kab/kota: Washington

  • Derita Kerugian, Tentara Korut di Garis Depan Perang Rusia-Ukraina Ditarik Mundur – Halaman all

    Derita Kerugian, Tentara Korut di Garis Depan Perang Rusia-Ukraina Ditarik Mundur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Korea Utara menderita kerugian besar setelah mendukung invasi Rusia ke Ukraina.

    Pasukan Korea Utara itu telah menderita banyak korban, menurut sebuah laporan.

    Sekitar 10.000 tentara yang diyakini dikirim Korea Utara ke Rusia telah absen dari garis depan selama beberapa minggu.

    Laporan yang dirilis Yonhap mendukung klaim Ukraina dan media Amerika Serikat tentang penarikan pasukan Korea Utara.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan kepada kantor berita AFP, unit Korea Utara telah menghentikan operasi tempur di wilayah Kursk Rusia sejak pertengahan Januari 2025.

    “Salah satu penyebabnya kemungkinan karena banyaknya korban jiwa, namun rincian pastinya masih dipantau,” kata badan itu.

    Analisis militer Ukraina mengatakan pada Jumat (31/1/2025), mereka yakin tentara Korea Utara telah ditarik kembali setelah menderita kerugian besar.

    Ukraina sebelumnya melaporkan telah menangkap atau membunuh sejumlah unit Korea Utara di Kursk, tempat mereka melancarkan serangan mendadak lintas-perbatasan pada bulan Agustus.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menerbitkan rekaman interogasi terhadap apa yang ia katakan sebagai tahanan Korea Utara yang ditangkap.

    Pada pertengahan Januari, NIS memperkirakan sekitar 300 tentara Korea Utara tewas dan 2.700 tentara lainnya terluka dalam pertempuran di sekitar wilayah tersebut.

    Pengerahan pasukan Korea Utara ke Kursk, yang tidak diakui secara resmi oleh Pyongyang maupun Moskow, seharusnya memperkuat pasukan Rusia dan membantu mengusir pasukan Ukraina.

    Namun, hampir enam bulan kemudian, Ukraina masih menguasai sebagian besar wilayah tersebut.

    Seoul sebelumnya mengatakan, karena kerugian yang dialami pasukannya, Pyongyang sedang mempersiapkan pengerahan pasukan tambahan.

    Di sisi lain, Rusia telah kehilangan 842.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 4 Februari.

    Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia sepanjang hari lalu.

    Dikutip dari The Kyiv Independent, Rusia juga kehilangan 9.938 tank, 20.709 kendaraan tempur lapis baja, 35.921 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.655 sistem artileri, 1.269 sistem roket peluncur ganda, 1.053 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.003 pesawat tak berawak, 28 kapal dan perahu, dan satu kapal selam.

    AS Minta Imbalan

    Sementara itu, Ukraina dengan cemas menanti kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat.

    Trump khawatir Ukraina akan semakin tertinggal dalam perlombaan senjata jika ia memangkas dukungan militer terhadap Washington.

    Trump, yang telah menahan hampir semua bantuan luar negeri AS, pada Selasa malam mengisyaratkan ia menginginkan mineral tanah jarang sebagai imbalan untuk mempertahankan pasokan senjata dan dukungan lainnya.

    Dikutip dari Al Jazeera, Trump mengklaim Ukraina bersedia terlibat dalam pertukaran tersebut.

    Ia menginginkan “persamaan” dari Ukraina untuk dukungan “hampir $300 miliar”.

    Kremlin segera menanggapi laporan tersebut, dengan seorang juru bicara menyatakan bahwa kata-kata Trump menggambarkan AS tidak akan lagi memberikan dukungan tanpa syarat kepada Kyiv. (*)

  • ‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza – Halaman all

    ‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza – Halaman all

    ‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS), pihak ketiga dalam konflik Israel-Hamas dalam Perang Gaza, kini berbalik arah dari sikap awalnya di peperangan tersebut.

    Jika sebelumnya AS, di bawah komando Presiden Terpilih, Donald Trump, lantang meminta Israel dan Hamas untuk melaksanakan gencatan senjata dengan kerangka pertukaran sandera-tahanan yang akhirnya terwujud pada 19 Januari 2025 dalam putaran pertama, Washington kini tidak memberi jaminan kalau gencatan senjata akan terus berlangsung.

    Sikap putar haluan AS ini terjadi saat Hamas menyatakan siap untuk kembali berunding dalam putaran dua perundingan pertukaran sandera-tahanan dengan Israel.

    Sebagai gambaran, putaran pertama pertukaran sandera-tahanan ini diklaim Hamas sebagai kemenangan rakyat Palestina.

    Sejumlah entitas Israel, termasuk para menteri dari sayap kanan ultranasionalis ekstremis yang belakangan mengundurkan diri dari koalisi kabinet, menilai pembebasan para tahanan Palestina ini adalah wujud nyata dari kekalahan militer Israel dalam agresi militernya di Gaza.

    Sesuai kesepakatan, pada gencatan tahap pertama selama 42 hari, Hamas akan membebaskan 33 sandera dan Israel melepaskan lebih dari 2.000 tahanan.

    Hingga pertukaran keempat tahap pertama pada Sabtu (1/2/2025),, sudah 17 sandera Israel dan 400 tahanan Palestina dibebaskan.

    Negosiasi gencatan senjata tahap kedua akan dimulai pada Selasa pekan depan untuk pembebasan 60 sandera yang masih tersisa. Perundingan termasuk penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza.

    Sejauh ini gencatan senjata Hamas-Israel yang mengakhiri pertempuran selama 15 bulan terakhir berjalan sesuai rencana meski terjadi sejumlah insiden yang membuat kedua pihak saling tuding melanggar kesepakatan.

    Terkait negosiasi tahap kedua, dua sumber senior Hamas mengonfirmasi kalau kelompok perlawanan Palestina itu itu siap memulai putaran kedua negosiasi dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Gaza.

    Seorang pejabat senior Hamas, yang berbicara dengan syarat anonim, dilansir RNTV, Selasa (4/2/2025) menyatakan, “Pembicaraan tahap kedua akan dimulai hari ini. Hamas memberi tahu para mediator selama pertemuan baru-baru ini di Kairo bahwa kami siap untuk memulai putaran negosiasi berikutnya.”

    Sumber Hamas lainnya menambahkan, “Kami menunggu mediator untuk memulai perundingan. Delegasi Hamas siap dan berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan.”

    PRESIDEN DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House pada Jumat (31/1/2025) yang menunjukkan Trump menandatangani perintah eksekutif baru di Gedung Putih pada Kamis (30/1/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

    Jamu Netanyahu, Trump Tak Jamin Gencatan Senjata Langgeng

    Namun, kesiapan Hamas ini disambut pesimisme AS yang awalnya getol menyerukan gencatan senjata dalam Perang Gaza Israel-Hamas.

    Presiden AS Donald Trump menyatakan pada Senin (3/2/2025) kalau “tidak ada jaminan” gencatan senjata di Gaza akan bertahan.

    Hal ini Trump nyatakan saat bersiap menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, AS untuk berdiskusi dengan fokus soal fase kedua gencatan senjata dengan Hamas, yang masih menunggu finalisasi.

    “Lebih dari dua minggu sejak gencatan senjata dimulai, dua pejabat Hamas mengonfirmasi bahwa kelompok itu siap membahas rincian tahap kedua, yang dapat memastikan penghentian Perang Gaza secara lebih permanen,” kata laporan RNTV. 

    Sebelum meninggalkan Israel ke AS, Netanyahu mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraannya dengan Trump akan membahas “kemenangan atas Hamas,” melawan pengaruh Iran, dan mengamankan pembebasan semua tawanan.

    “Pertemuan ini akan menandai keterlibatan pertama Trump dengan pemimpin negara lain sejak kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, sebuah langkah yang digambarkan Netanyahu sebagai bukti “kekuatan aliansi Israel-Amerika”,” kata laporan tersebut.

    Dengan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, pendudukan Israel kini telah mengalihkan agresinya ke Tepi Barat. Operasi tersebut telah mengakibatkan banyak korban.

    Trump, yang memainkan peran kunci dalam negosiasi gencatan senjata setelah 15 bulan agresi, mengakui bahwa meskipun kemajuan telah dicapai dengan ‘Israel’ dan negara-negara Timur Tengah lainnya, ia “tidak memiliki jaminan” bahwa perdamaian akan bertahan lama.

    Tahap kedua gencatan senjata diperkirakan akan melibatkan pembebasan lebih banyak tawanan dan dapat membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.

    Diskusi di Washington juga akan membahas normalisasi hubungan antara Pendudukan Israel dan Arab Saudi, yang dibekukan Riyadh pada awal agresi Gaza.

    NAIK TANK – Warga Gaza menaiki tank Merkava Israel saat milisi perlawanan Palestina menggelar Operasi Banjir Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 ke wilayah pendudukan Israel. Operasi ini berdampak perang Gaza selama agresi militer Israel selama 15 bulan di Gaza.  (tangkap layar/khaberni)

    Tonton Film Dokumenter Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023

    Dalam pertemuan dengan Netanyahu tersebut, Donald Trump dijadwalkan akan menonton film dokumenter yang merinci peristiwa Operasi Banjir Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 , menurut laporan dari berita Ynet.

    Rekaman tersebut, kompilasi berdurasi 47 menit yang dibuat oleh Pasukan Pendudukan Israel (IDF), diduga menunjukkan serangan oleh pejuang Hamas yang melintasi wilayah Palestina yang diduduki dan menawan 251 orang.

    “Video tersebut juga diduga menggambarkan “tindakan kekerasan yang mengejutkan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan serangan seksual,” dengan rekaman mentah dari kamera tubuh Hamas,” kata laporan RNTV mengutip pernyataan pihak AS.

    Sebagai informasi, scara khusus, sejak 7 Oktober 2023, tidak ada bukti yang diajukan untuk mendukung klaim kalau milisi Hamas melakukan penyerangan seksual dalam operasi tersebut.

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang menonton film dokumenter tersebut minggu lalu saat berada di Israel, dilaporkan merasa sangat terganggu dan menyarankan agar Presiden Trump juga menonton rekaman tersebut.

    Untuk mengakomodasi jadwal presiden, video asli berdurasi 47 menit akan dipersingkat menjadi 20-30 menit.

     

    (oln/rntv/*)

  • Bill Gates dan Citra Seorang ‘Miliarder Baik’

    Bill Gates dan Citra Seorang ‘Miliarder Baik’

    Washington DC

    Kisah asal-usul Microsoft dan pendirinya, Bill Gates, telah diceritakan berulang kali sejak dia pertama kali muncul di mata publik pada tahun 1980an. Lahir pada tahun 1955 dari keluarga kaya, Gates memprogram gim video pertamanya pada usia 13 tahun. Dikirim ke sekolah persiapan eksklusif di Seattle, di sanalah dia berteman dengan calon pendiri Microsoft, Paul Allen.

    Gates kemudian menempuh studi di universitas bergengsi Harvard, tetapi kemudian mengundurkan diri untuk memulai “Micro-Soft” dengan Allen pada tahun 1975.

    Dalam memoarnya, “Source Code: My Beginnings,” yang terbit hari ini tanggal 4 Februari, Bill Gates meninjau kembali sejarah tersebut.

    “Saya merasa seperti orang yang tidak cocok sebagai seorang anak” dan “bertengkar dengan orang tua saya sebagai remaja yang memberontak,” serta “tantangan putus sekolah untuk bertaruh pada industri yang belum benar-benar ada.”

    Dua buku lainnya, yang membahas kiprahnya sebagai CEO Microsoft dan sebagai kepala Yayasan Gates, akan menyusul diterbitkan.

    Sekadar pemasaran?

    Penerbit memoar menggambarkan buku Gates sebagai “karya yang hangat dan inspiratif,” tetapi reporter investigasi Amerika Serikat Tim Schwab menepisnya sebagai “latihan pemasaran dan pencitraan merek” oleh orang kaya dan berkuasa.

    Schwab adalah penulis buku kritis tentang pendiri Microsoft, berjudul “The Bill Gates Problem: Reckoning with the Myth of the Good Billionaire” (2023).

    “Ketika miliarder lain terang-terangan mementingkan diri sendiri, Bill Gates selalu berusaha menampilkan dirinya sebagai seorang yang tidak mementingkan diri sendiri dan yang disebut miliarder yang baik,” kata Schwab kepada DW.

    “Sangat sedikit yang belum kita ketahui tentang kisah pribadi Bill Gates, dan hampir tidak ada hal baru atau bersifat mengungkap dalam buku ini,” kata Schwab.

    Namun, satu aspek menjadi berita utama baru-baru ini, seperti yang direnungkan Gates dalam memoarnya, bahwa dia mungkin akan didiagnosis mengidap autisme jika tumbuh dewasa saat ini.

    “Dia mencurahkan sekitar setengah halaman di bagian paling akhir buku” untuk topik tersebut, kata Schwab. Namun, bahkan satu detail baru ini belum disajikan dengan “cara yang sangat bijaksana atau reflektif,” tukasnya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    ‘Saya sering berbicara dengan para pemimpin dunia’

    Berkat Microsoft, Gates menjadi orang terkaya di dunia pada tahun 1995 dan bertahan di posisi teratas estimasi majalah Forbes hingga tahun 2008, ketika dia mengundurkan diri dari perusahaan untuk fokus pada filantropi.

    Miliarder teknologi lainnya seperti Elon Musk atau Mark Zuckerberg telah melampaui Gates dalam peringkat Forbes. Kendati demikian, pada usia 69 tahun, kekayaannya mencapai sekitar USD107 miliar dan saat ini menduduki peringkat ke-13 orang terkaya yang masih hidup.

    Pada saat yang sama, Gates menikmati citra publik yang jauh lebih baik daripada taipan teknologi lainnya. Kombinasi kekayaan, koneksi, dan reputasi positif ini telah memberi Gates akses yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya ke para pembuat keputusan di seluruh dunia, termasuk pertemuan dengan Xi Jinping pada tahun 2023, atau makan malam tiga jam baru-baru ini dengan Presiden AS Donald Trump yang baru saja terpilih.

    Selama makan malam, menurut Gates, dia berbicara dengan Trump tentang kemungkinan penyembuhan HIV dan polio.

    “Kami berdua, menurut saya, sangat gembira tentang hal ini,” katanya kepada Wall Street Journal. “Karena yayasan ini sangat terlibat dalam isu-isu kesehatan global, saya sering berbicara dengan para pemimpin dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, saya berbicara dengan Presiden Prancis Macron, Kepala Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen,” Gates menambahkan.

    Bumerang revolusi pangan di Afrika

    Yayasan Gates menggunakan hubungan tersebut untuk membantu memerangi penyakit dan kelaparan di berbagai belahan dunia. Namun, buku Schwab mengemukakan argumen bahwa hasilnya cenderung tidak mencapai sasaran.

    Salah satu kasus kontroversial adalah ketika Yayasan Gates dilaporkan telah menggelontorkan hampir satu miliar dolar untuk program AGRA yang sebelumnya bernama Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika. Program yang diluncurkan pada tahun 2006 ini menjanjikan untuk menggandakan hasil pertanian dan mengurangi separuh kelaparan dan kemiskinan di 13 negara Afrika pada tahun 2020.

    Namun, batas waktu telah lewat dan sasaran besar Gates belum terpenuhi. Menurut penelitian yang diterbitkan pada bulan Juni 2020, jumlah orang yang kelaparan di afrika bahkan tumbuh sebesar 30% di sejumlah negara.

    Pada bulan Agustus 2024, beberapa organisasi agama, pertanian, dan lingkungan Afrika secara terbuka menuntut ganti rugi dari Yayasan Gates. Dalam surat terbuka, mereka mendesak pihak yayasan untuk mengakui bahwa upaya mereka “telah gagal.”

    “Intervensi mereka semakin mendorong sistem pangan Afrika ke arah model pertanian industri yang terkorporatisasi, mengurangi hak rakyat atas kedaulatan pangan dan mengancam kesehatan ekologi dan manusia,” kata para penandatangan surat tersebut.

    Para pemimpin Afrika menuduh penyelenggara di balik AGRA mempromosikan “input sintetis yang mahal, pupuk dan benih” yang mencemari dan mengeraskan tanah, mengganggu ekosistem lokal, dan menempatkan “petani kecil pada belas kasihan harga global yang tidak stabil untuk mempertahankan hasil panen mereka.”

    Lapangkan jalan bagi Musk

    Schwab memperingatkan bahwa Gates masih merupakan “investor swasta yang tertarik untuk memperluas kekayaannya.”

    “Ketika dia berbicara dengan seseorang seperti Donald Trump atau pemimpin terpilih lainnya, dia harus memikirkan kekayaan pribadinya sendiri, kepentingan pribadinya sendiri. Dan kemudian dia juga harus memikirkan kepentingan yayasan Gates, yang disubsidi besar-besaran oleh pembayar pajak,” imbuh penulis tersebut.

    “Jika Anda melihat Yayasan Gates, salah satu proyek yang menurut Bill Gates paling ia banggakan adalah mekanisme pengadaan vaksin yang berbasis di Swiss, sebagian besar uang untuk proyek tersebut berasal dari pembayar pajak.”

    Pada saat yang sama,Gates terhubung dengan para pembuat keputusan melalui kontrak pemerintah untuk bisnis yang terkait dengan kerajaannya, dan melalui kontribusi politik, seperti sumbangan sebesar $50 juta yang dilaporkan kepada pesaing Trump, Kamala Harris.

    “Selama bertahun-tahun, Gates telah menormalisasi dan melegitimasi peran kekayaan ekstrem dalam demokrasi, khususnya dalam politik Amerika, dan ya, seseorang seperti Elon Musk mungkin mewakili langkah baru, evolusi baru dalam oligarki jenis itu, tetapi saya pikir mereka adalah bagian dari cerita yang sama,” kata Schwab.

    “Saya pikir orang-orang seperti Elon Musk saat ini berdiri di atas bahu Bill Gates.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump-Netanyahu Akan Bertemu di Gedung Putih, Timur Tengah Jadi Fokus    
        Trump-Netanyahu Akan Bertemu di Gedung Putih, Timur Tengah Jadi Fokus

    Trump-Netanyahu Akan Bertemu di Gedung Putih, Timur Tengah Jadi Fokus Trump-Netanyahu Akan Bertemu di Gedung Putih, Timur Tengah Jadi Fokus

    Washington DC

    Ketika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, dia diperkirakan akan berusaha memperbaiki hubungan yang renggang dengan Gedung Putih di bawah mantan Presiden Joe Biden.

    Netanyahu akan menjadi pemimpin asing pertama yang dijamu Trump di Gedung Putih sejak dia dilantik pada 20 Januari lalu.

    Dalam pertemuan itu, seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (4/2/2025), keduanya diperkirakan akan membahas masa depan gencatan senjata Gaza dan upaya untuk mengakhiri perang Gaza, juga cara-cara untuk melawan Iran.

    Namun di sisi lain, Netanyahu juga bisa mendapat tekanan dari Trump yang sangat pro-Israel, yang kebijakannya untuk Timur Tengah mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan Netanyahu.

    Pertemuan keduanya digelar bertepatan dengan dilanjutkannya perundingan tidak langsung pada pekan ini antara Israel dan Hamas untuk membahas tahap kedua gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

    Trump dan Netanyahu diperkirakan akan mengadakan konferensi pers bersama.

    Sebelum pertemuan itu digelar, Trump mengatakan kepada wartawan pada Minggu (2/2) bahwa diskusi dengan Israel dan negara-negara lainnya di Timur Tengah “sedang berkembang”. Namun dia tidak memberikan rinciannya.

    Kawasan Timur Tengah berada pada titik kritis, dengan rapuhnya gencatan senjata Gaza, dan situasi serupa di Lebanon ketika gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah hampir berakhir dalam beberapa pekan mendatang.

    Kekhawatiran mengenai ambisi nuklir Iran tetap ada, meskipun negara tersebut dinilai melemah.

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump memberikan serangkaian keberhasilan kepada Netanyahu, termasuk pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan penandatanganan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.

    Trump tetap menjadi pendukung kuat Israel, dan menuai pujian karena membantu mewujudkan kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di Gaza bahkan sebelum dia kembali menjabat. Trump juga bersikeras mengatakan ingin mengakhiri perang di Timur Tengah.

    Tidak hanya itu, Trump juga mengharapkan untuk memperbarui upaya menuju normalisasi bersejarah antara Israel dan Arab Saudi. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai seberapa besar kelonggaran yang akan diberikan Trump kepada Netanyahu.

    Selain bertemu Trump, Netanyahu juga bertemu jajaran pejabat senior pemerintahan Trump dan para pemimpin Kongres AS.

    Dia juga diperkirakan akan mencari jaminan untuk kelanjutan pasokan senjata AS ke Israel. Dalam beberapa setelah kembali ke Gedung Putih, Trump menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Tel Aviv, yang sebelumnya diblokir oleh pemerintahan Biden.

    Netanyahu, sebelum terbang ke AS, sempat mengatakan bahwa dirinya berharap pembicaraannya dengan Trump akan membantu menata kembali peta kawasan Timur Tengah.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan    
        Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

    Washington DC

    Miliarder ternama Amerika Serikat (AS) dan orang kepercayaan Presiden Donald Trump, Elon Musk, digugat ke pengadilan federal setelah mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS. Gugatan itu menuduh Musk secara ilegal mendapatkan akses kepada data pribadi jutaan warga AS.

    Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, memimpin upaya pemotongan biaya federal AS yang dilakukan pemerintahan Trump di bawah lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE.

    Gugatan hukum terhadap Musk, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC.

    Gugatan itu meminta hakim federal AS untuk menetapkan bahwa ilegal bagi Musk atau orang lain dari DOGE untuk memperoleh informasi pribadi soal para pembayar pajak dan memblokir Departemen Keuangan agar hal itu tidak terjadi.

    “Orang-orang yang harus membagi informasi dengan pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikan informasi mereka dengan Elon Musk atau ‘DOGE’-nya,” demikian bunyi gugatan hukum tersebut.

    “Dan undang-undang federal mengatakan mereka tidak perlu melakukan hal tersebut,” imbuh dokumen gugatan tersebut.

    Musk, dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (3/2), mengatakan bahwa: “Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak adalah dengan mengikuti alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau.”

    “Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini membantu, bersekongkol, dan menerima pembayaran palsu menjadi sangat kesal. Sangat disayangkan,” tulis Musk dalam pernyataannya.

    Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang dijaga ketat, menangani aliran uang pemerintah AS, termasuk dana sebesar US$ 6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, dan pembayaran penting lainnya.

    Pengambilalihan kendali atas sistem pembayaran itu oleh Musk dan DOGE, menurut dokumen gugatan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Bahkan seorang pejabat karier Departemen Keuangan AS yang menolak untuk menyerahkan akses sistem pembayaran itu kepada DOGE telah dijatuhi sanksi cuti administratif. Pejabat itu kemudian memilih pensiun dari departemen tersebut.

    Menurut gugatan hukum itu, pemberian akses informasi pribadi Departemen Keuangan AS kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE berarti “individu dari semua lapisan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi mereka akan menerima perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal”.

    Laporan majalah Wired menyebut Musk menempatkan para pegawai muda DOGE, yang diambil dari perusahaannya sendiri, pada posisi-posisi penting pemerintahan. Pegawai muda yang disebut berusia 19-24 tahun itu juga ditempatkan pada Kantor Manajemen Personalia Federal AS — merupakan departemen sumber daya manusia untuk pegawai federal.

    Trump Tegaskan Elon Musk Tak Akan Bertindak Tanpa Izinnya

    Selain membuat geger Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menuding Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai “organisasi kriminal” dan mengumumkan pembubaran organisasi penting tersebut. Dia juga memicu didepaknya sejumlah pejabat tinggi AS.

    Hal semacam ini memicu kekhawatiran atas kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan seorang pejabat federal AS atau pejabat pemerintah AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat.

    Para politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang inkonstitusional oleh Trump dan Musk. Senator ternama Demokrat, Elizabeth Warren, dari Komisi Perbankan Senat bahkan mengecam langkah Musk sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan bisa memberikan risiko sistemik terhadap perekonomian.

    Trump, ketika ditanya soal hal tersebut di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (3/2), berusaha meredakan kritikan yang muncul. Dia menegaskan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa mendapat izin dirinya.

    “Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” tegas Trump.

    “Kami akan memberinya persetujuan jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, kami tidak akan memberinya persetujuan. Tapi dia akan melapor. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sangat kuat dan saya terkesan,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Berapa Kekayaan Jensen Huang? Ini Profilnya

    Berapa Kekayaan Jensen Huang? Ini Profilnya

    Setelah model AI terbaru dari DeepSeek diperkenalkan ke publik, saham Nvidia (NVDA) mengalami penurunan signifikan.

    Bahkan baru-baru ini, Jensen Huang menjual sahamnya secara besar-besaran. Tindakan pemilik sekaligus pendiri perusahaan Nvidia ini tentu menuai tanda tanya di kalangan investor.

    Meskipun telah menjual sahamnya dalam jumlah besar, total kekayaan bersih Jensen Huang masih menyentuh angka miliaran dolar AS.

    Penasaran dengan total kekayaan Jensen Huang? Simak profil lengkapnya yang menarik untuk diketahui di bawah ini.

    Profil Jensen Huang

    Jensen Huang dikenal sebagai sosok di balik kesuksesan Nvidia. Lahir di Taiwan pada tahun 1963, Huang ternyata pernah menghabiskan masa kecilnya di Thailand.

    Namun, karena situasi Perang Vietnam yang masih berlangsung pada saat itu, orang tuanya memilih untuk tidak menetap di Thailand. Kemudian, di usianya yang ke-9, Jensen Huang dan saudaranya dititipkan ke pamannya yang berada di Tacoma, Washington.

    Huang diketahui menempuh studi di Oregon State University (OSU) dan berhasil meraih gelar sarjana Teknik Elektro di tahun 1984. Ia kemudian melanjutkan studi masternya di Stanford University

    Ia memulai kariernya di LSI Logic dan Advanced Micro Devices. Pada tahun 1993, Jensen Huang mendirikan Nvidia. Sejak saat itu, ia menjabat sebagai CEO dan pemilik Nvidia hingga saat ini.

    Sejak peluncuran GeForce 256 pada tahun 1999, Nvidia memperkuat posisinya di industri game PC dan mengubah standar grafis komputer.

    Kini, Nvidia dikenal sebagai pemimpin dalam industri teknologi, terutama dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk komputasi dan kecerdasan buatan (AI).

    Di bawah kepemimpinan, GPU Nvidia mendominasi pasar dan mendorong kapitalisasi pasar melampaui 3 triliun dolar AS di tahun 2024 melansir dari Forbes.

    Tidak heran, total kekayaan Jensen Huang mampu menyentuh angka miliaran dolar AS dan menjadi sosok berpengaruh di industri teknologi.

    Total kekayaan Jensen Huang

    Dilansir situs Forbes, total kekayaan Jensen Huang berhasil menyentuh angka 102,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp1,668 triliun (kurs Rp16.356 per dolar AS) secara real time.

    Tercatat total kekayaan tersebut mengalami penurunan sekitar 2,9 miliar dolar AS. Meskipun menurun, Huang berhasil mencatatkan namanya pada peringkat ke-20 dalam daftar Miliarder versi Forbes tahun 2024.

    Sumber kekayaan huang berasal dari kepemilikan saham atas perusahaan Nvidia. Tercatat Huang memiliki sekitar 3 persen saham atas Nvidia.

    Jensen Huang tercatat menjual saham besar-besaran

    CEO NVIDIA, Jensen Huang/Dok. NVIDIA

    Terlepas dari total kekayaan Jensen Huang yang fantastis, pendiri Nvidia ini diketahui melakukan penjualan saham besar-besaran.

    Dilansir Yahoo Finance, Huang diketahui menjual sahamnya dalam jumlah besar sekitar 14 juta dolar AS per hari. Langkah yang dilakukan Huang ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan di kalangan investor.

    Rencana penjualan saham ini sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Huang. Langkah ini dilakukan melalui mekanisme yang sah (skema 10b5-1) untuk menghindari tuduhan insider trading.

    Namun, penjualan saham dalam jumlah besar tetap menarik perhatian regulator, terutama karena harga saham Nvidia mengalami penurunan dalam periode yang sama.

    Menurut para ahli tata kelola perusahaan, penjualan saham yang dilakukan Huang dapat memicu ketidakpastian. Terlebih pada stabilitas jangka panjang perusahaan.

    Pasalnya, para pengamat mempertanyakan apakah Huang yakin Nvidia akan kehilangan jalur menuju kesuksesan di masa mendatang.

    Sementara itu, beberapa investor masih percaya bahwa penjualan minimal yang direncanakan seharusnya tidak mengganggu posisi pasar Nvidia dan membantu meminimalisir volatilitas pasar.

    Saham NVDA terjun bebas

    Selain kabar Jensen Huang menjual sahamnya dalam jumlah besar, kondisi saham Nvidia juga menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. 

    Tidak lama setelah model AI Deepsek terbaru rilis, saham NVDA turun secara signifikan. Dilansir Investopedia, saham NVDA anjlok hampir 17 persen pada Senin (27/1). Penurunan tersebut juga dinilai menjadi yang terbesar dari tahun 2020.

    Pada Senin (3/2), saham NVDA mengalami penurunan 3 persen mengutip dari Yahoo Finance. 

    Demikian profil dan kekayaan Jensen Huang yang dikenal sebagai pendiri perusahaan teknologi Nvidia. Inovasinya di industri teknologi membawa dirinya mencapai kesuksesan dan bisa dijadikan inspirasi.

  • Bahas Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza, Israel Akan Kirim Delegasi ke Doha Pekan Ini – Halaman all

    Bahas Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza, Israel Akan Kirim Delegasi ke Doha Pekan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel akan mengirim delegasi ke Doha, Qatar pada pekan ini.

    Pengiriman delegasi itu untuk membicarakan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Hal ini sebagaimana disampaikan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (4/2/2025).

    “Israel sedang mempersiapkan keberangkatan delegasi tingkat kerja ke Doha pada akhir minggu ini untuk membahas rincian teknis terkait kelanjutan penerapan perjanjian tersebut,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan, Selasa, dilansir Arab News.

    Sementara itu, Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu pada hari Selasa.

    Trump bersikap waspada terhadap prospek jangka panjang gencatan senjata, meskipun ia mengaku berjasa menekan Hamas dan Israel agar menandatangani perjanjian penyanderaan dan gencatan senjata.

    “Saya tidak memiliki jaminan bahwa perdamaian akan terwujud,” kata Trump kepada wartawan, Senin (3/2/2025), dikutip dari AP News.

    Pembicaraan para pemimpin tersebut diperkirakan akan menyentuh pada kesepakatan normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi yang telah lama dinantikan dan kekhawatiran mengenai program nuklir Iran.

    Namun, penyelesaian tahap kedua dari kesepakatan penyanderaan akan menjadi agenda utama.

    Sebagai informasi, kedatangan Netanyahu di Washington untuk kunjungan pertama pemimpin asing dalam masa jabatan kedua Trump terjadi saat dukungan rakyat terhadap perdana menteri sedang menurun.

    Netanyahu tengah menjalani kesaksian selama berminggu-minggu dalam persidangan korupsi yang sedang berlangsung yang berpusat pada tuduhan bahwa ia bertukar bantuan dengan tokoh media dan rekan-rekannya yang kaya.

    Netanyahu telah mengecam tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia adalah korban dari ‘perburuan penyihir’.

    Terlihat bersama Trump, yang populer di Israel, dapat membantu mengalihkan perhatian publik dari persidangan dan meningkatkan posisi Netanyahu.

    Ini adalah perjalanan pertama Netanyahu ke luar Israel sejak Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuknya, mantan menteri pertahanannya, dan kepala militer Hamas yang terbunuh, dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang di Gaza.

    Di sisi lain, Hamas yang telah menegaskan kembali kendali atas Gaza sejak gencatan senjata dimulai bulan lalu, telah mengatakan tidak akan membebaskan sandera pada tahap kedua tanpa mengakhiri perang dan penarikan penuh pasukan Israel.

    Sementara itu, Netanyahu menegaskan bahwa Israel berkomitmen untuk meraih kemenangan atas Hamas dan memulangkan semua sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

    Netanyahu juga diharapkan menekan Trump untuk mengambil tindakan tegas terhadap Iran.

    Teheran telah menghadapi serangkaian kemunduran militer, termasuk pasukan Israel yang secara signifikan melemahkan Hamas di Gaza dan militan Hizbullah di Lebanon, serta operasi yang menghancurkan pertahanan udara Iran.

    Netanyahu percaya, momen ini telah menciptakan peluang untuk secara tegas mengatasi program nuklir Teheran.

    “Ini adalah salah satu pertemuan paling penting dan kritis antara presiden Amerika dan perdana menteri Israel,” kata Eytan Gilboa, pakar hubungan AS-Israel di Universitas Bar-Ilan di dekat kota Tel Aviv, Israel.

    “Yang dipertaruhkan di sini bukan hanya hubungan bilateral antara Israel dan Amerika Serikat, tetapi juga pembentukan kembali Timur Tengah,” katanya.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Presiden Palestina: Israel Lakukan Pembersihan Etnis di Tepi Barat – Halaman all

    Presiden Palestina: Israel Lakukan Pembersihan Etnis di Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam rencana Israel untuk mengusir warga negara dan melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat.

    Kepresidenan Palestina juga meminta pemerintah AS untuk campur tangan dan menghentikan serangan sekutunya, Israel, di Tepi Barat.

    “Kami mengecam ekspansi perang menyeluruh yang dilakukan otoritas pendudukan terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat untuk melaksanakan rencana mereka yang bertujuan menggusur warga negara dan pembersihan etnis,” kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, pada Senin (3/2/2025).

    Ia menghimbau pemerintah AS untuk mengambil keputusan sebelum terlambat, terutama karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini sedang mengunjungi Washington.

    Setelah Israel-Hamas mulai mengimplementasikan gencatan senjata mulai 19 Januari, pasukan Israel menyerbu Tepi Barat dengan dalih untuk menargetkan kelompok perlawanan di sana.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan militer tersebut sebagai operasi “Tembok Besi”.

    Israel memaksa keluarga-keluarga Palestina dari kota Tamoun, tenggara Tubas di Tepi Barat, untuk meninggalkan rumah mereka.

    “Pasukan pendudukan memaksa beberapa keluarga meninggalkan rumah mereka di pinggiran selatan kota, dan menyita kunci rumah mereka,” menurut pernyataan Wali Kota Tamoun, Najeh Bani Odeh, seperti diberitakan Kantor Berita dan Informasi Palestina (WAFA).

    Ia menambahkan tentara Israel memaksa warga meninggalkan rumah mereka selama 10 hari.

    Dia menjelaskan, kawasan yang menjadi target tentara Israel dan mengusir penduduknya dari rumah mereka adalah kawasan dataran tinggi, terletak di pinggiran selatan kota, dan juga menghadap ke kota dan kawasan Far’a.

    “Pasukan pendudukan Israel terus menyerbu kamp Al-Far’a dan sekitarnya selama berjam-jam, menyerbu rumah-rumah warga di dalam dan sekitar kamp, ​​di tengah pengerahan pasukan infanteri secara intensif,” tambahnya.

    Sementara itu, buldoser militer Israel sedang bekerja untuk menghancurkan bagian jalan utama menuju kamp dari sisi selatan, di tengah gencarnya penerbangan pesawat tanpa awak.

    Menurut hitungan kementerian yang dirilis pada hari Senin, serangan besar-besaran Israel telah menewaskan 38 orang di Jenin, 15 orang di Tubas, enam orang di Nablus, lima orang di Tulkarem, tiga orang di Hebron, dua orang di Betlehem dan satu orang di Yerusalem Timur yang diduduki.

    Pasukan Israel telah membunuh 70 orang, termasuk 10 anak-anak, di Tepi Barat yang diduduki sejak awal tahun.

    Pada hari Minggu (2/2/2025), pasukan Israel menghancurkan 23 bangunan di kamp pengungsi Jenin dan secara paksa memindahkan sekitar 15.000 warga Palestina dari kamp tersebut.

    Hingga hari ini, serangan Israel di Tepi Barat tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Trump Tunda Tarif untuk Meksiko-Kanada, Tetapi Tidak untuk China

    Trump Tunda Tarif untuk Meksiko-Kanada, Tetapi Tidak untuk China

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02), menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.

    Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk memperketat pengamanan perbatasan sebagai respons terhadap tuntutan Trump dalam memberantas imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba. Hal ini menunda tarif 25% yang sedianya berlaku pada Selasa (04/02) selama 30 hari.

    Kanada setuju untuk mengerahkan teknologi dan personel baru di perbatasannya dengan AS serta meluncurkan upaya bersama untuk memerangi kejahatan terorganisir, penyelundupan fentanyl, dan pencucian uang.

    Meksiko juga sepakat untuk memperkuat perbatasan utaranya dengan menurunkan 10.000 anggota Garda Nasional guna menghentikan arus migrasi ilegal dan narkoba.

    AS berjanji untuk mencegah penyelundupan senjata berdaya tinggi ke Meksiko, kata Sheinbaum.

    “Sebagai Presiden, tanggung jawab saya adalah memastikan keselamatan semua warga Amerika, dan saya sedang melakukan hal itu. Saya sangat senang dengan hasil awal ini,” kata Trump di media sosial.

    Kesepakatan ini untuk sementara menghindari perang dagang yang menurut para ekonom dapat merugikan semua pihak dan meningkatkan harga bagi konsumen.

    Setelah berbicara melalui telepon dengan kedua pemimpin, Trump mengatakan bahwa ia akan mencoba merundingkan perjanjian ekonomi dalam sebulan ke depan dengan dua mitra dagang terbesar AS, yang ekonominya telah saling terintegrasi sejak perjanjian perdagangan bebas bersejarah pada 1990-an.

    Tarif untuk China tetap berlaku

    Tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10% mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02). Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Trump tidak akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping hingga akhir pekan.

    Trump memperingatkan bahwa ia mungkin akan menaikkan tarif untuk Beijing lebih tinggi lagi.

    “China diharapkan berhenti mengirimkan fentanyl ke kami, dan jika tidak, tarifnya akan naik jauh lebih tinggi,” katanya.

    China menyebut fentanyl sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.

    Perkembangan terbaru ini membuat nilai tukar dolar Kanada melonjak setelah sebelumnya anjlok ke level terendah dalam lebih dari dua dekade. Kabar ini juga mengangkat indeks saham berjangka AS setelah sehari mengalami penurunan di Wall Street.

    Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.

    UE akan merespons ‘dengan tegas’ jika dikenai tarif secara tidak adil

    Para pemimpin Eropa memperingatkan bahwa ancaman Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif terhadap UE dapat memicu perang dagang yang akan merugikan konsumen di kedua sisi Atlantik dan memperkuat posisi China.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE menyadari “potensi tantangan” dalam hubungan perdagangan transatlantik.

    “Jika dikenai secara tidak adil atau sewenang-wenang, Uni Eropa akan merespons dengan tegas,” kata von der Leyen setelah pertemuan informal para pemimpin UE di Brussels.

    Ia menegaskan bahwa para pemimpin UE ingin bersikap pragmatis, terlibat lebih awal dalam diskusi, serta merundingkan solusi dengan AS untuk mencegah ketegangan perdagangan.

    “Diskusi hari ini menekankan prinsip utama: yang pertama, bersiaplah. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa kami sudah siap,” katanya dalam konferensi pers.

    rs/ha (Reuters, DW)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Tuduh Afrika Selatan Gemar Sita Tanah, Setop Bantuan Dana AS    
        Trump Tuduh Afrika Selatan Gemar Sita Tanah, Setop Bantuan Dana AS

    Trump Tuduh Afrika Selatan Gemar Sita Tanah, Setop Bantuan Dana AS Trump Tuduh Afrika Selatan Gemar Sita Tanah, Setop Bantuan Dana AS

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh pemerintah Afrika Selatan gemar melakukan “penyitaan” tanah milik warganya dan memperlakukan kelompok masyarakat tertentu dengan sangat buruk.

    Sebagai konsekuensinya, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), Trump mengumumkan penghentian semua pendanaan masa depan oleh AS kepada Afrika Selatan. Tuduhan yang dilontarkan Trump itu telah dibantah oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Masalah pertanahan di Afrika Selatan telah sejak lama menimbulkan perpecahan, dan upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan dalam pemerintahan yang dikuasai kulit putih telah menuai kritikan dari kelompok konservatif, termasuk miliarder AS dan penasihat Trump, Elon Musk, yang lahir di Afrika Selatan.

    Ramaphosa, bulan lalu, menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang menetapkan bahwa pemerintah, dalam keadaan tertentu, boleh menawarkan “nol kompensasi” atas properti yang diambil alih demi kepentingan umum.

    “Afrika Selatan menyita tanah, dan memperlakukan kelompok masyarakat tertentu dengan SANGAT BURUK,” sebut Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social pada Minggu (2/2) waktu setempat.

    “Saya akan menghentikan semua pendanaan kepada Afrika Selatan di masa depan, sampai penyelidikan menyeluruh atas situasi ini selesai!” tulisnya.

    Otoritas Afrika Selatan berargumen bahwa RUU itu tidak mengizinkan pemerintah untuk mengambil alih properti secara sewenang-wenang, dan harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan pemiliknya.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Namun beberapa kelompok mengkhawatirkan situasi serupa dengan penyitaan lahan pertanian komersial milik warga kulit putih yang dilakukan pemerintah Zimbabwe, seringkali tanpa kompensasi, setelah kemerdekaan negara itu tahun 1980 silam.

    Saat memberikan penjelasan kepada wartawan soal kebijakannya, Trump mengatakan bahwa “kepemimpinan Afrika Selatan melakukan beberapa hal yang sangat buruk, hal yang sangat buruk”, namun tanpa memberikan contoh.

    “Jadi hal itu sedang diselidiki saat ini. Kita akan mengambil keputusan, dan sampai kita mengetahui apa yang dilakukan Afrika Selatan — mereka merampas tanah dan menyita tanah, dan sebenarnya mereka melakukan hal-hal yang mungkin lebih buruk dari itu,” ujarnya.

    Ramaphosa dalam tanggapannya pada Senin (3/2) menyatakan bahwa: “Pemerintah Afrika Selatan tidak menyita tanah apa pun.”

    “Undang-undang Pengambilalihan yang baru-baru ini diadopsi bukanlah instrumen penyitaan,” tegasnya.

    Dia menjelaskan bahwa hal itu merupakan “proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi yang menjamin akses masyarakat terhadap tanah secara patut dan adil sesuai dengan pedoman konstitusi”.

    “Kami menantikan untuk berinteraksi dengan pemerintahan Trump mengenai kebijakan reformasi pertanahan kami dan isu-isu kepentingan bilateral. AS tetap menjadi mitra politik dan perdagangan strategis utama bagi Afrika Selatan,” sebut Ramaphosa.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu