Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Puing Misterius dari Angkasa Jatuh di Belakang Rumah, Penghuni Kaget

    Puing Misterius dari Angkasa Jatuh di Belakang Rumah, Penghuni Kaget

    Jakarta –

    Seorang pria Polandia bernama Adam Borucki kaget bukan kepalang kala menemukan sesuatu yang tidak biasa di halaman belakang rumahnya. Obyek warna hitam itu kemudian diduga merupakan sisa-sisa roket Falcon 9 besutan SpaceX.

    Borucki melaporkan objek besar berukuran sekitar 1 sampai 1,5 meter tersebut ke polisi setempat. “Kami sedang menyelidiki bagaimana objek itu berakhir di lokasi ini, tetapi yang terpenting adalah tidak ada yang terluka,” kata juru bicara polisi Andrzej Borowiak.

    Menurut Badan Antariksa Polandia, tampaknya objek itu milik roket Falcon 9 yang masuk tanpa kendali di atas Polandia. Insiden itu jadi pengingat risiko nyata jatuhnya roket tanpa kendali ke Bumi.

    Sebelumnya sudah ada beberapa contoh serpihan SpaceX jatuh di wilayah berpenduduk, dari area pertanian Australia hingga di kepulauan Turks dan Caicos. Di Polandia, objek tak dikenal menyerupai tanki juga ditemukan karyawan sebuah perusahaan di dekat kota Poznan. Namun, tak jelas apakah objek tersebut terkait dengan objek yang ditemukan Borucki di halaman belakang rumahnya.

    “Kami mengamankan tempat kejadian untuk menjelaskan keadaan bagaimana objek ini berakhir di lokasi itu,” kata polisi. “Kami tahu bagian-bagian dari roket Falcon terbang di atas Polandia, tapi apakah ini bagian darinya, kami belum dapat memastikannya saat ini,” tambah mereka.

    Astrofisikawan Harvard Jonathan McDowell menilai benda yang ditemukan di kantor itu ukuran dan bentuknya tepat untuk tangki lapis komposit pada bagian atas Falcon 9. “Dan Poznan berada tepat di jalur masuk kembali sehingga semuanya saling terkait,” paparnya. Tanki serupa ditemukan di sebuah peternakan di Washington di 2021 .

    Roket Falcon itu diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada 1 Februari, mengirimkan satelit Starlink SpaceX ke orbit. Dikutip detikINET dari Futurism, sisa-sisa roket yang terbakar menerangi langit malam tidak hanya di Polandia, tetapi juga di negara tetangga Jerman dan Ukraina.

    Rekaman di media sosial menunjukkan serangkaian besar bagian roket di atas Berlin. Tak seperti pendorong Falcon 9 SpaceX yang dirancang kembali ke Bumi dalam keadaan utuh untuk dipakai lagi, bagian tahap keduanya dimaksudkan untuk jatuh ke Bumi dan hancur di atmosfer setelah mengirim muatan roket ke orbit.

    (fyk/fay)

  • Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Berlin –

    Pemerintah baru Jerman akan menghadapi tantangan kebijakan luar negeri yang sangat besar ketika mulai berkuasa. Banyak yang menyebut momen dalam sejarah Jerman ini sebagai awal dari sebuah era baru, di mana negara ini harus melakukan reorientasi di hampir semua bidang. Atau dengan kata lain: Perpisahan terakhir dengan posisi nyaman sebagai negara yang kuat secara ekonomi, tapi secara geopolitik harus berhati-hati.

    Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Jerman Barat tetap berkomitmen kuat terhadap Barat, menjadi duta multilateralisme dan pendukung demokrasi serta supremasi hukum. Keputusan kebijakan luar negeri dibuat melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara Barat yang bersahabat, sementara Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas keamanan negara.

    Lalu sekarang? Pada Konferensi Keamanan Mnchen (MSC) pada pertengahan Februari 2025, Wakil Presiden AS yang baru, JD Vance, mengumumkan bahwa Eropa harus membayar biaya pertahanannya sendiri dan bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri.

    Dalam sebuah wawancara dengan DW, Friedrich Merz, Ketua Uni Demokratik Kristen (CDU) yang beraliran tengah-kanan dan kemungkinan besar akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mengungkapkan kekesalannya: “Kita berada pada titik bersejarah: Jaminan keamanan dari AS dipertanyakan dan Amerika mempertanyakan lembaga-lembaga demokrasi.”

    Amerika Serikat dan China

    Roderich Kiesewetter, pakar urusan luar negeri dari kelompok parlemen CDU, mengatakan bahwa negara ini sedang berada di persimpangan jalan. Ia percaya bahwa Jerman harus memahami bahwa demokrasi dan supremasi hukumnya semakin terancam. China, misalnya, saat ini melakukan segala cara untuk memperluas pengaruhnya dan membuat negara-negara demokratis seperti Jerman semakin tergantung.

    Dalam wawancara dengan DW, Kiesewetter menganjurkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan ekonomi Jerman.

    “Jika tidak, dampak ekonominya akan sangat besar, dan NATO tidak akan efektif lagi sebagai penangkal,” kata Kiesewetter.

    “Untuk mencapai hal ini, bagaimanapun juga diperlukan reorientasi strategis dan politik yang jelas terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan. Pemikiran kuno yang menenangkan dan kenaifan terhadap China bukanlah jalan ke depan, melainkan kontraproduktif,” tambahnya.

    Pasukan penjaga perdamaian Jerman di Ukraina?

    Bahkan ketika menyangkut topik kebijakan Ukraina yang masih dominan, tidak ada yang akan tetap sama. Setelah perang agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai pada musim semi 2022, Jerman menjadi pendukung terbesar Ukraina setelah AS, baik secara militer maupun dalam hal menerima pengungsi.

    Kini, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang tampaknya sedang dalam proses, yang mungkin akan dinegosiasikan hanya antara AS dan Rusia. Jerman dan negara-negara lain, yang kemungkinan besar berasal dari Eropa, akan bertanggung jawab untuk menjaga kesepakatan tersebut dengan tentara mereka sendiri. Bagaimanapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin berkontribusi.

    Apakah para pemilih Jerman akan menerima hal ini atau tidak, masih harus dilihat: Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Forsa, 49% mengatakan bahwa mereka mendukung pengerahan pasukan semacam itu, sementara 44% tidak.

    Angkatan bersenjata Jerman sedang diperluas besar-besaran

    Yang pasti, Jerman harus fokus untuk memastikan pertahanannya sendiri yang efektif, lebih baik lagi jika bekerja sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Anton Hofreiter, memperkirakan biayanya mencapai € 500 miliar atau sekitar Rp 8,5 kuadriliun, jumlah yang sangat besar.

    Selain itu, menurut kandidat kanselir CDU Friedrich Merz, Jerman harus mengambil inisiatif di Eropa.

    “Semua orang mengharapkan Jerman mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk kepemimpinan,” kata Merz kepada DW.

    “Saya sudah berulang kali menyerukan hal ini. Jerman merupakan negara terpadat di Eropa. Jerman terletak di pusat geostrategis benua Eropa. Kita harus memenuhi peran ini.”

    Bagi Merz, persenjataan Jerman tidak hanya penting terkait Ukraina: “Ini untuk memastikan perdamaian di Eropa dari agresi Rusia, yang kita hadapi di Jerman setiap hari ancaman terhadap infrastruktur kita, ancaman terhadap jaringan data kita, ancaman terhadap kabel data di bawah Laut Baltik.”

    Akankah anggaran pertahanan meningkat hampir dua kali lipat setelah tahun 2028?

    Apa artinya semua ini secara praktis? Ini mungkin berarti peningkatan kemampuan militer yang dibawa oleh Menteri Pertahanan saat ini, Boris Pistorius (SPD), pada bulan Oktober 2023 ketika dia mengatakan bahwa negara harus “siap untuk berperang.”

    Sejak musim panas 2022, ada dana khusus (yang dibiayai dengan utang baru) sekitar €100 miliar atau Rp1,7 kuadriliun untuk mempersenjatai ulang Bundeswehr, tetapi dana ini akan habis pada 2028.

    Namun, menurut Kieswetter, jika Jerman tidak membangun kekuatan militernya, maka Jerman tidak akan lagi dianggap serius di Washington: “Sehubungan dengan kemitraan trans-Atlantik di masa depan, Eropa harus memberikan kontribusi minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa AS tetap menjadi mitra yang kuat di Eropa dan NATO.”

    Tidak ada perubahan kebijakan terhadap Israel

    Di sisi lain, di Timur Tengah, pengaruh Jerman akan tetap terbatas, seperti di masa lalu. Pemerintah mendatang akan terus dipandu oleh prinsip “alasan bernegara”, yang berarti dengan tegas menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup. Dan akan terus mengadvokasi “solusi dua negara” antara Israel dan Palestina. Meskipun hal ini semakin kecil kemungkinannya.

    Mitra Baru: Arab Saudi dan negara-negara Amerika Latin?

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock telah berulang kali menyerukan Eropa sebagai jawaban atas semua perubahan di dunia.

    “Kami adalah 450 juta orang. Kami adalah pasar tunggal terbesar di dunia,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman, ZDF.

    “Kami telah menjalin kemitraan baru. Dan sekarang kita harus memanfaatkan semua ini bersama-sama dan tidak tersesat dalam hal-hal kecil,” tambahnya.

    Kemitraan baru itu mencakup perjanjian dengan negara-negara di kawasan Teluk bersama dengan negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada Desember 2024.

    Singkatnya, Jerman sedang berada di awal perubahan yang menakjubkan dalam kebijakan luar negerinya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Putin Puji Dialog AS-Rusia di Saudi: Langkah Pertama Pulihkan Hubungan

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pembicaraan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negaranya dan Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi. Putin menyebut pembicaraan itu sebagai “langkah pertama” untuk memulihkan hubungan Moskow dengan Washington.

    Para pejabat kedua negara, termasuk para Menteri Luar Negeri (Menlu), melakukan pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat. Ini menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama antara Rusia dan AS dalam tiga tahun terakhir.

    Pertemuan ini membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia, serta membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Putin dan Presiden AS Donald Trump.

    “Saya sudah diberi pengarahan (soal pembicaraan itu). Saya menilainya sangat tinggi, dan ada hasilnya,” ucap Putin mengomentari pertemuan di Riyadh, saat mengunjungi pabrik drone di Saint Petersburg, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    “Menurut pendapat saya, kita mengambil langkah pertama untuk memulihkan pekerjaan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama,” sebutnya.

    Putin menambahkan bahwa Trump mulai menerima “informasi objektif”, tanpa menjelaskan lebih lanjut, namun memperingatkan kedua pihak perlu membangun kepercayaan untuk menyelesaikan perang Ukraina.

    “Tidak mungkin untuk menyelesaikan banyak masalah, termasuk krisis Ukraina, tanpa meningkatkan level kepercayaan antara Rusia dan Amerika Serikat,” cetusnya.

    Trump, sejak kembali menjabat bulan lalu, telah secara efektif mengakhiri kebijakan pemerintahan AS sebelumnya yang mengisolasi Rusia, dan menyerahkan kudeta diplomatik kepada Putin.

    Dalam konferensi pers pada Selasa (18/2) waktu AS, Trump melontarkan banyak poin pembicaraan Rusia saat membahas soal perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir di Ukraina.

    Dia menyalahkan Kyiv karena telah “memulai” pertempuran dan menyebut Presiden Volodymyr Zelensky sangat tidak populer di kalangan rakyatnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Tetapkan Kartel Narkoba Termasuk Sinaloa sebagai Teroris Global

    AS Tetapkan Kartel Narkoba Termasuk Sinaloa sebagai Teroris Global

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) menetapkan sejumlah kartel narkoba yang berasal dari Amerika Latin sebagai organisasi “teroris global”. Terdapat kartel narkoba ternama Sinaloa asal Meksiko dan kartel Tren de Aragua asal Venezuela dalam daftar kartel narkoba yang ditetapkan sebagai “teroris global” tersebut.

    Langkah pemerintahan Presiden AS Donald Trump itu, seperti dilansir AFP, Kamis (20/2/2025), menjadi langkah terbaru dalam tindakan kerasnya yang semakin intensif terhadap para anggota geng kriminal di AS, dan upayanya mengusir para migran tanpa dokumen sah atau migran pelaku kriminal dari negara tersebut.

    Trump menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari lalu, hari pertamanya kembali ke Gedung Putih, dan menciptakan proses untuk penetapan itu, dengan menyebut kartel-kartel narkoba “merupakan ancaman keamanan nasional yang lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir tradisional”.

    Pemberitahuan federal AS yang dirilis pada Rabu (19/2) waktu setempat menyebut setidaknya delapan kartel narkoba yang masuk daftar “teroris global” tersebut.

    Selain Sinaloa dan Tren de Aragua, kelompok tersebut mencakup geng kejahatan internasional MS-13 yang berasal dari El Salvador, kemudian sindikat Meksiko seperti Kartel Teluk, Kartel Generasi Baru Jalisco, Kartel Timur Laut, Keluarga Michoacan Baru dan Kartel Bersatu.

    Penetapan sebagai organisasi teroris global memperluas kemampuan pemerintah AS untuk memerangi kelompok-kelompok tersebut.

    Langkah terbaru AS itu memicu kekhawatiran Meksiko soal Washington akan menggunakan penetapan semacam itu sebagai alasan untuk melakukan intervensi di wilayahnya dalam memerangi kartel narkoba, seperti yang pernah diserukan oleh beberapa anggota parlemen Partai Republik.

    Pemberitahuan publik yang dirilis Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyatakan bahwa organisasi-organisasi yang ditetapkan sebagai “teroris global” merupakan “orang-orang asing yang telah melakukan atau berusaha melakukan… tindakan terorisme yang mengancam keamanan warga negara Amerika Serikat atau keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau perekonomian Amerika Serikat”.

    Pada hari pertama kembali menjabat Presiden AS bulan lalu, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS dan berjanji untuk mendeportasi “jutaan” migran.

    Dia berpendapat bahwa kelompok itu menyalurkan sejumlah besar obat-obatan terlarang yang berbahaya ke AS dan terlibat dalam pemerasan, penyelundupan migran, dan rentetan tindak kejahatan lainnya.

    Trump menjadikan keamanan perbatasan sebagai inti dari kampanye pilpresnya tahun 2024 lalu. Dia sering menggunakan kata-kata keras dalam melabeli migran Venezuela sebagai penjahat kejam dan menuduh negara-negara lainnya mengosongkan penjara mereka dan mengirimkan pembunuh ke AS.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan, dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia misalnya, khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota, Kamis (20/2/2025).

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya.

    Sejumlah pemimpin Eropa pun telah berupaya memadamkan kekhawatiran publik ini. Para pemimpin Benua Biru seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, PM Italia Giorgia Meloni, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menggelar pertemuan di Paris Senin lalu terkait hal ini.

    Setelah pertemuan di Paris, PM Inggris Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pascaperang ke Ukraina, meskipun ia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia ia kerahkan.

    “Eropa harus memainkan perannya, dan saya siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris di lapangan bersama negara-negara lain jika ada perjanjian perdamaian yang langgeng, tetapi harus ada jaminan AS, karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” ungkap Starmer kepada wartawan.

    Namun, imbauan Eropa ini masih memicu ketakutan besar pada warga kawasan tersebut, dengan Washington masih belum memberikan tanggapan yang rinci soal pernyataan Starmer. Pensiunan Imants Robeznieks, 73 tahun, mengatakan bahwa ia berharap Eropa dapat memberikan tanggapan dan konkret dalam menangani ancaman yang datang dari Moskow.

    “Saya merasa terganggu bahwa Putin dan Trump, atau sebaliknya, benar-benar akur. Semoga sekarang Paris akan memikirkan sesuatu, Eropa akan memikirkan sesuatu… kalau tidak, semuanya akan menjadi buruk,” tuturnya.

    (sef/sef)

  • Donald Trump Tak Ingin Lagi Relokasi Warga Gaza? Mesir dan Yordania Percaya Telah Yakinkan Presiden AS

    Donald Trump Tak Ingin Lagi Relokasi Warga Gaza? Mesir dan Yordania Percaya Telah Yakinkan Presiden AS

    PIKIRAN RAKYAT – Mesir dan Yordania meyakini bahwa pihaknya telah berhasil mencegah Presiden AS Donald Trump mendukung pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

    Kedua negara itu menyebut bahwa AS telah mendukung rencana pascaperang Mesir untuk daerah kantong itu, diungkapkan seorang pejabat senior Mesir.

    “Ini akan menjadi rencana Mesir yang diadopsi dan didukung oleh orang-orang Arab. Itulah yang disetujui Trump,” kata pejabat itu.

    Pejabat Mesir yang berbicara secara anonim itu mengatakan kunjungan Raja Abdullah II dari Yordania ke Washington sangat penting untuk meyakinkan Trump agar membatalkan rencananya untuk mengosongkan Gaza dari warga Palestina. Kairo dan negara-negara Arab lainnya memandang hasil pertemuan Abdullah sebagai kemenangan.

    “Pertemuan tertutup itu sangat bagus,” kata pejabat Mesir tersebut.

    Tawaran Mesir dan Yordania

    Raja Abdullah tidak secara terbuka menentang Trump terkait usulannya untuk mengambil alih Jalur Gaza, tetapi pejabat Mesir itu mengatakan raja secara pribadi memperingatkan Trump bahwa rencananya akan memicu ekstremisme dan menyebabkan runtuhnya pemerintahan pro-AS di seluruh wilayah.

    “Trump tampak penuh perhatian dan simpatik, kata pejabat itu.

    Sedangkan Mesir mampu memanfaatkan momentum pertemuan Abdullah dan selanjutnya mendapatkan kepercayaan Trump untuk menjadi aktor utama di Gaza dengan berhasil bernegosiasi agar Hamas membebaskan enam tawanan hidup. Jumlah itu dua kali lipat dari jumlah yang diamanatkan oleh kesepakatan gencatan senjata.

    Hamas setuju untuk membebaskan tawanan sebagian karena Israel mengizinkan mesin berat masuk ke Gaza untuk memulai rekonstruksi, tambah pejabat itu.

    Selain itu, Israel mengizinkan rumah mobil masuk ke Gaza yang sebelumnya telah diblokirnya. Hamas mengatakan Israel melanggar gencatan senjata dengan menahan bantuan dan mengancam tidak akan membebaskan tawanan mana pun.

    Pejabat itu mengonfirmasi bahwa Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan melakukan perjalanan ke Riyadh, Arab Saudi, untuk membahas rencana Mesir untuk pemerintahan Gaza pascaperang. Seruan Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza yang terkepung dan secara paksa menggusur penduduk Palestina di sana memicu reaksi keras yang meluas di AS dan di seluruh dunia.

    Hal itu membuat kecewa mitra-mitra Arab AS, yang khawatir tentang reaksi keras rakyat Arab terhadap usulan tersebut dan meluasnya perang Israel di Gaza.

    Pembicaraan Gencatan Senjata Tahap II

    Para diplomat dan analis dibuat bertanya-tanya apakah Trump benar-benar menginginkan Jalur Gaza yang dilanda perang atau mengancam akan mengambil alih untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Trump, Marco Rubio, menyatakan bahwa yang terakhir adalah ancaman dan negara-negara Arab harus mengajukan tawaran balasan.

    Dengan semakin populernya rencana Mesir, tampaknya Trump telah terpengaruh.

    Selama kunjungan ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan bahwa sangat sedikit keinginan bagi AS untuk mengambil alih Gaza dengan cara, bentuk, atau rupa apa pun.

    Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Abdullah dari Yordania telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina, dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel.

    Sebelumnya Israel telah memanfaatkan usulan Trump dan telah mendirikan direktorat untuk memfasilitasi imigrasi sukarela warga Palestina dari Gaza.

    Namun, Israel juga mengatakan akan memulai negosiasi “minggu ini” pada tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang mencakup pembicaraan tentang tata kelola Gaza pascaperang.

    Negara-negara Arab dan Otoritas Palestina (PA) telah melontarkan sejumlah rencana pascaperang untuk Jalur Gaza yang akan membuat daerah kantong itu diperintah oleh warga Palestina dari dalam dan luar daerah kantong yang tidak berafiliasi dengan Hamas.

    PA memberi tahu utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, bahwa mereka siap untuk berselisih dengan Hamas untuk memaksakan pemerintahan di Jalur Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Kairo –

    Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza untuk memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Langkah itu merupakan respons terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin memindahkan warga Palestina.

    Dalam usulannya, Mesir dan sejumlah negara Arab juga berencana membangun mekanisme pemerintahan di Jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina dipindah ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain.

    Dia juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera of The Middle East” atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa setidaknya empat proposal sudah dirancang mengenai Gaza.

    Namun proposal yang dibuat Mesir saat ini tampaknya menjadi acuan bagi upaya dunia Arab dalam menawarkan alternatif terhadap rencana Trump.

    Seorang perempuan menjemur pakaian di rumahnya yang hancur di Kota Gaza, 17 Februari 2025 (Getty Images)

    Menurut sumber BBC, Kairo hampir menyelesaikan rincian teknis rencana tersebut yang mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan kembali di Gaza.

    Mereka juga mempersiapkan rencana bagaimana warga Palestina akan hidup selama periode ini dan mekanisme pemerintahan setelah perang.

    Namun, masa depan gencatan bersenjata di Gaza, khususnya Hamas dan Jihad Islam, masih dalam diskusi.

    Mesir mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah AS.

    Baca juga:

    Tapi, sumber di Mesir mengatakan kapada BBC bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa akan berperan dalam rencana tersebut.

    Mesir sedang berkonsultasi dengan sejumlah negara Arab, termasuk Yordania dan Arab Saudi, mengenai rincian rencana tersebut sebagai persiapan pertemuan regional di Riyadh pada Kamis (21/02), yang diperkirakan akan melibatkan Otoritas Palestina.

    Pertemuan ini akan disusul dengan konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat di Kairo, Mesir, yang semula dijadwalkan pada 27 Februari, namun akhirnya ditunda karena alasan logistik dan hingga kini belum jelas kapan pertemuan itu akan digelar.

    Bagaimana rencana ini akan berjalan tanpa pemindahan massal?

    Warga Palestina kembali ke rumah-rumah mereka di Gaza bagian utara pada Januari (Reuters)

    Sebuah sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa negara-negara Arab mulai mempersiapkan rencana rekonstruksi Gaza yang melibatkan negara-negara Eropa.

    Sumber tersebut menambahkan bahwa rencana Mesir terutama difokuskan pada pembangunan kembali Gaza dan pembagian Jalur Gaza menjadi tiga zona kemanusiaan.

    Masing-masing zona terdiri dari 20 kamp untuk hunian warga yang menyediakan kebutuhan dasar seperti air dan listrik.

    Dalam rencana itu, puluhan ribu rumah mobil dan bangunan tenda akan ditempatkan di kawasan aman selama enam bulan, bersamaan dengan pemindahan puing-puing akibat perang.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Namun, saat ini hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Israel selama tahap awal gencatan senjata.

    Rencana tersebut juga akan menekankan perlunya mengizinkan pasokan bahan bakar dan bahan rekonstruksi masuk ke Gaza secara teratur.

    Menurut rencana Mesir, rekonstruksi akan didanai oleh donor Arab dan internasional. Rencananya sekitar 50 perusahaan multinasional di bidang konstruksi bakal menyediakan unit perumahan dalam waktu 18 bulan di tiga zona Gaza yang diusulkan.

    Pendanaan rekonstruksi akan dikelola oleh sebuah komite yang terdiri dari perwakilan Arab dan internasional.

    Proposal tersebut juga mencakup pembentukan zona penyangga dan penghalang untuk menghalau penggalian terowongan di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

    Tingkat kerusakan di sebuah lingkungan di Gaza difoto pada Februari (EPA)

    Sejumlah besar truk yang membawa rumah kontainer dan peralatan konstruksi berat yang dikirim dari Mesir ke Gaza menunggu di sisi perbatasan Mesir (Getty)

    Selain itu, proposal itu mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan di 20 area perumahan sementara di bagian utara, tengah, dan selatan Jalur Gaza.

    Dr Tarek al-Nabarawi, presiden Egyptian Engineers Syndicate, mengatakan kepada BBC bahwa rencana tersebut dapat memakan waktu tiga hingga lima tahun mengingat jumlah dana yang diperlukan dan banyaknya pihak yang terlibat.

    Namun, pada hari Sabtu (15/02) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia tidak akan mengizinkan rumah mobil dan peralatan konstruksi memasuki Jalur Gaza.

    Dia beralasan itu karena masalah keamanan, meskipun hal ini merupakan ketentuan dari perjanjian gencatan senjata baru-baru ini.

    Baca juga:Bagaimana masa depan Hamas?

    Sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa topik paling penting dan belum terselesaikan adalah masa depan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.

    Sumber tersebut menjelaskan bahwa salah satu usulan Kairo melibatkan pelucutan senjata kelompok-kelompok ini setelah negara Palestina dideklarasikan di dalam perbatasan sebelum Perang Enam Hari.

    Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota di negara tersebut dan akan ada zona penyangga yang lokasinya belum ditentukan untuk meyakinkan Israel bahwa tidak akan ada ancaman yang berasal dari Gaza.

    Sementara itu, usulan tersebut juga melibatkan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza tanpa partisipasi Hamas.

    BBC

    Pasukan dari negara-negara Arab dan internasional akan membantu komite tersebut untuk sementara waktu dalam mengelola Jalur Gaza.

    Hamas sebelumnya menyatakan bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite nasional tetapi ingin berperan dalam memilih anggotanya dan tidak memperbolehkan pengerahan pasukan darat apa pun tanpa persetujuannya.

    Sumber di Mesir tersebut juga menekankan bahwa negara-negara Arab akan mendukung Otoritas Palestina dalam melatih personelnya dan bekerja sama dengan Uni Eropa.

    Bagaimana dengan rencana Trump?

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan rencananya untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza.

    Ia kerap menjustifikasi hal ini sebagai peluang untuk mengubah Gaza menjadi kawasan investasi wisata untuk keuntungan warga Palestina sendiri, mengingat mereka tidak akan lagi hidup di tengah puing-puing.

    Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ke Mesir dan Yordania jika mereka tidak menerima warga Palestina.

    Baca juga:

    Salah satu mantan editor Associated Press Timur Tengah di Kairo, Dan Perry, menulis dalam sebuah artikel untuk koran Israel, Jerusalem Post, bahwa rencana Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza adalah untuk menekan negara-negara Arab dan warga Palestina di Gaza agar menyingkirkan Hamas dari kekuasaan.

    Hal ini juga ditujukan untuk menghentikan dukungan finansial bagi Hamas dari negara-negara Arab, khususnya Qatar.

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Reuters)

    Dalam sebuah pertemuan Trump dan Raja Abdullah II dari Yordania yang digelar baru-baru ini digelar di Washington, Raja Abdullah menegaskan kepada Trump bahwa dia lebih memilih Palestina tetap berada di Gaza selama proses rekonstruksi, menurut juru bicara presiden AS, Caroline Levitt.

    Namun secara resmi, Trump lebih memilih merelokasi warga Palestina keluar dari Gaza.

    Perry meyakini Trump mungkin setuju agar warga Palestina tetap tinggal di Gaza dengan imbalan miliaran dolar untuk pembangunan kembali Gaza dan penyingkiran Hamas.

    Perry menambahkan bahwa pemerintahan sipil teknokrat dapat dibentuk di Gaza, yang terkait dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat bekerja sama dengan Mesir dan negara-negara Teluk.

    Apa pengaruh dunia Arab terhadap Trump?

    Dr Mubarak Al-Ati, seorang analis politik Saudi, meyakini bahwa keterlibatan AS akan mempertimbangkan kepentingan yang besar di kawasan tersebut, khususnya di Arab Saudi dan Mesir.

    Ia menambahkan bahwa hubungan pribadi antara para penguasa Mesir, AS, dan Arab Saudi akan memungkinkan mereka menemukan titik temu, khususnya kunjungan Trump mendatang ke Arab Saudi, yang akan membentuk hubungan Arab-Amerika di masa mendatang.

    Sementara Dr Hassan Mneimneh, analis politik dari Washington, meyakini jika Trump memangkas bantuan militer dan ekonomi ke Mesir dan Yordania sebagai tanggapan atas rencana Arab, negara-negara ini harus menanggapinya.

    Baca juga:

    Misalnya, Riyadh harus menghentikan investasinya di AS sehingga membuka pintu bagi keterlibatan ekonomi dengan China, Rusia, Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan.

    Al-Ati menyoroti bahwa tawaran normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, yang menarik bagi AS, sebenarnya merupakan taktik negosiasi Riyadh untuk mendorong terwujudnya negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967.

    Sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya mencatat bahwa sindiran Kairo baru-baru ini untuk membatalkan perjanjian damai Camp David dengan Israel, yang ditandatangani pada tahun 1979, juga bisa efektif melawan Washington jika Trump menolak rencana Arab apa pun di masa depan.

    Lihat juga Video Trump Mau Ambil Alih Gaza, Liga Arab: Siklus Baru Konflik Intens Arab-Israel

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Salahkan Zelensky karena Perang Ukraina Berlarut-larut

    Trump Salahkan Zelensky karena Perang Ukraina Berlarut-larut

    Washington DC –

    Setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan mitranya dari Kremlin, Presiden AS Donald Trump yakin bahwa kesepakatan damai dalam perang Ukraina dapat segera dicapai.

    Pembicaraan dengan negosiator Rusia berjalan “sangat baik,” tandasnya dalam konferensi pers di resor miliknya, Mar-a-Lago di Florida di bagian selatan Amerika Serikat: “Rusia ingin melakukan sesuatu.”

    Pada saat bersamaan, Trump menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas kelanjutan perang agresi yang diluncurkan oleh Rusia pada Februari 2022.

    Perwakilan Amerika Serikat dan Rusia sepakat pada hari Selasa (18/02) di sebuah pertemuan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, untuk mengadakan pembicaraan guna mengakhiri perang di Ukraina – tanpa melibatkan perwakilan Ukraina atau pendukungnya di Eropa.

    Sebagaimana diumumkan kedua belah pihak setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, disepakati bahwa pemerintah akan menunjuk negosiator untuk pembicaraan tersebut.

    Trump: Kepemimpinan Ukraina mengizinkan perang

    Di Mar-a-Lago, Trump menanggapi dengan nada mencemooh kritik dari Ukraina bahwa negara itu tidak diundang.

    “Saya mendengar hari ini: ‘Oh, kami tidak diundang’,” ejek tokoh Republikan itu – dan menambahkan: “Yah, Anda sudah berada di sini selama tiga tahun.”

    Perang seharusnya sudah berakhir sejak lama, demikian ia memperingatkan – dan menuduh Ukraina lalai: “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda seharusnya bisa membuat kesepakatan.” Disebutkannya, ada kepemimpinan di Kyiv yang “membiarkan perang yang seharusnya tidak pernah terjadi.”

    Mengacu pada Zelensky, Trump berkata: “Saya menyukainya secara pribadi, dia oke.” Namun ini bukan tentang simpati pribadi, imbuhnya, ini tentang “menyelesaikan pekerjaan.”

    Ukraina bergantung pada bantuan Barat untuk mempertahankan diri terhadap invasi Rusia. Di bawah pendahulu Trump, Joe Biden, AS adalah pendukung dan pemasok senjata terpenting negara itu. Karena adanya pergantian kekuasaan di Washington, warga Ukraina kini mengkhawatirkan perubahan drastis yang menguntungkan Rusia.

    Tak lama setelah menjabat, Trump secara pribadi menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk segera bertemu langsung dengannya.

    Di Mar-a-Lago, Presiden AS mengumumkan bahwa dia “mungkin” akan bertemu dengan Putin sebelum akhir bulan. Pimpinan di Moskow mengonfirmasi jadwal ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Anehnya, penyelidikan juga dilakukan di Kyiv

    Rabu (19/02) ini, Utusan Khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg tiba di Kyiv untuk pembicaraan penjajakan, satu hari lebih awal dari yang diharapkan. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk mendengarkan, dalam pernyataan publik pertamanya saat tiba di stasiun kereta api di ibu kota Ukraina.

    Laporannya kepada Presiden Trump seharusnya membantu Amerika Serikat menilai situasi dengan tepat. “Kami memahami perlunya jaminan keamanan,” katanya kepada kamera televisi.

    Menyusul komentar terbaru Trump yang menyalahkan Ukraina atas berlanjutnya perang, Kellogg, yang merupakan mantan jenderal, berusaha mengoreksi kesan tersebut.

    Trump ingin mengakhiri perang yang telah berjalan tiga tahun ini, kata Kellogg. “Dia memahami penderitaan manusia, dia memahami kerusakannya.”

    Macron dorong perundingan lebih lanjut

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan pada Selasa (18/02) malam bahwa Menteri Luar Negeri AS Rubio telah memberi tahu menteri luar negeri Eropa tentang pembicaraan di Riyadh.

    Kallas memperingatkan AS agar tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh Kremlin.

    “Rusia akan mencoba memecah belah kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap mereka,” Kallas memperingatkan. “Dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat, kita dapat mencapai perdamaian yang adil dan abadi – demi kepentingan Ukraina,” tegasnya.

    Sementara itu, hanya dua hari setelah pertemuan puncak krisis negara-negara Eropa mengenai perang di Ukraina yang sebagian besar tidak membuahkan hasil, pemerintah Prancis ingin menyerukan perundingan baru. Presiden Emmanuel Macron akan mengambil bagian dalam konferensi video informal dengan kepala negara dan pemerintahan lainnya di Paris, Istana lysee mengumumkan.

    Tujuannya adalah untuk menyatukan semua mitra yang berminat pada perdamaian dan keamanan di Ukraina dan Eropa. lysee awalnya tidak mengumumkan daftar peserta yang pasti.

    Pada hari Senin (17/02), tuan rumah Macron bergabung dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan perwakilan Uni Eropa, NATO, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, dan Denmark pada pertemuan puncak krisis di Paris.

    Pertemuan itu ditandai oleh ketidaksepakatan mengenai kemungkinan misi penjaga perdamaian di Ukraina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan kesediaannya untuk mengirim tentara ke sana jika diperlukan.

    Namun, Kanselir Scholz menyebut perdebatan mengenai hal ini tidak tepat dan prematur karena belum ada negosiasi mengenai perdamaian.

    Macron ingin kejelasan tentang peran AS pascaperang

    Menurut surat kabar “La Depche”, Macron mengatakan dalam sebuah wawancara dengan beberapa surat kabar regional bahwa Prancis tidak bersiap untuk mengirim pasukan ke wilayah Ukraina: “Kami memikirkan jaminan keamanan.”

    Pertanyaan mengenai kehadiran militer di Ukraina hanya akan muncul setelah gencatan senjata ditetapkan dan “untuk melindungi Ukraina secara permanen dari serangan baru,” kata Macron seperti dikutip oleh “Ouest France”.

    Untuk tujuan ini, pasukan terbatas dapat dikirim ke daerah yang bukan zona konflik aktif. Macron dilaporkan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sedang mereka pertimbangkan dengan Inggris.

    “Kita juga dapat memutuskan, dalam konteks negosiasi, mengenai misi penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Amerika Serikat sendiri tidak ingin mengirim tentara ke Ukraina untuk mengamankan gencatan senjata. Namun,Trump mengatakan dia mendukung pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa.

    “Saya setuju saja kalau mereka mau melakukan itu. Menurut saya itu tidak apa-apa.”

    Pada Rabu (19/02) pagi, diumumkan di Brussels, Belgia, bahwa negara-negara Uni Eropa telah menyetujui paket sanksi baru terhadap Rusia karena perang agresi yang sedang berlangsung terhadap Ukraina.

    Kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada ulang tahun ketiga invasi Rusia ke Ukraina,Senin depan, Presidensi Dewan Uni Eropa Polandia mengumumkannya menyusul keputusan di Komite Perwakilan Tetap Negara-negara Anggota di Brussels.

    Kendati ada perundingan dengan AS, kepemimpinan di Moskow tampaknya terus melanjutkan rencana penghancurannya tanpa henti untuk saat ini.

    Presiden Ukraina Zelensky mengatakan Rusia telah merusak infrastruktur energi di wilayah selatan Odessa. Ini berarti 160.000 penduduk tidak akan memiliki pemanas atau listrik.

    ap/yf (dpa, rtr, afp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Harga Minyak Dunia Dekati Level Tertinggi dalam Sepekan – Page 3

    Harga Minyak Dunia Dekati Level Tertinggi dalam Sepekan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak bertahan mendekati level tertinggi dalam sepekan pada hari Rabu karena kekhawatiran tentang gangguan pasokan di Rusia dan AS.

    Sementara itu, pasar menunggu kejelasan tentang sanksi karena Washington berusaha menengahi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Dikutip dari CNBC, kamis (20/2/2025), harga minyak Futures Brent naik 20 sen, atau 0,3%, menjadi USD 76,04 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 40 sen, atau 0,6%, menjadi USD 72,25.

    Ini adalah penutupan tertinggi untuk kedua tolok ukur minyak mentah sejak 11 Februari.

    Pasar sedang mencoba untuk memutuskan tiga faktor pendorong bullish: Rusia, Iran, dan OPEC, kata ahli strategi komoditas BNP Paribas, Aldo Spanjer. Orang-orang mencoba memahami dampak dari sanksi yang diumumkan dan yang sebenarnya.

    Rusia mengatakan aliran minyak Konsorsium Pipa Kaspia (CPC), jalur utama ekspor minyak mentah dari Kazakhstan, berkurang 30-40% pada hari Selasa setelah serangan drone Ukraina di stasiun pemompaan. Pemotongan 30% akan setara dengan hilangnya pasokan pasar sebesar 380.000 barel per hari (bpd), menurut perhitungan Reuters.

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan bahwa serangan CPC mungkin telah dikoordinasikan dengan sekutu Barat Ukraina.

    Pasokan Minyak AS

    Di AS, cuaca dingin mengancam pasokan minyak mentah, dengan Otoritas Pipa Dakota Utara memperkirakan produksi di negara bagian tersebut akan menurun hingga 150.000 bpd.

    Tingkat psikologis penting USD 70 (untuk harga minyak) tampaknya bertahan kuat, dibantu oleh serangan drone Ukraina pada stasiun pemompaan minyak Rusia dan ketakutan bahwa cuaca dingin di AS dapat mengurangi pasokan, kata analis pasar IG Tony Sycamore.

     

  • Zelensky Ngambek Tak Diajak AS-Rusia soal Perang Ukraina

    Zelensky Ngambek Tak Diajak AS-Rusia soal Perang Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merajuk karena tak diajak Amerika Serikat dan Rusia berunding soal upaya mengakhiri perang Ukraina. Zelensky pun mengkritisi pertemuan antara pejabat AS dan Rusia di Arab Sauda tanpa partisipasi Ukraina.

    Dirangkum detikcom, Rabu (19/2/2025), kekecewaan Zelensky bermula ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan pejabat Rusia di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2). Usai pertemuan, Rubio menyatakan bahwa pihaknya ingin mencapai solusi yang “adil” dan “berkelanjutan” untuk perang Ukraina.

    Dalam sambutannya kepada wartawan Rubio mengatakan bahwa “tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik ini dengan cara yang adil, langgeng, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat,” ujarnya.

    Sementara, juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kedua diplomat tinggi telah sepakat untuk “menunjuk tim tingkat tinggi masing-masing untuk mulai bekerja pada jalur untuk mengakhiri konflik di Ukraina sesegera mungkin”.

    Rubio mengatakan bahwa negara-negara Eropa harus terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang, dan bahwa “peluang luar biasa ada untuk bermitra” dengan Rusia.

    “Kunci untuk membukanya adalah mengakhiri konflik ini,” katanya.

    Zelensky pun bereaksi keras atas pertemuan AS dan Rusia. Zelensky menegaskan setiap pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri perang harus “adil” dan melibatkan negara-negara Eropa, termasuk Turki.

    Pembicaraan “sedang berlangsung antara perwakilan Rusia dan perwakilan Amerika Serikat. Tentang Ukraina–tentang Ukraina lagi–dan tanpa Ukraina,” kata Zelensky selama kunjungan resmi ke Turki seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025).

    “Ukraina, Eropa dalam arti luas–dan ini termasuk Uni Eropa, Turki, dan Inggris–harus dilibatkan dalam percakapan dan pengembangan jaminan keamanan yang diperlukan dengan Amerika mengenai nasib bagian dunia kita,” kata Zelensky saat konferensi pers dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan selama kunjungan ke Ankara.

    Zelensky Batalkan Perjalanan ke Arab Saudi

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ankara. Pertemuan terjadi saat Kyiv berupaya memperkuat posisinya dalam menanggapi perundingan Amerika Serikat (AS)-Rusia. Foto: (AFP/HANDOUT)

    Zelensky bahkan menunda rencana kunjungannya ke Arab Saudi, lantaran Kyiv tak dilibatkan dalam pertemuan AS dan Rusia di Riyadh, pekan ini.

    Zelensky yang saat ini sedang berkunjung ke Turki, seperti dilansir Reuters, Rabu (19/2/2025), mengumumkan sendiri penundaan kunjungannya ke Saudi. Awalnya dia dijadwalkan berkunjung ke Riyadh pada Rabu (19/2) waktu setempat.

    Diumumkan Zelensky bahwa kunjungannya ke Saudi ditunda hingga 10 Maret mendatang. Dia mengaku tidak ingin ada “kebetulan-kebetulan apa pun”.

    Menurut dua sumber yang memahami situasi terkini, penundaan kunjungan itu diambil Zelensky agar tidak memberikan “legitimasi” terhadap pertemuan pejabat Washington-Moskow yang digelar di Riyadh pada Selasa (18/2) waktu setempat.

    “(Ukraina) Tidak ingin memberikan legitimasi apa pun terhadap hal apa pun yang terjadi di Riyadh,” ungkap salah satu sumber itu saat berbicara kepada Reuters.

    Zelensky mengatakan di Ankara bahwa dirinya tidak diundang ke pertemuan di Riyadh pada Selasa (18/2) antara delegasi pejabat tinggi AS dan Rusia, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) kedua negara.

    Washington dan Moskow mengatakan setelah pembicaraan itu bahwa mereka sepakat untuk terus melanjutkan upaya dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Kami tidak ingin siapa pun memutuskan apa pun di belakang kami… Tidak ada keputusan yang dapat dibuat tanpa Ukraina mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina,” tegas Zelensky dalam pernyataannya.

    Trump Kecewa Zelensky Ngeluh

    Presiden AS Donald Trump. Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images

    Presiden AS Donald Trump justru menyalahkan Zelensky atas invansi Rusia. Trump bahkan mengatakan dia lebih yakin kesepakatan mengakhiri perang akan terjadi setelah perundingan AS dengan Rusia.

    Dilansir AFP, Rabu (19/2/2025), Trump menekan Zelensky untuk mengadakan pemilu-yang sejalan dengan salah satu tuntutan utama Moskow-, Trump juga mengecam Zelensky karena mengeluh tidak dilibatkan dalam perundingan AS-Rusia di Arab Saudi.

    Trump juga menyarankan agar Zelensky bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum bulan ini berakhir ketika Washington merombak sikapnya terhadap Rusia.

    “Saya sangat kecewa, saya dengar mereka kesal karena tidak mendapatkan kursi (dalam perundingan AS-Rusia),” kata Trump kepada wartawan di Florida ketika ditanya tentang reaksi Ukraina.

    “Hari ini saya mendengar, ‘oh, kami tidak diundang’. Nah, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun… Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa saja membuat kesepakatan,” katanya.

    Zelensky sebelumnya mengkritik perundingan AS-Rusia karena tidak menyertakan Kyiv, dengan mengatakan upaya untuk mengakhiri perang harus “adil” dan melibatkan negara-negara Eropa, sambil menunda perjalanannya ke Arab Saudi. Pernyataan Zelensky ini lah yang diduga membuat Trump marah hingga kemudian dia menyerang Zelensky.

    Ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan mendukung tuntutan Rusia yang ingin memaksa Zelensky mengadakan pemilu baru sebagai bagian dari kesepakatan, Trump tidak menjawab tegas, namun dia mengkritik Ukraina.

    “Mereka menginginkan kursi di meja perundingan, tapi bisa dibilang… bukankah rakyat Ukraina punya hak untuk bersuara? Sudah lama sejak kita mengadakan pemilu,” kata Trump.

    “Itu bukan hal yang berasal dari Rusia, itu berasal dari saya, dari negara lain,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu