidak akan menyetujui penarikan penuh sampai kemampuan militer dan politik Hamas dihilangkan.
    Hamas mengatakan pihaknya tidak akan menyerahkan sandera terakhir sampai Israel menarik semua pasukannya.

    Tahap Ketiga

    Tahap ketiga menyerukan pemulangan jenazah para sandera yang masih berada di Gaza dan dimulainya pembangunan kembali besar-besaran di Gaza, yang masih harus dibangun kembali selama puluhan tahun.

    Belum jelas pula siapa yang akan menanggung biayanya.

    Ilustrasi – Tank Pasukan Israel di wilayah Gaza Utara dalam operasi militer darat di wilayah kantung Palestina tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Diketahui, kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

    Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

    Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

    Hal ini membuka jalan bagi lonjakan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, tempat mayoritas penduduk telah mengungsi, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kedinginan.

    Deretan truk bantuan berbaris di kota perbatasan Mesir, El-Arish, menunggu untuk menyeberang ke Gaza, setelah perbatasan dibuka kembali.

    Perdamaian juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk mengakhiri gangguan terhadap perdagangan global dari gerakan Houthi Yaman yang berpihak pada Iran yang telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah.

    Pemimpin gerakan tersebut, Abdul Malik Al-Houthi, mengatakan kelompoknya akan memantau gencatan senjata dan melanjutkan serangan jika dilanggar.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 46.876 warga Palestina dan melukai 110.642 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Pelantikan Trump Digelar Indoor Gegara Cuaca Dingin, Pertama dalam 40 Tahun

    Pelantikan Trump Digelar Indoor Gegara Cuaca Dingin, Pertama dalam 40 Tahun

    Terakhir kali pelantikan Presiden AS dipindahkan ke dalam ruangan karena cuaca yang sangat dingin terjadi tahun 1985 silam, ketika pelantikan kedua Presiden Donald Reagan. Suhu dingin pada saat itu menurun drastis hingga ke minus 23 derajat Celsius hingga minus 29 derajat Celsius.

    Perkiraan suhu di Washington DC pada Senin (20/1) mendatang adalah sekitar minus 7 derajat Celsius ketika waktu pelantikan Trump. Diperkirakan udara akan terasa lebih dingin lagi dengan adanya angin dingin.

    Dengan pelantikan digelar di dalam ruangan, Trump mengatakan para pendukungnya dapat menyaksikan seremoni tersebut via layar besar yang disediakan di dalam Capital One Arena, sebuah arena basket dan hoki profesional di pusat kota Washington DC yang mampu menampung 20.000 orang.

    Dikatakan juga oleh Trump bahwa parade kepresidenan, yang seharusnya melibatkan marching band dan kelompok-kelompok lainnya yang berjalan di Pennsylvania Avenue hingga ke Gedung Putih, akan dialihkan ke Capital One Arena.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana parade kepresidenan akan digelar di dalam arena olahraga tersebut. Trump mengatakan dirinya akan bergabung dengan kerumunan orang yang berkumpul di Capital One Arena setelah dilantik.

    Sementara itu, di sisi lain, perubahan lokasi pelantikan ini berarti tidak akan ada perbandingan jumlah orang yang hadir dalam pelantikan Trump dengan pelantikan sebelumnya.

    Setelah pelantikan periode pertamanya tahun 2017 lalu, Trump marah dengan laporan media yang menyebut jumlah orang yang hadir di National Mall — taman lanskap yang menghadap Gedung Capitol — jauh lebih sedikit dibandingkan pelantikan periode pertama Presiden Barack Obama tahun 2009.

    (nvc/idh)

  • Calon Menhan AS Pete Hegseth Dukung Israel Lenyapkan Semua Anggota Hamas

    Calon Menhan AS Pete Hegseth Dukung Israel Lenyapkan Semua Anggota Hamas

    GELORA.CO  – Calon menteri pertahanan (menhan) Amerika Serikat, Pete Hegseth, menegaskan dukungannya terhadap Israel. Dia menilai Israel berhak untuk membunuh semua anggota Hamas.

    Pernyataan itu disampaikan Hegseth kepada anggota Senat pada 14 Januari lalu terkait penunjukannya sebagai menhan oleh presiden terpilih Donald Trump.

    “Saya mendukung Israel untuk menghancurkan dan membunuh semua anggota Hamas,” kata Hegseth, kepada anggota komite militer Senat.

