Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Bisakah China Gantikan AS sebagai Pemimpin Dunia?

    Bisakah China Gantikan AS sebagai Pemimpin Dunia?

    Jakarta –

    Kehadiran Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance minggu lalu di Munich Security Conference (MSC) tahun ini menarik begitu banyak perhatian dan menjadi sorotan internasional, terutama dari para pemimpin Eropa.

    Kembalinya Presiden AS Donald Trump ke Gedung Putih membuat para pemimpin negara-negara Uni Eropa cukup gelisah, dan ketidakpastian begitu terasa dalam konferensi tahun ini. Oleh karena itu, semua mata kini tertuju pada Vance untuk melihat bagaimana ia akan meredakan kekhawatiran itu.

    Namun, pidato Vance di Konferensi Keamanan München pada Jumat (14/02) pekan lalu itu justru memperburuk keadaan. Kritik tajamnya terhadap Eropa membuat banyak peserta kesal.

    Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bahkan menyebut pernyataan Vance itu “tidak dapat diterima.” Komentar Vance tentang perang Rusia-Ukraina juga membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan, “hubungan yang terjalin selama puluhan tahun antara Eropa dan AS kini harus berakhir.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, yang juga berbicara di Konferensi Keamanan München itu menyampaikan pidatonya dengan lebih ramah dan bersahabat, saat merujuk Eropa. Ia mengatakan, negaranya melihat Eropa sebagai mitra bukan pesaing, dan menawarkan untuk memainkan “peran konstruktif” dalam dialog perdamaian Ukraina-Rusia.

    Wang Yi mengatakan kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz bahwa Cina siap memperdalam “kerja sama secara utuh” dengan Jerman sebagai bagian dari upaya bilateral positif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.

    Kesempatan bagi Cina

    Sementara AS menarik diri dari forum dan perjanjian internasional serta mengancam untuk keluar dari NATO di bawah kepemimpinan Trump, Cina tampaknya justru semakin aktif terlibat dalam urusan global.

    Apakah ini berarti Beijing siap menggantikan Washington sebagai pemimpin global?

    “Tidak diragukan lagi bahwa sebagai kekuatan yang sedang naik daun, Cina ingin menjadi yang terbaik,” kata Graham Allison, profesor politik internasional di Universitas Harvard dan pakar Cina, kepada DW di sela-sela Konferensi Keamanan München.

    “Jika AS menarik diri dari perjanjian dagang, negara-negara yang menginginkan perjanjian dagang agar berkembang secara ekonomi, misalnya Cina, akan mengisi kekosongan ini,” tambahnya.

    Allison menegaskan, jika Trump terus meninggalkan badan-badan internasional, “Cina akan menjadi juaranya. Presiden Cina Xi Jinping telah melihat ada banyak peluang di luar sana, dan jika AS memainkan kartunya dengan buruk, itu memudahkan Beijing untuk lebih sukses.”

    Cina telah berinvestasi secara besar-besaran di banyak bagian dunia, termasuk Asia dan Afrika, yang meningkatkan pengaruhnya di kawasan-kawasan itu dalam beberapa dekade terakhir. Baik itu di Afganistan maupun Timur Tengah, Cina telah menggunakan pengaruhnya untuk menengahi konflik-konflik di sana.

    Bisakah Eropa dan Cina jadi lebih erat?

    Yao Yang, direktur Pusat Riset Ekonomi Cina di Universitas Peking, mengatakan kepada DW bahwa Eropa perlu mengadopsi kebijakan independen terhadap Cina, jika ingin menjalin hubungan yang lebih erat.

    “Jika AS (di bawah kepemimpinan Trump) ingin memberi lebih banyak prioritas pada masalah domestiknya, maka Eropa seharusnya melakukan hal yang sama,” kata Yao. “Eropa harus melakukannya untuk pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri mereka. Ada banyak ruang bagi Cina dan Eropa untuk berkolaborasi.”

    Namun, hubungan erat Cina dengan Rusia bisa menjadi hambatan. Beijing baru-baru ini menyambut langkah Trump untuk menjalin kontak dengan rekannya, Presiden Rusia Vladimir Putin, untuk mengakhiri perang di Ukraina dan mengatakan bahwa Cina siap memainkan perannya.

    “Cina ingin mempresentasikan dirinya sebagai pembawa perdamaian, bahwa mereka tidak mendukung perang, dan mereka ingin terlibat dalam upaya menghentikan perang,” menurut Allison.

    Yao juga meyakini bahwa mengakhiri perang Rusia di Ukraina adalah kepentingan ekonomi Cina. “Cina berdagang dengan Rusia dan Ukraina. Jadi Beijing pasti ingin mendorong perdamaian di wilayah itu,” tegasnya.

    Namun, agar Eropa dapat mempercayai Cina, akan sangat penting jika Presiden Xi tidak mendukung kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri.

    Wang Yi juga berusaha meyakinkan para pemimpin Eropa di München bahwa Cina dapat dipercaya, dan perdamaian di Ukraina bisa tercapai jika semua pihak yang terlibat berpartisipasi dalam negosiasi.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Video: AI Bantu Tranformasi & Efisiensi BUMN, Talenta Digitalnya Siap?

    Video: AI Bantu Tranformasi & Efisiensi BUMN, Talenta Digitalnya Siap?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Persaingan dua negara Adidaya Amerika Serikat dan China terus berkembang hingga menyentuh ke industri teknologi. Tiongkok dan Washington tengah bertarung dalam pengembangan teknologi kecerdasan atau Artificial Intelligence (AI).

    AS lewat perusahaan seperti OpenAI, Google DeepMind, dan Microsoft menciptakan inovasi seperti ChatGPT atau sistem AI medis. Sementara China memiliki Baidu, Alibaba, dan Tencent, fokus yang mengembangkan AI untuk pengawasan publik, mobil otonom, dan logistik cerdas.

    Chairman of Fordigi BUMN, Muhamd Fajrin Rasyid mengatakan pengembangan teknologi AI yang digawangi AS dan China pada dasarnya sangat penting dalam transformasi perusahaan di berbagai sektor. Oleh karena itu, RI harus siap dan mendorong implementasi AI untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan produktivitas.

    Di BUMN, transformasi digital sebagai keniscayaan dan mendesak untuk dilakukan dan melalui Program Digital Talent BUMN sebagai upaya mendorong inovasi-inovasi digital menuju BUMN berkelas dunia dibidang teknologi termasuk AI.

    AI mampu mengembangkan layanan perusahaan termasuk BUMN sehingga bisa meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Lalu Seperti apa transformasi BUMN di era AI? bagaimana BUMN mempersiapkan talenta digital RI? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Chairman of Fordigi BUMN, Muhamd Fajrin Rasyid dalam Profit,CNBCIndonesia (Senin, 17/02/2025)

  • Bos Hizbullah Desak Israel Tarik Pasukan IDF dari Lebanon, Paling Lambat 18 Januari 2025 – Halaman all

    Bos Hizbullah Desak Israel Tarik Pasukan IDF dari Lebanon, Paling Lambat 18 Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Pemimpin Hizbullah Naim Kassem mendesak Israel untuk segera menarik pasukan dari seluruh wilayah Lebanon yang didudukinya pada tanggal 18 Februari 2025.

    Desakan itu dilontarkan Kassem setelah batas waktu pelaksanaan perjanjian gencatan senjata telah rampung digelar.

    Dimana dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Washington pada bulan November, tersemat kebijakan yang mengharuskan pasukan Israel untuk mundur dari Lebanon selatan dalam kurun waktu 60 hari pasca gencatan senjaya.

    Sementara Hizbullah akan mundur ke utara Sungai Litani, sekitar 30 kilometer (20 mil) dari perbatasan dan membongkar infrastruktur militer yang tersisa di selatan.

    Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 26 Januari 2025, Israel tak kunjung angkat kaki dari Lebanon.

    Bahkan setelah melewati proses negosiasi, hingga Lebanon memperpanjang masa perjanjian sampai dengan tanggal 18 Februari, Israel terus meminta agar pasukannya tetap berada di lima pos di Lebanon selatan.

    Melalui keputusan tersebut Israel diharuskan untuk angkat kaki dari Lebanon, karena Hizbullah menganggap Israel telah melanggar perjanjian.

    Terlebih selama siaran pidato Qassem, setidaknya tiga serangan udara Israel menghantam Lembah Bekaa di timur Lebanon.

    Apabila dalam jangka waktu tersebut Israel tak kunjung mundur maka akan dianggap sebagai pasukan pendudukan.

    Kassem mengatakan bahwa “adalah tanggung jawab utama dan eksklusif negara Lebanon pada tahap ini untuk menerapkan semua tekanan politik” guna memastikan bahwa Israel sepenuhnya menarik pasukannya.

    “Israel harus mundur sepenuhnya pada tanggal 18 Februari, tidak ada alasan, tidak ada lima pos atau rincian lainnya, ini adalah kesepakatannya,” ujar Qassem dikutip dari France24.

    “Adalah tanggung jawab negara Lebanon untuk mengerahkan segala upaya untuk membuat Israel mundur”, tambahnya.

    Pemerintah Lebanon Diminta Buka Penerbangan Iran

    Selain mendesak Israel untuk segera angkat kai, Qassem juga meminta pemerintah Lebanon untuk mempertimbangkan kembali larangannya terhadap penerbangan Iran yang mendarat di Beirut.

    Permintaan ini diajukan setelah Pihak berwenang Lebanon melarang penerbangan tersebut mendarat hingga 18 Februari.

    Adapun penangguhan ini dilakukan setelah tuduhan Israel bahwa Teheran menggunakan pesawat sipil untuk menyelundupkan uang tunai ke Beirut untuk mempersenjatai Hizbullah.

    Setelah memblokir penerbangan dari Iran, hari Jumat Libanon mengirimkan dua pesawat Middle East Airlines untuk membawa pulang warganya yang terlantar.

    Namun, Iran menolak memberikan izin mendarat bagi keduanya.

    Imbas larangan itu, puluhan warga negara Lebanon terlantar di Iran, tempat mereka melakukan ziarah keagamaan dengan rencana untuk kembali melalui Mahan Air Iran.

    Selain itu akibat dari pemblokiran, Hizbullah kehilangan rute pasokan ketika pemberontak yang dipimpin Islam pada bulan Desember menggulingkan sekutu Bashar al-Assad di negara tetangga Suriah .

    Hizbullah menyebut larangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Lebanon serta bukti bahwa Amerika memerintah negara tersebut melalui tekanan.

    “Perdana menteri memutuskan untuk mencegahnya dengan alasan keselamatan penerbangan dan sipil… Masalahnya adalah ini merupakan pelaksanaan perintah Israel,” imbuh Qassem.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Trump Bilang Akan Segera Bertemu Putin Bahas Perang Ukraina

    Trump Bilang Akan Segera Bertemu Putin Bahas Perang Ukraina

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya akan segera bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump meyakini Putin benar-benar ingin mengakhiri perang di Ukraina.

    “Belum ada waktu yang ditentukan, tapi hal itu bisa terjadi dalam waktu dekat,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Senin (17/2/2025).

    Pernyataan itu disampaikan Trump beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio berusaha mengecilkan harapan soal pertemuan tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi, untuk mengakhiri perang Ukraina.

    Dengan Rubio akan memimpin delegasi tingkat tinggi AS dalam diskusi dengan para pejabat Rusia di ibu kota Saudi dalam beberapa hari mendatang, serangkaian diplomasi terjadi ketika perang brutal di Ukraina memasuki tahun ketiga.

    Trump, ketika berbicara dengan wartawan setelah penerbangan dengan pesawat kepresidenan Air Force One, mengatakan timnya telah berbicara “panjang dan keras” dengan para pejabat Rusia, termasuk utusan Timur Tengah Steve Witkoff yang disebut Trump telah bertemu Putin selama tiga jam baru-baru ini.

    “Saya pikir dia (Putin) ingin berhenti berperang,” klaim Trump.

    Saat ditanya lebih lanjut apakah dirinya meyakini bahwa Putin ingin merebut seluruh wilayah Ukraina, Trump menjawab: “Itu adalah pertanyaan saya kepadanya.”

    “Jika dia terus melanjutkan… hal itu akan menimbulkan masalah besar bagi saya,” imbuhnya.

    “Saya pikir dia ingin mengakhirinya, dan mereka ingin mengakhirinya dengan cepat. Keduanya. Zelensky juga ingin mengakhirinya,” ujar Trump, merujuk pada Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Trump dan Putin melakukan percakapan telepon yang panjang pada Rabu (12/2) pekan lalu, dan sepakat untuk segera memulai perundingan gencatan senjata. Namun seruan itu mengejutkan Ukraina dan sekutu-sekutu AS di NATO, dengan Zelensky menegaskan “tidak ada keputusan mengenai Ukraina tanpa Ukraina”.

    Dalam wawancara dengan NBC News yang disiarkan pada Minggu (16/2) waktu setempat, Zelensky menuding Putin sebagai “pembohong berantai” dan tidak bisa dipercayai sebagai mitra negosiasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ukraina Tak Diundang AS dan Rusia dalam Perundingan Perdamaian

    Ukraina Tak Diundang AS dan Rusia dalam Perundingan Perdamaian

    Jakarta –

    Kyiv tidak diundang dalam pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengenai perang di Ukraina. Perundingan ini hanya dilakukan pihak AS dan Rusia.

    Dilansir BBC, Senin (17/2/2025), informasi ini disampaikan oleh sumber di pemerintahan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya sudah memperingatkan AS agar Ukraina dilibatkan dalam perundingan perdamaian.

    Utusan Khusus AS untuk Ukraina Keith Kellog mengatakan Kyiv akan terlibat dalam pembicaraan hari Senin di Arab Saudi, namun sumber tersebut mengatakan tidak ada delegasi yang akan hadir.

    Para pemimpin Eropa juga belum diminta untuk bergabung dalam diskusi tersebut, dan malah akan bertemu pada Senin di Paris pada pertemuan puncak yang diatur secara tergesa-gesa oleh Presiden Perancis, karena khawatir benua tersebut tidak bisa ikut dalam perundingan.

    Pertemuan terpisah tersebut dilakukan setelah minggu yang penuh gejolak di mana Washington mengisyaratkan perubahan drastis dalam pendekatannya terhadap perang di Ukraina.

    Utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff membenarkan bahwa dia melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk bicara tatap muka pertama antara as dan Rusia. Pertemuan itu untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengungkapkan Witkoff sudah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin “untuk jangka waktu yang sangat lama, sekitar tiga jam”.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz juga akan bertemu dengan perunding Rusia di Arab Saudi, kurang dari seminggu setelah Trump melakukan panggilan telepon dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Percakapan telepon ini mengakhiri pembekuan kontak langsung antara Moskow dan Washington selama tiga tahun.

    Zelensky diketahui telah berulang kali menolak menerima perjanjian perdamaian yang dinegosiasikan tanpa Ukraina. Zelensky mengatakan kepada jaringan televisi AS NBC bahwa ia “tidak akan pernah menerima keputusan apa pun antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai Ukraina, tidak akan pernah”.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Populer Internasional: Rusia Cetak Uang Tunai Suriah – Pesan Keras Al-Qassam saat Pertukaran Sandera – Halaman all

    Populer Internasional: Rusia Cetak Uang Tunai Suriah – Pesan Keras Al-Qassam saat Pertukaran Sandera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

    Suriah menerima pengiriman uang kertas baru dari Rusia di tengah kelangkaan uang tunai di negara tersebut.

    Sementara itu, Brigade Al-Qassam menyampaikan pesan keras kepada Israel dan Amerika selama pertukaran sandera.

    Selengkapnya, berikut berita populer Internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Rusia Cetak Uang Tunai Baru untuk Suriah, Barat Masih Ragu-Ragu Cabut Sanksi

    EKONOMI SURIAH – Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic yang diambil pada Minggu (16/2/2025), menampilkan laporan berita mengenai nilai pound Suriah yang naik seminggu setelah jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad. Rusia kirimkan uang kertas baru ke Suriah karena ekonomi Suriah yang masih sulit dan Barat belum mencabut seluruh sanksinya terhadap negara tersebut. (Tangkap layar YouTube AlJazeera Arabic)

    Bank sentral Suriah menerima pengiriman uang kertas pound/lira Suriah baru dari Rusia untuk mengatasi kekurangan uang tunai yang telah memperparah kondisi ekonomi negara tersebut.

    Mengutip Financial Times, Bank Sentral Suriah mengumumkan pada Jumat (14/2/2025) bahwa uang lira Suriah telah tiba dari Rusia melalui Bandara Internasional Damaskus.

    Namun, pihak bank tidak mengonfirmasi jumlah pastinya.

    Para bankir dan pelaku bisnis sebelumnya menyatakan bahwa kelangkaan uang tunai sangat menghambat perekonomian Suriah.

    Pengiriman ini menjadi bukti bahwa Suriah masih bergantung pada Rusia, tempat di mana lira Suriah telah dicetak selama bertahun-tahun.

    Seorang produsen dan pengecer tekstil, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa kelangkaan uang tunai telah mencapai titik kritis.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Pesan Keras Al-Qassam saat Pertukaran Sandera: Tidak Ada Pemindahan Warga Palestina dari Gaza

    Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam menyampaikan pesan tegas saat pertukaran sandera pada hari Sabtu (15/2/2025).

    Brigade Al-Qassam mengibarkan spanduk dengan pesan tegas yang menolak rencana Amerika Serikat tentang pemindahan warga Palestina dari Gaza dalam upacara serah terima sandera.

    Rencana tersebut, yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, bertujuan untuk mengambil alih Gaza serta memindahkan warganya ke negara-negara tetangga.

    Salah satu spanduk yang dipamerkan memuat tulisan, “Kami adalah prajurit, wahai Yerusalem, jadilah saksi,” dalam tiga bahasa: Arab, Inggris, dan Ibrani, dikutip dari Anadolu Ajansi.

    Spanduk tersebut juga menampilkan bendera negara-negara Arab, termasuk Palestina, Mesir, Yordania, Lebanon, Aljazair, dan Arab Saudi.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Beraninya Zelensky Tolak Trump soal Jatah Mineral, AS dan Rusia Berunding di Arab Saudi

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dalam pertemuan tertutup hari Rabu, menolak tawaran pemerintahan Trump untuk melepaskan setengah dari sumber daya mineral negara itu dengan imbalan dukungan AS.

    Kesepakatan yang tidak biasa itu akan memberikan Amerika Serikat 50 persen saham di semua sumber daya mineral Ukraina, termasuk grafit, lithium, dan uranium, sebagai kompensasi atas dukungan masa lalu dan masa depan dalam upaya perang Kyiv melawan Rusia, menurut dua pejabat Eropa.

    Seorang pejabat Ukraina dan seorang pakar energi yang diberi pengarahan tentang proposal tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Trump juga mengupayakan sumber daya energi Ukraina.

    Negosiasi terus berlanjut, menurut pejabat Ukraina lainnya, yang, seperti pejabat lainnya, berbicara dengan syarat anonim mengingat sensitivitas pembicaraan tersebut, seperti disebutkan Miami Herald.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Ramai-ramai Jaksa AS Mundur, Ogah Patuhi Perintah Trump untuk Setop Skandal Korupsi Walikota New York

    Enam jaksa Amerika Serikat (AS) di New York dan Washington DC, memilih mengundurkan diri.

    Pengunduran diri massal ini merupakan bentuk penolakan mereka untuk mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    Pasalnya, mereka diminta untuk membatalkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota New York, Eric Adams.

    Sejak awal menjabat, Trump memecat jaksa-jaksa yang menangani kasus hukum yang menyeret dirinya.

    Selain itu, ia juga menuntut informasi mengenai ribuan agen FBI yang terlibat dalam penyelidikan serangan 6 Januari di Gedung Capitol AS.

    Penjabat Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Danielle Sassoon, mengundurkan diri melalui surat sepanjang delapan halaman.

    Dalam suratnya, Sassoon menjelaskan pengacara Adams “berulang kali menyiratkan adanya quid pro quo” atau pertukaran, menawarkan bantuan kepada Trump dalam isu imigrasi jika kasus ini dihentikan.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Yevheniia Kravchuk: Ukraina Siapkan Langkah Strategis Jika AS Hentikan Bantuan Militer ke Kiev – Halaman all

    Yevheniia Kravchuk: Ukraina Siapkan Langkah Strategis Jika AS Hentikan Bantuan Militer ke Kiev – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Parlemen Ukraina Yevheniia Kravchuk menegaskan, Ukraina siap mengambil langkah strategis untuk mempertahankan diri jika terjadi penghentian bantuan militer dari Amerika Serikat.

    “Jika bantuan militer dari Amerika Serikat berhenti, Ukraina tentu harus meningkatkan produksi militernya sendiri,” ujar Kravchuk dalam wawancara di Munich Security Conference 2025, Yevheniia Kravchuk, dikutip Senin, 17 Februari 2025.

    Saat ini Ukraina sudah memproduksi sejumlah peralatan militer penting, termasuk howitzer kaliber 155 mm, jutaan drone, drone deep strike, FPV (First-Person View), dan drone laut.

    Selain memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, Ukraina juga berencana memperluas kerja sama militer dengan negara-negara Eropa.

    Kravchuk menyatakan dukungannya terhadap pandangan yang menyebutkan bahwa Eropa harus berperan lebih besar dalam menjaga keamanan benua tersebut.

    “Kami setuju dengan pernyataan yang dibuat oleh Trump dan pemerintahannya bahwa Eropa harus turun tangan lebih banyak. Ini adalah isu keamanan benua Eropa,” jelasnya.

    Kravchuk juga menyoroti bahwa dukungan militer AS tidak hanya bermanfaat bagi Ukraina, tetapi juga mendukung ekonomi AS.

    “Senjata yang diberikan Amerika Serikat kepada kami diproduksi di Amerika Serikat,” ujarnya.

    “Ini adalah bagian dari ekonomi mereka, dengan banyak pabrik yang mempekerjakan orang Amerika. Jadi, ini bukan sesuatu yang merugikan ekonomi AS,” tambahnya.

    Dengan situasi geopolitik yang dinamis, Ukraina terus memperkuat posisinya untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia sambil memaksimalkan dukungan internasional.

    Munich Security Conference menjadi ajang penting bagi Ukraina untuk mempertegas komitmen ini kepada komunitas global.

    Sebelumya, Presiden AS Donald Trump meminta bantuan AS ke Ukraina senilai 500 miliar (Rp 8.192 triliun) dikompensasi dalam bentuk penyerahan mineral logam tanah jarang di Ukraina kepada AS.

    Dalam wawancara baru-baru ini, Donald Trump menekankan bahwa Washington harus mendapatkan kompensasi, khususnya dalam bentuk mineral logam tanah jarang, sebagai imbalan atas dukungan substansialnya kepada Kiev.

    Dukungan Amerika terhadap Ukraina kini datang dengan harga yang mahal—kekayaan mineral senilai $500 miliar, menurut Presiden AS Donald Trump.

    Pada bagian kedua wawancara untuk Fox News yang ditayangkan Senin malam, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat harus diberi kompensasi atas bantuan keuangan besar yang telah diberikannya kepada Kiev dalam perangnya melawan Rusia.

    “Saya katakan kepada mereka [Ukraina] bahwa saya menginginkan logam tanah jarang senilai $500 miliar. Dan mereka pada dasarnya setuju untuk melakukannya, jadi setidaknya kita tidak merasa bodoh,” kata Trump.

    “Kalau tidak, kami bodoh. Saya katakan kepada mereka bahwa kami harus—’kami harus mendapatkan sesuatu. Kami tidak bisa terus membayar uang ini,’” imbuhnya.

    Ukraina Punya Cadangan Mineral Penting: Lithium dan Titanium 

    Ukraina memiliki cadangan mineral penting yang signifikan, seperti lithium dan titanium, yang sangat penting bagi industri modern. 

    Negara ini juga memiliki cadangan batu bara, minyak, gas, dan uranium yang sangat besar.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memanfaatkan prospek keterlibatan AS dalam mengembangkan sumber daya negaranya untuk mempertahankan dukungan Trump. 

    Usulan tersebut juga dimasukkan dalam “rencana kemenangan” Ukraina, yaitu kerangka kebijakan ekonomi dan keamanan yang dirancang untuk memastikan perdamaian abadi dengan Rusia.

    “Orang Amerika paling banyak membantu, dan karena itu orang Amerika harus mendapatkan keuntungan paling banyak,” kata Zelensky dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada hari Jumat. 

    “Saya juga ingin membicarakan hal ini dengan Presiden Trump.”

    Trump sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya Ukraina, menekankan ambisinya untuk mengalahkan China dalam mengamankan bahan-bahan penting.

    Awal bulan ini, ia mengatakan kepada wartawan di Ruang Oval, “Kami tengah berupaya membuat kesepakatan dengan Ukraina, yang mana mereka akan mengamankan apa yang kami berikan kepada mereka dengan tanah jarang dan berbagai hal lainnya.”

     

  • Trump-Putin ‘Main Belakang’ di Perang Ukraina, Eropa Uring-uringan

    Trump-Putin ‘Main Belakang’ di Perang Ukraina, Eropa Uring-uringan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya mengubah arah diplomasi global dengan mengutamakan negosiasi langsung dengan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina, sebuah langkah yang membuat para pemimpin Eropa dan pejabat Ukraina khawatir akan tersingkir dari proses tersebut.

    Dilansir The Associated Press, sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz, dan utusan khusus Steve Witkoff, dikabarkan akan bertolak ke Arab Saudi dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan Rusia.

    Namun, belum jelas sejauh mana pejabat Ukraina atau Eropa akan dilibatkan dalam perundingan yang direncanakan berlangsung di Riyadh.

    Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa Washington masih melihat negosiasi ini sebagai tahap awal dan formatnya masih dapat berubah.

    “Presiden Zelensky akan terlibat dalam negosiasi,” kata Trump kepada wartawan pada Minggu (16/2/2025), tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Langkah ini muncul setelah pernyataan dari sejumlah penasihat utama Trump, termasuk Wakil Presiden JD Vance, yang menimbulkan kekhawatiran di Kyiv dan berbagai ibu kota Eropa.

    Eropa Merasa Tersingkir dari Proses Negosiasi

    Dalam pidatonya di Munich Security Conference pada Sabtu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendekatan baru AS yang cenderung mengabaikan Eropa dalam proses perdamaian.

    “Dekade hubungan lama antara Eropa dan Amerika telah berakhir,” ujar Zelensky. “Mulai sekarang, segalanya akan berbeda, dan Eropa harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini.”

    Meskipun Gedung Putih membantah bahwa Eropa tidak diajak berkonsultasi, berbagai pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Trump masih meninggalkan banyak tanda tanya.

    Dalam kunjungannya ke Eropa, Vance telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

    Namun, banyak pejabat Eropa yang tetap merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam strategi baru Trump ini.

    “Mereka mungkin tidak menyukai urutan negosiasi yang sedang berlangsung, tetapi mereka tetap dikonsultasikan,” ujar Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dalam wawancara dengan Fox News Sunday. “Pada akhirnya, negosiasi ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Trump untuk mengakhiri perang ini.”

    Rencana Negosiasi AS-Rusia: Ukraina di Posisi Lemah?

    Laporan terbaru menunjukkan bahwa Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah berbicara melalui telepon minggu lalu, di mana keduanya menyepakati dimulainya pembicaraan tingkat tinggi untuk mengakhiri perang.

    Awalnya, perundingan ini dipresentasikan sebagai dialog dua arah antara Washington dan Moskow, tetapi Trump kemudian mengklarifikasi bahwa Ukraina juga akan terlibat-meskipun tidak dijelaskan di tahap mana mereka akan berpartisipasi.

    Tidak jelas apakah ada perwakilan Ukraina yang akan bergabung dalam pembicaraan di Riyadh. Namun, seorang pejabat Ukraina mengatakan bahwa delegasi Kyiv saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk membuka jalan bagi kemungkinan kunjungan Zelensky.

    Sementara itu, Trump mengeklaim bahwa Putin sebenarnya ingin mengakhiri perang tetapi mengingatkan bahwa Rusia tetaplah kekuatan militer yang tangguh.

    “Saya pikir dia ingin menghentikan pertempuran,” kata Trump. “Mereka memiliki mesin perang yang besar dan kuat. Anda tahu, mereka mengalahkan Hitler dan Napoleon. Mereka telah bertempur selama waktu yang sangat lama.”

    Pendekatan baru ini membuat beberapa mantan pejabat AS angkat bicara. Heather Conley, mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Eropa Tengah di era Presiden George W. Bush, mengatakan bahwa strategi Trump ini seolah menghidupkan kembali pendekatan geopolitik abad ke-19 dan awal abad ke-20.

    “AS tampaknya berusaha menciptakan pendekatan baru berdasarkan konsep kekuatan besar,” ujar Conley. “Seperti dalam sejarah, hanya negara-negara besar yang memutuskan nasib bangsa lain dan mengambil alih apa yang menguntungkan kepentingan ekonomi serta keamanan mereka, baik melalui pembelian maupun paksaan.”

    Pendekatan ini juga menimbulkan perdebatan internal di dalam pemerintahan Trump sendiri. Beberapa pejabat mendukung rekonsiliasi cepat dengan Rusia, sementara yang lain khawatir bahwa Putin hanya ingin memecah belah aliansi transatlantik dan meningkatkan pengaruh Rusia di Eropa.

    Trump Dorong Rusia Kembali ke G7, Eropa Berang

    Dalam pernyataannya pekan lalu, Trump juga menyebut bahwa ia ingin melihat Rusia kembali bergabung dengan kelompok negara-negara maju G7 (sebelumnya G8 sebelum Rusia dikeluarkan pada 2014).

    “Saya ingin mereka kembali. Saya pikir itu adalah kesalahan untuk mengeluarkan mereka,” ujar Trump. “Ini bukan soal apakah saya suka atau tidak suka Rusia, tetapi saya rasa Putin akan sangat senang jika bisa kembali.”

    Pernyataan ini memicu kemarahan di kalangan pejabat Eropa, yang selama bertahun-tahun telah memberlakukan sanksi terhadap Moskow atas aneksasi Krimea.

    Kesepakatan “Mineral Langka” dengan Ukraina

    Selain itu, ada juga ketegangan yang muncul terkait proposal AS agar Ukraina memberikan akses ke cadangan mineral langka sebagai imbalan atas bantuan militer senilai US$66 miliar yang telah diberikan Washington kepada Kyiv sejak perang dimulai.

    Presiden Zelensky sendiri dikabarkan menolak menandatangani kesepakatan ini untuk saat ini, karena merasa bahwa kesepakatan tersebut terlalu menguntungkan AS dan tidak memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi Ukraina.

    Gedung Putih menilai penolakan Zelensky sebagai langkah yang tidak bijaksana dan menegaskan bahwa perjanjian itu justru akan mempererat hubungan ekonomi antara AS dan Ukraina, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Moskow.

    Eropa Bersiap Menghadapi Era Baru

    Dalam menghadapi pendekatan baru Trump ini, para pemimpin Eropa mulai menyesuaikan strategi mereka. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa ia akan mengumpulkan pemimpin Eropa di Paris pada Senin untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas langkah selanjutnya terkait Ukraina.

    “Angin persatuan sedang bertiup di Eropa, seperti yang belum pernah kita rasakan sejak masa pandemi Covid-19,” ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot kepada media nasional.

    Langkah ini menandakan bahwa Eropa tidak akan tinggal diam menghadapi perubahan kebijakan Washington dan berusaha mencari cara untuk tetap memiliki suara dalam penyelesaian konflik di Ukraina.

    (luc/luc)

  • Eropa Bikin Pertemuan Sendiri soal Ukraina Gara-gara Tak Diajak Trump

    Eropa Bikin Pertemuan Sendiri soal Ukraina Gara-gara Tak Diajak Trump

    London –

    Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi untuk membahas perang Ukraina. Sejumlah negara Eropa pun membuat pertemuan sendiri lantaran tak diajak oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir Reuters dan CNN, Minggu (16/2/2025), informasi itu disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS dan sumber yang mengetahui rencana tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman mengatakan Ukraina tidak diundang ke perundingan di Saudi dan Kyiv tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis.

    Perwakilan AS Michael McCaul mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Gedung Putih Steve Witkoff akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Namun, tidak ada penjelasan siapa pihak Rusia yang akan mereka temui.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan perundingan tersebut adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Zelensky demi membawa perdamaian dan mengakhiri konflik.

    Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana perundingan di Saudi. Trump sendiri telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina.

    Apa rencana negara-negara Eropa dalam pertemuan tersebut? Baca halaman selanjutnya.

    Upaya Trump Damaikan Ukraina-Rusia

    Foto: Presiden Donald Trump berbicara kepada wartawan di sela-sela menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih (REUTERS/Kevin Lamarque Purchase Licensing Rights)

    Trump juga telah melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy. Hal itu membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir mereka akan disingkirkan dari proses perdamaian.

    Ketakutan tersebut sebagian besar dikonfirmasi ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan. AS juga mengirimkan kuesioner ke ibu kota-ibu kota Eropa untuk menanyakan apa yang dapat mereka kontribusikan sebagai jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya, Menlu AS Rubio juga telah berbicara dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, pada Sabtu (15/2). Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump.

    Zelensky mengatakan dia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak mengatakan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah maju perlahan di wilayah timur selama berbulan-bulan, sementara pasukan Kiev yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba untuk mempertahankan sebagian wilayah di Rusia barat.

    Rusia telah menuntut Kiev untuk menyerahkan wilayah dan menjadi netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia untuk menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    AS dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa dia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini sedang merundingkan kesepakatan yang dapat membuka kekayaan alam Ukraina yang melimpah bagi investasi AS. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina. Zelensky mengatakan rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

    Harapan Presiden Ukraina

    Foto: Tim Penyelamat Ukraina Berjibaku Padamkan Api Usai Serangan Rudal Rusia (State Emergency Service of Ukraine via REUTERS)

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin utusan khusus Donald Trump, Keith Kellogg, mengunjungi garis depan Ukraina timur. Hal itu untuk melaporkan realitas di lapangan kepada presiden AS.

    “Sangat penting bagi saya bahwa ia melihat ini. Saya benar-benar ingin ia menyampaikan semua ini kepada Presiden Trump. Untuk menunjukkan kepadanya, memberi tahu dia,” kata Zelensky di Munich seperti dilansir AFP, Sabtu (16/2/2025).

    Zelensky berharap setelah melihat situasi di lokasi, dia berharap pihak Trump memahami apa yang terjadi. Dia menilai AS membutuhkan pengetahuan tersebut.

    “Dan saya pikir setelah itu kita mungkin akan lebih dekat untuk memahami bagaimana kita melihatnya. Itulah tujuan saya untuk masa depan yang dekat,” kata dia.

    “Pihak Amerika membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi,” imbuhnya.

    Eropa Gelar Pertemuan Sendiri

    Foto: PM Inggris Keir Starmer (AFP/OLI SCARFF)

    Para pemimpin Eropa pun berinisiatif untuk menggelar pertemuan darurat soal perang di Ukraina. Sebab, Eropa tak ikut dilibatkan oleh AS.

    Dilansir BBC, Minggu (16/2/2025), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pertemuan darurat di Paris itu menjadi ‘momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita’. Dia mengatakan Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO.

    Eropa masih dihantui oleh perjanjian Minsk, yakni kesepakatan gencatan senjata yang gagal antara Ukraina dan Rusia yang dicapai pada tahun 2015. Pembicaraan tersebut, yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman, berupaya untuk mengakhiri pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina timur.

    Keir Starmer mengaku melihat peran Inggris sebagai upaya menyatukan AS dan Eropa. Dia mengaku ingin untuk memastikan pendekatan yang bersatu untuk perdamaian di Ukraina. Starmer akan mengunjungi Trump di Gedung Putih pada akhir bulan ini.

    Pertemuan lebih lanjut para pemimpin Eropa bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diharapkan terjadi setelah Starmer kembali dari Washington. Starmer menyatakan dirinya ‘berusaha untuk memastikan AS dan Eropa tetap bersatu’ sambil menambahkan keduanya tidak dapat membiarkan perpecahan apa pun dalam aliansi mengalihkan perhatian dari ‘musuh eksternal’.

    “Ini adalah momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita di mana kita terlibat dengan realitas dunia saat ini dan ancaman yang kita hadapi dari Rusia. Jelas Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO saat kita bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengamankan masa depan Ukraina dan menghadapi ancaman yang kita hadapi dari Rusia,” ujarnya.

    Menteri luar negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memanggil para pemimpin Eropa untuk mengadakan pertemuan.

    “Presiden Trump memiliki metode operasi, yang oleh Rusia disebut pengintaian melalui pertempuran. Anda menekan dan melihat apa yang terjadi, lalu Anda mengubah posisi, taktik yang sah. Dan kita perlu merespons,” kata Sikorski.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Lagi-Lagi Bikin Keributan, Jaksa Terkenal di AS Jadi Korban

    Trump Lagi-Lagi Bikin Keributan, Jaksa Terkenal di AS Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik kontroversi atas kebijakannya. Langkahnya kali ini memicu pengunduran diri seorang jaksa federal yang dielukan kalangan konservatif.

    Mengutip Reuters, seorang jaksa federal Danielle Sassoon yang sebelumnya menjadi asisten mendiang Hakim Agung Antonin Scalia, mengundurkan diri pada Kamis lalu. Keputusan itu diambil setelah ia menolak perintah Departemen Kehakiman untuk membatalkan kasus korupsi terhadap Wali Kota New York dari Partai Demokrat, Eric Adams.

    Departemen Kehakiman beralasan bahwa pemilihan wali kota yang akan digelar pada November mendatang menjadi faktor utama pembatalan kasus. Mereka menilai bahwa proses hukum dapat mengganggu peran Adams dalam membantu kebijakan imigrasi yang menjadi prioritas Trump.

    Trump membantah telah menginstruksikan langsung pembatalan dakwaan terhadap Adams. Namun, pengunduran diri Sassoon memperlihatkan ketegangan antara gerakan hukum konservatif tradisional dan keinginan Trump untuk mengendalikan pemerintahan federal secara lebih langsung.

    Selain melakukan perubahan dalam sistem peradilan pidana, Trump juga berencana membubarkan beberapa kementerian. Ia juga berhasil menunjuk menteri pertahanan melalui margin suara yang tipis di Senat dan menantang hak-hak konstitusional yang telah berlaku selama lebih dari 150 tahun.

    Kebijakan eksekutif Trump yang agresif kemungkinan besar akan berujung pada perdebatan di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Meski mayoritas hakim memiliki pandangan konservatif, belum jelas sejauh mana mereka akan membatasi kewenangan presiden.

    Sassoon, yang berusia 38 tahun dan anggota Federalist Society, diangkat sebagai Jaksa Amerika Serikat di Manhattan pada 21 Januari. Ia adalah satu dari setidaknya enam pegawai Departemen Kehakiman yang mengundurkan diri akibat kebijakan terkait kasus Adams.

    Foto: Presiden AS Donald Trump menunjuk tamu undangan selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)
    Presiden AS Donald Trump menunjuk tamu undangan selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    Asisten Jaksa Amerika Serikat, Hagan Scotten, juga ikut mundur karena alasan serupa. Scotten sendiri dikenal memiliki latar belakang hukum konservatif dan pernah menjadi asisten Hakim Agung John Roberts serta Brett Kavanaugh sebelum diangkat ke Mahkamah Agung pada masa jabatan pertama Trump.

    Akademisi hukum libertarian, Ilya Somin, menilai perintah Deputi Jaksa Agung Emil Bove untuk menghentikan kasus Adams mencerminkan pergeseran konservatisme di Amerika Serikat. Menurutnya, nilai-nilai supremasi hukum kini semakin dikesampingkan demi kepentingan politik.

    “Ada perbedaan antara mereka yang peduli pada supremasi hukum dan mereka yang lebih mementingkan faktor lain,” kata Somin, profesor di Universitas George Mason. Ia juga memperingatkan bahwa langkah ini bisa menjadi preseden berbahaya di masa mendatang.

    Jaksa Agung pilihan Trump, Pam Bondi, menegaskan bahwa setiap jaksa yang menolak kebijakan pemerintahan bisa dipecat. Bove, yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump, menuduh Sassoon dan jaksa lainnya melanggar sumpah jabatan karena tidak mengikuti perintah atasan.

    “Tidak ada alasan konstitusional yang membenarkan pembangkangan terhadap kebijakan presiden yang terpilih secara sah,” tulis Bove dalam pernyataannya. Pernyataan ini semakin mempertegas dominasi Gedung Putih terhadap sistem peradilan federal.

    Dalam surat pengunduran dirinya kepada Bondi, Sassoon menegaskan bahwa tugasnya sebagai jaksa adalah menegakkan hukum secara adil. Ia menilai bahwa membatalkan dakwaan demi kepentingan politik merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.

    Skandal ini mengingatkan pada “Saturday Night Massacre” pada tahun 1973. Saat itu, sejumlah pejabat Departemen Kehakiman mengundurkan diri karena menolak perintah Presiden Richard Nixon untuk memecat jaksa khusus yang menyelidiki skandal Watergate.

    Profesor hukum dari Universitas Georgetown, Randy Barnett, menilai bahwa keputusan Bove untuk menghentikan kasus Adams memiliki justifikasi yang cukup. Menurutnya, Sassoon hanya menolak menjalankan perintah yang sah dari atasannya, sehingga konsekuensinya sudah bisa diperkirakan.

    Adams, yang telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan menerima suap dari pejabat Turki, belakangan menunjukkan sikap lebih dekat dengan Trump. Namun, pengacaranya, Alex Spiro, membantah adanya kesepakatan politik antara kliennya dan Gedung Putih.

    Dalam suratnya kepada Bondi, Sassoon juga mengkritik Bove yang masih membuka peluang untuk menghidupkan kembali kasus Adams di masa depan. Ia menganggap langkah tersebut sebagai ancaman terselubung agar Adams mendukung kebijakan imigrasi Trump.

    Bove menanggapi pengunduran diri Sassoon dengan melaporkan dirinya, Scotten, dan satu jaksa lainnya untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran etika. Langkah ini semakin memperkuat kesan bahwa Departemen Kehakiman kini sepenuhnya berada di bawah kendali politik Trump.

    Sejumlah mantan jaksa menilai bahwa Departemen Kehakiman di bawah Trump tengah menguji batas hukum dengan ancaman terhadap pejabat yang menentang kebijakannya. Paul Tuchmann, mantan jaksa federal yang menangani kasus korupsi, mengatakan bahwa langkah Bove mengirim pesan jelas kepada para jaksa.

    “Jika Anda tidak melakukan persis seperti yang dia inginkan, maka Anda akan dihukum, terlepas dari apakah permintaan itu sesuai etika atau tidak,” ujar Tuchmann. Ia menambahkan bahwa situasi ini membuat semua pegawai Departemen Kehakiman berada di bawah tekanan politik yang besar.

    Dampak dari kasus Adams ini diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Pemerintahan Trump telah menyatakan niatnya untuk menuntut pejabat negara bagian dan kota yang mencoba menghambat kebijakan imigrasi mereka.

    Dalam suratnya kepada Sassoon, Bove menyatakan bahwa Departemen Kehakiman di Washington, D.C., akan mengambil alih kasus dari Kejaksaan Manhattan. Sebelumnya, kantor ini dikenal memiliki independensi yang tinggi dan pernah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan orang-orang terdekat Trump.

    Untuk sementara, jabatan Sassoon akan diisi oleh wakilnya, Matthew Podolsky. Namun, para pakar hukum memperingatkan bahwa kemungkinan besar akan ada lebih banyak pengunduran diri di jajaran kejaksaan sebagai bentuk protes atas intervensi pemerintahan Trump.

    “Ini adalah momen penentuan bagi para jaksa karier di Manhattan,” kata mantan jaksa federal Michael Weinstein. “Saya tidak yakin ini akan menjadi akhir dari gelombang pengunduran diri atau protes di Departemen Kehakiman.”

    (wur)