kab/kota: Washington

  • Kakek Umur 75 Tahun Lolos dari Takdir kena Alzheimer, Dokter Terheran-heran

    Kakek Umur 75 Tahun Lolos dari Takdir kena Alzheimer, Dokter Terheran-heran

    Jakarta

    Seorang kakek berusia 75 tahun berhasil lolos dari takdirnya, tidak terindikasi mengidap Alzheimer di usia tua.

    Doug Whitney (75) adalah satu dari tiga orang yang diketahui berhasil lolos dari takdir genetikanya, terhindar dari bentuk penyakit Alzheimer langka yang disebut dominantly inherited Alzheimer’s disease (DIAD) atau penyakit Alzheimer yang diwariskan secara dominan.

    Penyakit genetik itu membuat seseorang akan mengalami tanda-tanda Alzheimer setidaknya di usia 35 tahun dan 55 tahun. Namun secara mengejutkan, Whitney tidak mengalami tanda-tanda penurunan kognitif secara signifikan.

    “Ketika ia datang ke Washington University Medicine untuk pertama kalinya, bersama sepupunya, ia sudah 10 tahun melewati usia awal penyakit bagi keluarganya,” kata Jorge Llibre-Guerra, MD, asisten profesor neurologi dan salah satu penulis pertama penelitian tersebut.

    Anggota keluarga Whitney dengan varian genetik yang sama biasanya menunjukkan tanda-tanda awal Alzheimer sekitar usia 50 tahun. Karena Whitney tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan kognitif, dokter dan peneliti WashU Medicine awalnya berasumsi bahwa ia bukan pembawa varian genetik dalam gen presenilin 2 (PSEN2) yang menyebabkan Alzheimer dini bagi setiap anggota keluarganya yang mewarisi mutasi genetik tersebut.

    “Sungguh mengejutkan mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah pembawa mutasi. Pada saat itu, ia mendapat gelar lolos dari DIAN, karena ia benar-benar mampu lolos dari perjalanan penyakit yang diperkirakan,” sebut Llibre-Guerra.

    Apa pun faktornya, Whitney bersyukur memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pencarian pengobatan yang efektif untuk penyakit yang telah menghantui kerabatnya selama beberapa generasi.

    “Keluarga saya telah hancur karena penyakit ini sejak awal tahun 1900-an, dan mungkin sudah ada sejak lama,” kata Whitney.

    “Sangat penting bagi saya untuk mencari tahu ini. Ibu saya memiliki 13 saudara laki-laki dan perempuan, dan 10 di antaranya meninggal sebelum berusia 60 tahun. Penyakit ini seperti wabah,” sambungnya.

    (kna/kna)

  • Efisiensi Anggaran, Trump Pecat 5400 Karyawan Pentagon dan Pindahkan 1500 Staf FBI dari Washington – Halaman all

    Efisiensi Anggaran, Trump Pecat 5400 Karyawan Pentagon dan Pindahkan 1500 Staf FBI dari Washington – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemangkasan anggaran secara besar-besaran terus dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Elon Musk selaku pimpinan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Departemen Pertahanan AS yang akrab dinamai Pentagon pun tak luput dari sasaran efisiensi pemerintahan Trump.

    Hal ini terjadi setelah pada Jumat waktu setempat (21/2/2025) di mana Pentagon mengumumkan pemberhentian 5400 karyawan mereka sebagai bagian dari efisiensi anggaran tersebut.

    Pemutusan hubungan kerja yang dijadwalkan berlangsung minggu depan tersebut merupakan bagian dari rencana pemangkasan jumlah pekerja federal di Kementerian Pertahanan yang diprediksi akan terus dilakukan hingga mencapai angka 50.000 orang. 

    Dikutip dari Reuters, hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pejabat tinggi Pentagon, Darin Selnick.

    Selnick bahkan menyatakan bahwa Pentagon akan memberlakukan moratorium perekrutan dan bisa mengurangi tenaga kerja sipilnya sebesar 5 persen hingga 8 persen, atau sekitar 950.000 orang.

    Perombakan besar-besaran tak hanya terjadi Pentagon, Biro Investigasi Federal (FBI) juga mengalami dampak efisiensi biaya di pemerintahan Trump.

    Hal ini terjadi karena pada saat yang hampir bersamaan pada Jumat, FBI memerintahkan 1.500 staf untuk dipindahkan dari markas besarnya di Washington ke kantor-kantor mereka di penjuru daerah AS.