    Dia juga menegaskan, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) di bawah kendalinya akan terus membantu kemampuan militer Israel.

    Pidato Hegseth di Senat sempat terhenti beberapa kali akibat teriakan para demonstran yang menentang pemilihan dirinya sebagai menhan. 

    Teriakan para demonstran di antaranya menyebutnya sebagai “Misoginis” dan “Zionis Kristen”. Polisi lalu menggiring demonstran ke luar ruangan.

    Hegseth sempat tersandung kasus, pernah membayar seorang perempuan untuk tutup mulut terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukannya. 

    Hegseth mengakui telah membayar perempuan tersebut, namun dia membantah melakukan kekerasan seksual. Dia berdalih hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. 

    Kasus ini berlangsung sebelum Hegseth ditunjuk Trump sebagai menhan atau saat dia menjadi host di stasiun televisi Fox News.

    Timothy Parlatore, pengacara Hegseth, membenarkan soal pembayaran tersebut. Namun dia menegaskan kliennya tetap tidak bersalah.

    Jumlah uang yang dibayar hanya sedikit, tujuannya untuk menyelesaikan tuduhan tersebut. 

    Kliennya khawatir tuduhan itu bisa merusak kariernya di Fox News, apalagi di tengah gencarnya kampanye #MeToo, gerakan yang berubah skalanya menjadi global untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang dialami para pesohor dunia.

    Kasus ini menjadi ramai diangkat surat kabar The Washington Post pada 15 November. Artikel itu menyertakan sebuah memo yang dikirim perempuan yang mengaku sebagai korban Hegseth kepada tim transisi pemerintahan Trump.

    Trump tak terpengaruh dengan kasus itu dan tetap menominasikannya

  • AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

    AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah AS dibawah kepemimpinan Joe Biden mengumumkan aturan baru terkait pembatasan chip komputer canggih dan teknologi kecerdasan buatan (AI) buatan pabrik AS.

    Dengan aturan tersebut distribusi global Chip AI asal AS tak bisa lagi diekspor ke sejumlah negara di dunia. Para pejabat mengatakan aturan baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan “AI dunia berjalan sesuai rencana Amerika”.

    Adapun pemblokiran ini dilakukan di tengah melonjaknya permintaan untuk chip AI Nvidia ke dalam jajaran perusahaan paling bernilai di dunia.

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing. Kendati demikian, Departemen Perdagangan AS beralasan AI mumpuni memiliki potensi memperburuk risiko keamanan nasional yang signifikan, jika ada di tangan yang salah.

    “Aturan ini menjauhkannya dari tangan “aktor jahat” yang dapat menggunakannya untuk mengancam Amerika Serikat, termasuk dengan memungkinkan pengembangan senjata pemusnah massal, mendukung operasi siber ofensif yang kuat, dan membantu pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengawasan massal,” kata Departemen Perdagangan AS.

    Peraturan baru soal kontrol ekpor chip AI ke pasar global akan mulai berlaku 120 hari sejak diterbitkan. Dengan ini, aturan akan berlaku efektif sekitar bulan April 2025.

    Pasca kebijakan diberlakukan, hanya negara-negara sekutu dekat AS yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari AS. Sementara pasokan chip sejumlah negara akan dibatasi sesuai dengan kelompoknya.

    Laporan TrendForce yang dikutip BBC International merinci, kontrol ekspor chip AI ini turut dibagi menjadi tiga tingkatan (tier) berdasarkan negara yang memenuhi syarat.

    Khusus negara Tier 1 yang merupakan sekutu utama AS seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Taiwan, dan Australia dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS.

    Perusahaan-perusahaan dari negara-negara ini diizinkan untuk memasang beberapa prosesor mereka di negara-negara Tier 2, tapi dibatasi untuk tidak melebihi 7 persen dari kapasitas mereka di negara Tier 2 mana pun.

    Bagi negara Tier 2 termasuk di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin, memiliki batasan akses ke chip pengolah grafis (GPU) khusus pemrosesan kecerdasan buatan (AI) hingga 50.000 GPU untuk periode 2025-2027.

    Jika dilihat dari petanya, Indonesia dan Malaysia sejauh ini masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Sementara Tier 3 yang terdiri dari negara-negara seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara sepenuhnya dilarang mengakses teknologi AI AS.

    Ambisi AS Jadi Pemimpin AI Pasar Global

    Kebijakan ini diklaim dapat membantu AS membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional negara paman Sam itu.

    Sejak Oktober 2022, pemerintah AS telah memberlakukan rangkaian kontrol ekspor, yang memblokir akses semikonduktor canggih ke China untuk mencegah penggunaannya bagi aplikasi militer.

    AS percaya mereka masih unggul 6 hingga 18 bulan dalam pengembangan AI dibanding negara rival seperti China. Dengan adanya pembatasan ekspor chip AI ini, AS yakin bisa mempertahankan keunggulan tersebut serta mencegah teknologi jatuh ke tangan negara yang berisiko mengancam kepentingan AS.

    Kebijakan Trump Tuai Kritikan

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing., pembatasan ini dikhawatirkan bisa menjadi hambatan bagi sejumlah negara yang berusaha memposisikan dirinya sebagai pusat data global.

    Karena aturan ini berpotensi menghentikan investasi dan pembangunan pusat data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global.

    Salah satu perusahaan yang disebut akan terdampak aturan pembatasan ekspor chip AI ini adalah Nvidia. Menurut perusahaan, jika aturan ini diterapkan, bukan berarti mengurangi ancaman, melainkan hanya melemahkan daya saing global Amerika.

    “Dengan mencoba mengatur hasil pasar dan menekan persaingan sebagai ‘urat nadi’ inovasi aturan baru pemerintahan Biden mengancam akan menyia-nyiakan keunggulan teknologi yang diperoleh Amerika dengan susah payah,” kata perusahaan itu.

    Uni Eropa juga menyatakan keberatan, mereka menilai pembatasan ini tidak adil mengingat negara-negara Uni Eropa adalah mitra dagang dekat AS.

    Sementara itu China menentang keras kebijakan baru Biden. Kementerian Perdagangan China mengancam mengambil tindakan balasan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Aturan itu telah secara serius menyabotase regulasi pasar, tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, mengacaukan rantai industri maupun pasokan global, serta merusak kepentingan China, AS, dan komunitas bisnis di negara-negara di seluruh dunia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

     

  • Eks Pejabat CIA Dihukum 20 Tahun Bui Usai Bocorkan Rencana Israel Serang Iran

    Eks Pejabat CIA Dihukum 20 Tahun Bui Usai Bocorkan Rencana Israel Serang Iran

    Jakarta –

    Mantan pejabat CIA, Asif Rahman (34), terancam hukuman 20 tahun penjara atas penyebaran informasi rahasia. Dia diduga membocorkan dokumen intelijen Amerika Serikat soal rencana serangan balasan tentara Israel ke Iran.

    Dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), Asif Rahman bekerja untuk CIA sejak tahun 2016. Dia lalu ditangkap oleh FBI di Kamboja pada November 2024.

    Rahman menghadapi hukuman 20 tahun penjara setelah mengaku bersalah di pengadilan federal di Virginia atas dua tuduhan penyimpanan dan transmisi informasi pertahanan nasional yang disengaja.

    Menurut pengajuan pengadilan, Rahman, pada tanggal 17 Oktober 2024, mencetak dua dokumen rahasia mengenai ‘sekutu asing Amerika Serikat dan rencana tindakannya terhadap musuh asing’.

    “Dia memotret dokumen-dokumen itu dan menggunakan program komputer untuk mengedit gambar-gambar itu sebagai “upaya menyembunyikan sumbernya dan menghapus aktivitasnya,” bunyi keterangan di pengadilan.

    Rahman kemudian mengirimkan dokumen-dokumen itu kepada “beberapa orang yang dia tahu tidak berhak menerimanya” sebelum merobek-robeknya di tempat kerja.

    “Rahman juga menghancurkan beberapa perangkat elektronik, termasuk perangkat seluler pribadi dan router internet yang dia gunakan untuk mengirimkan informasi rahasia,” kata pengajuan pengadilan tersebut.

    Iran diketahui melepaskan hampir 200 rudal balistik ke Israel pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagai pembalasan atas pembunuhan tokoh senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah yang didukung Teheran.

    Israel membalas dengan gelombang serangan terhadap sasaran militer di Iran pada akhir Oktober.

    Menurut The Washington Post, dokumen-dokumen tersebut, yang dihasilkan oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional AS, menggambarkan latihan penerbangan dan pergerakan amunisi di lapangan terbang Israel. Kebocoran itu menyebabkan para pejabat Israel menunda serangan balasan mereka.

    “Tuan Rahman mengkhianati kepercayaan rakyat Amerika dengan secara tidak sah membagikan informasi rahasia pertahanan nasional yang dia bersumpah untuk melindunginya,” kata Asisten Jaksa Agung Matthew Olsen dalam sebuah pernyataan.

    (ygs/ygs)

  • Bank Dunia Proyeksikan Ekonomi Negara Berkembang Melambat Tahun Ini – Halaman all

    Bank Dunia Proyeksikan Ekonomi Negara Berkembang Melambat Tahun Ini – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Bank Dunia meminta negara-negara berkembang agar bersiap menghadapi tahun-tahun yang lebih sulit di masa datang.

    Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan ekonomi negara berkembang menunjukkan tanda-tanda perlambatan dan hanya sedikit negara yang akan naik dari status berpenghasilan rendah ke status berpenghasilan maju dalam 25 tahun ke depan. 

    Itu berarti ratusan juta orang diperkirakan akan tetap menderita kemiskinan ekstrem, kelaparan dan kekurangan gizi.

    “Negara-negara berkembang, yang memulai abad ini dengan lintasan untuk menutup kesenjangan pendapatan dengan negara-negara terkaya, semakin tertinggal,” ujar Indermit Gill, kepala ekonom Bank Dunia dilansir Business Time,

    Bank tersebut mencatat dalam laporan tersebut bahwa ekonomi pasar berkembang dan negara berkembang – yang meliputi Tiongkok, India, dan Brasil berkontribusi sekitar 60 persen dari pertumbuhan global sejak tahun 2000, dua kali lipat dari pangsa mereka pada tahun 1990.

    Namun, mereka kini menghadapi ancaman eksternal dari langkah-langkah proteksionis dan fragmentasi geopolitik, serta hambatan dalam menerapkan reformasi struktural.

    Laju negara-negara berpendapatan rendah dan negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita sekitar 3 dolar AS per hari mengalami stagnasi.

    Menurut Bank Dunia, perekonomian dunia diperkirakan melandai,  tumbuh 2,7 persen pada tahun ini dan tahun depan, tidak berubah dari proyeksi sebelumnya pada bulan Juni.

    Angka tersebut bahkan berada di bawah rata-rata 3,1 persen sebelum pandemi Covid-19, terlalu lemah untuk membantu negara-negara miskin mengejar ketertinggalan dari negara-negara kaya.

    Perlambatan ekonomi ini terjadi usai terjadinya gangguan pada komoditas dan rantai pasokan imbas ketegangan geopolitik pasca perang Rusia di Ukraina sejak 2022, lalu perang Israel melawan Hamas dan Hizbullah sejak tahun lalu.

    Masalah ini semakin diperparah dengan adanya perubahan kebijakan perdagangan yang diterapkan Presiden terpilih AS Donald Trump, meningkatnya persaingan antara AS dan Tiongkok hingga menciptakan tekanan dalam perdagangan global.

    Serangkaian masalah ini yang membuat tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia khususnya negara-negara berkembang.

    Bahkan sejak tahun 2000, masih ada 26 negara yang mengalami stagnasi akibat pertumbuhan yang lemah.

    “Negara-negara berkembang tidak seharusnya berilusi tentang perjuangan yang akan datang: 25 tahun ke depan akan menjadi pekerjaan rumah yang lebih berat dari 25 tahun terakhir,” tulis Gill.

     

  • Trump Dilantik Minggu Depan, Deretan Bos Raksasa Teknologi Bakal Hadir

    Trump Dilantik Minggu Depan, Deretan Bos Raksasa Teknologi Bakal Hadir

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kurang dari satu minggu lagi, pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan digelar.

    Upacara Pelantikan Presiden AS ke-60 Donald Trump akan berlangsung di Gedung Kongres AS (US Capitol) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Upacara ini dijadwalkan pada pukul 12 siang waktu setempat.

    Sejumlah tokoh teknologi dijadwalkan hadir pada pelantikan Trump. Sejauh ini ada beberapa nama yang disebut akan hadir, termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg.

    Berikut daftar tamu bos teknologi di pelantikan Trump pekan depan.

    Elon Musk

    Elon Musk dijadwalkan akan hadir dan diperkirakan duduk di dekat Trump saat pelantikan, karena hubungannya yang dekat dengan Trump.

    Musk telah diberikan posisi di pemerintahan Trump, yakni Departemen Efisiensi Pemerintah, atau DOGE, sebuah badan non-pemerintah yang akan memberikan rekomendasi kepada Trump dan Kongres untuk memangkas pengeluaran federal.

    Ia diperkirakan akan memimpin komite tersebut bersama rekan miliarder Vivek Ramaswamy, yang kabarnya mengejar kursi di Senat.

    Musk dilaporkan akan memiliki ruang kantor sendiri di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower, yang bersebelahan dengan Gedung Putih. Ini memungkinkannya untuk terus memiliki akses ke Trump.

    Musk telah menyewa sebuah pondok di klub Mar-a-Lago milik Trump dalam beberapa minggu terakhir sehingga ia dapat memberikan saran kepada presiden yang akan datang di “Gedung Putih Musim Dingin” dan menyiarkan secara langsung saat ia bermain video game.

    Dia juga bergabung dengan Trump dalam sejumlah pertemuan dengan para pemimpin dunia dan sesama pemimpin teknologi, termasuk Jeff Bezos.

    Jeff Bezos

    Pendiri Amazon dan pemilik Blue Origin, Jeff Bezos, juga akan bergabung dengan Musk dalam pelantikan Trump.

    Amazon adalah salah satu perusahaan publik besar pertama yang diketahui menyumbang untuk pelantikan Trump. Amazon menyumbangkan US$1 juta dan merencanakan sumbangan terpisah sebesar US$1 juta dalam bentuk barang dengan menyiarkan acara tersebut di Amazon Video.

    Bezos seolah berusaha untuk menebus kesalahannya dengan presiden terpilih, yang sering berselisih dengan dia selama masa jabatan pertamanya terkait kontrak yang menguntungkan yang dikenal sebagai JEDI, yang pada awalnya diberikan kepada Microsoft.

    Pada Oktober, ia membatalkan rencana The Washington Post miliknya untuk mendukung saingan Trump dari Partai Demokrat.

    Bulan lalu, Bezos bertemu dengan Trump untuk makan malam di klub Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, bersama dengan Musk.

    “SEMUA ORANG INGIN MENJADI TEMAN SAYA!!!” Trump menulis di Truth Social keesokan paginya.

    Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg dilaporkan akan bergabung dengan Bezos dan Musk pada pelantikan karena ia terus mendekatkan diri dengan pemerintahan berikutnya.

    Selain menyumbang untuk dana peresmian, Meta telah menambahkan Dana White, CEO Ultimate Fighting Championship (EDR) dan sekutu Trump, ke dalam jajaran direksinya. Meta juga menghapus fitur cek fakta di platform media sosialnya untuk mendukung pemerintahan Trump.

    Kebijakan moderasi juga telah dibatalkan, dalam sebuah langkah yang dipuji oleh kaum konservatif tetapi dikritik oleh kelompok-kelompok yang khawatir bahwa hal tersebut akan memungkinkan antisemitisme, retorika anti-LGBTQ+, dan disinformasi menyebar.

    Sundar Pichai

    CEO Google Sundar Pichai diperkirakan akan bergabung dengan iring-iringan para pemimpin teknologi yang akan menghadiri pelantikan Trump, lapor Business Insider, mengutip seseorang yang mengetahui rencananya.

    Berita ini muncul tidak lama setelah perusahaannya menyumbang US$1 juta untuk dana pelantikan dan mengatakan bahwa mereka akan menyiarkan langsung acara tersebut di YouTube dengan tautan langsung yang ditampilkan di beranda platform berbagi video tersebut.

    Pichai juga mengungkapkan kegembiraannya untuk mengerjakan “Proyek Manhattan” untuk kecerdasan buatan (AI) menjelang pertemuan dengan Trump pada bulan Desember.

    Dalam acara DealBook Summit di The New York Times bulan lalu, Pichai mengatakan bahwa ia berharap Trump dapat membantu membangun infrastruktur untuk kecerdasan buatan.

    Hal ini kemungkinan akan membuat Google, dan perusahaan-perusahaan AI lainnya, bekerja sama dengan David Sacks, pemodal ventura yang dijuluki Trump sebagai “crypto and AI czar,” dan Mantan eksekutif Microsoft Sriram Krishnan, yang akan menjadi penasihat senior Trump di bidang AI.

    Shou Zi Chew

    The New York Times melaporkan bahwa CEO TikTok Shou Zi Chew akan menghadiri pelantikan Trump pada hari Senin. Pelantikan Trump ini bertepatan sehari setelah TikTok kemungkinan besar akan dilarang di Amerika Serikat.

    Chew diundang untuk duduk di posisi kehormatan di podium, di mana para tamu penting termasuk Zuckerberg, Bezos, dan Musk juga akan duduk.

    Ini adalah sebuah langkah yang menyoroti tidak hanya perubahan pandangan Trump terhadap TikTok, tetapi juga rencananya untuk menyelamatkan aplikasi ini agar tidak tendang dari negara tersebut.

    Perusahaan China ByteDance, yang telah menyatakan keengganannya untuk menjual TikTok, diberi waktu hingga 19 Januari untuk menemukan pembeli atau menghadapi larangan, yang akan membuat aplikasi ini tidak dapat diunduh di AS dan memblokir penyedia layanan internet AS.

    Mahkamah Agung saat ini sedang memperdebatkan apakah akan memblokir larangan tersebut.

    Trump telah meminta Mahkamah Agung untuk menunda penerapan larangan tersebut hingga ia mulai menjabat sehingga ia dapat memeriksa kasus ini dengan saksama.

    Pada Desember, Trump mengatakan bahwa dirinya memiliki “tempat yang hangat” di hatinya untuk TikTok, yang ia puji karena telah memberikan dukungan dari para pemilih yang lebih muda. Dia juga bertemu dengan Chew bulan lalu di klub Mar-a-Lago miliknya.

    Tim Cook

    CEO Apple Tim Cook berencana untuk menghadiri pelantikan Trump. Menurut Axios, ia menyumbangkan sekitar US$1 juta kepada komite pelantikan Trump tahun 2025.

    Cook adalah salah satu dari sedikit CEO teknologi yang belum pernah berselisih dengan Trump. Selama masa pemerintahan Trump yang pertama, Cook sering menelepon presiden saat itu, duduk di Dewan Penasihat Kebijakan Tenaga Kerja, dan menjamu Trump di kampus Apple di Austin, Texas.

    Pada t2019, setelah Cook berhasil meyakinkan Trump agar Apple mendapat pengecualian dari serangkaian tarif yang memengaruhi impor Tiongkok, Cook menghadiahkan salah satu Mac Pro pertama yang dibuat di fasilitas barunya di AS kepada presiden saat itu.

    Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News pada bulan Juni, Trump mengatakan bahwa ia menganggap Cook sebagai “pebisnis yang sangat baik.”

    “Saya percaya bahwa jika Tim Cook tidak menjalankan Apple, jika Steve Jobs yang menjalankannya, Apple tidak akan sesukses sekarang,” ujar Trump dalam sebuah episode PBD Podcast Oktober lalu.

    “Saya berpikir demikian karena saya pikir Tim Cook telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya tidak meremehkan Steve Jobs, tapi itu tidak akan sama.”

    (fab/fab)

  • China Ngamuk Besar, Beberkan Kejamnya Amerika

    China Ngamuk Besar, Beberkan Kejamnya Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – China makin tertekan menghadapi sanksi dagang dari Amerika Serikat (AS). Negara kekuasaan Xi Jinping tersebut akhirnya ngamuk dan melakukan investigasi terhadap subsidi pemerintah AS di sektor semikonduktor.

    China mengklaim subsidi gila-gilaan tersebut diduga merugikan perusahaan pembuat chip node yang sudah matang (mature-node) milik China.

    Kementerian Perdagangan China menjelaskan, tidak seperti chip mutakhir yang mendukung model kecerdasan buatan (AI), chip mature-node lebih murah, lebih mudah dibuat, dan digunakan untuk tugas-tugas yang tidak terlalu rumit, termasuk peralatan rumah tangga dan sistem komunikasi.

    Penyelidikan ini merupakan tindakan terbaru dalam kebijakan Beijing untuk membalas pembatasan Washington yang makin meluas kepada industri semikonduktor China.

    “Pemerintahan Biden telah memberikan sejumlah besar subsidi kepada industri chip dan perusahaan-perusahaan AS. Dengan demikian, perusahaan AS memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil dan mengekspor produk chip mature-node yang relevan ke China,” kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Jumat (17/1/2025).

    “Itu telah merusak hak dan kepentingan industri domestik China yang sah,” imbuhnya.

    Segera setelah pengumuman kementerian perdagangan, Asosiasi Industri Semikonduktor China menerbitkan pernyataannya sendiri yang mendukung penyelidikan tersebut.

    Asosiasi menyatakan bahwa kebijakan CHIPS dan Science Act dari pemerintahan Biden, yang pada tahun 2022 menjanjikan subsidi sebesar US$52,7 miliar untuk produksi, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja semikonduktor AS secara serius melanggar hukum dasar ekonomi pasar.

    Tuduhan Beijing menggemakan alasan pemerintahan Biden untuk mengumumkan kenaikan tarif pada semua impor chip China pada September, dan penyelidikan terhadap industri node chip yang sudah matang di China bulan lalu.

    Menurut Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, tindakan tersebut telah meningkatkan kapasitas, secara artifisial menurunkan harga, dan melukai persaingan dengan menggunakan dana negara Tiongkok.

    Washington juga telah memperketat kontrol ekspor selama tiga tahun terakhir yang menargetkan penjualan chip AI canggih buatan AS ke China.

    Tidak jelas tindakan pembalasan apa yang akan muncul dari penyelidikan pemerintah China, tetapi perusahaan-perusahaan AS seperti Intel yang menjual chip mature-node ke pasar China bisa terdampak. Intel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (fab/fab)

  • Mantan Karyawan Huawei Bikin FBI Ketar-ketir

    Mantan Karyawan Huawei Bikin FBI Ketar-ketir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) dan FBI sama-sama menyelidiki firma hardware telekomunikasi yang didirikan mantan senior Huawe. Penyelidikan itu untuk memastikan kemungkinan risiko keamanan dari operasional perusahaan.

    Didirikan pada 2014, Baicells Technologies membuka bisnisnya di Amerika Utara, lalu diperluas ke wilayah-wilayah lain. Perusahaan telah menyediakan alat telekomunikasi untuk 700 jaringan mobile komersial di setiap negata bagian AS, menurut situsnya.

    Departemen Perdagangan telah memanggil Baicells dalam proses penyelidikannya, menurut 4 sumber dalam. Regulator telekomunikasi AS, FCC, juga meminta dilakukan kajian lebih lanjut, menurut 2 orang yang familiar dengan isu ini.

    Sementara itu, FBI sudah mulai mencurigai peralatan telekomunikasi yang berasal dari China sejak 2019 silam, dikutip dari Reuters, Jumat (17/1/2025).

    Reuters pertama kali melaporkan investigasi yang dilakukan terhadap Baicells, baik dari FBI maupun Departemen Perdagangan. Laporan itu berdasarkan wawancara dengan lebih dari 30 pejabat dan mantan pejabat pemerintahan, 8 mantan karyawan Baicells, serta email FBI yang dilihat.

    Investigasi ini menunjukkan bahwa bertahun-tahun pasca sanksi tegas AS terhadap bisnis teknologi China seperti Huawei dan ZTE, Washington masih takut Beijing akan menggunakan alat telekomunikasi untuk memata-matai AS, kata pakar.

    Direktur Baicells Technologies berbasis Beijing, Sun Lixin, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya akan sepenuhnya kooperatif dengan berbagai proses yang diminta pemerintah AS.

    “Baicells sama sekali tidak percaya dengan adanya risiko keamanan terkait dengan produk-produk radio kami,” kata dia dalam sebauh pernyataan.

    FBI, Departemen Perdangangan, Departemen Kehakiman (DOJ), dan FCC, menolak berkomentar terkait penyelidikan ini.

    Pada bulan ini, Pentagon memasukkan Baicells ke dalam daftar 134 perusahaan yang dinilai bekerja sama dengan militer China, tanpa membeberkan bukti lebih lanjut.

    “Kami sangat tidak setuju dengan penunjukan Departemen Pertahanan dan bermaksud mengajukan banding,” kata Baicells.

    Penyelidikan terhadap Baicells muncul seiring dengan peningkatan kekhawatiran Washington terhadap upaya mata-mata dan peretasan yang dilakukan China. Beberapa saat lalu, kelompok hacker China dilaporkan berhasil membobol jaringan telekomunikasi AS dan membahayakan warga AS.

    (fab/fab)