kab/kota: Washington

Pemilu Dini Jerman 2025, Kandidat Kanselir CDU Serang AfD

Jakarta –

Friedrich Merz, pemimpin oposisi dari Partai Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan konservatif dan kandidat kanselir Jerman dalam pemilu dini (23/2) mendatang, berupaya secara eksplisit menjauhkan diri dan partainya dari Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan ekstremkanan.

Merz meyakinkan para pemilih, ia tidak akan bekerja sama dengan AfD di masa mendatang.

“Dan warga negara juga tidak perlu ragu, karena pesan saya selalu sangat jelas: kami tidak bekerja sama dengan partai itu. Tidak minggu lalu, dan tidak akan terjadi minggu ini, minggu depan, atau minggu setelah itu. Kami tidak akan menoleransi mereka, kami tidak mengadakan pembicaraan apa pun dengan AfD,” kepada kepala editor politik DW, Michaela Kuefner, di sela-sela konferensi terakhir partai CDU menjelang pemilu Jerman 23 Februari mendatang.

Ada apa antara CDU dan AfD?

Pada Rabu 29 Januari lalu, CDU dinilai telah melanggar konvensi arus utama politik Jerman selama puluhan tahun, ketika partai ini mengandalkan suara AfD untuk meloloskan rancangan undang-undang pengetatan imigrasi melalui majelis rendah parlemen Jerman, Bundestag.

CDU juga memperoleh dukungan suara dari Partai Liberal Demokrat (FDP) yang ramah bisnis dan partai populis sayap kiri Bndnis Sahra Wagenknecht (BSW). Namun AfD adalah partai yang paling besar mendukung RUU ini. AfD oleh sebagian badan intelijen Jerman disebut “ekstremis”.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pada hari Jumat (31/01), proposal untuk membatasi masuknya imigran ke Jerman ditolak di parlemen dengan suara mayoritas tipis. Banyak anggota parlemen CDU abstain atau tidak memberikan suaranya dalam pemungutan suara di parlemen, sebagai aksi penentangan terhadap manuver politik Merz.

Desakan Merz agar parlemen Jerman melakukan voting tentang masalah imigrasi telah memicu ratusan ribu warga Jerman turun ke jalan di berbagai kota di seluruh negeri.

Dalam protes itu, massa menuding Merz telah melanggar apa yang dianggap sebagai ‘firewall’ yakni sebuah kesepakatan di antara partai-partai lain untuk tidak bekerja sama dengan partai-partai ekstremkanan seperti AfD.

Kesepakatan ini berangkat dari pengalaman Jerman dengan partai Nazi dan kebangkitannya ke tampuk kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Merz menegaskan CDU tidak berniat bekerja sama dengan partai AfD yang menurutnya ingin “menghancurkan” CDU.

“AfD memperjuangkan hal yang bertolak belakang dengan semua hal yang penting bagi kami: NATO, hubungan dengan Barat, Uni Eropa, Euro. AfD ingin menyingkirkan semua hal,” katanya.

Namun selain diprotes warga, Merz juga malah secara terbuka diejek oleh pemimpin AfD Alice Weidel setelah gagalnya pelolosan RUU tersebut. Weidel mengatakan Merz “tidak bisa menjadi kanselir, dia tidak dapat menjadi kandidat kanselir.”

Merz: Jerman masih bisa berpengaruh di UE di era Trump

Dalam wawancara dengan DW, Merz juga menegaskan kembali seruan untuk persatuan dan kerja sama Uni Eropa (UE) dalam menanggapi tantangan ekonomi apa pun yang mungkin ditimbulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Kita pernah mengalami semua ini sebelumnya,” katanya kepada DW, mengacu pada tarif yang dikenakan pada baja dan aluminium Eropa selama masa jabatan pertama Trump. Tarif ini dengan cepat dicabut setelah UE menanggapinya dengan mengenakan tarif pada celana jins, wiski, dan sepeda motor buatan Amerika.

“Akan ada beberapa turbulensi,” katanya, tetapi ia memperkirakan turbulensi tersebut juga akan berdampak pada konsumen Amerika, yang memicu “diskusi” segera di AS. “Donald Trump telah memulai sesuatu yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.

Ketika ditanya oleh DW tentang kemampuan Jerman untuk membantu memimpin Eropa, Merz menyuarakan keyakinannya.

Ia mengatakan, baik pemilihan umum yang akan datang maupun penundaan dalam pembentukan pemerintahan baru di Jerman tidak akan menjadi halangan untuk masalah ini.

“Bundestag akan tetap dapat bertindak kapan saja hingga Bundestag yang baru dapat bersidang. Bundestag bahkan dapat bersidang setelah pemilihan umum,” kata Merz.

“Kebijakan perdagangan adalah urusan Uni Eropa dan Komisi UE-lah yang bertanggung jawab untuk ini,” katanya, seraya menambahkan: “Semakin bersatu Eropa dalam situasi ini, semakin baik bagi kita, dan semakin kuat kita dalam menghadapi Washington.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Lihat juga Video ‘Penabrak Kerumunan di Pasar Natal Jerman Diduga Tak Puas soal Imigran’:

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/02/2025 12:50
Trump Akan Ambil Alih Gaza, Cetuskan Relokasi Permanen Warganya Trump Akan Ambil Alih Gaza, Cetuskan Relokasi Permanen Warganya

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencetuskan relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.

Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.

Gagasan-gagasan Trump ini menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.

Trump memperbarui seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

“Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.

“Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.

“Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.

Trump dan para penasihat utamanya meyakini jangka waktu 3-5 tahun untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang, seperti yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata sementara, tidak dapat dilaksanakan.

Mesir dan Yordania, serta negara-negara Arab lainnya, menolak gagasan Trump merelokasi 2,3 juta warga Gaza selama pembangunan kembali wilayah itu pascaperang. Namun sejumlah pejabat senior pemerintahan Trump terus menekankan pentingnya relokasi warga Palestina atas dasar kemanusiaan.

“Bagi saya, tidak adil untuk menjelaskan kepada warga Palestina bahwa mereka mungkin akan kembali dalam lima tahun. Itu tidak masuk akal,” ucap Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, saat berbicara kepada wartawan.

Trump Bilang AS Akan Ambil Alih dan Kuasai Gaza

Dalam pertemuan dengan Netanyahu di Gedung Putih, Trump secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi.

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan terhadapnya. Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk menjinakkan semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut,” cetus Trump.

“Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang dan saya melihat hal itu membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah,” kata Trump, yang menyebut dirinya telah membahas hal ini dengan para pemimpin regional dan mereka mendukung gagasan itu.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/02/2025 12:34
Trump Bakal Tutup USAID, Seluruh Pegawai Mulai Tinggalkan Kantor 7 Februari

Jakarta – Presiden AS Donald Trump berencana menutup United States Agency for International Development (USAID), lembaga yang dikenal selama ini membantu pendanaan banyak negara miskin. USAID konon akan digabungkan dengan Departemen Luar Negeri AS.

Hubungan yang selama ini sudah berkembang ke banyak negara termasuk Indonesia otomatis terhenti. Langkah tersebut juga akan mengurangi secara signifikan tenaga kerja dan dana USAID.

Satu penasihat utamanya, miliarder Elon Musk, dinilai sangat kritis terhadap USAID. Ada sejumlah tuduhan yang kerap dilayangkan Elon Musk pada lembaga tersebut.

Musk menuding USAID sebagai sarang ular berbisa kaum Marxis kiri radikal yang membenci AS dan telah bersumpah sebelumnya, untuk menutupnya. ‘Lampu hijau’ dari Trump membuat Musk juga menutup markas besar USAID di Washington.

Kritik tak berdasar lain dari Musk adalah klaim USAID membantu pekerjaan CIA yang mendanai penelitian senjata biologis, termasuk COVID-19.

Kini, penutupan USAID dikhawatirkan berdampak besar pada program kemanusiaan seluruh dunia.

Pada Selasa (4/2/2025), seluruh pegawai USAID diberikan cuti administratif, baik pada karyawan di AS maupun seluruh dunia.

Dalam sebuah pernyataan di situs resmi USAID, cuti staf akan resmi dimulai sesaat sebelum tengah malam pada Jumat (7/2). Berlaku untuk semua personel yang direkrut langsung oleh USAID, kecuali personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan program-program yang ditunjuk secara khusus.

Pegawai yang berada di luar negeri diminta kembali ke AS dan mengakhiri kontrak yang dinilai tidak perlu.

“Terima kasih atas pengabdian Anda,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Hal ini dinilai telah mengejutkan Washington dan menyebabkan protes besar-besaran dari Demokrat dan komunitas hak asasi manusia.

Sebagai badan bantuan kebijakan luar negeri AS, USAID mendanai program kesehatan dan darurat di sekitar 120 negara, termasuk wilayah-wilayah termiskin di dunia.

CEO SpaceX dan Tesla, yang memiliki kontrak besar dengan pemerintah AS, juga pendukung finansial terbesar kampanye Trump, mengatakan dirinya secara pribadi telah menyetujui langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut dengan presiden.

Serangan terhadap USAID terjadi dalam konteks narasi yang sudah berlangsung lama di sayap konservatif garis keras dan libertarian Partai Republik, bahwa AS disebut membuang-buang uang untuk orang asing sambil mengabaikan orang Amerika.

Badan tersebut menggambarkan dirinya sebagai badan yang bekerja untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mempromosikan masyarakat yang tangguh dan demokratis sambil memajukan keamanan dan kemakmuran negara.

Anggarannya yang lebih dari US$40 miliar merupakan penurunan kecil dalam keseluruhan pengeluaran tahunan pemerintah AS yang hampir mencapai US$7 triliun.

(naf/kna)

05/02/2025 12:09
Hamas Kecam Keras Trump yang Klaim Warga Akan Senang Tinggalkan Gaza Hamas Kecam Keras Trump yang Klaim Warga Akan Senang Tinggalkan Gaza

Gaza City –

Kelompok Hamas mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati” meninggalkan Gaza karena mereka tidak memiliki alternatif lainnya.

Hamas menyebut pernyataan semacam itu sebagai “resep untuk menciptakan kekacauan” di Timur Tengah.

“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di kawasan. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terwujud,” tegas pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam pernyataan seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/2/2025).

“Apa yang diperlukan adalah diakhirinya pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami, bukan pengusiran mereka dari tanah mereka,” ujar Zuhri menegaskan.

Kritikan terhadap Trump juga disampaikan seorang pejabat senior Hamas lainnya, Izzat al-Rishq, yang menegaskan warga Gaza tidak akan menerima skema apa pun yang bertujuan mengusir mereka dari tanah mereka sendiri.

“Rakyat kami di Gaza telah menggagalkan rencana pengungsian dan deportasi akibat pengeboman selama lebih dari 15 bulan,” kata al-Rishq dalam pernyataannya.

“Mereka berakar pada tanah mereka dan tidak akan menerima skema apa pun yang bertujuan untuk mengusir mereka dari Tanah Air mereka,” tegasnya.

Pernyataan kontroversial Trump itu disampaikan ketika dia berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, sebelum bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang berkunjung ke Washington DC untuk membahas isu Timur Tengah, termasuk gencatan senjata Gaza.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati meninggalkan Gaza”. Dia juga menyebut warga Gaza tidak memiliki alternatif lain saat ini ketika ditanya wartawan AFP apakah relokasi sama saja dengan menggusur mereka secara paksa.

“Mereka tidak memiliki alternatif lainnya sekarang,” sebut Trump.

“Mereka ada di sana karena mereka tidak memiliki alternatif. Apa yang mereka miliki? Saat ini, itu adalah tumpukan puing besar-besaran… Saya rasa mereka akan sangat senang melakukannya. Saya pikir mereka akan dengan senang hati meninggalkan Gaza. Apa itu Gaza?” ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya melontarkan gagasan yang menuai kritikan banyak pihak, yakni “membersihkan” Gaza dan mencetuskan warga Palestina di Jalur Gaza untuk direlokasi ke Mesir atau Yordania.

Baik Kairo maupun Amman telah menolak mentah-mentah gagasan Trump tersebut. Pada Selasa (4/2) kemarin, para pemimpin Mesir dan Yordania menekankan “perlunya berkomitmen pada posisi persatuan Arab” yang akan membantu mencapai perdamaian.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/02/2025 10:46
Ucapan Kontroversial Trump: Warga Palestina Akan Senang Hati Tinggalkan Gaza Ucapan Kontroversial Trump: Warga Palestina Akan Senang Hati Tinggalkan Gaza

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial, dengan mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati” meninggalkan tanah air mereka di Jalur Gaza yang dilanda perang, dan tinggal di tempat lainnya jika diberi pilihan.

Pernyataan kontroversial ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/2/2025), disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, sebelum dia bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Trump mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati meninggalkan Gaza”.

“Saya pikir mereka akan senang,” sebutnya, merujuk pada warga Palestina di Jalur Gaza.

“Saya tidak tahu bagaimana mereka ingin bertahan. Itu adalah lokasi penghancuran,” ucap Trump, merujuk pada kondisi Jalur Gaza yang dilanda perang antara Israel dan Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir.

Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya melontarkan gagasan yang menuai kritikan banyak pihak, yakni “membersihkan” Gaza dan mencetuskan warga Palestina di Jalur Gaza untuk direlokasi ke Mesir atau Yordania.

Baik Kairo maupun Amman telah menolak mentah-mentah gagasan Trump tersebut. Pada Selasa (4/2) kemarin, para pemimpin Mesir dan Yordania menekankan “perlunya berkomitmen pada posisi persatuan Arab” yang akan membantu mencapai perdamaian.

Namun Trump tampaknya tidak mempedulikan penolakan itu. “Ya, mereka mungkin mengatakan hal itu, tetapi banyak orang yang mengatakan hal itu kepada saya,” ucapnya kepada wartawan di Gedung Putih.

Warga Gaza sendiri telah mengecam gagasan Trump, dengan beberapa warga Rafah mengatakan kepada AFP bahwa: “Kami tidak akan pergi.”

Namun lagi-lagi, Trump tidak terpengaruh dengan reaksi penolakan semacam itu.

“Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat-tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut, saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” kata Trump.

Ketika salah satu wartawan menekan Trump soal lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru warga Gaza, Trump menyebut lokasi itu mungkin ada di Yordania, Mesir, atau “tempat-tempat lainnya”.

“Anda bisa memiliki lebih dari dua tempat,” cetusnya. “Ada orang-orang yang tinggal di tempat yang sangat indah, dan aman dan nyaman. Gaza telah menjadi bencana selama beberapa dekade,” imbuh Trump.

Trump Sebut Warga Gaza Tak Punya Alternatif Lainnya

Lebih lanjut, Trump menyebut warga Gaza tidak memiliki alternatif lain saat ini ketika ditanya wartawan AFP apakah langkah seperti itu sama saja dengan menggusur mereka secara paksa.

“Mereka tidak memiliki alternatif lainnya sekarang,” sebut Trump.

“Mereka ada di sana karena mereka tidak memiliki alternatif. Apa yang mereka miliki? Saat ini, itu adalah tumpukan puing besar-besaran… Saya rasa mereka akan sangat senang melakukannya. Saya pikir mereka akan dengan senang hati meninggalkan Gaza. Apa itu Gaza?” ucapnya.

Terlepas dari gagasan kontroversialnya itu, Trump juga mengatakan dirinya “belum tentu” mendukung warga Israel pindah ke area tersebut.

“Saya hanya mendukung pembersihannya dan melakukan sesuatu dengannya. Namun hal itu telah gagal selama beberapa dekade. Dan seseorang akan duduk di sini dalam 10 tahun atau 20 tahun dari sekarang dan mereka akan menghadapi hal yang sama,” ujar Trump.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/02/2025 10:31
Dia Tak Masalah dengan Penjahat Demi Kepentingannya Sendiri

PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjamu Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih dipandang sebagai dukungan terhadap perang yang dilakukan Israel di Gaza.

Netanyahu, yang dicari karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengunjungi DC minggu ini saat operasi militer Israel berlanjut di dan sekitar Tepi Barat yang diduduki.

Serangan itu telah menewaskan lebih dari 50 warga Palestina dan membuat lebih dari 26.000 orang mengungsi di kamp pengungsi Jenin dan Tulkarem sejak dimulai pada 21 Januari. Kelompok aktivis Doctors Without Borders (MSF) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militer Israel telah menghancurkan 23 bangunan di Jenin pada hari Minggu saja.

Kekuasaan di Atas Segalanya

Sementara itu Jonathan Kuttab, direktur eksekutif Friends of Sabeel North America (FOSNA), mengatakan bahwa mengingat kejadian selama 16 bulan terakhir di Gaza, undangan kepada Netanyahu tidak hanya tidak menghormati warga Palestina, tetapi juga merupakan bukti sekali lagi bahwa Trump tidak tertarik pada supremasi hukum.

“Pandangannya terhadap dunia adalah kekuasaan, bukan hukum; penindasan oleh negara adikuasa, bukan kerja sama untuk memecahkan masalah.

“Trump sama sekali mengabaikan hukum internasional, tidak menghormati nilai-nilai kesopanan, demokrasi, dan peradaban. Dia hanya seorang pengganggu kuat yang ingin menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak punya masalah dengan penjahat untuk menjalankan kepentingannya sendiri,” kata Kuttab.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 47.000 orang telah tewas dalam operasi Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dalam apa yang oleh beberapa pakar hak asasi manusia digambarkan sebagai genosida dan menyerukan embargo senjata terhadap Israel.

Kantor media pemerintah Gaza minggu ini menambahkan 14.000 orang hilang ke dalam jumlah korban tewas, sehingga jumlahnya menjadi 61.700.

Menjelang perjalanannya ke Washington, Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Trump tentang kemenangan atas Hamas, mencapai pembebasan semua sandera, dan menangani poros teror Iran dalam semua komponennya.

Perluasan Perjanjian Abraham?

Warga Palestina Amerika mengatakan bahwa Trump, yang menjadi perantara serangkaian perjanjian normalisasi dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertamanya, mungkin ingin memperluas Perjanjian Abraham dengan menarik Netanyahu ke dalam kesepakatan bisnis menuju tujuan akhir untuk memformalkan hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Minggu lalu, Trump menggambarkan Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan meminta Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina, menggemakan seruan anggota pemerintahan Netanyahu untuk pembersihan etnis di Gaza.

Kepemimpinan Palestina, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut sementara Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.

Namun pada hari Minggu, pengumuman Amman bahwa Raja Abdullah II akan melakukan perjalanan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump pada minggu kedua bulan Februari telah menimbulkan kecurigaan.

“Kita perlu melihat Trump sebagai seorang pengusaha. Biasanya, miliarder bersembunyi di balik politisi. Di sini, miliarder adalah politisi,” kata Layan Fuleihan, koordinator pendidikan dari The People’s Forum di New York City.

“Trump memiliki rencana yang berbeda dan rencananya baru-baru ini menunjukkan bahwa ia berniat untuk memperluas apa yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’,” kata Fuleihan.

Kuttab setuju bahwa ada kemungkinan besar Netanyahu akan mencoba mengamankan lebih banyak senjata, atau persetujuan Trump untuk melakukan lebih banyak operasi di Gaza atau Tepi Barat yang diduduki, atau dengan tujuan akhir menekan Yordania dan Mesir agar mengizinkan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.

Trump Periode Kedua

Trump telah melangkah ke masa jabatan keduanya dengan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang telah mengguncang lembaga politik dan membuat marah warga Amerika biasa dengan napas dan cakupannya.

Perintah eksekutif tersebut akan memengaruhi perawatan kesehatan, pendidikan, dan imigrasi, serta masa depan aktivisme politik di AS.

Sebagai bagian dari tindakan presiden yang luas, Trump juga memberlakukan versi baru larangan perjalanan yang konon bertujuan untuk mendeportasi individu yang “menganut ideologi kebencian” serta menetapkan bahwa mahasiswa asing dapat dideportasi karena memprotes perang Israel di Gaza.

Taher Herzallah, dari American Muslims for Palestine (AMP), mengatakan bahwa mengundang Netanyahu ke Gedung Putih adalah hal yang wajar bagi Trump.

Ia mengatakan bahwa mengingat apa yang telah dicapai Trump selama masa jabatan pertamanya mulai dari memindahkan kedutaan ke Yerusalem hingga pengakuan Dataran Tinggi Golan, hingga Perjanjian Abraham tidak mengherankan melihatnya berdiri teguh bersama Israel.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

05/02/2025 07:07
Warga Gaza Tolak Ide Trump soal Relokasi: Kami Pemilik Tanah Ini!

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana merelokasi sementara warga Gaza, Palestina. Warga Gaza menolak keras ide gila Trump itu.

Dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), Hatem Azzam, warga kota Rafah, Gaza selatan, geram dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyarankan warga Gaza harus pindah ke Mesir atau Yordania. Azzam mengatakan Gaza bukanlah tumpukan sampah.

“Trump menganggap Gaza adalah tumpukan sampah — sama sekali tidak,” kata pria berusia 34 tahun itu, menyerang kata-kata Trump tentang rencananya untuk ‘membersihkan semuanya’.

Azzam menilai Trump sedang berkhayal. Dia juga mengkritik Trump yang memaksakan Mesir dan Yordania menerima migran. “(Trump) ingin memaksa Mesir dan Yordania untuk menerima migran, seolah-olah mereka adalah ladang pribadinya,” kata Azzam.

Baik Mesir maupun Yordania telah dengan tegas menolak gagasan Trump, demikian pula warga Gaza dan negara-negara tetangga lainnya.

Kemarahan Azzam muncul saat Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington pada Selasa malam dan membahas rencana untuk wilayah Palestina yang porak-poranda akibat perang selama lebih dari 15 bulan.

“Trump dan Netanyahu harus memahami realitas rakyat Palestina dan rakyat Gaza. Ini adalah orang-orang yang berakar kuat di tanah mereka — kami tidak akan pergi,” kata Azzam kepada AFP.

Ihab Ahmed, warga Rafah lainnya, menyesalkan bahwa Trump dan Netanyahu masih tidak memahami rakyat Palestina dan keterikatan mereka dengan tanah tersebut.

“Kami akan tetap berada di tanah ini apa pun yang terjadi. Bahkan jika kami harus tinggal di tenda-tenda dan di jalanan, kami akan tetap berakar di tanah ini,” kata pria berusia 30 tahun itu.

Ahmed mengatakan kepada AFP bahwa warga Palestina telah memetik pelajaran dari perang 1948 yang terjadi setelah mandat Inggris, ketika ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka saat Israel didirikan, dan tidak pernah diizinkan untuk kembali.

“Dunia harus memahami pesan ini: kami tidak akan pergi, seperti yang terjadi pada tahun 1948,” jelasnya.

Sementara itu, Raafat Kalob khawatir tentang konsekuensi pertemuan Trump-Netanyahu terhadap hidupnya. Dia berharap rencana Trump tidak akan berhasil.

“Saya berharap kunjungan Netanyahu ke Trump akan mencerminkan rencana masa depannya untuk menggusur paksa rakyat Palestina dan menggambar ulang Timur Tengah,” kata Kalob yang berdiri di dekat blok bangunan yang runtuh akibat perang di kota Jabalia, Gaza utara.

“Saya sungguh berharap rencana ini tidak berhasil,” imbuhnya.

Di belakangnya, deretan tenda yang disediakan oleh organisasi amal berjejer di sebidang tanah di kaki bangunan beton yang fasadnya masih memperlihatkan tanda-tanda perang, di mana terdapat lubang peluru, jendela yang hancur, dan fasad yang dilucuti dari lapisan batunya.

Di Jabalia dan Gaza utara, daerah yang paling parah dilanda perang, warga Palestina yang mengungsi dan kembali setelah gencatan senjata berlaku pada 19 Januari telah tinggal di tenda-tenda di samping rumah mereka yang hancur.

Warga Gaza: Kami Pemilik Tanah Ini!

Warga bernama Majid al-Zebda optimistis. Dia berharap Trump menekan Netanyahu untuk mengakhiri perang.

“(Trump) akan menekan Netanyahu untuk mengakhiri perang ini secara permanen,” katanya.

Zebda, ayah enam anak yang kehilangan rumahnya dalam perang, mengatakan baik dia maupun warga Gaza tidak akan meninggalkan wilayah pesisir itu.

“Kami adalah pemilik tanah ini, kami selalu ada di sini, dan akan selalu ada. Masa depan adalah milik kami,” katanya.

Fase pertama gencatan senjata mengakhiri pertempuran di Gaza dengan rapuh dan memulai proses pertukaran sandera dan tahanan antara Israel dan Hamas, tetapi negosiasi belum dimulai untuk mengakhiri perang secara permanen.

(lir/lir)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/02/2025 04:59
Donald Trump Bikin ‘Rusuh’, Sekjen NATO Blak-blakan Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa ketegangan antara Eropa dan Amerika Serikat (AS) terkait masalah perdagangan di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump tidak akan memengaruhi kemampuan deterensi kolektif aliansi tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Brussels pada Senin (3/2/2025), Rutte juga menepis anggapan bahwa Eropa dapat meninggalkan hubungan keamanannya dengan AS. Sekretaris Jenderal NATO itu menyebut bahwa strategi pertahanan Eropa tanpa Washington adalah “pemikiran yang konyol”.

“Kita harus tetap terhubung,” kata Rutte, sambil menyebut ancaman geopolitik, termasuk dari Rusia.

“Hal terbaik yang dapat dilakukan Barat adalah tetap bersatu, dan saya tahu pemikiran yang sama masih dominan di AS, termasuk di Gedung Putih,” tambahnya, dilansir Reuters.

Pernyataan Rutte ini disampaikan setelah Trump sering kali menuduh sekutu NATO di Eropa tidak cukup membelanjakan anggaran untuk pertahanan dan mengancam tidak akan melindungi mereka jika diserang.

Banyak anggota NATO di Eropa baru-baru ini berupaya meningkatkan belanja pertahanan mereka menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), rekomendasi minimum NATO saat ini. Namun, Trump menuntut peningkatan yang signifikan bulan lalu, dengan meminta anggaran pertahanan mencapai 5 persen dari PDB.

Meskipun Rutte mengakui bahwa pertahanan Eropa tanpa AS “tidak akan berfungsi”, ia menekankan bahwa ketegangan perdagangan yang dipicu Trump “tidak akan menghalangi tekad kolektif kami untuk menjaga deterensi kami tetap kuat”.

“Selalu ada masalah di antara sekutu. Tidak pernah semuanya tenang dan berjalan lancar,” ujarnya.

Trump telah mengguncang beberapa mitra terdekat AS dengan mengumumkan tarif 25% untuk impor dari Kanada, sesama anggota NATO, dan mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Uni Eropa.

AS, yang menghabiskan hampir US$850 miliar untuk pertahanan tahun lalu, adalah kekuatan militer terbesar di NATO. Washington, yang memiliki pasukan yang ditempatkan di seluruh Eropa, juga memainkan peran besar dalam memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina untuk membantu menghadapi invasi Rusia.

Namun, Trump sebelumnya mempertanyakan komitmen AS terhadap kebijakan pertahanan kolektif NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota aliansi adalah serangan terhadap semua anggota.

Tak lama setelah memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari, Trump juga membekukan hampir semua bantuan luar negeri sebagai bagian dari agenda “America First”-nya, menghentikan pendanaan global miliaran dolar-langkah yang dapat memengaruhi pendanaan untuk Ukraina.

Di atas ancaman perdagangan dan pemotongan bantuan, Trump juga mengancam Denmark, anggota NATO, dengan berjanji akan mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark.

Rutte berusaha meremehkan janji Trump untuk mengakuisisi Greenland, dengan menyarankan bahwa NATO harus memainkan peran lebih besar dalam memperkuat pertahanan di wilayah Arktik yang diperebutkan.

“Presiden Trump mengingatkan kami bahwa ketika menyangkut wilayah utara, ada masalah geopolitik dan strategis yang dipertaruhkan,” kata Rutte.

“Secara kolektif sebagai sebuah aliansi, kami akan selalu mencari cara terbaik untuk memastikan bahwa kami dapat mengatasi tantangan tersebut.”

(luc/luc)

04/02/2025 21:30
AS Sukses ‘Paksa’ Panama Lucuti Pengaruh China di Amerika Latin

Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mencetak kemenangan diplomatik di Amerika Latin setelah Panama memutuskan untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) China. Keputusan ini disambut baik oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menyebutnya sebagai “langkah besar ke depan” bagi hubungan bilateral AS-Panama serta keberlanjutan status netral Terusan Panama.

Langkah ini menjadi pukulan bagi Beijing, yang selama ini berusaha memperluas pengaruh ekonominya di kawasan melalui investasi infrastruktur berskala besar. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah lama menuding China menggunakan BRI sebagai alat diplomasi jebakan utang, yakni strategi yang membuat negara penerima investasi terjebak dalam ketergantungan finansial terhadap Beijing.

Dalam pertemuannya dengan Rubio, Presiden Panama José Raúl Mulino menegaskan bahwa negaranya tidak akan memperbarui keterlibatannya dalam BRI, dan bahkan bisa mengakhiri partisipasi lebih awal.

“Kesepakatan itu sebenarnya masih berlaku dua hingga tiga tahun ke depan, tetapi kami mempertimbangkan opsi untuk menghentikannya lebih cepat,” ujar Mulino tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dilansir The Guardian, Selasa (4/2/2025).

Rubio, yang mengunjungi Panama sebagai bagian dari tur pertamanya ke Amerika Latin dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri AS, segera merespons keputusan tersebut dengan optimisme.

“Pengumuman Presiden @JoseRaulMulino bahwa Panama akan membiarkan partisipasinya dalam BRI China berakhir adalah langkah besar ke depan bagi hubungan AS-Panama, untuk kebebasan Terusan Panama, serta bukti kepemimpinan @POTUS dalam melindungi keamanan nasional kita dan mendukung kesejahteraan rakyat Amerika,” tulis Rubio di platform X setelah meninggalkan Panama.

Keputusan Panama ini menambah daftar negara yang mundur dari BRI setelah menghadapi tantangan finansial akibat proyek-proyek China. Sebelumnya, Italia menarik diri dari inisiatif tersebut pada 2023, sebagian besar karena tekanan AS dan kekhawatiran atas meningkatnya ketergantungan ekonomi pada Beijing.

Profesor Yanzhong Huang, peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri AS, menyebut langkah Panama sebagai “kemenangan diplomasi brinkmanship Trump”, tetapi mempertanyakan apakah strategi serupa dapat diterapkan di wilayah lain.

“AS kini tampaknya semakin memfokuskan perhatiannya pada Amerika Latin, kawasan yang masih sangat bergantung pada dukungan dan perdagangan AS,” kata Huang.

“Namun, saya ragu bahwa AS dapat menggunakan pengaruh yang sama untuk memaksa negara-negara Asia mengambil keputusan serupa, mengingat China sudah menjadi aktor paling dominan di kawasan tersebut.”

Sementara itu, kedutaan besar China di Washington tidak memberikan komentar terkait keputusan Panama maupun isu Terusan Panama.

China Kehilangan Pegangan di Panama?

Panama adalah negara pertama di Amerika Latin yang secara resmi bergabung dengan BRI pada November 2017, hanya 5 bulan setelah mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke China. Sejak saat itu, Beijing telah berinvestasi dalam berbagai proyek besar di Panama, termasuk pembangunan jembatan keempat di atas Terusan Panama yang dikerjakan oleh dua perusahaan milik negara China.

Namun, keterlibatan perusahaan China di sekitar Terusan Panama telah lama menjadi perhatian Washington. Beberapa perusahaan China, termasuk CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong, saat ini mengoperasikan dua pelabuhan di kedua ujung Terusan Panama, yang dianggap sebagai posisi strategis yang berpotensi mengancam kepentingan AS.

Pemerintahan Trump menganggap kehadiran China di sana sebagai ancaman langsung terhadap perjanjian netralitas AS-Panama yang ditandatangani pada 1977.

Menurut Kementerian Luar Negeri AS, Rubio menyampaikan pesan langsung dari Trump kepada Mulino bahwa keberadaan China di sekitar terusan adalah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

Sebagai tanggapan, Mulino mengisyaratkan bahwa Panama akan meninjau ulang konsesi selama 25 tahun yang diberikan kepada CK Hutchison Holdings, yang diperpanjang pada 2021. Ia mengatakan bahwa audit terhadap kesepakatan ini akan dilakukan sebelum keputusan lebih lanjut diambil.

“Jika audit menunjukkan adanya indikasi korupsi dalam kontrak tersebut, ini bisa menjadi celah bagi Panama untuk membatalkan kesepakatan dan membuka kembali proses penawaran kepada perusahaan AS atau Eropa,” kata Ryan Berg, Direktur Program Amerika di Center for Strategic and International Studies di Washington.

Dampak Global

Bagi Washington, keputusan Panama untuk meninggalkan BRI adalah keberhasilan diplomatik yang memperkuat pengaruh AS di kawasan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Namun, langkah ini juga bisa menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi Panama, mengingat China merupakan salah satu mitra dagang terbesarnya.

Beijing telah lama membela inisiatif BRI sebagai program pembangunan global yang telah membantu lebih dari 100 negara dalam membangun infrastruktur utama seperti pelabuhan, jembatan, dan rel kereta api. Namun, berbagai negara yang berpartisipasi dalam proyek ini menghadapi tantangan besar akibat biaya proyek yang tinggi dan kesulitan dalam membayar kembali pinjaman dari China.

Dengan makin banyak negara mempertimbangkan untuk menarik diri dari BRI, masa depan inisiatif ini kini dipertanyakan. Apakah Panama akan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan China, ataukah keputusan ini hanya bersifat spesifik terhadap konteks geopolitik di Amerika Latin?

Bagi AS, keputusan Panama adalah sinyal bahwa strategi Trump dalam menekan negara-negara Amerika Latin untuk menjauh dari China mulai menunjukkan hasil. Namun, apakah Washington dapat mempertahankan momentum ini di wilayah lain-terutama di Asia dan Afrika, di mana pengaruh China jauh lebih kuat-masih menjadi pertanyaan besar.

(luc/luc)

04/02/2025 21:10
Trump Berencana Hentikan Pendanaan, UNRWA Akui Situasi Keuangannya Sudah Memburuk: Sangat Buruk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Badan bantuan Palestina PBB, UNRWA, mengatakan pihaknya memperkirakan situasi keuangannya akan memburuk, Selasa (4/2/2025).

Prediksi terkait memburuknya keuangan UNRWA itu bahkan sebelum keputusan yang diantisipasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk terus menghentikan pendanaannya.

Juru bicara UNRWA, Juliette Touma, mengatakan keuangan UNRWA sudah memburuk beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, situasi ini diperkirakan akan terus memburuk.

“Jika dan ketika Perintah Eksekutif dikeluarkan, kami akan dapat mengomentarinya.”

“Meski demikian, kesehatan keuangan UNRWA sangat, sangat buruk dan memburuk selama beberapa bulan terakhir dan diperkirakan akan terus memburuk,” katanya, Selasa, dikutip dari Al Arabiya.

Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk UNRWA.

Hal ini sebagaimana disampaikan seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025).

Langkah ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, yang telah lama mengkritik UNRWA dan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya “terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel.”

Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA, mempertanyakan nilainya.

Trump mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi yang tidak ditentukan.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Sementara, AS saat ini bukan anggota badan yang berpusat di Jenewa tersebut.

Di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS terpilih kembali dan menjabat untuk periode 2022-2024.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, Trump telah memerintahkan agar AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan dari perjanjian iklim Paris – juga langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada hari Senin memuji langkah yang diharapkan oleh Trump.

Ia menuduh Dewan Hak Asasi Manusia “secara agresif mempromosikan anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok lembaga kemanusiaan,” katanya.

Sebelumnya, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pada pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi target “kampanye disinformasi yang ganas” untuk “menggambarkan badan tersebut sebagai organisasi teroris.”

Sebagai informasi, AS merupakan donor terbesar UNRWA – menyediakan $300 juta-$400 juta per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA setidaknya hingga Maret 2025.

KEHANCURAN DI GAZA – Tangkap Layar YouTube New York Post yang diambil pada Kamis (30/1/2025) menunjukkan rekaman drone Kota Gaza pada Senin (9/10/2023), tampak dari udara seluruh masjid diratakan tersisa puing-puing. (Tangkap Layar YouTube New York Post)

UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat.

Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh pada bulan September oleh Israel – juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA.

PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang menurutnya belum diberikan.

Larangan Israel mulai berlaku pada 30 Januari yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel.

UNRWA mengatakan operasi di Gaza dan Tepi Barat juga akan terganggu.

Diberitakan Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Donald Trump di Washington, DC.

Saat berbicara kepada wartawan, Trump mengatakan ia “tidak memiliki jaminan” bahwa gencatan senjata di Gaza akan berhasil.

Seorang pria bersenjata ditembak mati oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki setelah ia diduga melepaskan tembakan di sebuah pos pemeriksaan militer, menewaskan dua tentara dan melukai beberapa lainnya.

Evakuasi medis dari Gaza telah ditunda setelah adanya penundaan dalam daftar pasien Israel yang disetujui untuk melakukan perjalanan.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang, menurut jumlah korban yang direvisi oleh Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

04/02/2025 20:44