Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Menlu Antonio Tajani Yakin Italia Mampu jadi Jembatan antara Brussels dan Washington

    Menlu Antonio Tajani Yakin Italia Mampu jadi Jembatan antara Brussels dan Washington

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan, dialog konstruktif perlu diluncurkan antara Uni Eropa dan AS, di mana Roma bisa memainkan peran positif dalam dialog tersebut.

    Hal ini disampaikan Antonio Tajani saat menghadiri pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Senin, 27 Januari di Brussels. 

    Tajani, dikutip dari Anadolu-OANA menekankan pentingnya bagi Uni Eropa untuk melihat AS sebagai sekutu utamanya, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab di Washington.

    Tajani menekankan, dialog konstruktif harus dimulai dan Italia dapat memainkan perang yang sangat positif, dan bertindak sebagai jembatan antara Brussels dan Washington, seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi dengan mantan Presiden AS George W. Bush.

    Mengenai risiko perbedaan sikap negara-negara Uni Eropa terhadap pemerintahan Trump, dia mengatakan hal itu “sebagian” karena kesalahan Eropa.

    Dia mencatat bahwa Uni Eropa harus mampu bertindak sebagai pilar yang kuat dari suatu aliansi strategis, seraya menambahkan tentang perlunya lebih sedikit birokrasi dan lebih banyak aksi.

    Terkait isu di Gaza, Tajani menyambut baik keputusan UE untuk mengerahkan kembali Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa untuk Titik Penyeberangan Rafah (EUBAM Rafah) antara Gaza dan Mesir.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa tujuh pasukan gendarmerie (angkatan bersenjata Italia) akan ambil bagian, selain dua warga negara Italia yang saat ini bertugas sebagai bagian dari EUBAM.

  • Trump Tangguhkan Hibah-Pinjaman Luar Negeri, Apa Dampaknya ke Indonesia?

    Trump Tangguhkan Hibah-Pinjaman Luar Negeri, Apa Dampaknya ke Indonesia?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghentikan sementara program-program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya sebagaimana tertera dalam bocoran memo yang telah diverifikasi mitra BBC di AS, CBS News. Hal ini menegaskan penangguhan bantuan luar negeri AS untuk negara-negara asing serta dan organisasi non-pemerintah atau LSM.

    Di dalam dokumen itu, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) AS, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan pengeluaran mereka konsisten dengan prioritas Trump.

    Dampak penangguhan ini masih belum jelas. Akan tetapi, memo itu menyebutkan bahwa tunjangan Medicaid dan Jaminan Sosial tidak terpengaruh.

    Bocornya memo ini terjadi beberapa hari setelah AS menghentikan hampir semua bantuan luar negeri. Partai Demokrat mengritik kebijakan tersebut, yang berpotensi menghadapi gugatan hukum.

    Kepala OMB, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan sementara program-program bantuan keuangan AS.

    Penangguhan ini dilakukan agar mereka dapat meninjau kembali pengeluaran yang mungkin terkena dampak dari berbagai perintah eksekutif yang telah ditandatangani Trump.

    Dalam memo itu, Vaeth menyebut ini mencakup “bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi non-pemerintah, DEI [Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi], ideologi gender ‘woke’, dan kesepakatan baru yang ramah lingkungan”.

    Memo itu juga menginstruksikan agar semua lembaga melaporkan program-program mana saja yang telah dihentikan pada 10 Februari.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai dokumen yang bocor tersebut.

    Para anggota Partai Demokrat di Washington DC dengan cepat melontarkan keprihatinan mereka terhadap rencana tersebut.

    Baca juga:

    Senator Washington Patty Murray dan anggota Kongres dari Connecticut, Rosa DeLauro, mengirimkan surat kepada Gedung Putih pada Senin (27/1) yang menyatakan mereka “sangat khawatir”.

    “Cakupan dari apa yang Anda perintahkan sangat mengejutkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan di seluruh negeri,” tulis para anggota kongres.

    “Kami sungguh mendesak Anda untuk menegakkan hukum dan Konstitusi dan memastikan semua sumber daya federal diberikan sesuai dengan hukum.”

    Tentara Israel berkumpul di balik reruntuhan di sebuah desa di Lebanon selatan pada 27 Januari 2025, saat ketegangan meningkat di dekat perbatasan. Bantuan AS untuk militer Israel tidak termasuk ke bantuan keuangan yang ditangguhkan (Getty Images)

    Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga mengritik penghentian sementara program-program hibah dan bantuan keuangan.

    “Kongres menyetujui investasi-investasi. Mereka bukan pilihan, melainkan hukum,” ujarnya.

    “Ini artinya akan ada gaji yang tidak terbayarkan, pembayaran sewa, dan lain sebagainya. Dari universitas hingga badan amal nirlaba, semuanya akan kacau.”

    Penghentian sementara bantuan luar negeri AS

    Memo ini menyusul pemberitaan minggu lalu bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menghentikan hampir semua bantuan luar negeri, menurut memo internal yang dikirim ke para pejabat dan Kedutaan Besar AS di luar negeri.

    Memo ini sekaligus menghentikan program bantuan baru.

    Kebijakan ini mempengaruhi hampir semua bidang mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer. Yang dikecualikan adalah bantuan makanan darurat dan pendanaan militer untuk Israel dan Mesir.

    Baca juga:

    Trump sebelumnya mengeluarkan perintah eksekutif untuk penghentian bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Waktu tiga bulan itu sedianya digunakan untuk meninjau efisiensi dan konsistensi program-program itu dengan kebijakan luar negerinya.

    AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia. Pada 2023, AS menghabiskan US$ 68 miliar (Rp 1.100 triliun) untuk bantuan internasional.

    Apa imbasnya bagi Indonesia?

    Para pengunjuk rasa menentang Presiden Donald Trump pada tanggal 4 Februari 2017 di Jakarta, Indonesia. Presiden AS Trump kala itu menandatangani perintah eksekutif yang melarang imigrasi ke AS dari tujuh negara Muslim (Getty Images)

    BBC News Indonesia belum dapat memastikan apakah rencana Trump ini akan langsung berdampak ke Indonesia. Belum dapat diverifikasi juga secara rinci apa saja hibah, pinjaman, dan bantuan luar negeri AS untuk Indonesia.

    Namun, dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja, Indonesia dan AS telah terlibat pada beberapa program bantuan.

    Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp 10,2 triliun).

    Ini merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp 9,5 triliun (US$ 649 juta) dari AS dan Rp 718 miliar (US$ 49 juta) dari Indonesia.

    AS juga terlibat dalam pengembangan sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

    Pada Mei 2024, International Development Finance Corporation (DFC) AS mengumumkan komitmen baru senilai US$ 126 juta (Rp 2 triliun) untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

    Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp10,2 triliun) (Getty Images)

    BBC News Indonesia telah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, untuk meminta tanggapan pada Selasa (28/1), tetapi belum mendapatkan respons.

    Pada 16 Januari lalu, BBC News Indonesia sempat meminta tanggapan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump.

    Pada saat itu, Roy mengatakan “AS adalah salah satu Mitra Strategis Komprehensif bagi Indonesia, dan hubungan erat di antara kedua negara telah terjalin selama 75 tahun”.

    “Kita juga memiliki beragam inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan dengan AS, termasuk di sektor ekonomi, yang sejalan dengan kepentingan nasional kita. Upaya diplomasi akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi prinsip hubungan luar negeri Indonesia, serta stabilitas hubungan dan kerja sama dengan AS,” imbuh Roy saat itu.

    Baca juga:

    Lihat juga video: Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Koleksi Brevet dan Tanda Jasa Letjen TNI Rui Fernando, Jenderal Kopassus Berdarah Timtim

    Koleksi Brevet dan Tanda Jasa Letjen TNI Rui Fernando, Jenderal Kopassus Berdarah Timtim

    loading…

    Letjen TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte mendapat sejumlah brevet dan tanda jasa selama pengabdiannya di TNI. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Brevet dan tanda jasa koleksi Letjen TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte menarik untuk diulas. Saat ini, abituren Akademi Militer (Akmil) 1993 dari satuan Kopassus ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan).

    Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 tanggal 18 OKtober 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Jabatan terakhir Jenderal TNI AD kelahiran Viqueque, Timor Portugis atau Timor Timur (Timtim) sekarang bernama Timor Leste adalah Warek Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhan.

    Selama meniti kariernya di militer, Rui Fernando banyak menduduki jabatan strategis baik di Korps Baret Merah maupun di institusi TNI. Di antaranya, Dansubtim Batalyon 11/1 Grup 1 Kopassus pada 1998, Dantim 3/3/811/Aksus Sat 81 Kopassus pada 1999, Dantim 1/3/811/Aksus Sat 81 Kopassus pada 2000, Danden 3/811/Aksus Sat 81 Kopassus.

    Selain itu, PBU Athan KBRI di Washington DC/USA pada 2005, Kapokbungkol Spri Panglima TNI pada 2014-2016, Atase Pertahanan KBRI di London. Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden, Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan, dan Kasatwas Unhan.

    Rui Fernando juga banyak mengenyam pendidikan baik di militer atau umum seperti Sussarcab Infanteri (1993), pendidikan PARA, Komando, Dik PARA Utama, Dik Free Fall, pendidikan Gultor, Diklapa I dan Selapa II (2003).

    Selanjutnya Seskoad LN (US Army Command General and Staff College (CGSC) Fort Leavenworth, Kansas (2009), Dikreg Sesko TNI, S2 International Relation Webster University (M.A) hingga S3 Strategi Pertahanan Unhan.

    Tidak hanya itu, Rui Fernando juga memiliki banyak koleksi brevet dan tanda jasa. Brevet tersebut diperolehnya karena telah mengikuti pendidikan militer maupun diterjunkan dalam medan operasi. Rui Fernando tercatat pernah terlibat dalam Operasi Seroja di Timor Leste.

    Berikut ini brevet yang dimiliki Letjen TNI Rui Fernando:

    1. Brevet Kualifikasi Komando Kopassus

    Brevet ini diperoleh prajurit Kopassus yang telah melewati pendidikan dan latihan di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan yang berlangsung selama tujuh bulan ini meliputi pendidikan dasar, pelatihan di hutan, gunung, rawa, dan laut.

    2. Brevet Para Dasar

    Brevet Para Dasar adalah lencana yang diberikan kepada prajurit TNI AD yang telah lulus kursus terjun payung militer. Brevet ini merupakan simbol keahlian dan prestasi khusus di bidang tertentu dan menandakan kompetensi teknis dan profesional prajurit.

  • Donald Trump Tanda Tangani 4 Perintah Eksekutif Baru, Termasuk Mengamanatkan Pengembangan Iron Dome – Halaman all

    Donald Trump Tanda Tangani 4 Perintah Eksekutif Baru, Termasuk Mengamanatkan Pengembangan Iron Dome – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS Donald Trump menandatangani empat perintah eksekutif baru serta satu proklamasi pada Senin (27/1/2025).

    Keempat perintah eksekutif tersebut meliputi:

    – Melarang “radikalisme gender di militer.”

    – Menghapus program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI) dari militer.

    – Mengamanatkan proses pengembangan “American Iron Dome.”

    – Mengembalikan anggota militer yang diberhentikan karena menolak vaksin.

    Selain itu, terdapat satu proklamasi yang memperingati ulang tahun ke-80 pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz.

    Trump menyatakan bahwa ia menandatangani perintah eksekutif tersebut saat berada di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan kembali ke Washington dari Florida, mengutip CNN.com.

    Menteri Pertahanan Pete Hegseth diperintahkan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan setelah Trump menandatangani perintah tersebut.

    Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin 20 Januari 2025 di Gedung Putih. Seminggu kemudian, Trump menandatangani perintah eksekutif baru. (Instagram @whitehouse @potus)

    Radikalisme Gender di Militer

    Mengutip France24, salah satu perintah eksekutif yang ditandatangani Trump berjudul “Penghapusan Radikalisme Gender di Militer.”

    Hal ini tampaknya merujuk pada keberadaan pasukan transgender di militer, meskipun teks lengkap dari perintah tersebut belum tersedia.

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah mengumumkan bahwa ia akan melarang pasukan transgender untuk bertugas di militer.

    Namun, larangan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan.

    Trump hanya menghentikan perekrutan pasukan transgender tetapi tetap mengizinkan personel yang telah bertugas untuk melanjutkan tugas mereka.

    Joe Biden kemudian membatalkan keputusan tersebut setelah ia menjabat pada tahun 2021.

    Menurut data Departemen Pertahanan AS, sekitar 1,3 juta personel aktif bertugas di militer.

    Aktivis pembela hak transgender memperkirakan terdapat sekitar 15.000 anggota angkatan bersenjata yang transgender, sementara pejabat menyatakan jumlahnya hanya beberapa ribu.

    Program DEI di Militer

    Mengutip New York Post, perintah eksekutif yang membahas DEI di angkatan bersenjata mengarahkan pelarangan terhadap “sistem preferensi berbasis ras atau jenis kelamin” di seluruh elemen Angkatan Bersenjata, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

    Setiap contoh “diskriminasi” yang terkait dengan praktik DEI akan tunduk pada tinjauan internal oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

    Iron Dome Amerika

    Donald Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan pengembangan ‘American Iron Dome,’ sebuah sistem pertahanan udara jarak pendek.

    Sistem Iron Dome awalnya dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems dari Israel dengan dukungan dari Amerika Serikat.

    Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi apakah roket yang diluncurkan akan menghantam daerah berpenduduk.

    Jika roket diperkirakan akan jatuh di area yang tidak berpenghuni, sistem akan mengabaikannya dan membiarkannya jatuh tanpa ancaman.

    Pengembangan sistem serupa di Amerika Serikat diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan.

    Pengembalian Anggota Militer yang Menolak Vaksin

    Perintah eksekutif ini juga akan memulihkan tugas bagi anggota militer yang diberhentikan karena menolak mematuhi mandat vaksin selama pandemi COVID-19.

    Mengutip Al Jazeera, sekitar 8.000 anggota militer telah diberhentikan karena menolak vaksin antara Agustus 2021 hingga Januari 2023.

    Daftar Perintah Eksekutif yang Sudah Ditandatangani

    mengutip Al Jazeera, di hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025), Donald Trump telah menandatangani 26 perintah eksekutif, yaitu:

    1. Pemerintahan – Mengganti Nama Gunung Denali, Teluk Meksiko

    2. Kebijakan luar negeri – Menetapkan kartel dan organisasi internasional sebagai Organisasi Teroris Asing

    3. Sosial – Mereformasi perekrutan federal untuk memprioritaskan prestasi, keterampilan, dan dedikasi konstitusional

    4. Sosial – Mengakhiri program “keberagaman, kesetaraan, dan inklusi” serta program terkait di pemerintahan federal

    5. Gender – Hanya mengakui jenis kelamin biologis dalam kebijakan federal, mengakhiri ideologi identitas gender

    6. Pemerintahan – Membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah untuk memodernisasi teknologi federal

    7. Kebijakan luar negeri – Memprioritaskan kepentingan AS dalam semua keputusan kebijakan luar negeri

    8. Imigrasi – Memperkuat proses pemeriksaan untuk mencegah “teroris asing” dan ancaman masuk ke AS

    9. Energi – Mendorong pengembangan sumber daya Alaska seperti minyak, gas, dan mineral

    10. Imigrasi – Memperkuat penegakan hukum imigrasi

    11. Kebijakan luar negeri – Menunda bantuan luar negeri AS selama 90 hari untuk meninjau dan memastikan keselarasan dengan kepentingan AS

    12. Energi – Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional untuk meningkatkan pasokan energi AS

    13. Peradilan pidana – Mengembalikan hukuman mati untuk kejahatan berat

    14. Keamanan perbatasan – Mengamankan perbatasan AS dengan membangun lebih banyak tembok dan menegakkan hukum imigrasi yang ketat

    15. Imigrasi – Mengubah aturan untuk mencegah kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di AS jika orang tua mereka berada di negara tersebut secara ilegal atau sementara

    16. Imigrasi – Menghentikan sementara penerimaan pengungsi baru guna memastikan program tersebut sejalan dengan kepentingan AS

    17. Energi – Menghapus peraturan untuk meningkatkan produksi energi AS; menghilangkan “mandat kendaraan listrik (EV)”

    18. Keamanan perbatasan – Mengarahkan militer untuk fokus pada pengamanan perbatasan AS, menghentikan imigrasi ilegal, dan perdagangan narkoba

    19. Pemerintahan – Mencabut izin keamanan mantan pejabat yang terlibat dalam campur tangan pemilu

    20. Komunikasi – Mempermudah pemecatan pegawai federal yang berkinerja buruk atau bertindak melawan kebijakan

    21. Pemerintahan – Menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia karena “penanganan yang salah” terhadap pandemi COVID-19

    22. Peraturan – Menunda penegakan larangan TikTok selama 75 hari untuk meninjau masalah keamanan

    23. Lainnya – Mencabut perintah eksekutif sebelumnya dan tindakan yang dianggap berbahaya, serta berjanji untuk memulihkan “akal sehat”

    24. Komunikasi – Pemerintah federal akan berhenti menyensor ucapan orang secara daring

    25. Pemerintahan – Berhenti menggunakan lembaga federal untuk menargetkan lawan politik

    26. Lingkungan – Menarik diri dari Perjanjian Paris dan komitmen iklim internasional lainnya

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump Pertimbangkan Tarif Jauh di Atas 2,5%, Sasar Semikonduktor hingga Tembaga

    Trump Pertimbangkan Tarif Jauh di Atas 2,5%, Sasar Semikonduktor hingga Tembaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump berkeinginan untuk memberlakukan tarif dagang yang jauh lebih besar dari 2,5%.  

    Pernyataannya tersebut menjadi sinyal terbaru dari serangkaian sinyal pada hari Senin bahwa dirinya sedang mempersiapkan tarif meluas pada sektor-sektor utama untuk membentuk kembali rantai pasokan AS.

     “Saya sudah membayangkan apa yang akan terjadi, tetapi saya belum akan menetapkannya, tetapi itu akan cukup untuk melindungi negara kita,” kata Trump kepada wartawan pada Senin malam, dikutip dari Bloomberg pada Selasa (28/1/2025). 

    Sebelumnya Scott Bessent—Menteri Keuangan yang baru ditunjuk oleh Senat AS—berencana untuk memulai tarif impor secara universal sebesar 2,5%. 

    Meski demikian, Trump mengatakan bahwa dia tidak berpikir Bessent mendukung hal itu dan tidak akan mendukungnya. Namun, Trump teguh mengatakan bahwa dia menginginkan tarif yang lebih besar dari 2,5% tersebut. 

    Dalam pidatonya di Florida, Trump menjanjikan tarif untuk sektor-sektor tertentu, termasuk semikonduktor, farmasi, baja, tembaga, dan aluminium. 

    Sementara dalam pernyataan Trump saat tengah mengudara dengan pesawat Air Force One saat hendak terbang kembali ke Washington, DC, dari pidatonya di Florida, dirinya juga berharap dapat memberlakukan tarif pada mobil dari Kanada dan Meksiko, negara-negara yang telah diancamnya dengan tarif 25% secara keseluruhan secepatnya pada 1 Februari.

    Dalam pidato di pertemuan lainnya, Trump menyampaikan bahwa ketika tarif di negara lain naik, pajak untuk pekerja dan bisnis Amerika akan turun dan sejumlah besar pekerjaan dan pabrik akan kembali ke AS. Trump pun dikabarkan tengah tarif hingga 20%. 

    “Ingat, sekali lagi, kata ‘tarif’. Kita akan melindungi rakyat dan bisnis kita, dan kita akan melindungi negara kita, dengan tarif,” tambah Trump. 

    Pada saat yang sama, dolar menguat terhadap semua mata uang utama karena ancaman terbaru dari Trump. Tembaga dan aluminium turun karena ancaman tarif sektoral.

    Pernyataan pada hari Senin kepada anggota parlemen adalah tanda terbaru bahwa Trump melihat tarif sebagai pilar dari dorongan Partai Republik untuk juga merombak sistem pajak. 

    Dia mengulangi seruannya agar Partai Republik memotong tarif pajak perusahaan menjadi 15%, dari 21% saat ini, untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang mereka di Amerika. 

    Secara bersamaan, Trump ingin menambah biaya impor melalui tarif dan menurunkan pajak atas produksi dalam negeri, meskipun rinciannya tidak jelas—manufaktur AS sangat bergantung pada suku cadang dan material impor.

    Ancaman tarif semikonduktor dari Trump juga muncul beberapa jam setelah kekhawatiran investor terhadap perusahaan rintisan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) asal China, DeepSeek, mengguncang pasar dan menghapus miliaran dolar AS dari kapitalisasi pasar Nvidia Corp. 

    Trump berargumen bahwa tarif akan membantu menjaga dan membangun manufaktur chip canggih AS dibandingkan dengan program subsidi yang diperjuangkan oleh mantan Presiden Joe Biden.

    Pernyataan Trump sangat kontras dengan spekulasi pasar bahwa abstainnya dari tarif langsung minggu lalu, ketika dia menjabat, adalah tanda bahwa dia mungkin melunakkan pendiriannya.

    “Jika Anda ingin berhenti membayar pajak atau tarif, Anda harus membangun pabrik Anda di sini, di Amerika. Itulah yang akan terjadi pada tingkat rekor,” katanya.

    Pidato Trump ini disampaikan setelah akhir pekan lalu dia mengancam akan mengenakan tarif sebesar 50% terhadap Kolombia setelah pemerintah negara itu awalnya menolak untuk menerima para migran yang dideportasi oleh AS dengan pesawat militer. Trump setuju untuk menunda hanya setelah pemerintah Amerika Selatan mundur. 

    Presiden baru ini menegaskan kembali kepada anggota DPR dari Partai Republik bahwa setiap negara yang menolak para pendatang yang dideportasi akan dikenakan ancaman tarif dan sanksi yang sama seperti yang dihindari Kolombia.

    Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett menunjuk contoh Kolombia—sebuah tanda bahwa Trump sedang mempertimbangkan beberapa aliran tarif yang dapat menambah pungutan yang lebih tinggi secara keseluruhan di beberapa sektor atau negaras—dan mengisyaratkan bahwa presiden juga masih mempertimbangkan tarif secara keseluruhan. 

    Haset menyampaikan bahwa tarif apa pun yang mungkin akan dikenakan akan menjadi tambahan dari apa pun yang dilakukan Presiden Trump di masa depan ketika dia memikirkan tarif secara keseluruhan. 

    “Jika Anda melihat tarif sebagai bagian dari strategi keseluruhan, Anda akan melihat, seperti yang dikatakan Presiden Trump, masa keemasan dan ini akan menjadi reformasi sisi penawaran terbesar yang pernah ada di Amerika,” kata Hassett.

  • DeepSeek AI Klaim Hadapi Serangan Skala Besar, Pengguna Baru Sulit Mendaftar

    DeepSeek AI Klaim Hadapi Serangan Skala Besar, Pengguna Baru Sulit Mendaftar

    Bisnis.com, JAKARTA — DeepSeek, perusahaan rintisan China yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), mengaku mengalami serangan siber berskala besar yang menyebabkan pengguna kesulitan untuk mendaftar.

    Serangan tersebut diklaim tak terlepas dari peran DeepSeek yang menyebabkan kepanikan di kalangan perusahaan teknologi dan AI Amerika Serikat. 

    DeepSeek menyampaikan atas serangan tersebut, pada Senin (27/1/2025) perusahaan menghentikan sementara pendaftaran baru untuk mengatasi masalah tersebut.

    Pada hari yang sama, DeepSeek mengeluarkan pengumuman yang menyebut bahwa pengguna baru dapat melanjutkan pendaftaran, tetapi mungkin mengalami kesulitan. Pengguna yang sudah ada masih dapat masuk seperti biasa.

    “Karena adanya serangan jahat berskala besar pada layanan DeepSeek, pendaftaran mungkin akan sangat sibuk. Harap tunggu dan coba lagi,” demikian bunyi catatan tersebut. 

    Cyberscoop pada Selasa (28/1/2025) melaporkan bahwa DeepSeek tidak menyebutkan jenis serangan yang dialami layanannya. CyberScoop telah menghubungi perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi tidak mendapat balasan. 

    Melansir dari Reuters, Senin (27/1/2025), didukung oleh model AI DeepSeek-V3, aplikasi ini telah menarik perhatian besar di kalangan pengguna AS sejak dirilis pada 10 Januari, menurut data dari firma riset aplikasi Sensor Tower.

    Tampilan muka Deepseek AIPerbesar

    Adapun model AI DeepSeek-V3 diklaim oleh para pengembangnya memimpin papan peringkat di antara model sumber terbuka (open source) dan menyaingi model sumber tertutup (closed source) tercanggih di dunia.

    Pencapaian ini menunjukkan betapa DeepSeek berhasil meninggalkan jejaknya di Silicon Valley, sekaligus meruntuhkan anggapan umum tentang dominasi Amerika Serikat dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). 

    Keberhasilan ini juga menguji efektivitas kebijakan kontrol ekspor Washington yang menargetkan chip canggih dan teknologi AI China.

    Model-model AI seperti ChatGPT dan DeepSeek memerlukan chip canggih untuk pelatihan. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memperkenalkan serangkaian pembatasan sejak 2021 yang bertujuan untuk menghentikan ekspor chip tersebut ke China, dengan tujuan mencegah pengembangan model-model AI yang kompetitif dari perusahaan-perusahaan China.

    Namun, peneliti DeepSeek mengungkapkan dalam sebuah makalah bulan lalu bahwa model DeepSeek-V3 menggunakan chip Nvidia H800 untuk pelatihan, dengan biaya yang tercatat kurang dari US$6 juta. 

    Klaim ini memunculkan perdebatan, terutama mengenai penggunaan chip yang dianggap kurang bertenaga dibandingkan dengan produk-produk Nvidia tercanggih yang menjadi sasaran pembatasan ekspor AS. 

    Terlepas dari perdebatan tersebut, biaya pelatihan yang relatif rendah ini telah memicu keraguan di kalangan para eksekutif teknologi AS tentang efektivitas kebijakan kontrol ekspor tersebut.

    DeepSeek sendiri adalah perusahaan rintisan kecil yang didirikan pada 2023 di Hangzhou, China. Meskipun belum banyak yang diketahui tentang perusahaan ini, peluncurannya datang setelah Baidu, perusahaan teknologi terbesar kedua di Tiongkok, merilis model AI bahasa besar pertama di negara itu.

  • Insiden Horor! Mobil Tabrak Kerumunan Suporter, Polisi Tangkap Pelaku

    Insiden Horor! Mobil Tabrak Kerumunan Suporter, Polisi Tangkap Pelaku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perayaan kemenangan Philadelphia Eagles atas Washington Commanders pada Minggu malam berubah menjadi tragedi, ketika sebuah kendaraan menerjang kerumunan suporter. Insiden tersebut terjadi di persimpangan jalan Broad dan Spring Garden di lingkungan Spring Garden, Philadelphia, pada hari Minggu (26/1/2025), sekitar pukul 21.31 waktu setempat.

    Melansir NBC News, Departemen Kepolisian Philadelphia melaporkan bahwa delapan orang mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan hingga patah tulang. Namun, informasi rinci mengenai usia, jenis kelamin, atau kondisi para korban belum dirilis. Tidak jelas pula apakah para korban dirawat di rumah sakit setelah kejadian tersebut.

    Pengemudi yang bertanggung jawab atas insiden itu telah diidentifikasi sebagai Rebekah DeShields, 26 tahun, dari Narberth, Pennsylvania. Menurut juru bicara jaksa wilayah, Dustin M. Slaughter, DeShields didakwa dengan sejumlah tuduhan, termasuk penyerangan berat, penyerangan berat menggunakan kendaraan, dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera pribadi.

    DeShields, yang mengendarai Mercedes-Benz GLA 250, diduga menerjang kerumunan suporter di luar jalur resmi perayaan yang telah ditutup untuk lalu lintas. Awalnya, pihak kepolisian menduga insiden ini tidak disengaja. Namun, pada hari Senin (27/1/2025), mereka menambahkan tuduhan serius tanpa memberikan penjelasan mengenai kemungkinan motif tindakan tersebut.

    Foto: Polisi dan personel darurat membantu beberapa orang yang tertabrak mobil, di Broad dan Spring Garden Street, saat merayakan setelah Eagles memenangkan pertandingan Kejuaraan NFC Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles di Philadelphia pada hari Minggu, 26 Januari 2025. (AP/Elizabeth Robertson)
    Polisi dan personel darurat membantu beberapa orang yang tertabrak mobil, di Broad dan Spring Garden Street, saat merayakan setelah Eagles memenangkan pertandingan Kejuaraan NFC Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles di Philadelphia pada hari Minggu, 26 Januari 2025. (Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP)

    Belum jelas apakah DeShields telah menunjuk pengacara atau memberikan pernyataan publik terkait insiden tersebut. Nomor telepon yang tercantum atas namanya tidak dapat dihubungi pada Senin malam, nomor lain pada kotak pesan suaranya mengidentifikasi pengguna sebagai orang dengan nama itu tidak segera menanggapi pesan. Kantor pembela umum setempat pun tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Adapun pihak berwenang juga belum memberikan rincian tambahan mengenai latar belakang atau alasan di balik aksi ini.

    Lokasi dan Situasi Saat Insiden

    Insiden terjadi di luar batas jalan yang telah ditutup untuk perayaan suporter. Kantor Manajemen Darurat Philadelphia sebelumnya mengumumkan bahwa jalan-jalan di sekitar Broad Street, mulai dari utara Balai Kota hingga South Street, ditutup untuk memastikan keamanan peserta. Namun, kejadian nahas ini berlangsung di wilayah yang tidak termasuk dalam penutupan tersebut.

    Perayaan ini awalnya berlangsung untuk merayakan kemenangan Eagles yang mengalahkan Washington Commanders dengan skor telak 55-23, memastikan tim tersebut maju ke Super Bowl. Eagles dijadwalkan menghadapi Kansas City Chiefs pada 9 Februari mendatang di New Orleans.

    Insiden ini tidak hanya mengejutkan warga Philadelphia tetapi juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai motif pelaku serta langkah-langkah keamanan dalam acara besar seperti ini. Saat ini, pihak kepolisian terus menyelidiki kejadian serta motif sang pengemudi lebih lanjut.

    (wur)

  • China Bantah Klaim CIA soal Asal-Usul COVID dari Kebocoran Laboratorium

    China Bantah Klaim CIA soal Asal-Usul COVID dari Kebocoran Laboratorium

    Jakarta –

    Pemerintah China pada Senin menolak teori asal-usul COVID-19 dari kebocoran laboratorium yang diklaim oleh CIA atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat. Pemerintah setempat menyebut klaim tersebut tak berdasar dan menekankan perlunya penyelidikan ilmiah.

    “Asal usul virus corona adalah masalah ilmiah dan harus ditentukan oleh para ilmuwan dengan semangat ilmiah. Kebocoran laboratorium sangat tidak mungkin terjadi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam jumpa pers di Beijing, dikutip dari Anadolu Agency.

    “Ini adalah kesimpulan ilmiah resmi yang dicapai oleh tim ahli gabungan China dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berdasarkan kunjungan langsung ke laboratorium terkait di Wuhan dan pertukaran mendalam dengan peneliti ilmiah terkait.”

    Pernyataan itu muncul setelah CIA, dalam perkembangan baru, mendukung teori bahwa pandemi COVID-19 mungkin berasal dari kebocoran laboratorium yang tidak disengaja di Wuhan, bukan dari penularan alami di pasar basah.

    Kasus pertama virus ini dilaporkan di Wuhan, China bagian tengah, pada bulan Desember 2019. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan karantina wilayah nasional dan mengakibatkan hampir tujuh juta kematian.

    Penilaian ulang CIA terhadap teori kebocoran laboratorium dilaporkan didasarkan pada analisis yang lebih dekat terhadap bukti yang ada, termasuk kondisi di laboratorium keamanan tinggi Wuhan sebelum wabah, bukan intelijen baru.

    Namun, Mao menegaskan kembali temuan investigasi gabungan China-WHO, yang menyimpulkan bahwa kebocoran laboratorium “sangat tidak mungkin”, sebuah keputusan yang menurutnya telah “diakui secara luas oleh komunitas internasional dan komunitas ilmiah.”

    China secara konsisten menolak klaim negara-negara Barat yang menunjukkan asal mula pandemi dari laboratorium.

    “AS harus berhenti mempolitisasi dan menginstrumentalisasikan isu asal usul virus corona, berhenti menjelek-jelekkan negara lain dan mengalihkan kesalahan,” kata Mao.

    Ia mendesak Washington untuk menanggapi kekhawatiran yang wajar dari masyarakat internasional sesegera mungkin, secara proaktif membagikan datanya sendiri tentang kasus-kasus yang diduga awal dengan WHO.

    Juga, mengklarifikasi keraguan tentang laboratorium biologi AS, sehingga dapat memberikan penjelasan yang bertanggung jawab kepada masyarakat di dunia.

    (suc/suc)

  • Sekjen Hizbullah Marah setelah Israel Tunda Penarikan IDF dari Lebanon hingga 18 Februari – Halaman all

    Sekjen Hizbullah Marah setelah Israel Tunda Penarikan IDF dari Lebanon hingga 18 Februari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menolak perpanjangan batas waktu penarikan tentara pendudukan Israel dari Lebanon selatan.

    Ia menegaskan Hizbullah tidak akan menyetujuinya bahkan untuk perpanjangan satu hari.

    “Kelanjutan pendudukan adalah sebuah agresi terhadap kedaulatan, dan setiap orang bertanggung jawab untuk menghadapinya, mulai dari pemerintah hingga rakyat,” kata Naim Qassem dalam pidato, Senin (27/1/2025).

    “Israel harus mundur karena waktu 60 hari telah berlalu,” katanya.

    Ia menekankan kelompok perlawanan Lebanon memiliki hak untuk bertindak sebagaimana mestinya.

    Naim Qassim juga memperingatkan PBB, Amerika Serikat, Perancis, dan pendudukan Israel harus bertanggung jawab atas dampak penundaan penarikan pasukan Israel dari Lebanon.

    “Apakah Washington berharap menemukan seseorang di Lebanon yang akan menerima perluasan agresi Israel atas kemauannya sendiri? Ini tidak akan terjadi,” katanya.

    Sekjen Hizbullah mengatakan ia mendapat informasi bahwa sekutu utama Israel, Amerika Serikat, menghubungi pejabat Lebanon dan meminta mereka untuk memperpanjang perjanjian hingga 28 Februari 2025.

    “Ini berarti bahwa Israel tidak akan menarik diri hingga tanggal tersebut,” kata Naim Qassem.

    “Pejabat Lebanon menanggapinya dengan penolakan. Setelah itu, ia mengusulkan perpanjangan hingga tanggal 18 bulan depan (Februari), dan hal tersebut juga mendapat penolakan dari Lebanon. Kemudian pihak Amerika berkata: ‘Ada kebutuhan untuk 5 lokasi yang menghadap ke perbukitan’. Namun pejabat Lebanon menolak,” kata Naim Qassem sesuai dengan apa yang telah ia konfirmasi.

    Dia menekankan bahwa Presiden Lebanon, Joseph Aoun, tidak dapat memberi Israel satu keuntungan pun.

    Naim Qassem juga mengomentari kembalinya warga Lebanon ke Lebanon selatan sebagai hal yang wajar untuk mengambil hak atas tanah dan rumah yang mereka tinggalkan selama serangan Israel.

    “Pendudukan Israel meminta gencatan senjata, dan kelompok perlawanan menyetujui hal itu dengan negara Lebanon. Perlawanan menang dengan orang-orang yang bergerak ke desa-desa terdepan,” katanya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Ia mengungkap bahwa perjanjian gencatan senjata Israel dan Hizbullah yang berlaku mulai 27 November 2024 adalah atas kepentingan pemerintah Lebanon yang ingin melindungi perbatasan dan mengusir Israel dari Lebanon.

    “Hizbullah telah berkomitmen untuk tidak melanggar perjanjian tersebut, sementara Israel telah melanggar perjanjian tersebut sebanyak 1.350 kali,” kata Naim Qassem.

    Ia mengatakan Hizbullah berpikir untuk merespons pelanggaran yang dilakukan Israel, namun pemerintah Lebanon mengatakan kepada Hizbullah untuk bersabar.

    Sebelumnya pada Minggu (26/1/2025), Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah Lebanon dan Israel hingga 18 Februari mendatang, dan dimulainya pembicaraan yang ditengahi AS mengenai kembalinya tahanan Lebanon yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023. 

    Pernyataan Amerika tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai sejarah penarikan Israel dari desa-desa di Lebanon selatan.

    Sebelumnya, Hizbullah mendukung Hamas di Gaza dan terlibat pertempuran dengan Israel di perbatasan Lebanon selatan sejak 8 Oktober 2023. 

    Hizbullah sebelumnya mengatakan tidak akan berhenti menyerang Israel jika Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Namun, pada 27 November 2024, Israel dan Hizbullah menyetujui perjanjian gencatan senjata.

    Sementara itu, Hamas menghormati keputusan Hizbullah meski saat itu Israel masih melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.306 jiwa dan 111.483 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Minggu (26/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel-Hamas melakukan pertukaran 3 wanita Israel dengan 90 warga Palestina sebagai bagian dari tahap 1 dalam perjanjian gencatan senjata.

    Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan kedua pada 25 Januari 2025, dengan menukar 4 tahanan tentara wanita Israel dengan 200 tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Warga Palestina Tolak Keras Trump yang Ingin Bersihkan Gaza

    Warga Palestina Tolak Keras Trump yang Ingin Bersihkan Gaza

    Warga Palestina mengutuk keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang bertujuan agar mereka diusir dari Jalur Gaza dan dikirim ke Mesir dan Yordania. Usulan tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembersihan etnis.

    Dilansir Al Jazeera, Senin (27/1) sebelumnya, pada Sabtu (25/1) Trump mengatakan kepada wartawan bahwa sudah waktunya untuk “membersihkan” Jalur Gaza yang terkepung dan mendesak para pemimpin Yordania dan Mesir untuk menerima warga Palestina dari Gaza, baik untuk sementara ataupun permanen.

    Keesokan harinya, Minggu (26/1) rencana tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh para warga Palestina. Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) yang bermarkas di Ramallah, Tepi Barat mengatakan proposal itu melanggar “garis merah”, ketika warga Gaza bersikeras bahwa mereka bakal tetap berada di wilayah pesisir tersebut.

    “Tak mungkin bagi orang untuk menerima hal ini,” kata warga Palestina Nafiz Halawa kepada Al Jazeera dari Nuseirat di Gaza tengah.

    “Yang lemah mungkin akan meninggalkan negaranya karena penderitaan yang mereka alami, tapi gagasan untuk meninggalkan negara kita itu benar-benar mustahil,” dia menambahkan.

    Warga Gaza lainnya, Elham Al-Shabli pun menolak gagasan tersebut. “Jika kami ingin pergi, kami telah melakukannya sejak lama. Perang genosida yang mereka lakukan tidak bakal menghasilkan apa-apa terhadap Palestina dan kami akan tetap bertahan apapun yang terjadi,” ungkap dia.

    Otoritas Palestina: Rencana Trump adalah pelanggaran terhadap “garis merah”

    Donald Trump (instagram.com/realdonaldtrump)

    Kemudian dalam sebuah pernyataan, Otoritas Palestina menyebut rencana Trump itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap “garis merah” yang sudah mereka peringatkan secara konsisten.

    “Kami menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah meninggalkan tanah atau tempat suci mereka, dan kami tidak akan membiarkan terulangnya bencana (Nakba) tahun 1948 dan 1967. Rakyat kami akan tetap tabah dan tidak akan meninggalkan Tanah Air mereka,” kata Otoritas Palestina.

    Selain itu, mereka mendesak Trump untuk mempertahankan perjanjian gencatan senjata di Gaza, memastikan penarikan penuh pasukan Israel, menetapkan Otoritas Palestina sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut, dan memajukan upaya menuju pembentukan negara Palestina yang berdaulat.

    Senada dengan Otoritas Palestina, kelompok Palestina yang menguasai Gaza, Hamas mengatakan bahwa Pemerintah AS harus meninggalkan proposal yang sejalan dengan skema Israel dan bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina. Di mana telah menentang tindakan genosida paling keji dan pengungsian sejak Israel melancarkan perangnya di Gaza pada Oktober 2023.

    Adapun kelompok militan yang telah berjuang bersama Hamas di Gaza selama lebih dari 15 bulan, Jihad Islam Palestina (The Palestinian Islamic Jihad/PIJ), menyebut pernyataan Trump merupakan dorongan kejahatan perang.

    Yordania dan Mesir tolak usulan Trump

    ilustrasi Mesir (pexels.com/David McEachan)

    Pernyataan Trump juga tampaknya menarik perhatian dari Senator Senior AS Partai Republik, Lindsey Graham yang mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa dia tidak menganggap gagasan tersebut terlalu praktis dan percaya bahwa negara-negara Arab di kawasan bakal menolaknya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa prinsip-prinsip pihaknya tetap jelas dan mendukung warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka adalah posisi nasional yang tegas dan tidak berubah. Dia menambahkan, penolakan Yordania terhadap usulan Trump merupakan hal yang tegas dan penting untuk mencapai stabilitas serta perdamaian yang diinginkan semua orang.

    Dia pun menegaskan kembali bahwa penyelesaian masalah Palestina berada di tangan Palestina.

    “Yordania adalah untuk rakyat Yordania, dan Palestina adalah untuk rakyat Palestina,” kata Ayman dalam pernyataan persnya, Minggu (26/1) dikutip dari Middle East Monitor.

    Lanjut dia, mengikuti arahan kerajaan, Yordania bakal melanjutkan upayanya untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin ke Gaza. Ayman pun menegaskan terdapat cita-cita Yordania untuk bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut.

    Selain Yordania, Mesir juga menolak seruan Trump untuk memukimkan kembali warga Palestina di luar wilayah mereka.

    “Dukungan berkelanjutan Mesir terhadap ketahanan rakyat Palestina di Tanah Air mereka dan komitmen mereka terhadap hak-hak sah mereka di Tanah Air mereka, sesuai dengan hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional,” tegas Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataannya, dikutip Anadolu, Senin (27/1).

    Kemudian, pernyataan Trump juga dianggap Mesir sebagai ancaman terhadap stabilitas, peringatan akan meluasnya konflik regional, dan penghalang terhadap peluang perdamaian serta hidup berdampingan di antara masyarakat di kawasan.

    Mesir mendesak komunitas internasional untuk mengupayakan implementasi nyata dari solusi dua negara, meliputi pembentukan negara Palestina di seluruh wilayah nasionalnya dalam konteks persatuan Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Hal itu sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan perbatasan tanggal 4 Juni 1967 silam.

    “Mesir tidak dapat menjadi bagian dari solusi apa pun yang melibatkan pemindahan warga Palestina ke Sinai,” kata Kedutaan Besar (Kedubes) Mesir di Washington, mengutip opini yang diterbitkan oleh Duta Besar Mesir untuk AS Motaz Zahran di situs AS The Hill pada Oktober 2023 lalu.

    Israel cegah pengungsi Palestina kembali ke Gaza Utara

    ilustrasi israel (unsplash.com/Taylor Brandon)

    Untuk diketahui, pernyataan Trump soal rencana pemindahan paksa warga Palestina itu muncul sepekan sesudah mulai berlakunya perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, dengan dua putaran pertukaran tawanan telah usai. Namun, ribuan warga Palestina menunggu di penghalang jalan pada Minggu (26/1) untuk kembali ke rumah mereka masing-masing di Gaza utara.

    Hal itu terjadi karena Israel menolak membuka titik persimpangan setelah menuduh Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata. Israel menyebut akan membuka titik penyeberangan setelah PIJ membebaskan sandera warga sipil Israel bernama Arbel Yehud. Menurut Israel, berdasarkan perjanjian gencatan senjata, tawanan sipil harus dibebaskan sebelum tentara.

    Di sisi lain, PIJ mengatakan kepada Al Jazeera pada Minggu (26/1) bahwa Yehud bakal dibebaskan sebelum Sabtu (1/2) dengan imbalan 30 sandera Palestina dari Israel. Wakil Sekretaris Jenderal PIJ Mohammed Al-Hindi juga mengatakan kelompoknya menunggu tanggapan praktis dari para mediator soal bagaimana warga Palestina bakal diizinkan kembali ke rumah mereka di Gaza Utara.

    Hani Mahmoud dari Al Jazeera, melaporkan dari titik persimpangan di Jalan Al-Rasheed di Gaza dengan mengatakan bahwa tak ada tenda untuk menyediakan perlindungan bagi para pengungsi Palestina. “Tidak ada tempat bagi mereka di sini, tidak ada tenda,” ungkap dia.

    “Kebanyakan orang tinggal di sini karena mereka membongkar tendanya, mereka mengira setelah empat tawanan Israel dibebaskan, mereka akan bisa menyeberang ke bagian utara Jalur Gaza, sesuai kesepakatan. Tapi sepertinya mereka harus tidur di sini lagi malam ini,” tutur Mahmoud.