    Adapun para pegawai FBI tersebut akan ditempatkan di seluruh penjuru AS, menurut dua sumber dari Reuters.

    Kebijakan ini menuai sorotan mengingat angka tersebut setara dengan satu dari empat pegawai FBI yang saat ini bekerja di Washington, menurut data pemerintah.

    Perombakan ini adalah bagian terbaru dari strategi efisiensi besar-besaran yang dipimpin oleh Trump dan Elon Musk.

    Melalui masukan dari DOGE, Musk bahkan telah memecat lebih dari 20.000 pekerja federal di AS.

    Musk juga dan membongkar program-program di seluruh pemerintah AS, mulai dari Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) hingga sejumlah lembaga pengawasan keuangan.

    Tantangan hukum terhadap kebijakan ini masih terus mendapatkan respons yang beragam dari pihak legislatif hingga yudikatif sejauh ini.

    Sejumlah hakim federal menolak untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Trump, namun ada pula yang memberikan lampu hijau.

    Satu respons yang menjadi sorotan adalah langkah Mahkamah Agung AS yang memblokir Trump untuk segera memecat pejabat kepala Kantor Penasihat Khusus yang merupakan sebuah lembaga pengawas independen.

    Dalam beberapa kasus, kebijakan Trump yang dinilai terburu-buru ini juga menuai sorotan karena beberapa blunder administrasi yang kemudian terjadi.

    Hal ini terlihat dalam langkah Trump yang merekrut kembali beberapa pekerja yang telah dipecat, termasuk mereka yang mengawasi keselamatan nuklir dan respons terhadap flu burung.

    Blunder tersebut begitu kentara terlihat di kebijakan Trump menyangkut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC).

    Pihak CDC menyatakan bahwa mereka akan memanggil kembali pekerja yang sebelumnya dipecat, yang bertugas mengawasi rencana kesehatan bagi 137.000 orang yang jatuh sakit akibat paparan racun setelah serangan pembajakan pada 11 September 2001.

    CDC juga menyatakan akan memulihkan dua kontrak penelitian yang dibatalkan untuk menyelidiki tingkat kanker di kalangan petugas darurat, setelah mendapat kritik dari anggota Kongres baik Demokrat maupun Republik.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Petaka Trump Menggila, Pentagon PHK Besar-besaran 5.400 Orang Dipecat

    Petaka Trump Menggila, Pentagon PHK Besar-besaran 5.400 Orang Dipecat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pentagon turut menjadi korban efisiensi yang dilakukan pemerintahan Donald Trump. Pada Jumat (21/2) waktu setempat, markas besar Departemen Pertahanan AS mengumumkan pemangkasan 5.400 pekerjaan.

    Pengumuman itu dilakukan sehari setelah beberapa anggota parlemen Partai Republik dihujat para pemilih yang marah dengan upaya pemangkasan tenaga kerja federal besar-besaran oleh pemerintah.

    Pemangkasan terhadap karyawan Pentagon akan dilakukan minggu depan. Secara total, diprediksi akan ada 50.000 pekerjaan di Departemen Pertahanan AS yang diantisipasi akan dipangkas.

    Selain itu, salah satu pejabat tinggi, Darin Selnick, mengatakan Pentagon akan menerapkan pembekuan perekrutan dan pada akhirnya dapat mengurangi 5-8% dari 950.000 tenaga kerja sipil.

    Pemangkasan ini merupakan yang terbaru dalam perombakan cepat yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk. Trump secara khusus menunjuk Musk untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang ditugaskan memangkas anggaran federal.

    Musk dan timnya telah memberhentikan lebih dari 20.000 pekerja dan membatalkan program-program di seluruh pemerintahan AS. Di antaranya bantuan luar negeri hingga pengawasan keuangan.

    Tantangan hukum sejauh ini memberikan hasil yang beragam, karena hakim federal menolak menghentikan PHK. Seorang hakim federal pada Jumat (21/2) ini membuka jalan bagi Trump untuk merumahkan lebih dari 2.000 pekerja di Badan Pembangunan Internasional AS.

    Namun, Mahkamah Agung AS menghalangi Trump untuk segera memecat kepala Kantor Penasihat Khusus, sebuah badan pengawas independen.

    Pada pekan ini, Biro Investigasi Federal (FBI) juga memerintahkan 1.500 staf untuk dipindahkan dari kantor pusatnya di Washington ke kantor-kantor di seluruh negeri, menurut dua sumber.

    Dalam beberapa kasus, pemerintahan Trump berupaya untuk mempekerjakan kembali orang-orang yang dipecat, termasuk para pekerja yang mengawasi keselamatan nuklir dan respons terhadap flu burung.

    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan akan menarik kembali pekerja yang sebelumnya dipecat dan mengawasi rencana kesehatan untuk 137.000 orang yang sakit karena paparan racun setelah serangan pembajakan 11 September 2001.

    CDC juga mengatakan akan memulihkan dua kontrak penelitian yang telah dibatalkan untuk menyelidiki tingkat kanker di kalangan pekerja tanggap darurat setelah mendapat kritik dari Partai Demokrat dan Republik di Kongres.

    Menurut survei Reuters, mayoritas warga AS khawatir pemangkasan yang dilakukan Musk atas perintah Trump akan menyebabkan terganggunya layanan pemerintah untuk masyarakat.

    (fab/fab)

  • Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin harus “bersatu” untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Moskow dan Kyiv.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/2/2025), komentar Trump ini menandai perubahan dari sebelumnya saat dia mengkritik Zelensky sebagai “diktator.” Trump sebelumnya mengkritik Zelensky setelah presiden Ukraina itu mengeluh bahwa negaranya — yang diinvasi Rusia pada tahun 2022 — tak diikutsertakan dalam pembicaraan antara pejabat AS dan Rusia.

    “Presiden Putin dan Presiden Zelensky harus bersatu. Karena Anda tahu? Kita ingin menghentikan pembunuhan jutaan orang,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (21/2) waktu setempat.

    Trump juga mengatakan Kyiv “diharapkan dalam waktu yang cukup singkat” akan menandatangani kesepakatan yang memberikan Washington akses istimewa ke cadangan mineral Ukraina.

    “Mereka sangat berani, dalam segala hal yang dapat Anda bayangkan. Namun, kita menghabiskan harta kita di suatu negara yang sangat, sangat jauh,” kata Trump tentang Ukraina.

    Trump ingin Ukraina memberi perusahaan-perusahaan AS akses ke sumber daya alamnya yang melimpah sebagai kompensasi atas puluhan miliar dolar bantuan yang diberikan selama era pendahulunya, Joe Biden.

    Sebagai imbalannya, Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat untuk menandatangani hak-hak yang berharga tersebut.

    Zelensky — yang menolak perjanjian tersebut — mengatakan pada hari Jumat bahwa ia mengharapkan “hasil yang adil.”

    Sebelumnya, Trump minggu ini menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan” dan secara keliru menyalahkan Ukraina karena memulai perang.

    “Saya telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Putin, dan saya tidak melakukan pembicaraan yang begitu baik dengan Ukraina. Mereka tidak memiliki kartu apa pun,” kata Trump di Gedung Putih.

    Seruannya agar Zelensky dan Putin bekerja sama tersebut muncul meskipun ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News, bahwa tidak “sangat penting” bagi Zelensky untuk terlibat dalam pembicaraan AS-Rusia.

    Trump pun kembali menolak untuk menyalahkan Rusia atas invasi Februari 2022, dengan mengatakan bahwa Putin memang “menyerang tetapi mereka seharusnya tidak membiarkannya menyerang.”

    Sementara itu, dengan Eropa yang terguncang oleh sikap baru AS terhadap konflik tersebut, Ukraina mendapat dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    “Kami tidak akan meninggalkan Ukraina sendirian dan memutuskan hal-hal di luar sepengetahuan mereka,” katanya pada hari Jumat (21/2) di acara kampanye besar terakhirnya sebelum pemilihan umum akhir pekan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS. 

    Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain. 

    AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.

    Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.

    Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.

    Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.

    Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

  • Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski begitu, mulai ada tanda-tanda kelemahan dari Kyiv, khususnya setelah penyokong nomor satunya, Amerika Serikat (AS), mengambil langkah untuk menghentikan intervensinya dalam perang itu.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025):

    1. Zelensky Tipu Trump?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menipu Presiden AS Donald Trump. Hal ini terkait dengan potensi mineral yang ada di Ukraina, yang sempat dijadikan bahan jaminan Kyiv untuk membayar senjata yang diberikan Washington untuk perangnya dengan Rusia.

    Mengutip Russia Today, Zelensky mengklaim bahwa Ukraina memiliki deposit titanium terbesar di Eropa, sementara Perdana Menteri Denis Shmigal menulis dalam sebuah opini untuk Politico bahwa lapisan tanah bawah negara itu mengandung “22 dari 30 mineral yang terdaftar sebagai penting bagi Uni Eropa.

    Namun hal ini tidaklah benar menurut anggota Verkhovna Rada Ukraina, Artyom Dmitruk. Ia menjelaskan bahwa taktik Zelensky itu menipu.

    “Ini adalah masalah di mana Zelensky sekali lagi membodohi seluruh dunia, dan, lebih khusus lagi, Donald Trump dan timnya,” kata Dmitruk.

    “Pertama, semua sumber daya ini, mineral tanah jarang, saat ini terletak di wilayah dengan pertempuran aktif. Kedua, tidak seorang pun dapat mengatakan berapa harga untuk mengekstraksi sumber daya ini,” imbuhnya.

    “Jika sumber daya berharga ini dapat ditambang dengan mudah dan dalam skala besar seperti yang dijanjikan Zelensky, dan jika itu menguntungkan, perusahaan-perusahaan di Ukraina pasti sudah mulai melakukannya sejak lama. Itu adalah kebohongan lain, lelucon lain yang coba dieksploitasi Zelensky.”

    2. Trump Bekukan Senjata ke Ukraina

    AS telah menghentikan penjualan senjata ke Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh anggota parlemen senior Roman Kostenko, yang menjabat sebagai sekretaris Komite Pertahanan Verkhovnaya Rada.

    Washington telah menjadi sumber bantuan militer terbesar bagi Ukraina sejak meningkatnya konflik dengan Rusia pada awal tahun 2022, termasuk melalui pengiriman senjata dan peralatan serta dukungan finansial. Sebagian dari bantuan finansial tersebut telah digunakan untuk membayar produsen senjata AS untuk mendapatkan senjata baru bagi tentara Ukraina atau mengganti senjata lama yang sebelumnya disediakan.

    “Menurut informasi saya, senjata yang akan dijual telah dihentikan. Perusahaan-perusahaan yang siap mentransfer senjata ini sekarang menunggu karena belum ada keputusan (dari Washington),” kata jurnalis Natalia Moseychuk.

    Ia mengklaim bahwa penangguhan tersebut terkait dengan pemulihan hubungan yang sedang berkembang antara Washington dan Moskow, yang mengadakan negosiasi langsung pertama mereka di tingkat senior dalam tiga tahun di Arab Saudi minggu ini. Menurut Kostenko, fakta bahwa Ukraina tidak diundang ke pembicaraan tersebut telah memicu ketidakpastian di antara produsen senjata AS tentang pengiriman ke Kyiv.

    3. Potensi Perdamaian

    Gencatan senjata di Ukraina dapat dicapai tahun ini meskipun posisi kedua belah pihak ‘sangat bertentangan’. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama (HUR) Ukraina, Kirill Budanov.

    Dalam pernyataannya, Budanov menyebut potensi itu sangat terbuka. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat mengingat satu pun konflik di mana pengerahan pasukan penjaga perdamaian, seperti yang sebelumnya diusulkan Inggris, terbukti efektif.

    “Ini adalah situasi yang paradoks: meskipun posisi awal kedua belah pihak sangat bertentangan, saya percaya bahwa kita akan mencapai gencatan senjata tahun ini. Berapa lama itu akan berlangsung dan seberapa efektif itu adalah pertanyaan lain,” kata Budanov kepada kantor berita Hromadske pada hari Kamis.

    Bulan lalu, laporan media menyebutkan bahwa Budanov mengatakan dalam sebuah rapat tertutup di parlemen bahwa Ukraina mungkin tidak akan bertahan kecuali perundingan dengan Rusia dimulai pada musim panas ini. HUR telah membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan yang dituduhkan itu salah dan diambil di luar konteks.

    Menurut Budanov, tidak ada kerangka kerja, selain keanggotaan NATO, yang dapat dianggap sebagai jaminan keamanan sejati bagi Ukraina. Menurutnya, semua pilihan lain harus dianggap hanya sebagai “komitmen untuk mendukung”.

    4. Putin Mesra dengan Trump soal Ukraina

    Kremlin menawarkan dukungan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertikaiannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia menuduh presiden Ukraina itu melontarkan pernyataan yang “tidak dapat diterima” tentang para pemimpin dunia.

    “Retorika Zelensky dan banyak perwakilan rezim Kyiv masih jauh dari kata memuaskan. Fakta bahwa peringkat Zelensky menurun adalah tren yang sangat jelas,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

    Kembalinya Trump ke kursi kepresidenan telah mulai menghangatkan hubungan AS-Rusia yang sedang sekarat, yang jatuh ke titik terendah sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 di bawah Joe Biden, pendahulu Trump, karena perang Moskow di Ukraina.

    Sebaliknya, hubungan Kyiv dengan Washington, yang penting untuk pertahanan medan perangnya melawan Rusia, telah mulai retak di bawah Trump. Ketegangan muncul pada potensi kesepakatan AS untuk mengeksploitasi sumber daya alam Ukraina dan atas keputusan AS untuk mengadakan pembicaraan dua arah dengan Rusia tentang Ukraina tanpa Kyiv.

    Zelensky pada hari Rabu menuduh Trump hidup dalam “gelembung disinformasi” setelah Trump menyebutnya “seorang diktator” dan menepis klaim Trump bahwa peringkat popularitasnya hanya 4% sebagai pernyataan yang salah. Kremlin pun mendukung Trump.

    Peskov mengatakan dia tidak ingin membahas detail angka ketika membahas popularitas Zelensky, yang menurut jajak pendapat diUkraina menunjukkan di atas 50%. Ia menuduh Ukraina menghabiskan uang pembayar pajak asing dengan cara yang tidak terkendali dan menolak upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang dihabiskan di masa lalu.

    “Sering kali perwakilan rezim Ukraina, terutama dalam beberapa bulan terakhir, membiarkan diri mereka mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima tentang kepala negara lain,” kata Peskov, tanpa memberikan contoh.

    “Kami melihat ada perbedaan tertentu antara Washington dan Kyiv,” imbuhnya. 

    5. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS “telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina,” mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    6. AS Tolak Resolusi PBB 

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini menjadi sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya. Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas, tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    7. Good Bye Zelensky?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan kalah dari mantan panglima tertingginya, Valery Zaluzhny, dengan selisih suara yang besar jika pemilihan umum diadakan di Ukraina hari ini. Hal ini terungkap dari jajak pendapat yang dilakukan The Economist.

    “Banyak orang Ukraina jelas frustrasi dengan pemimpin perang mereka,” tulis laman itu.

    “Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, Zelensky akan kalah dalam pemilihan umum mendatang sebesar 30% hingga 65% dari Valery Zaluzhny, jika mantan komandan tersebut mencalonkan diri untuk jabatan. Zaluzhny saat ini menjabat sebagai duta besar Ukraina untuk Inggris,” lapor media itu dikutip RT.

    The Economist lebih lanjut mengklaim bahwa, sangat kontras dengan popularitas 90% yang konon dinikmatinya selama hari-hari awal konflik pada tahun 2022, peringkat kepercayaan Zelensky mencapai titik terendah sebesar 52% bulan lalu.

    Pada hari Kamis, media Ukraina Strana UA, yang dianggap beroposisi terhadap pemerintah, mengutip survei terbaru yang dilakukan oleh Socis yang menunjukkan bahwa hanya 15,9% yang akan memilih Zelensky. Sementara Zaluzhny memperoleh dukungan dari 27,2% responden.

    (sef/sef)

  • 5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan sejumlah kebijakan baru terhadap sejumlah negara dunia. Hal ini merupakan langkahnya untuk menstabilkan neraca perdagangan dan memperbaiki keuangan Negeri Paman Sam.

    Sejumlah langkah pun telah diambil oleh Trump. Berikut perkembangan terbarunya dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Trump Siapkan Rencana untuk Asia

    Pemerintahan Trump dilaporkan tengah membangun rencana baru untuk Asia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan gas di negara-negara benua terbesar di dunia itu.

    Mengutip Reuters, rencana ini terkuak saat Trump menggelar makan siang dengan mitranya dari Jepang, Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba, bulan ini. Dalam acara tersebut, Ishiba disebutkan berbicara terkait proposal pembukaan ladang gas di Alaska untuk dikirimkan ke sekutu AS di Asia.

    “Trump dan raja energinya, Doug Burgum, membingkai usaha tersebut sebagai cara bagi Jepang untuk mengganti pengiriman energi Timur Tengah dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangannya dengan AS,” ujar dua pejabat yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tertutup tersebut.

    “Ishiba, yang ingin memastikan pertemuan pertama yang positif dan mencegah tarif AS yang merusak, menyampaikan nada optimis tentang proyek LNG Alaska. Ia memberi tahu Trump dan Burgum bahwa ia berharap Jepang dapat berpartisipasi dalam proyek senilai US$ 44 miliar (Rp 717 triliun) tersebut,” jelasnya.

    Trump berulang kali menyebutkan proyek tersebut dalam pernyataan publiknya setelah makan siang. Ishiba tidak menyebutkannya, dan tidak ada referensi tentangnya dalam pembacaan resmi pembicaraan tersebut.

    Wawancara Reuters dengan lebih dari selusin orang, termasuk pejabat AS dan Asia saat ini dan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump bergerak untuk mengubah hubungan ekonomi dengan Asia Timur. Ia akan mengikat sekutu regional itu melalui peningkatan investasi dalam bahan bakar fosil Amerika, khususnya LNG.

    Reuters menemukan bahwa promosi penjualan AS berupaya untuk memanfaatkan kekhawatiran di ibu kota Asia tentang tarif dan keamanan jalur laut yang membawa impor energi mereka. Rincian pertukaran di balik layar dan hal-hal spesifik tentang pendekatan AS belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Sementara proposal LNG Alaska menghadapi kendala biaya dan logistik, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan negara-negara lain menerima gagasan untuk meningkatkan impor gas AS secara lebih luas. Ini ditanggapi sebagai langkah memperkuat ekonomi AS dan melemahkan pengaruh China dan Rusia.

    Keterlibatan Jepang dalam strategi Trump yang sedang berkembang akan sangat penting. Jepang adalah pembeli LNG nomor 2 di dunia, investor utama dalam infrast

    Sruktur energi, dan pusat perdagangan dengan kelebihan pasokan LNG yang dapat membantu membuka pasar baru bagi gas AS di Asia Tenggara.

    “AS memproduksi beberapa LNG terbersih di dunia dan kami yakin Jepang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membeli minyak dan gas Amerika yang melimpah,” kata Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes.

    2. Negara Muslim Ini Jadi Korban Baru Trump

    Keputusan Trump untuk menerapkan embargo pada lembaga bantuan Washington, USAID, telah memicu dampak bagi sejumlah negara dunia yang bergantung dari donornya. Salah satunya adalah Pakistan, yang menggunakan dana dari lembaga itu untuk menangkal perubahan iklim.

    Mengutip AFP, pada tahun 2012, USAID berkomitmen memberikan hibah sebesar US$ 66 juta (Rp 1 triliun) untuk meningkatkan layanan kota Sind. Ini termasuk renovasi utama pabrik pemompaan dan pemurnian air dari kanal sejauh 22 kilometer (14 mil).

    Namun, lembaga nirlaba Pakistan yang bekerja sama dengan USAID, HANDS, mengatakan embargo bantuan Trump telah memblokir US$ 1,5 juta (Rp 24 miliar) yang dialokasikan untuk membuat skema tersebut layak dalam jangka panjang. Ini kemudian membahayakan proyek tersebut ‘dalam beberapa bulan’ ke depan.

    Proyek tersebut sebenarnya ditargetkan menyalurkan 1,5 juta galon (5,7 juta liter) setiap hari dan melayani sekitar 350.000 orang di Jacobabad, kota tempat kemiskinan yang parah merupakan hal yang biasa. Penghentian bantuan ini pun telah menimbulkan keresahan di antara warga kota itu

    “Ini telah mengubah hidup kami. Jika pasokan air terputus, akan sangat sulit bagi kami. Bertahan hidup akan menjadi tantangan, karena air adalah hal terpenting bagi kehidupan,” tandas warga wilayah Jacobabad bernama Tufail Ahmed.

    Tak hanya Tufail, aktivis sosial lokal berusia 47 tahun bernama Abdul Ghani memohon agar pekerjaan lembaga tersebut dilanjutkan. Pasalnya, jika pasokan dihentikan, masyarakat akan sangat terpengaruh.

    “Kemiskinan tersebar luas di sini dan kami tidak mampu mencari alternatif,” kata Ghani

    HANDS mengatakan bahwa mereka menemukan pembekuan bantuan asing selama 90 hari oleh Trump melalui laporan media tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini pun membuat operasional lembaga itu terganggu.

    Layanan tersebut kemungkinan akan berhenti berfungsi dalam beberapa bulan ke depan. CEO HANDS Shaikh Tanveer Ahmed menyebutkan proyek tersebut akan menjadi kegagalan total kecuali jika ada penyandang dana lain yang turun tangan.

    “Karena semuanya ditangguhkan, kami harus menarik staf kami dan kami harus menarik semua layanan untuk proyek air ini. Empat puluh tujuh staf, termasuk para ahli yang mengelola pemurnian air dan melayani infrastruktur, telah dipulangkan,” kata Ahmed, kepada AFP.

    3. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina”. Ini mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    4. Melunak ke Rusia

    AS diketahui mulai mengambil langkah lunak kepada Rusia. Hal ini terjadi setelah pertemuan delegasi Washington dan Moskow di Arab Saudi, Selasa lalu.

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak. Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan belum sampai ke arah sana.

    5. Trump Tolak Dukung Resolusi PBB soal Kedaulatan Ukraina

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya.

    Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan “saat ini, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut”.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    (sef/sef)

  • Filipina Gerebek Sindikat Penipuan Online, Ratusan Orang Ditangkap – Halaman all

    Filipina Gerebek Sindikat Penipuan Online, Ratusan Orang Ditangkap – Halaman all

    Polisi Filipina menangkap lebih dari 450 orang dalam penggerebekan terhadap operator game lepas pantai yang diduga dijalankan oleh warga Cina di Manila, demikian pernyataan Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir negara itu.

    Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa lokasi di daerah pinggiran kota tersebut beroperasi sebagai pusat penipuan, menargetkan korban di Cina dan India melalui skema taruhan olahraga serta investasi, kata komisi tersebut setelah penggerebekan pada hari Kamis (20/02), yang menyebabkan 137 warga negara Cina ditahan.

    “Kami menangkap sekitar lima bos asal Cina,” kata Kepala Komisi Gilberto Cruz kepada AFP pada hari Jumat (21/02), seraya menambahkan bahwa mereka bisa menghadapi dakwaan perdagangan manusia.

    Operator game online Filipina (POGO), yang dilarang oleh Presiden Ferdinand Marcos tahun lalu, diduga digunakan sebagai kedok oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk perdagangan manusia, pencucian uang, penipuan online, penculikan, hingga pembunuhan.

    “Penggerebekan ini membuktikan bahwa mantan pekerja POGO masih mencoba melanjutkan aktivitas penipuan mereka meskipun telah dilarang,” kata Cruz.

    Dia sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 21.000 warga negara Cina masih mengoperasikan operasi penipuan berskala kecil di negara itu sejak larangan POGO diberlakukan.

    Tren penipuan merebak

    Kekhawatiran internasional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir terkait operasi penipuan serupa di negara-negara Asia lainnya, yang sering kali melibatkan korban perdagangan manusia yang diperdaya atau dipaksa untuk mempromosikan investasi mata uang kripto palsu dan penipuan lainnya.

    Presiden Marcos telah menjadikan POGO sebagai salah satu isu utama dalam kampanyenya menjelang pemilu sela pada Mei mendatang, dengan menyoroti dugaan toleransi pendahulunya, Rodrigo Duterte, terhadap situs-situs ini sebagai bukti hubungan yang terlalu dekat dengan Cina.

    Penggerebekan pada Kamis (20/02) merupakan yang terbaru dalam serangkaian operasi tahun ini, termasuk satu pada Januari yang menyebabkan sekitar 400 warga asing ditangkap di ibu kota, banyak di antaranya adalah warga negara Cina.

    Think tank yang berbasis di Washington, United States Institute of Peace, dalam laporannya pada Mei 2024, menyatakan bahwa para penipu online menargetkan jutaan korban di seluruh dunia dan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 64 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.007 triliun.

    rs/ha (AFP)

  • Filipina Gerebek Sindikat Penipuan Online, Ratusan Orang Ditangkap

    Filipina Gerebek Sindikat Penipuan Online, Ratusan Orang Ditangkap

    Jakarta

    Polisi Filipina menangkap lebih dari 450 orang dalam penggerebekan terhadap operator game lepas pantai yang diduga dijalankan oleh warga Cina di Manila, demikian pernyataan Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir negara itu.

    Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa lokasi di daerah pinggiran kota tersebut beroperasi sebagai pusat penipuan, menargetkan korban di Cina dan India melalui skema taruhan olahraga serta investasi, kata komisi tersebut setelah penggerebekan pada hari Kamis (20/02), yang menyebabkan 137 warga negara Cina ditahan.

    “Kami menangkap sekitar lima bos asal Cina,” kata Kepala Komisi Gilberto Cruz kepada AFP pada hari Jumat (21/02), seraya menambahkan bahwa mereka bisa menghadapi dakwaan perdagangan manusia.

    Operator game online Filipina (POGO), yang dilarang oleh Presiden Ferdinand Marcos tahun lalu, diduga digunakan sebagai kedok oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk perdagangan manusia, pencucian uang, penipuan online, penculikan, hingga pembunuhan.

    “Penggerebekan ini membuktikan bahwa mantan pekerja POGO masih mencoba melanjutkan aktivitas penipuan mereka meskipun telah dilarang,” kata Cruz.

    Dia sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 21.000 warga negara Cina masih mengoperasikan operasi penipuan berskala kecil di negara itu sejak larangan POGO diberlakukan.

    Tren penipuan merebak

    Kekhawatiran internasional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir terkait operasi penipuan serupa di negara-negara Asia lainnya, yang sering kali melibatkan korban perdagangan manusia yang diperdaya atau dipaksa untuk mempromosikan investasi mata uang kripto palsu dan penipuan lainnya.

    Presiden Marcos telah menjadikan POGO sebagai salah satu isu utama dalam kampanyenya menjelang pemilu sela pada Mei mendatang, dengan menyoroti dugaan toleransi pendahulunya, Rodrigo Duterte, terhadap situs-situs ini sebagai bukti hubungan yang terlalu dekat dengan Cina.

    Penggerebekan pada Kamis (20/02) merupakan yang terbaru dalam serangkaian operasi tahun ini, termasuk satu pada Januari yang menyebabkan sekitar 400 warga asing ditangkap di ibu kota, banyak di antaranya adalah warga negara Cina.

    Think tank yang berbasis di Washington, United States Institute of Peace, dalam laporannya pada Mei 2024, menyatakan bahwa para penipu online menargetkan jutaan korban di seluruh dunia dan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 64 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.007 triliun.

    rs/ha (AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Deportasi 177 Migran dari Guantanamo ke Venezuela

    AS Deportasi 177 Migran dari Guantanamo ke Venezuela

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeportasi 177 migran dari pangkalan militernya di Guantanamo, Kuba ke tanah air mereka di Venezuela.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (21/2/2025), para pejabat di Washington dan Caracas mengonfirmasi bahwa sebuah pesawat meninggalkan pangkalan AS di Kuba tersebut pada Kamis (20/2) waktu setempat, menurunkan 177 orang tersebut di Honduras, tempat mereka dijemput oleh pemerintah Venezuela.

    Operasi yang direncanakan dengan cermat itu, tampaknya mustahil dilakukan beberapa minggu yang lalu, ketika Amerika Serikat menuduh Presiden Nicolas Maduro mencurangi pemilu.

    Namun, sejak Presiden AS Donald Trump menjabat empat minggu lalu, hubungan telah mencair, dengan Gedung Putih memprioritaskan kerja sama imigrasi.

    Utusan Trump, Richard Grenell melakukan perjalanan ke Caracas, ibu kota Venezuela pada 31 Januari lalu dan bertemu Maduro.

    Grenell menjadi perantara pembebasan enam tahanan AS. Sehari kemudian Trump mengumumkan Venezuela telah setuju untuk menerima migran ilegal yang dideportasi dari Amerika Serikat.

    Venezuela mengatakan telah “meminta pemulangan sekelompok rekan senegaranya yang secara tidak adil dibawa ke pangkalan angkatan laut Guantanamo.”

    “Permintaan ini telah diterima dan warga negara telah dipindahkan ke Honduras, dari sana mereka akan dipulangkan,” kata pemerintah Venezuela dalam sebuah pernyataan.

    Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS mengonfirmasi bahwa mereka telah mengangkut “177 imigran ilegal Venezuela dari Teluk Guantanamo ke Honduras hari ini, untuk diambil oleh pemerintah Venezuela.”

    Sebelumnya, Caracas memutuskan hubungan dengan Washington pada Januari 2019, setelah Amerika Serikat mengakui pemimpin oposisi saat itu, Juan Guaido sebagai “presiden sementara” setelah pemilihan umum 2018, yang ditolak secara luas karena dianggap tidak bebas dan tidak adil.

    Pada Oktober 2023, Maduro mengizinkan pesawat AS yang membawa migran yang dideportasi untuk terbang ke Venezuela, tetapi mencabut izin tersebut empat bulan kemudian.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu