Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Lagi Tren Gerakan #KaburAjaDulu di RI Langsung Disorot Media Asing

    Lagi Tren Gerakan #KaburAjaDulu di RI Langsung Disorot Media Asing

    Foto: Warga beraktivitas dengan latar belakang Gunung Fuji, gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 3.776 meter (12.460 kaki), di Fujikawaguchiko, prefektur Yamanashi pada tanggal 31 Oktober 2024. (AFP/YUICHI YAMAZAKI)
    Warga beraktivitas dengan latar belakang Gunung Fuji, gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 3.776 meter (12.460 kaki), di Fujikawaguchiko, prefektur Yamanashi pada tanggal 31 Oktober 2024. (AFP/YUICHI YAMAZAKI)

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gerakan ‘Kabur Aja Dulu’ yang viral di media sosial ternyata menjadi sorotan media asing. Fenomena ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai masalah di Indonesia yang membuat para generasi muda ingin pindah ke negara asing.

    Salah satu media asing South China Morning Post mengungkap, anak muda Indonesia menyuarakan keinginan untuk merantau melalui tagar #KaburAjaDulu di platform seperti X dan TikTok. “Kalau kamu tidak terlalu terikat dengan negara ini, pertimbangkan benar-benar untuk #KaburAjaDulu. Serius,” tulis pengguna X, Petra Novandi.

    Pengamat menilai ada berbagai alasan di balik tren ini. Pendiri Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menyebutkan faktor ekonomi, ketidakadilan sosial, dan harapan akan masa depan yang lebih baik sebagai pemicu utama diskusi ini.

    Di media sosial, pengguna berbagi tips serta kelebihan dan kekurangan hidup di luar negeri. Pengguna X, Hafizha Anisa, misalnya, mengaku muak dengan masalah di Indonesia, tetapi tetap mencintai alam, makanan, cuaca, dan budaya negara ini.

    Seorang warga Indonesia di Jerman, Yoel Sumitro, membagikan daftar negara dengan gaji tinggi, kualitas hidup baik, serta kemudahan visa dan peluang kerja di sektor teknologi. Ia merekomendasikan Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai sebagai tujuan utama bagi pekerja teknologi.

    “Banyak yang bertanya langsung kepada saya bagaimana cara bekerja di luar negeri,” kata Sumitro. Pria asal Solo ini telah bekerja di Jerman, Singapura, dan AS, serta kini menjabat sebagai senior director di perusahaan di Berlin sejak 2022.

    Sumitro pertama kali tinggal di luar negeri pada 2011 saat menempuh pendidikan magister di University of Washington. Setelah lulus, ia bekerja di beberapa negara sebelum kembali ke Indonesia pada 2018.

    “Bekerja di Indonesia menyenangkan karena dekat dengan keluarga dan teman. Saya tidak memiliki keluhan karena mendapatkan fasilitas dan gaji yang baik sebagai pekerja berketerampilan tinggi,” ujarnya.

    Namun, setelah empat tahun di Indonesia, ia merasa kariernya stagnan. “Jika ingin berkembang lebih jauh, saya harus ke luar negeri. Saya ingin merasakan menjadi eksekutif dalam tim multinasional,” katanya.

    Menanggapi tren ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, menyatakan kesiapan membantu anak muda memperoleh keterampilan kerja di luar negeri. “Kalau mau pergi, pastikan untuk bekerja di luar negeri. Daripada pergi tanpa arah, kami akan membantu mempersiapkan kalian,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan.

    Menurut Yanuar Nugroho, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, fenomena ini bukan sekadar tren baru. Namun, motifnya kini lebih kompleks karena banyak yang merasa tidak ada harapan di Indonesia.

    “Mereka melihat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan hukum tidak membaik. Namun, migrasi dalam jumlah besar tetap sulit karena mencari pekerjaan di luar negeri tidaklah mudah,” kata Yanuar.

    Ia menilai gerakan ini lebih bersifat simbolis dibandingkan eksodus nyata. “Banyak yang hanya ingin menunjukkan bahwa jika mereka punya uang, mereka akan pergi,” tambahnya.

    Fenomena ini juga menunjukkan kontradiksi dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di lapangan, sentimen yang berkembang justru menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan.

    Primawan Satrio, warga Indonesia di Korea Selatan sejak 2020, mengaku enggan kembali ke Indonesia karena kebijakan pemerintah. Ia menyoroti pemotongan anggaran pendidikan dan penelitian yang berdampak pada karier istrinya sebagai peneliti medis.

    Pemerintahan Prabowo berencana memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara sebesar Rp306 triliun. Pemotongan ini termasuk anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berkurang Rp1,4 triliun atau hampir 25 persen dari total Rp5,8 triliun.

    “Kami tidak berencana kembali karena istri saya ingin berkarier di luar negeri, baik sebagai dokter spesialis di Jepang atau Australia maupun peneliti di Korea Selatan. Tahun depan, kami mempertimbangkan mengajukan izin tinggal permanen di sini,” kata Primawan.

    Gerakan ini juga memicu kekhawatiran akan potensi brain drain. Pada 2023, terungkap bahwa hampir 4.000 warga Indonesia menerima paspor Singapura antara 2019 dan 2022.

    Namun, Sumitro di Berlin tidak melihat hal ini sebagai kerugian bagi Indonesia. “India mendapat banyak manfaat dari warganya yang bekerja di AS dan Eropa, baik melalui remitansi maupun transfer pengetahuan,” ujarnya.

    Meski masih berupa diskusi daring, Yanuar menilai pemerintah harus segera bertindak. “Pemerintah Prabowo harus memenuhi janji-janji kampanyenya, seperti membuka lapangan kerja dan menjamin kepastian hukum, agar generasi muda tidak semakin ingin pergi,” pungkasnya.

    (wur)

  • Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    Pengunduran Diri Massal Jaksa AS Terkait Korupsi Wali Kota New York – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Enam jaksa di Amerika Serikat, yang bekerja di New York dan Washington D.C., mengundurkan diri secara bersamaan sebagai bentuk penolakan terhadap perintah Presiden Donald Trump untuk menghentikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Latar Belakang Pengunduran Diri

    Pengunduran diri ini dipicu oleh permintaan dari Kementerian Kehakiman AS yang meminta pencabutan dakwaan terhadap Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat.

    Adams menjadi Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, menghadapi tuduhan penipuan dan penyuapan.

    Dalam surat pengunduran dirinya, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengungkapkan bahwa pengacara Adams telah menyiratkan adanya quid pro quo terkait kasus ini.

    “Proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya,” ujar Sassoon, seperti dikutip dari CNN.

    Tindakan Kementerian Kehakiman

    Pengunduran diri para jaksa ini terjadi setelah Wakil Jaksa Agung sementara, Emil Bove, mengeluarkan perintah untuk mencabut kasus Adams.

    Dalam memo dua halaman yang dirilis, Bove berargumen bahwa proses hukum yang sedang berjalan menghambat Adams dalam menangani isu imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan.

    Bove, yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump, menginisiasi pertemuan dengan pengacara Adams dan jaksa terkait untuk membahas pencabutan kasus tersebut.

    Reaksi Terhadap Keputusan

    Keputusan Departemen Kehakiman untuk menghentikan kasus ini menuai reaksi beragam.

    Pengacara Adams, Alex Spiro, menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah dan berharap kasus ini dapat segera dilupakan. “Meskipun banyak klaim sensasional, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum,” tegas Spiro.

    Sementara itu, Sassoon mengkhawatirkan bahwa pencabutan kasus ini justru akan memperkuat kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman.

     

    Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota New York ini menjadi sorotan publik dan berpotensi mempengaruhi pencalonan Adams dalam pemilihan Wali Kota mendatang.

    Pengunduran diri massal para jaksa mencerminkan ketidakpuasan terhadap intervensi politik dalam proses hukum di AS, yang berpotensi merusak independensi lembaga penegak hukum.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mengapa Zelensky Tolak Kesepakatan Mineral dengan AS? Simak Faktanya! – Halaman all

    Mengapa Zelensky Tolak Kesepakatan Mineral dengan AS? Simak Faktanya! – Halaman all

    KIEV, Ukraina – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak untuk menandatangani kesepakatan yang memberikan akses kepada Amerika Serikat (AS) terhadap mineral tanah langka di Ukraina.

    Penolakan ini terjadi di tengah desakan dari Presiden AS Donald Trump untuk mendapatkan kompensasi melalui sumber daya alam Ukraina.

    Latar Belakang Penolakan

    Zelensky menolak permintaan Trump yang terungkap awal bulan ini, di mana Trump meminta Ukraina untuk membayar bantuan yang diberikan AS dengan hak atas sumber daya alam mereka.

    Menurut laporan dari Josh Rogin, reporter Washington Post, delegasi Kongres AS telah memberikan dokumen kepada Zelensky yang ingin ditandatangani, memberikan hak AS atas 50 persen cadangan mineral Ukraina di masa depan.

    Namun, Zelensky menolak untuk menandatanganinya dengan alasan bahwa ia belum sempat membaca dokumen tersebut dan merasa proposal itu sepihak.

    Potensi Sumber Daya Alam Ukraina

    Ukraina memiliki potensi besar sebagai pemasok utama bahan baku penting di dunia.

    Negara ini menyimpan cadangan titanium dan litium terbesar di Eropa, serta deposit besar berilium, mangan, galium, uranium, zirkonium, grafit, apatit, fluorit, dan nikel.

    Banyak dari mineral ini sangat penting untuk industri pertahanan, teknologi tinggi, dan energi hijau.

    Alasan Penolakan

    Zelensky mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut tidak memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina. “Perjanjian ini harus ditulis secara hukum dengan benar dan harus terkait dengan jaminan keamanan. Namun, saya belum melihat kaitannya dalam dokumen tersebut,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa sumber daya alam Ukraina bukan milik presiden, tetapi milik rakyat Ukraina.

    Zelensky mengundang perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa untuk berpartisipasi dalam operasi pertambangan di Ukraina, dengan hak eksklusif bagi mereka yang memberikan dukungan signifikan kepada negara tersebut. “Ini adalah keputusan yang sangat serius dan saya tidak akan menandatangani sekadar kertas,” tegas Zelensky.

     

    Penolakan Zelensky terhadap kesepakatan mineral dengan AS mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai keamanan Ukraina dan perlindungan terhadap sumber daya alamnya.

    Dalam konteks ketegangan yang terus berlanjut dengan Rusia, keputusan ini menunjukkan komitmen Ukraina untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ramai-ramai Jaksa AS Mundur, Ogah Patuhi Perintah Trump untuk Setop Skandal Korupsi Walkot New York – Halaman all

    Ramai-ramai Jaksa AS Mundur, Ogah Patuhi Perintah Trump untuk Setop Skandal Korupsi Walkot New York – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Enam jaksa Amerika Serikat (AS) di New York dan Washington DC, memilih mengundurkan diri.

    Pengunduran diri massal ini merupakan bentuk penolakan mereka untuk mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    Pasalnya, mereka diminta untuk membatalkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Sejak awal menjabat, Trump memecat jaksa-jaksa yang menangani kasus hukum yang menyeret dirinya.

    Selain itu, ia juga menuntut informasi mengenai ribuan agen FBI yang terlibat dalam penyelidikan serangan 6 Januari di Gedung Capitol AS.

    Penjabat Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengundurkan diri melalui surat sepanjang delapan halaman.

    Dalam suratnya, Sassoon menjelaskan pengacara Adams “berulang kali menyiratkan adanya quid pro quo” atau pertukaran, menawarkan bantuan kepada Trump dalam isu imigrasi jika kasus ini dihentikan.

    Setelah Sassoon menolak menandatangani berkas pencabutan kasus Adams, Wakil Jaksa Agung sementara, Emil Bove, yang merupakan mantan pengacara pribadi Trump, mencoba mencari jalan lain dengan mendekati bagian integritas publik di kantor pusat Kementerian Kehakiman untuk menutup kasus ini.

    Dalam surat pengunduran dirinya kepada Jaksa Agung Pam Bondi, Sassoon menyatakan bahwa ia “terkejut” dengan keputusan untuk mencabut dakwaan terhadap Adams.

    “Saya tetap bingung dengan proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini, yang tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya mengenai alasan akhir pencabutan kasus,” tulis Sassoon, dikutip dari CNN.

    Sassoon juga menjelaskan Bove mengingatkannya untuk mempertimbangkan kewajibannya dalam membela kepentingan Amerika Serikat dan mengajukan argumen dengan itikad baik demi kepentingan pemerintahan.

    Menurut Sassoon, pencabutan kasus Adams justru akan memperkuat, bukan mengurangi, kekhawatiran publik terhadap politisasi Kementerian Kehakiman.

    Ia juga menyatakan bahwa Adams kini menggunakan memo tersebut untuk menyatakan dirinya tidak bersalah di hadapan publik.

    Sassoon, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian banding, memiliki latar belakang konservatif yang kuat.

    Ia merupakan anggota Federalist Society dan pernah menjadi asisten hakim mendiang Antonin Scalia di Mahkamah Agung AS.

    Setelah menduduki posisi puncak di kejaksaan, ia sempat menulis opini di Wall Street Journal yang mengkritik kebijakan pengampunan Presiden Joe Biden.

    Perintah Kementerian Kehakiman untuk menghentikan kasus korupsi terhadap Adams dianggap sebagai upaya melemahkan independensi kantor kejaksaan AS.

    Bove mengeluarkan perintah pencabutan kasus Adams setelah bertemu pengacara Adams, Alex Spiro dan William Burck, serta Sassoon, dua jaksa dalam kasus Adams, dan kepala bagian banding di kantor Kementerian Kehakiman pada akhir Januari, dikutip dari New York Times.

    Dalam memo dua halaman yang dikeluarkan pada Senin (10/2/2025), Bove memerintahkan jaksa untuk mencabut kasus Adams “secepat mungkin”.

    Memo tersebut menyebut bahwa proses hukum yang sedang berjalan “menghambat kemampuan Wali Kota Adams untuk fokus penuh dalam menangani imigrasi ilegal dan kejahatan dengan kekerasan,” yang secara terang-terangan menunjukkan motif politik di balik keputusan tersebut.

    Bove, yang menginisiasi pertemuan tersebut, mengajukan berbagai pertanyaan tajam.

    Ia menekankan apa yang disebut pemerintahan Trump sebagai “senjata politik” terhadap lawan-lawannya dan mempertanyakan apakah kasus ini menghambat Adams dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota, menurut seorang sumber yang mengetahui jalannya pertemuan, seperti yang dilansir oleh AFP.

    Pada 11 Februari 2025, Departemen Kehakiman AS memerintahkan jaksa federal untuk menghentikan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Perintah ini diberikan setelah Adams, yang merupakan anggota Partai Demokrat, menjalin hubungan baik dengan Presiden Trump.

    Adams, yang menjadi Wali Kota New York pertama yang didakwa secara pidana, bersikeras tidak bersalah atas dakwaan penipuan dan penyuapan yang menjerat dirinya.

    Adams juga menolak seruan untuk mengundurkan diri yang marak sejak tahun lalu.

    Skandal korupsi ini dipandang sebagai masalah besar bagi upaya Adams untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Wali Kota New York pada November lalu.

    Dalam pembelaan dirinya, Adams mengklaim ia dihukum tanpa bukti karena kritikannya terhadap kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden.

    Trump, yang juga menghadapi serangkaian kasus hukum, menyatakan solidaritasnya terhadap Adams selama kampanye pilpres lalu.

    Trump bahkan menyebut Adams diadili “karena berbicara menentang perbatasan terbuka.”

    Keputusan Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan kasus Adams ini menuai sambutan positif.

    Pengacara Adams, Alex Spiro, menegaskan kalau kliennya memang sejak awal tidak bersalah.

    “Seperti yang saya katakan sejak awal, Wali Kota tidak bersalah — dan dia akan menang. Hari ini dia akan menang,” ucap Spiro dalam tanggapannya.

    “Meskipun banyak keriuhan dan klaim sensasional, pada akhirnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah melanggar hukum apa pun. Sekarang, syukurlah, Wali Kota dan New York dapat melupakan penuntutan yang sangat disayangkan dan salah arah ini,” ujarnya.

    Sosok Adams, yang pernah disebut sebagai calon bintang Partai Demokrat, baru-baru ini meningkatkan kontak dengan rekan-rekan Trump dari Partai Republik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Beraninya Zelensky Tolak Trump soal Jatah Mineral, AS dan Rusia Berunding di Arab Saudi – Halaman all

    Beraninya Zelensky Tolak Trump soal Jatah Mineral, AS dan Rusia Berunding di Arab Saudi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM -Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dalam pertemuan tertutup hari Rabu, menolak tawaran pemerintahan Trump untuk melepaskan setengah dari sumber daya mineral negara itu dengan imbalan dukungan AS.

    Kesepakatan yang tidak biasa itu akan memberikan Amerika Serikat 50 persen saham di semua sumber daya mineral Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium, sebagai kompensasi atas dukungan masa lalu dan masa depan dalam upaya perang Kyiv melawan Rusia, menurut dua pejabat Eropa.

    Seorang pejabat Ukraina dan seorang pakar energi yang diberi pengarahan tentang proposal tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Trump juga mengupayakan sumber daya energi Ukraina.

    Negosiasi terus berlanjut, menurut pejabat Ukraina lainnya, yang, seperti pejabat lainnya, berbicara dengan syarat anonim mengingat sensitivitas pembicaraan tersebut, seperti diberitakan Miami Herald.

    Namun, perluasan proposal dan negosiasi yang menegangkan di sekitarnya, menunjukkan jurang yang semakin lebar antara Ukraina dan Amerika Serikat mengenai dukungan AS yang berkelanjutan dan potensi berakhirnya perang. Permintaan setengah dari mineral Ukraina diajukan pada hari Rabu, ketika Menteri Keuangan AS Scott Bessent bertemu dengan Zelenskyy di ibu kota, Kyiv, yang merupakan kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke Ukraina.

    Departemen Keuangan menolak berkomentar tentang negosiasi apa pun.

    Setelah melihat usulan tersebut, Ukraina memutuskan untuk meninjau rinciannya dan memberikan usulan balasan ketika Zelenskyy mengunjungi Konferensi Keamanan Munich pada hari Jumat dan bertemu dengan Wakil Presiden JD Vance, menurut pejabat tersebut.

    Tidak jelas apakah usulan balasan diajukan. Zelenskyy, yang berbicara kepada wartawan di Munich pada hari Sabtu, mengakui bahwa ia telah menolak usulan dari pemerintahan Trump.

    Ia tidak menyebutkan secara rinci apa saja ketentuan kesepakatan tersebut, selain mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup jaminan keamanan dari Washington.

    “Saya tidak melihat adanya hubungan ini dalam dokumen tersebut,” katanya.

    “Menurut saya, dokumen itu belum siap untuk melindungi kami, kepentingan kami.”

    Jaminan keamanan adalah kuncinya, karena Ukraina yakin Amerika Serikat dan Inggris telah gagal memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi negara berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada akhir Perang Dingin, ketika Ukraina menyerahkan senjata nuklir Rusia di wilayahnya.

    Diplomat Eropa punya keberatan lain. Mereka mengeluh bahwa negosiasi itu berbau kolonialisme, era ketika negara-negara Barat mengeksploitasi negara-negara yang lebih kecil atau lebih lemah untuk mendapatkan komoditas.

    Di Munich, jurang pemisah juga muncul antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa mengenai rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang. Banyak dari mereka mengatakan mereka lebih bingung daripada sebelum mereka tiba.

    Seorang pejabat Ukraina dan seorang pakar energi yang diberi pengarahan tentang tawaran Bessent mengatakan tawaran itu tidak hanya mencakup setengah dari mineral Ukraina, tetapi juga sumber daya alam lainnya seperti minyak dan gas.

    Pejabat itu juga mengatakan proposal tersebut memberi Amerika Serikat hak atas setengah dari pendapatan Ukraina dari ekstraksi sumber daya dan penjualan lisensi ekstraksi baru.

    Menyetujui tuntutan ini akan membuat pemerintah Ukraina kehilangan pendapatan jutaan dolar yang saat ini hampir seluruhnya diinvestasikan untuk pertahanan negara.

    Pada paruh pertama tahun lalu, Naftogaz, perusahaan minyak dan gas milik negara Ukraina, melaporkan laba yang melebihi $500 juta. 

    Gagasan untuk memanfaatkan sumber daya mineral Ukraina mulai terbentuk musim panas lalu. Pemerintah Zelenskyy, yang mencoba menarik pendekatan bisnis Presiden Donald Trump dan khawatir Trump akan menepati janjinya untuk menghentikan bantuan militer dan keuangan ke Ukraina, memutuskan untuk mengajukan kesepakatan yang pada dasarnya akan menukar mineral penting Ukraina dengan bantuan Amerika.

    Presiden Ukraina menyampaikan gagasan tersebut kepada Trump selama pertemuan di New York pada bulan September, dan usulan tersebut mendapat dukungan dari tokoh politik berpengaruh, termasuk Senator Lindsey Graham, RS.C.

    Usulan tersebut juga muncul setelah sejumlah pengusaha AS — termasuk Ronald S. Lauder, seorang teman Trump yang kaya — menunjukkan minat untuk berinvestasi di sumber daya mineral Ukraina. 

    Ukraina selalu menyatakan bahwa akses ke sumber daya alamnya akan diperoleh dengan imbalan jaminan keamanan yang kuat dari Amerika Serikat. 

    Namun, salah satu pejabat Ukraina mengatakan bahwa proposal tersebut tidak memuat komitmen semacam itu, dan malah menganggap akses ke sumber daya Ukraina sebagai pembayaran yang terlambat untuk bantuan militer dan keuangan Amerika di masa lalu.

    Ukraina memiliki 109 endapan mineral penting, termasuk endapan yang mengandung bijih titanium, litium, dan uranium, menurut daftar yang disusun oleh Sekolah Ekonomi Kyiv, selain ladang minyak dan gas alam.

    Namun, beberapa di antaranya berada di wilayah yang sudah diduduki Rusia atau dekat dengan garis depan. Nilainya tidak pasti.

    Selain risiko invasi Rusia yang berulang setelah gencatan senjata — risiko yang ingin dikurangi melalui kesepakatan dengan Amerika Serikat — masalah yang mengakar dalam iklim bisnis Ukraina telah menghambat investasi selama sebagian besar sejarah pascakemerdekaan negara itu. Ini termasuk regulasi yang rumit dan transaksi orang dalam oleh pengusaha dan politisi Ukraina, yang dapat membatasi keuntungan dari pengaturan tersebut.

    Bahkan sebelum perang, hanya sedikit investor yang berminat pada transaksi pertambangan Ukraina. Namun, ada preseden bagi Ukraina untuk mencampuradukkan keamanan dan bisnis dengan Amerika Serikat di bawah Trump. 

    Dalam masa jabatan pertamanya, pada tahun 2017, ia membuat kesepakatan bagi Ukraina untuk membeli batu bara dari Pennsylvania guna menggantikan batu bara dari tambang-tambang di Ukraina yang hilang akibat pendudukan Rusia setelah invasi tahun 2014.

    Kostiantyn Yelisieiev, mantan diplomat dan wakil kepala staf di bawah presiden Ukraina pada saat kesepakatan itu dibuat, mengingat bahwa kesepakatan itu telah memungkinkan Trump untuk menyatakan bahwa ia telah menyelamatkan lapangan pekerjaan di Pennsylvania, negara bagian yang masih belum jelas arah politiknya.

    Bagi Kyiv, kesepakatan itu membuka pintu bagi Trump untuk memberikan bantuan militer yang mematikan kepada Ukraina dengan persetujuan penjualan rudal anti-tank Javelin. Saat itu, pejabat Ukraina menganggapnya sebagai sebuah keberhasilan, kata Yelisieiev.

    “Hal itu menegaskan bahwa Trump bukanlah orang yang menghargai nilai-nilai, tetapi orang yang mementingkan kepentingan dan uang,” dan bahwa Ukraina dapat menemukan cara untuk bekerja sama dengannya dalam hal keamanan, katanya. 

    Namun kesepakatan yang sedang dibahas sekarang, katanya, meningkatkan pendekatan tersebut dengan cara yang dapat memberikan kemenangan propaganda bagi Rusia dengan menggambarkan perang sebagai pertempuran untuk sumber daya alam, bukan kemerdekaan atau demokrasi Ukraina.

    “Lebih penting untuk mengatakan ini tentang melindungi demokrasi dan mengalahkan Putin,” katanya, mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    AS dan Rusia Berunding

    Para pejabat AS dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang untuk memulai pembicaraan yang bertujuan mengakhiri perang Moskow yang telah berlangsung hampir tiga tahun di Ukraina, kata seorang anggota parlemen AS dan seorang sumber yang mengetahui perencanaan tersebut pada hari Sabtu (15 Februari).

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman pada hari Jumat, mengatakan Ukraina tidak diundang ke pembicaraan di Arab Saudi dan Kyiv tidak akan terlibat dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis, dikutip dari Asia One.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff akan berkunjung ke Arab Saudi, kata Perwakilan AS Michael McCaul kepada Reuters. Belum jelas siapa yang akan mereka temui dari Rusia.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan pembicaraan itu adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Zelenskiy “untuk akhirnya membawa perdamaian dan mengakhiri konflik ini”.

    Sebuah sumber yang mengetahui rencana tersebut mengonfirmasi rencana pembicaraan di Arab Saudi antara pejabat AS dan Rusia. Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari, telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina. Ia melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy pada hari Rabu, membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir bahwa mereka akan disisihkan dari proses perdamaian apa pun.

    Ketakutan tersebut sebagian besar terbukti pada hari Sabtu ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan, setelah Washington mengirimkan kuesioner ke ibu kota Eropa untuk menanyakan kontribusi apa yang dapat mereka berikan untuk jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya pada hari Sabtu, Rubio berbicara dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov. Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump, kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Zelenskiy mengatakan pada hari Jumat bahwa ia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak menyebutkan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah perlahan maju ke arah timur selama berbulan-bulan, sementara tentara Kyiv yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba mempertahankan sebagian wilayah di Rusia bagian barat.

    Rusia menuntut Kyiv menyerahkan wilayahnya dan menjadi negara netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    Amerika Serikat dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa ia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini tengah merundingkan kesepakatan yang dapat membuka peluang bagi investasi AS untuk kekayaan alam Ukraina yang melimpah. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50 persen mineral penting Ukraina.

    Zelenskiy mengatakan pada hari Sabtu bahwa rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

     (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Tak Diajak Trump Damaikan Rusia-Ukraina, Eropa Bakal Gelar Pertemuan Darurat

    Tak Diajak Trump Damaikan Rusia-Ukraina, Eropa Bakal Gelar Pertemuan Darurat

    London –

    Para pemimpin Eropa akan melakukan pertemuan darurat pekan depan terkait perang di Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas kekhawatiran mereka Amerika Serikat (AS) yang terus maju terkait perundingan damai Rusia dan Ukraina.

    Dilansir BBC, Minggu (16/2/2025), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pertemuan darurat di Paris itu menjadi ‘momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita’. Dia mengatakan Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO.

    Rencana pertemuan darurat ini terjadi setelah utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan para pemimpin Eropa hanya dimintai konsultasi. Namun, katanya, Trump tidak membuat para pemimpin Eropa mengambil bagian dalam perundingan apa pun antara AS dan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Tokoh-tokoh senior Gedung Putih juga akan bertemu dengan negosiator Rusia dan Ukraina di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang. Dalam pernyataan yang mungkin menimbulkan kekhawatiran di Ukraina dan di antara sekutu Eropa, utusan khusus Keith Kellogg mengatakan bahwa perundingan sebelumnya telah gagal karena terlalu banyak pihak yang terlibat.

    “Ini mungkin seperti kapur di papan tulis, mungkin sedikit menyakitkan, tetapi saya memberi tahu Anda sesuatu yang sebenarnya cukup jujur,” kata Kellogg, Sabtu (15/2).

    Eropa masih dihantui oleh perjanjian Minsk, yakni kesepakatan gencatan senjata yang gagal antara Ukraina dan Rusia yang dicapai pada tahun 2015. Pembicaraan tersebut, yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman, berupaya untuk mengakhiri pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina timur.

    Keir Starmer mengaku melihat peran Inggris sebagai upaya menyatukan AS dan Eropa. Dia mengaku ingin untuk memastikan pendekatan yang bersatu untuk perdamaian di Ukraina. Starmer akan mengunjungi Trump di Gedung Putih pada akhir bulan ini.

    Pertemuan lebih lanjut para pemimpin Eropa bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diharapkan terjadi setelah Starmer kembali dari Washington. Starmer menyatakan dirinya ‘berusaha untuk memastikan AS dan Eropa tetap bersatu’ sambil menambahkan keduanya tidak dapat membiarkan perpecahan apa pun dalam aliansi mengalihkan perhatian dari ‘musuh eksternal’.

    “Ini adalah momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita di mana kita terlibat dengan realitas dunia saat ini dan ancaman yang kita hadapi dari Rusia. Jelas Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO saat kita bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengamankan masa depan Ukraina dan menghadapi ancaman yang kita hadapi dari Rusia,” ujarnya.

    Menteri luar negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memanggil para pemimpin Eropa untuk mengadakan pertemuan.

    “Presiden Trump memiliki metode operasi, yang oleh Rusia disebut pengintaian melalui pertempuran. Anda menekan dan melihat apa yang terjadi, lalu Anda mengubah posisi, taktik yang sah. Dan kita perlu merespons,” kata Sikorski.

    Sebelumnya, Zelensky menyerukan pembentukan ‘pasukan Eropa’ di tengah meningkatnya kekhawatiran AS mungkin tidak lagi membantu benua itu. Berbicara di Konferensi Keamanan Munich, dia mengatakan pidato Wakil Presiden AS JD Vance di acara tersebut telah memperjelas bahwa hubungan lama antara Eropa dan Amerika telah ‘berakhir’ dan benua itu perlu menyesuaikan diri dengan hal itu.

    Namun, Zelensky juga mengatakan Ukraina tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dibuat di belakangnya usai Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin setuju untuk memulai perundingan damai. Awal minggu ini, Trump mengumumkan dia telah melakukan percakapan telepon yang panjang dengan Putin dan menyebut negosiasi untuk menghentikan ‘perang konyol’ di Ukraina segear dimulai.

    Trump kemudian memberi tahu Zelensky tentang rencananya. Trump tampak yakin gaya kepemimpinannya dapat membuka jalan bagi kesepakatan damai di Ukraina.

    Pemulihan hubungannya dengan Putin mengakhiri lebih dari tiga tahun keheningan antara Moskow dan Washington. Selain itu, pejabat senior pemerintahan Trump akan memulai perundingan damai dengan negosiator Rusia dan Ukraina di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang. Pertemuan antara pejabat AS dan Rusia itu juga akan membahas rencana pertemuan Trump, Putin dan Zelensky untuk mengakhiri perang.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pejabat AS-Rusia Segera Bertemu di Saudi, Bahas Upaya Akhiri Perang Ukraina

    Pejabat AS-Rusia Segera Bertemu di Saudi, Bahas Upaya Akhiri Perang Ukraina

    Washington DC –

    Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang. Kedua pihak disebut akan memulai perundingan dengan tujuan mengakhiri perang hampir tiga tahun di Ukraina.

    Dilansir Reuters dan CNN, Minggu (16/2/2025), informasi itu disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS dan sumber yang mengetahui rencana tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman mengatakan Ukraina tidak diundang ke perundingan di Saudi dan Kyiv tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis.

    Perwakilan AS Michael McCaul mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Gedung Putih Steve Witkoff akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Namun, tidak ada penjelasan siapa pihak Rusia yang akan mereka temui.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan perundingan tersebut adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Zelensky demi membawa perdamaian dan mengakhiri konflik.

    Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana perundingan di Saudi. Trump sendiri telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina.

    Dia juga telah melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy. Hal itu membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir mereka akan disingkirkan dari proses perdamaian.

    Ketakutan tersebut sebagian besar dikonfirmasi ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan. AS juga mengirimkan kuesioner ke ibu kota-ibu kota Eropa untuk menanyakan apa yang dapat mereka kontribusikan sebagai jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya, Melu AS Rubio juga telah berbicara dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, pada Sabtu (15/2). Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump.

    Zelensky mengatakan dia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak mengatakan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah maju perlahan di wilayah timur selama berbulan-bulan, sementara pasukan Kiev yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba untuk mempertahankan sebagian wilayah di Rusia barat.

    Rusia telah menuntut Kiev untuk menyerahkan wilayah dan menjadi netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia untuk menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    AS dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa dia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini sedang merundingkan kesepakatan yang dapat membuka kekayaan alam Ukraina yang melimpah bagi investasi AS. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina. Zelensky mengatakan rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK

    Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK

    Jakarta –

    Tim Elon Musk disebut sedang menyasar efisiensi di Internal Revenue Service (IRS) atau kantor pajak AS. Langkah efisiensi berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai IRS.

    Sebagai informasi, Elon Musk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), atau Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS). DOGE dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan pemerintahan yang ramping serta efisien.

    Dilansir dari the Washington Post, Sabtu (25/2/2025), pejabat Departemen Keuangan AS telah membahas PHK terhadap 9.000 karyawan yang masih berstatus probation atau masa percobaan. Langkah PHK kemungkinan terjadi pada Jumat mendatang.

    PHK yang dilakukan oleh IRS dilakukan sebagai bagian dari upaya Donald Trump dan Elon Musk merombak pemerintahan federal. Keduanya menilai perombakan diperlukan demi menekan pembekakan anggaran yang tidak efisien, serta menuding adanya pemborosan dan fraud yang merugikan.

    Sementara itu, Reuters menyebut rencana PHK bakal memangkas banyak sumber daya manusia di IRS. Kebijakan itu juga dilakukan di tengah periode pelaporan pajak di Negeri Paman Sam.

    Pejabat dari Kantor Manajemen Personalia yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan untuk memberhentikan karyawan yang berstatus masa percobaan, atau mereka yang baru bekerja dan tidak belum menikmati perlindungan kerja penuh.

    Sebagai informasi pegawai Kantor Pajak AS bertambah di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden hingga menyentuh angka 100.000 orang. Sekitar 16 ribu di antaranya masih berada di masa percobaan.

    Biden berupaya meningkatkan operasi badan tersebut, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan dan pembayar pajak kalangan kaya. PHK menyasar karyawan masa percobaan yang tidak mengundurkan diri dan belum teridentifikasi sebagai karyawan penting untuk bertugas di tengah periode pelaporan pajak.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, IRS tidak belu memberikan komentar. Sumber yang mengetahui rencana PHK mengaku khawatir langkah itu dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi terhambatnya operasional IRS.

    “Mereka berusaha mengurangi jumlah karyawan tanpa menganalisis dampaknya terhadap operasional,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sementara itu, sejumlah pejabat White House atau Gedung Putih AS kabarnya kesal terhadap keputusan kepala DOGE, Elon Musk. Orang terkaya dunia, yang kini jadi mitra kerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu, ya memotong anggaran Kementerian hingga PHK pegawai.

    Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), para pejabat itu merasa sangat jengkel dengan gaya kerja Elon Musk dan timnya yang tidak berkoordinasi dengan mereka. Sebab para pejabat Gedung Putih ini kerap kali tidak dilibatkan dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan-keputusan penting tadi.

    Empat orang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan salah satu pejabat Gedung Putih yang paling kesal dengan tingkah laku Musk ini adalah Kepala staf Trump, Susie Wiles. Bahkan dalam salah satu kesempatan Wiles meminta untuk bertemu secara langsung dengan Musk guna membahas hal ini.

    “Wiles dan sejumlah stafnya utamanya baru-baru ini berbicara kepada Musk tentang masalah tersebut,” kata salah satu sumber kepada Reuters, Sabtu (15/2/2025).

    “Dalam percakapan baru-baru ini, Wiles dan stafnya menyampaikan pesan kepada Musk ‘Kita perlu menyampaikan semua ini. Kita perlu dilibatkan,” jelas sumber itu

  • Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rangkaian pemecatan karyawan di berbagai lembaga negara federal AS telah resmi dimulai, Kamis (13/2/2025). Hal ini terjadi setelah program efisiensi anggaran disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk.

    Mengutip CNN, sebuah surat mulai dikirimkan kepada karyawan Departemen Pendidikan. Surat itu memberitahu mereka tentang pemutusan hubungan kerja.

    “Badan kami menemukan, berdasarkan kinerja Anda, bahwa pekerjaan Anda di Badan kami tidak menjadi kepentingan publik,” tulis surat itu.

    Seorang sumber di serikat pekerja Departemen Pendidikan menyebut pemecatan tersebut berdampak pada karyawan di seluruh lembaga, mulai dari kantor penasihat umum, sampai Kantor Pendidikan Khusus dan Layanan Rehabilitasi yang mendukung program untuk anak-anak penyandang disabilitas, hingga kantor Bantuan Mahasiswa Federal.

    “Kami mendengar dari puluhan karyawan yang telah dipecat, tetapi cakupan pemecatan secara lengkap belum jelas,” ungkapnya.

    Langkah serupa juga terjadi di Departemen Energi (DOE). Sejumlah karyawan mengatakan situasi di dalam departemen tersebut tidak menentu dan sejauh ini tidak jelas berapa banyak total karyawan yang akan dipecat, namun karyawan percobaan lah yang mungkin akan mendapatkan giliran awal untuk dipecat.

    “Ada sekitar 2.000 karyawan masa percobaan di DOE. Tetapi tidak jelas berapa banyak yang dapat terpengaruh oleh tindakan pada hari Kamis,” ungkapnya.

    “Penasihat hukum umum sementara DOE mengadakan rapat pada hari Kamis dengan para kepala kantor departemen dan meminta kantor-kantor untuk menyusun daftar karyawan masa percobaan yang sangat penting yang berpotensi dikecualikan dari PHK. Namun, daftar tersebut belum dirampungkan hingga Kamis sore.”

    Temuan serupa juga didapati oleh Associated Press (AP). Di Departemen Urusan Veteran, ada pemecatan untuk 1.000 karyawan yang telah mengabdi kurang dari dua tahun. Senator AS Patty Murray, seorang Demokrat, menyebut pemecatan itu terjadi juga pada peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid dan prostetik di lembaga tersebut.

    Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), hampir 1.300 karyawan masa percobaan, kira-kira sepersepuluh dari total tenaga kerja lembaga tersebut, dipaksa keluar. Kepemimpinan lembaga yang berpusat di Atlanta tersebut diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Jumat pagi.

    Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
    U.S. President Donald Trump speaks as Elon Musk carries X Æ A-12 on his shoulders in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., February 11, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

    Lalu, pemecatan juga terjadi di Departemen Pertanian. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengatakan pada hari Jumat bahwa lembaganya telah mengundang tim DOGE Musk dengan ‘tangan terbuka’. Ia juga menegaskan bahwa PHK akan segera dilakukan.

    “Jelas, ini adalah hari yang baru,” kata Rollins di Gedung Putih. “Saya pikir rakyat Amerika berbicara pada tanggal 5 November, bahwa mereka percaya bahwa pemerintah terlalu besar.”

    Kata Pekerja yang Jadi Korban PHK

    Pemecatan ini pun berdampak besar bagi para karyawan. Seorang veteran Marinir yang bertugas di Veterans Affairs Medical Center di Ann Arbor, Michigan, Andrew Lennox, mengatakan bahwa ia menerima email “tiba-tiba” pada Kamis malam yang memberitahukan bahwa ia akan diberhentikan.

    “Demi membantu para veteran, Anda baru saja memecat seorang veteran,” ujar Lennox, 35 tahun, seorang mantan prajurit infanteri USMC yang ditugaskan ke Irak, Afghanistan, dan Suriah.

    Lennox telah bekerja sebagai petugas administrasi di VA sejak pertengahan Desember dan mengatakan bahwa ia “sangat ingin” tetap bekerja. “Ini adalah keluarga saya, dan saya ingin melakukan ini selamanya,” katanya.

    David Rice, seorang penerjun payung Angkatan Darat yang saat ini menjalani masa percobaan di Departemen Energi AS, juga mengungkapkan hal serupa. Rice, yang lumpuh karena tugas sebelumnya, mengatakan ia telah kehilangan pekerjaannya.

    “Saya sebelumnya telah dituntun untuk percaya bahwa pekerjaan saya kemungkinan besar akan aman. Namun pada Kamis malam, ketika saya membuka komputer untuk rapat dengan perwakilan Jepang, saya melihat email yang mengatakan bahwa saya telah dipecat,” pungkasnya.

    Sementara itu, pemecatan juga terjadi di kalangan karyawan yang telah menandatangani perjanjian pembelian dengan pemerintah. Salah satunya adalah seorang pegawai Dinas Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Pertanian bernama Detter.

    Detter sebelumnya menandatangani perjanjian pembelian yang membuatnya akan tetap bekerja meski akan dibayar akhir September mendatang, seperti 77 ribu karyawan federal lainnya. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima proposal itu karena ia tahu bahwa, sebagai pegawai percobaan, ia kemungkinan menjadi orang pertama yang diberhentikan jika ia tidak menerimanya.

    Namun pada Kamis malam, Detter menerima email yang mengatakan bahwa ia telah diberhentikan efektif sejak saat itu, meskipun ia telah menerima evaluasi yang “sangat positif” selama ia bekerja.

    Ia mengatakan keputusan tersebut membuatnya merasa “tidak dihormati” dan “sedikit tidak berdaya.”

    “Anda hanya seperti pion dalam perjuangan yang jauh lebih besar yang menurut saya khususnya dilakukan oleh Elon Musk untuk mengecilkan pemerintahan,” kata Detter.

    Dampak Ekonomi

    Foto: Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    Pemecatan karyawan masa percobaan ini merupakan yang pertama dari pemerintahan Trump karena sang presiden dan Elon Musk bermaksud untuk secara drastis mengurangi jumlah tenaga kerja federal. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) di tahun fiskal lalu.

    Meski begitu, PHK tersebut tidak mungkin menghasilkan penghematan defisit yang signifikan. Bahkan jika pemerintah memangkas semua pekerja tersebut, defisitnya akan tetap lebih dari US$ 1 triliun (Rp 16.260 triliun).

    Namun, PHK massal terhadap pekerja federal yang dilakukan Trump dapat menjadi bumerang bagi data ekonominya. Laporan pekerjaan bulanan dapat mulai menunjukkan perlambatan dalam perekrutan, jika tidak berubah menjadi negatif pada suatu saat setelah angka bulan Februari dirilis.

    Terakhir kali ekonomi AS kehilangan begitu banyak pekerjaan adalah pada bulan Desember 2020. Saat itu, AS masih dalam tahap rehabilitasi dari pandemi virus corona.

    “Mengingat semua yang terjadi di pemerintah federal, sangat masuk akal bahwa pertumbuhan pekerjaan dapat berubah menjadi negatif pada suatu saat,” kata Martha Gimbel, direktur eksekutif Budget Lab di Universitas Yale. Ia mencatat bahwa pengusaha yang bergantung pada hibah dan kontrak pemerintah juga akan menunjukkan penurunan.

    (hsy/hsy)

  • Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Riyadh –

    Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan puncak empat negara Arab pada 20 Februari mendatang. Pertemuan ini akan membahas rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza setelah merelokasi penduduknya ke negara-negara lainnya.

    Dituturkan seorang sumber yang memahami persiapan Riyadh, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/2/2025), bahwa pemimpin Mesir, Yordania, Qatar dan Uni Emirat Arab akan menghadiri pertemuan puncak itu, yang akan digelar menjelang pertemuan Liga Arab di Kairo seminggu kemudian untuk membahas masalah yang sama.

    Seorang sumber lainnya, yang enggan disebut identitasnya, menyebut Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga akan hadir dalam pertemuan itu.

    Trump mengejutkan dunia sekaligus menuai kecaman global saat mencetuskan agar AS mengambil alih Gaza dan memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina keluar dari wilayah yang hancur akibat perang tersebut. Dia menyebut Mesir atau Yordania sebagai tujuan yang mungkin untuk pemindahan itu.

    Gagasan kontroversial Trump itu disampaikan dalam konferensi bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang pekan lalu berkunjung ke Gedung Putih di Washington DC.

    Penolakan diberikan oleh dunia terhadap rencana Trump itu, terutama oleh negara-negara Arab yang bersatu dalam front persatuan yang jarang terjadi karena marah pada gagasan untuk menggusur warga Palestina secara massal tersebut.

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa membangkitkan kenangan buruk akan “Nakba” — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan negara Israel tahun 1948 silam.

    Namun Trump melontarkan kemungkinan untuk menghentikan bantuan kepada Yordania dan Mesir, sekutu-sekutu lama AS, jika mereka menolak rencana tersebut.

    Yordania sudah menampung lebih dari dua juta pengungsi Palestina. Lebih dari separuh penduduk negara yang total populasinya mencapai 11 juta jiwa itu merupakan keturunan Palestina.

    Sementara Mesir mengajukan proposalnya sendiri untuk rekonstruksi Gaza berdasarkan kerangka yang memungkinkan warga Palestina untuk tetap berada di wilayah tersebut.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan pihaknya sangat ingin mendengar usulan baru mengenai Gaza dari pemerintah negara-negara Arab. Namun dia menyebut “saat ini satu-satunya rencana — mereka tidak menyukainya — tetapi satu-satunya rencana adalah rencana Trump”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu