Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Panama Bantah Kapal AS Bisa Lewati Terusan Secara Gratis

    Panama Bantah Kapal AS Bisa Lewati Terusan Secara Gratis

    Jakarta –

    Presiden Panama Jose Raul Mulino membantah klaim Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyebut kapal-kapal mereka bisa lewat gratis di Terusan Panama. Mulino menyebut pernyataan itu tidak bisa ditoleransi.

    “Tidak dapat ditoleransi, jelas dan nyata tidak dapat ditoleransi,” kata Jose dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/2/2025).

    Mulino kini menyebut hubungan bilateral antarkedua negara hanya kebohongan dan kepalsuan. Dia tidak menjelaskan apakah penyesuaian atau tidak mengenai tarif melintas bagi kapal AS.

    “Hubungan bilateral yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan,” ujarnya.

    Polemik soal Terusan Panama mencuat sejak Donald Trump menjadi Presiden AS. Meski ingin menguasai terusan itu, Trump menyatakan telah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut terusan yang dibangun oleh AS lebih dari satu abad yang lalu dan kemudian diserahkan kepada Panama.

    Sekitar 40% lalu lintas peti kemas AS melewati perairan sempit yang menghubungkan Laut Karibia dengan Samudra Pasifik tersebut. Perselisihan terbaru antara Panama dan Washington meletus setelah Departemen Luar Negeri AS mengklaim Panama telah setuju untuk mengizinkan kapal-kapal pemerintah AS melewati kanal tersebut secara gratis setelah pembicaraan akhir pekan lalu antara Mulino dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Departemen Luar Negeri mengklaim keputusan tersebut akan menghemat ‘jutaan dolar per tahun’ bagi pemerintah AS.

    Otoritas Terusan Panama, yang mengelola jalur perairan tersebut, dengan cepat menolak klaim tersebut dan mengatakan mereka ‘tidak melakukan penyesuaian apa pun’ terhadap tarif. Kapal-kapal pemerintah AS, yang sebagian besar berasal dari angkatan laut, merupakan sebagian kecil dari kapal-kapal yang melewati kanal tersebut.

    Trump dengan lantang mengeluhkan bahwa kapal-kapal AS dikenakan biaya berlebihan untuk menggunakan rute pelayaran tersebut. Baik Trump dan Rubio juga mengeluhkan tentang investasi China di terusan tersebut.

    Panama dengan tegas membantah klaim Trump bahwa China memiliki peran dalam mengelola terusan tersebut. Trump dan Mulino dijadwalkan mengadakan pembicaraan telepon untuk membahas masalah tersebut.

    Dalam konsesi penting kepada Washington menjelang diskusi, Mulino pada hari Kamis mengonfirmasi bahwa Panama telah menarik diri dari program infrastruktur Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) China yang sangat besar.

    Mulino mengatakan bahwa Kedutaan Besar Panama di Beijing telah memberi China pemberitahuan yang diperlukan selama 90 hari mengenai keputusannya untuk tidak memperbarui keterlibatannya dalam BRI, yang telah diikutinya pada tahun 2017.

    Panama adalah negara Amerika Latin pertama yang mengumumkan penarikannya dari program triliunan dolar tersebut, yang beroperasi di lebih dari 100 negara.

    Lihat juga Video Trump: AS Bakal Ambil Terusan Panama Atau Sesuatu Dahsyat Terjadi

    (whn/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Siapkan Rencana untuk Warga Palestina yang Mau Tinggalkan Gaza

    Israel Siapkan Rencana untuk Warga Palestina yang Mau Tinggalkan Gaza

    Yerusalem –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengambil alih Gaza, Palestina. Israel menyiapkan rencana untuk warga Palestina yang sukarela meninggalkan Gaza.

    Dilansir dari AFP, Kamis (6/2/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menginstruksikan kepada militer untuk merumuskan rencana bagi warga Palestina yang mau meninggalkan Gaza.

    “Saya telah menginstruksikan IDF (militer) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan keberangkatan sukarela bagi warga Gaza,” kata Katz.

    Katz mengatakan warga Palestina dapat pergi ke negara mana pun yang bersedia menerima mereka.

    Usulan pengambilalihan Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri itu diutarakan Trump kala menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Pernyataan Trump ini mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    PBB mengatakan pemindahan paksa warga Palestina sama saja dengan pembersihan etnis. Trump pun mengklaim semua orang akan menyukai rencananya.

    Namun, dia hanya memberikan sedikit rincian tentang bagaimana cara memindahkan sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pemindahan warga Palestina hanya sementara.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut seruan Trump itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina.

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

    Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.mengecam pernyataan Trump. Apa yang diutarakan Trump, jelas Hamas, sama sekali tidak dapat diterima.

    “Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Hazem Qassem.

    “Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi,” lanjutnya.

    Meski dihujani kritik, Trump kembali menegaskan tetap akan mengambil alih Gaza. Ia menyebut Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS.

    “Jalur Gaza akan diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer, sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut,” tulis Trump.

    Diketahui, Chuck Schumer adalah pemimpin minoritas di Senat dan seorang Demokrat. Dalam pidatonya pada pekan lalu, Schumer mengkritik Trump ‘sembrono dan melanggar hukum’.

    (isa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hamas Tuding Donald Trump Ingin Duduki Gaza

    Hamas Tuding Donald Trump Ingin Duduki Gaza

    Jakarta –

    Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza membuat Hamas murka. Juru bicara Hamas Hazem Qassem menuding Trump berniat ingin menduduki wilayah Gaza.

    “Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Qassem dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/2/2025).

    Qassem menegaskan rakyat Gaza tidak akan pernah meninggalkan wilayahnya. Dia meminta ada pertemuan darurat antarnegara Arab mengenai rencana Trump ini.

    “Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi. Kami menyerukan diadakannya pertemuan puncak darurat Arab untuk menghadapi proyek pengungsian,” ujarnya.

    Qassem menegaskan pihaknya tidak membutuhkan negara mana pun untuk memerintah di Gaza. Dia meminta negara-negara Arab segera mengambil tindakan tegas dan menolak rencana Trump tersebut.

    “Kami tidak memerlukan negara mana pun untuk memerintah Jalur Gaza dan kami tidak menerima penggantian satu pendudukan dengan pendudukan lainnya. Kami menyerukan masyarakat Arab dan organisasi internasional untuk mengambil tindakan tegas untuk menolak proyek Trump,” katanya.

    Seperti diketahui, Trump mengklaim warga Palestina akan senang dipindah dari Gaza. Pernyataan kontroversial Trump itu disampaikan ketika dia berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, sebelum bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang berkunjung ke Washington DC untuk membahas isu Timur Tengah, termasuk gencatan senjata Gaza.

    Dalam pernyataannya, Trump mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati meninggalkan Gaza”. Dia juga menyebut warga Gaza tidak memiliki alternatif lain saat ini ketika ditanya wartawan AFP apakah relokasi sama saja dengan menggusur mereka secara paksa.

    Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya melontarkan gagasan yang menuai kritikan banyak pihak, yakni “membersihkan” Gaza dan mencetuskan warga Palestina di Jalur Gaza untuk direlokasi ke Mesir atau Yordania.

    (whn/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump akan Kirim Pasukan AS ke Gaza? Usir Paksa Warga Palestina, PBB Ungkit Pembersihan Etnis – Halaman all

    Donald Trump akan Kirim Pasukan AS ke Gaza? Usir Paksa Warga Palestina, PBB Ungkit Pembersihan Etnis – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, AS –  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu pada Selasa (4/2/20250 di Gedung Putih. 

    Pertemuan tersebut memiliki bobot geopolitik yang signifikan karena Trump dan Netanyahu antara lain membahas masa depan gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

    Netanyahu berada di bawah tekanan dari anggota koalisi sayap kanan untuk melanjutkan konflik dengan Gaza.

    Sementara Trump, yang mengaku sebagai penengah gencatan senjata, bertujuan untuk memastikan gencatan senjata tersebut bertahan.

    AS akan Kirim Pasukan ke Gaza?

    Pada konferensi pers, Rabu (5/2/2025) waktu AS, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt ditanyai beberapa pertanyaan terkait pernyataan Trump mengenai rencana AS ambil alih Gaza yang dilanda perang.

    Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden Donald Trump “tidak berkomitmen” untuk mengirim pasukan Amerika Serikat ke Jalur Gaza.

    “Presiden tidak berkomitmen untuk mengerahkan pasukan di Gaza. Amerika Serikat tidak akan membiayai pembangunan kembali Gaza. Ini adalah ide yang tidak biasa tujuannya adalah perdamaian abadi di Timur Tengah bagi semua orang di wilayah tersebut.”

    Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan rencana bagi AS untuk “mengambil alih” kendali atas Gaza dan merelokasi penduduk Palestina ke negara-negara terdekat seperti Mesir dan Yordania.

    Presiden menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

    Trump   mengatakan bahwa Gaza dapat menjadi “Riviera Timur Tengah” sekaligus menggambarkan wilayah tersebut sebagai “lokasi pembongkaran.”

    Pernyataan itu juga mendapat penolakan luas dari para pemimpin dunia yang mengecamnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri juga menolak komentar Trump dengan memperingatkan potensi “kekacauan.”

    Pada konferensi pers hari Rabu, Leavitt menyarankan bahwa proposal tersebut tidak mengharuskan Trump dan negaranya untuk “terlibat dalam konflik di luar negeri.”

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa “definisi kegilaan adalah mencoba melakukan hal yang sama berulang-ulang kali” ketika ditanya tentang pendapatnya tentang Gaza.

    “Seperti yang disampaikan Presiden dan Perdana Menteri tadi malam, Presiden bersedia berpikir di luar kebiasaan, mencari cara-cara baru dan unik yang dinamis untuk memecahkan masalah yang selama ini terasa sulit dipecahkan,” kata Hegseth.

    “Kami menantikan lebih banyak perbincangan tentang hal itu, solusi kreatif untuk itu.”

    Hegseth menambahkan bahwa ia dan timnya “siap untuk mempertimbangkan semua opsi.”

    Pembersihan Etnis di Gaza

    Hukum internasional melarang pemindahan paksa penduduk.

    Kelompok hak asasi manusia Israel, B’tselem, mengatakan pernyataan Trump “merupakan seruan untuk pembersihan etnis melalui pengusiran dan pemindahan paksa sekitar 2 juta orang.

    Penolakan terhadap seruan Trump juga disuarakan oleh warga Palestina di Tepi Barat dan di negara-negara Arab sekitar seperti Yordania dan Lebanon yang juga merupakan rumah bagi populasi pengungsi besar.

    “Jika dia (Trump) ingin menggusur penduduk Gaza maka dia harus mengembalikan mereka ke tanah air asal mereka yang telah mereka tinggalkan sejak tahun 1948, di dalam wilayah Israel, di desa-desa yang telah dikosongkan penduduknya,” kata Mohammed al-Amiri, seorang penduduk di kota Ramallah, Tepi Barat.

    Tindakan memindahkan warga sipil secara paksa dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa.

    Konvensi Jenewa asli tahun 1949 mengatakan bahwa “pemindahan paksa massal” ke negara mana pun dilarang, apa pun motifnya.

    Protokol yang diperbarui yang ditambahkan pada tahun 1977 menyatakan “Warga sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan wilayah mereka sendiri karena alasan yang terkait dengan konflik.”

    Usulan Presiden Donald Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan menggusur semua warga Palestina yang tinggal di sana langsung menimbulkan kekhawatiran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Setiap pemindahan paksa penduduk sama saja dengan pembersihan etnis,” kata juru bicara PBB Stéphane Dujarric kepada wartawan pada hari Rabu.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan menegaskan pentingnya menghindari pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

    “Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” ujar Guterres dalam pertemuan komite PBB pada Rabu (5/2/2025) dikutip dari Reuters.

    Dia mengemukakan itu di tengah ramainya komentar Donald Trump terkait relokasi warga Gaza.

    Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Trump, Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi bahwa pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai respons terhadap Donald Trump.

    Sumber: Associated Press/Washington Post/Newsweek/Reuters

     

  • Trump Bawa AS ‘Cerai’ dengan PBB, dari WHO hingga Sinyal Keluar UNESCO

    Trump Bawa AS ‘Cerai’ dengan PBB, dari WHO hingga Sinyal Keluar UNESCO

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil langkah yang keras terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini dibuktikannya dari rencananya untuk menarik Washington dari sejumlah lembaga yang berada di bawah organisasi multilateral itu.

    Mulai dari WHO hingga UNHRC dan UNESCO, Trump menyebut niatnya untuk keluar dari seluruh organisasi itu didasari sikap lembaga yang seringkali kurang adil terhadap semua negara dunia. Ia juga menitikberatkan kontribusi AS yang besar dalam semua organisasi itu.

    Berikut sejumlah organisasi PBB yang diniatkan Trump untuk keluar dikutip dari berbagai sumber:

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

    Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Senin (20/1/2025). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi presiden.

    Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

    “WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ujar Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

    Keluarnya AS dari WHO pun memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Pasalnya, AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, aggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

    Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

    Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada tahun 2022.

    Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan UNRWA

    Truump berencana menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA. Hal ini terjadi setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Senin (3/2/2025).

    Mengutip Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu, yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya ‘terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel’.

    “Dewan Hak Asasi Manusia secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem. Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan,” ucap Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

    Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. Ia saat itu mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi.

    Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022-2024.

    Pada masa Biden, AS adalah donor terbesar UNRWA dengan menyediakan US$ 300 juta (Rp 4,9 triliun) – US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) per tahun. Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

    Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

    Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

    Trump juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap keanggotaan AS di badan kebudayaan PBB, UNESCO. Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk sikapnya yang memandang PBB sebagai lembaga yang tidak bekerja dengan efektif.

    “Badan ini memiliki potensi besar dan berdasarkan potensi tersebut, kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama-sama,” kata Trump kepada wartawan. “Sejujurnya, badan ini tidak dikelola dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya.”

    “Banyak konflik yang sedang kita tangani seharusnya diselesaikan, atau setidaknya kita harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kita tampaknya tidak pernah mendapat bantuan. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama PBB.”

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengeluarkan AS dari keanggotaan UNESCO karena bias anti Israel. Diketahui, UNESCO memasukan sejumlah tempat yang diklaim Israel menjadi milik Palestina, yang juga merupakan anggota lembaga yang berpusat di Paris itu.

    Pada masa administrasi Biden, AS kembali menjadi anggota UNESCO setelah secara resmi menerima konstitusi lembaga itu pada 10 Juli 2023.

    (luc/luc)

  • Ukraina Diminta Pasok Bahan Mentah Penting ke AS Sebagai Imbalan Bantuan Militer – Halaman all

    Ukraina Diminta Pasok Bahan Mentah Penting ke AS Sebagai Imbalan Bantuan Militer – Halaman all

    Presiden AS Donald Trump telah menyampaikan persyaratan untuk kelanjutan bantuan keuangan dan militer Amerika ke Ukraina. Menurut laporan tersebut, Washington hanya akan terus membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap perang agresi Rusia jika Kyiv berjanji memasok logam tanah jarang ke Amerika Serikat.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memang mengisyaratkan kesediaannya, untuk memberikan negara-negara Barat akses ke bahan mentah yang banyak dicari di Ukraina sebagai “pengembalian atas investasi mereka.” Dia mengatakan sumber daya alam Ukraina termasuk “logam yang sangat penting senilai triliunan dolar.”

    Logam tanah jarang dibutuhkan untuk memproduksi banyak perangkat modern, termasuk telepon pintar dan kendaraan listrik, serta produk teknologi tinggi lainnya. Bahan mentah itu juga sangat diperlukan dalam produksi senjata dan industri kedirgantaraan.

    Cina saat ini mengendalikan bagian terbesar produksi logam tanah jarang. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, porsi ini mencakup sekitar 40 persen kebutuhan Uni Eropa akan sumber daya ini. Pemasok penting lainnya adalah Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Brasil.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada Beijing, Uni Eropa dan AS telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memperluas dan meningkatkan produksi bahan baku penting di negara lain di seluruh dunia. Bahan baku penting itu mencakup uranium, titanium, litium, grafit, nikel dan aluminium.

    Potensi besar bahan baku strategis

    Menurut sebuah studi oleh Pusat Kompetensi Keamanan Energi NATO, volume pasar global untuk bahan baku penting telah berlipat ganda menjadi USD320 miliar dalam lima tahun terakhir. Prakiraan menunjukkan jumlah tersebut akan berlipat ganda lagi dalam lima tahun mendatang.

    Seperti yang dikemukakan para ahli NATO, Ukraina berpotensi menjadi pemasok utama berbagai bahan baku penting seperti titanium, litium, berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel, yang dapat mengarah pada diversifikasi “banyak, jika tidak semua” rantai pasokan global.

    Misalnya, deposit bijih titanium Ukraina dianggap sebagai yang terbesar di Eropa, mewakili tujuh persen dari sumber daya dunia. Lebih jauh lagi, Ukraina adalah salah satu dari sedikit negara yang telah menambang titanium, yang sangat diperlukan terutama dalam industri kedirgantaraan, kedokteran, otomotif, dan pembuatan kapal. Menurut studi NATO, Ukraina adalah salah satu pemasok titanium terpenting bagi industri pertahanan sebelum invasi besar-besaran Rusia.

    Selain itu, Ukraina merupakan rumah bagi beberapa deposit litium terbesar yang terkonfirmasi di Eropa, dengan cadangan sekitar 500.000 ton. Bahan baku ini sangat dibutuhkan untuk produksi baterai, keramik, dan kaca. Ukraina juga merupakan produsen galium terbesar kelima di dunia, yang penting untuk produksi semikonduktor dan dioda pemancar cahaya, LED. Selain itu, Ukraina merupakan pemasok neon penting ke AS, gas yang dibutuhkan dalam produksi semikonduktor.

    Sebuah laporan yang diterbitkan di situs web Forum Ekonomi Dunia pertengahan 2024 menyebutkan, Komisi Eropa telah mengidentifikasi Ukraina sebagai sumber potensial lebih dari 20 bahan baku penting.

    Sebagian cadangan bahan mentah ada di wilayah yang diduduki Rusia

    Namun, para kritikus menunjukkan bahwa ekstraksi bahan baku penting yang optimal memerlukan koordinasi pemerintah, kerangka peraturan yang stabil, kebijakan pajak yang dapat diterima oleh perekonomian dan investasi besar. Belum jelas apakah Amerika Serikat akan mampu memulai perubahan struktural jika memperoleh kendali atas deposit bahan baku penting tertentu di Ukraina.

    Sementara itu, pihak berwenang di Kyiv sudah melaporkan langkah pertama ke arah ini dan tengah menyusun rencana konkret: “Saat ini kami tengah mempublikasikan data mineral-mineral ini dan telah mengembangkan sejumlah langkah regulasi dan hukum,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup Olena Kramarenko. Sasaran strategisnya adalah untuk “memasukkan Ukraina dalam strategi bahan mentah Uni Eropa”.

    Tetapi hambatan terbesar terhadap eksploitasi bahan baku penting di Ukraina adalah situasi perang yang masih berlangsung saat ini. Tidak ada informasi pasti tentang berapa banyak deposit logam tanah jarang yang berada di bawah kendali Rusia, dan berapa banyak yang sangat dekat dengan zona pertempuran.

    Para pakar Ukraina mengatakan kepada DW, Rusia mungkin berupaya mengendalikan sedikitnya dua deposit litium. Dari empat deposit yang diketahui di negara itu, hanya dua yang masih di bawah kendali Ukraina. Dua deposit lainnya ada di wilayah Zaporizhia dan Donetsk, yang saat ini diduduki oleh Rusia.

  • Bill Gates Takut Elon Musk Tak Becus, Ungkit Pengalamannya

    Bill Gates Takut Elon Musk Tak Becus, Ungkit Pengalamannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (US Agency of International Development/USAID) mau ditutup oleh Presiden AS Donald Trump.

    Rencananya, USAID akan digabungkan ke Departemen Luar Negeri AS. Bill Gates pun melontarkan kritikannya, khususnya pada Elon Musk yang menjadi dewan penasihat Trump, dan sekaligus mendapat tugas terkait peleburan USAI ke Deplu AS.

    Pendiri Microsoft itu menyatakan khawatir tentang potensi pengurangan USAID dan jika peleburan itu bener-benar terjadi, Gates menilai tindakan tersebut dapat mengakibatkan jutaan kematian.

    Diketahui selama ini USAID mendistribusikan miliaran dolar bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Elon sering mengkritik lembaga tersebut, menyebutnya sebagai badan yang tidak transparan dan merupakan badan sayap kiri yang tak bertanggung jawab pada Gedung Putih.

    “Elon, pekerjaan sektor swastanya, Anda tahu, sangat inovatif, sangat fantastis. Banyak orang dari sektor swasta, ketika mereka masuk ke pemerintahan, mereka tidak meluangkan waktu untuk melihat apa pekerjaan yang baik atau mengapa pekerjaan itu terstruktur seperti itu, jadi saya sedikit khawatir, terutama dengan hal-hal yang dilakukan USAID ini,” ujar Gates dalam wawancara dikutip dari New York Post, Kamis (6/2/2025).

    Gates cerita kalau yayasannya, Gates Foundation, bermitra dengan USAID dalam hal nutrisi dan penyebaran vaksin. Menurutnya lembaga itu banyak orang-orang yang luar biasa.

    “Jadi, mudah-mudahan kita akan mengembalikan sebagian dari pekerjaan itu ke organisasi semula. Faktanya, jika kita tidak melakukannya, bisa jadi jutaan orang meninggal,” tambah Gates.

    Menurut Gates, jumlah bantuan dari AS untuk USAID sebenarnya sangat kecil dibandingkan kekayaan yang dimiliki negara, tapi dampaknya besar bagi dunia.

    Namun sepertinya keputusan Trump yang didukung Elon Musk untuk menutup USAID sudah bulat.

    “Orang-orang berpikir, wow, berapa banyak yang kita berikan kepada negara-negara ini, seperti yang Anda katakan, kurang dari satu persen. Orang mengira jumlahnya 5%, dan seharusnya 2%, tapi sebenarnya kurang dari 1%,” jelasnya.

    Para staf USAID diberitahu melalui email bahwa kantor pusat USAID di Washington akan ditutup pada Senin.

    Beberapa staf melaporkan bahwa mereka tidak bisa masuk ke sistem komputer USAID hanya dalam waktu semalam.

    Orang-orang yang masih berada di dalam sistem mendapatkan email yang menyatakan bahwa “atas arahan pimpinan Badan,” fasilitas kantor pusat akan ditutup untuk personil Badan pada hari Senin, 3 Februari.”

    Musk sempat menyinggung USAID di platform media sosialnya, X, dengan menulis, “USAID adalah organisasi kriminal. Saatnya untuk mati.”

    (dem/dem)

  • Beberkan Rencana, Trump Klaim Israel Akan Serahkan Gaza ke AS setelah Perang Berakhir – Halaman all

    Beberkan Rencana, Trump Klaim Israel Akan Serahkan Gaza ke AS setelah Perang Berakhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa tidak diperlukan tentara AS dalam usulannya mengenai Gaza, Kamis (6/2/2025).

    Pernyataan Donald Trump disampaikan beberapa hari setelah ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat dapat “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Donald Trump yang sebelumnya menolak untuk mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan AS ke Gaza, mengklarifikasi rencananya dalam komentarnya.

    Terbaru, Donald Trump mengklaim Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel setelah pertempuran berakhir,” katanya, Kamis, seperti diberitakan Al Arabiya.

    “Warga Palestina sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut,” lanjutnya.

    Pada awal pekan ini, Donald Trump menyampaikan pengumuman ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke AS.

    Ketika itu, ia menyampaikan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza.

    Donald Trump juga memberikan sedikit rincian tentang bagaimana Amerika Serikat dapat memindahkan lebih dari 2 juta warga Palestina atau mengendalikan wilayah yang dilanda perang itu.

    “Kami juga akan melakukan pekerjaan dengannya. Kami akan mengakuinya,” katanya.

    Di sisi lain, Pemerintahan Trump tampaknya menarik kembali usulan ini pada hari Rabu, setelah menghadapi gelombang kritik dari warga Palestina, pemerintah Arab, dan para pemimpin dunia.

    Menteri Luar Negeri Trump, Marco Rubio, mengatakan gagasan itu “tidak dimaksudkan untuk bersikap bermusuhan.”

    Sementara, Gedung Putih mengatakan tidak ada komitmen untuk mengirim pasukan AS.

    Hamas Sebut Pernyataan Trump Konyol

    Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pernyataan Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, serta dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

    “Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza adalah konyol dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut,” kata Abu Zuhri kepada Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Sementara itu, Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump.

    Hal ini sebagaimana diberitakan kantor berita negara Rusia RIA mengutip seorang pejabat senior Hamas dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu pagi.

    “Kami siap untuk melakukan kontak dan pembicaraan dengan pemerintahan Trump,” lapor RIA mengutip pernyataan anggota senior Politbiro Hamas, Mousa Abu Marzouk.

    “Di masa lalu, kami tidak keberatan dengan kontak dengan pemerintahan (mantan Presiden AS Joe) Biden, Trump atau pemerintahan AS lainnya, dan kami terbuka untuk berunding dengan semua pihak internasional,” jelasnya.

    Tidak jelas kapan RIA mewawancarai Marzouk, yang mengunjungi Moskow pada Senin (3/2/2025), untuk mengadakan pembicaraan dengan kementerian luar negeri Rusia.

    Marzouk mengatakan kepada RIA, pembicaraan dengan AS telah menjadi semacam kebutuhan bagi Hamas, mengingat Washington merupakan pemain kunci di Timur Tengah.

    “Itulah sebabnya kami menyambut baik perundingan dengan Amerika dan tidak keberatan dengan masalah ini,” tambahnya.

    KEADAAN GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Kamis (6/2/2025) menunjukkan keadaan kota Gaza setelah gencatan senjata diterapkan pada 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dilansir Al Jazeera, Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News, rencana “luar biasa” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza “harus benar-benar dikejar, diperiksa, dan dilaksanakan”.

    Usulan tersebut ditolak secara luas, termasuk oleh warga Palestina di Jalur Gaza, yang mengatakan mereka “tidak akan pernah pergi, apa pun yang terjadi”.

    Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan negaranya akan “mendukung” AS dan “tidak berpartisipasi” dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang “bias”  sehari setelah Trump juga keluar dari badan yang berpusat di Jenewa tersebut.

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengatakan militer AS “siap mempertimbangkan semua opsi” di Gaza, sementara Netanyahu melanjutkan lawatannya ke Washington dengan mengunjungi Pentagon.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Donald Trump hanya ingin warga Palestina “direlokasi sementara” dan dia “belum” berkomitmen untuk mengirim pasukan AS ke Gaza.

    Pernyataan Leavitt muncul saat rencana yang diajukan oleh Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza telah menuai kecaman luas, termasuk dari warga Palestina di Gaza dan pejabat PBB.

    Anggota Kongres AS, Al Green, mengatakan dia akan mengajukan pasal pemakzulan terhadap Trump terkait komentar presiden soal Gaza, dan mengecam usulan itu sebagai “keji”.

    Hamas telah setuju untuk menyerahkan jenazah Shiri Bibas dan kedua anaknya, Ariel dan Kfir, setelah permintaan dari Israel melalui mediator, Al Jazeera Arabic melaporkan.

    Seorang penembak jitu Israel telah menembak dan membunuh seorang anak Palestina di sekitar Lapangan al-Awda di pusat Rafah, Gaza selatan, seorang koresponden Al Jazeera melaporkan.

    Kantor Media Pemerintah Gaza telah memberikan jumlah korban tewas sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Menhan Israel Perintahkan IDF Siapkan Rencana Pemindahan Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    Menhan Israel Perintahkan IDF Siapkan Rencana Pemindahan Warga Palestina dari Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza “secara sukarela”.

    Perintah itu disampaikan Katz pada hari Kamis, (6/5/2025) atau dua hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan rencana pemindahan warga Gaza.

    “Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump itu, yang memungkinkan banyak penduduk Gaza untuk meninggalkan tempat itu dan pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia,” katanya dikutip dari media Israel Yedioth Ahronoth.

    “Saya telah memerintahkan IDF untuk menyiapkan rencana yang akan memungkinkan setiap penduduk Gaza yang tertarik pindah untuk pergi ke tempat mana pun di dunia ini yang bersedia menerima mereka.”

    Satuan Penanganan Terorisme di Kementerian Pertahanan Israel diduga akan mengurus hal ini. Namun, Katz mengarahkan perhatiannya kepada IDF.

    Katz meminta IDF untuk menyiapkan opsi pintu keluar bagi warga Gaza dari darat, laut, dan udara.

    Dia juga merinci daftar negara yang menurut dia harus mengizinkan masuknya warga Gaza.

    “Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya yang sudah membuat tudingan palsu dan rencana jahat terhadap Israel karena aktivitasnya di Gaza, secara hukum diwajibkan untuk mengizinkan setiap warga Gaza memasuki wilayahnya, dan kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolaknya,” ujar Katz.

    “Ada negara-negara seperti Kanada yang punya program imigrasi teregulasi dan sudah mengungkapkan keinginan untuk menerima penduduk Gaza. Warga Gaza harus diizinkan menikmati kebebasan untuk pergi, dan imigrasi seperti ini lazim di mana pun di seluruh dunia.”

    Menurut Katz, usulan Trump bisa memunculkan banyak kemungkinan mengenai pindahnya warga Gaza secara sukarela. Di samping itu, usulan tersebut akan memungkinkan percepatan rencana pembangunan kembali Gaza.

    SALING MEMUJI – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu saling memuji saat bertemu di Gedung Putih, Washington DC, AS, Rabu (5/2/2025). (Khaberni)

    Sosok di balik rencana pemindahan warga Gaza

    Trump disebut bukan inisiator rencana pemindahan paksa warga  Gaza dan penguasaan tanah Palestina itu oleh AS.

    Dilaporkan bahwa inisiator itu ialah Jared Kushner, menantu Trump sekaligus penasihat senior Gedung Putih.

    Kushner pernah menjadi utusan tidak resmi Trump untuk urusan Timur Tengah. Dia juga bertanggung jawab atas rencana perdamaian di kawasan itu.

    Narasumber yang didapatkan Puck News mengklaim Kushner terlibat perumusan pernyataan Trump tentang rencana masa depan Gaza. Pernyataan disampaikan hari Selasa, (4/2/2025), di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Puck menyebut Netanyahu sebelumnya tidak pernah meminta Trump untuk menerapkan rencana seperti itu.

    Adapun ide pemindahan warga Gaza sudah pernah diungkapkan oleh Kushner dalam pidatonya pada bulan Februari 2024 lalu di Universitas Harvard.

    “Properti di tepi laut Gaza, itu bisa sangat bernilai jika orang-orang berfokus membangun mata pencaharian,” kata Kushner dikutip dari The Times of Israel yang mengutip Puck News.

    “Situasi di sana agak kurang menguntungkan, tetapi saya pikir dari sudut pandang Israel, saya akan berusaha yang terbaik untuk memindahkan orang-orang dari sana dan kemudian membersihkannya.”

    “Tetapi, saya tidak berpikir Israel telah mengatakan mereka tidak menginginkan orang-orang itu kembali ke sana setelahnya.”

    Kushner menyarankan warga Gaza dievakuasi ke dua tempat, yakni di Mesir dan Gurun Negev di Israel.

    “Saya hanya perlu mendorong buldoser ke Negev, berupaya memindahkan orang-orang ke sana.”

    “Saya tahu hal itu tak akan banyak disukai, tetapi itu adalah opsi yang lebih baik sehingga kita bisa masuk dan merampungkan pekerjaan.”

    (*)

  • Threads Kini Izinkan Pengguna Berbagi Custom Feeds – Page 3

    Threads Kini Izinkan Pengguna Berbagi Custom Feeds – Page 3

    Di sisi lain, Meta kembali melakukan perombakan aturan moderasi kontennya. Kepala Instagram Adam Mosseri mengumumkan bahwa Instagram dan Threads akan mulai memasukkan konten politik dalam rekomendasi.

    Kebijakan ini merupakan kebalikan dari aturan yang diterapkan kedua platform tersebut tahun lalu, yang mengharuskan pengguna memilih secara aktif jika ingin melihat konten politik.

    Mosseri menjelaskan bakal ada tiga tingkatan konten politik yang dapat dipilih pengguna Instagram dan Threads: lebih sedikit, standar (yang akan menjadi pengaturan bawaan), dan lebih banyak.

    “Telah terbukti tidak praktis untuk menarik garis merah seputar apa yang termasuk dan tidak termasuk konten politik,” tulis Mosseri via Threads, dikutip dari Engadget, Kamis (9/1/2025).

    Perubahan ini mulai diluncurkan minggu ini di AS dan di seluruh dunia dalam beberapa minggu mendatang. Langkah ini merupakan yang terbaru dari serangkaian perubahan yang dilakukan Meta.

    Sebelumnya, CEO Meta Mark Zuckerberg memutuskan akan menghapus pemeriksa fakta pihak ketiga dan beralih ke model Catatan Komunitas untuk Facebook, Instagram, dan Threads, meniru pendekatan yang diambil di X (sebelumnya Twitter).

    Nick Clegg mengundurkan diri sebagai presiden urusan global Meta dan digantikan oleh Joel Kaplan, yang memiliki koneksi kuat dengan politisi Republik di Washington DC.

    Sehari sebelumnya, Instagram juga diketahui telah memblokir beberapa tagar LGBTQ dan memperlakukannya sebagai “materi yang berbau seksual” selama berbulan-bulan. Perusahaan mengatakan ini adalah sebuah kesalahan.