kab/kota: Washington

  • Duet Donald Trump & Elon Musk Makan Korban, Pegawai Kantor Pajak Terancam PHK

    Duet Donald Trump & Elon Musk Makan Korban, Pegawai Kantor Pajak Terancam PHK

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Internal Revenue Service (IRS) atau kantor pajak AS. Tim Elon Musk disebut sedang menyasar lembaga tersebut.

    Lantas apa pemicu PHK di IRS? Sebagai informasi, Elon Musk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), atau Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS). DOGE dibentuk Donald Trump untuk mewujudkan pemerintahan yang ramping serta efisien.

    Dilansir dari the Washington Post, Sabtu (25/2/2025), pejabat Departemen Keuangan AS telah membahas PHK terhadap 9.000 karyawan yang masih berstatus probation atau masa percobaan. Langkah PHK kemungkinan terjadi pada Jumat mendatang.

    PHK yang dilakukan oleh IRS dilakukan sebagai bagian dari upaya Donald Trump dan Elon Musk merombak pemerintahan federal. Keduanya menilai perombakan diperlukan demi menekan pembekakan anggaran yang tidak efisien, serta menuding adanya pemborosan dan fraud yang merugikan.

    Sementara itu, Reuters menyebut rencana PHK bakal memangkas banyak sumber daya manusia di IRS. Kebijakan itu juga dilakukan di tengah periode pelaporan pajak di Negeri Paman Sam.

    Pejabat dari Kantor Manajemen Personalia yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan untuk memberhentikan karyawan yang berstatus masa percobaan, atau mereka yang baru bekerja dan tidak belum menikmati perlindungan kerja penuh.

    Sebagai informasi pegawai Kantor Pajak AS bertambah di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden hingga menyentuh angka 100.000 orang. Sekitar 16 ribu di antaranya masih berada di masa percobaan.

    Biden berupaya meningkatkan operasi badan tersebut, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan dan pembayar pajak kalangan kaya. PHK menyasar karyawan masa percobaan yang tidak mengundurkan diri dan belum teridentifikasi sebagai karyawan penting untuk bertugas di tengah periode pelaporan pajak.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, IRS tidak belu memberikan komentar. Sumber yang mengetahui rencana PHK mengaku khawatir langkah itu dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi terhambatnya operasional IRS.

    “Mereka berusaha mengurangi jumlah karyawan tanpa menganalisis dampaknya terhadap operasional,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

    (ily/hns)

  • Trump Berbincang dengan Putin, Zelensky Kecewa dan Anggap Putin Seorang Pendusta – Halaman all

    Trump Berbincang dengan Putin, Zelensky Kecewa dan Anggap Putin Seorang Pendusta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kecewa setelah mengetahui bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam pembicaraan tersebut, Trump dan Putin membahas upaya untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Zelensky yang merasa kecewa lalu bertemu dengan sejumlah senator AS dalam Konferensi Keamanan Munich, Jerman, pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

    Dalam konferensi itu, Wakil Presiden AS J.D. Vance menekankan pentingnya perdamaian jangka panjang, bukan sekadar gencatan senjata sementara di Eropa Timur.

    “Kami ingin pembantaian itu dihentikan, tetapi kami menginginkan perdamaian jangka panjang,” kata Vance, seperti yang dikutip dari CBS News.

    Zelensky juga menyampaikan keinginannya untuk mendiskusikan persiapan mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Ia meminta jaminan keamanan bagi Ukraina dalam perundingan.

    Zelensky menegaskan bahwa keputusan terkait Ukraina seharusnya melibatkan Ukraina dalam setiap pembicaraan.

    Dalam konferensi itu Zelensky sempat ditanya tentang tanggapannya atas pembicaraan antara Trump dan Putin.

    “Saya punya percakapan yang bagus dengan Presiden Trump. Kami beberapa kali berbicara melalui telepon, dan dia sendiri menelepon Putin,” kata Zelensky dikutip dari Maariv.

    “Dia (Trump) berkata kepada saya, ‘Saya pikir Putin ingin merampungkan perang ini.’”

    “Saya memberi tahu dia bahwa Putin seorang pendusta.”

    Reaksi Eropa

    Percakapan antara Trump dan Putin ini mendapat sorotan tajam, terutama dari Eropa.

    The Washington Post melaporkan bahwa pembicaraan tersebut mengejutkan Ukraina dan menjadi sinyal bahaya bagi Eropa, karena tidak ada penyebutan mengenai kepentingan Eropa dalam pengumuman tersebut.

    Para pemimpin Eropa khawatir bahwa kepentingan mereka terkait pertahanan akan terabaikan.

    Zelensky telah lama mendesak agar Ukraina dilibatkan dalam setiap diskusi mengenai penyelesaian konflik.

    Menteri Luar Negeri AS Pete Hegseth menyebutkan bahwa upaya mengembalikan wilayah Ukraina seperti sebelum tahun 2014 tidak realistis dan bahwa keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO harus menjadi bahan diskusi.

    Kekhawatiran di kalangan warga Ukraina meningkat setelah percakapan Trump dengan Putin.

    Seorang perwira militer Israel bahkan menyebut AS sebagai rekan yang tidak bisa diandalkan, menegaskan bahwa tindakan AS telah kehilangan martabat mereka.

    Para pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang akan dilakukan jika Ukraina atau Eropa tidak dilibatkan.

    Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menekankan pentingnya peran Eropa dalam setiap tatanan baru yang akan dibentuk.

    (*)

  • Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pemecatan massal atas ribuan pegawai pemerintah AS yang bekerja di berbagai lembaga federal, Kamis (13/2/2025).

    Pemecatan diketahui publik usai Gedung Putih mengirimkan email surat pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja di seluruh lembaga pemerintahan.

    Dalam email surat yang dilansir dari Reuters, sebanyak 280 ribu pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum berpotensi terdampak pemecatan.

    Khusus untuk Departemen Urusan Veteran, lembaga yang memberikan layanan perawatan kesehatan bagi para veteran, jumlah pegawai yang akan di pangkas mencapai lebih dari 1.000 karyawan yang masih percobaan.

    Sementara Dinas Kehutanan AS akan memecat lebih dari 3.000 karyawan. Disusul dengan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang bakal memangkas puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu.

    Kendati pemecatan berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran namun Trump berdalih pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    “Kami mencari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itulah yang sedang dikerjakan Elon dengan sangat keras,” ungkap Trump beberapa waktu lalu.

    Untuk menjamin hak-hak yang terdampak PHK, Pemerintah menjanjikan bahwa mereka akan tetap menerima gaji hingga Oktober, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja.

    Namun, serikat pekerja memperingatkan bahwa janji tersebut mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal sebelumnya telah mengajukan gugatan untuk menghentikan program ini.

    Gugatan tersebut sempat menunda program buyout selama enam hari sebelum akhirnya ditolak oleh Hakim Distrik AS George O’Toole di Boston.

    Pemecatan seperti ini hanyalah salah satu dari banyak kebijakan Trump dalam upayanya untuk merampingkan birokrasi pemerintah AS. Terbaru, Trump juga menawarkan 8 kali gaji bagi para PNS AS yang bersedia tanda tangan perjanjian resign.

    Meski sejumlah PNS menyambut baik usulan baru Trump, namun langkah tersebut dikecam keras oleh kepala serikat pekerja Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE).

    Dalam keterangan resminya AFGE memperingatkan bahwa proses “pembersihan” ini akan memiliki “konsekuensi yang sangat besar yang akan menyebabkan kekacauan bagi warga Amerika yang bergantung pada pemerintah federal.

    Komentar serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Tim Kaine, yang mempertanyakan kewenangan Trump untuk membuat kesepakatan semacam itu.

    “Jika Anda menerima tawaran itu dan mengundurkan diri, dia akan mengabaikan Anda seperti dia mengabaikan kontraktor. Dia tidak punya kewenangan untuk melakukan ini. Jangan tertipu oleh orang ini,” kata Kaine.

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

  • Raja Salman Siapkan Amunisi Geng Arab Lawan Rencana Trump Caplok Gaza

    Raja Salman Siapkan Amunisi Geng Arab Lawan Rencana Trump Caplok Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi akan membahas rancangan gagasan bagi masa depan Gaza sebagai perlawanan atas ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang berencana mencaplok wilayah tersebut dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.

    Melansir Reuters pada Jumat (14/2/2025), Saudi akan membahas hal tersebut dalam pertemuan di Riyadh bulan ini. Sejumlah negara dilaporkan akan hadir, termasuk Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA), serta perwakilan Palestina.

    “Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan perwakilan Palestina akan meninjau dan membahas rencana tersebut di Riyadh sebelum dipresentasikan pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan pada 27 Februari,” kata sumber pemerintah Arab.

    Satu sumber pemerintah Arab mengatakan setidaknya empat proposal telah dirancang untuk masa depan Gaza, tetapi proposal Mesir sekarang muncul sebagai inti dari dorongan Arab untuk alternatif terhadap gagasan Trump.

    Proposal mungkin melibatkan dana rekonstruksi yang dipimpin Teluk dan kesepakatan untuk menyingkirkan Hamas, menurut narasumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Usulan Mesir terbaru melibatkan pembentukan komite nasional Palestina untuk memerintah Gaza tanpa keterlibatan Hamas, partisipasi internasional dalam rekonstruksi tanpa menggusur warga Palestina ke luar negeri, dan gerakan menuju solusi dua negara, kata tiga sumber keamanan Mesir.

    Peran Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) tampaknya menjadi kunci dalam rencana tersebut.

    “Kami memberi tahu Amerika bahwa kami memiliki rencana yang berhasil. Pertemuan kami dengan MBS akan menjadi penting. Dia yang memimpin,” kata seorang pejabat Yordania.

    Putra mahkota memiliki hubungan yang hangat dengan pemerintahan Trump pertama dan semakin menjadi pusat hubungan Arab dengan Amerika Serikat selama era Trump yang baru.

    Telah lama menjadi mitra regional utama bagi AS, putra mahkota memperluas hubungan Arab Saudi melalui bisnis dan politik kekuatan global.

    Dana kekayaan negara Arab Saudi mengadakan konferensi di Miami bulan ini yang menurut Reuters akan dihadiri Trump. Riyadh juga diharapkan menjadi tuan rumah pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencoba mengakhiri perang Ukraina.

    Sebelumnya Arab Saudi dan sekutu Arabnya terkejut dengan rencana Trump untuk “membersihkan” warga Palestina dari Gaza dan memukimkan kembali sebagian besar dari mereka di Yordania dan Mesir. Gagasan Ini langsung ditolak oleh Kairo dan Amman.

    Kekecewaan di Arab Saudi semakin parah karena rencana tersebut akan membatalkan tuntutan kerajaan untuk jalur yang jelas menuju negara Palestina sebagai syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini juga akan membuka jalan bagi pakta militer ambisius antara Riyadh dan Washington, yang akan memperkuat pertahanan kerajaan terhadap Iran.

    (luc/luc)

  • Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi tiba di Gedung Putih untuk menggelar pertemuan tatap muka dengan Presiden AS Donald Trump, Jumat (14/2/2025).

    Pertemuan ini digagas keduanya guna membahas kerja sama yang tidak terbatas terkait perdagangan di bidang ruang angkasa, keamanan internasional, hingga energi.

    Tak hanya itu dalam kesempatan tersebut Modi diketahui turut merayu Presiden Trump agar AS meningkatkan penjualan peralatan militer pesawat tempur siluman F-35 ke India, sebagaimana dikutip dari Livemint.

    Trump tak merinci tanggal pasti kapan pengiriman jet tempur siluman Su-57 akan dilakukan, mengingat produksi jet tempur ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meski begitu Trump berkomitmen untuk meningkatkan penjualan militer ke New Delhi mulai 2025.

    Langkah ini disepakati Trump sebagai bentuk dukungan Washington untuk menghadapi apa yang disebutnya “ancaman terorisme radikal” yang saat ini tengah meningkat di India

    “Kami akan meningkatkan penjualan militer ke India hingga miliaran dolar. Kami juga membuka jalan untuk akhirnya menyediakan jet tempur siluman F-35 bagi India,” kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis waktu Washington, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi India sebenarnya telah menjadi pelanggan setia produk senjata Rusia, namun sejak perang antara Moskow dan Kiev memanas pemerintah Rusia mulai mengalihkan penjualan senjatanya.

    Alhasil India mulai melirik AS untuk jadi pemasok kebutuhan militernya, guna memperkuat pertahanan negara sejak tahun 2008 silam India merogoh kocek hingga 20 miliar dolar untuk membeli peralatan canggih asal Amerika Serikat.

    Terbaru India setuju membeli drone 31 MQ-9B SeaGuardian dan SkyGuardian setelah perundingan berlangsung selama enam tahun. 

    Apabila kesepakatan impor tempur siluman F-35 sah dilakukan Congressional Research Service Amerika Serikat, memprediksi India akan menghabiskan lebih dari 200 miliar dolar atau Rp 3.2 triliun dalam 10 tahun ke depan untuk memodernisasi militernya.

    Spesifikasi Jet siluman F-35 AS

    Mengutip Military Today, F-35 dibekali mesin Pratt & Whitney F135 dengan mesin tersebut jet tempur ini mampu bermanuver dengan kecepatan hingga 1.931 km/jam serta dapat menjangkau wilayah musuh sampai 2.200 km.

    Tak seperti jet tempur lainnya, jet tempur yang memiliki lebar sayap 10,7 meter, tinggi 4,38 meter, berat lepas landas maksimum 7.000 pound dibuat dengan menggabungkan kemampuan siluman, sensor canggih, serta fusi informasi sehingga membuat musuh kesulitan ketika mencoba menemukan dan menargetkan jet ini.

    Beralih kebagian fitur, Jet F-35 memiliki fitur Autonomic Logistics Information System (ALIS) yang berfungsi untuk mengintegrasikan kinerja terbaru, parameter operasional, konfigurasi saat ini, peningkatan dan pemeliharaan terjadwal, riwayat komponen, diagnostik prediktif (prognostik) dan manajemen kesehatan, penjadwalan operasi, pelatihan, perencanaan misi, dan dukungan layanan.

    Selain itu terdapat pula sensor elektronik F-35, termasuk Electro-Optical Distributed Aperture System (DAS) yang memberi pilot kesadaran situasional di lingkungan sekitar pesawat untuk meningkatkan peringatan rudal, peringatan pesawat lain, dan penglihatan pilot siang atau malam.

    Kemudian terdapat fitur beast mode dapat yang memungkinkan jet tempur ini dapat membawa hampir 10.000 kg amunisi baik secara internal dan eksternal.

     

  • 5 Bukit Lokasi Pasukan Israel di Lebanon Selatan, Cegat Hizbullah Jika Perang Kembali Pecah di Gaza – Halaman all

    5 Bukit Lokasi Pasukan Israel di Lebanon Selatan, Cegat Hizbullah Jika Perang Kembali Pecah di Gaza – Halaman all

    Israel Sukses Rayu AS, Ini 5 Bukit Utama Lokasi Pasukan IDF Ditempatkan di Lebanon Selatan

    TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan terus membujuk Amerika Serikat (AS) untuk mempertimbangkan kembali penolakan atas permintaan Tel Aviv untuk memperpanjang kehadiran militer Israel (IDF) di Lebanon.

    Menurut sumber-sumber Israel, sebelumnya AS telah menegaskan kalau tentara Israel harus mundur paling lambat tanggal 18 Februari.

    Media Lebanon, LBCI melansir bujukan Israel ke AS itu berhasil menghasilkan kompromi kalau IDF akan tetap ditempatkan di lima lokasi utama di Lebanon selatan.

    Kompromi ini terjadi hasil negosiasi pihak Israel dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Tel Aviv.

    “Sebuah unit militer Israel telah mulai mempersiapkan lima lokasi militer di Lebanon Selatan, dengan mengklaim bahwa lokasi-lokasi tersebut merupakan bagian dari sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat,” kata LBCI, dikutip Jumat (14/2/2025). 

    “Pengaturan ini dilaporkan dicapai sebagai sebuah kompromi setelah Washington menolak permintaan Israel untuk memperpanjang masa tinggalnya di Lebanon setelah tanggal 18 Februari,” tambah laporan tersebut.

    Penetapan kelima lokasi bagi Pasukan Israel di Lebanon Selatan ini telah dikonfirmasi.

    “Kelima lokasi tersebut akan berlokasi di antara Garis Biru dan kota-kota Israel utara, dengan perhatian khusus diberikan kepada wilayah-wilayah yang berseberangan dengan desa-desa Lebanon di Metula dan Manara,” tulis laporan tersebut.  

    LBCI melaporkan bukit-bukit tersebut adalah:

    – Bukit Aaziyyeh: Terletak 2 km dari perbatasan dekat Deir Seryan. Bukit ini menghadap ke Sungai Litani dari Mahmoudiyeh dan menghadap ke sisi Lebanon.

    – Bukit Al-Awaida: Terletak 1 km dari perbatasan antara Odaisseh dan Kfarkela, bukit ini adalah satu-satunya yang mengawasi pemukiman Israel di Metula dan pemukiman di dekatnya.

    – Bukit Labbouneh: Hanya 300 meter dari perbatasan, kawasan hutan lebat ini membentang di sepanjang Aalma El Chaeb dan Naqoura. Menghadap ke wilayah Lebanon dan Palestina.

    – Bukit El-Hamames: Ditemukan 1 km dari Garis Biru, di pinggiran Khiam, menghadap ke Metula dari utara.

    – Jabal Blat: Terletak 1 km dari Garis Biru antara Ramyeh dan Marwahin, bukit ini menghadap kedua sisi sektor barat dan tengah.

    MENYUSURI BUKIT – Pasukan infanteri Israel menyusuri kontur berbukit di perbatasan Lebanon. IDF melakukan invasi darat melawan milisi Hizbullah. (tangkap layar Amir Levy/Getty Images)

    Waktu Penarikan Mundur Penuh Pasukan Belum Pasti

    Perlu dicatat, penempatan pasukan Israel di lima bukit teritorial Lebanon Selatan itu dilaporkan hanya bersifat sementara.

    Meski begitu, ada laporan-laporan berbeda mengenai kapan waktu penarikan penuh Israel dari wilayah-wilayah pendudukan lainnya di Lebanon Selatan. 

    Beberapa sumber mengindikasikan penarikan akan terjadi pada tanggal 18 Februari, sementara yang lain memperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Februari.

    Washington juga telah menegaskan kalau Angkatan Darat Lebanon melaksanakan perjanjian gencatan senjata dan sejauh ini telah mengerahkan pasukannya sesuai dengan ketentuan kesepakatan.  

    Dorongan Israel untuk memperpanjang kehadiran militer tidak semata-mata terkait dengan tujuan militernya untuk menargetkan depot senjata Hizbullah, seperti yang diklaim dalam pernyataan resmi IDF. 

    Menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, Tel Aviv ingin memperpanjang masa invasinya di Lebanon Selatan untuk bisa meyakinkan para pemukim Yahudi di Utara untuk mau kembali ke rumah-rumah mereka.

    “Israel juga menggunakan permintaan ini sebagai daya ungkit di tengah meningkatnya pertentangan dari penduduk Israel utara, yang menolak rencana untuk kembali ke rumah mereka pada tanggal 1 Maret,” kata laporan tersebut.

    Ancaman protes dan demonstrasi dari para pemukim Yahudi di Utara sudah dilontarkan jika masalah keamanan tidak ditangani.  

    Sementara itu, badan-badan keamanan Israel telah menurunkan pentingnya front Lebanon, menempatkannya pada posisi ketiga setelah Tepi Barat, Gaza, dan Suriah. 

    Akan tetapi, militer Israel telah menyatakan bahwa mereka menunggu arahan politik mengenai jadwal penarikan pasukan dari Lebanon sambil melanjutkan operasinya, termasuk penarikan pasukan secara terbatas.  

    Pada saat yang sama, angkatan udara Israel, yang berkoordinasi dengan intelijen militer, memantau dengan saksama perbatasan Lebanon-Suriah. 

    Di lapangan, militer Israel memperdalam kehadirannya di Suriah, memperkuat unit-unitnya untuk mengantisipasi apa yang oleh pejabat Israel digambarkan sebagai tantangan baru yang ditimbulkan oleh Front Perlawanan Islam, yang telah menjadi fokus utama bagi lembaga militer dan keamanan di Tel Aviv.

    MENYUSURI BUKIT – Tangkap Layar dari LCBI, Jumat (14/2/2025) menunjukkan pasukan infanteri Israel menyusuri kontur berbukit di perbatasan Lebanon. IDF memperpanjang kehadiran mereka di Lebanon Selatan dalam invasi darat melawan milisi Hizbullah.

    Mau Tetap Pegang Kendali di Dua Front

    Menanggapi protes Israel tentang penarikan pasukan tanpa jaminan zona penyangga, komandan wilayah utara Israel meyakinkan pemukim Utara, dengan menyatakan bahwa kesepakatan untuk tetap berada di lima lokasi ini memberikan jaminan keamanan yang lebih besar bagi Israel.

    Lima lokasi penempatan Pasukan Israel di Lebanon Selatan ini punya makna strategis. 

    “Antara front selatan dan utara, pemerintah Israel juga berupaya untuk memastikan kelanjutan fase pertama kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas,” kata ulasan LCBI. 

    Tujuan dari fase ini bukan hanya untuk menenangkan warga Israel yang menuntut implementasi penuh dari kesepakatan tersebut, tetapi juga untuk mempertahankan kendali atas keputusan untuk melanjutkan peperangan di Gaza kapan saja. 

    Selain itu, Israel berupaya untuk memastikan Hamas tidak berperan dalam membentuk masa depan Jalur Gaza pascaperang.

    Sebagai konteks, keterlibatan Hizbullah dalam Perang Gaza terjadi karena kelompok perlawanan Lebanon itu menyerang wilayah Israel di utara sebagai bagian dukungan terhadap perjuangan Hamas dan faksi lain milisi perlawanan Palestina di Gaza.

    Serangan Hizbullah intensif sepanjang tahun lalu, membuat ratusan ribu pemukim Yahudi Israel di utara terpaksa mengungsi dan pemerintah Israel menanggung kompensasi yang sangat besar.

    Penempatan pasukan Israel di lima titik ini sebagai bentuk strategi cepat merespons Hizbullah saat situasi di Gaza kembali perang dan gencatan senjata berakhir.

    (oln/LCBI/*)

     

     

     

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina? – Halaman all

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Bagaimana Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina?

    Jakarta

    Selama satu setengah jam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara melakukan telepon. Kepala intelijen luar negeri Rusia, Sergei Narishkin, menyebut diskusi antara kedua kepala negara sebagai sebuah dialog yang “mendalam dan bermakna.”

    Sesaat sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menginformasikan kepada NATO tentang arah baru kebijakan AS di Ukraina.

    Salah satu bocorannya muncul pekan lalu, ketika portal berita Ukraina strana.today mengungkap dugaan adanya “rencana 100 hari” yang disusun Washington untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Meski demikian, laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

    Lantas apa strategi pemerintahan baru AS dalam mengupayakan damai di timur Eropa?

    Penyerahan wilayah ke Rusia

    Jika laporan strana.today benar, maka gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina hingga 20 April. Selama itu pula, pergerakan pasukan di sepanjang garis depan di timur Ukraina dibekukan.

    Rencana ini juga dikabarkan mencakup penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Kursk, Rusia. Tak hanya itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disebut akan dipaksa mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah Ukraina yang telah diduduki sebelumnya.

    Zelenskyy sendiri membantah klaim itu. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan AS Hegseth dalam pertemuan NATO-Ukraina pada Rabu (12/2) lalu mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

    Hegseth menegaskan, upaya Ukraina untuk kembali ke perbatasan sebelum 2014, yakni sebelum pencaplokan Krimea oleh Rusia, adalah sesuatu yang “tidak realistis.” Dia juga memperingatkan bahwa upaya semacam itu hanya akan memperpanjang perang dan menambah penderitaan.

    Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa AS mungkin akan menekan Ukraina untuk secara resmi menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.

    Zona Penyangga tanpa keanggotaan NATO

    Menurut Hegseth, perdamaian yang langgeng harus mencakup “jaminan keamanan yang kuat untuk memastikan perang tidak terjadi lagi.” Dia melemparkan tanggung jawab kepada “militer Eropa dan non-Eropa” untuk mencapai hal ini. Menurut Strana, setelah gencatan senjata diberlakukan, pasukan penjaga perdamaian akan memantau zona penyangga demiliterisasi di sepanjang front timur Ukraina.

    Trump menegaskan, tidak akan mengirimkan pasukan AS ke Ukraina. NATO juga bukan mitra yang cocok untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, pengamanan harus diorganisasikan “di luar aliansi.” Hegseth tidak merinci seperti apa bentuknya nantinya.

    Sesuai keinginan Washington, “jaminan keamanan yang kuat” yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan AS tidak secara eksplisit mencakup keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hegseth menganggap ini “bukan hasil realistis dari solusi yang dinegosiasikan.” Hasilnya kemungkinan besar adalah netralitas yang ketat bagi Ukraina.

    Damai pada 9 Mei?

    Setelah panggilan telepon dengan Donald Trump pada Rabu (12/2) malam, Putin mengisyaratkan siap untuk menegosiasikan damai. Presiden Ukraina Zelensky, yang juga berbicara dengan Trump melalui telepon, mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat optimis dan mengatakan bahwa presiden AS memiliki “kepentingan yang tulus dalam cara kita dapat bergerak lebih dekat ke arah perdamaian”.

    Namun dia juga menuntut jaminan keamanan permanen bagi negaranya.

    Menurut informasi yang bocor dari situs berita Ukraina strana, pembicaraan langsung pertama antara Putin dan Zelensky diperkirakan akan berlangsung sekitar tanggal 1 Maret. Selain itu, Donald Trump juga ingin menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional dalam waktu dekat, di bawah “mediasi negara-negara terkemuka” untuk menyusun rincian solusi perdamaian yang langgeng.

    Menurut Strana, rencana perdamaian yang terperinci seharusnya sudah siap pada tanggal 9 Mei. Trump sendiri juga mengumumkan bahwa dia ingin bertemu dengan Putin di Arab Saudi “dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.”

    Eropa dikesampingkan

    Sekutu NATO di Eropa sontak terkejut dengan inisiatif Trump. Mereka sedianya berharap akan bisa mempelajari rincian rencana perdamaian Presiden AS Trump pada Konferensi Keamanan München, yang dimulai pada hari Jumat (14/2).

    Tetapi Trump dikabarkan tidak mengoordinasikan sebelumnya percakapannya bersama Putin dengan sekutu di Eropa.

    Akibatnya, muncul kekhawatiran besar bahwa AS akan mengesampingkan Eropa dalam negosiasi masa depan mengenai solusi perdamaian abadi di Ukraina.

    Menurut rencana yang bocor di Strana, UE akan diminta untuk menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi yang nilainya hampir 500 miliar dolar AS. Akan tetapi, tidak jelas berapa banyak hak bicara yang akan diberikan pemerintahan Trump kepada Eropa.

    “Eropa tidak boleh duduk di meja anak-anak” dalam negosiasi damai, demikian peringatan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dari SPD. Adapun Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dari Partai Hijau, juga memperingatkan agar tidak menciptakan fakta “yang tidak sesuai dengan kemampuan Ukraina.”

    Pakar kecewa atas inisiatif damai Trump

    Banyak pakar keamanan Barat dan Ukraina bersikap kritis terhadap rencana AS, karena mengorbankan banyak posisi Barat demi memuaskan Rusia. Pakar militer Carlo Masala, misalnya, menyatakan di surat kabar “Bild”: “Putin akan memenangkan perang ini, karena berhasil membuat Amerika menarik diri dari konflik ini.”

    Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev, yang sekarang tinggal di pengasingan sebagai kritikus Putin, mengatakan dengan lebih tajam lagi, bahwa Trump ingin “mengakhiri perang dengan cepat dengan memberi Putin apa yang diinginkannya”; “Dia dan rekan-rekan terdekatnya sama sekali tidak tahu tentang Putin dan karakternya yang dingin,” kata dia dalam komentar tamu untuk saluran televisi berita Jerman NTV.

    Dari perspektif ini, tanggal 9 Mei yang dibocorkan oleh Strana sebagai tanggal rencana perdamaian terakhir bagi Ukraina juga harus dilihat secara kritis. Di Rusia, hari ini selalu dirayakan sebagai “Hari Kemenangan” atas Nazi Jerman.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS-India Pererat Kerja Sama Militer, Trump Siap Kirim Jet Siluman F-35 untuk Perkuat Keamanan – Halaman all

    AS-India Pererat Kerja Sama Militer, Trump Siap Kirim Jet Siluman F-35 untuk Perkuat Keamanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk secara drastis meningkatkan penjualan senjata ke India tahun ini, termasuk jet tempur supersonik F-35.

    Keputusan ini diambil setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Washington pada hari Kamis (13/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu, termasuk perdagangan dan imigrasi, dengan keamanan sebagai agenda utama. 

    “Mulai tahun ini, kami akan meningkatkan penjualan militer ke India hingga miliaran dolar,” kata Trump dalam konferensi pers bersama dengan Modi, dikutip dari Al Jazeera.

    Trump juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menjual jet F-13 kepada India.

    “Kami juga membuka jalan untuk akhirnya menyediakan jet tempur siluman F-35 bagi India,” tambahnya.

    Ini menjadi sebuah langkah yang akan menempatkan India di antara kelompok negara elit yang mengoperasikan pesawat canggih tersebut.

    Penjualan ini menjadi bagian dari strategi AS untuk memperkuat aliansi QUAD, yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, guna menciptakan Indo-Pasifik yang stabil dan makmur, dikutip dari Newsweek.

    Keputusan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan India, yang sebelumnya mengandalkan teknologi pertahanan campuran dari Barat dan Rusia.

    Dengan ketegangan geopolitik yang meningkat, India mulai mengadopsi lebih banyak peralatan militer canggih dari Amerika Serikat.

    Selain itu, hubungan AS dan India semakin erat melalui berbagai perjanjian, termasuk kesepakatan berbagi teknologi dan fasilitas pelabuhan.

    Langkah ini sejalan dengan upaya India untuk memodernisasi militernya dalam dekade mendatang, dikutip dari The Economic Times India.

    Dengan upaya India untuk memodernisasi militernya, Layanan Penelitian kongres AS telah mempredisksi biaya yang akan dihabiskan India.

    Total lebih dari 200 miliar USD yang akan digelontorkan India untuk langkah ini.

    Trump Puji Modi

    Setelah pertemuannya dengan Modi, Trump sempat melontarkan pujian untuk Perdana Menteri India.

    Ia menyebut Modi sebagai negosiator yang tangguh, bahkan mengalahkan dirinya.

    Mendengar pujian dari Trump, Modi menganggap Presiden AS ini sebagai teman.

    Modi kemudian menjelaskan bahwa ia akan menggunakan slogan AS “Make America Great Again” dengan versi India.

    Secara strategis, AS melihat India sebagai mitra penting dalam membendung pengaruh China di kawasan.

    Kedua negara juga terlibat dalam kerja sama Quad bersama Jepang dan Australia untuk memperkuat keamanan regional.

    Di sisi lain, India tetap menjalin hubungan ekonomi dengan Rusia dan China melalui aliansi BRICS serta Organisasi Kerjasama Shanghai.

     Namun, dengan perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan sanksi internasional terhadap Rusia, India mulai beralih ke Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modernisasi militernya.

    Penambahan F-35 ke persenjataan India merupakan kemenangan strategis bagi New Delhi. 

    Sejauh ini, hanya segelintir negara seperti Israel, Jepang, dan anggota NATO yang mendapatkan akses ke jet tempur canggih tersebut. 

    Dengan kesepakatan ini, India semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer yang diperhitungkan di kawasan Indo-Pasifik.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Narendra Modi

  • Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik    
        Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik

    Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik Mesin Bermasalah, Pesawat Menlu AS Terpaksa Putar Balik

    Washington DC

    Pesawat yang ditumpangi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio terpaksa terbang berbalik arah saat mengudara ke Jerman, karena mengalami masalah mesin. Rubio akhirnya melanjutkan penerbangan ke Eropa pada Jumat (14/2) waktu setempat dengan menggunakan pesawat pengganti.

    Insiden itu, seperti dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), terjadi ketika Rubio dalam penerbangan ke Jerman untuk menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

    Pesawat yang ditumpangi Rubio itu, menurut laporan reporter AFP yang menjadi bagian rombongan Menlu AS, tiba-tiba berbalik arah ke Pangkalan Udara Andrews di luar Washington DC.

    “Pesawat yang ditumpangi Menlu Rubio mengalami masalah mekanis,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam penjelasannya.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Bruce soal masalah mekanis yang terjadi, maupun soal jenis pesawat itu. Namun diketahui bahwa masalah mekanis terjadi secara berkala pada pesawat yang ditumpangi Menlu AS, yang menggunakan armada pesawat yang menuai untuk para pejabat tingginya.

    Tak lama usai insiden itu, menurut Bruce, Rubio terbang ke Eropa menggunakan pesawat kedua yang berukuran lebih kecil. Penerbangan ini dilakukan tanpa membawa awak media di dalamnya.

    Rubio dijadwalkan akan bergabung dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang juga menghadiri Konferensi Keamanan Munich. Rubio akan mendampingi Vance dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat (14/2) waktu setempat.

    Tonton juga Video: Menlu AS Diolok-olok Wartawan saat Konpers soal Gencatan Senjata di Gaza

    Pertemuan antara Vance dan Zelensky itu digelar setelah Presiden AS Donald Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump mengatakan dirinya akan mengupayakan diplomasi untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Sementara itu, Rubio dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan luar negerinya ke Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk membahas gencatan senjata Gaza, antara Israel dan Hamas, yang rapuh.

    Dia juga akan melakukan diskusi membahas usulan kontroversial Trump yang memicu kemarahan di kawasan Timur Tengah, untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza, yang hancur akibat gempuran militer Israel selama 16 bulan terakhir.

    Tonton juga Video: Menlu AS Diolok-olok Wartawan saat Konpers soal Gencatan Senjata di Gaza

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu