kab/kota: Washington

Rusia-China Bahas Nasib Hubungan Mereka di Era Trump

Jakarta –

Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Presiden Cina Xi Jinping tentang kedekatan hubungan mereka sehari setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat.

Dalam panggilan video yang berlangsung lebih dari 1,5 jam pada Selasa (21/01), Putin dan Xi membahas prospektif hubungan negara mereka selama masa pemerintahan Donald Trump.

Keduanya punya hubungan pribadi yang kuat, dan semakin erat setelah Putin menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Cina menjadi pelanggan utama minyak dan gas Rusia dan sumber teknologi utama di tengah sanksi Barat yang luas terhadap Moskow.

Dalam percakapan dengan Xi, Putin menekankan bahwa hubungan Rusia-Cina didasarkan pada kepentingan bersama, kesetaraan, dan saling menguntungkan, dengan mencatat bahwa hubungan tersebut “tidak bergantung pada faktor politik internal dan lingkungan internasional saat ini.”

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

“Kami bersama-sama mendukung pengembangan tatanan global multipolar yang lebih adil, dan berupaya untuk memastikan keamanan yang tak terpisahkan di Eurasia dan dunia secara keseluruhan,” kata Putin kepada Xi dalam pernyataan yang disiarkan oleh TV pemerintah Rusia. “Upaya bersama oleh Rusia dan Cina memainkan peran penting dalam menstabilkan urusan global.”

Xi juga memuji eratnya kerja sama mereka dengan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Putin guna “memimpin hubungan Cina-Rusia ke tingkat yang lebih tinggi, mengatasi ketidakpastian lingkungan eksternal dengan stabilitas dan ketahanan hubungan Cina-Rusia,” dan “menjaga keadilan dan kewajaran internasional.”

Putin, Xi Jinping berharap hubungan positif dengan Trump

Meski mereka tidak secara langsung menyebut Trump dalam cuplikan panggilan telepon yang disiarkan di televisi, Kremlin mengatakan bahwa mereka menyinggung kemungkinan kontak dengan pemerintahan baru AS.

Presiden Cina berbicara melalui telepon dengan Trump pada hari Jumat (17/01) dan menyatakan harapan untuk hubungan positif dengan AS.

Trump mengancam akan mengenakan tarif dan tindakan lain terhadap Cina pada masa jabatan keduanya.

Penasihat urusan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, mengatakan kepada wartawan bahwa panggilan telepon Putin-Xi telah direncanakan sebelumnya dan tidak secara khusus dikaitkan dengan pelantikan Trump. Namun, ia mencatat bahwa Xi memberi pengarahan kepada Putin tentang hal itu.

Putin dan Xi Jinping menyatakan kesiapan untuk mengembangkan hubungan dengan Washington atas dasar saling menguntungkan dan saling menghormati jika tim Trump menunjukkan minat dalam hal itu, katanya.

Putin, yang belum berbicara dengan Trump, mengucapkan selamat kepadanya atas pelantikannya dalam pidato yang disiarkan televisi selama panggilan video dengan para pejabat dan menyambut baik niatnya untuk membuka dialog dengan Moskow.

Trump mengatakan kepada wartawan hari Senin (21/01) setelah menjabat bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah mengatakan kepadanya bahwa ia ingin membuat kesepakatan damai dan berharap Putin akan setuju. Trump menambahkan bahwa jika tidak mencapai kesepakatan, Putin berpotensi menghancurkan perekonomian Rusia.

Ushakov mengelak mengomentari pernyataan Trump, dengan mengatakan Kremlin sedang menunggu “proposal konkret yang dapat menjadi dasar untuk kontak.”

“Kami terbuka dan siap untuk dialog serius dengan pemerintahan baru AS mengenai konflik Ukraina, dan jika sinyal yang relevan datang dari Washington, kami akan menerimanya dan siap untuk melakukan pembicaraan,” katanya. Namun ia menambahkan bahwa Kremlin belum menerima sinyal tersebut.

Moskow siap “berdialog tentang Ukraina” dengan Trump

Berbicara kepada Dewan Keamanan Rusia pada hari Senin, Putin memuji keterbukaan Trump untuk berdialog. “Kami mendengar pernyataan dari Trump dan anggota timnya tentang keinginan mereka untuk memulihkan kontak langsung dengan Rusia,” kata Putin.

“Kami juga mendengar pernyataannya tentang perlunya melakukan segala hal untuk mencegah Perang Dunia III. Kami tentu menyambut baik pendekatan tersebut dan mengucapkan selamat kepada presiden terpilih AS atas pelantikannya.”

Putin juga menekankan bahwa dialog harus didasarkan pada “dasar yang setara dan saling menghormati, dengan mempertimbangkan peran penting negara kita dalam beberapa isu utama dalam agenda global, termasuk penguatan stabilitas dan keamanan global.”

Moskow terbuka untuk berdialog dengan pemerintahan Trump terkait Ukraina, kata Putin. Ia juga menekankan perlunya menghormati kepentingan Rusia dan menambahkan bahwa “hal terpenting adalah menyingkirkan akar penyebab krisis.”

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada hari Rabu (22/01) mengatakan Moskow melihat celah untuk menjalin kesepakatan dengan pemerintahan baru AS di bawah Presiden Donald Trump, kantor berita Interfax melaporkan.

“Saat ini, kami tidak dapat mengatakan apa pun tentang tingkat kapasitas pemerintahan yang akan datang untuk bernegosiasi, tetapi tetap saja, dibandingkan dengan keputusasaan dalam setiap aspek dari kepala Gedung Putih sebelumnya (Joe Biden), ada peluang, meskipun kecil,” kata Ryabkov, menurut Interfax.

ae/yf (AP, Reuters)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/01/2025 18:37
Elon Musk Diduga Salam Nazi Bikin Heboh Jerman

Washington –

Saat merayakan pelantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, Elon Musk diduga melakukan salam Nazi dengan mengangkat tangan kanannya. Hal ini menimbulkan kehebohan, termasuk di Jerman, tempat ideologi Nazi pernah berkembang pesat di era Adolf Hitler tapi kini dilarang.

Kecaman antara lain datang dari Michel Friedman, mantan ketua Central Council of Jews. Menurutnya, nakhoda SpaceX dan Tesla itu dengan jelas menunjukkan salam ‘Heil Hitler’. “Saya pikir, melakukan hal tabu itu sudah mencapai titik yang mengancam dunia bebas,” katanya.

Kecaman juga datang dari pihak lain di Jerman, terlebih Elon Musk juga mendukung partai Alternative fur Deutshcland (AfD) yang diduga neo Nazi. Elon Musk sendiri menanggapi biasa kritikan yang datang kepadanya.

“Sejujurnya, mereka perlu trik kotor yang lebih baik. Serangan bahwa semua adalah Hitler sangat melelahkan,” tulisnya di X.

Dikutip detikINET dari Guardian, Rabu (22/1/2025) Kai Uwe Herbst yang adalah seorang hakim di Berlin, menilai salam ala Nazi yang disengaja bisa menjadi bukti kriminal di bawah hukum Jerman. Namun perlu juga untuk membuktikan bahwa ada niat jahat dan individu itu tahu bahwa yang dilakukannya salam Nazi.

Di pihak lain, organisasi Anti Defamation League di Amerika Serikat menilai apa yang dilakukan Musk bukan salam Nazi. “Dia bertingkah canggung dalam momen antusiasme,” kata mereka.

Adapun Miriam Hollstein dari majalah Stern di Jerman menulis bahwa salam Musk itu tidak seharusnya banyak disorot. “Sorry, itu bukan salam Hitler dan tidak ditujukan seperti itu. Hentikan omong kosong ini. Ada cukup banyak hal yang bisa dikritik soal Musk,” cetusnya.

(fyk/fay)

22/01/2025 18:15
Diceramahi Soal Imigran-LGBTQ, Trump Ribut dengan Uskup Washington

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut seorang uskup di Washington untuk meminta maaf kepada publik setelah sang uskup menceramahi dirinya soal imigran dan LGBTQ. Trump menyebut sang uskup “tidak menyenangkan” dan menuduhnya sebagai pembenci dirinya.

Peristiwa itu, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), terjadi saat Trump menghadiri kebaktian di Washington National Cathedral pada Selasa (21/1) pagi, atau sehari setelah dirinya dilantik menjadi Presiden AS untuk masa jabatan kedua. Trump hadir bersama istrinya, Melania, dalam kebaktian tersebut.

Uskup Mariann Edgar Budde dari Episkopal Keuskupan Washington menyampaikan khotbah di Washington National Cathedral yang dihadiri Trump yang duduk di bangku terdepan. Dalam khotbahnya, Budde menyebut Trump telah menyebarkan ketakutan di kalangan imigran dan kelompok LGBTQ di AS dengan kebijakannya.

Trump mengeluarkan kebijakan pada Senin (20/1), setelah dilantik sebagai presiden, untuk menunda kedatangan para pencari suaka dan mengusir para migran yang masuk ke AS secara ilegal.

Trump juga menetapkan bahwa hanya dua jenis kelamin — laki-laki dan perempuan, tetapi tidak transgender — yang diakui di AS selama pemerintahannya.

Dari mimbar, Budde mengatakan kepada Trump yang tidak tersenyum: “Saya mohon belas kasihan Anda, Pak Presiden.”

Ketika ditanya usai kebaktian itu soal pendapatnya mengenai perkataan Budde, Trump tidak banyak berkata-kata. “Saya pikir itu bukan khotbah yang baik”.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/01/2025 17:51
Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Hubungan Lebih Baik – Halaman all

Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump

Tayang: Rabu, 22 Januari 2025 15:05 WIB

X/Twitter

Pemimpin Baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa yang dulu dikenal dengan Abu Mohammed al-Jolani

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Hubungan Lebih Baik

TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump atas pelantikannya dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, dan mengatakan bahwa ia berharap dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara.

“Dekade terakhir telah membawa penderitaan luar biasa bagi Suriah, dengan konflik yang menghancurkan negara kami dan mengganggu stabilitas kawasan. Kami yakin bahwa ia adalah pemimpin yang akan membawa perdamaian ke Timur Tengah dan memulihkan stabilitas di kawasan tersebut.”

AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain memberlakukan sanksi keras terhadap Suriah setelah tindakan keras oleh Presiden terguling Bashar al-Assad terhadap protes pro-demokrasi pada tahun 2011 yang berujung pada perang saudara.

Pada awal Januari, Washington mengeluarkan pengecualian sanksi untuk transaksi dengan lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan dalam upaya untuk memudahkan aliran bantuan kemanusiaan.

Suriah menyambut baik langkah tersebut, tetapi mendesak pencabutan sanksi sepenuhnya untuk mendukung pemulihannya.

SUMBER: Asharq Al-Awsat

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

22/01/2025 15:05
Siap-Siap! Trump Kirim Sinyal Mau Kenakan Tarif 10% ke China mulai Februari 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengindikasikan rencana pengenaan tarif 10% pada semua impor di China dapat terjadi pada bulan depan.

“Kita berbicara tentang tarif 10% pada China, berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Mungkin tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” kata Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/1/2025).

Komentar Trump yang muncul sehari setelah dia mengeluarkan ekonomi terbesar kedua di dunia dari negara-negara yang ingin segera menjadi sasarannya, menunjukkan bahwa penangguhan hukuman bagi China mungkin tidak akan berlangsung lama.

Selama kampanye dalam Pemilu, Trump berjanji untuk mengenakan tarif besar-besaran terhadap negara lain, termasuk tarif mengambang sebesar 60% untuk produk-produk China.

Setelah memenangkan pemilu, dia juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap China. Dia beralasan China membiarkan perdagangan gelap fentanil dan bahan kimia yang digunakan untuk membuat obat yang mematikan itu.

Selain itu, Trump juga mengancam pengenaan tarif sebesar 25% terhadap Meksiko dan Kanada jika mereka gagal membantu AS mengamankan perbatasannya.

Adapun, saham-saham China anjlok, dengan indeks acuan dalam negeri CSI 300 menuju penurunan pertamanya dalam lima hari dan indeks Hang Seng China Enterprises menjadi yang berkinerja terburuk di Asia.

Perbesar

Presiden AS Donald Trump berpidato setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-47 AS di US Capitol, Washington, Amerika Serikat pada Senin (20/1/2025). / Pool via Reuters-Kenny Holston

Meski level tarif 10% lebih rendah daripada potensi tarif sebesar 60% terhadap produk-produk China yang Trump terapkan selama kampanye pemilihannya, para investor bersiap menghadapi lebih banyak volatilitas.

“Ini akan semakin sulit dari sini. Ini adalah pengingat bahwa Trump akan melakukan sesuatu, karena hari pertama mungkin telah memberikan kesan yang salah kepada sebagian orang bahwa ia mungkin tidak akan melakukannya,” kata Xin-Yao Ng, seorang direktur investasi di abrdn Plc di Singapura.

Xin menambahkan, tarif yang lebih bertahap juga dapat menunda atau mengurangi kekuatan stimulus yang diinginkan pasar.

Pada Senin (20/1/2025) atau hari pertama masa jabatan barunya, Trump menunda perintah tarif khusus China, meskipun dia bermaksud untuk mengenakan pungutan sebesar 25% kepada Kanada dan Meksiko paling lambat tanggal 1 Februari 2025.

Trump malah memerintahkan pemerintahannya untuk menangani praktik perdagangan yang tidak adil secara global dan menyelidiki apakah Beijing telah mematuhi kesepakatan yangd ia tandatangani selama masa jabatan pertamanya, dengan mengadopsi pendekatan yang tampaknya lebih lambat terhadap China.

Keeseokan harinya, Trump juga secara khusus menyoroti Uni Eropa, yang menurutnya sangat buruk bagi AS.

“Negara-negara lain juga merupakan pelaku besar, Anda tahu itu bukan hanya China,” kata Trump. “Kami memiliki defisit $350 miliar dengan Uni Eropa. Mereka memperlakukan kami dengan sangat sangat buruk, jadi mereka akan dikenai tarif.”

Dia juga menegaskan kembali ancamannya sebelumnya untuk mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko. Trump mengatakan, kebijakan ini bukanlah upaya untuk memaksakan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas ketiga negara tersebut, tetapi karena mereka telah mengizinkan imigran ilegal dan narkoba masuk ke AS.

Tidak jelas di bawah kewenangan hukum apa Trump dapat memerintahkan penerapan tarif ini. Dalam perintah eksekutif pada hari Senin, dia memerintahkan para pejabat untuk menilai migrasi ilegal dan aliran fentanil dari Kanada, Meksiko, dan China dan melaporkannya paling lambat tanggal 1 April 2025.

22/01/2025 13:50
Donald Trump Rilis Kebijakan Cuma Akui 2 Kelamin, Apa Ada yang Lain?

Jakarta, CNBC Indonesia – Tak butuh waktu lama untuk Donald Trump mengeluarkan aturan baru setelah dilantik jadi presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2025 waktu setempat. Dia baru saja mengesahkan kebijakan hanya mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

Peraturan terbaru hanya mengklasifikasi biologis yang tidak dapat diubah sebagai laki-laki dan perempuan untuk dokumen yang dikeluarkan pemerintah, seperti paspor dan visa.

Selain itu, Trump juga mengamanatkan pemerintah menggunakan istilah jenis kelamin bukan gender. Dia mengatakan pemerintah akan mengakhiri kebijakan yang disebutnya sebagai rekayasa ras dan gender.

“Minggu ini saya akan mengakhiri kebijakan pemerintah untuk merekayasa ras dan gender secara sosial pada tiap aspek kehidupan publik dan pribadi,” jelasnya dalam pidato pelantikannya, dikutip dari Reuters, Rabu (22/1/2025).

Presiden AS Donald Trump memegang dokumen pada hari ia mengeluarkan perintah eksekutif dan pengampunan bagi terdakwa 6 Januari di Ruang Oval di Gedung Putih pada Hari Pelantikan di Washington, AS, 20 Januari 2025. (REUTERS/Carlos Barria)

Menurutnya, AS akan dibentuk untuk tidak membedakan-bedakan, termasuk warna kulit dan prestasi seseorang. “Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ucap Trump.

Hanya beberapa jam setelah dilantik, dia juga mencabut 78 perintah eksekutif dari presiden sebelumnya Joe Biden. Termasuk lusinan peraturan soal kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi pada kaum gay dan transgender.

Langkah penghapusan kebijakan itu juga telah ditanggapi oleh kelompok hak sipil dan hak asasi manusia. Mereka memastikan akan melindungi kaum minoritas dan menentang agenda presiden baru AS itu.

Menurut para pendukung HAM, pembatalan aturan itu jadi pukulan untuk kebijakan yang adil dan merusak kemajuan yang dicapai. Termasuk mengatasi hal-hal yang merampas kesempatan untuk kelompok terpinggirkan.

Beberapa perusahaan sebenarnya telah menjauh dari langkah kesetaraan dan keberagamaan. Sejauh ini hanya perusahaan seperti Costco dan Apple yang masih berkomitmen akan hal tersebut.

Jenis kelamin

Menurut National Geographic, kajian ilmiah memang menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan memang tidak terpisah dengan jelas seperti yang dipercaya sebelumnya.

Ilmu biologi yang dipelajari di sekolah menyatakan jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom seksual, yaitu kombinasi XX untuk perempuan dan kombinasi XY untuk laki-laki. Namun ternyata ditemukan orang dengan kromosom XY memiliki anatomi pria seperti penis dan hormon testoteron dengan fisiologi dan psikologi khas pria.

Fenomena ini terjadi karena setiap embrio mulai berkembang dengan sepasang organ primitif, kelenjar gonad primitif, yang kemudian berkembang menjadi gonad pria atau perempuan pada pekan ke-6 hingga ke-8. Perbedaan jenis kelamin biasanya dipicu oleh gen di kromosom Y, yaitu gen SRY, yang membuat kelenjar gonad proto bertransformasi menjadi testis.

Testis kemudian memproduksi testoteron dan hormon laki-laki lainnya (yang dikelompokkan sebagai androgen) yang memicu perkembangan prostat, scrotum, dan penis. Tanpa gen SRY, kelenjar gonad proto memproduksi menjadi ovarium yang menghasilkan hormon estrogen yang kemudian berkembang menjadi anatomi perempuan (vagina, klitoris, janin).

Namun, adakalanya gen SRY hilang atau tak berfungsi dengan baik sehingga embrio XY tidak bisa mengembangkan anatomi pria dengan “penuh”. Hasilnya, seorang dengan embrio XY lahir sebagai perempuan. Gen SRY juga bisa muncul di kromosom X. Hasilnya, embrio XX malah mengembangkan anatomi pria sehingga lahir sebagai laki-laki.

Variasi genetika lainnya juga bisa terjadi di luar “anomali” gen SRY seperti complete androgen insensitivity syndrome (CAIS). CAIS berarti sel embrio XY responsnya sangat minimum terhadap hormon pria. Meskipun gonad-proto berkembang menjadi testis dan hormon androgen dihasilkan, alat kelamin pria tidak berkembang. Bayi yang lahir jadi tampak seperti perempuan, dengan vagina dan klitoris, meskipun memiliki kromosom XY.

(dem/dem)

22/01/2025 13:40
Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

Jakarta –

Donald Trump telah mengonfirmasi semua ketakutan terburuk dari banyak politisi Jerman. Entah dengan mengancam untuk mengakhiri kebijakan perlindungan iklim dan menampar tarif impor untuk barang-barang Eropa, atau membayangkan imperialisme baru yang mengklaim Terusan Panama dan Greenland.

Meski demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru atas pelantikannya.

Scholz mendoakan “kekuatan dan kesuksesan” untuk tugas-tugas yang akan datang, dan menambahkan bahwa, “bersama-sama, kita dapat memberikan momentum penting di kedua sisi Atlantik untuk kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta kemakmuran dan pembangunan ekonomi.”

Namun Scholz tidak hadir di Washington, begitu pula pemimpin oposisi Jerman Friedrich Merz dari partai konservatif Christian Democratic Union (CDU). Trump hanya mengundang politisi yang berpikiran sama dengannya, seperti Perdana Menteri Italia Georgia Meloni dan Presiden Argentina Javier Milei.

Pesan diplomatik yang sensitif

Sebagian besar politisi Jerman mengisyaratkan atau secara terbuka menyatakan bahwa mereka lebih suka melihat kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang masuk ke Gedung Putih.

Hanya partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany (AfD), yang tampaknya menantikan pemerintahan Trump. Loyalis Trump, Elon Musk, secara terbuka mendukung AfD di platform X ketika ia menulis bahwa, “hanya AfD yang dapat menyelamatkan Jerman” dan menyebut Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten”.

Penilaian sensitif dari Duta Besar Jerman untuk AS, Andreas Michaelis, dinilai berkontribusi pada meningkatnya ketegangan trans-Atlantik. Sebuah pesan diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock yang berisi kritik keras terhadap Trump, bocor ke media.

Kandidat kanselir Jerman dari partai tengah-kanan CDU, Friedrich Merz, menganggap hal tersebut sebagai bencana bagi hubungan Jerman-Amerika.

“Ini adalah pukulan besar bagi reputasi pemerintah Jerman di Washington. Tidak seorang pun dari pemerintah federal ini akan dapat menemukan teman bicara di Washington dalam waktu dekat,” kata Merz dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran Jerman, Deutschlandfunk.

Merz: Orang Eropa harus bersatu

Ketika Kanselir Scholz mengambil sikap konfrontatif dan mengkritik tajam klaim Trump atas Greenland, Friedrich Merz justru bersikap lebih terbuka.

Menurut jajak pendapat, Merz memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya setelah pemilihan umum tanggal 23 Februari mendatang. Dalam hal ini, ia harus berhadapan langsung dengan Trump sebagai kepala pemerintahan Jerman.

Merz mengatakan bahwa ia berniat untuk bertemu dengan Trump “secara langsung” dan fokus untuk “menyatukan kepentingan Eropa.”

“Selama negara-negara anggota Eropa bersatu, mereka akan dihormati di dunia, termasuk di AS. Selama mereka terpecah belah, tidak ada yang akan menganggap kita serius,” kata Merz dalam sebuah pertemuan partai-partai Eropa kanan-tengah di Berlin.

“Jadi, dalam pandangan saya, ini adalah seruan terakhir untuk bertindak,” lanjutnya.

Dalam surat ucapan selamat untuk Trump, Merz menulis bahwa, “jika rakyat Jerman memberi saya mandat sebagai kanselir, akan menjadi salah satu prioritas saya untuk bekerja sama dengan Anda menuju babak baru dalam hubungan kita.”

‘Eropa siap menghadapi tarif’

Kamar Dagang dan Industri Jerman, atau DIHK, telah memperingatkan akan adanya konsekuensi serius terkait ancaman tarif impor AS.

“Dampak dari tarif baru AS akan serius bagi perekonomian Jerman,” kata Kepala Eksekutif DIHK Helena Melnikov kepada surat kabar Jerman, Rheinische Post.

Menurutnya, di Jerman, setiap empat pekerjaan bergantung pada ekspor, dan setiap pekerjaan kedua adalah industri.

Itulah sebabnya, berbeda dengan Merz, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Robert Habeck mengambil sikap yang lebih agresif: “Eropa sudah siap. Jika Amerika memberlakukan tarif yang tidak saya harapkan atau inginkan, Eropa pasti akan ada dalam posisi mengambil tindakan balasan, termasuk yang mempengaruhi ekonomi Amerika,” kata Habeck dalam sebuah wawancara dengan DW.

Habeck, yang tanggung jawabnya juga mencakup aksi iklim, menyebut penarikan diri Trump dari perjanjian iklim Paris sebagai “sinyal yang fatal bagi dunia.”

Namun di dalam negeri, ia juga harus menyaksikan isu-isu perlindungan iklim semakin terdesak dan semakin jauh dari agenda selama kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

Diundang atau tidak diundang

Ketika menjadi kanselir Jerman, Angela Merkel dari CDU berurusan dengan Trump selama masa kepresidenannya yang pertama. Kini, ia sekali lagi berbicara untuk melanjutkan kemitraan yang erat dengan AS.

Dalam memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan, politisi yang sudah lama berkecimpung di dunia politik ini secara terbuka mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dengan Trump pada saat itu.

Pada acara tahun baru partainya, Merkel berpendapat bahwa kemitraan trans-Atlantik Jerman dengan AS saat ini lebih penting daripada beberapa tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa hanya mungkin “untuk memastikan bahwa (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak memenangkan perang dan Ukraina tetap menjadi negara merdeka” dengan bantuan AS dan aliansi NATO.

Trump telah mengindikasikan bahwa ia ingin mengakhiri dukungan untuk Ukraina dan sebaliknya mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Putin. Ada kekhawatiran bahwa Ukraina harus memberikan “konsesi teritorial” untuk mencapai hal tersebut.

Sementara itu, partai sayap kanan AfD, yang masih terisolasi di parlemen Jerman, melihat bahwa mereka sedang naik daun berkat Trump.

AfD dan Trump memiliki kedekatan dalam isu-isu migrasi dan kebijakan energi. Namun, AfD juga berulang kali membuat pernyataan anti-Amerika. Meski demikian, kedekatan Trump dengan AfD terlihat jelas di Washington, di mana Kanselir Federal Olaf Scholz tidak diundang ke pelantikan, tetapi dua politisi AfD yang terkemuka, Tino Chrupalla dan Beatrix von Storch, hadir di sana.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/01/2025 13:11
Trump Pecat Wanita Pertama yang Jadi Bos Penjaga Pantai AS

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat Laksamana Linda Fagan sebagai kepala Penjaga Pantai AS, dengan alasan “kurangnya kepemimpinan”. Fagan merupakan wanita pertama yang memimpin salah satu dari enam angkatan bersenjata dalam militer AS tersebut.

Pemecatan Fagan, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Benjamine Huffman, dalam pernyataan pada Selasa (21/1) waktu setempat.

“Dia (Fagan-red) telah menjalani karier yang panjang dan cemerlang, dan saya berterima kasih atas pengabdiannya,” ucap Huffman dalam pesan kepada Penjaga Pantai AS.

Namun seorang pejabat senior DHS, yang mengawasi dinas tersebut, memberikan pernyataan yang jauh lebih kritis dengan menyebut Fagan diberhentikan “karena kurangnya kepemimpinan, kegagalan operasional, dan ketidakmampuan dalam mencapai target strategis Penjaga Pantai AS”.

Fagan, menurut pejabat senior DHS yang enggan disebut namanya tersebut, telah gagal dalam mengatasi ancaman keamanan perbatasan, salah mengelola akuisisi, termasuk helikopter-helikopter, dan memberikan “fokus berlebihan” pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Disebutkan juga oleh pejabat senior DHS tersebut bahwa terdapat “erosi kepercayaan” pada Penjaga Pantai AS karena cara mereka menangani penyelidikan tuduhan pelecehan seksual.

“Kegagalan untuk mengatasi permasalahan sistemis yang terungkap dalam penyelidikan ini telah menggarisbawahi budaya kepemimpinan yang tidak bersedia menjamin akuntabilitas dan transparansi,” imbuh pejabat senior DHS tersebut.

Lihat juga Video ‘Momen Pendukung Trump yang Terlibat Kerusuhan Capitol Dibebaskan’:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/01/2025 12:46
Berpakaian Terbuka di Pelantikan Trump, Tunangan Jeff Bezos Disorot

Washington –

Lauren Sanchez, mantan presenter televisi yang kini tunangan pendiri Amazon Jeff Bezos, menuai kritikan saat menghadiri pelantikan Donald Trump bersama pasangannya. Sebab, pakaiannya dinilai terlalu terbuka dan tidak sopan dalam acara yang resmi seperti itu.

Sanchez datang di pelantikan di United States Capitol Rotunda dengan mengenakan setelan serba putih rancangan desainer terkenal Alexander MCQueen, dengan bra di baliknya. Nah, pilihan pakaiannya itu jadi sasaran kritikan netizen, terlebih dia duduk di posisi istimewa bersama para orang terkaya.

“Calon istri Jeff Bezos, Lauren Sanchez, berpakaian sangat tidak pantas untuk acara kenegaraan. Seseorang seharusnya memberi tahu dia bahwa memamerkan bra renda putihnya tidak dapat diterima,” cetus seorang netizen.

“Sungguh sebuah bra terlihat dengan jelas. Padahal hari ini bukan event di klub malam,” tulis komentar selanjutnya.

Megyn Kelly, seorang presenter dan podcaster juga menyebut sudah kebiasaan Sanchez berpakaian kurang pantas. “Ini bukan pertama kalinya aku mengatakan bahwa dia berpakaian seperti wanita tuna susila karena memang demikian,” katanya seperti dikutip detikINET dari New York Post.

Bahkan viral CEO Meta, Mark Zuckerberg, terlihat diam-diam mengintip Sanchez. Zuckerberg yang duduk tepat di sebelah Sanchez tampak melinat bra Sanchez sehingga dibicarakan oleh para netizen.

Zuckerberg. Foto: New York Post

“Mark Zuckerberg siap untuk mempertaruhkan segalanya demi tunangan Jeff Bezos di pelantikan Donald Trump,” sebut sebuah akun di linimasa X.

Namun demikian, ada pula yang membela pilihan busana Sanchez. “Kamu benar-benar terlihat mengagumkan. Kamu sungguh adalah inspirasi bagi saya dan juga banyak wanita,” tulis seorang netizen.

Lauren Sanchez berpacaran dengan Jeff Bezos usai pendiri Amazon itu berpisah dengan istrinya, MacKenzie. Mereka diketahui sudah bertunangan sejak tahun 2023.

(fyk/rns)

22/01/2025 10:45
Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Pernyataan mengejutkan keluar dari Donald Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025).

Donald Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat.

Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

Kritik Trump Pada WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar

Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari WHO. (Tangkap layar ABC News)

“(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

“WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

Bukan Kali Pertama, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

Kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

Kantor pusat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva, Swiss. WHO menyerukan tindakan segera dan terpadu untuk menindaklanjuti temuan kasus kematian anak-anak di sejumlah negara usai mengonsumsi obat batuk sirup. (Global Times/VCG)

Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut.

Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut.

Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

“Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

Situasi Kesehatan Dunia Jika AS Keluar dari WHO

Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Prof Tjandra Yoga Aditama (HO/TRIBUNNEWS)

Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

“Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

“Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

“Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

Respon WHO, Masih Berharap AS Tak Keluar dari Keanggotaan

(Times of Israel)

Organisasi kesehatan dunia atau WHO buka suara terkait keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO.

Melalui keterangan tertulis, WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut.

WHO memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk warga Amerika dalam merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

Amerika Serikat merupakan anggota pendiri WHO pada tahun 1948 dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO sejak saat itu, bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya, termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif.

Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

“Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara.

“Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

Pengamat: Potensi Amerika Serikat jadi ‘Preman Dunia’ di Bawah Kendali Donald Trump 2.0

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri membeberkan soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia global usai Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat.

Menurut Yose, pemerintahan administrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump jilid dua dimungkinkan akan lebih kontroversial dibandingkan periode pertama Trump memimpin.

“Dan kemarin-kemarin juga dengan statement-statement yang diberikan itu kelihatan sekali bahwa presiden Trump dan administrasi nya itu akan menjadi kontroversial dibandingkan tahun tahun sebelumnya,” kata Yose saat media briefing dengan tema Pelantikan Trump Dinamika Baru persaingan AS-China dan Tantangan bagi Indonesia, di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Bahkan, pada hari ini atau belum tepat 24 jam Donald Trump dilantik, presiden yang berasal dari Republican Party tersebut sudah meneken beberapa kesepakatan.

Satu di antaranya keputusan Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement dan keluar sebagai anggota World Health Organization (WHO).

“Sudah ada beberapa eksekutif order yang sudah ditandatangani yang kemudian memperlihatkan bahwa berbagai tindak kontroversial itu akan dijalankan oleh presiden Trump sendiri,” kata dia.

“Jadi kelihatan nya ada keinginan dari administrasi baru ini untuk work the talk, apa yang mereka sudah kabarkan sudah beritakan sebelumnya,” sambung Yose.

Atas hal itu, Yose menilai kondisi tersebut harus diantisipasi ke depan dan jangan sampai setiap bangsa khususnya Indonesia, merasa terkejut dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang baru ini.

“Dan untuk itu kita di Indonesia juga perlu untuk mengantisipasi serta merespons dengan tepat berbagai kemungkinan-kemungkinan tadi,” beber dia.

Tak cukup di situ, Yose juga melihat kalau kebijakan Trump yang dinilai bakal menuai kontroversial itu akan turut didukung oleh banyak pihak.

“Catatan saya adalah bahwa ini kelihatan nya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh adminstrasi baru ini mendapatkan dukungan yang cukup luas dari berbagai pihak di Amerika Serikat sendiri,” kata dia.

“Baik itu dari, sisi pemerintahannya karena memang kita bisa lihat sendiri Republikan itu sendiri mendapatkan porsi dukungan yang cukup kuat di kongres serta juga di berbagai tempat-tempat yang lainnya,” sambung Yose.

Bahkan lebih jauh, beberapa pegiat bisnis yang berbasis di Amerika Serikat juga sudah mulai mengarah untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Trump.

Padahal menurut Yose, pada masa kepemimpinan Trump yang pertama, banyak pebisnis yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden berusia 78 tahun itu.

“Dan itu mungkin catatan yang pertama, jadi ada kecenderungan dukungan yang cukup kuat juga dari dunia usaha terutama yang datangnya dari Amerika Serikat sendiri tentunya ini diberikan dengan berbagai konsesi-konsesi yang ada,” ucap Yose.

Lebih lanjut, dia juga berpandangan kalau ke depan di sektor ekonomi, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump akan lebih mementingkan negaranya itu sendiri.

Terkait dengan itu tentunya menurut Yose, posisi geopolitik Amerika Serikat akan menjadi lebih penting.

Bahkan bukan tidak mungkin, Amerika Serikat ke depan akan banyak menarik diri dari beragam kesepakatan-kesepakatan internasional.

“Itu dalam rangka agar Amerika Serikat sendiri bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih unilateral dan menekan mitra-mitra atau negara-negara yang lainnya,” ujar dia.

Dalam momen ini, Yose berkelakar kalau bukan tidak mungkin, Amerika Serikat di bawah Donald Trump akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya lebih menekan kepada mitra negara.

Lebih jauh, dirinya menyebut, jika sebelumnya Amerika Serikat kerap disebut Polisi Dunia, maka bukan tidak mungkin ke depan Amerika Serikat akan bersikap sebagai Preman Dunia.

“Mungkin bisa dibilang secara bercanda ya, kalau dulu kita selalu komplain karena Amerika Serikat menempatkan diri sebagai polisi dunia, mengatur-atur dunia dan mencoba memberikan menetapkan rambu-rambu dunia, tapi ke depannya mungkin kita harus mengantisipasi ketika Amerika Serikat menjadi preman dunia,” kata dia.

Preman di sini artinya menurut Yose, Amerika Serikat akan membuat kebijakan yang sifatnya unilateral dengan menekan berbagai negara mitra untuk mengikuti keinginan mereka.

“Preman ini artinya memang maunya hanya menekan kepada berbagai negara-negara lain mitra-mitra lainnya untuk mengikuti keinginan atau interest mereka bahkan tidak mengindahkan rambu-rambu yang tadinya atau berbagai agreement-agreement yang tadinya dibuat oleh Amerika Serikat sendiri, ataupun juga bersama dengan negara-negara lainnya,” tukas dia.

(Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

22/01/2025 08:07