Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Seberapa Besar Dampak Mundurnya AS dari Perjanjian Iklim?

    Seberapa Besar Dampak Mundurnya AS dari Perjanjian Iklim?

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris untuk kedua kalinya.

    Dengan meratifikasi Perjanjian Iklim, AS sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar kedua di dunia berkomitmen membatasi pemanasan global pada 2 derajat Celcius. Target ini dicapai melalui dekarbonisasi ekonomi, serta dengan membantu negara-negara miskin melalui pendanaan proyek mitigasi dan adaptasi iklim.

    “Saya segera menarik AS dari tipuan berupa Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif di Washington. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri sendiri, sementara Cina mencemari lingkungan dengan impunitas.”

    Kementerian luar negeri Cina menanggapi dengan menyuarakan kekhawatiran atas penarikan diri AS. Cina bertanggung jawab atas sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca dunia. Juru bicara kementerian luar negeri Guo Jiakun mengatakan pihaknya akan secara aktif menanggapi perubahan iklim dan bersama-sama mempromosikan transisi menuju teknologi rendah karbon di dunia.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Drill, baby, drill”

    Dalam pidato pelantikannya, Trump menegaskan janji “drill, baby, drill,” dengan maksud memperluas penambangan cadangan minyak dan gas di AS yang dia klaim sebagai yang “terbesar” di dunia.

    Presiden baru AS juga diyakini akan segera membatalkan sejumlah besar kebijakan iklim utama yang sudah diberlakukan oleh pendahulunya Joe Biden, termasuk sebagian dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022.

    AS sempat keluar dari Perjanjian Iklim Paris pada masa jabatan pertama Trump. Tapi kemudian Biden mencabut keputusan tersebut saat dia menjabat pada tahun 2021.

    Apa dampak kebijakan Trump?

    Penarikan diri AS dari Perjanjian Iklim berpotensi fatal karena menghapus kewajiban negara untuk mengurangi jejak emisi, kata Laura Schfer dari LSM lingkungan dan hak asasi manusia Germanwatch.

    “Dalam dekade krusial untuk aksi iklim, hal ini, tentu saja, sangat disayangkan,” katanya, karena dapat memicu konsekuensi yang lebih luas. “Langkah AS bisa menjadi sinyal bagi negara lain untuk mengurangi komitmen mereka pada mitigasi iklim. Ini dapat mengurangi tekanan pada negara-negara penghasil emisi besar lainnya seperti Cina,” imbuhnya.

    “Emisi yang diproduksi AS memainkan peran besar dalam hal apakah kita akan tetap berada di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat,” katanya. Para ilmuwan mengatakan bahwa jendela untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 C dengan cepat tertutup.

    Amerika Serikat mengeluarkan sekitar 11% gas rumah kaca global. Berdasarkan Perjanjian Paris, negara diwajibkan untuk mencatat jumlah emisi dan menyerahkan target pengurangan setiap lima tahun. Target baru pengurangan emisi akan dipresentasikan sebelum awal Februari menjelang konferensi iklim COP30 yang berlangsung di Belem, Brasil, pada bulan November.

    Pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya mengajukan kontribusi yang ditentukan secara nasional, atau NDC. Di dalamnya, AS berkomitmen untuk mengurangi emisi bersih antara 61 dan 66% pada tahun 2035, dibandingkan dengan tingkat tahun 2005.

    “Menarik diri dari Paris pada dasarnya secara de facto menghapus NDC,” kata David Waskow, direktur Prakarsa Iklim Internasional di World Resources Institute yang berpusat di AS.

    “Yang penting tentang NDC dan apa yang dilakukan pemerintahan Biden adalah menetapkan penanda, poin orientasi, untuk apa yang perlu dilakukan Amerika Serikat terkait perubahan iklim. Jadi, pengurangan tersebut benar-benar memberikan efek sinyal yang jelas, semacam panduan bagi kota-kota dan negara bagian AS,” katanya.

    Trump dan KTT Iklim?

    Meskipun Trump bertindak cepat mengeluarkan AS dari Perjanjian Iklim Paris, perintahnya tersebut harus menunggu satu tahun sebelum resmi. Artinya, AS akan tetap menjadi bagian dari kesepakatan tersebut saat konferensi iklim COP berikutnya.

    Tidak jelas apakah pemerintah di Washington akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Tapi bisa dipastikan, peran AS akan berkurang. Para ahli mengatakan bahwa UE dan penghasil emisi terbesar di dunia, Cina, dapat bersiap untuk memperkuat kepemimpinan mereka dalam KTT Iklim.

    Waskow mengatakan ada harapan untuk perjanjian internasional bahkan tanpa AS.

    Karena bagaimanapun juga, “sebanyak 90% emisi global masih terwakili di dalam perjanjian iklim. Hal ini sangat penting,” tambahnya.

    Didaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kebakaran Hutan Los Angeles Merembet ke Utara, Gumpalan Asap Hitam Tebal Menjulang ke Langit – Halaman all

    Kebakaran Hutan Los Angeles Merembet ke Utara, Gumpalan Asap Hitam Tebal Menjulang ke Langit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebakaran hutan di Los Angeles merembet ke pegunungan utara.

    Api menghanguskan sekitar 21 kilometer persegi pepohonan dan semak belukar di lereng bukit sekitar Danau Castaic.

    Pihak berwenang memerintahkan ribuan warga untuk mengungsi.

    Asap hitam tebal yang berasal dari api terus menjulang tinggi ke langit, menciptakan pemandangan yang dramatis dan mengkhawatirkan.

    Petugas pemadam kebakaran di darat dan pesawat pengebom air berjuang keras untuk mengendalikan api.

    Mereka berusaha mencegah api yang dibawa angin bergerak ke selatan menuju komunitas yang lebih padat penduduknya di kaki bukit.

    Petugas pemadam kebakaran pada Rabu (22/1/2025) membenarkan kalau Kebakaran Hughes di wilayah Danau Castaic, Los Angeles County memicu perintah evakuasi kepada penduduk setempat.

    “Perintah ini dikeluarkan karena kebakaran tersebut menimbulkanancaman langsung terhadap kehidupan” warga,” papar pemadam kebakaran.

    “Api bergerak cepat dan semakin mendekat ke kawasan pemukiman,” jelas mereka.

    Diperkirakan 18.600 orang tinggal di masyarakat setempat.

    Berita televisi AS menunjukkan polisi berkeliling wilayah Castaic untuk mengingatkan warga agar segera mengungsi.

    Robert Jensen dari Departemen Sheriff Los Angeles menghimbau semua orang di area yang terkena dampak kebakaran untuk segera pergi.

    Dia berharap warga tidak mengalami nasib yang sama seperti sebagian orang dalam kebakaran hebat yang melanda area Eaton dan Palisades di Los Angeles.

    “Kami telah melihat kehancuran yang disebabkan oleh orang-orang yang gagal mengikuti perintah dalam kebakaran Palisades dan Eaton,” kata Jensen.

    “Saya tidak ingin melihat hal itu terjadi di komunitas kami. Jika Anda telah diberi perintah evakuasi, silakan keluar,” katanya.

    Sejauh ini kebakaran Los Angeles telah menewaskan 28 orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

    Universitas California San Diego membagikan video dramatis tentang awal Kebakaran Hughes di platform daring ALERTCalifornia.

    Video memperlihatkan awan asap tebal berkembang dengan cepat saat api menyebar di lereng bukit.

    Angin Santa Ana Bertiup Kencang

    Kebakaran itu diperparah oleh angin Santa Ana yang kencang dan kering yang bertiup kencang melewati area tersebut, mendorong gumpalan asap dan bara api yang besar di depan api.

    Petugas pemadam kebakaran dari Departemen Pemadam Kebakaran Kabupaten Los Angeles dan Hutan Nasional Angeles juga memadamkan api dari darat.

    Para ahli meteorologi menyatakan bahwa angin kencang dan kelembapan rendah menciptakan kondisi yang memungkinkan api menyebar dengan cepat.

    Trump Soroti Kebakaran Los Angeles, Bakal Tinjau Lokasi

    Pada Senin (20/1/2025), dalam pidato pelantikannya di Washington, DC, Presiden Donald Trump menyinggung kebakaran hutan yang menghancurkan di Los Angeles County, yang terjadi pada bulan Januari. 

    Kebakaran tersebut merupakan salah satu yang paling merusak yang pernah tercatat di California.

    Bencana ini mempengaruhi banyak area dan merenggut banyak nyawa serta harta benda.

    “Sejak beberapa minggu lalu, bahkan tanpa tanda-tanda pertahanan, kebakaran itu mengamuk di rumah-rumah dan masyarakat, bahkan memengaruhi beberapa orang terkaya dan paling berkuasa di negara kita, beberapa di antaranya sedang duduk di sini sekarang. Mereka tidak punya rumah sekarang,” kata Trump, dikutip dari NBC Los Angeles.

    Trump juga menekankan bahwa bencana seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi.

    “Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Keadaan akan berubah,” tegasnya.

    Akhir pekan sebelum pelantikan, Trump mengungkapkan rencananya untuk melakukan perjalanan ke California untuk melihat langsung dampak kebakaran tersebut. 

    “Saya akan melakukannya, mungkin pada akhir minggu ini,” katanya kepada acara “Meet the Press” di NBC waktu itu.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Kembali Tetapkan Houthi sebagai Organisasi Teror

    Trump Kembali Tetapkan Houthi sebagai Organisasi Teror

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menetapkan kelompok Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). Penetapan kembali dilakukan oleh Trump setelah sebelumnya pemerintahan mantan Presiden Joe Biden membatalkan penetapan FTO tersebut.

    Itu juga menandai kedua kalinya Trump menetapkan Houthi sebagai FTO, setelah mengambil kebijakan serupa pada masa jabatan pertamanya.

    Penetapan kembali Houthi sebagai FTO itu, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (23/1/2025), diumumkan oleh Gedung Putih dalam pernyataannya pada Rabu (22/1) waktu setempat.

    Houthi yang didukung Iran, mulai menyerang kapal militer AS dan kapal komersial di Laut Merah, juga kapal-kapal yang mereka klaim terkait Israel, setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober 2023 terhadap Tel Aviv yang memicu perang Gaza.

    Diklaim oleh Houthi bahwa serangannya merupakan solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel dalam perang melawan Hamas.

    Rekomendasi untuk menetapkan kembali Houthi sebagai FTO disampaikan kepada Biden pada bulan terakhir masa jabatannya. Namun Biden memilih untuk menyerahkan keputusan itu kepada pemerintahan yang akan datang.

    Washington Free Beacon menjadi media pertama yang melaporkan keputusan untuk kembali menetapkan Houthi sebagai FTO. Disebutkan bahwa perintah yang ditandatangani oleh Trump itu juga mengutuk Iran karena mendukung Houthi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Bikin Sederet Kebijakan Kontroversial, Bisakah Dijegal?

    Trump Bikin Sederet Kebijakan Kontroversial, Bisakah Dijegal?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah berjanji menerapkan perubahan yang signifikan untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden AS.

    Setelah pelantikannya, ia menandatangani serangkaian kebijakan, yakni deklarasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko, penetapan kartel narkoba sebagai organisasi teroris, dan pengampunan untuk mereka yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021.

    Selama masa kampanye, kandidat dari Partai Republik itu berjanji melaksanakan “deportasi terbesar” dalam sejarah AS, merampingkan birokrasi pemerintah, memotong pajak, dan memperkenalkan tarif baru untuk impor asing.

    Untuk mencapai tujuannya, Trump mengandalkan kendali Partai Republik atas Kongres dan mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung. Meski begitu, ini semua bukan tanpa pengawasan dan tantangan.

    Berikut adalah enam faktor yang menurut para ahli dapat membatasi rencananya.

    Keunggulan tipis Partai Republik di Kongres

    Partai Republik menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi keunggulannya tergolong tipis.

    Pada pemilihan umum November lalu, Partai Republik meraih 220 kursi, sementara Demokrat meraih 215 kursi. Sejak itu, dua anggota kongres Partai Republik telah mengundurkan diri, sementara satu anggota lain diperkirakan akan menyusul.

    “Itu adalah mayoritas paling tipis di zaman modern,” kata Profesor Mark Peterson, seorang ahli dalam studi kebijakan, hukum, dan ilmu politik di Universitas California, Los Angeles (UCLA), kepada BBC Mundo.

    Dia mengatakan Partai Republik “sangat bersatu”, tetapi bukan tanpa halangan untuk mengonsolidasikan mereka dalam untuk isu-isu yang rumit.

    Di Senat, Partai Republik memegang 53 kursi, sementara 47 kursi dipegang Partai Demokrat.

    Getty ImagesMike Johnson dari Partai Republik memimpin Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan mayoritas yang sangat tipis.

    Hal ini berarti Partai Republik tidak memperoleh mayoritas super 60 suara yang dibutuhkan untuk menghindari filibuster, yakni metode yang dipakai anggota parlemen guna menunda atau bahkan menggagalkan pemungutan suara.

    Namun, prosedur yang dikenal sebagai “rekonsiliasi” memungkinkan Senat untuk menyetujui langkah-langkah anggaran dengan mayoritas sederhana yakni dengan 51 suara.

    Partai Republik mungkin dapat mencapai beberapa tujuan mereka dengan mengemas langkah-langkah ke dalam proses ini, kata Peterson, tetapi “Partai Demokrat dapat menghentikan hampir semua hal lain”.

    Peterson menunjukkan bahwa selama paruh pertama masa jabatan pertamanya, Trump menguasai mayoritas di kedua kamar tetapi satu-satunya undang-undang utama yang disahkannya adalah RUU pemotongan pajak.

    Peradilan yang independen

    Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di AS. Presiden berhak memilih hakim saat kursi hakim kosong.

    Enam dari sembilan hakimnya saat ini berlatar konservatif, tiga di antaranya dicalonkan Trump selama masa jabatan presiden pertamanya. Namun, ini tidak menjamin bahwa semua putusan pengadilan inisiatif pemerintahannya akan terakomodasi.

    Mahkamah Agung memang mencabut perlindungan federal untuk hak aborsi pada tahun 2022 – didukung oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Trump – seperti yang dijanjikannya selama kampanye tahun 2016.

    Getty ImagesMahkamah Agung AS saat ini didominasi oleh kelompok konservatif, namun lembaga ini tidak selalu memberikan keputusan yang diinginkan Trump.

    Namun, Mahkamah Agung justru menegakkan beberapa perlindungan yang diatur lewat beleid jaminan kesehatan- yang dikenal sebagai Obamacare – serta beberapa regulasi terkait pencegahan diskriminasi di tempat kerja bagi individu LGBT.

    Mahkamah Agung juga menolak upaya pembatalan hasil pemilihan presiden tahun 2020 dan mengakhiri program Daca, yang melindungi sebagian migran yang memasuki AS secara ilegal saat masih anak-anak.

    Di luar Mahkamah Agung, menurut Pew Research Center, 60% hakim pengadilan distrik yang aktif dicalonkan oleh presiden dari Partai Demokrat, sementara hanya 40% yang dicalonkan oleh Partai Republik.

    Peterson mencatat bahwa hakim dipandu oleh hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung. Peterson mengatakan peradilan “tetap menjadi cabang ketiga pemerintahan yang signifikan dengan independensi yang tinggi”.

    Getty ImagesMahkamah Agung menyimpulkan upaya Trump untuk mengakhiri program untuk para imigran, Daca, sebagai perbuatan melanggar hukum.

    Pemerintah negara bagian dan lokal

    Struktur federal AS membatasi pengaruh Gedung Putih terhadap pengambilan kebijakan di negara-negara bagian.

    Amandemen ke-10 konstitusi AS memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah negara bagian. Di antara wewenang tersebut adalah pengawasan keamanan, kesehatan, pendidikan, tunjangan sosial, hukum pidana, peraturan ketenagakerjaan, dan hukum properti.

    Sementara, pemerintah tingkat kabupaten dan kota berwenang menangani keselamatan publik, perencanaan kota, dan penggunaan lahan.

    Getty ImagesPemerintah Los Angeles mengeluarkan peraturan “kota perlindungan” pada November 2024 untuk melarang penggunaan anggaran dan pegawai negara bagian untuk menjalankan operasi imigrasi.

    Peterson yakin Demokrat akan memanfaatkan kewenangan ini untuk menantang pemerintahan Trump di tingkat yang lebih lokal.

    Peterson mencatat bahwa California, tempat tinggalnya, adalah negara bagian terbesar di AS dan “ekonomi terbesar kelima” di dunia.

    “Tidak semuanya demokratis, liberal, atau progresif, tetapi sangat condong ke arah itu,” katanya.

    Peterson mengharapkan California dan banyak negara bagian lain untuk “melakukan apa pun yang dapat dilakukannya, baik untuk melakukan hal-hal yang terlepas dari apa yang diinginkan Pemerintahan Trump atau untuk menantang pemerintahan Trump – seperti Texas dan negara bagian lain yang telah menantang pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama di masa lalu”.

    Saat ini, 23 dari 50 negara bagian AS dipimpin gubernur dari Partai Demokrat.

    Beberapa rencana Trump, seperti deportasi massal, akan memerlukan dukungan di tingkat lokal.

    Berkaca dari realita itu, kebijakan pusat berpotensi menghadapi perlawanan di tingkat negara bagian, atau pemerintahan di tingkat yang lebih lokal.

    Banyak kota dan negara bagian telah mendeklarasikan bahwa mereka siap menjadi “tempat perlindungan” bagi para migran, yang mana berlawanan dengan dengan pemerintah federal.

    Para pejabat publik

    Getty ImagesBiro Investigasi Federal (FBI) adalah salah satu lembaga pemerintah yang ingin diubah oleh Trump.

    Selama masa jabatan pertama Trump, para Republikan mengeluh bahwa mereka dibatasi dalam melaksanakan agenda karena perlawanan dari pejabat terkait pelayanan publik.

    Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, Trump pernah menandatangani perintah eksekutif, yang mengizinkan dirinya memecat ribuan pegawai publik. Kemudian Trump menggantinya dengan para pendukungnya.

    Mantan Presiden Joe Biden mencabut tindakan ini, tetapi Trump kembali memberlakukan tindakan serupa pada hari pertama masa jabatan keduanya. Ia juga memerintahkan para pegawai federal yang bekerja dari jarak jauh untuk kembali bekerja di kantor.

    Kelompok konservatif yang dekat dengan Trump telah menyusun basis data orang-orang yang mereka anggap cocok untuk menggantikan pejabat yang kini masih bertugas.

    Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional, telah meluncurkan gugatan hukum terhadap perintah baru tersebut.

    Peterson memperkirakan kebijakan-kebijakan kontroversial Trump terkait layanan publik berpotensi menghadapi perlawanan dari lembaga hukum, politik, dan serikat pekerja.

    Masyarakat sipil dan media

    Trump kemungkinan akan terus menghadapi kritik dari media yang condong ke liberal dan organisasi masyarakat sipil, seperti American Civil Liberties Union (ACLU).

    ACLU yang memiliki 1,7 juta anggota mengatakan akan mencoba memblokir beberapa usulan Trump.

    ACLU menilai kebijakan Trump sejauh ini menyebabkan keluarga imigran terpecah, ancaman kesehatan reproduksi, dan membuat pengunjuk rasa serta lawan politik rentan terhadap tindakan keras pemerintah federal.

    Sebagian lawan Trump menaruh perhatian media, terutama setelah Washington Post dan LA Times enggan menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat presiden menjelang pemilihan.

    Kala itu, keduanya diperkirakan akan mendukung pesaing Trump dari Partai Demokrat, yakni Kamala Harris.

    Getty ImagesSelama masa jabatan pertama Trump, banyak organisasi masyarakat sipil mengorganisir protes dan mengambil tindakan hukum untuk menghalangi agenda pemerintah federal.

    Pemilik Washington Post, yang juga pendiri Amazon dan miliarder, yakni Jeff Bezos, mengatakan keputusan itu dibuat sebagai reaksi atas berkembangnya persepsi publik soal soal “media yang bias”.

    Pada Desember 2024, Bezos mengumumkan perihal donasinya untuk biaya pelantikan Trump dan ikut dalam makan malam di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida.

    Pemilik LA Times, Patrick Soon-Shiong, yang juga seorang miliuner, mengatakan ia khawatir dukungan terhadap seorang kandidat akan memperburuk kondisi perpecahan di negara tersebut.

    Dukungan publik

    Trump diperkirakan akan memantau opini rakyat mengenai dirinya. Peterson menjelaskan bahwa Trump memperoleh 49,9% suara – kurang dari setengah pemilih – dan hanya unggul 1,5 poin persentase dari Harris.

    “Itu salah satu kemenangan tipis bagi seorang presiden,” katanya.

    Peterson menambahkan bahwa tidak semua orang yang memilih Trump mendukung semua kebijakannya.

    Kelompok ini adalah anggota Partai Republik yang secara pribadi tidak menyukai Trump tetapi berharap penurunan pajak dan penyederhanaan regulasi.

    Sementara sebagian pemilih Trump masuk kategori pemilih yang menganggap sang pengusaha sebagai calon yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi.

    Para analis menunjukkan bahwa beberapa anggota Partai Republik memilih Trump tetapi tidak mendukung semua kebijakannya. (Getty Images)

    Dua kelompok ini dapat menjadi penekan pemerintah untuk memoderasi beberapa kebijakan Trump.

    Faktor ini juga dinilai bakal menjadi perhatian Trump guna mempertahankan popularitas, serta menjaga peluang Partai Republik terpilih kembali dalam pemilihan paruh waktu 2026.

    Selain itu, beberapa pakar mengatakan janji Presiden Trump untuk meningkatkan ekonomi dan menurunkan inflasi mungkin akan terganggu oleh beberapa rencananya yang lain, seperti tarif dan deportasi migran.

    Ekonom John Cochrane dari Hoover Institution mengatakan pertanyaan krusial mengenai pemerintahan Trump adalah bagaimana Trump akan mengatasi ketegangan antara kubu pro-bisnis dalam koalisinya dan “para nasionalis” yang berfokus pada isu-isu seperti kontrol perbatasan dan persaingan dengan China.

    “Jelas, kedua kubu tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan,” kata Cochrane.

    “Itulah isu utamanya, dan itulah sebabnya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Tuduh China Kendalikan Terusan Panama, Benarkah?

    Trump Tuduh China Kendalikan Terusan Panama, Benarkah?

    Jakarta –

    Dalam pidato pertamanya sejak menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump, mengulangi pernyataan yang telah disampaikannya beberapa hari lalu: bahwa dia meyakini “tentara China yang hebat, sayangnya secara ilegal mengoperasikan Terusan Panama”.

    Klaim tersebut telah dibantah oleh pejabat di Kota Panama dan Beijing.

    Presiden Panama, Jose Raul Mulino, bahkan berulang kali menyebut hal itu sebagai “omong kosong” dengan menekankan “sama sekali tidak ada campur tangan China di terusan tersebut.

    Dalam beberapa minggu terakhir, Trump mengancam bakal mengambil paksa Terusan Panama dan menuding kalau tarif yang terlampau tinggi diberlakukan terhadap kapal-kapal Amerika klaim lain yang disanggah oleh otoritas Panama.

    Jalur air strategis, yang dilalui sekitar 5% arus perdagangan maritim dunia ini, dikelola oleh Otoritas Terusan Panama, sebuah badan pemerintah Panama dan bukan oleh tentara China.

    Namun, klaim Trump yang tidak akurat mencerminkan kekhawatiran di antara beberapa pejabat AS tentang investasi signifikan China di terusan tersebut serta infrastruktur di sekitarnya.

    Sejarah Terusan Panama

    Secara historis, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam membangun dan mengelola jalur yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik.

    Pembangunannya selesai pada 1914.

    Terusan itu lantas berada di bawah kendali AS hingga 1977, ketika Presiden Jimmy Carter menandatangani perjanjian untuk menyerahkan terusan tersebut secara bertahap ke Panama, yang disebut Trump sebagai “konyol”.

    Sejak 1999, Otoritas Terusan Panama, yang dimiliki oleh pemerintah Panama tetapi beroperasi secara independen, mempunyai kendali eksklusif atas operasi jalur air antarsamudra tersebut.

    Getty ImagesPembangunan kanal itu selesai pada tahun 1914.

    Perjanjian yang diteken oleh AS dan Panama itu menetapkan bahwa terusan tersebut akan tetap netral secara permanen.

    Namun AS berhak untuk mencegah setiap ancaman atas kenetralan Terusan Panama dengan menggunakan kekuatan militer yang merujuk pada kesepakatan yang ada.

    Apa peran China?

    Tidak ada bukti yang menunjukkan pemerintah China mengendalikan kanal tersebut, tapi keberadaan perusahaan-perusahaan China memang sangat terasa di sana.

    Sejak Oktober 2023 hingga September 2024, China menyumbang 21,4% dari volume kargo yang melintasi Terusan Panama, menjadikannya pengguna terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

    Dalam beberapa tahun terakhir, China juga telah berinvestasi besar-besaran di pelabuhan dan terminal di dekat kanal.

    Dua dari lima pelabuhan yang berdekatan dengan kanal yakni Balboa dan Cristobal, yang masing-masing terletak di sisi Pasifik dan Atlantik, telah dioperasikan oleh anak perusahaan Hutchison Port Holdings sejak 1997.

    Perusahaan tersebut merupakan anak usaha CK Hutchison Holdings, konglomerat yang berbasis di Hong Kong yang didirikan oleh pengusaha Hong Kong Li Ka-shing.

    Perusahaan itu mempunyai pelabuhan di 24 negara, termasuk Inggris Raya.

    Getty ImagesPresiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Panama pada tahun 2018.

    Pengoperasian pelabuhan-pelabuhan ini memberi CK Hutchison Holdings banyak informasi strategis yang sangat berguna soal kapal-kapal yang melintasi jalur air tersebut, ujar Ryan Berg yang merupakan Direktur Program Amerika di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    “Ada ketegangan geopolitik yang meningkat dan bersifat ekonomi antara Amerika Serikat dan China,” kata Berg.

    “Informasi tentang kapal-kapal kargo akan sangat berguna jika terjadi perang rantai pasokan,” sambungnya.

    Meskipun bukan milik China, Berg berkata ada kekhawatiran di Washington tentang kendali yang mungkin dilakukan Beijing terhadap perusahaan tersebut.

    Namun, CK Hutchison Holdings tidak menanggapi pertanyaan BBC.

    Baca juga:

    Menurut Andrew Thomas, seorang profesor di Universitas Akron yang menulis buku tentang kanal tersebut, tender untuk mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan ini memiliki sedikit pesaing.

    “Pada saat itu, Amerika Serikat tidak peduli dengan pelabuhan-pelabuhan itu dan Hutchison tidak keberatan,” ujarnya.

    Perusahaan-perusahaan China, baik milik swasta maupun negara, juga telah memperkuat kehadiran mereka di Panama dengan investasi hingga miliaran dolar untuk terminal kapal pesiar dan jembatan yang akan dibangun di atas kanal tersebut.

    “Segala tindakan China ini”, sebagaimana disebut Thomas mungkin memotivasi Trump membuat klaim bahwa kanal itu “dimiliki” oleh China.

    Tapi penggunaan besar-besaran China atas pelabuhan-pelabuhan tersebut, tidak sama dengan kepemilikan, tegas Thomas.

    Beijing telah berulang kali mengatakan hubungan China dengan Amerika Latin terwujud dalam bentuk “kesetaraan, saling menguntungkan, inovasi, keterbukaan, dan manfaat bagi masyarakat.”

    Apa kepentingan China di Panama?

    Lokasi strategis Panama membuat China selama bertahun-tahun bersaing untuk meningkatkan pengaruhnya di negara itu dan memperluas jejaknya di benua yang secara tradisional dianggap sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat tersebut.

    Pada 2017, Panama memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin ikatan formal dengan China, yang menandai kemenangan besar bagi diplomasi China.

    Getty ImagesAnggota kru kapal kontainer China, Cosco Shipping Rose berdiri di dek, saat tiba di Cocoli yang baru diresmikan selama kunjungan Presiden China Xi Jinping, di Terusan Panama, pada 3 Desember 2018.

    Beberapa bulan kemudian, Panama menjadi negara Amerika Latin pertama yang bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China, sebuah proyek infrastruktur dan investasi global senilai triliunan dolar.

    Republik Dominika, El Salvador, Nikaragua, dan Honduras mengikuti kemudian dan juga memutuskan hubungan dengan Taipei demi Beijing.

    China perlahan-lahan memperluas kekuatannya dengan membuka Institut Konfusius pertamanya di negara itu dan memberikan hibah untuk membangun jalur kereta api.

    Perusahaan China juga mensponsori “kursus pelatihan media” bagi jurnalis Panama.

    Apa kata warga di Panama?

    Anggota komunitas Tionghoa di Panama mengatakan kepada BBC bahwa mereka hampir tidak memperhatikan pernyataan Trump.

    Generasi demi generasi keluarga Tionghoa telah menetap di negara itu.

    Dora Gao, warga Tionghoa yang pindah ke Kota Panama lebih dari satu dekade lalu untuk membuka restoran, berkata jejak China “ada di mana-mana di Panama.”

    “Apa yang dikatakan Trump [tentang tentara] tidak berdasar dan menggelikan,” kata Gao.

    Getty ImagesAnggota komunitas Tionghoa di Panama hampir tidak memperhatikan pernyataan Trump.

    “Saya kira dia merasa terancam oleh pengaruh China yang semakin besar di Panama.”

    Banyak warga Panama juga bingung dengan pernyataan Trump.

    “Saya menghabiskan tiga bulan dengan akses penuh untuk mengerjakan sebuah buku tentang serikat pilot Terusan Panama dan menyeberangi terusan itu bolak-balik sebanyak 15 kali,” ujar jurnalis lokal, Tito Herrera kepada BBC.

    “Saya belum pernah melihat tentara China menjaga Terusan Panama atau apa pun yang berhubungan dengan itu.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Kirim 1.500 Tentara Tambahan ke Perbatasan Meksiko

    Trump Kirim 1.500 Tentara Tambahan ke Perbatasan Meksiko

    Washington –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan penambahan personel tentara ke perbatasan Meksiko. Ada 1.500 personel tambahan yang diutus ke area perbatasan.

    Dilansir AFP, Kamis (23/1/2025), keamanan perbatasan adalah prioritas Trump. Bahkan Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS dan Meksiko di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden AS.

    Dengan adanya penambahan ini, jumlah tentara aktif yang dikerahkan di sana menjadi 4.000 personel. Pasukan tambahan itu terdiri dari 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir.

    “Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menambah 1.500 tentara di perbatasan selatan Amerika Serikat,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt kepada wartawan dilansir AFP, di Gedung Putih, Amerika Serikat.

    Seorang pejabat senior militer AS di Pentagon yang tidak mau disebut namanya bercerita sebetulnya, marinir dikirim untuk membantu pemadaman kebakaran hutan yang meluluhlantakkan California. Namun, Trump mengubah kebijakan dan marinir dipindahkan ke perbatasan.

    “Pasukan ini akan bekerja pada penempatan penghalang fisik dan misi perbatasan lainnya. Operasi pertama bagi mereka akan dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan, mereka sedang bergerak sekarang,” kata pejabat senior militer tersebut.

    “Kami juga mengantisipasi mungkin ada beberapa tambahan aset intelijen, pengawasan dan dukungan lintas udara yang akan dipindahkan ke perbatasan untuk meningkatkan kesadaran situasional,” tambah pejabat itu.

    Penjabat Menteri Pertahanan AS Robert Salesses berbicara mengenai deportasi migran. Nantinya, militer AS juga akan membantu penerbangan deportasi migran ke luar negeri.

    “Departemen akan menyediakan angkutan udara militer untuk mendukung penerbangan deportasi DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri) terhadap lebih dari lima ribu orang asing ilegal dari sektor San Diego, California, dan El Paso, Texas,” kata Salesses dalam sebuah pernyataan.

    “DHS akan memberikan penegakan hukum dalam penerbangan, dan Departemen Luar Negeri akan mendapatkan izin diplomatik yang diperlukan dan memberikan pemberitahuan kepada negara tuan rumah,” tambahnya.

    Upaya deportasi akan melibatkan sekitar 100 personel militer AS.

    (isa/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JENEWA — Keputusan mengejutkan diungkapkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025). Ia memerintahkan negara yang sekarang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    WHO pun buka suara terkait pernyataan yang diungkapkan Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden AS.

    Melalui keterangan tertulis, WHO merespon pernyataan Trump. 

    WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut. Lembaga ini bahkan ungkap ‘kenangan manis’ bersama negara besar ini dalam upaya pemeberantasan penyakit dan membangun sistem kesehatan global.

    Berikut ulasan Tribunnews.com.

    Amerika dan Perannya Pada Sejarah Berdirinya WHO

    Masih dikutip dari keterangan tertulisnya, WHO mengenang sejarah berdirinya lembaga ini dan peran Amerika Serikat.

    Amerika termasuk jajaran negara anggota WHO yang berperan dalam terbentuknya organisasi ini pada tahun 1948.

    Terhitung sejak tahun itu, Amerika Serikat dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO.

    Amerika bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya memiliki peran penting. 

    Termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif.

    Kenangan Manis WHO dan Amerika Serikat

    WHOt. (CBS News)

    WHO menjelaskan bagaimana kolaborasi Amerika di Lembaga ini begitu banyak meninggalkan ‘kenangan manis’.

    WHO bersama negara-negara anggota termasuk Amerika memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia.

    Perlindungan ini juga dirasakan manfaatnya untuk warga Amerika.

    WHO menandai kolaborasi ini salah satunya ialah upaya merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

    Diantara kenangan manis iyu adalah pemberantasan wabah cacar dan polio.

    Monkeypox atau cacar monyet (freepik)

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Data berbagai sumber, pada 2022 lalu, Amerika tercatat sebagai satu dari kawasan yang paling terdampak wabah cacar monyet.

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa pada Rabu (27/7/2022) menyatakan hal ini.

    Pada tahun sama, di bulan Agustus mengutip Our World in Data, kasus positif cacar monyet di skala global Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi tertinggi dalam skala global.

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara.

    Oleh sebab itu, WHO berharap Amerika Serikat tetap ada di organisasi ini. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    AS Keluar dari Keanggotaan WHO Adakah Dampaknya untuk Indonesia?

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin(18/11/2024). (Tribunnews/Jeprima)

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan WHO tidak memiliki dampak langsung terhadap Indonesia.

    Sekalipun soal pendanaan, Budi menyebut hal ini tidak signifikan berdampak kepada Indonesia.

    Indonesia hanya mendapat porsi sedikit pembiayaan tersebut.

    Diketahui, Amerika Serikat banyak menyumbang WHO untuk melakukan pencegahan penyakit menular dinegara-negara berkembang di Asia Tenggara .

    “Itu berdampak pada pendanaan WHO. Di RI nggak terlalu banyak dapat dari WHO,” kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Trump Kritik WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Ramai sebelumnya, pernyataan mengejutkan dari Donald Trump. Ia Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Jadi Penyandang Dana Terbesar, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Sehari setelah dilantik, Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan rencana untuk memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada impor barang-barang buatan Tiongkok, berlaku  mulai 1 Februari 2025. (CNBC International)

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Pengamat kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama. (istimewa)

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Amerika Keluar dari WHO Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia?

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

     

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

  • Eropa Siapkan Jurus Hadapi ‘Serangan’ dari Trump

    Eropa Siapkan Jurus Hadapi ‘Serangan’ dari Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Uni Eropa akan menanggapi setiap tarif yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan cara yang proporsional. Hal ini diutarakan Komisaris Uni Eropa untuk Ekonomi, Valdis Dombrovskis di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Rabu (22/1/2025).

    Dalam keterangannya, Dombrovskis mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mempertahankan ekonomi Benua Biru dari sejumlah ancaman perdagangan yang sempat dialamatkan Trump. “Jika ada kebutuhan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi kami, kami akan menanggapi dengan cara yang proporsional,” kata Dombrovskis kepada CNBC International, dikutip Rabu (22/1/2025).

    Dombrovskis mengatakan AS dan Eropa adalah sekutu strategis, dan penting bagi mereka untuk bekerja sama, baik secara geopolitik maupun ekonomi. “Kami siap untuk mempertahankan nilai-nilai kami dan juga kepentingan dan hak-hak kami jika itu diperlukan,” tambahnya.

    Dombrovskis menambahkan pihaknya juga sedang berupaya mempertahankan hubungan dagang yang baik dengan AS. Ia dan pejabat Eropa lainnya memperingatkan bahwa tarif akan mencederai ekonomi kedua pihak.

    “Penting untuk mempertahankan hubungan perdagangan dan investasi ini karena fragmentasi ekonomi global ini akan terjadi, dan ada risiko nyata hal ini terjadi, dan IMF memperkirakan bahwa itu akan berarti pengurangan PDB dunia hingga 7%,” tambah Dombrovskis.

    “Kami ingin mempertahankan hubungan ekonomi dengan AS. Kami memiliki hubungan perdagangan dan investasi bilateral terbesar dan “menikmati hubungan ekonomi paling terintegrasi di dunia.”

    Sejak pelantikannya pada Senin, Trump telah mengulangi ancamannya untuk mengenakan tarif pada barang-barang Uni Eropa yang memasuki AS. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa Uni Eropa “sangat, sangat buruk sehingga akan mengenakan tarif.”

    Neraca perdagangan telah menjadi momok khusus bagi Presiden Trump. Uni Eropa tercatat mengalami surplus perdagangan barang dengan AS pada tahun 2023, tetapi defisit dalam jasa selama periode yang sama.

    Pada tahun 2023, Uni Eropa mengekspor barang senilai lebih dari 502 miliar euro ke AS. Di sisi lain, Brussels mengimpor volume melebihi 340 miliar euro dari Washington, sehingga menghasilkan surplus.

    China juga kena

    Selain Eropa, Trump mengatakan bahwa timnya tengah membahas tarif 10% untuk barang asal China. Hal ini berlaku paling cepat per 1 Februari mendatang.

    Ia menyebut biaya ini diberlakukan lantaran Beijing yang selalu mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada, yang juga merupakan partner dagang strategis Washington.

    “Kita berbicara tentang tarif 10% untuk China berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Mungkin tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” ungkapnya.

    Pernyataan ini pun membuat Yuan China melemah hingga diperdagangkan pada 7,2796 terhadap dolar AS.

    Fentanil adalah obat adiktif yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian akibat overdosis setiap tahun di AS. Mengurangi pasokan obat terlarang, yang sebagian besar diproduksi di China dan Meksiko itu, telah menjadi area di mana Washington dan Beijing telah sepakat untuk bekerja sama.

    Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa ia berbicara dengan Presiden China Xi Jinping melalui telepon tentang fentanil dan perdagangan. Pernyataan pihak China mengatakan Xi menyerukan kerja sama dan menyatakan hubungan ekonomi kedua negara saling menguntungkan.

    AS adalah mitra dagang terbesar China. Impor China dari AS turun 0,1% dalam dolar tahun lalu, sementara ekspor tumbuh 4,9%, menurut data resmi yang diakses melalui Wind Information.

    Data tersebut menunjukkan surplus perdagangan China dengan AS pada tahun 2024 adalah US$ 361 juta, lebih tinggi dari US$ 316,9 juta yang dilaporkan pada tahun 2020, tahun terakhir masa jabatan pertama Trump. Saat itu, Gedung Putih telah menaikkan tarif atas barang-barang China.

    “Jika AS mengenakan tarif tambahan sebesar 10% pada China dan China menanggapinya dengan cara yang sama, PDB AS akan berkurang US$ 55 miliar selama empat tahun pemerintahan Trump kedua, dan US$ 128 miliar lebih sedikit di China,” kata Peterson Institute for International Economics yang berbasis di AS dalam sebuah laporan pada tanggal 17 Januari.

    (pgr/pgr)

  • Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan diplomasi khasnya dengan musuh-musuh Washington. Ia secara terbuka berteman dengan Rusia dan Korea Utara sementara secara terpisah memberikan tekanan pada China dan Iran.

    Melansir Reuters, Rabu (22/1/2025), Trump kali ini menghadapi tantangan yang berbeda: kelompok antagonis AS yang lebih bersatu yang semakin dekat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    Trump, yang mulai menjabat pada hari Senin, telah berjanji untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, mengekang program nuklir Iran, dan melawan China sambil membangun militer AS.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjalin “kemitraan tanpa batas,” dengan Beijing memberi Rusia dukungan ekonomi yang dibutuhkannya untuk mempertahankan perangnya di Ukraina.

    Pada Selasa, Putin dan Xi mengusulkan pendalaman lebih lanjut dari kemitraan strategis mereka selama panggilan telepon yang panjang setelah Trump dilantik sebagai presiden AS.

    Rusia juga telah menandatangani pakta strategis dengan Korea Utara pada Juni 2024 dan Iran pada Jumat.

    Pengelompokan empat musuh AS, yang baru-baru ini disebut oleh Joe Biden untuk Choma sebagai “aliansi yang tidak suci,” mengakibatkan hilangnya pengaruh bagi AS dan mitranya, kata para analis.

    “Dilema bagi Trump, yang telah menyatakan keinginan untuk ‘berhubungan baik dengan Rusia,’ dan yang mencoba menekan China dalam perdagangan, adalah bahwa kemitraan Moskow dengan Beijing membatasi keinginan Rusia untuk terlibat dengan Washington dan kerentanan Tiongkok terhadap tekanan AS,” kata Daniel Russel dari Institut Kebijakan Masyarakat Asia yang berbasis di Washington, yang mengepalai kebijakan Asia Timur di bawah mantan Presiden Barack Obama.

    Rusia telah melewati sanksi Barat yang ketat sebagian besar berkat pembelian besar-besaran minyak Rusia oleh China dan pasokan barang-barang penggunaan ganda yang menurut pemerintahan Biden sebelumnya menopang basis industri pertahanan Rusia, tuduhan yang dibantah China.

    Korea Utara memasok tentara dan senjata untuk Rusia di Ukraina dan telah dengan cepat memajukan program rudal nuklirnya. Dan para ahli khawatir Iran, meskipun dilemahkan oleh serangan Israel terhadap proksi regionalnya, dapat memulai kembali upayanya untuk membangun senjata nuklir.

    Anggota pemerintahan baru mengakui tantangan tersebut.

    “China membeli minyak dari Iran dengan harga beberapa sen per dolar, Iran menggunakannya untuk mengirim rudal dan pesawat nirawak ke Rusia, yang kemudian menghantam infrastruktur penting Ukraina,” kata Mike Waltz, penasihat keamanan nasional yang baru dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada bulan November.

    Dalam sidang konfirmasi Senat minggu lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut China sebagai ancaman paling serius yang dihadapi Amerika Serikat dan menuduh Moskow, Teheran, dan Pyongyang menebar “kekacauan dan ketidakstabilan.”

    Zack Cooper, seorang peneliti senior yang berfokus pada Asia di American Enterprise Institute, mengatakan ia berpikir tim Trump “akan mencoba memisahkan negara-negara dari China.”

    “Mereka tampaknya ingin memisahkan Rusia, Korea Utara, dan Iran dari China, yang berarti membedakan ancaman-ancaman ini daripada menyiratkan bahwa mereka saling terkait,” kata Cooper. “Jadi mendorong kesepakatan dengan Pyongyang dan kesepakatan lainnya dengan Moskow tampaknya paling mungkin bagi saya.”

    (pgr/pgr)

  • Geger Lagi Trump Usai Dilantik Langsung Pecat Pejabat

    Geger Lagi Trump Usai Dilantik Langsung Pecat Pejabat

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus membuat geger usai dilantik. Terbaru, Trump memecat wanita pertama yang menjadi Kepala Penjaga Pantai AS.

    Trump resmi dilantik sebagai Presiden AS pada Senin (20/1/2025). Ini merupakan masa jabatan keduanya, setelah menjabat pada 2017-2021.

    Trump langsung menandatangani berbagai perintah eksekutif yang mayoritas membatalkan kebijakan era Joe Biden menjabat Presiden AS. Para Selasa (21/1), Trump memecat Laksamana Linda Fagan sebagai kepala Penjaga Pantai AS.

    Dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), pemecatan Fagan diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Benjamine Huffman.

    “Dia (Fagan-red) telah menjalani karier yang panjang dan cemerlang, dan saya berterima kasih atas pengabdiannya,” ucap Huffman dalam pesan kepada Penjaga Pantai AS.

    Fagan merupakan wanita pertama yang memimpin salah satu dari enam angkatan bersenjata dalam militer AS tersebut.

    Seorang pejabat senior DHS, yang mengawasi dinas tersebut, menyebut Fagan dipecat karena kurangnya kepemimpinan, kegagalan operasional, dan ketidakmampuan dalam mencapai target strategis Penjaga Pantai AS. Fagan dianggap gagal dalam mengatasi ancaman keamanan perbatasan, salah mengelola akuisisi, termasuk helikopter-helikopter, dan memberikan fokus berlebihan pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dicetus Bidan dan telah dibatalkan oleh Trump.

    Pejabat senior DHS tersebut menyebut terdapat erosi kepercayaan pada Penjaga Pantai AS karena cara mereka menangani penyelidikan tuduhan pelecehan seksual.

    “Kegagalan untuk mengatasi permasalahan sistemis yang terungkap dalam penyelidikan ini telah menggarisbawahi budaya kepemimpinan yang tidak bersedia menjamin akuntabilitas dan transparansi,” imbuh pejabat senior DHS tersebut.

    Fagan telah menjabat sebagai Komandan Penjaga Pantai AS sejak tahun 2022. Sebelumnya, dia memegang berbagai jabatan termasuk Wakil Komandan Penjaga Pantai AS.

    Trump dan Partai Republik sudah sejak lama menentang program DEI yang tujuan bertujuan mendorong keberagaman bikinan Biden. DEI pun telah dibatalkan oleh Trump.

    Selain itu, Trump juga menjadikan keamanan perbatasan sebagai prioritas utama. Dia telah menetapkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertamanya menjabat.

    Trump juga memiliki hubungan yang kontradiktif dengan Angkatan Bersenjata AS. Kadang dia memuji kekuatan mereka tetapi juga mengklaim Angkatan Bersenjata AS sudah melemah dan perlu dibangun kembali.

    Dia berselisih dengan mantan pejabat militer top AS, Mark Milley, dengan potret jenderal purnawirawan itu di Pentagon langsung dicopot pada hari yang sama ketika Trump dilantik Senin (20/1). Pete Hegseth, calon Menteri Pertahanan AS pilihan Trump yang belum dikonfirmasi oleh Kongres AS, mengatakan para perwira senior militer akan ditinjau berdasarkan meritokrasi, standar, letalitas, dan komitmen terhadap perintah yang sah. Hal itu mengindikasikan bahwa pemecatan lebih lanjut mungkin akan terjadi.

    Sosok Fagan yang Dipecat Trump

    Linda Fagan (Foto: dok. Jonathan Ernst/Reuters)

    Laksamana Fagan (61) sebelumnya mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang memimpin Penjaga Pantai AS sejak tahun 2022. Dia ditunjuk oleh Joe Biden.

    Dilansir Military.com dan CNN, Rabu (22/1/2025), memulai kariernya pada korps Penjaga Pantai AS sejak tahun 1985. Dia menjabat sebagai Komandan ke-27 Penjaga Pantai AS sejak 1 Juni 2022 setelah Biden menunjuknya untuk memimpin 42.000 personel aktif, 7.000 personel cadangan dan 8.700 personel sipil dalam korps yang menjaga keamanan maritim AS.

    Fagan, menurut newsnationnow.com, merupakan penjabat wanita pertama yang berpangkat Laksamana bintang empat dalam korps Penjaga Pantai AS. Sebelum memimpin Penjaga Pantai AS, Fagan menjabat sebagai Wakil Komandan dan memegang beberapa posisi kepemimpinan berturut-turut sejak ditugaskan dari Akademi Penjaga Pantai AS tahun 1985.

    Fagan merupakan perwira keselamatan laut. Dia pernah menjadi Komandan Penjaga Pantai Area Pasifik, Distrik Penjaga Pantai Pertama dan Sektor Penjaga Pantai New York. Dia juga pernah memegang banyak jabatan di Markas Besar Penjaga Pantai AS di Washington DC.

    Masa jabatan Fagan sebagai Komandan Penjaga Pantai AS dinodai oleh penyelidikan Operation Fouled Anchor, penyelidikan internal rahasia yang membuktikan lusinan tuduhan pemerkosaan dan penyerangan seksual di dalam badan itu dari akhir tahun 1980-an hingga tahun 2006. Pemberitaan soal penyelidikan internal itu mencuat ke publik pada Juni 2023.

    Fagan pun memerintahkan peninjauan. Namun, dia secara konsisten menolak untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun hingga kesimpulan dicapai dalam penyelidikan yang dilakukan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS). Hasil penyelidikan itu belum dipublikasikan.

    Program DEI yang Diakhiri Trump

    Foto: Donald Trump (CNN)

    Salah satu alasan Fagan dipecat disebut-sebut terkait fokusnya yang berlebihan pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dicetus Biden. Program itu telah diakhiri oleh Trump pada hari pertamanya menjabat.

    Trump mengakhiri program DEI lewat perintah eksekutif. Dia menganggap program yang resminya bernama ‘Diversity, equity and inclusion’ (DEI) itu tak bermoral.

    “Pemerintahan Biden memaksakan program diskriminasi ilegal dan tidak bermoral, yang disebut dengan nama ‘keberagaman, kesetaraan, dan inklusi’ (DEI), ke dalam hampir semua aspek Pemerintah Federal, dalam berbagai bidang mulai dari keselamatan penerbangan hingga militer. Ini merupakan upaya terpadu yang bermula dari hari pertama Presiden Biden menjabat, ketika ia mengeluarkan Perintah Eksekutif 13985, ‘Memajukan Kesetaraan Rasial dan Dukungan bagi Komunitas yang Kurang Terlayani Melalui Pemerintah Federal’,” demikian salah satu poin dalam perintah eksekutif Trump.

    Dia menganggap DEI merupakan pemborosan. Trump mengatakan pemerintah AS sudah seharusnya melayani seluruh warga secara setara tanpa DEI.

    “Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), dibantu oleh Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen Personalia (OPM), akan mengoordinasikan penghentian semua program diskriminatif, termasuk DEI ilegal dan mandat, kebijakan, program, preferensi, dan kegiatan ‘keanekaragaman, ekuitas, inklusi, dan aksesibilitas’ (DEIA) di Pemerintah Federal, dengan nama apa pun yang muncul,” ujarnya.

    Dia memberi anak buahnya waktu 60 hari untuk melaksanakan hal itu. Dia memerintahkan seluruh lembaga pemerintah federal mengakhiri hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum semua jabatan dan posisi DEI, DEIA, dan ‘keadilan lingkungan’, termasuk namun tidak terbatas pada posisi ‘Kepala Pejabat Keanekaragaman’, semua rencana aksi ‘kesetaraan’, tindakan, inisiatif, atau program ‘kesetaraan;, hibah atau kontrak yang terkait dengan ‘kesetaraan’ dan semua persyaratan kinerja DEI atau DEIA untuk karyawan, kontraktor, atau penerima hibah,” ujar Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/fas)