Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • AS-Qatar Buka Pos Pertahanan Udara Pertama di Timur Tengah

    AS-Qatar Buka Pos Pertahanan Udara Pertama di Timur Tengah

    Doha –

    Amerika Serikat (AS) dan Qatar membuka pos pertahanan udara bilateral di kawasan Timur Tengah. Ini merupakan pos pertahanan bilateral yang pertama dibuka antara kedua negara di kawasan tersebut.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (4/11/2025), mengatakan bahwa Pos Komando Gabungan bilateral pertama untuk pertahanan udara di Timur Tengah, dengan Qatar, telah dibuka di Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar.

    Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar, Letnan Jenderal Jassim Al-Mannai, hadir langsung meresmikan pembukaan fasilitas tersebut.

    “Hubungan militer-ke-militer dengan Qatar semakin kuat,” kata Cooper dalam pernyataannya.

    “Pos Komando Gabungan yang baru untuk pertahanan udara ini akan meningkatkan kerja sama keamanan regional saat ini dan di bulan-bulan serta tahun-tahun mendatang,” sebutnya.

    Pos pertahanan baru ini muncul setelah perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, yang menurut militer Washington, menjanjikan respons terhadap setiap serangan di masa mendatang terhadap Qatar dengan langkah-langkah “diplomatik, ekonomi, dan jika perlu, militer”.

    Perintah eksekutif Trump, yang ditandatangani pada 29 September lalu, muncul beberapa pekan setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan terhadap delegasi Hamas, yang berada di Doha, yang sedang bernegosiasi dengan AS mengenai gencatan senjata Gaza.

    Qatar menuntut permintaan maaf publik dari Israel selama pembicaraan dengan Trump, sebuah permintaan yang diminta untuk dipenuhi Netanyahu dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih.

    Gedung Putih merilis foto-foto dari apa yang disebut sebagai “panggilan telepon untuk permintaan maaf”.

    Bulan lalu, militer AS mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas khusus di Idaho untuk melatih para pilot Qatar. Pentagon mengatakan bahwa fasilitas tersebut akan dibangun di kompleks Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home.

    Disebutkan juga oleh Pentagon bahwa fasilitas itu akan “menampung kontingen F-15 dan para pilot Qatar untuk meningkatkan pelatihan gabungan kita, meningkatkan daya mematikan, dan interoperabilitas”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kerja Sama dengan AS Mustahil Selama Masih Dukung Israel

    Kerja Sama dengan AS Mustahil Selama Masih Dukung Israel

    Teheran –

    Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan Teheran hanya akan mempertimbangkan kerja sama dengan Amerika Serikat, jika negara itu mengubah kebijakannya di kawasan Timur Tengah, termasuk soal dukungan terhadap Israel.

    “Jika mereka (AS-red) sepenuhnya meninggalkan dukungan untuk rezim Zionis, menarik pangkalan militer mereka dari sini (Timur Tengah-red), dan menahan diri untuk tidak ikut campur di kawasan ini, maka (kerja sama) itu dapat dipertimbangkan,” kata Khamenei dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Selasa (4/11/2025).

    Pernyataan terbaru Khamenei itu disampaikan dalam pertemuan dengan para mahasiswa di Teheran pada Senin (3/11) waktu setempat, saat peringatan pengambilalihan Kedutaan Besar AS pada tahun 1979 silam setelah Revolusi Islam menggulingkan Shah yang didukung Barat.

    “Sifat arogan Amerika Serikat tidak menerima apa pun selain kepatuhan,” cetusnya.

    “Jika negara menjadi kuat dan musuh menyadari bahwa menghadapi negara kuat ini tidak akan menghasilkan keuntungan tetapi akan membawa kerugian, negara itu pasti akan mendapatkan kekebalan,” imbuh Khamenei dalam pernyataannya.

    Pertengahan Juni lalu, Israel melancarkan gelombang pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, memicu perang selama 12 hari yang menargetkan fasilitas nuklir dan militer Teheran, serta area permukiman, yang memakan banyak korban jiwa.

    Iran membalas dengan melancarkan rentetan serangan rudal balistik dan drone yang ditargetkan ke kota-kota Israel.

    Perang 12 hari itu menggagalkan perundingan nuklir yang saat itu sedang berlangsung antara Teheran dan Washington, sejak April lalu. Pertempuran kedua negara diakhiri dengan gencatan senjata, yang dimediasi AS, yang berlaku sejak 24 Juni lalu.

    Pada Minggu (2/11), Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, mengatakan dalam wawancara dengan Al Jazeera bahwa Iran “siap untuk berunding” dengan AS, tetapi hanya mengenai program nuklirnya, dan mengesampingkan pembicaraan apa pun mengenai kemampuan rudalnya.

    Araghchi menambahkan bahwa perundingan dapat dilanjutkan “kapan pun Amerika siap untuk bernegosiasi dengan pijakan yang setara dan berdasarkan kepentingan bersama”.

    “Tampaknya mereka (AS-red) tidak terburu-buru. Kami juga tidak terburu-buru,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Putra Mahkota Arab Saudi Akan Temui Trump, Bahas Apa?

    Putra Mahkota Arab Saudi Akan Temui Trump, Bahas Apa?

    Washington DC –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), akan mengunjungi Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 18 November mendatang. MBS akan melakukan pertemuan dengan Presiden Donald Trump dalam kunjungannya tersebut. Apa saja yang akan dibahas?

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut namanya, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (4/11/2025), mengungkapkan bahwa kunjungan MBS ke AS itu merupakan kunjungan kerja resmi.

    Kunjungan MBS tersebut dilakukan setelah Trump menjadikan Saudi sebagai tujuan luar negeri pertama selama masa jabatan pertama dan keduanya.

    Beberapa perjanjian diperkirakan akan dibahas selama pertemuan tersebut, termasuk kesepakatan pertahanan dan teknologi, terutama di sektor semikonduktor.

    Hubungan bilateral antara Washington dan Riyadh semakin menguat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

    Saat Trump berkunjung ke Riyadh pada Mei lalu, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman senilai US$ 142 miliar, yang mencakup investasi besar Saudi pada basis industri pertahanan AS.

    Sejumlah sumber yang dikutip media terkemuka The Wall Street Journal mengatakan bahwa kesepakatan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengekspor chip semikonduktor canggih ke Saudi sudah hampir selesai.

    Pekan lalu, HUMAIN dari Arab Saudi dan Qualcomm Technologies yang berkantor di AS mengumumkan perjanjian penting yang bertujuan untuk memposisikan Riyadh sebagai pusat global kecerdasan buatan (AI).

    Pengumuman itu didasarkan atas kemitraan yang pertama kali diresmikan dalam Forum Investasi Saudi-AS pada Mei lalu, sebagai bagian dari kunjungan Trump ke negara Timur Tengah tersebut.

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis pada saat itu, kolaborasi baru ini akan menghadirkan layanan inferensi AI global melalui apa yang digambarkan oleh kedua perusahaan sebagai platform AI hybrid edge-to-cloud pertama di dunia yang dioptimalkan sepenuhnya.

    Lihat juga Video: Trump Dapat Investasi Rp 23.000 Triliun dari Lawatannya ke Uni Emirat Arab

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    Ancaman Trump Habisi Pemerontak Pembantai Warga Kristen Nigeria

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump bersuara lantang memastikan rencana militer AS mengerahkan pasukan ke Nigeria atau melancarkan serangan udara demi menghentikan pembunuhan massal umat Kristen di negara Afrika Barat tersebut.

    Saat ditanya skema serangan udara atau darat, Trump mengiyakan kedua opsi bisa jadi pilihan.

    “Bisa jadi. Maksud saya, hal-hal lain. Saya membayangkan banyak hal. Mereka membunuh umat Kristen dalam jumlah yang memecahkan rekor di Nigeria. Mereka membunuh umat Kristen dan membunuh mereka dalam jumlah yang sangat besar. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” tutur Trump dilansir Reuters, Senin, 3 November.

    Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu malam saat ia kembali ke Washington setelah menghabiskan akhir pekan di rumah liburannya di Florida.

    Trump mengancam akan melakukan aksi militer AS di Nigeria terkait perlakuan terhadap umat Kristen.

    Trump pada akhir pekan lalu lebih dulu menyatakan akan mengambil tindakan militer terhadap Nigeria jika negara terpadat di Afrika itu gagal menindak tegas pembunuhan umat Kristen.

    Ancaman tindakan militer dari presiden AS ini muncul sehari setelah pemerintahannya kembali memasukkan Nigeria ke dalam daftar “Negara-negara yang Menjadi Perhatian Khusus” yang menurut AS telah melanggar kebebasan beragama.

    Negara-negara lain dalam daftar tersebut antara lain Tiongkok, Myanmar, Korea Utara, Rusia, dan Pakistan.

    Nigeria Merespons

    Nigeria menyatakan menyambut bantuan Amerika Serikat (AS) dalam memerangi pemberontak Islamis selama integritas wilayahnya dihormati.

    “Kami menyambut baik bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” ujar Daniel Bwala, penasihat Presiden Nigeria Bola Tinubu, kepada Reuters.

    “Saya membayangkan banyak hal,” kata Trump di atas Air Force One, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    “Kami tidak menganggapnya secara harfiah, karena kami tahu Donald Trump memiliki pandangan yang baik terhadap Nigeria. Saya yakin pada saat kedua pemimpin ini bertemu dan duduk bersama, akan ada hasil yang lebih baik dalam tekad bersama kita untuk memerangi terorisme,” ujar Bwala.

  • Ancaman Terbaru dari Trump Kini Sasar Nigeria

    Ancaman Terbaru dari Trump Kini Sasar Nigeria

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman operasi militer ke negara lain. Setelah Venezuela, kini Trump menyasar Nigeria.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah Venezuela mengklaim telah menggagalkan operasi yang direncanakan oleh badan intelijen pusat Amerika Serikat (AS), CIA, untuk memprovokasi perang di kawasan Karibia, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat.

    Caracas menyebut serangan itu melibatkan kelompok yang didanai CIA, yang merencanakan serangan “false flag” atau serangan “bendera palsu” terhadap kapal-kapal perang AS yang dikerahkan ke kawasan Karibia bagian selatan, untuk kemudian secara keliru menyalahkan Venezuela.

    Serangan atau operasi bendera palsu merujuk pada operasi kambing hitam untuk menyamarkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dan menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam.

    Otoritas Venezuela, seperti dilansir AFP, Selasa (28/10/2025), mengatakan mereka telah membongkar sebuah operasi yang menargetkan kapal perang AS, USS Gravely, yang berlabuh di Trinidad dan Tobago untuk latihan militer gabungan pada Minggu (26/10) waktu setempat.

    Trinidad dan Tobago yang merupakan negara pulau kembar berpenduduk 1,4 juta jiwa di kawasan Karibia, terletak di dekat lepas pantai Venezuela dan berada dalam jarak tembak dari daratan utama Caracas.

    Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, mengatakan pada Senin (27/10), bahwa sebuah sel yang “didanai oleh CIA” berencana menyerang USS Gravely dan menyalahkan Caracas.

    Cabello menyebut empat orang telah ditangkap oleh otoritas Venezuela, namun identitas mereka yang tidak ditangkap tidak diungkap ke publik. Caracas diketahui secara rutin mengklaim telah menangkap tentara-tentara bayaran yang didukung AS yang diklaim bekerja untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Kedatangan kapal perang AS itu ke dekat wilayahnya itu memicu kemarahan Venezuela, yang menyebutnya sebagai “provokasi” dan mengklaim pengerahan kapal itu “bertujuan untuk memprovokasi perang di Karibia”.

    Jawaban Trump Soal Ancaman

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/11/2025), Amerika Serikat telah mengerahkan delapan kapal Angkatan Laut AS ke Karibia dan mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko.

    Selain itu, kapal induk bergerak ke wilayah tersebut dengan alasan untuk mengendalikan perdagangan narkoba.

    “Tidak,” jawab Trump ketika ditanya oleh seorang jurnalis di atas pesawat kepresidenan Air Force One tentang laporan media bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan semacam itu.

    Trump Tak Akan Serang Venezuela

    Trump meredakan kekhawatiran potensi intervensi militer AS di Venezuela. Namun, Trump menyebut masa jabatan Presiden Nicolas Maduro tinggal menghitung hari.

    Dalam wawancara dengan media terkemuka AS, CBS, seperti dilansir AFP, Senin (3/11/2025), Trump mengatakan AS tidak akan berperang melawan Venezuela.

    “Saya meragukan itu. Saya rasa tidak demikian,” jawab Trump ketika ditanya apakah AS akan berperang melawan Venezuela, dalam program CBS ’60 Minutes’ yang ditayangkan pada Minggu (2/11) waktu setempat.

    Namun, saat ditanya lebih lanjut soal apakah masa jabatan Maduro sebagai Presiden Venezuela tinggal menghitung hari, Trump menjawab: “Saya akan mengatakan demikian. Saya rasa begitu, iya.”

    Maduro, yang menghadapi dakwaan narkoba di AS, menuduh Washington menjadikan tuduhan perdagangan narkoba sebagai dalih untuk “memaksakan perubahan rezim” di Caracas untuk menyita pasokan minyak Venezuela.

    Kini Ancam Nigeria

    Trump juga sempat menggemparkan di media sosial Truth Social pada Sabtu (1/11) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa dirinya telah meminta Pentagon untuk memetakan kemungkinan rencana serangan di Nigeria.

    Hal itu disampaikan sehari setelah Trump memperingatkan bahwa umat Kristen “menghadapi ancaman eksistensial” di Nigeria, yang merupakan negara terpadat di benua Afrika.

    Nigeria, yang hampir terbagi rata antara wilayah utara yang ditinggali mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang dihuni mayoritas Kristen, terjerumus ke dalam berbagai konflik yang, menurut para ahli, telah menewaskan baik umat Kristen maupun Muslim tanpa pandang bulu.

    Trump, dalam postingannya, mengatakan bahwa jika Nigeria tidak menghentikan pembunuhan tersebut, maka AS akan menyerang dan “serangannya akan berlangsung cepat, ganas, dan manis, seperti para preman teroris yang menyerang umat Kristen yang kita sayangi”.

    Pada Jumat (31/10) waktu setempat, Trump juga mengatakan, tanpa bukti, bahwa “ribuan warga Kristen dibunuh dan kaum Islamis radikal bertanggung jawab atas pembantaian massal ini”.

    Pemerintah Nigeria membantah bahwa umat Kristen lebih sering menjadi sasaran serangan militan dibandingkan umat agama lainnya.

    “Karakterisasi Nigeria sebagai intoleran agama tidak mencerminkan realitas nasional kami,” tegas Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dalam pernyataannya pada Sabtu (1/11) waktu setempat.

    Dalam pernyataan terpisah, juru bicara kepresidenan Nigeria, Daniel Bwala, mencetuskan pertemuan antara Tinubu dan Trump untuk membahas lebih lanjut soal hal tersebut.

    “Nigeria merupakan mitra AS dalam perang global melawan terorisme. Ketika para pemimpin bertemu, akan ada hasil yang lebih baik,” ucap Bwala kepada AFP pada Minggu (2/11).

    “Nigeria menyambut baik dukungan AS untuk memerangi terorisme selama AS menghormati integritas teritorial kami,” ujarnya.

    Kembali Ancam Nigeria

    Trump menyampaikan kembali ancamannya soal operasi militer di Nigeria terkait pembunuhan umat Kristen di negara itu. Penegasan disampaikan Trump setelah kantor kepresidenan Nigeria mengusulkan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Dalam postingan yang menggemparkan di media sosial Truth Social pada Sabtu (1/11) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa dirinya telah meminta Pentagon untuk memetakan kemungkinan rencana serangan di Nigeria.

    Hal itu disampaikan sehari setelah Trump memperingatkan bahwa umat Kristen “menghadapi ancaman eksistensial” di Nigeria, yang merupakan negara terpadat di benua Afrika.

    Nigeria, yang hampir terbagi rata antara wilayah utara yang ditinggali mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang dihuni mayoritas Kristen, terjerumus ke dalam berbagai konflik yang, menurut para ahli, telah menewaskan baik umat Kristen maupun Muslim tanpa pandang bulu.

    Trump, dalam postingannya, mengatakan bahwa jika Nigeria tidak menghentikan pembunuhan tersebut, maka AS akan menyerang dan “serangannya akan berlangsung cepat, ganas, dan manis, seperti para preman teroris yang menyerang umat Kristen yang kita sayangi”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/fas)

  • Trump Ancam Serang Nigeria, Pemerintah Beri Respons Menohok

    Trump Ancam Serang Nigeria, Pemerintah Beri Respons Menohok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nigeria menyatakan terbuka terhadap bantuan dari Amerika Serikat (AS) untuk memerangi kelompok bersenjata garis keras, asalkan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara itu tetap dihormati. Namun, Pemerintah Nigeria menegaskan bahwa tuduhan adanya genosida terhadap umat Kristen di negaranya tidak benar.

    Dalam pernyataannya di media sosial pada Sabtu, Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk mempersiapkan “aksi militer cepat” jika Nigeria gagal menindak “pembunuhan terhadap umat Kristen”. Ia juga mengancam akan memutus semua bantuan AS kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut.

    Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, membantah keras tudingan itu.

    “Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” katanya kepada Al Jazeera, Minggu (2/11/2025).

    Ebienfa menegaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kelompok agama tertentu.

    “Kami telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang terjadi pembunuhan di Nigeria, tetapi pembunuhan itu tidak terbatas pada umat Kristen saja,” ujarnya.

    “Pemerintah Nigeria tidak mensponsori atau membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu. Setiap warga Nigeria yang terbunuh di mana pun merupakan kehilangan bagi bangsa ini.”

    Ia menyebut kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai pelaku utama kekerasan di wilayah-wilayah tertentu. “Mereka adalah pihak yang menyebabkan krisis ini,” tambahnya.

    Sementara itu, juru bicara kepresidenan Nigeria, Daniel Bwala, kepada Reuters mengatakan negaranya akan menyambut baik kerja sama dari Amerika Serikat jika dilakukan dengan menghormati kedaulatan nasional.

    “Nigeria akan menyambut bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” kata Bwala. “Saya yakin ketika kedua pemimpin bertemu dan berdiskusi, akan muncul hasil yang lebih baik dalam tekad bersama untuk memerangi terorisme.”

    Presiden Bola Tinubu sebelumnya juga menolak tudingan bahwa pemerintahannya membiarkan intoleransi agama berkembang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Nigeria tetap berkomitmen menjaga kebebasan beragama.

    “Sejak 2023, pemerintahan kami terus menjalin komunikasi terbuka dengan para pemimpin Kristen dan Muslim serta menangani tantangan keamanan yang memengaruhi warga dari berbagai agama dan wilayah,” ujar Tinubu.

    “Pencitraan Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas nasional kami, juga tidak mempertimbangkan upaya tulus pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga,” tambahnya.

    Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang didominasi umat Kristen. Konflik bersenjata selama lebih dari 15 tahun di timur laut negara itu sebagian besar melibatkan kelompok ekstremis, dan menurut para analis, sebagian besar korbannya justru adalah warga Muslim.

    “Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” kata Bulama Bukarti, pengacara kemanusiaan dan analis konflik asal Nigeria. “Ini adalah narasi ekstrem kanan yang berbahaya dan telah lama beredar, yang kini diperkuat oleh Presiden Trump.”

    Ia memperingatkan bahwa retorika seperti itu hanya akan memperparah ketidakstabilan di Nigeria.

    “Kelompok bersenjata di negara ini menyerang semua warga tanpa pandang bulu. Mereka mengebom pasar, gereja, dan masjid. Mereka menyerang siapapun yang mereka temui, baik Muslim maupun Kristen,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Ebenezer Obadare, peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR) di Washington, mengatakan bahwa saat ini justru waktu yang tepat bagi AS untuk bekerja sama dengan pemerintah Nigeria melawan ancaman bersama.

    “Inilah saatnya Nigeria membutuhkan bantuan, terutama bantuan militer,” kata Obadare. “Langkah yang salah adalah menginvasi Nigeria dan mengabaikan otoritas pemerintahnya. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif.”

    Adapun ancaman Trump untuk menggunakan kekuatan militer dan memutus bantuan memunculkan kekhawatiran akan ketegangan baru dalam hubungan antara Washington dan Abuja.

    Meski Trump menegaskan bahwa langkah itu bertujuan melindungi umat Kristen, para pengamat menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak diplomatik yang serius dan memperburuk kondisi keamanan di kawasan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Shutdown Berlanjut, Bandara-bandara Besar AS Kekurangan Petugas ATC

    Shutdown Berlanjut, Bandara-bandara Besar AS Kekurangan Petugas ATC

    Jakarta –

    Hampir 50 persen dari 30 bandara tersibuk di Amerika Serikat menghadapi kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara (ATC). Hal ini mengakibatkan penundaan penerbangan di seluruh negeri, seiring penutupan (shutdown) pemerintah federal AS memasuki hari ke-31.

    Absennya para petugas ATC pada hari Jumat (31/10) waktu setempat sejauh ini, merupakan yang paling meluas sejak shutdown pemerintah AS dimulai. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah New York, di mana 80 persen pengatur lalu lintas udara sedang tidak bertugas, ungkap Badan Penerbangan Federal (FAA), dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (1/11/2025).

    Setidaknya 35 fasilitas FAA, termasuk beberapa di bandara-bandara terbesar di AS, melaporkan masalah kepegawaian. Bandara-bandara yang terdampak termasuk fasilitas di New York, Austin, Newark, Phoenix, Washington, Nashville, Dallas, dan Denver. Di beberapa bandara, penundaan rata-rata mencapai satu jam atau lebih.

    Penutupan pemerintah federal ini telah memaksa 13.000 pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) bekerja tanpa gaji.

    “Setelah 31 hari tanpa gaji, para pengatur lalu lintas udara berada di bawah tekanan dan kelelahan yang luar biasa,” kata FAA, Jumat malam waktu setempat.

    “Penutupan ini harus diakhiri agar para pengatur lalu lintas udara ini menerima gaji yang mereka dan para penumpang dapat menghindari gangguan dan penundaan lebih lanjut,” tambahnya.

    Di Bandara LaGuardia, New York, 50 persen penerbangan ditunda dan 12 persen dibatalkan, dengan penundaan rata-rata 140 menit. Sementara Bandara Nasional Reagan di Washington, DC mengalami penundaan seperempat penerbangan.

    (ita/ita)

  • Beredar Kabar AS Akan Serang Venezuela, Trump Bilang Gini

    Beredar Kabar AS Akan Serang Venezuela, Trump Bilang Gini

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tidak sedang mempertimbangkan serangan terhadap Venezuela. Ini disampaikan Trump di tengah kekhawatiran Venezuela bahwa peningkatan kekuatan militer AS yang besar di wilayah itu bertujuan untuk mengubah rezim negara tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/11/2025), Amerika Serikat telah mengerahkan delapan kapal Angkatan Laut AS ke Karibia dan mengirim pesawat tempur siluman F-35 ke Puerto Riko. Sebuah gugus tugas tempur kapal induk AS bahkan sedang dalam perjalanan ke wilayah tersebut, sebuah kekuatan militer besar yang ditegaskan Washington bertujuan untuk mengendalikan perdagangan narkoba.

    “Tidak,” jawab Trump ketika ditanya oleh seorang jurnalis di atas pesawat kepresidenan Air Force One tentang laporan media bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan semacam itu.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pesan yang sama, saat ia menanggapi sebuah artikel di Miami Herald yang menyebutkan bahwa pasukan AS siap untuk menyerang Venezuela.

    “‘Sumber’ Anda yang mengaku ‘mengetahui situasi ini’ telah menipu Anda untuk menulis berita palsu,” tulis Rubio dalam sebuah unggahan di media sosial X.

    Amerika Serikat telah memulai kampanye serangan yang menargetkan kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik timur pada awal September lalu. Serangan militer AS itu telah menewaskan sedikitnya 62 orang dan menghancurkan 14 kapal serta sebuah kapal semi-selam.

    Pemerintahan Trump menganggap kapal-kapal kecil tersebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS karena narkoba yang diduga mereka bawa. Namun, para ahli mengatakan serangan tersebut merupakan pembunuhan, bahkan jika mereka menargetkan para pengedar narkoba.

    Selain aset militer yang dikerahkan di wilayah tersebut, Washington telah melakukan beberapa unjuk kekuatan dengan pesawat pengebom B-52 dan B-1B yang melakukan serangan mendadak di dekat pantai Venezuela. Serangan terbaru terjadi pada hari Senin lalu.

    Ketegangan regional meningkat akibat serangan dan peningkatan kekuatan militer AS tersebut. Pemerintah Venezuela mengatakan Amerika Serikat berencana menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dengan kampanye militernya tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump-Xi Ulur Waktu, Tapi Kecurigaan Masih Mengakar

    Trump-Xi Ulur Waktu, Tapi Kecurigaan Masih Mengakar

    Jakarta –

    Pertemuan berisiko tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping pada Kamis lalu di Busan, Korea Selatan, semula digadang sebagai momentum meredakan ketegangan tarif global yang telah berlangsung berbulan-bulan. Namun, pertemuan itu hanya berlangsung 100 menit – jauh dari ekspektasi tiga sampai empat jam—dan hasilnya pun tipis.

    Trump menyebut pembicaraan itu berjalan “luar biasa”, bahkan memberi nilai 12 dari 10. Beijing lebih berhati-hati, sekadar menyerukan agar saluran komunikasi tetap terbuka. Bagi mereka yang berharap hubungan Washington–Beijing mencair, singkatnya pertemuan itu menjadi pengingat bahwa ketidakpercayaan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia masih mengakar dalam.

    Gencatan senjata taktis

    Trump mengumumkan sedikit rincian dari kesepakatan terbatas yang disampaikan Washington awal pekan itu: penundaan kenaikan tarif, pembatalan pembatasan ekspor logam tanah jarang, serta dimulainya kembali impor kedelai Amerika. Xi, lewat kantor berita Xinhua, menyebut kedua pemimpin mencapai “konsensus dasar” di bidang ekonomi dan perdagangan, seraya mengingatkan pentingnya kerja sama jangka panjang dan menghindari “siklus balas-membalas yang merugikan”.

    Deborah Elms, Direktur Hinrich Foundation di Hong Kong, menilai hasilnya “menarik tapi kabur.” Tak ada pernyataan bersama, tak ada konferensi pers. Pasar pun merespons datar: reli singkat saham Tiongkok memudar, sementara indeks berjangka Amerika melemah.

    “Pasar berharap banyak, tapi kecewa oleh minimnya detail,” kata Anna Wu, analis di Van Eck Associates. Ia menyebut kesepakatan itu sekadar “gencatan senjata taktis” dan memperingatkan volatilitas masih akan berlanjut.

    Tarik ulur Logam Tanah Jarang

    Trump mengklaim Cina sepakat menurunkan tarif 10 persen atas perdagangan terkait fentanyl, sebagai imbalan janji Beijing menekan peredaran opioid mematikan itu di AS. Ia juga menyebut adanya kesepakatan satu tahun untuk menjamin pasokan logam tanah jarang – bahan vital industri teknologi tinggi yang 70 persen dikuasai Tiongkok.

    Namun, seperti diingatkan ekonom Alicia Garcia-Herrero dari Natixis, kesepakatan itu belum jelas bagaimana izin ekspor akan dilonggarkan. “Logam tanah jarang tetap menjadi kartu truf Beijing,” ujarnya.

    Usai pembicaraan, Trump menulis di Truth Social bahwa Cina akan segera memulai pembelian energi Amerika dalam “transaksi besar-besaran”, termasuk minyak dan gas dari Alaska. Ia juga menyebut Cina akan membeli “jumlah luar biasa besar” kedelai dan hasil pertanian lain. Beijing, lagi-lagi, memilih nada hati-hati: kedua pihak, katanya, akan “memperkuat kerja sama di bidang energi dan perdagangan.”

    Uji Nuklir, gelagat Perang Dingin?

    Beberapa jam sebelum bertemu Xi, Trump mengumumkan rencana Amerika melanjutkan uji coba nuklir—yang pertama dalam 33 tahun—dengan fokus pada kemampuan kapal selam. Ia menyebut langkah itu demi “menyamakan kedudukan” dengan para rival.

    Langkah itu memicu kecaman para ahli pengendalian senjata. Garcia-Herrero menyebut keputusan itu “menakutkan” dan memperingatkan pasar bisa bereaksi negatif bila eskalasi bergeser dari ekonomi ke nuklir.

    Damai yang rapuh

    Meski ada jeda sementara, pembicaraan Busan jauh dari terobosan. Persoalan mendasar—seperti perlindungan kekayaan intelektual, dominasi teknologi AI, hingga persaingan strategis—nyaris tak tersentuh.

    Kedua ekonomi raksasa itu masih tertekan dampak perang dagang yang hampir setahun berjalan: tarif tinggi, rantai pasok terganggu, dan ketidakpastian investor menahan pertumbuhan. Krisis properti dan permintaan domestik yang lesu terus membebani ekonomi Tiongkok. Amerika pun bergulat dengan inflasi dan melemahnya industri manufaktur.

    Gencatan ini mungkin memberi napas pendek, tapi tanpa reformasi mendalam dan kerja sama berkelanjutan, ancaman eskalasi baru tinggal menunggu waktu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Trump-Kim Jong Un Terlihat Masih Ingin Akur, Apa Alasannya?

    Trump-Kim Jong Un Terlihat Masih Ingin Akur, Apa Alasannya?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan bertemu dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, selama kunjungan dinasnya ke Asia. Alasannya: gagal “mengatur jadwal yang tepat.”

    Sehari sebelum Trump tiba di Korea Selatan untuk KTT APEC, Korea Utara menguji coba rudal jelajah di lepas pantai baratnya.

    Padahal, awal pekan ini Trump sempat menyatakan bahwa ia akan “senang sekali bertemu” Kim. Bahkan dia menawarkan diri untuk kembali mengunjungi Korea Utara.

    Sebelumnya, sekitar enam tahun lalu, Donald Trump mencetak sejarah dengan menjadi Presiden AS aktif pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara.

    Sepanjang masa jabatan pertamanya (20182019), ia tercatat bertemu dengan Kim Jong Un sebanyak tiga kali.

    Namun kini, alur komunikasi antara kedua negara tersebut diselimuti ketidakjelasan.

    Amerika Serikat kukuh pada tujuan utamanya, yaitu denuklirisasi total di Semenanjung Korea. Namun, Kim yang menolak itu dan terus mengembangkan senjata nuklirnya telah menganggap tuntutan ini sebagai “obsesi kosong” yang harus ditinggalkan Barat.

    “Mereka punya banyak senjata nuklir, tapi tidak banyak layanan telepon.”

    Meskipun demikian, bulan lalu, Kim secara mengejutkan mengumumkan niatnya untuk melanjutkan dialog dengan AS, seraya mengatakan ia memiliki “kenangan baik tentang Presiden Trump.”

    Korea Selatan telah menangguhkan kunjungan wisatawan ke “desa gencatan senjata” zona demiliterisasi, Panmunjom, tempat pertemuan Trump-Kim terakhir diadakan, pada tahun 2019. (Reuters)

    Meskipun pertemuan antara Trump dan Kim kali ini batal, beberapa analis meyakini Amerika Serikat kemungkinan besar akan tetap melanjutkan keterlibatan diplomatik dengan Korea Utara.

    Bukan rahasia lagi bahwa Presiden Trump, yang menampilkan dirinya sebagai pembawa perdamaian global, mengincar penghargaan Nobel Perdamaian.

    Awal pekan ini, dalam perhentian pertamanya di Asia, Trump mengunjungi Malaysia untuk ambil bagian dalam penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja.

    Pada Juli lalu, kedua negara itu melakukan pertempuran yang terburuk dalam satu dekade, yang menewaskan puluhan orang.

    Mungkin Anda tertarik:

    Setelahnya, Trump mengklaim telah mengakhiri delapan perang dalam delapan bulan.

    “Saya tidak boleh menyebutnya sebagai hobi, karena ini jauh lebih serius, tetapi ini adalah sesuatu yang saya kuasai dan sukai,” ujarnya.

    “Akan ada dorongan untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea, yang dapat dikatakan sebagai tempat ‘terpanas’ di Asia Timur Laut, menormalisasi hubungan AS dan Korea Utara, dan bahkan menyelesaikan isu nuklir Korea Utara,” kata Kim Jae-chun, profesor hubungan internasional dari Universitas Sogang.

    Cho Han-beom, peneliti senior di Korean Institute for National Unification, sependapat. Ia menyebut Korea Utara sebagai “kepingan puzzle terakhir” yang tersisa.

    “Bahkan jika masalahnya tidak terselesaikan sepenuhnya, hal itu bisa menjadi jalan pintas menuju Hadiah Nobel Perdamaian karena dapat membangun citra bahwa masalah keamanan utama telah teratasi,” jelasnya.

    Pada September 2025, Kim terlihat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin China Xi Jinping selama parade militer China. (Reuters)

    Korea Utara telah muncul dalam posisi yang lebih kuat sejak pertemuan terakhir antara Trump dan Kim pada 2019.

    “Rezim Korea Utara telah memasuki periode stabilitas,” ujar Profesor Kang In-deok dari Universitas Kyungnam, yang pernah menjabat sebagai Menteri Unifikasi Korea Selatan pada akhir 1990-an.

    Pada September 2025, Kim Jong Un tertangkap kamera bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin China Xi Jinping, selama parade militer China yang memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang di Perang Dunia II.

    Ini adalah penampilan publik pertama ketiga pemimpin tersebut secara bersamaan.

    Korea Utara telah menjalin aliansi militer dengan Rusia. Tahun lalu, kedua negara yang dikenai sanksi oleh Barat itu menandatangani perjanjian pertahanan bersama.

    Mereka sepakat untuk “segera memberikan bantuan militer dan bantuan lain dengan menggunakan semua sarana yang tersedia” jika salah satu menghadapi agresi.

    Pada Januari 2025, pejabat Barat melaporkan kepada BBC bahwa Korea Utara telah mengirim sekitar 11.000 tentara untuk berperang bagi Rusia di Ukraina.

    Sebagai imbalannya, Korea Utara diperkirakan akan menerima bantuan finansial dan teknologi.

    Sementara itu, hubungan ekonomi Pyongyang dengan China juga menguat secara signifikan. Data bea cukai China menunjukkan, perdagangan antara kedua negara meningkat sebesar 33%, mencapai US$1,05 miliar pada paruh pertama tahun 2025.

    Para analis menyebut China sempat menjaga jarak dari Korea Utara karena hubungan militernya yang semakin mendalam dengan Rusia.

    Namun, kini, dengan Washington dan Seoul yang kembali menunjukkan minat untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang, Beijing tampaknya juga berusaha merapatkan barisan.

    Dalam tatanan dunia yang baru ini, dibandingkan dengan 2018 dan 2019, prospek pencabutan sanksi AS telah kehilangan sebagian urgensinya bagi Korea Utara, ujar Profesor Kang.

    Reportase dan penyuntingan tambahan oleh Grace Tsoi dan Olga Sawczuk, BBC World Service

    (ita/ita)