Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mendorong pemerintah dan konsumen AS membeli sedotan plastik. Kebijakan ini mementahkan upaya mantan Presiden Joe Biden untuk menghapuskan penggunaan plastik sekali pakai dan mengatasi limbah.

    “Kita akan kembali menggunakan sedotan plastik,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih saat dia menandatangani perintah eksekutif tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/2/2025).

    Dalam penandatanganan yang dilakukan pada Senin (10/2) waktu setempat, Trump menyebut sedotan kertas “tidak berhasil”.

    “Saya pikir plastik tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap hiu, karena mereka hidup di lautan,” ucapnya.

    Biden sebelumnya mengusulkan langkah-langkah lingkungan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang tidak dapat terurai secara alami, yang merusak ekosistem dan mencemari persediaan makanan.

    Rencana aksi sukarela diterbitkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS pada November tahun lalu.

    Perintah eksekutif Trump itu merupakan bagian dari melemahnya komitmen lingkungan oleh Trump, yang dalam salah satu tindakan pertama pada masa jabatan keduanya, telah menarik mundur AS dari perjanjian iklim Paris untuk kedua kalinya.

    Trump juga membatalkan kebijakan pemerintahan Biden untuk mengakhiri penggunaan semua produk plastik sekali pakai di wilayah federal AS pada tahun 2032 mendatang.

    Puluhan negara di dunia telah memberlakukan larangan terhadap berbagai jenis plastik sekali pakai, yang sebagian besar diproduksi melalui petrokimia dan digunakan untuk membuat tas belanja, botol, dan barang-barang sekali pakai lainnya.

    Namun, negosiasi perjanjian global untuk hal itu telah gagal tahun lalu, karena negara-negara produsen plastik besar enggan berkomitmen untuk membatasi produksi plastik.

    Jumlah sampah plastik yang dibuang ke lingkungan, menurut penelitian Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang diterbitkan tahun lalu, diperkirakan akan meningkat dari 81 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi sebanyak 119 juta metrik ton pada tahun 2040 mendatang.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan tarif baru sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium, pada Senin (11/02). Langkah ini berpotensi meningkatkan risiko perang dagang.

    “Hari ini saya menyederhanakan tarif baja dan aluminium negara ini,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif. “Ini 25% tanpa pengecualian atau pembebasan.”

    Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi, kebijakan ini akan berlaku mulai 4 Maret. Trump juga mengindikasikan akan mempertimbangkan pengenaan tarif tambahan pada mobil, farmasi, dan cip komputer.

    Pengecualian tarif baja dan aluminium untuk Australia

    Tarif baru Trump ini akan berlaku bagi jutaan ton impor baja dan aluminium dari Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan negara lain yang sebelumnya bebas bea masuk di bawah pengecualian.

    Namun, setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, Trump justru mengatakan ia memberikan “pertimbangan besar” untuk mengecualikan tarif baru impor baja dan aluminium dari Australia.

    Albanese berargumen, pengecualian tersebut merupakan kesepakatannya dengan Trump dalam panggilan yang dijadwalkan sebelum Presiden AS itu mengumumkan tarif barunya.

    Masih belum pasti apakah ada peran perjanjian kapal selam AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) senilai miliaran dolar, dalam pertimbangan pengecualian tarif Trump untuk Australia ini.

    “Baja dan aluminium kami adalah komponen penting bagi industri pertahanan di kedua negara kami, AS-Australia,” kata Albanese.

    Australia hanya menyumbang 1% dari sektor impor baja dan 2% dari impor bijih besi. Sumber utama impor baja AS adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam.

    Empat sekutu AS menyerah pada strategi koersif Trump

    Hanya dalam dua pekan setelah Trump kembali ke Gedung Putih, empat sekutu AS memilih menyerah pada strategi perdagangan koersif presiden AS itu, setelah diancam dengan tarif dan tindakan hukuman lainnya.

    Pekan ini, Meksiko dan Kanada bertekad memperketat keamanan di perbatasan negara mereka dengan AS guna menangani permasalahan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Mereka mendapatkan penangguhan selama 30 hari atas tarif baru Trump itu.

    Kolombia, yang juga diancam dengan tarif baru dan sanksi, dengan cepat berbalik arah setelah awalnya menolak menerima migran yang dideportasi dari AS.

    Sementara itu, Panama tampaknya telah membuat konsesi terhadap Trump terkait Terusan Panama, jalur perairan penting yang menghubungkan Atlantik dengan Pasifik di Amerika Tengah.

    Strategi tarif Trump tidak konsisten, merugikan global

    Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

    “Apa yang telah ia [Trump] peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

    Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanyl yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

    “[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

    Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

    Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

    Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

    “Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

    Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

    Beberapa sekutu AS ambil langkah pencegahan

    India, yang telah menjadi sasaran kritik Trump karena hambatan perdagangan yang tinggi terhadap eksportir AS, kini memangkas tarifnya sendiri pada berbagai produk dari 13% menjadi 11%, termasuk sepeda motor dan instalasi darat satelit. New Delhi pekan ini mengumumkan rencana untuk mengurangi tarif di lebih dari 30 produk lainnya.

    Korea Selatan dan Jepang justru menyatakan pihaknya akan membeli lebih banyak energi dan barang lainnya dari AS, sementara Thailand mengumumkan akan meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk etana yang digunakan dalam pembuatan plastik.

    Selain itu, Uni Eropa juga tengah bersiap menghadapi langkah balasan terhadap tarif Trump dengan mempertimbangkan penggunaan Anti-Coercion Instrument (ACI) yang baru dibentuk, terutama terhadap perusahaan teknologi AS, seperti yang dilaporkan Financial Times pekan ini.

    “Saya sangat meragukan bahwa [membuat kesepakatan] akan cukup kali ini. Kita bisa mencoba bernegosiasi dan mengambil pendekatan damai, tetapi kita juga harus merancang strategi pembalasan yang kredibel dan berdampak besar,” kata Buti.

    Reputasi AS terancam

    Strategi tekanan penuh Trump ini mungkin berhasil dalam jangka pendek dengan terus memaksa banyaknya negosiasi untuk mencapai tujuan perdagangan, tetapi keberhasilannya dalam jangka panjang masih dipertanyakan.

    Dalam sebuah blog terbaru, Philip Luck, seorang ekonom di Center for Strategic and International Studies di Washington, menyamakan penggunaan strategi koersif presiden AS itu dengan antibiotik.

    “Mereka sangat efektif dalam menargetkan ancaman tertentu, tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan hasil yang semakin menurun. Sama seperti bakteri yang mengembangkan resistensi terhadap antibiotik, negara-negara yang berulang kali terkena sanksi akan mengembangkan kekebalan dengan mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS,” Luck memperingatkan.

    Menghadapi ketidakpastian yang meningkat dalam hubungan perdagangan dengan AS, banyak negara serta Uni Eropa harus mencari pasar perdagangan alternatif untuk mengimbanginya.

    Pemerintahan Biden sebelumnya telah menekan Brussel untuk mengurangi ketergantungannya pada Cina guna menahan kebangkitan kekuatan Asia tersebut. Namun, dengan potensi perang dagang dengan sekutu terdekatnya di cakrawala, para pembuat kebijakan UE mungkin dipaksa untuk mengubah arah.

    Meskipun mendapat penangguhan tarif, PM Kanada Justin Trudeau pekan ini mengadakan pertemuan puncak dengan para pebisnis utama demi membantu negaranya mendiversifikasi perdagangan dari AS.

    Sementara itu, mitra Kanada dari Meksiko, Claudia Sheinbaum, telah meluncurkan rencana yang juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada mitra dagang utamanya, AS.

    “Semua orang bertanya: ‘Apakah Amerika Serikat masih menjadi mitra yang dapat dipercaya?’” kata Niclas Poitiers, peneliti think tank yang berbasis di Brussel, kepada DW. “Kerusakan reputasi internasional Washington [dari tarif ini] begitu besar.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Inggris

    *informasi terbaru soal tarif baru impor baja dan aluminium sebesar 25% diambil dari Reuters

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi

    Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pengampunan pada mantan Gubernur Illinois, Rod Blagojevich, yang dipenjara atas kasus korupsi. Pada masa jabatan pertama Trump atau lima tahun lalu, masa hukuman Blagojevich telah diperingan.

    Blagojevich yang berasal dari Partai Demokrat, seperti dilansir AFP, Selasa (11/2/2025), dicopot dari jabatannya tahun 2009 lalu, kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum 14 tahun penjara karena menjual kursi Senat yang kosong sepeninggal mantan Presiden Barack Obama yang memenangkan pilpres AS tahun 2008 lalu.

    Trump dalam pernyataannya kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (10/2), saat menandatangani dokumen pengampunan untuk Blagojevich, menyebut kasus yang menjerat mantan Gubernur Illinois itu sebagai “ketidakadilan”.

    “Ini semacam ketidakadilan yang mengerikan. Mereka hanya mengejarnya, mereka mengejar banyak orang. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang jahat,” sebut Trump.

    “Saya pikir dia orang yang sangat baik, dan hal ini seharusnya tidak terjadi,” ucapnya merujuk pada sosok Blagojevich.

    Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan apakah dirinya sedang mempertimbangkan Blagojevich untuk menjadi Duta Besar AS untuk Serbia, seperti yang dilaporkan media-media lokal AS, Trump menjawab: “Tidak, tapi saya akan melakukannya. Dia sekarang lebih bersih dari siapa pun di ruangan ini.”

    Sejak mulai kembali ke Gedung Putih pada pertengahan Januari lalu, Trump telah menggunakan kekuasaan luas sebagai Presiden AS dengan memberikan pengampunan dalam beberapa kesempatan.

    Pada malam hari usai pelantikannya pada 20 Januari lalu, Trump mengampuni sekitar 1.500 orang yang dituduh terlibat dalam penyerbuan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Pada saat itu, para pendukung Trump berusaha membalikkan kekalahan dalam pilpres dari mantan Presiden Joe Biden.

    Trump juga mengampuni puluhan demonstran anti-aborsi dan Ross Ulbricht, orang di balik pasar online “Silk Road” yang memfasilitasi penjualan narkoba senilai jutaan dolar Amerika.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    Pangkas Kementerian dan Pecat PNS

    GELORA.CO – Penghematan anggaran belanja negara ternyata tak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Di Vietnam, langkah lebih riil dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian serta memecat satu dari lima pegawai negeri sipil (PNS).

    The Straits Time melansir pada Senin, Vietnam bermaksud memangkas satu dari lima lapangan pekerjaan di sektor publik dan memangkas miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Keputusan tersebut akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang.

    Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara tidak boleh menjadi “tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah”.

    “Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” kata Lam pada bulan Desember 2024. Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai “revolusi” oleh para pejabat senior, akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. 

    Media negara, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan mengalami pengurangan. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah. Dari pemotongan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, namun belum ada kejelasan mengenai bagaimana target yang jauh lebih besar akan dicapai.

    Beberapa diantaranya telah diberi pemberitahuan, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa karirnya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara “agresif” pada bulan Januari. Saluran berita milik negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima lembaga penyiaran sudah ditutup, dan ayah dua anak ini diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya

    “Menyakitkan untuk dibicarakan,” kata pria berusia 42 tahun yang kini beralih menjadi supir taksi. 

    Dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam – yang merupakan pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor – menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. Namun kekhawatiran meningkat atas potensi kerentanan negara tersebut terhadap tarif di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang baru. 

    Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, begitu juga dengan kampanye anti-korupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke peringkat negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

    “Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan ini,” kata Dr Nguyen Hong Hai, seorang sarjana Vietnam Fulbright di American University di Washington, DC. “Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai.” Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja bisa berjumlah 4,5 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan, meskipun biaya pensiun dan paket pesangon menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar AS. 

    Namun Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling mampu – yang memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain – bisa jadi adalah mereka yang mengundurkan diri. “Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini,” kata pria berusia 51 tahun itu kepada AFP. “Saya bisa bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya.”

    Sebelumnya, sembilan kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan akan dikonsolidasikan berdasarkan resolusi mengenai perampingan dan optimalisasi sistem politik, kata Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra kepada Kantor Berita Vietnam. Pemerintah akan mengurangi struktur organisasinya dari 30 menjadi 21 badan administratif, termasuk 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan Pemerintah. 

    Sebagai perbandingan, jumlah kementerian di Vietnam sebelum pemangkasan sudah lebih banyak dari jumlah kementerian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang totalnya 34 kementerian. Sementara pada masa Prabowo Subianto, jumlahnya membengkak menjadi 48 kementerian.

    Di Vietnam, konsolidasi kementerian yang penting termasuk penggabungan antara Kementerian Perencanaan dan Investasi dan Kementerian Keuangan, yang berpotensi menjadi Kementerian Keuangan dan Investasi Pembangunan atau Kementerian Pembangunan Ekonomi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Konstruksi akan bergabung membentuk Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Perkotaan. Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan digabung dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan menjadi Kementerian Pertanian, serta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi akan bergabung dengan Kementerian Sains dan Teknologi menjadi Kementerian Transformasi Digital dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Ministry of Digital Transformation, Science, Technology and Information. Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa fungsi akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Kesehatan. 

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memikul tanggung jawab tambahan, termasuk beberapa misi dewan perlindungan kesehatan dan perawatan pejabat tingkat pusat, yang akan segera berhenti beroperasi, dan pengelolaan negara atas kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pencegahan kejahatan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja, Difabel, dan Urusan Sosial.

    Kementerian Luar Negeri akan mengambil alih tugas pokok Komisi Hubungan Eksternal Komite Sentral Partai dan Komite Hubungan Eksternal Majelis Nasional ketika kedua unit ini mengakhiri fungsinya. Dewan Pengelola Mausoleum Ho Chi Minh akan dikelola oleh Kementerian Pertahanan Nasional, menjadi bagian dari struktur organisasi kementerian. 

    Restrukturisasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya mencakup konsolidasi kementerian, kata Tra, seraya menambahkan bahwa jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat kementerian akan dikurangi sebesar 15-20 persen, yang mencakup pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik. Langkah berani ini bertujuan untuk menciptakan aparatur administrasi yang lebih ramping dan efisien. 

    Ia menekankan perlunya merumuskan kebijakan-kebijakan yang menonjol untuk mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri sipil dan pegawai negeri serta menjamin hak-hak mereka selama proses perampingan. Penataan ulang ini akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.

  • Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Satgas DOGE: Kritik terhadap Tim Efisiensi Elon Musk – Halaman all

    Kurang dari seminggu setelah dibentuknya Satuan Tugas Department of Government Efficiency (ed. Departemen Efisiensi Pemerintah) atau DOGE oleh Presiden AS, Donald Trump, satgas ini mendapatkan akses masuk ke sistem birokrasi badan-badan federal AS untuk kemudian merombaknya.

    Sebagai respon atas kewenangan tidak terbatas yang dimiliki satgas tersebut, Partai Demokrat, serikat pekerja, kelompok sipil dan non-pemerintah telah mengajukan tuntutan hukum.

    Awal pekan ini, Partai Demokrat menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Trump atas tindakan anggota DOGE yang mendesak masuk fasilitas pemerintah federal untuk mengakses ruang rahasia dan data serta sistem informasi pemerintah yang sensitif.

    Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko yang sangat besar bagi keamanan nasional dan privasi serta kebebasan sipil warga Amerika.

    Selain itu, pernyataan DOGE bahwa dana bantuan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) harus dikurangi secara besar-besaran juga mendapat kritik keras.

    Namun, kekuasaan praktis dan hukum apa yang sebenarnya dapat dialihkan oleh Trump kepada DOGE?

    Apa yang dimaksud dengan DOGE?

    Meskipun istilah “departemen” biasanya merujuk pada kementerian, DOGE hanyalah sebuah satuan tugas dibawah Kantor Kepresidenan Trump. Setelah melalui rangkaian panjang proses pengambilan keputusan, paska pelantikan 20 Januari lalu, Trump membentuk satgas ini untuk mengurangi secara drastis jumlah peraturan federal, pengeluaran, dan staf pemerintahan.

    Pemimpin satgas tersebut, Elon Musk, mencirikan DOGE dengan mantra “efisiensi dengan cara apa pun”. Akronim DOGE juga mencerminkan mata uang kripto favorit Musk, “Dogecoin”. Pekerjaan Satgas DOGE ini banyak dipromosikan melalui platform media sosial X, yang juga dimiliki oleh Musk.

    Menurut majalah teknologi Wired, tim DOGE terdiri dari sejumlah sarjana informatika berusia sekitar 20 tahunan yang terhubung dengan berbagai perusahaan milik Musk. Para kritikus mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim tersebut serta turut mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan menyeluruh terkait faktor kesesuaian dan keamanan. Dan pada akhirnya, kritik ini turut menyerang Musk dan mandat hukum yang diterimanya untuk memimpin satgas tersebut.

    Apa yang telah dilakukan DOGE sejauh ini?

    DOGE telah berhasil “menembus” berbagai lembaga pemerintah – mulai dari Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, dan Badan Bantuan Pemerintah USAID. Selanjutnya DOGE akan mengakses Departemen Kesehatan utama AS, Medicare dan Medicaid, serta Departemen Energi, yang mengelola program senjata nuklir dan keamanan AS.

    Lebih dari 1,2 miliar Dolar AS akan dihemat dari inisiatif diversity, equity, and inclusion-DEI (ed. kerangka kerja untuk keragaman, kesetaraan dan inklusi), demikian halnya dengan kontrak konsultan dan program-program pemerintah di luar negeri. Sebagai bagian dari program kerja yang baru, DOGE menawarkan paket pesangon kepada sekitar dua juta pegawai negeri sipil. Menurut laporan, tiga persen dari mereka telah menerima tawaran tersebut sebelum hakim menghentikannya untuk sementara waktu pada akhir minggu ini.

    Korban terbesar dari pemotongan biaya yang dilakukan Musk adalah USAID. Badan bantuan luar negeri AS yang memiliki anggaran lebih dari 40 miliar dolar AS ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Badan ini didirikan pada tahun 1961 oleh Presiden John F. Kennedy dan dianggap sebagai bagian penting dari “soft power” AS. Sekarang Trump ingin menghapusnya – juga seluruh Kementerian Pendidikan Federal.

    DOGE memang dapat mengusulkan langkah-langkah pemotongan biaya secara drastis, namun bukan berarti Konstitusi turut mengizinkan Presiden secara sepihak menghapuskan lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti USAID dan Departemen Pendidikan: “Biasanya, lembaga-lembaga yang didirikan atas persetujuan Kongres memerlukan keputusan serupa dari Kongres untuk menganulir lembaga tersebut,” ujar Roger Nober, Direktur George Washington Regulatory Studies Center, kepada DW. Nober mengatakan keraguannya bahwa penghapusan lembaga tersebut akan disetujui oleh kongres.

    Rintangan hukum apa yang harus dihadapi DOGE?

    “Awalnya, DOGE menjadi komite penasihat yang tunduk pada persyaratan spesifik terkait transparansi serta publisitas pertemuannya,” jelas Nober. Namun sekarang, DOGE telah dibentuk sebagai perpanjangan layanan digital pemerintah. Dan hal ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi satuan tugas tersebut.

    Menurut Scott R. Anderson dari Lembaga Think Tank Brookings Institution AS, Presiden dapat memberikan akses informasi rahasia, “Pengkategorian informasi biasanya dilakukan melalui keputusan. Jadi jika presiden memutuskan untuk memberikan akses informasi rahasia kepada masyarakat, ia bisa melakukannya,” jelas Anderson kepada DW.

    Tim DOGE secara teknis tidak terdiri dari pegawai negeri sipil. Mereka adalah pegawai pemerintah ‘khusus’ yang dapat bekerja 130 hari per tahun untuk pemerintah dan tunduk pada aturan etika dan konflik kepentingan. Selama waktu tersebut, mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

    Pimpinan senat minoritas dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, Selasa pekan lalu, menuduh Musk telah menjalankan “pemerintahan bayangan” dan mengatakan bahwa, “DOGE tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan pengeluaran, menghentikan program, atau mengabaikan hukum federal.”

    Analis Brookings, Anderson, memiliki pandangan yang sama: “Kami melihat pemerintahan Trump mengambil berbagai tindakan yang melanggar dan kemungkinan besar melangkahi gagasan konvensional tentang batas-batas hukum.” Anderson percaya bahwa tindakan melanggar tersebut akan kalah di pengadilan.

    Tindakan apa saja yang telah diambil terhadap DOGE?

    Sementara itu, beberapa gugatan hukum telah diajukan ke pengadilan. Pada hari Kamis lalu, serikat pegawai negeri sipil dan Kementerian Luar Negeri mengajukan keberatan atas “pembongkaran praktis” USAID. Keesokan harinya, diumumkan bahwa sembilan dari sepuluh pekerjaan di lembaga pemerintahan tersebut akan dipangkas. Hakim yang bertanggung jawab, Carl Nichols, yang juga ditunjuk oleh Trump, kini telah menghentikan kasus ini untuk sementara waktu. Seorang hakim distrik AS lainnya turut menghentikan sementara rencana pemerintahan Trump untuk “merumahkan” pegawai negeri sipil di semua bagian pemerintahan sebagai bagian dari “program pesangon”.

    Senin lalu, beberapa organisasi pegawai negeri, karyawan dan pensiunan telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Washington D.C. karena Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, telah memberikan persetujuan untuk mengakses Departemen Keuangan kepada DOGE. Akibatnya, satgas tersebut dapat mengakses berbagai informasi sensitif.

    Pada hari Rabu, berbagai serikat pekerja serta institut kebijakan ekonomi mengajukan gugatan untuk mencegah satgas DOGE mengakses sistem informasi Kementerian Tenaga Kerja Federal. Namun, hakim yang bertanggung jawab menolaknya gugatan tersebut pada hari Jumat.

    Mengapa DOGE begitu penting bagi Trump?

    Trump dan Partai Republik telah lama ingin merampingkan administrasi. Namun, para pengamat berpendapat bahwa langkah-langkah DOGE bisa jadi hanya untuk menciptakan aparat yang lebih setia terhadap Trump. Peneliti regulasi, Nober mengatakan bahwa “Terlepas dari benar atau salahnya kebijakan ini, saya rasa pemerintah merasa banyak aparatur negara yang menentang inisiatif yang dikeluarkan Trump.” Trump turut menegaskan bahwa ia menginginkan birokrat yang loyal untuk menjalankan agenda pemerintahannya.

    “Jika tujuan pemerintah adalah untuk membuat para pegawainya merasa tidak nyaman dan tidak yakin dengan status kepegawaian jangka panjang mereka, maka pemerintahan ini telah berhasil melakukannya,” kata Nober.

    Bagi pakar dari Brookings, Anderson, pemerintahan Trump seharusnya dapat menghindarai kesalahan dengan mudah. Bagaimanapun juga, sesuatu yang efektif di sektor swasta memiliki risiko besar di sektor publik: “Begitu sistem pemerintahan runtuh, tidak mudah menyatukannya kembali,” kata Anderson. “Hingga bisa membangun dan menjalankannya sistem itu kembali, akan ada banyak orang yang menderita.”

  • Lagi, Dua Pesawat Tabrakan di Bandara AS, 1 Orang Tewas-3 Luka Lagi, Dua Pesawat Tabrakan di Bandara AS, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Lagi, Dua Pesawat Tabrakan di Bandara AS, 1 Orang Tewas-3 Luka Lagi, Dua Pesawat Tabrakan di Bandara AS, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Jakarta –

    Setidaknya satu orang tewas ketika sebuah pesawat jet pribadi menabrak pesawat lain setelah mendarat di sebuah bandara Amerika Serikat. Ini merupakan insiden yang terbaru dalam serangkaian kecelakaan penerbangan mematikan di Amerika Serikat.

    Satu orang masih terjebak di dalam salah satu pesawat di Bandara Scottsdale di Arizona, sementara tiga orang lainnya dibawa ke rumah sakit.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (11/2/2025), gambar-gambar dari tempat kejadian menunjukkan sebuah jet tampaknya telah menabrak bagian belakang pesawat yang lebih besar.

    “Sebuah Learjet 35A keluar dari landasan pacu setelah mendarat dan menabrak jet bisnis Gulfstream 200 di landasan di Bandara Kota Scottsdale di Arizona,” kata juru bicara Otoritas Penerbangan Federal (FAA).

    “Kami tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalam pesawat. FAA untuk sementara menghentikan penerbangan ke bandara tersebut,” imbuhnya.

    Dave Folio, dari Departemen Pemadam Kebakaran Scottsdale, mengatakan unit-unit pemadam berada di landasan pacu untuk mencoba mengeluarkan satu orang dari dalam salah satu pesawat.

    “Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami memiliki lima orang, satu orang meninggal saat tiba di rumah sakit, dua orang dalam kondisi kritis yang telah dibawa ke pusat trauma setempat,” katanya dalam konferensi pers.

    Satu orang lainnya yang kondisinya digambarkan stabil, juga dibawa ke rumah sakit.

    Kecelakaan itu merupakan yang terbaru dari serangkaian tragedi penerbangan yang mengguncang Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Januari, sebuah jet penumpang bertabrakan di udara dengan helikopter Angkatan Darat AS di Washington, menewaskan semua 67 orang di dalam kedua pesawat.

    Bencana itu segera diikuti oleh jatuhnya sebuah pesawat medis ke kawasan ramai di Philadelphia, menewaskan tujuh orang dan melukai 19 orang. Minggu lalu sebuah pesawat kecil dengan 10 orang di dalamnya, jatuh saat terbang di antara dua pemukiman terpencil di Alaska. Tidak ada yang selamat.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • HP Sudah Mau Punah, Istri Pencipta iPhone Buat Pengganti Smartphone

    HP Sudah Mau Punah, Istri Pencipta iPhone Buat Pengganti Smartphone

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO OpenAI Sam Altman mengungkapkan rencananya merancang sebuah perangkat pengganti ponsel. Tak main-main dia mengajak beberapa pihak dalam proyek tersebut, termasuk istri mendiang pendiri Apple Steve Jobs, Laurene Powell Jobs.

    Terkait ini sudah dilaporkan sejak 2023. Tahun lau, Business Insider juga menyebutkan Altman tengah mengerjakan startup perangkat AI baru bersama Laurene dan Jony Ive yang merupakan mantan kepala desain Apple.

    The Times menyebutkan CEO Airbnb Brian Chesky yang mengatur pertemuan Altman dan Ive tahun lalu. Akhirnya keduanya beberapa kali bertemu untuk makan malam dan membahas potensi meluncurkan perangkat komputasi berbasis AI.

    Laurene melalui firma investasi, Emerson Collective memberikan dana untuk pembangunan usaha tersebut. The Times mengatakan startup mengumpulkan dana hingga US$1 miliar pada akhir tahun lalu.

    Keinginan untuk mengembangkan perangkat berbasis AI sudah diungkapkan Altman sejak lama. Termasuk saat berbicara dalam acara Tech Live The Wall Street Journal tahun 2023.

    “Saya pikir setiap teknologi baru yang cukup besar memungkinan sejumlah platform komputasi baru. Ada banyak ide, namun semuanya masih tahap awal,” kata Altman kala itu.

    Meski begitu, Altman mengatakan perangkat AI tidak akan melampaui capaian smartphone yang disebutnya sangat fenomenal. “Smartphone itu hebat, saya tidak tertarik untuk bersaing dengan smartphone,” ungkap dia, dikutip dari Business Insider.

    Foto: REUTERS/CRAIG HUDSON
    Sam Altman, CEO pembuat ChatGPT OpenAI, tiba di Forum Wawasan Kecerdasan Buatan (AI) bipartisan untuk semua senator AS yang diselenggarakan oleh Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer (D-NY) di US Capitol di Washington, AS, 13 September 2023. (REUTERS/Craig Hudson)

    “Namun ada baiknya kita membicarakan atau memikirkan yang bisa kita buat sekarang, yang sebelumnya tidak mungkin dengan komputer bisa berpikir atau memahami apapun sebutannya. Dan jika jawabannya tidak ada, maka sedikit mengecewakan,” jelasnya.

    Sementara itu kepada Nikkei Asia, Altman mengatakan perangkat baru yang dikembangkannya akan merevolusi pengguna berinteraksi dengan teknologi. Dalam bayangannya perangkat itu menyederhanakan interaksi pengguna dan akan berfokus pada perintah suara serta antarmuka yang intuitif.

    Jadi perangkat yang dibuat akan menjauhi teknik pengetikan tradisional dan sentuhan. Times of India menyebut pendekatan itu akan membuat interaksi dengan teknologi lebih lancar dan ramah pada pengguna.

    (dem/dem)

  • Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali

    Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali

    Washington DC –

    Tak habis-habis kontroversi yang dipicu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kali ini, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

    Trump menambahkan bahwa dirinya akan membangun “komunitas yang indah” untuk warga Palestina yang direlokasi dari Jalur Gaza.

    Pernyataan kontroversial terbaru itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (11/2/2025), disampaikan Trump dalam wawancara dengan jurnalis Bret Baier dari Fox News Channel.

    Dalam wawancara tersebut, Trump kembali menegaskan bahwa “Saya akan memilikinya” yang merujuk pada Jalur Gaza, yang ditinggali oleh lebih dari dua juta warga Palestina yang kini dilanda perang. Dia juga menyebut ada enam lokasi berbeda bagi warga Palestina untuk tinggal di luar Jalur Gaza.

    Rencana relokasi warga Gaza dan rencana AS mengambil alih Gaza itu menuai penolakan dunia, terutama negara-negara Arab.

    Ketika ditanya apakah warga Palestina memiliki hak untuk kembali ke Jalur Gaza yang hancur akibat perang, Trump menjawab dengan tegas: “Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik.”

    “Dengan kata lain, saya sedang membahas soal membangun tempat permanen untuk mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, maka akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa melakukannya — tempat itu tidak layak huni,” kata Trump.

    Trump pertama kali mengungkapkan rencana kontroversial dan mengejutkan itu dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2) pekan lalu. Rencana itu memicu kemarahan warga Palestina dan ditolak dunia.

    Namun Trump terus menegaskan tuntutannya agar warga Palestina dipindahkan dari Jalur Gaza, yang hancur akibat perang Israel-Hamas, dan agar Mesir juga Yordania menampung warga Gaza yang direlokasi.

    Dalam wawancara dengan Fox News Channel, Trump mengatakan dirinya akan membangun “komunitas yang indah” untuk lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza.

    “Bisa ada lima, enam lokasi, bisa juga dua lokasi. Tapi kita akan membangun komunitas yang aman, agak jauh dari tempat mereka berada, tempat semua bahaya berada,” sebut Trump dalam pernyataannya.

    “Sementara itu, saya akan memiliki ini. Anggap saja sebagai pengembangan real estate untuk masa depan, Itu akan menjadi sebidang tanah yang indah. Tidak ada banyak uang yang dikeluarkan,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tolak Tawaran Trump, Elon Musk Tegaskan Tak Akan Beli Saham TikTok – Halaman all

    Tolak Tawaran Trump, Elon Musk Tegaskan Tak Akan Beli Saham TikTok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Miliarder kondang Elon Musk menegaskan tidak tertarik untuk mengakuisisi atau membeli saham TikTok.

    Pernyataan itu dilontarkan setelah Presiden Donald Trump memberikan saran kepada Musk untuk mengajukan tawaran pembelian bisnis aplikasi TikTok di pasar AS, sebagaimana dikutip dari New York Post.

    Bahkan untuk memperpanjang proses negosiasi antara perusahaan di bawah naungan ByteDance asal China tersebut dengan investor AS termasuk Elon Musk, pemerintahan Trump mencabut blokir terhadap TikTok pada 19 Januari 2025 lalu.

    Namun sayangnya usulan Donald Trump ditolak oleh Elon Musk, pemilik perusahaan Tesla Inc itu mengatakan tidak tertarik mengakuisisi TikTok. 

    Musk juga mengaku tak punya rencana apapun seandainya membeli TikTok, lantaran ia tidak menggunakan aplikasi video pendek sehingga tidak familiar dengan format yang ditawarkan aplikasi TikTok.

    “Saya belum mengajukan penawaran untuk TikTok dan saya tidak punya rencana apa pun jika saya memiliki TikTok,” kata Musk dalam sebuah video yang dirilis daring pada hari Sabtu oleh The WELT Group, yang dimiliki oleh perusahaan media Jerman Axel Springer.

    “Saya pribadi tidak menggunakan TikTok, jadi saya tidak begitu mengenalnya,” paparnya.

    CEO TikTok Tegaskan Tak Akan Jual Aplikasi

    Sebagai informasi, konflik panas yang menimpa TikTok bermula ketika AS menuduh China melakukan pencurian data. 

    Tudingan ini diperkuat usai tim peneliti menemukan source code di TikTok yang menunjukkan aplikasi tersebut memanen data seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi apa saja yang ada di dalam HP pengguna.

    Dengan memanfaatkan data tersebut, AS khawatir warga negaranya dapat dikontrol oleh pemerintah China. Lantaran pemerintah negeri tirai bambu ini kerap memanfaatkan algoritma di media sosial, untuk membawa pengaruh ke pengguna.

    Buntut masalah ini Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok kepada pemilik non-China. 

    Apabila ByteDance menolak aturan tersebut, maka aplikasi TikTok terancam dilarang beroperasi di AS.

    Namun pasca Donald Trump diangkat sebagai presiden baru AS, Trump berambisi menyelamatkan TikTok agar bisa kembali diakses oleh ratusan juga masyarakat AS. Sebagai imbalan Trump menginginkan saham aplikasi media sosial ini setidaknya 50 persen agar dimiliki oleh investor Amerika Serikat. 

    Sejauh ini beberapa perusahaan sudah menyatakan ketertarikan untuk memegang operasional TikTok di AS. Termasuk, Oracle, Amazon, dan Microsoft, adalah beberapa nama yang tertarik.

    Merespons permintaan itu, CEO TikTok Shou Chew menolak perintah Trump yang mengharuskan perusahaan menjual separuh saham. Sebagai gantinya, TikTok mendorong pemerintah AS untuk bekerjasama membentuk usaha patungan atau joint venture.

    Joint venture itu nantinya akan bermarkas di AS dengan tugas mengawasi keamanan data, menurut sumber yang familiar dengan proposal tersebut.

    “Sekarang ada proses yang harus ditindaklanjuti dan akan memastikan hasil akhirnya, sembari mempertahankan operasional TikTok,” kata juru bicara TikTok.

  • Perang Arab Memanas! Hamas Ngamuk, Trump Usir Warga Gaza Selamanya

    Perang Arab Memanas! Hamas Ngamuk, Trump Usir Warga Gaza Selamanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi jazirah Arab kembali memanas. Sejumlah perkembangan terjadi di Timur Tengah, khususnya karena eskalasi Israel dan Palestina.

    Kemungkinan peperangan terjadi lagi kini mencuat setelah Israel melanggar gencatan senjata pasca kematian tiga warga Gaza, Minggu. Hamas menghentikan pembebasan sandera Israel di Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut, Senin, menunjuk Israel perlu memenuhi “kewajibannya”.

    “Pembebasan sandera berikutnya… yang dijadwalkan Sabtu depan, 15 Februari 2025, akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata seorang juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Ubaida, dikutip AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Pertukaran sandera-tahanan menunggu kepatuhan pendudukan (Israel) dan pemenuhan kewajiban minggu lalu secara retroaktif,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan pula di tengah rencana bertemunya para negosiator perdamaian Gaza dalam beberapa hari mendatang di Qatar untuk membahas penerapan fase pertama gencatan senjata selama 42 hari, serta kemungkinan fase berikutnya yang belum diselesaikan. Pembicaraan tentang fase kedua dimaksudkan untuk memulai hari ke-16 gencatan senjata, tetapi Israel menolak untuk mengirim negosiatornya ke Doha untuk itu.

    Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan pengumuman Hamas merupakan “pelanggaran total” terhadap perjanjian gencatan senjata. Ini, klaimnya menandakan bahwa pertempuran dapat dilanjutkan.

    “Saya telah menginstruksikan IDF (militer) untuk bersiap pada tingkat kewaspadaan tertinggi untuk setiap kemungkinan skenario di Gaza,” kata Katz dalam sebuah pernyataan pernyataan.

    Militer Israel kemudian mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan “tingkat kesiapan” di sekitar Gaza. Termasuk memutuskan untuk memperkuat wilayah tersebut secara signifikan.

    Di sisi lain, kelompok Kampanye Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah meminta bantuan dari negara-negara penengah untuk membantu memulihkan dan menerapkan kesepakatan yang ada secara efektif. Kementerian kesehatan di Gaza mengatakan perang tersebut telah menewaskan sedikitnya 48.208 orang di wilayah tersebut.

    Trump Usir Warga Gaza Selamanya

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengindikasikan “pengusiran warga Palestina di Gaza selamanya”. Ia mengatakan warga Palestina tidak akan memiliki hak kembali ke Jalur Gaza berdasarkan usulannya untuk membangun kembali daerah kantong itu, meski bertentangan dengan ucapan pejabatnya sendiri, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang telah menyarankan warga Gaza hanya akan direlokasi sementara.

    Dalam kutipan wawancara Fox News yang dirilis pada hari Senin, Trump menambahkan bahwa ia pikir ia dapat membuat kesepakatan dengan Yordania dan Mesir untuk mengambil alih warga Palestina yang mengungsi. Ia mengatakan AS memberi kedua negara “miliaran dan miliaran dolar setahun”.

    Saat ditanya apakah warga Palestina akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, Trump mengatakan “Tidak, mereka tidak akan melakukannya karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik”. Ia menegaskan “Saya berbicara tentang membangun tempat permanen untuk mereka” seraya menambahkan bahwa “akan butuh waktu bertahun-tahun bagi Gaza untuk dapat dihuni lagi”.

    Dalam pengumuman mengejutkan pada tanggal 4 Februari setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Trump mengusulkan untuk memukimkan kembali 2,2 juta warga Palestina di Gaza. AS mengambil alih kendali daerah kantong tepi laut itu, membangunnya kembali menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Penduduk Gaza secara umum menolak setiap usulan untuk pindah dari jalur tersebut, seperti halnya Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Hamas yang mengelola Gaza. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pernyataan Trump bahwa warga Palestina tidak akan dapat kembali ke Gaza adalah “tidak bertanggung jawab”.

    (sef/sef)